Top Banner
48

W ZhD , E Z

Feb 09, 2022

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: W ZhD , E Z
Page 2: W ZhD , E Z

LAPORAN KINERJA (LKj) DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG TAHUN 2017

I-1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja

Instansi Pemerintah, telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diikuti dengan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi

Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat

SAKIP, adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur

yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data,

pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah,

dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Penyelenggaraan SAKIP meliputi :

a. Rencana Strategis;

b. Perjanjian Kinerja;

c. Pengukuran Kinerja;

d. Pengelolaan Data Kinerja;

e. Pelaporan Kinerja; dan

f. Reviu dan Evaluasi Kinerja.

Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Kinerja

merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang

dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Dalam penyusunan laporan kinerja dilakukan pengukuran kinerja dan evaluasi

serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja

berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja

(Renja) dan Rencana Strategis (Renstra).

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya Tahun 2017 dilakukan

Page 3: W ZhD , E Z

LAPORAN KINERJA (LKj) DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG TAHUN 2017

I-2

dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah,

diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dan tolok ukur serta alat bantu dalam

mengevaluasi akuntabilitas pelaksanaan DPA - PD Tahun 2017.

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya Tahun 2017 adalah

sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab II Perencanaan Kinerja

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab IV Penutup

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya

dan Tata Ruang Kota Surabaya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya

Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kota Surabaya dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 51 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja

Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya Dan Tata

Ruang Kota Surabaya, adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, sub urusan Penataan Ruang, sub

urusan Permukiman, sub urusan Bangunan Gedung, sub urusan Penataan

Bangunan dan Lingkungannya dan sub urusan Jasa Kontruksi.

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman,

keciptakaryaan dan Penataan Ruang;

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam melaksanakan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya dan

tugas pembantuan;

d. Pengelolaan ketatausahaan Dinas; dan

Page 4: W ZhD , E Z

LAPORAN KINERJA (LKj) DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG TAHUN 2017

I-3

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas-

tugas dan fungsinya.

Secara garis besar, terdapat 2 (dua) jenis pelayanan yang dilaksanakan oleh

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata

Ruang Kota Surabaya yaitu pembangunan fisik gedung pemerintah dan prasarana

permukiman serta layanan perizinan terkait penataan ruang dan penataan

bangunan.

Sebagai instansi yang memberikan layanan perizinan kepada masyarakat,

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata

Ruang Kota Surabaya menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk

masing-masing layanan yang diberikan. Adapun dasar hukum dari penerapan

SPM tersebut adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia

Nomor : 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum

Republik Indonesia Nomor : 01/PRT/M/2014, SPM Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya meliputi 3

(tiga) pelayanan dasar dari 5 (lima) pelayanan dasar yang ada yaitu sebagai

berikut :

1. Cipta Karya

Penataan Bangunan dan Lingkungan dengan indikator persentase

jumlah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan dengan target

pencapaian SPM jumlah IMB yang diterbitkan adalah 60% pada tahun 2019;

2. Jasa Konstruksi

a. Pengembangan Sistem Informasi Jasa Konstruksi dengan indicator

persentase tersedianya 7 (tujuh) jenis informasi Tingkat

Kabupaten/Kota pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi

(SIPJAKI). Secara nasional, target pencapaian SPM Pengembangan

Sistem Informasi Jasa Konstruksi Tingkat Kabupaten/Kota pada tahun

2019 adalah 60%; dan

b. Perizinan Jasa Konstruksi dengan indikator persentase tersedianya

layanan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dengan waktu penerbitan

paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah Persyaratan Lengkap. Secara

Page 5: W ZhD , E Z

LAPORAN KINERJA (LKj) DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG TAHUN 2017

I-4

nasional, target pencapaian SPM Izin Usaha Jasa Konstruksi pada tahun

2019 adalah 100 %;

3. Penataan Ruang

Informasi Penataan Ruang dengan indikator persentase tersedianya informasi

mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah Kabupaten/Kota berserta

rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital. Persentase target

pencapaian SPM Penyediaan Informasi Penataan Ruang ditingkat

kabupaten/kota adalah 100%. Hal ini berarti bahwa pada tahun 2019,

masyarakat sudah dapat mengakses informasi mengenai penataan ruang

kabupaten/kota, khususnya melalui peta RTRW kabupaten/kota dan/atau

rencana rincinya. Informasi tersebut seyogyanya dapat diakses dengan

mudah.

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum kegiatan

operasional Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya

dan Tata Ruang Kota Surabaya adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

(Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4247);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran

Negara Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan

Lembaran Negara Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran

Negara Tahun 2017 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6018);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan

Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun

2014 Nomor 8);

Page 6: W ZhD , E Z

LAPORAN KINERJA (LKj) DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG TAHUN 2017

I-5

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Nomor

53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja

Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 1312);

9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan

(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 7 Tambahan

Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 7) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2013 (Lembaran

Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah

Kota Surabaya Nomor 6);

10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyerahan

Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Kawasan Industri, Perdagangan,

Perumahan dan Permukiman (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2010

Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 5);

11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi

(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 8 Tambahan

Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 6);

12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 4 Tambahan Daerah

Kota Surabaya Nomor 3) sebagaimana diubah dalam Instruksi Walikota

Surabaya Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penghentian Pelaksanaan Pasal 17

Ayat (3) Huruf G, Pasal 20 Huruf J, Pasal 45 Ayat (3) Dan Pasal 86 Peraturan

Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah;

13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi

Penggantian Biaya Cetak Peta (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012

Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4);

Page 7: W ZhD , E Z

LAPORAN KINERJA (LKj) DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG TAHUN 2017

I-6

14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin

Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor

12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2013

(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 9 Tambahan

Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8);

15. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah

Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota

Surabaya Nomor 10);

16. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran

Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah

Kota Surabaya Nomor 10);

17. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 31 Tahun 2008 tentang Tata Cara

Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun

2008 Nomor 31) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan

Walikota Surabaya Nomor 6 Tahun 2010 (Berita Daerah Kota Surabaya

Tahun 2010 Nomor 9);

18. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 62 Tahun 2011 tentang Perubahan

Ketiga atas Keputusan Walikota Surabaya Nomor 31 Tahun 2004 Tentang

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 1999

Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta yang telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2003 (Berita Daerah Kota

Surabaya Tahun 2011 Nomor 98);

19. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 37 Tahun 2012 tentang Tata Cara

Pengenaan Sanksi Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota

Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Bangunan (Berita Daerah Kota

Surabaya Tahun 2012 Nomor 38);

20. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 64 Tahun 2012 Tentang Tata Cara

Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Izin

Mendirikan Bangunan (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 65);

21. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 75 Tahun 2012 Tentang Tata Cara

Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Pada Kawasan Industri,

Page 8: W ZhD , E Z

LAPORAN KINERJA (LKj) DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG TAHUN 2017

I-7

Perdagangan, Perumahan dan Permukiman Kepada Pemerintah Daerah

(Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 76) sebagaimana telah

diubah kedua kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 36 Tahun

2014 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 17);

22. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 79 Tahun 2012 Tentang Tata Cara

Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor

80) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor

76 Tahun 2013 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 76);

23. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Tata Cara

Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Elektronik di Kota Surabaya

(Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 28) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 43 Tahun 2017 (Berita

Daerah Kota Surabaya Tahun 2017 Nomor 43);

24. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Tata Cara

Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Menara (Berita Daerah Kota Surabaya

Tahun 2015 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota

Surabaya Nomor 7 Tahun 2016 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016

Nomor 12);

25. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 55 Tahun 2015 tentang pedoman

Penyelenggaraan Integrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kota

Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2015 Nomor 63);

26. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 57 Tahun 2015 Tentang Pedoman

Teknis Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam Rangka Pendirian

Bangunan di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016

Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya

Nomor 28 Tahun 2017 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2017 Nomor 28);

27. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis

Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun

2016 Nomor 18);

28. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 17 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2017 (Berita Daerah

Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 33 Tahun 2016 (Berita Daerah Kota

Surabaya Tahun 2016 Nomor 37).

Page 9: W ZhD , E Z

LAPORAN KINERJA (LKj) DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG TAHUN 2017

I-8

29. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas

Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya Dan Tata Ruang

Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 55);

Secara struktur Organisasi, Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan

Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya dibagi menjadi empat

bidang dan satu sekretariat yang digambarkan dalam bagan sebagai berikut :

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya

UPTD

Page 10: W ZhD , E Z

LAPORAN KINERJA (LKj) DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG TAHUN 2017

I-9

Bagan tersebut diatas telah sesuai dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor

51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan

Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman,

Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Surabaya. Adapun tugas dari masing-masing

Bidang tersebut adalah :

1. Sekretariat melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang kesekretariatan

yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk

teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi

lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi

dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya serta memiliki fungsi sebagai berikut:

a. pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan program, anggaran dan

perundang-undangan;

b. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum dan

administrasi perizinan/non perizinan/rekomendasi;

c. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;

d. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;

e. pelaksanaan penatausahaan Barang Milik Daerah;

f. pelaksanaan urusan rumah tangga, dokumentasi, hubungan masyarakat,

dan protokol;

g. pelaksanaan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;

h. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;

i. pelaksanaan perhitungan pelaporan indikator kinerja sekretariat yang

tertuang dalam dokumen perencanaan strategis

j. pelaksanaan koordinasi pelaporan indikator kinerja dinas yang tertuang

dalam dokumen perencanaan strategis;

k. pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;

l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan

tugas;

m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

tugas dan fungsinya.

2. Bidang Pemetaan dan Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan sebagian

tugas Dinas di bidang pemetaan dan tata ruang yang meliputi menyusun dan

melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan

Page 11: W ZhD , E Z

LAPORAN KINERJA (LKj) DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG TAHUN 2017

I-10

koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan

pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

dengan tugasnya serta memiliki fungsi sebagai berikut:

a. penyelenggaraan teknis perizinan/rekomendasi serta kemitraan sesuai

Bidangnya;

b. penyelenggaraan rencana program dan petunjuk teknis sesuai bidangnya;

c. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta

peraturan di bidang penataan ruang wilayah Kota;

d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain

sesuai bidangnya;

e. pengawasan dan pengendalian sesuai bidangnya;

f. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyerahan

Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU);

g. pelaksanaan perhitungan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang

dalam dokumen perencanaan strategis;

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

3. Bidang Bangunan Gedung mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas

Dinas di bidang bangunan gedung yang meliputi menyusun dan

melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan

koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan

pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

dengan tugasnya serta memiliki fungsi sebagai berikut:

a. penyelenggaraan teknis perizinan/rekomendasi serta kemitraan sesuai

bidangnya;

b. penyelenggaraan rencana program dan petunjuk teknis sesuai bidangnya;

c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain

sesuai bidangnya

d. penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah kota;

e. pengawasan dan pengendalian sesuai bidangnya;

f. pelaksanaan perhitungan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang

dalam dokumen perencanaan strategis;

Page 12: W ZhD , E Z

LAPORAN KINERJA (LKj) DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG TAHUN 2017

I-11

g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

dengan tugas dan fungsinya

4. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas

Dinas di bidang perumahan dan kawasan permukiman yang meliputi

menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis,

melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain,

melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan

pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Dinas sesuai dengan tugasnya dan memliki fungsi sebagai berikut :

a. penyelenggaraan teknis perizinan/rekomendasi serta kemitraan sesuai

Bidangnya;

b. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis serta memfasilitasi

penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;

c. penyelenggaraan dan peningkatan kualitas perumahan di wilayah kota

termasuk penyelenggaraan rumah susun sederhana sewa;

d. penyelenggaraan dan peningkatan kualitas infrastruktur kawasan

perumahan dan permukiman di wilayah kota;

e. pelaksanaan dan koordinasi penataan, penanganan dan peningkatan

kualitas infrastruktur kawasan permukiman kumuh/prioritas di wilayah

kota;

f. pelaksanaan pembangunan (rehabilitasi) jalan lingkungan dan

kelengkapannya;

g. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain

sesuai bidangnya;

h. pelaksanaan perhitungan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang

dalam dokumen perencanaan strategis;

i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

tugas dan fungsinya.

5. Bidang Tata Bangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata

Ruang di bidang tata bangunan, sebagai berikut :

a. penyelenggaraan teknis perizinan/rekomendasi serta kemitraan sesuai

Bidangnya;

Page 13: W ZhD , E Z

LAPORAN KINERJA (LKj) DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG TAHUN 2017

I-12

b. penyelenggaraan rencana program dan petunjuk teknis sesuai bidangnya;

c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain

sesuai bidangnya;

d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sesuai bidangnya;

e. pelaksanaan penataan dan pengendalian terhadap perizinan bangunan di

wilayah kota;

f. pelaksanaan sosialisasi terkait pemenuhan persyaratan tata bangunan

dan persyaratan keandalan bangunan di wilayah kota;

g. pelaksanaan perhitungan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang

dalam dokumen perencanaan strategis;

h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

tugas dan fungsinya.

C. Isu Strategis

Berdasarkan permasalahan yang teridentifikasi, terdapat 3 (tiga) isu strategis

terkait Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan

Tata Ruang Kota Surabaya yaitu :

a. Masih adanya kebutuhan akan pembangunan fasilitas pelayanan

perkotaan

Semakin berkembangnya kota Surabaya menjadikan kebutuhan akan

fasilitas pelayanan perkotaan meningkat, baik fasilitas pendidikan,

kesehatan, perdagangan, olahraga dan sebagainya, sehingga masih sangat

dibutuhkan kegiatan yang mendukung upaya pemenuhan akan fasilitas

tersebut.

b. Perlu adanya rencana tata ruang yang berdaya saing dan berwawasan

lingkungan

Rencana Tata Ruang sangat penting bagi keberhasilan pembangunan kota

karena merupakan pedoman agar terjadi kesesuaian antara rencana

pembangunan dengan pola dan struktur ruang yang telah direncanakan.

Rencana tata ruang kota Surabaya diharapkan akan memiliki daya saing dan

tetap selalu berwawasan lingkungan untuk mendukung pembangunan kota

yang berkelanjutan.

c. Adanya prioritas dan dukungan penanganan kawasan permukiman

secara terpadu

Page 14: W ZhD , E Z

LAPORAN KINERJA (LKj) DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG TAHUN 2017

I-13

Penanganan masalah permukiman menjadi isu yang penting di tengah

globalisasi mengingat Surabaya merupakan salah satu kota metropolitan

yang menjadi daya tarik bagi kaum urban untuk bekerja dan tinggal.

Penanganan kawasan permukiman secara terpadu diharapkan, tidak saja

menjadikan kota semakin layak huni, namun juga terbebas dari kumuh dan

rawan sanitasi.

Adapun permasalahan teknis yang sering dihadapi oleh Dinas Perumahan

Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya sehari-hari antara lain :

Terkait dengan pelayanan perijinan tata ruang :

1. Pemohon tidak segera melengkapi berkas perijinan apabila terdapat

beberapa kekurangan.

2. Pemohon tidak berada di lokasi saat petugas melakukan survey pada

lokasi dimaksud sehingga berkas permohonan tidak bisa diproses lebih

lanjut.

3. Ada ketidaksesuaian antara bukti kepemilikan dengan kondisi eksisting

sehingga perlu koordinasi dengan instansi terkait.

Terkait dengan pembangunan gedung pemerintah :

1. Akses jalan yang sulit menuju lokasi pembangunan dapat mempengaruhi

pelaksanaan pembangunan fisik sehingga waktu penyelesaian proyek

menjadi terlambat.

2. Kendala dari pihak warga terkait masalah jam kerja, sehingga

menghambat penyelesaian pekerjaan.

3. Tuntutan kompensasi dari warga baik berupa tuntutan material (dalam

bentuk ganti rugi kebisingan, debu, macet, jaminan kerusakan

infrastruktur, sumbangan pembangunan lingkungan, dll) maupun tuntutan

lain (misal pembangunan jalan, gedung serbaguna, gapura, balai RW, dll)

yang tidak masuk dalam kalkulasi proyek, sehingga membebani pihak

pelaksana dan berdampak pada penurunan kualitas konstruksi).

4. Terbatasnya lahan dan kondisi bangunan yang masih dipergunakan,

sehingga diperlukan penyesuaian masa pelaksanaan pekerjaan sehingga

memperlambat penyelesaian pekerjaan.

5. Keterbatasan modal/kemampuan finansial penyedia mengakibatkan

keterlambatan pelaksanaan.

Page 15: W ZhD , E Z

LAPORAN KINERJA (LKj) DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG TAHUN 2017

I-14

6. Keterbatasan SDM yang berkualitas untuk pekerjaan konstruksi

mengakibatkan adanya pekerjaan konstruksi dengan kualitas tidak baik.

7. Jangka waktu pelaksanaan yang singkat, dapat mengakibatkan kurang

berkualitasnya pekerjaan konstruksi.

Terkait dengan pembangunan prasarana permukiman :

1. Akses jalan yang sulit menuju lokasi pembangunan dapat mempengaruhi

pelaksanaan pembangunan fisik sehingga waktu penyelesaian proyek

menjadi terlambat.

2. Kendala dari pihak warga terkait masalah jam kerja, sehingga

menghambat penyelesaian pekerjaan.

3. Tuntutan kompensasi dari warga baik berupa tuntutan material (dalam

bentuk ganti rugi kebisingan, debu, macet, jaminan kerusakan

infrastruktur, sumbangan pembangunan lingkungan, dll) maupun tuntutan

lain (misal pembangunan jalan, gedung serbaguna, gapura, balai RW, dll)

yang tidak masuk dalam kalkulasi proyek, sehingga membebani pihak

pelaksana dan berdampak pada penurunan kualitas konstruksi).

4. Permasalahan status kepemilikan/penguasaan lahan dapat

mengakibatkan tertunda/dibatalkannya pelaksanaan pekerjaan.

5. Keterbatasan modal/kemampuan finansial penyedia mengakibatkan

keterlambatan pelaksanaan.

6. Keterbatasan SDM yang berkualitas untuk pekerjaan konstruksi

mengakibatkan adanya pekerjaan konstruksi dengan kualitas tidak baik.

7. Jangka waktu pelaksanaan yang singkat, dapat mengakibatkan kurang

berkualitasnya pekerjaan konstruksi.

Page 16: W ZhD , E Z

LAPORAN KINERJA (LKj) DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG TAHUN 2017

II-1

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Tujuan dan Sasaran

Penyusunan Laporan Kinerja 2017 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya mengacu pada

Perubahan Renja 2017, Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah

(RKPD) Kota Surabaya Tahun 2017, serta diselaraskan dengan RPJMD 2016-

2021 dan Renstra 2016-2021.

Adapun Tujuan dan Sasaran Strategis Renja Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya adalah

sebagai berikut :

A.1. Tujuan

Visi dan Misi Kota Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman,

Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya dijabarkan dalam tujuan dan

sasaran, dimana Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu

dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan

permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Tujuan Jangka Menengah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya :

(1) Mewujudkan pemerataan aksesibilitas dan kualitas pendidikan

formal;

(2) Meningkatkan kualitas sarana, prasarana, serta tata kelola layanan

kesehatan;

(3) Meningkatkan dan mempertahankan prestasi olahraga di tingkat

regional, nasional dan internasional;

(4) Meningkatkan upaya penerapan teknologi dan peran serta

masyarakat dalam pengembangan dan pemanfaatan energi

alternatif;

(5) Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik;

(6) Meningkatkan kualitas pelayanan publik;

(7) Meningkatkan produktivitas UMKM sektor produksi barang dan jasa;

Page 17: W ZhD , E Z

LAPORAN KINERJA (LKj) DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG TAHUN 2017

II-2

(8) Meningkatkan sinkronisasi dan integrasi rencana rinci dan rencana

induk sektoral dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW);

(9) Pengembangan sistem penanggulangan bencana yang antisipatif

dan tanggap;

(10) Meningkatkan penyediaan serta pengelolaan lingkungan perumahan

dan kawasan permukiman layak huni.

Tujuan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman,

Cipta Karya dan Tata Ruang mengacu pada sasaran kota yang

tercantum dalam RPJMD Kota Surabaya tahun 2016-2021. Ini

dimaksudkan untuk menjaga keselarasan antara dokumen Renstra

dengan dokumen RPJMD Kota dimana diharapkan tujuan PD akan

memberikan kontribusi bagi ketercapaian sasaran skala kota.

A.2. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang

diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk

dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang :

(1) Tersedianya prasarana pendidikan yang berkualitas dan memadai

(2) Tersedianya sarana pelayanan kesehatan yang berkualitas dan

memadai

(3) Meningkatnya jumlah prasarana olahraga skala kota

(4) Tercapainya Upaya Konservasi Energi Pada Sektor Bangunan

Gedung Dan Permukiman di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya

(5) Mengelola sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran

pemerintah kota Surabaya

(6) Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan untuk

mendukung keberhasilan Program

(7) Tercapainya target pendapatan asli daerah dari retribusi SKRK dan

IMB

(8) Meningkatnya jumlah Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil

dibangun/direhabilitasi

Page 18: W ZhD , E Z

LAPORAN KINERJA (LKj) DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG TAHUN 2017

II-3

(9) Tersedianya rencana rinci tata ruang dan pemanfaatan serta

pengendalian ruang yang terintegrasi

(10) Kesesuaian pemanfaatan lahan dengan rencana tata ruang kota

(11) Meningkatnya penyediaan dan kualitas sarana prasarana

penanggulangan bencana kebakaran

(12) Meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana permukiman

B. Program Unggulan

Dalam pelaksanaan tugasnya untuk memberikan pelayanan yang terbaik

kepada masyarakat, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta

Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya terus berusaha melakukan inovasi

utamanya melalui layanan perizinan. Sampai dengan saat ini, inovasi yang telah

dilakukan antara lain :

1. Surabaya Single Window (SSW), yaitu suatu sistem perizinan dimana

pengajuan permohonan dapat dilakukan melalui aplikasi online yang

terintegrasi dengan seluruh instansi yang terkait dengan perizinan investasi.

Alamat websitenya adalah http://ssw.surabaya.go.id/

2. Website Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya

dan Tata Ruang Kota Surabaya, di alamat http://dprkpcktr.surabaya.go.id/

yang berisi tentang informasi terkait Perangkat Daerah, tugas dan fungsi yang

diemban, serta layanan perizinan yang dilaksanakan.

3. Masyarakat dapat dengan mudah melihat dan mengakses peta peruntukan

lahan secara online, yaitu peta peruntukan lahan di seluruh wilayah Kota

Surabaya, dengan alamat http://petaperuntukan.surabaya.go.id/cktr-map/

4. Perijinan Reklame online, yaitu suatu sistem yang mengakomodir tata cara

proses permohonan reklame secara online dan monitoring berkas reklame.

Dalam Aplikasi ini, kita dapat dengan mudah melihat database reklame yang

ada di Kota Surabaya dengan status reklame berizin, tidak berizin dan masa

berlaku reklame yang ada dikota Surabaya, sedangkan alamat websitenya

adalah http://dprkpcktr.surabaya.go.id/reklame_online/

5. Masyarakat dapat melakukan konsultasi secara online dengan petugas pada

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata

Ruang Kota Surabaya terkait pengurusan berkas perijinan, mulai dari

Page 19: W ZhD , E Z

LAPORAN KINERJA (LKj) DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG TAHUN 2017

II-4

persyaratan pengurusan berkas perizinan hingga memantau proses

pengurusannya melalui website http://etakok.dprkpcktr.surabaya.go.id/

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari

pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah

untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan

kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu

berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Dalam dokumen perjanjian kinerja tahun 2017 yang ditandatangani oleh

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan

Tata Ruang Kota Surabaya dengan Walikota Surabaya, tercantum pernyataan

untuk mewujudkan kinerja PD pada tahun 2017, disertai lampiran berupa Indikator

Kinerja Utama PD yang berupa target Tujuan dan Sasaran PD, dengan susunan

sebagai berikut :

Page 20: W ZhD , E Z

LAPORAN KINERJA (LKj) DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG TAHUN 2017

II-5

Page 21: W ZhD , E Z

LAPORAN KINERJA (LKj) DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG TAHUN 2017

II-6

Page 22: W ZhD , E Z

LAPORAN KINERJA (LKj) DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG TAHUN 2017

II-7

Page 23: W ZhD , E Z

LAPORAN KINERJA (LKj) DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG TAHUN 2017

II-8

Page 24: W ZhD , E Z

LAPORAN KINERJA (LKj) DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG TAHUN 2017

II-9

Page 25: W ZhD , E Z

LAPORAN KINERJA (LKj) DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG TAHUN 2017

III-1

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada dasarnya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta

Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya telah dapat melaksanakan tugas pokok dan

fungsinya dengan baik sesuai dengan rencana kerja yang ada. Pada Tahun 2017,

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata

Ruang Kota Surabaya melaksanakan 11 urusan yang terbagi menjadi 14 program

dan 37 kegiatan. Adapun capaian kinerja tujuan dan sasaran Dinas Perumahan

Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2017

sesuai indikator kinerja utama dalam Perjanjian Kinerja 2017, dapat diuraikan

sebagai berikut :

Tabel 3.1 Tabel Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran

No Sasaran Strategis Indikator Target Realisasi Capaian

Indikator

1 Tujuan Meningkatkan upaya

penerapan teknologi dan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif

(5.2.1.a) Persentase upaya penerapan teknologi untuk pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif

67.35 % 81.63 % 121.20%

Sasaran Tercapainya Upaya

konversi Energi Pada Sektor Bangunan Gedung Dan Permukiman di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya

Prosentase capaian pelaksanaan kegiatan pengusahaan Konservasi Energi Pada Sektor Bangunan Gedung Dan Permukiman

100% 100% 100%

2 Tujuan Meningkatkan dan

mempertahankan prestasi olahraga di tingkat regional, nasional dan internasional

(1.4.2.a) Persentase atlit yang memiliki prestasi di tingkat Regional, Nasional dan internasional

65.00 % 61.15% 94.08%

Page 26: W ZhD , E Z

LAPORAN KINERJA (LKj) DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG TAHUN 2017

III-2

No Sasaran Strategis Indikator Target Realisasi Capaian Indikator

Sasaran Meningkatnya jumlah

prasarana olahraga skala kota

Prosentase capaian prasarana olahraga skala kota yang dibangun/di rehabilitasi

100% 100% 100%

3 Tujuan Meningkatkan

produktivitas UMKM sektor produksi barang dan jasa

(9.1.1.a) Tingkat pertumbuhan produktivitas usaha mikro sektor produksi barang dan jasa

15.00 % 28.47% 189.80%

Sasaran Meningkatnya jumlah

Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil dibangun/direhabilitasi

Prosentase capaian Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil yang dibangun / direhabilitasi

100% 100% 100%

4 Tujuan Mewujudkan pemerataan

aksesibilitas dan kualitas pendidikan formal

(1.1.1.c) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs

90.98 % 80.96 88.99%

(1.1.1.b) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI

99.13 % 92.89 93.71%

(1.1.1.r) Persentase lembaga pendidikan TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK yang terakreditasi

23.90 % 69.65 291.42%

Sasaran Tersedianya prasarana

pendidikan yang berkualitas dan memadai

Prosentase capaian prasarana pendidikan yang dibangun/direhabilitasi

100% 100% 100%

5 Tujuan Meningkatkan kualitas

sarana, prasarana, serta tata kelola layanan kesehatan

(1.2.3.a) Persentase puskesmas yang terakreditasi

39.68 % 80.95 204.01%

(1.2.3.b) Persentase Rumah sakit yang terakreditasi

100.00 % 100.00 % 100.00%

Page 27: W ZhD , E Z

LAPORAN KINERJA (LKj) DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG TAHUN 2017

III-3

No Sasaran Strategis Indikator Target Realisasi Capaian Indikator

Sasaran Tersedianya sarana

pelayanan kesehatan yang berkualitas dan memadai

Prosentase tercapainya sarana pelayanan kesehatan yang terbangun/rehabilitasi

100% 100% 100%

6 Tujuan Meningkatkan tata kelola

administrasi pemerintahan yang baik

(8.1.2.b) Tingkat Kepuasan Pelayanan Kedinasan

76.00 % 75.88% 99.84%

(8.1.2.g) Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program

90.84 % 100.00 % 110.08%

(8.1.2.e) Indeks kepuasan SKPD terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran

62.00 % 74.40% 120.00%

Sasaran Melaksanakan kegiatan

sesuai dengan perencanaan untuk mendukung keberhasilan Program

Persentase kesesuaian pelaksanaan Kegiatan terhadap parameter perencanaan pada Operational Plan

100% 100% 100%

Kinerja pengelolaan sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran pemerintah kota Surabaya

100% 100% 100%

7 Tujuan Meningkatkan

sinkronisasi dan integrasi rencana rinci dan rencana induk sektoral dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW)

(4.1.1.a) Persentase rencana Induk sektoral dan rencana rinci yang disusun dan telah tersinkronisasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah

13.79 % 20.69% 150.04%

Sasaran Tersedianya rencana rinci

tata ruang dan pemanfaatan serta pengendalian ruang yang terintegrasi

jumlah rencana rinci untuk pedoman pengendalian pemanfaatan ruang yang tersusun

1 dokumen

1 dokumen

100%

Kesesuaian pemanfaatan lahan dengan rencana tata ruang kota

rasio pelayanan perijinan yang diterbitkan

75% 95,08% 126,77%

Page 28: W ZhD , E Z

LAPORAN KINERJA (LKj) DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG TAHUN 2017

III-4

No Sasaran Strategis Indikator Target Realisasi Capaian Indikator

8 Tujuan Meningkatkan kualitas

pelayanan publik (8.1.3.b) Nilai Kepuasan Masyarakat unit pelayanan perizinan dan non perizinan

76.00 % 75.30% 99.08%

Sasaran Tercapainya target

pendapatan asli daerah dari retribusi SKRK dan IMB

Prosentase tercapainya pendapatan asli daerah dari retribusi SKRK dan IMB

100% 100,07% 103,17%

9 Tujuan Pengembangan sistem

penanggulangan bencana yang antisipatif dan tanggap

(4.3.1.a) Indeks penanggulangan bencana

61.88 % 90.08% 145.57%

Sasaran Meningkatnya

penyediaan dan kualitas sarana prasarana penanggulangan bencana kebakaran

Prosentase capaian sarana prasarana penanggulangan bencana kebakaran berupa Pos PMK yang dibangun/direhabilitasi

100% 100% 100%

10 Tujuan Meningkatkan

penyediaan serta pengelolaan lingkungan perumahan dan kawasan permukiman layak huni

(5.1.1.a) Kawasan permukiman yang telah ditingkatkan kualitas lingkungannya

5,124.52 Ha

4,050.06 Ha

79.03%

Sasaran Meningkatnya

penyediaan sarana dan prasarana permukiman

Tercapainya pembangunan sarana dan prasarana permukiman

100% 113,48% 113,48%

Sedangkan perbandingan capaian kinerja tujuan dan sasaran Dinas Perumahan

Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2016 dan

tahun 2017 sesuai indikator kinerja utama dalam Perjanjian Kinerja, dapat

diuraikan sebagai berikut :

Page 29: W ZhD , E Z

LAPORAN KINERJA (LKj) DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG TAHUN 2017

III-5

tabel 3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2016

Tahun 2017

1 Tujuan

Meningkatkan upaya penerapan teknologi dan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif

(5.2.1.a) Persentase upaya penerapan teknologi untuk pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif

14,80% 67,35% 16,32% 81,63%

Sasaran

Tercapainya Upaya konversi Energi Pada Sektor Bangunan Gedung Dan Permukiman di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya

Prosentase capaian pelaksanaan kegiatan pengusahaan Konservasi Energi Pada Sektor Bangunan Gedung Dan Permukiman

100% 100% 300% 100%

2 Tujuan

Meningkatkan dan mempertahankan prestasi olahraga di tingkat regional, nasional dan internasional

(1.4.2.a) Persentase atlit yang memiliki prestasi di tingkat Regional, Nasional dan internasional

65,00% 65,00% 48,38% 61,15%

Sasaran

Meningkatnya jumlah prasarana olahraga skala kota

Prosentase capaian prasarana olahraga skala kota yang dibangun/di rehabilitasi

100% 100% 100% 100%

3 Tujuan Meningkatkan

produktivitas UMKM sektor produksi barang dan jasa

(9.1.1.a) Tingkat pertumbuhan produktivitas usaha mikro sektor produksi barang dan jasa

11% 15,00% 17,70% 28,47%

Sasaran Meningkatnya jumlah

Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil dibangun/direhabilitasi

Prosentase capaian Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil yang dibangun / direhabilitasi

100% 100% 100% 100%

4 Tujuan

Mewujudkan pemerataan aksesibilitas dan kualitas pendidikan formal

(1.1.1.c) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs

96,16% 90,98% 92,34% 80,96%

(1.1.1.b) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI

88,25% 99,13% 85,14% 92,89%

Page 30: W ZhD , E Z

LAPORAN KINERJA (LKj) DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG TAHUN 2017

III-6

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2016

Tahun 2017

(1.1.1.r) Persentase lembaga pendidikan TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK yang terakreditasi

87,04% 23.90 % 100.07% 69.65%

Sasaran

Tersedianya prasarana pendidikan yang berkualitas dan memadai

Prosentase capaian prasarana pendidikan yang dibangun/direhabilitasi

100% 100% 100% 100%

5 Tujuan

Meningkatkan kualitas sarana, prasarana, serta tata kelola layanan kesehatan

(1.2.3.a) Persentase puskesmas yang terakreditasi

23.81% 39,68% 23,81% 80,95%

(1.2.3.b) Persentase Rumah sakit yang terakreditasi

100% 100%

Sasaran

Tersedianya sarana pelayanan kesehatan yang berkualitas dan memadai

Prosentase tercapainya sarana pelayanan kesehatan yang terbangun/rehabilitasi

100% 100% 100% 100%

6 Tujuan

Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik

(8.1.2.b) Tingkat Kepuasan Pelayanan Kedinasan

76% 75,88%

(8.1.2.g) Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program

90,84% 100%

(8.1.2.e) Indeks kepuasan SKPD terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran

60% 62% 76,87% 74,40%

Sasaran

Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan untuk mendukung keberhasilan Program

Persentase kesesuaian pelaksanaan Kegiatan terhadap parameter perencanaan pada Operational Plan

100% 100%

Mengelola sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran Pemerintah Kota Surabaya

Kinerja pengelolaan sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran pemerintah kota Surabaya

100% 100% 100% 100%

Page 31: W ZhD , E Z

LAPORAN KINERJA (LKj) DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG TAHUN 2017

III-7

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2016

Tahun 2017

7 Tujuan

Meningkatkan sinkronisasi dan integrasi rencana rinci dan rencana induk sektoral dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW)

(4.1.1.a) Persentase rencana Induk sektoral dan rencana rinci yang disusun dan telah tersinkronisasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah

3,45% 13,79% 3,45% 20,69%

Sasaran

Tersedianya rencana rinci tata ruang dan pemanfaatan serta pengendalian ruang yang terintegrasi

jumlah rencana rinci untuk pedoman pengendalian pemanfaatan ruang yang tersusun

1dokumen 1dokumen 1dokumen 1dokumen

Kesesuaian pemanfaatan lahan dengan rencana tata ruang kota

rasio pelayanan perijinan yang diterbitkan

75% 95,08%

8 Tujuan

Meningkatkan kualitas pelayanan publik

(8.1.3.b) Nilai Kepuasan Masyarakat unit pelayanan perizinan dan non perizinan

76% 76% 76% 75,30%

Sasaran Tercapainya target

pendapatan asli daerah dari retribusi SKRK dan IMB

Prosentase tercapainya pendapatan asli daerah dari retribusi SKRK dan IMB

Rp.188 Milyar

100% Rp. 250,299 Milyar

103,17%

9 Tujuan

Pengembangan sistem penanggulangan bencana yang antisipatif dan tanggap

(4.3.1.a) Indeks penanggulangan bencana

2,78% 61,88% 3,32% 90,08%

Sasaran

Meningkatnya penyediaan dan kualitas sarana prasarana penanggulangan bencana kebakaran

Prosentase capaian sarana prasarana penanggulangan bencana kebakaran berupa Pos PMK yang dibangun/direhabilitasi

100% 100% 100% 100%

10 Tujuan

Meningkatkan penyediaan serta pengelolaan lingkungan perumahan dan kawasan permukiman layak huni

(5.1.1.a) Kawasan permukiman yang telah ditingkatkan kualitas lingkungannya

5 Ha 5.124,52 Ha

4,905 Ha 4.050,06 Ha

Page 32: W ZhD , E Z

LAPORAN KINERJA (LKj) DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG TAHUN 2017

III-8

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2016

Tahun 2017

Sasaran Meningkatnya

penyediaan sarana dan prasarana permukiman

Tercapainya pembangunan sarana dan prasarana permukiman

9 lokasi 100% 10 lokasi 113,48%

Untuk Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode Renstra dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode Renstra

Tujuan Strategis Indikator Kinerja Target Akhir

Renstra

Realisasi Tahun 2017

Tingkat Kemajuan

Meningkatkan upaya penerapan teknologi dan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif

(5.2.1.a) Persentase upaya penerapan teknologi untuk pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif

100% 81,63% 81,63%

Meningkatkan dan mempertahankan prestasi olahraga di tingkat regional, nasional dan internasional

(1.4.2.a) Persentase atlit yang memiliki prestasi di tingkat Regional, Nasional dan internasional

65% 61,15% 94,08%

Meningkatkan produktivitas UMKM sektor produksi barang dan jasa

(9.1.1.a) Tingkat pertumbuhan produktivitas usaha mikro sektor produksi barang dan jasa

31% 28,47% 91,84%

Mewujudkan pemerataan aksesibilitas dan kualitas pendidikan formal

(1.1.1.c) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs

91,99% 80,96% 88,01%

(1.1.1.b) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI

100% 92,89% 92,89%

(1.1.1.r) Persentase lembaga pendidikan TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK yang terakreditasi

32,86% 69,65% 211,96%

Meningkatkan kualitas sarana, prasarana, serta tata kelola layanan kesehatan

(1.2.3.a) Persentase puskesmas yang terakreditasi

100% 80,95% 80,95%

(1.2.3.b) Persentase Rumah sakit yang terakreditasi

100% 100% 100,00%

Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik

(8.1.2.b) Tingkat Kepuasan Pelayanan Kedinasan

80% 75,88% 94,85%

(8.1.2.g) Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program

93,05% 100% 107,47%

Page 33: W ZhD , E Z

LAPORAN KINERJA (LKj) DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG TAHUN 2017

III-9

Tujuan Strategis Indikator Kinerja Target Akhir

Renstra

Realisasi Tahun 2017

Tingkat Kemajuan

(8.1.2.e) Indeks kepuasan SKPD terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran

70% 74% 105,71%

Meningkatkan sinkronisasi dan integrasi rencana rinci dan rencana induk sektoral dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW)

(4.1.1.a) Persentase rencana Induk sektoral dan rencana rinci yang disusun dan telah tersinkronisasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah

41,38% 20,69% 50,00%

Meningkatkan kualitas pelayanan publik

(8.1.3.b) Nilai Kepuasan Masyarakat unit pelayanan perizinan dan non perizinan

76% 75,30% 99,08%

Pengembangan sistem penanggulangan bencana yang antisipatif dan tanggap

(4.3.1.a) Indeks penanggulangan bencana

84,69% 90,08% 106,36%

Meningkatkan penyediaan serta pengelolaan lingkungan perumahan dan kawasan permukiman layak huni

(5.1.1.a) Kawasan permukiman yang telah ditingkatkan kualitas lingkungannya

11437,03 Ha

4050,06 Ha

35,41%

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya membelanjakan

anggaran pada banyak program dan urusan. Adapun alokasi anggaran

per program adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4

Alokasi Anggaran Per Program

No. Program Indikator Anggaran %

Anggaran 1 Program Pengadaan, Peningkatan

dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Persentase fasilitas pendidikan dalam kondisi baik

216.139.422.982 26,08%

2 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu

Prosentase fasilitas kesehatan dalam kondisi baik

25.724.321.696 3,10%

3 Program peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit

Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana RSUD dr. Mohamad Soewandhie sesuai standar tipe rumah sakit

7.736.131.728 0,93%

4 Program Perencanaan Ruang Kota

Persentase rencana rinci tata ruang yang disusun

4.081.738.454 0,49%

5 Program pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota

1. Persentase jumlah bangunan yang ber IMB

7.355.785.356 0,89%

2. Persentase tindak lanjut terhadap laporan pelanggaran IMB

Page 34: W ZhD , E Z

LAPORAN KINERJA (LKj) DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG TAHUN 2017

III-10

No. Program Indikator Anggaran %

Anggaran 6 Program perumahan dan

Kawasan permukiman Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni

354.398.866.807 42,77%

Persentase pembangunan (rehabilitasi) jalan lingkungan dan kelengkapannya

Persentase Pelayanaan Sanitasi Permukiman

7 Program penanggulangan bencana

Persentase waktu tanggap kejadian kebakaran kurang dari 15 menit

7.498.637.987 0,90%

8 Program Pengembangan dan Pemanfaatan energi alternatif

Akumulasi penerapan teknologi dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif terbarukan

2.587.270.396 0,31%

9 Program Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan

Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan

3.166.557.380 0,38%

10 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

Cakupan / sebaran fasilitas olahraga

13.086.854.150 1,58%

11 Program perluasan jangkauan pemasaran

Persentase pembangunan fasilitas ekonomi rakyat

19.128.842.856 2,31%

12 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan Dokumen Perencanaan strategis dan/atau sektoral

180.446.430 0,02%

13 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran

5.007.225.257 0,60%

14 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan

Persentase gedung pemerintahan dalam kondisi baik

237.532.369.968 28,66%

Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik

Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran

Page 35: W ZhD , E Z

LAPORAN KINERJA (LKj) DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG TAHUN 2017

III-11

Sedangkan pencapaian dalam hal kinerja dan anggaran dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 3.5

Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2017

Sasaran/Program Indikator Kinerja Anggaran

Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Persentase fasilitas pendidikan dalam kondisi baik 55,77% 59,29% 106,31% 216.139.422.982 213.076.259.030 98,58%

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu

Prosentase fasilitas kesehatan dalam kondisi baik

52,70% 64,29% 121,99% 25.724.321.696 25.564.631.463 99,38%

Program peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit

Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana RSUD dr. Mohamad Soewandhie sesuai standar tipe rumah sakit

78% 116,37% 149,19% 7.736.131.728 7.589.352.322 98,10%

Program Perencanaan Ruang Kota

Persentase rencana rinci tata ruang yang disusun 46,67% 53,33% 114,27% 4.081.738.454 4.043.415.583 99,06%

Program pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota

1. Persentase jumlah bangunan yang ber IMB 53,48% 54,25% 101,44%

7.355.785.356 7.211.796.442 98,04% 2. Persentase tindak lanjut terhadap laporan pelanggaran IMB

100% 100% 100,00%

Program perumahan dan Kawasan permukiman

Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni 12% 12,02% 100,17%

354.398.866.807 297.939.984.885 84,07%

Persentase pembangunan (rehabilitasi) jalan lingkungan dan kelengkapannya

49,20% 55,21% 112,22%

Persentase Pelayanaan Sanitasi Permukiman 46% 47,50% 103,26%

Page 36: W ZhD , E Z

LAPORAN KINERJA (LKj) DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG TAHUN 2017

III-12

Sasaran/Program Indikator Kinerja Anggaran

Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 Program penanggulangan bencana

Persentase waktu tanggap kejadian kebakaran kurang dari 15 menit

95% 100% 105,26% 7.498.637.987 7.119.216.852 94,94%

Program Pengembangan dan Pemanfaatan energi alternatif

Akumulasi penerapan teknologi dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif terbarukan

33 41 124,24% 2.587.270.396 2.440.217.371 94,32%

Program Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan

Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan

72% 74,33% 103,24% 3.166.557.380 3.072.789.020 97,04%

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

Cakupan / sebaran fasilitas olahraga 103 115 111,65% 13.086.854.150 10.874.732.144 83,10%

Program perluasan jangkauan pemasaran

Persentase pembangunan fasilitas ekonomi rakyat 2,40% 5,36% 223,33% 19.128.842.856 17.870.446.447 93,42%

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan Dokumen Perencanaan strategis dan/atau sektoral

100% 100% 100,00% 180.446.430 168.191.166 93,21%

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran

72% 76,16% 105,78% 5.007.225.257 4.739.460.422 94,65%

Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan

Persentase gedung pemerintahan dalam kondisi baik

74,36% 74,67% 100,42%

237.532.369.968 197.752.899.866 83,25%

Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik

100% 100% 100,00%

Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran

100% 100% 100,00%

Page 37: W ZhD , E Z

LAPORAN KINERJA (LKj) DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG TAHUN 2017

III-13

Dalam hal efisiensi penggunaan sumber daya, dapat digambarkan dalam tabel 3.6

berikut ini :

Tabel 3.6 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No. Program Indikator %

Capaian Kinerja

% Penyerapan Anggaran

Tingkat Efisiensi

1 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Persentase fasilitas pendidikan dalam kondisi baik

106,31% 98,58% 7,73%

2 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu

Prosentase fasilitas kesehatan dalam kondisi baik

121,99% 99,38% 22,61%

3 Program peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit

Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana RSUD dr. Mohamad Soewandhie sesuai standar tipe rumah sakit

149,19% 98,10% 51,09%

4 Program Perencanaan Ruang Kota

Persentase rencana rinci tata ruang yang disusun

114,27% 99,06% 15,21%

5 Program pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota

1. Persentase jumlah bangunan yang ber IMB

101,44% 98,04% 3,40%

2. Persentase tindak lanjut terhadap laporan pelanggaran IMB

100,00% 1,96%

6 Program perumahan dan Kawasan permukiman

Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni

100,17% 84,07% 16,10%

Persentase pembangunan (rehabilitasi) jalan lingkungan dan kelengkapannya

112,22% 28,15%

Persentase Pelayanaan Sanitasi Permukiman

103,26% 19,19%

7 Program penanggulangan bencana

Persentase waktu tanggap kejadian kebakaran kurang dari 15 menit

105,26% 94,94% 10,32%

8 Program Pengembangan dan Pemanfaatan energi alternatif

Akumulasi penerapan teknologi dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif terbarukan

124,24% 94,32% 29,92%

9 Program Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan

Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan

103,24% 97,04% 6,20%

10 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

Cakupan / sebaran fasilitas olahraga

111,65% 83,10% 28,55%

11 Program perluasan jangkauan pemasaran

Persentase pembangunan fasilitas ekonomi rakyat

223,33% 93,42% 129,91%

12 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan Dokumen Perencanaan strategis dan/atau sektoral

100,00% 93,21% 6,79%

13 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran

105,78% 94,65% 11,13%

Page 38: W ZhD , E Z

LAPORAN KINERJA (LKj) DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG TAHUN 2017

III-14

No. Program Indikator %

Capaian Kinerja

% Penyerapan Anggaran

Tingkat Efisiensi

14 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan

Persentase gedung pemerintahan dalam kondisi baik

100,42% 83,25% 17,17%

Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik

100,00% 16,75%

Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran

100,00% 16,75%

Secara umum, capaian Indikator Kinerja Utama adalah baik, hal ini dapat diwujudkan

karena adanya capaian program dan kegiatan yang juga mendukung pencapaian

tujuan maupun sasaran PD tersebut. Berikut adalah capaian kinerja Dinas Perumahan

dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2017 berupa capaian

program dan kegiatan, sebagai berikut :

Tabel 3.7 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM

KEGIATAN INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN

(OUTPUT TAHUN 2017

TARGET & REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN PD TAHUN 2017

KODE TAHUN 2017 TARGET REALISASI

TINGKAT REALISASI

(%) 1 2 3 4 5 6

1.1.1.01.01 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Persentase fasilitas pendidikan dalam kondisi baik

55,77% 59,29% 106,31%

1.1.1.01.01.0001

Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Gedung Pendidikan

Jumlah Fasilitas Gedung Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yang dibangun dan direhab

82 82 100%

1.1.1.01.01.0002

Perencanaan Fasilitas Gedung Pendidikan

Jumlah dokumen perencanaan Fasilitas Gedung Pendidikan yang disusun

100 100 100%

1.1.1.02.04 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu

Prosentase fasilitas kesehatan dalam kondisi baik 52,70% 64,29% 121,99%

1.1.1.02.04.0005

Pembangunan/Rehabilitasi Dan Pengawasan Puskesmas/Puskesmas Pembantu

Jumlah Puskesmas/Puskesmas Pembantu yang dibangun/direhab

12 12 100%

1.1.1.02.04.0006

Perencanaan Puskesmas/Puskesmas Pembantu

Jumlah dokumen perencanaan Puskesmas/Puskesmas Pembantu yang disusun

2 2 100%

1.1.1.02.07 Program peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit

Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana RSUD dr. Mohamad Soewandhie sesuai standar tipe rumah sakit

78% 116,37% 149,19%

Page 39: W ZhD , E Z

LAPORAN KINERJA (LKj) DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG TAHUN 2017

III-15

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM

KEGIATAN INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN

(OUTPUT TAHUN 2017

TARGET & REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN PD TAHUN 2017

KODE TAHUN 2017 TARGET REALISASI

TINGKAT REALISASI

(%) 1 2 3 4 5 6

1.1.1.02.07.0001

Pembangunan/ Rehabilitasi Gedung dan Peralatan RSUD

Jumlah gedung dan peralatan RSUD yang dibangun/direhabilitasi

1 1 100%

1.1.1.02.07.0002

Perencanaan Gedung dan Peralatan RSUD

Jumlah dokumen perencanaan Gedung dan Peralatan RSUD yang disusun

2 2 100%

1.1.1.03.06 Program Perencanaan Ruang Kota

Persentase rencana rinci tata ruang yang disusun 46,67% 53,33% 114,27%

1.1.1.03.06.0003

Pendukung Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota

Jumlah dokumen pendampingan pengesahan RDTRK Surabaya yang disusun

1 1 100

1.1.1.03.07 Program pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota

1. Persentase jumlah bangunan yang ber IMB 53,48% 54,25% 101,44%

2. Persentase tindak lanjut terhadap laporan pelanggaran IMB

100% 100% 100,00%

1.1.1.03.07.0001

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Pengolahan Dan Penyimpanan Kearsipan

Jumlah Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Pengolahan Dan Penyimpanan Kearsipan

2 2 100%

1.1.1.03.07.0002

Penataan dan Penyelenggaraan Bangunan

Jumlah Penataan dan Penyelenggaraan Bangunan yang dilaksanakan

6517 9266 142,18%

1.1.1.03.07.0003

Pendataan Dan Pemetaan Pemanfaatan Ruang

Jumlah persil pemanfaatan ruang yang didata dan dipetakan

7770 10355 133,27%

1.1.1.03.07.0004

Pengawasan Pengendalian Dan Penertiban Tata Bangunan

Jumlah bangunan yang diawasi, dikendalikan dan ditertibkan

48 76 158,33%

1.1.1.03.07.0005

Pengendalian Terhadap Pemanfaatan Rencana Ruang Kota

Jumlah Dokumen Pengendalian Terhadap Pemanfaatan Rencana Ruang Kota yang disusun

12 12 100%

1.1.1.03.07.0006

Peningkatan Pelayanan Perizinan Jasa Konstruksi (IUJK)

Jumlah ijin usaha jasa konstruksi yang diterbitkan 500 793 158,60%

1.1.1.03.07.0007

Penunjang Sekretariat Verifikasi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukiman

Jumlah Laporan Berita Acara Serah Terima Prasarana Sarana dan Utilitas yang disusun

7 7 100%

1.1.1.03.07.0008

Survey Dan Pemetaan Peningkatan Infrastruktur Kota

Jumlah persil hasil pelaksanaan survey dan pemetaan peningkatan infrastruktur kota

100 1362 1362%

1.1.1.03.07.0009

Updating Peta Digital di Wilayah Kota Surabaya

Jumlah dokumen updating peta digital di wilayah Kota Surabaya

5 5 100%

1.1.1.04.01 Program perumahan dan Kawasan permukiman

Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni

12% 12,02% 100,17%

Persentase pembangunan (rehabilitasi) jalan lingkungan dan kelengkapannya

49,20% 55,21% 112,22%

Page 40: W ZhD , E Z

LAPORAN KINERJA (LKj) DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG TAHUN 2017

III-16

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM

KEGIATAN INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN

(OUTPUT TAHUN 2017

TARGET & REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN PD TAHUN 2017

KODE TAHUN 2017 TARGET REALISASI

TINGKAT REALISASI

(%) 1 2 3 4 5 6

Persentase Pelayanaan Sanitasi Permukiman 46% 47,50% 103,26%

1.1.1.04.01.0001

Pengadaan Sarana dan Prasarana Sanitasi (DAK Bidang Sanitasi)

Jumlah lokasi bangunan pelaksanaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Sanitasi (DAK Bidang Sanitasi)

7 7 100%

1.1.1.04.01.0002

Penyediaan Rumah Jumlah lokasi penyediaan rumah yang dilaksanakan 5 5 100%

1.1.1.04.01.0003

Penyelenggaraan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman

Jumlah Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman yang diselenggarakan

982 1279 130,24%

1.1.1.04.01.0004

Perencanaan Infrastruktur Kawasan Permukiman

Jumlah dokumen Perencanaan Infrastruktur Kawasan Permukiman yang disusun

270 295 109,26%

1.1.1.04.01.0005

Perencanaan pengembangan perumahan dan Kawasan Permukiman

Jumlah dokumen Rencana Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang disusun

1 1 100%

1.1.1.04.01.0006

Perencanaan Penyediaan Perumahan

Jumlah dokumen Perencanaan Penyediaan Perumahan

7 10 142,86%

1.1.1.05.03 Program penanggulangan bencana

Persentase waktu tanggap kejadian kebakaran kurang dari 15 menit

95% 100% 105,26%

1.1.1.05.03.0014

Pembangunan/ Rehabilitasi Fasilitas Pemadam Kebakaran

jumlah Fasilitas Pemadam Kebakaran yang dibangun/direhab

2 2 100%

1.1.1.05.03.0015

Perencanaan Fasilitas Pemadam Kebakaran

Jumlah dokumen Perencanaan Fasilitas Pemadam Kebakaran yang disusun

11 11 100%

1.2.2.05.08 Program Pengembangan dan Pemanfaatan energi alternatif

Akumulasi penerapan teknologi dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif terbarukan

33 41 124,24%

1.1.2.05.08.0002

Pengusahaan Konservasi Energi Pada Sektor Bangunan Gedung Dan Permukiman

Jumlah konservasi energi pada sektor bangunan gedung dan permukiman yang diusahakan

10 10 100%

1.1.2.05.08.0003

Perencanaan Konservasi Energi Pada Sektor Bangunan Gedung Dan Permukiman

Jumlah dokumen Perencanaan Konservasi Energi Pada Sektor Bangunan Gedung Dan Permukiman yang disusun

6 6 100%

1.1.2.12.04 Program Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan

Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan

72% 74,33% 103,24%

1.1.2.12.04.0012

Peningkatan Pelayanan Perizinan Bidang Tata Bangunan

Jumlah Pelayanan Perizinan Bidang Tata Bangunan yang ditingkatkan

8017 11641 145,2%

1.1.2.13.02 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

Cakupan / sebaran fasilitas olahraga 103 115 111,65%

Page 41: W ZhD , E Z

LAPORAN KINERJA (LKj) DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG TAHUN 2017

III-17

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM

KEGIATAN INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN

(OUTPUT TAHUN 2017

TARGET & REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN PD TAHUN 2017

KODE TAHUN 2017 TARGET REALISASI

TINGKAT REALISASI

(%) 1 2 3 4 5 6

1.1.2.13.02.0001

Pembangunan/ Rehabilitasi Fasilitas Olahraga

Jumlah Fasilitas Olahraga yang dibangun/direhabilitasi 4 4 100%

1.1.2.13.02.0002

Perencanaan Fasilitas Olahraga Jumlah dokumen Perencanaan Fasilitas Olahraga yang disusun

6 6 100%

1.2.2.06.04 Program perluasan jangkauan pemasaran

Persentase pembangunan fasilitas ekonomi rakyat 2,40% 5,36% 223,33%

1.2.2.06.04.0003

Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil

Jumlah Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil yang dibangun

9 9 100%

1.2.2.06.04.0004

Perencanaan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil

Jumlah dokumen Perencanaan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil yang disusun

20 20 100%

2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan Dokumen Perencanaan strategis dan/atau sektoral

100% 100% 100,00%

2.1.2.01.02.0041

Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis

Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis

9 9 100%

2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran

72% 76,16% 105,78%

2.2.2.02.01.0027

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah

Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan

11 12 109,09%

2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan

Persentase gedung pemerintahan dalam kondisi baik

74,36% 74,67% 100,42%

Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik

100% 100% 100,00%

Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran

100% 100% 100,00%

2.2.2.02.02.0033

Pembangunan/Rehabilitasi Dan Pengawasan Fasilitas Gedung Pemerintah Dan Pemerintah Daerah

Jumlah fasilitas gedung pemerintah dan pemerintah daerah yang dibangun/ direhab

40 40 100%

2.2.2.02.02.0034

Pembangunan/Rehabilitasi Dan Pengawasan Fasilitas Gedung Pemerintah Dan Pemerintah Daerah (Tahun Jamak/Multiyears)

Jumlah gedung pemerintah dan pemerintah daerah (tahun jamak/multiyears) yang dibangun/direhab dan diawasi

2 2 100%

2.2.2.02.02.0035

Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola

559 559 100%

2.2.2.02.02.0036

Perencanaan Fasilitas Gedung Pemerintah Dan Pemerintah Daerah

Jumlah dokumen perencanaan fasilitas gedung pemerintah dan pemerintah daerah yang disusun

80 80 100%

Page 42: W ZhD , E Z

LAPORAN KINERJA (LKj) DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG TAHUN 2017

III-18

Sebagai data pendukung, berikut adalah capaian kinerja pelayanan perizinan

Tahun Anggaran 2017 yang meliputi jumlah berkas Surat Keterangan Rencana

Kota (SKRK), berkas IMB, berkas IUJK, berkas ILH yang diproses selama

tahun 2017 :

a. Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK)

BULAN

RUMAH TINGGAL NON RUMAH TINGGAL

BERKAS

MASUK

BERKAS

TERBIT

BERKAS

MASUK

BERKAS

TERBIT

Januari 800 734 233 257

Februari 575 571 212 208

Maret 620 617 250 251

April 463 413 210 238

Mei 514 516 257 244

Juni 355 378 146 208

Juli 538 431 212 224

Agustus 748 664 248 253

September 527 477 214 214

Oktober 565 591 240 301

November 423 419 220 257

Desember 336 294 190 179

6464 6105 2632 2834

b. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

BULAN

PERMOHONAN RUMAH TINGGAL

PERMOHONAN NON RUMAH TINGGAL

BERKAS MASUK

BERKAS TERBIT

BERKAS MASUK

BERKAS TERBIT

Januari 920 814 206 327

Pebruari 658 739 168 214

Maret 734 749 211 441

April 597 504 173 268

Mei 566 683 215 233

Juni 406 455 139 253

Page 43: W ZhD , E Z

LAPORAN KINERJA (LKj) DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG TAHUN 2017

III-19

BULAN

PERMOHONAN RUMAH TINGGAL

PERMOHONAN NON RUMAH TINGGAL

BERKAS MASUK

BERKAS TERBIT

BERKAS MASUK

BERKAS TERBIT

Juli 617 570 182 297

Agustus 834 759 250 318

September 532 483 199 301

Oktober 848 611 228 308

Nopember 623 956 241 351

Desember 338 340 327 270

JUMLAH 7673 7663 2539 3581

c. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)

BULAN BERKAS MASUK BERKAS TERBIT

Januari 67 62

Pebruari 62 56

Maret 52 48

April 59 53

Mei 64 62

Juni 40 40

Juli 69 62

Agustus 84 80

September 67 67

Oktober 77 77

Nopember 101 101

Desember 85 85

JUMLAH 827 793

d. Izin Layak Huni (ILH)

TAHUN BERKAS MASUK BERKAS TERBIT

2017 16 6

Page 44: W ZhD , E Z

LAPORAN KINERJA (LKj) DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG TAHUN 2017

III-20

B. Realisasi Anggaran

Realisasi penyerapan anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya tahun 2017 secara

keseluruhan sebesar 88,54 %, dengan alokasi anggaran yang tersedia

Rp. 935.897.328.080 dan terserap sebesar Rp. 828.687.444.172. Untuk Capaian

Pendapatan Asli Daerah dari sektor perijinan yaitu 103,17% yang berasal dari

retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Surat Keterangan Rencana Kota

(SKRK) sebesar Rp. 248.215.352.239 dari Target awal sebesar Rp.

240.584.191.121. Adapun Pelaksanaan anggaran per kegiatan tahun 2017 dapat

digambarkan pada tabel di bawah ini :

NO. KODE

KEGIATAN NAMA KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

(%)

1 1.1.1.01.01.0001 Pembangunan / Rehabilitasi Fasilitas Gedung Pendidikan

210.921.332.982 208.017.803.881 98,62

2 1.1.1.01.01.0002 Perencanaan Fasilitas Gedung Pendidikan

5.218.090.000 5.058.455.149 96,94

3 1.1.1.02.04.0005 Pembangunan/Rehabilitasi Dan Pengawasan Puskesmas/Puskesmas Pembantu

25.527.190.696 25.380.422.036 99,43

4 1.1.1.02.04.0006 Perencanaan Puskesmas/Puskesmas Pembantu

197.131.000 184.209.427 93,45

5 1.1.1.02.07.0001 Pembangunan/ Rehabilitasi Gedung dan Peralatan RSUD

7.550.090.728 7.415.702.938 98,22

6 1.1.1.02.07.0002 Perencanaan Gedung dan Peralatan RSUD

186.041.000 173.649.384 93,34

7 1.1.1.03.06.0003 Pendukung Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota

4.081.738.454 4.043.415.583 99,06

8 1.1.1.03.07.0001 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Pengolahan Dan Penyimpanan Kearsipan

278.046.742 274.771.862 98,82

9 1.1.1.03.07.0002 Penataan dan Penyelenggaraan Bangunan

1.125.559.116 1.085.980.712 96,48

10 1.1.1.03.07.0003 Pendataan Dan Pemetaan Pemanfaatan Ruang

1.057.927.005 1.039.505.177 98,26

11 1.1.1.03.07.0004 Pengawasan Pengendalian Dan Penertiban Tata Bangunan

1.019.642.892 996.505.949 97,73

Page 45: W ZhD , E Z

LAPORAN KINERJA (LKj) DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG TAHUN 2017

III-21

NO. KODE

KEGIATAN NAMA KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

(%)

12 1.1.1.03.07.0005 Pengendalian Terhadap Pemanfaatan Rencana Ruang Kota

777.991.656 769.740.192 98,94

13 1.1.1.03.07.0006 Peningkatan Pelayanan Perizinan Jasa Konstruksi (IUJK)

212.568.300 207.557.622 97,64

14 1.1.1.03.07.0007 Penunjang Sekretariat Verifikasi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukiman

1.092.653.968 1.085.993.508 99,39

15 1.1.1.03.07.0008 Survey Dan Pemetaan Peningkatan Infrastruktur Kota

918.104.414 902.810.295 98,33

16 1.1.1.03.07.0009 Updating Peta Digital di Wilayah Kota Surabaya

873.291.263 848.931.125 97,21

17 1.1.1.04.01.0001 Pengadaan Sarana dan Prasarana Sanitasi (DAK Bidang Sanitasi)

5.065.793.999 4.379.526.301 86,45

18 1.1.1.04.01.0002 Penyediaan Rumah 35.724.472.907 33.817.871.028 94,66

19 1.1.1.04.01.0003 Penyelenggaraan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman

294.440.359.032 241.238.060.087 81,93

20 1.1.1.04.01.0004 Perencanaan Infrastruktur Kawasan Permukiman

15.880.763.420 15.560.799.209 97,99

21 1.1.1.04.01.0005 Perencanaan pengembangan perumahan dan Kawasan Permukiman

1.681.879.568 1.474.116.926 87,65

22 1.1.1.04.01.0006 Perencanaan Penyediaan Perumahan

1.605.597.881 1.469.665.334 91,53

23 1.1.1.05.03.0014 Pembangunan/ Rehabilitasi Fasilitas Pemadam Kebakaran

7.071.739.987 6.703.339.601 94,79

24 1.1.1.05.03.0015 Perencanaan Fasilitas Pemadam Kebakaran

426.898.000 415.877.251 97,42

25 1.1.2.05.08.0002 Pengusahaan Konservasi Energi Pada Sektor Bangunan Gedung Dan Permukiman

2.200.126.396 2.163.813.304 98,35

26 1.1.2.05.08.0003 Perencanaan Konservasi Energi Pada Sektor Bangunan Gedung Dan Permukiman

387.144.000 276.404.067 71,4

27 1.1.2.12.04.0012 Peningkatan Pelayanan Perizinan Bidang Tata Bangunan

3.166.557.380 3.072.789.020 97,04

28 1.1.2.13.02.0001 Pembangunan/ Rehabilitasi Fasilitas Olahraga

12.679.482.150 10.489.781.697 82,73

Page 46: W ZhD , E Z

LAPORAN KINERJA (LKj) DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG TAHUN 2017

III-22

NO. KODE

KEGIATAN NAMA KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

(%)

29 1.1.2.13.02.0002 Perencanaan Fasilitas Olahraga

407.372.000 384.950.447 94,5

30 1.2.2.06.04.0003 Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil

18.435.532.856 17.195.258.116 93,27

31 1.2.2.06.04.0004 Perencanaan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil

693.310.000 675.188.331 97,39

32 2.1.2.01.02.0044 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis

180.446.430 168.191.166 93,21

33 2.2.2.02.01.0027 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah

5.007.225.257 4.739.460.422 94,65

34 2.2.2.02.02.0033 Pembangunan/Rehabilitasi Dan Pengawasan Fasilitas Gedung Pemerintah Dan Pemerintah Daerah

183.868.790.097 176.043.788.506 95,74

35 2.2.2.02.02.0034 Pembangunan/Rehabilitasi Dan Pengawasan Fasilitas Gedung Pemerintah Dan Pemerintah Daerah (Tahun Jamak / Multiyears)

46.935.364.000 15.306.104.936 32,61

36 2.2.2.02.02.0035 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

2.376.865.871 2.099.952.071 88,35

37 2.2.2.02.02.0036 Perencanaan Fasilitas Gedung Pemerintah Dan Pemerintah Daerah

4.351.350.000 4.303.054.353 98,89

Total Belanja Langsung 903.624.471.447 799.463.447.013 88,47

38 5000 Belanja Tidak langsung 32.272.856.633 29.223.997.159 90,55

TOTAL 935.897.328.080 828.687.444.172 88,54

Sedangkan untuk Rekapitulasi Realisasi Pendapatan Asli Daerah dari

Sektor Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Retribusi Surat Keterangan

Rencana (SKRK) adalah sebagai berikut :

NO. KODE

REKENING URAIAN

TARGET SETELAH PAK

REALISASI

(Rp) (Rp)

% TARHADAP

TARGET SETELAH

PAK

1 4 1 2 01 09 Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

1.443.872.670 1.217.182.500 84,3

2 4 1 2 03 01 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

159.577.536.875 170.597.270.374 106,91

3 4 1 4 08 03 Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum

470.700 1.264.500 268,64

Page 47: W ZhD , E Z

LAPORAN KINERJA (LKj) DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG TAHUN 2017

III-23

NO. KODE

REKENING URAIAN

TARGET SETELAH PAK

REALISASI

(Rp) (Rp)

% TARHADAP

TARGET SETELAH

PAK

4 4 1 4 08 03 Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu

183.945.504 752.557.128 409,12

5 4 1 4 15 39 Pendapatan Sanksi Administrasi Pelanggaran Ketentuan Bangunan

79.378.365.372 75.647.077.737 95,3

TOTAL 240.584.191.121 248.215.352.239 103,17

Page 48: W ZhD , E Z

LAPORAN KINERJA (LKj) DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG TAHUN 2017

IV-1

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan Laporan Kinerja (Lkj) tahun 2017 ini dapat disimpulkan bahwa

program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat

dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang bisa di kategorikan

berhasil karena telah sesuai dengan program kerja yang telah direncanakan

sebelumnya , hal ini bisa terlihat sebagai berikut :

1. Realisasi penyerapan anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya secara keseluruhan

yang mencapai 88,54% dengan nilai Rp. 828.687.444.172;

2. Capaian Pendapatan Asli Daerah Daerah yang meliputi peijinan IMB dan

SKRK mencapai 103,17% dengan nilai anggaran Rp. 248.215.352.239;

3. Capaian kinerja program kegiatan yang pada umumnya sudah dilaksanakan

dengan baik;

4. Adanya aplikasi-aplikasi perijinan online yang meliputi IMB, SKRK, SIPR, ILH,

sehingga mendukung pelayanan menjadi lebih cepat.

Untuk hasil capaian yang lebih baik di tahun-tahun mendatang, perlu

adanya upaya-upaya perbaikan antara lain :

1. Meningkatkan koordinasi internal PD sehingga pelaksanaan program dan

kegiatan tahunan bisa berhasil sesuai dengan yang diharapkan;

2. Meningkatkan pelayanan perijinan menjadi lebih baik lagi yang meliputi

perijinan SKRK, IMB, SIPR, ILH ataupun IUJK secara sinergi sehingga target

PAD bisa terpenuhi;

3. Melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dengan baik

khususnya dalam pelaksanaan pembangunan baik gedung pemerintah,

maupun infrastruktur permukiman;

4. Melaksanakan program dan kegiatan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan

perencanaan yang telah ditetapkan.