LAPORAN KINERJA (LKj) DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG TAHUN 2017
I-1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah, telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diikuti dengan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah.
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat
SAKIP, adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur
yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data,
pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah,
dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
Penyelenggaraan SAKIP meliputi :
a. Rencana Strategis;
b. Perjanjian Kinerja;
c. Pengukuran Kinerja;
d. Pengelolaan Data Kinerja;
e. Pelaporan Kinerja; dan
f. Reviu dan Evaluasi Kinerja.
Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Kinerja
merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang
dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.
Dalam penyusunan laporan kinerja dilakukan pengukuran kinerja dan evaluasi
serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja
berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja
(Renja) dan Rencana Strategis (Renstra).
Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya Tahun 2017 dilakukan
LAPORAN KINERJA (LKj) DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG TAHUN 2017
I-2
dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah,
diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dan tolok ukur serta alat bantu dalam
mengevaluasi akuntabilitas pelaksanaan DPA - PD Tahun 2017.
Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya Tahun 2017 adalah
sebagai berikut :
Bab I Pendahuluan
Bab II Perencanaan Kinerja
Bab III Akuntabilitas Kinerja
Bab IV Penutup
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
Tugas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya
dan Tata Ruang Kota Surabaya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya
Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Surabaya dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 51 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya Dan Tata
Ruang Kota Surabaya, adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, sub urusan Penataan Ruang, sub
urusan Permukiman, sub urusan Bangunan Gedung, sub urusan Penataan
Bangunan dan Lingkungannya dan sub urusan Jasa Kontruksi.
Dalam melaksanakan tugas, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman,
keciptakaryaan dan Penataan Ruang;
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam melaksanakan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya dan
tugas pembantuan;
d. Pengelolaan ketatausahaan Dinas; dan
LAPORAN KINERJA (LKj) DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG TAHUN 2017
I-3
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas-
tugas dan fungsinya.
Secara garis besar, terdapat 2 (dua) jenis pelayanan yang dilaksanakan oleh
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata
Ruang Kota Surabaya yaitu pembangunan fisik gedung pemerintah dan prasarana
permukiman serta layanan perizinan terkait penataan ruang dan penataan
bangunan.
Sebagai instansi yang memberikan layanan perizinan kepada masyarakat,
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata
Ruang Kota Surabaya menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk
masing-masing layanan yang diberikan. Adapun dasar hukum dari penerapan
SPM tersebut adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia
Nomor : 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
Republik Indonesia Nomor : 01/PRT/M/2014, SPM Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya meliputi 3
(tiga) pelayanan dasar dari 5 (lima) pelayanan dasar yang ada yaitu sebagai
berikut :
1. Cipta Karya
Penataan Bangunan dan Lingkungan dengan indikator persentase
jumlah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan dengan target
pencapaian SPM jumlah IMB yang diterbitkan adalah 60% pada tahun 2019;
2. Jasa Konstruksi
a. Pengembangan Sistem Informasi Jasa Konstruksi dengan indicator
persentase tersedianya 7 (tujuh) jenis informasi Tingkat
Kabupaten/Kota pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi
(SIPJAKI). Secara nasional, target pencapaian SPM Pengembangan
Sistem Informasi Jasa Konstruksi Tingkat Kabupaten/Kota pada tahun
2019 adalah 60%; dan
b. Perizinan Jasa Konstruksi dengan indikator persentase tersedianya
layanan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dengan waktu penerbitan
paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah Persyaratan Lengkap. Secara
LAPORAN KINERJA (LKj) DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG TAHUN 2017
I-4
nasional, target pencapaian SPM Izin Usaha Jasa Konstruksi pada tahun
2019 adalah 100 %;
3. Penataan Ruang
Informasi Penataan Ruang dengan indikator persentase tersedianya informasi
mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah Kabupaten/Kota berserta
rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital. Persentase target
pencapaian SPM Penyediaan Informasi Penataan Ruang ditingkat
kabupaten/kota adalah 100%. Hal ini berarti bahwa pada tahun 2019,
masyarakat sudah dapat mengakses informasi mengenai penataan ruang
kabupaten/kota, khususnya melalui peta RTRW kabupaten/kota dan/atau
rencana rincinya. Informasi tersebut seyogyanya dapat diakses dengan
mudah.
Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum kegiatan
operasional Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya
dan Tata Ruang Kota Surabaya adalah sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
(Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4247);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran
Negara Tahun 2017 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6018);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan
Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun
2014 Nomor 8);
LAPORAN KINERJA (LKj) DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG TAHUN 2017
I-5
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Nomor
53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja
Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan
(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 7 Tambahan
Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 7) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2013 (Lembaran
Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah
Kota Surabaya Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyerahan
Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Kawasan Industri, Perdagangan,
Perumahan dan Permukiman (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2010
Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi
(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 8 Tambahan
Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 4 Tambahan Daerah
Kota Surabaya Nomor 3) sebagaimana diubah dalam Instruksi Walikota
Surabaya Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penghentian Pelaksanaan Pasal 17
Ayat (3) Huruf G, Pasal 20 Huruf J, Pasal 45 Ayat (3) Dan Pasal 86 Peraturan
Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi
Penggantian Biaya Cetak Peta (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012
Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4);
LAPORAN KINERJA (LKj) DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG TAHUN 2017
I-6
14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin
Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor
12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2013
(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 9 Tambahan
Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah
Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota
Surabaya Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran
Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah
Kota Surabaya Nomor 10);
17. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 31 Tahun 2008 tentang Tata Cara
Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun
2008 Nomor 31) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan
Walikota Surabaya Nomor 6 Tahun 2010 (Berita Daerah Kota Surabaya
Tahun 2010 Nomor 9);
18. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 62 Tahun 2011 tentang Perubahan
Ketiga atas Keputusan Walikota Surabaya Nomor 31 Tahun 2004 Tentang
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 1999
Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta yang telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2003 (Berita Daerah Kota
Surabaya Tahun 2011 Nomor 98);
19. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 37 Tahun 2012 tentang Tata Cara
Pengenaan Sanksi Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota
Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Bangunan (Berita Daerah Kota
Surabaya Tahun 2012 Nomor 38);
20. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 64 Tahun 2012 Tentang Tata Cara
Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Izin
Mendirikan Bangunan (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 65);
21. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 75 Tahun 2012 Tentang Tata Cara
Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Pada Kawasan Industri,
LAPORAN KINERJA (LKj) DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG TAHUN 2017
I-7
Perdagangan, Perumahan dan Permukiman Kepada Pemerintah Daerah
(Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 76) sebagaimana telah
diubah kedua kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 36 Tahun
2014 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 17);
22. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 79 Tahun 2012 Tentang Tata Cara
Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor
80) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor
76 Tahun 2013 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 76);
23. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Tata Cara
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Elektronik di Kota Surabaya
(Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 28) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 43 Tahun 2017 (Berita
Daerah Kota Surabaya Tahun 2017 Nomor 43);
24. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Tata Cara
Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Menara (Berita Daerah Kota Surabaya
Tahun 2015 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota
Surabaya Nomor 7 Tahun 2016 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016
Nomor 12);
25. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 55 Tahun 2015 tentang pedoman
Penyelenggaraan Integrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kota
Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2015 Nomor 63);
26. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 57 Tahun 2015 Tentang Pedoman
Teknis Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam Rangka Pendirian
Bangunan di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016
Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya
Nomor 28 Tahun 2017 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2017 Nomor 28);
27. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis
Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun
2016 Nomor 18);
28. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 17 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2017 (Berita Daerah
Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Walikota Surabaya Nomor 33 Tahun 2016 (Berita Daerah Kota
Surabaya Tahun 2016 Nomor 37).
LAPORAN KINERJA (LKj) DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG TAHUN 2017
I-8
29. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya Dan Tata Ruang
Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 55);
Secara struktur Organisasi, Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan
Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya dibagi menjadi empat
bidang dan satu sekretariat yang digambarkan dalam bagan sebagai berikut :
Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya
UPTD
LAPORAN KINERJA (LKj) DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG TAHUN 2017
I-9
Bagan tersebut diatas telah sesuai dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor
51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman,
Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Surabaya. Adapun tugas dari masing-masing
Bidang tersebut adalah :
1. Sekretariat melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang kesekretariatan
yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk
teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi
lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi
dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya serta memiliki fungsi sebagai berikut:
a. pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan program, anggaran dan
perundang-undangan;
b. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum dan
administrasi perizinan/non perizinan/rekomendasi;
c. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
d. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
e. pelaksanaan penatausahaan Barang Milik Daerah;
f. pelaksanaan urusan rumah tangga, dokumentasi, hubungan masyarakat,
dan protokol;
g. pelaksanaan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
h. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
i. pelaksanaan perhitungan pelaporan indikator kinerja sekretariat yang
tertuang dalam dokumen perencanaan strategis
j. pelaksanaan koordinasi pelaporan indikator kinerja dinas yang tertuang
dalam dokumen perencanaan strategis;
k. pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan
tugas;
m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
tugas dan fungsinya.
2. Bidang Pemetaan dan Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Dinas di bidang pemetaan dan tata ruang yang meliputi menyusun dan
melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan
LAPORAN KINERJA (LKj) DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG TAHUN 2017
I-10
koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan
pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan tugasnya serta memiliki fungsi sebagai berikut:
a. penyelenggaraan teknis perizinan/rekomendasi serta kemitraan sesuai
Bidangnya;
b. penyelenggaraan rencana program dan petunjuk teknis sesuai bidangnya;
c. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta
peraturan di bidang penataan ruang wilayah Kota;
d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain
sesuai bidangnya;
e. pengawasan dan pengendalian sesuai bidangnya;
f. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyerahan
Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU);
g. pelaksanaan perhitungan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang
dalam dokumen perencanaan strategis;
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
3. Bidang Bangunan Gedung mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
Dinas di bidang bangunan gedung yang meliputi menyusun dan
melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan
koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan
pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan tugasnya serta memiliki fungsi sebagai berikut:
a. penyelenggaraan teknis perizinan/rekomendasi serta kemitraan sesuai
bidangnya;
b. penyelenggaraan rencana program dan petunjuk teknis sesuai bidangnya;
c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain
sesuai bidangnya
d. penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah kota;
e. pengawasan dan pengendalian sesuai bidangnya;
f. pelaksanaan perhitungan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang
dalam dokumen perencanaan strategis;
LAPORAN KINERJA (LKj) DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG TAHUN 2017
I-11
g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan tugas dan fungsinya
4. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
Dinas di bidang perumahan dan kawasan permukiman yang meliputi
menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis,
melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain,
melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan
pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas sesuai dengan tugasnya dan memliki fungsi sebagai berikut :
a. penyelenggaraan teknis perizinan/rekomendasi serta kemitraan sesuai
Bidangnya;
b. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis serta memfasilitasi
penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
c. penyelenggaraan dan peningkatan kualitas perumahan di wilayah kota
termasuk penyelenggaraan rumah susun sederhana sewa;
d. penyelenggaraan dan peningkatan kualitas infrastruktur kawasan
perumahan dan permukiman di wilayah kota;
e. pelaksanaan dan koordinasi penataan, penanganan dan peningkatan
kualitas infrastruktur kawasan permukiman kumuh/prioritas di wilayah
kota;
f. pelaksanaan pembangunan (rehabilitasi) jalan lingkungan dan
kelengkapannya;
g. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain
sesuai bidangnya;
h. pelaksanaan perhitungan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang
dalam dokumen perencanaan strategis;
i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
tugas dan fungsinya.
5. Bidang Tata Bangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata
Ruang di bidang tata bangunan, sebagai berikut :
a. penyelenggaraan teknis perizinan/rekomendasi serta kemitraan sesuai
Bidangnya;
LAPORAN KINERJA (LKj) DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG TAHUN 2017
I-12
b. penyelenggaraan rencana program dan petunjuk teknis sesuai bidangnya;
c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain
sesuai bidangnya;
d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sesuai bidangnya;
e. pelaksanaan penataan dan pengendalian terhadap perizinan bangunan di
wilayah kota;
f. pelaksanaan sosialisasi terkait pemenuhan persyaratan tata bangunan
dan persyaratan keandalan bangunan di wilayah kota;
g. pelaksanaan perhitungan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang
dalam dokumen perencanaan strategis;
h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
tugas dan fungsinya.
C. Isu Strategis
Berdasarkan permasalahan yang teridentifikasi, terdapat 3 (tiga) isu strategis
terkait Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan
Tata Ruang Kota Surabaya yaitu :
a. Masih adanya kebutuhan akan pembangunan fasilitas pelayanan
perkotaan
Semakin berkembangnya kota Surabaya menjadikan kebutuhan akan
fasilitas pelayanan perkotaan meningkat, baik fasilitas pendidikan,
kesehatan, perdagangan, olahraga dan sebagainya, sehingga masih sangat
dibutuhkan kegiatan yang mendukung upaya pemenuhan akan fasilitas
tersebut.
b. Perlu adanya rencana tata ruang yang berdaya saing dan berwawasan
lingkungan
Rencana Tata Ruang sangat penting bagi keberhasilan pembangunan kota
karena merupakan pedoman agar terjadi kesesuaian antara rencana
pembangunan dengan pola dan struktur ruang yang telah direncanakan.
Rencana tata ruang kota Surabaya diharapkan akan memiliki daya saing dan
tetap selalu berwawasan lingkungan untuk mendukung pembangunan kota
yang berkelanjutan.
c. Adanya prioritas dan dukungan penanganan kawasan permukiman
secara terpadu
LAPORAN KINERJA (LKj) DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG TAHUN 2017
I-13
Penanganan masalah permukiman menjadi isu yang penting di tengah
globalisasi mengingat Surabaya merupakan salah satu kota metropolitan
yang menjadi daya tarik bagi kaum urban untuk bekerja dan tinggal.
Penanganan kawasan permukiman secara terpadu diharapkan, tidak saja
menjadikan kota semakin layak huni, namun juga terbebas dari kumuh dan
rawan sanitasi.
Adapun permasalahan teknis yang sering dihadapi oleh Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya sehari-hari antara lain :
Terkait dengan pelayanan perijinan tata ruang :
1. Pemohon tidak segera melengkapi berkas perijinan apabila terdapat
beberapa kekurangan.
2. Pemohon tidak berada di lokasi saat petugas melakukan survey pada
lokasi dimaksud sehingga berkas permohonan tidak bisa diproses lebih
lanjut.
3. Ada ketidaksesuaian antara bukti kepemilikan dengan kondisi eksisting
sehingga perlu koordinasi dengan instansi terkait.
Terkait dengan pembangunan gedung pemerintah :
1. Akses jalan yang sulit menuju lokasi pembangunan dapat mempengaruhi
pelaksanaan pembangunan fisik sehingga waktu penyelesaian proyek
menjadi terlambat.
2. Kendala dari pihak warga terkait masalah jam kerja, sehingga
menghambat penyelesaian pekerjaan.
3. Tuntutan kompensasi dari warga baik berupa tuntutan material (dalam
bentuk ganti rugi kebisingan, debu, macet, jaminan kerusakan
infrastruktur, sumbangan pembangunan lingkungan, dll) maupun tuntutan
lain (misal pembangunan jalan, gedung serbaguna, gapura, balai RW, dll)
yang tidak masuk dalam kalkulasi proyek, sehingga membebani pihak
pelaksana dan berdampak pada penurunan kualitas konstruksi).
4. Terbatasnya lahan dan kondisi bangunan yang masih dipergunakan,
sehingga diperlukan penyesuaian masa pelaksanaan pekerjaan sehingga
memperlambat penyelesaian pekerjaan.
5. Keterbatasan modal/kemampuan finansial penyedia mengakibatkan
keterlambatan pelaksanaan.
LAPORAN KINERJA (LKj) DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG TAHUN 2017
I-14
6. Keterbatasan SDM yang berkualitas untuk pekerjaan konstruksi
mengakibatkan adanya pekerjaan konstruksi dengan kualitas tidak baik.
7. Jangka waktu pelaksanaan yang singkat, dapat mengakibatkan kurang
berkualitasnya pekerjaan konstruksi.
Terkait dengan pembangunan prasarana permukiman :
1. Akses jalan yang sulit menuju lokasi pembangunan dapat mempengaruhi
pelaksanaan pembangunan fisik sehingga waktu penyelesaian proyek
menjadi terlambat.
2. Kendala dari pihak warga terkait masalah jam kerja, sehingga
menghambat penyelesaian pekerjaan.
3. Tuntutan kompensasi dari warga baik berupa tuntutan material (dalam
bentuk ganti rugi kebisingan, debu, macet, jaminan kerusakan
infrastruktur, sumbangan pembangunan lingkungan, dll) maupun tuntutan
lain (misal pembangunan jalan, gedung serbaguna, gapura, balai RW, dll)
yang tidak masuk dalam kalkulasi proyek, sehingga membebani pihak
pelaksana dan berdampak pada penurunan kualitas konstruksi).
4. Permasalahan status kepemilikan/penguasaan lahan dapat
mengakibatkan tertunda/dibatalkannya pelaksanaan pekerjaan.
5. Keterbatasan modal/kemampuan finansial penyedia mengakibatkan
keterlambatan pelaksanaan.
6. Keterbatasan SDM yang berkualitas untuk pekerjaan konstruksi
mengakibatkan adanya pekerjaan konstruksi dengan kualitas tidak baik.
7. Jangka waktu pelaksanaan yang singkat, dapat mengakibatkan kurang
berkualitasnya pekerjaan konstruksi.
LAPORAN KINERJA (LKj) DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG TAHUN 2017
II-1
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
A. Tujuan dan Sasaran
Penyusunan Laporan Kinerja 2017 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya mengacu pada
Perubahan Renja 2017, Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah
(RKPD) Kota Surabaya Tahun 2017, serta diselaraskan dengan RPJMD 2016-
2021 dan Renstra 2016-2021.
Adapun Tujuan dan Sasaran Strategis Renja Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya adalah
sebagai berikut :
A.1. Tujuan
Visi dan Misi Kota Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman,
Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya dijabarkan dalam tujuan dan
sasaran, dimana Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu
dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan
permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.
Tujuan Jangka Menengah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya :
(1) Mewujudkan pemerataan aksesibilitas dan kualitas pendidikan
formal;
(2) Meningkatkan kualitas sarana, prasarana, serta tata kelola layanan
kesehatan;
(3) Meningkatkan dan mempertahankan prestasi olahraga di tingkat
regional, nasional dan internasional;
(4) Meningkatkan upaya penerapan teknologi dan peran serta
masyarakat dalam pengembangan dan pemanfaatan energi
alternatif;
(5) Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik;
(6) Meningkatkan kualitas pelayanan publik;
(7) Meningkatkan produktivitas UMKM sektor produksi barang dan jasa;
LAPORAN KINERJA (LKj) DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG TAHUN 2017
II-2
(8) Meningkatkan sinkronisasi dan integrasi rencana rinci dan rencana
induk sektoral dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW);
(9) Pengembangan sistem penanggulangan bencana yang antisipatif
dan tanggap;
(10) Meningkatkan penyediaan serta pengelolaan lingkungan perumahan
dan kawasan permukiman layak huni.
Tujuan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman,
Cipta Karya dan Tata Ruang mengacu pada sasaran kota yang
tercantum dalam RPJMD Kota Surabaya tahun 2016-2021. Ini
dimaksudkan untuk menjaga keselarasan antara dokumen Renstra
dengan dokumen RPJMD Kota dimana diharapkan tujuan PD akan
memberikan kontribusi bagi ketercapaian sasaran skala kota.
A.2. Sasaran
Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang
diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk
dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.
Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang :
(1) Tersedianya prasarana pendidikan yang berkualitas dan memadai
(2) Tersedianya sarana pelayanan kesehatan yang berkualitas dan
memadai
(3) Meningkatnya jumlah prasarana olahraga skala kota
(4) Tercapainya Upaya Konservasi Energi Pada Sektor Bangunan
Gedung Dan Permukiman di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya
(5) Mengelola sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran
pemerintah kota Surabaya
(6) Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan untuk
mendukung keberhasilan Program
(7) Tercapainya target pendapatan asli daerah dari retribusi SKRK dan
IMB
(8) Meningkatnya jumlah Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil
dibangun/direhabilitasi
LAPORAN KINERJA (LKj) DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG TAHUN 2017
II-3
(9) Tersedianya rencana rinci tata ruang dan pemanfaatan serta
pengendalian ruang yang terintegrasi
(10) Kesesuaian pemanfaatan lahan dengan rencana tata ruang kota
(11) Meningkatnya penyediaan dan kualitas sarana prasarana
penanggulangan bencana kebakaran
(12) Meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana permukiman
B. Program Unggulan
Dalam pelaksanaan tugasnya untuk memberikan pelayanan yang terbaik
kepada masyarakat, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta
Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya terus berusaha melakukan inovasi
utamanya melalui layanan perizinan. Sampai dengan saat ini, inovasi yang telah
dilakukan antara lain :
1. Surabaya Single Window (SSW), yaitu suatu sistem perizinan dimana
pengajuan permohonan dapat dilakukan melalui aplikasi online yang
terintegrasi dengan seluruh instansi yang terkait dengan perizinan investasi.
Alamat websitenya adalah http://ssw.surabaya.go.id/
2. Website Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya
dan Tata Ruang Kota Surabaya, di alamat http://dprkpcktr.surabaya.go.id/
yang berisi tentang informasi terkait Perangkat Daerah, tugas dan fungsi yang
diemban, serta layanan perizinan yang dilaksanakan.
3. Masyarakat dapat dengan mudah melihat dan mengakses peta peruntukan
lahan secara online, yaitu peta peruntukan lahan di seluruh wilayah Kota
Surabaya, dengan alamat http://petaperuntukan.surabaya.go.id/cktr-map/
4. Perijinan Reklame online, yaitu suatu sistem yang mengakomodir tata cara
proses permohonan reklame secara online dan monitoring berkas reklame.
Dalam Aplikasi ini, kita dapat dengan mudah melihat database reklame yang
ada di Kota Surabaya dengan status reklame berizin, tidak berizin dan masa
berlaku reklame yang ada dikota Surabaya, sedangkan alamat websitenya
adalah http://dprkpcktr.surabaya.go.id/reklame_online/
5. Masyarakat dapat melakukan konsultasi secara online dengan petugas pada
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata
Ruang Kota Surabaya terkait pengurusan berkas perijinan, mulai dari
LAPORAN KINERJA (LKj) DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG TAHUN 2017
II-4
persyaratan pengurusan berkas perizinan hingga memantau proses
pengurusannya melalui website http://etakok.dprkpcktr.surabaya.go.id/
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2017
Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari
pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah
untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan
kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu
berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.
Dalam dokumen perjanjian kinerja tahun 2017 yang ditandatangani oleh
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan
Tata Ruang Kota Surabaya dengan Walikota Surabaya, tercantum pernyataan
untuk mewujudkan kinerja PD pada tahun 2017, disertai lampiran berupa Indikator
Kinerja Utama PD yang berupa target Tujuan dan Sasaran PD, dengan susunan
sebagai berikut :
LAPORAN KINERJA (LKj) DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG TAHUN 2017
II-5
LAPORAN KINERJA (LKj) DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG TAHUN 2017
II-6
LAPORAN KINERJA (LKj) DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG TAHUN 2017
II-7
LAPORAN KINERJA (LKj) DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG TAHUN 2017
II-8
LAPORAN KINERJA (LKj) DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG TAHUN 2017
II-9
LAPORAN KINERJA (LKj) DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG TAHUN 2017
III-1
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Organisasi
Pada dasarnya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta
Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya telah dapat melaksanakan tugas pokok dan
fungsinya dengan baik sesuai dengan rencana kerja yang ada. Pada Tahun 2017,
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata
Ruang Kota Surabaya melaksanakan 11 urusan yang terbagi menjadi 14 program
dan 37 kegiatan. Adapun capaian kinerja tujuan dan sasaran Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2017
sesuai indikator kinerja utama dalam Perjanjian Kinerja 2017, dapat diuraikan
sebagai berikut :
Tabel 3.1 Tabel Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran
No Sasaran Strategis Indikator Target Realisasi Capaian
Indikator
1 Tujuan Meningkatkan upaya
penerapan teknologi dan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif
(5.2.1.a) Persentase upaya penerapan teknologi untuk pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif
67.35 % 81.63 % 121.20%
Sasaran Tercapainya Upaya
konversi Energi Pada Sektor Bangunan Gedung Dan Permukiman di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya
Prosentase capaian pelaksanaan kegiatan pengusahaan Konservasi Energi Pada Sektor Bangunan Gedung Dan Permukiman
100% 100% 100%
2 Tujuan Meningkatkan dan
mempertahankan prestasi olahraga di tingkat regional, nasional dan internasional
(1.4.2.a) Persentase atlit yang memiliki prestasi di tingkat Regional, Nasional dan internasional
65.00 % 61.15% 94.08%
LAPORAN KINERJA (LKj) DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG TAHUN 2017
III-2
No Sasaran Strategis Indikator Target Realisasi Capaian Indikator
Sasaran Meningkatnya jumlah
prasarana olahraga skala kota
Prosentase capaian prasarana olahraga skala kota yang dibangun/di rehabilitasi
100% 100% 100%
3 Tujuan Meningkatkan
produktivitas UMKM sektor produksi barang dan jasa
(9.1.1.a) Tingkat pertumbuhan produktivitas usaha mikro sektor produksi barang dan jasa
15.00 % 28.47% 189.80%
Sasaran Meningkatnya jumlah
Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil dibangun/direhabilitasi
Prosentase capaian Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil yang dibangun / direhabilitasi
100% 100% 100%
4 Tujuan Mewujudkan pemerataan
aksesibilitas dan kualitas pendidikan formal
(1.1.1.c) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs
90.98 % 80.96 88.99%
(1.1.1.b) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI
99.13 % 92.89 93.71%
(1.1.1.r) Persentase lembaga pendidikan TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK yang terakreditasi
23.90 % 69.65 291.42%
Sasaran Tersedianya prasarana
pendidikan yang berkualitas dan memadai
Prosentase capaian prasarana pendidikan yang dibangun/direhabilitasi
100% 100% 100%
5 Tujuan Meningkatkan kualitas
sarana, prasarana, serta tata kelola layanan kesehatan
(1.2.3.a) Persentase puskesmas yang terakreditasi
39.68 % 80.95 204.01%
(1.2.3.b) Persentase Rumah sakit yang terakreditasi
100.00 % 100.00 % 100.00%
LAPORAN KINERJA (LKj) DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG TAHUN 2017
III-3
No Sasaran Strategis Indikator Target Realisasi Capaian Indikator
Sasaran Tersedianya sarana
pelayanan kesehatan yang berkualitas dan memadai
Prosentase tercapainya sarana pelayanan kesehatan yang terbangun/rehabilitasi
100% 100% 100%
6 Tujuan Meningkatkan tata kelola
administrasi pemerintahan yang baik
(8.1.2.b) Tingkat Kepuasan Pelayanan Kedinasan
76.00 % 75.88% 99.84%
(8.1.2.g) Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program
90.84 % 100.00 % 110.08%
(8.1.2.e) Indeks kepuasan SKPD terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran
62.00 % 74.40% 120.00%
Sasaran Melaksanakan kegiatan
sesuai dengan perencanaan untuk mendukung keberhasilan Program
Persentase kesesuaian pelaksanaan Kegiatan terhadap parameter perencanaan pada Operational Plan
100% 100% 100%
Kinerja pengelolaan sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran pemerintah kota Surabaya
100% 100% 100%
7 Tujuan Meningkatkan
sinkronisasi dan integrasi rencana rinci dan rencana induk sektoral dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW)
(4.1.1.a) Persentase rencana Induk sektoral dan rencana rinci yang disusun dan telah tersinkronisasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah
13.79 % 20.69% 150.04%
Sasaran Tersedianya rencana rinci
tata ruang dan pemanfaatan serta pengendalian ruang yang terintegrasi
jumlah rencana rinci untuk pedoman pengendalian pemanfaatan ruang yang tersusun
1 dokumen
1 dokumen
100%
Kesesuaian pemanfaatan lahan dengan rencana tata ruang kota
rasio pelayanan perijinan yang diterbitkan
75% 95,08% 126,77%
LAPORAN KINERJA (LKj) DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG TAHUN 2017
III-4
No Sasaran Strategis Indikator Target Realisasi Capaian Indikator
8 Tujuan Meningkatkan kualitas
pelayanan publik (8.1.3.b) Nilai Kepuasan Masyarakat unit pelayanan perizinan dan non perizinan
76.00 % 75.30% 99.08%
Sasaran Tercapainya target
pendapatan asli daerah dari retribusi SKRK dan IMB
Prosentase tercapainya pendapatan asli daerah dari retribusi SKRK dan IMB
100% 100,07% 103,17%
9 Tujuan Pengembangan sistem
penanggulangan bencana yang antisipatif dan tanggap
(4.3.1.a) Indeks penanggulangan bencana
61.88 % 90.08% 145.57%
Sasaran Meningkatnya
penyediaan dan kualitas sarana prasarana penanggulangan bencana kebakaran
Prosentase capaian sarana prasarana penanggulangan bencana kebakaran berupa Pos PMK yang dibangun/direhabilitasi
100% 100% 100%
10 Tujuan Meningkatkan
penyediaan serta pengelolaan lingkungan perumahan dan kawasan permukiman layak huni
(5.1.1.a) Kawasan permukiman yang telah ditingkatkan kualitas lingkungannya
5,124.52 Ha
4,050.06 Ha
79.03%
Sasaran Meningkatnya
penyediaan sarana dan prasarana permukiman
Tercapainya pembangunan sarana dan prasarana permukiman
100% 113,48% 113,48%
Sedangkan perbandingan capaian kinerja tujuan dan sasaran Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2016 dan
tahun 2017 sesuai indikator kinerja utama dalam Perjanjian Kinerja, dapat
diuraikan sebagai berikut :
LAPORAN KINERJA (LKj) DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG TAHUN 2017
III-5
tabel 3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2016
Tahun 2017
1 Tujuan
Meningkatkan upaya penerapan teknologi dan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif
(5.2.1.a) Persentase upaya penerapan teknologi untuk pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif
14,80% 67,35% 16,32% 81,63%
Sasaran
Tercapainya Upaya konversi Energi Pada Sektor Bangunan Gedung Dan Permukiman di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya
Prosentase capaian pelaksanaan kegiatan pengusahaan Konservasi Energi Pada Sektor Bangunan Gedung Dan Permukiman
100% 100% 300% 100%
2 Tujuan
Meningkatkan dan mempertahankan prestasi olahraga di tingkat regional, nasional dan internasional
(1.4.2.a) Persentase atlit yang memiliki prestasi di tingkat Regional, Nasional dan internasional
65,00% 65,00% 48,38% 61,15%
Sasaran
Meningkatnya jumlah prasarana olahraga skala kota
Prosentase capaian prasarana olahraga skala kota yang dibangun/di rehabilitasi
100% 100% 100% 100%
3 Tujuan Meningkatkan
produktivitas UMKM sektor produksi barang dan jasa
(9.1.1.a) Tingkat pertumbuhan produktivitas usaha mikro sektor produksi barang dan jasa
11% 15,00% 17,70% 28,47%
Sasaran Meningkatnya jumlah
Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil dibangun/direhabilitasi
Prosentase capaian Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil yang dibangun / direhabilitasi
100% 100% 100% 100%
4 Tujuan
Mewujudkan pemerataan aksesibilitas dan kualitas pendidikan formal
(1.1.1.c) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs
96,16% 90,98% 92,34% 80,96%
(1.1.1.b) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI
88,25% 99,13% 85,14% 92,89%
LAPORAN KINERJA (LKj) DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG TAHUN 2017
III-6
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2016
Tahun 2017
(1.1.1.r) Persentase lembaga pendidikan TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK yang terakreditasi
87,04% 23.90 % 100.07% 69.65%
Sasaran
Tersedianya prasarana pendidikan yang berkualitas dan memadai
Prosentase capaian prasarana pendidikan yang dibangun/direhabilitasi
100% 100% 100% 100%
5 Tujuan
Meningkatkan kualitas sarana, prasarana, serta tata kelola layanan kesehatan
(1.2.3.a) Persentase puskesmas yang terakreditasi
23.81% 39,68% 23,81% 80,95%
(1.2.3.b) Persentase Rumah sakit yang terakreditasi
100% 100%
Sasaran
Tersedianya sarana pelayanan kesehatan yang berkualitas dan memadai
Prosentase tercapainya sarana pelayanan kesehatan yang terbangun/rehabilitasi
100% 100% 100% 100%
6 Tujuan
Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik
(8.1.2.b) Tingkat Kepuasan Pelayanan Kedinasan
76% 75,88%
(8.1.2.g) Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program
90,84% 100%
(8.1.2.e) Indeks kepuasan SKPD terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran
60% 62% 76,87% 74,40%
Sasaran
Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan untuk mendukung keberhasilan Program
Persentase kesesuaian pelaksanaan Kegiatan terhadap parameter perencanaan pada Operational Plan
100% 100%
Mengelola sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran Pemerintah Kota Surabaya
Kinerja pengelolaan sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran pemerintah kota Surabaya
100% 100% 100% 100%
LAPORAN KINERJA (LKj) DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG TAHUN 2017
III-7
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2016
Tahun 2017
7 Tujuan
Meningkatkan sinkronisasi dan integrasi rencana rinci dan rencana induk sektoral dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW)
(4.1.1.a) Persentase rencana Induk sektoral dan rencana rinci yang disusun dan telah tersinkronisasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah
3,45% 13,79% 3,45% 20,69%
Sasaran
Tersedianya rencana rinci tata ruang dan pemanfaatan serta pengendalian ruang yang terintegrasi
jumlah rencana rinci untuk pedoman pengendalian pemanfaatan ruang yang tersusun
1dokumen 1dokumen 1dokumen 1dokumen
Kesesuaian pemanfaatan lahan dengan rencana tata ruang kota
rasio pelayanan perijinan yang diterbitkan
75% 95,08%
8 Tujuan
Meningkatkan kualitas pelayanan publik
(8.1.3.b) Nilai Kepuasan Masyarakat unit pelayanan perizinan dan non perizinan
76% 76% 76% 75,30%
Sasaran Tercapainya target
pendapatan asli daerah dari retribusi SKRK dan IMB
Prosentase tercapainya pendapatan asli daerah dari retribusi SKRK dan IMB
Rp.188 Milyar
100% Rp. 250,299 Milyar
103,17%
9 Tujuan
Pengembangan sistem penanggulangan bencana yang antisipatif dan tanggap
(4.3.1.a) Indeks penanggulangan bencana
2,78% 61,88% 3,32% 90,08%
Sasaran
Meningkatnya penyediaan dan kualitas sarana prasarana penanggulangan bencana kebakaran
Prosentase capaian sarana prasarana penanggulangan bencana kebakaran berupa Pos PMK yang dibangun/direhabilitasi
100% 100% 100% 100%
10 Tujuan
Meningkatkan penyediaan serta pengelolaan lingkungan perumahan dan kawasan permukiman layak huni
(5.1.1.a) Kawasan permukiman yang telah ditingkatkan kualitas lingkungannya
5 Ha 5.124,52 Ha
4,905 Ha 4.050,06 Ha
LAPORAN KINERJA (LKj) DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG TAHUN 2017
III-8
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2016
Tahun 2017
Sasaran Meningkatnya
penyediaan sarana dan prasarana permukiman
Tercapainya pembangunan sarana dan prasarana permukiman
9 lokasi 100% 10 lokasi 113,48%
Untuk Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode Renstra dapat dijabarkan sebagai berikut :
Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode Renstra
Tujuan Strategis Indikator Kinerja Target Akhir
Renstra
Realisasi Tahun 2017
Tingkat Kemajuan
Meningkatkan upaya penerapan teknologi dan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif
(5.2.1.a) Persentase upaya penerapan teknologi untuk pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif
100% 81,63% 81,63%
Meningkatkan dan mempertahankan prestasi olahraga di tingkat regional, nasional dan internasional
(1.4.2.a) Persentase atlit yang memiliki prestasi di tingkat Regional, Nasional dan internasional
65% 61,15% 94,08%
Meningkatkan produktivitas UMKM sektor produksi barang dan jasa
(9.1.1.a) Tingkat pertumbuhan produktivitas usaha mikro sektor produksi barang dan jasa
31% 28,47% 91,84%
Mewujudkan pemerataan aksesibilitas dan kualitas pendidikan formal
(1.1.1.c) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs
91,99% 80,96% 88,01%
(1.1.1.b) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI
100% 92,89% 92,89%
(1.1.1.r) Persentase lembaga pendidikan TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK yang terakreditasi
32,86% 69,65% 211,96%
Meningkatkan kualitas sarana, prasarana, serta tata kelola layanan kesehatan
(1.2.3.a) Persentase puskesmas yang terakreditasi
100% 80,95% 80,95%
(1.2.3.b) Persentase Rumah sakit yang terakreditasi
100% 100% 100,00%
Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik
(8.1.2.b) Tingkat Kepuasan Pelayanan Kedinasan
80% 75,88% 94,85%
(8.1.2.g) Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program
93,05% 100% 107,47%
LAPORAN KINERJA (LKj) DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG TAHUN 2017
III-9
Tujuan Strategis Indikator Kinerja Target Akhir
Renstra
Realisasi Tahun 2017
Tingkat Kemajuan
(8.1.2.e) Indeks kepuasan SKPD terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran
70% 74% 105,71%
Meningkatkan sinkronisasi dan integrasi rencana rinci dan rencana induk sektoral dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW)
(4.1.1.a) Persentase rencana Induk sektoral dan rencana rinci yang disusun dan telah tersinkronisasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah
41,38% 20,69% 50,00%
Meningkatkan kualitas pelayanan publik
(8.1.3.b) Nilai Kepuasan Masyarakat unit pelayanan perizinan dan non perizinan
76% 75,30% 99,08%
Pengembangan sistem penanggulangan bencana yang antisipatif dan tanggap
(4.3.1.a) Indeks penanggulangan bencana
84,69% 90,08% 106,36%
Meningkatkan penyediaan serta pengelolaan lingkungan perumahan dan kawasan permukiman layak huni
(5.1.1.a) Kawasan permukiman yang telah ditingkatkan kualitas lingkungannya
11437,03 Ha
4050,06 Ha
35,41%
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya membelanjakan
anggaran pada banyak program dan urusan. Adapun alokasi anggaran
per program adalah sebagai berikut :
Tabel 3.4
Alokasi Anggaran Per Program
No. Program Indikator Anggaran %
Anggaran 1 Program Pengadaan, Peningkatan
dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan
Persentase fasilitas pendidikan dalam kondisi baik
216.139.422.982 26,08%
2 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu
Prosentase fasilitas kesehatan dalam kondisi baik
25.724.321.696 3,10%
3 Program peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit
Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana RSUD dr. Mohamad Soewandhie sesuai standar tipe rumah sakit
7.736.131.728 0,93%
4 Program Perencanaan Ruang Kota
Persentase rencana rinci tata ruang yang disusun
4.081.738.454 0,49%
5 Program pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota
1. Persentase jumlah bangunan yang ber IMB
7.355.785.356 0,89%
2. Persentase tindak lanjut terhadap laporan pelanggaran IMB
LAPORAN KINERJA (LKj) DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG TAHUN 2017
III-10
No. Program Indikator Anggaran %
Anggaran 6 Program perumahan dan
Kawasan permukiman Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni
354.398.866.807 42,77%
Persentase pembangunan (rehabilitasi) jalan lingkungan dan kelengkapannya
Persentase Pelayanaan Sanitasi Permukiman
7 Program penanggulangan bencana
Persentase waktu tanggap kejadian kebakaran kurang dari 15 menit
7.498.637.987 0,90%
8 Program Pengembangan dan Pemanfaatan energi alternatif
Akumulasi penerapan teknologi dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif terbarukan
2.587.270.396 0,31%
9 Program Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan
Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan
3.166.557.380 0,38%
10 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
Cakupan / sebaran fasilitas olahraga
13.086.854.150 1,58%
11 Program perluasan jangkauan pemasaran
Persentase pembangunan fasilitas ekonomi rakyat
19.128.842.856 2,31%
12 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan Dokumen Perencanaan strategis dan/atau sektoral
180.446.430 0,02%
13 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran
5.007.225.257 0,60%
14 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan
Persentase gedung pemerintahan dalam kondisi baik
237.532.369.968 28,66%
Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik
Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran
LAPORAN KINERJA (LKj) DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG TAHUN 2017
III-11
Sedangkan pencapaian dalam hal kinerja dan anggaran dapat dijabarkan sebagai berikut :
Tabel 3.5
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2017
Sasaran/Program Indikator Kinerja Anggaran
Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan
Persentase fasilitas pendidikan dalam kondisi baik 55,77% 59,29% 106,31% 216.139.422.982 213.076.259.030 98,58%
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu
Prosentase fasilitas kesehatan dalam kondisi baik
52,70% 64,29% 121,99% 25.724.321.696 25.564.631.463 99,38%
Program peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit
Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana RSUD dr. Mohamad Soewandhie sesuai standar tipe rumah sakit
78% 116,37% 149,19% 7.736.131.728 7.589.352.322 98,10%
Program Perencanaan Ruang Kota
Persentase rencana rinci tata ruang yang disusun 46,67% 53,33% 114,27% 4.081.738.454 4.043.415.583 99,06%
Program pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota
1. Persentase jumlah bangunan yang ber IMB 53,48% 54,25% 101,44%
7.355.785.356 7.211.796.442 98,04% 2. Persentase tindak lanjut terhadap laporan pelanggaran IMB
100% 100% 100,00%
Program perumahan dan Kawasan permukiman
Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni 12% 12,02% 100,17%
354.398.866.807 297.939.984.885 84,07%
Persentase pembangunan (rehabilitasi) jalan lingkungan dan kelengkapannya
49,20% 55,21% 112,22%
Persentase Pelayanaan Sanitasi Permukiman 46% 47,50% 103,26%
LAPORAN KINERJA (LKj) DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG TAHUN 2017
III-12
Sasaran/Program Indikator Kinerja Anggaran
Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 Program penanggulangan bencana
Persentase waktu tanggap kejadian kebakaran kurang dari 15 menit
95% 100% 105,26% 7.498.637.987 7.119.216.852 94,94%
Program Pengembangan dan Pemanfaatan energi alternatif
Akumulasi penerapan teknologi dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif terbarukan
33 41 124,24% 2.587.270.396 2.440.217.371 94,32%
Program Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan
Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan
72% 74,33% 103,24% 3.166.557.380 3.072.789.020 97,04%
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
Cakupan / sebaran fasilitas olahraga 103 115 111,65% 13.086.854.150 10.874.732.144 83,10%
Program perluasan jangkauan pemasaran
Persentase pembangunan fasilitas ekonomi rakyat 2,40% 5,36% 223,33% 19.128.842.856 17.870.446.447 93,42%
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan Dokumen Perencanaan strategis dan/atau sektoral
100% 100% 100,00% 180.446.430 168.191.166 93,21%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran
72% 76,16% 105,78% 5.007.225.257 4.739.460.422 94,65%
Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan
Persentase gedung pemerintahan dalam kondisi baik
74,36% 74,67% 100,42%
237.532.369.968 197.752.899.866 83,25%
Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik
100% 100% 100,00%
Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran
100% 100% 100,00%
LAPORAN KINERJA (LKj) DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG TAHUN 2017
III-13
Dalam hal efisiensi penggunaan sumber daya, dapat digambarkan dalam tabel 3.6
berikut ini :
Tabel 3.6 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
No. Program Indikator %
Capaian Kinerja
% Penyerapan Anggaran
Tingkat Efisiensi
1 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan
Persentase fasilitas pendidikan dalam kondisi baik
106,31% 98,58% 7,73%
2 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu
Prosentase fasilitas kesehatan dalam kondisi baik
121,99% 99,38% 22,61%
3 Program peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit
Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana RSUD dr. Mohamad Soewandhie sesuai standar tipe rumah sakit
149,19% 98,10% 51,09%
4 Program Perencanaan Ruang Kota
Persentase rencana rinci tata ruang yang disusun
114,27% 99,06% 15,21%
5 Program pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota
1. Persentase jumlah bangunan yang ber IMB
101,44% 98,04% 3,40%
2. Persentase tindak lanjut terhadap laporan pelanggaran IMB
100,00% 1,96%
6 Program perumahan dan Kawasan permukiman
Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni
100,17% 84,07% 16,10%
Persentase pembangunan (rehabilitasi) jalan lingkungan dan kelengkapannya
112,22% 28,15%
Persentase Pelayanaan Sanitasi Permukiman
103,26% 19,19%
7 Program penanggulangan bencana
Persentase waktu tanggap kejadian kebakaran kurang dari 15 menit
105,26% 94,94% 10,32%
8 Program Pengembangan dan Pemanfaatan energi alternatif
Akumulasi penerapan teknologi dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif terbarukan
124,24% 94,32% 29,92%
9 Program Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan
Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan
103,24% 97,04% 6,20%
10 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
Cakupan / sebaran fasilitas olahraga
111,65% 83,10% 28,55%
11 Program perluasan jangkauan pemasaran
Persentase pembangunan fasilitas ekonomi rakyat
223,33% 93,42% 129,91%
12 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan Dokumen Perencanaan strategis dan/atau sektoral
100,00% 93,21% 6,79%
13 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran
105,78% 94,65% 11,13%
LAPORAN KINERJA (LKj) DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG TAHUN 2017
III-14
No. Program Indikator %
Capaian Kinerja
% Penyerapan Anggaran
Tingkat Efisiensi
14 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan
Persentase gedung pemerintahan dalam kondisi baik
100,42% 83,25% 17,17%
Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik
100,00% 16,75%
Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran
100,00% 16,75%
Secara umum, capaian Indikator Kinerja Utama adalah baik, hal ini dapat diwujudkan
karena adanya capaian program dan kegiatan yang juga mendukung pencapaian
tujuan maupun sasaran PD tersebut. Berikut adalah capaian kinerja Dinas Perumahan
dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2017 berupa capaian
program dan kegiatan, sebagai berikut :
Tabel 3.7 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM
KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN
(OUTPUT TAHUN 2017
TARGET & REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN PD TAHUN 2017
KODE TAHUN 2017 TARGET REALISASI
TINGKAT REALISASI
(%) 1 2 3 4 5 6
1.1.1.01.01 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan
Persentase fasilitas pendidikan dalam kondisi baik
55,77% 59,29% 106,31%
1.1.1.01.01.0001
Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Gedung Pendidikan
Jumlah Fasilitas Gedung Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yang dibangun dan direhab
82 82 100%
1.1.1.01.01.0002
Perencanaan Fasilitas Gedung Pendidikan
Jumlah dokumen perencanaan Fasilitas Gedung Pendidikan yang disusun
100 100 100%
1.1.1.02.04 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu
Prosentase fasilitas kesehatan dalam kondisi baik 52,70% 64,29% 121,99%
1.1.1.02.04.0005
Pembangunan/Rehabilitasi Dan Pengawasan Puskesmas/Puskesmas Pembantu
Jumlah Puskesmas/Puskesmas Pembantu yang dibangun/direhab
12 12 100%
1.1.1.02.04.0006
Perencanaan Puskesmas/Puskesmas Pembantu
Jumlah dokumen perencanaan Puskesmas/Puskesmas Pembantu yang disusun
2 2 100%
1.1.1.02.07 Program peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit
Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana RSUD dr. Mohamad Soewandhie sesuai standar tipe rumah sakit
78% 116,37% 149,19%
LAPORAN KINERJA (LKj) DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG TAHUN 2017
III-15
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM
KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN
(OUTPUT TAHUN 2017
TARGET & REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN PD TAHUN 2017
KODE TAHUN 2017 TARGET REALISASI
TINGKAT REALISASI
(%) 1 2 3 4 5 6
1.1.1.02.07.0001
Pembangunan/ Rehabilitasi Gedung dan Peralatan RSUD
Jumlah gedung dan peralatan RSUD yang dibangun/direhabilitasi
1 1 100%
1.1.1.02.07.0002
Perencanaan Gedung dan Peralatan RSUD
Jumlah dokumen perencanaan Gedung dan Peralatan RSUD yang disusun
2 2 100%
1.1.1.03.06 Program Perencanaan Ruang Kota
Persentase rencana rinci tata ruang yang disusun 46,67% 53,33% 114,27%
1.1.1.03.06.0003
Pendukung Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota
Jumlah dokumen pendampingan pengesahan RDTRK Surabaya yang disusun
1 1 100
1.1.1.03.07 Program pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota
1. Persentase jumlah bangunan yang ber IMB 53,48% 54,25% 101,44%
2. Persentase tindak lanjut terhadap laporan pelanggaran IMB
100% 100% 100,00%
1.1.1.03.07.0001
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Pengolahan Dan Penyimpanan Kearsipan
Jumlah Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Pengolahan Dan Penyimpanan Kearsipan
2 2 100%
1.1.1.03.07.0002
Penataan dan Penyelenggaraan Bangunan
Jumlah Penataan dan Penyelenggaraan Bangunan yang dilaksanakan
6517 9266 142,18%
1.1.1.03.07.0003
Pendataan Dan Pemetaan Pemanfaatan Ruang
Jumlah persil pemanfaatan ruang yang didata dan dipetakan
7770 10355 133,27%
1.1.1.03.07.0004
Pengawasan Pengendalian Dan Penertiban Tata Bangunan
Jumlah bangunan yang diawasi, dikendalikan dan ditertibkan
48 76 158,33%
1.1.1.03.07.0005
Pengendalian Terhadap Pemanfaatan Rencana Ruang Kota
Jumlah Dokumen Pengendalian Terhadap Pemanfaatan Rencana Ruang Kota yang disusun
12 12 100%
1.1.1.03.07.0006
Peningkatan Pelayanan Perizinan Jasa Konstruksi (IUJK)
Jumlah ijin usaha jasa konstruksi yang diterbitkan 500 793 158,60%
1.1.1.03.07.0007
Penunjang Sekretariat Verifikasi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukiman
Jumlah Laporan Berita Acara Serah Terima Prasarana Sarana dan Utilitas yang disusun
7 7 100%
1.1.1.03.07.0008
Survey Dan Pemetaan Peningkatan Infrastruktur Kota
Jumlah persil hasil pelaksanaan survey dan pemetaan peningkatan infrastruktur kota
100 1362 1362%
1.1.1.03.07.0009
Updating Peta Digital di Wilayah Kota Surabaya
Jumlah dokumen updating peta digital di wilayah Kota Surabaya
5 5 100%
1.1.1.04.01 Program perumahan dan Kawasan permukiman
Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni
12% 12,02% 100,17%
Persentase pembangunan (rehabilitasi) jalan lingkungan dan kelengkapannya
49,20% 55,21% 112,22%
LAPORAN KINERJA (LKj) DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG TAHUN 2017
III-16
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM
KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN
(OUTPUT TAHUN 2017
TARGET & REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN PD TAHUN 2017
KODE TAHUN 2017 TARGET REALISASI
TINGKAT REALISASI
(%) 1 2 3 4 5 6
Persentase Pelayanaan Sanitasi Permukiman 46% 47,50% 103,26%
1.1.1.04.01.0001
Pengadaan Sarana dan Prasarana Sanitasi (DAK Bidang Sanitasi)
Jumlah lokasi bangunan pelaksanaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Sanitasi (DAK Bidang Sanitasi)
7 7 100%
1.1.1.04.01.0002
Penyediaan Rumah Jumlah lokasi penyediaan rumah yang dilaksanakan 5 5 100%
1.1.1.04.01.0003
Penyelenggaraan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman
Jumlah Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman yang diselenggarakan
982 1279 130,24%
1.1.1.04.01.0004
Perencanaan Infrastruktur Kawasan Permukiman
Jumlah dokumen Perencanaan Infrastruktur Kawasan Permukiman yang disusun
270 295 109,26%
1.1.1.04.01.0005
Perencanaan pengembangan perumahan dan Kawasan Permukiman
Jumlah dokumen Rencana Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang disusun
1 1 100%
1.1.1.04.01.0006
Perencanaan Penyediaan Perumahan
Jumlah dokumen Perencanaan Penyediaan Perumahan
7 10 142,86%
1.1.1.05.03 Program penanggulangan bencana
Persentase waktu tanggap kejadian kebakaran kurang dari 15 menit
95% 100% 105,26%
1.1.1.05.03.0014
Pembangunan/ Rehabilitasi Fasilitas Pemadam Kebakaran
jumlah Fasilitas Pemadam Kebakaran yang dibangun/direhab
2 2 100%
1.1.1.05.03.0015
Perencanaan Fasilitas Pemadam Kebakaran
Jumlah dokumen Perencanaan Fasilitas Pemadam Kebakaran yang disusun
11 11 100%
1.2.2.05.08 Program Pengembangan dan Pemanfaatan energi alternatif
Akumulasi penerapan teknologi dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif terbarukan
33 41 124,24%
1.1.2.05.08.0002
Pengusahaan Konservasi Energi Pada Sektor Bangunan Gedung Dan Permukiman
Jumlah konservasi energi pada sektor bangunan gedung dan permukiman yang diusahakan
10 10 100%
1.1.2.05.08.0003
Perencanaan Konservasi Energi Pada Sektor Bangunan Gedung Dan Permukiman
Jumlah dokumen Perencanaan Konservasi Energi Pada Sektor Bangunan Gedung Dan Permukiman yang disusun
6 6 100%
1.1.2.12.04 Program Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan
Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan
72% 74,33% 103,24%
1.1.2.12.04.0012
Peningkatan Pelayanan Perizinan Bidang Tata Bangunan
Jumlah Pelayanan Perizinan Bidang Tata Bangunan yang ditingkatkan
8017 11641 145,2%
1.1.2.13.02 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
Cakupan / sebaran fasilitas olahraga 103 115 111,65%
LAPORAN KINERJA (LKj) DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG TAHUN 2017
III-17
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM
KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN
(OUTPUT TAHUN 2017
TARGET & REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN PD TAHUN 2017
KODE TAHUN 2017 TARGET REALISASI
TINGKAT REALISASI
(%) 1 2 3 4 5 6
1.1.2.13.02.0001
Pembangunan/ Rehabilitasi Fasilitas Olahraga
Jumlah Fasilitas Olahraga yang dibangun/direhabilitasi 4 4 100%
1.1.2.13.02.0002
Perencanaan Fasilitas Olahraga Jumlah dokumen Perencanaan Fasilitas Olahraga yang disusun
6 6 100%
1.2.2.06.04 Program perluasan jangkauan pemasaran
Persentase pembangunan fasilitas ekonomi rakyat 2,40% 5,36% 223,33%
1.2.2.06.04.0003
Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil
Jumlah Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil yang dibangun
9 9 100%
1.2.2.06.04.0004
Perencanaan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil
Jumlah dokumen Perencanaan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil yang disusun
20 20 100%
2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan Dokumen Perencanaan strategis dan/atau sektoral
100% 100% 100,00%
2.1.2.01.02.0041
Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis
Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis
9 9 100%
2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran
72% 76,16% 105,78%
2.2.2.02.01.0027
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah
Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan
11 12 109,09%
2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan
Persentase gedung pemerintahan dalam kondisi baik
74,36% 74,67% 100,42%
Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik
100% 100% 100,00%
Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran
100% 100% 100,00%
2.2.2.02.02.0033
Pembangunan/Rehabilitasi Dan Pengawasan Fasilitas Gedung Pemerintah Dan Pemerintah Daerah
Jumlah fasilitas gedung pemerintah dan pemerintah daerah yang dibangun/ direhab
40 40 100%
2.2.2.02.02.0034
Pembangunan/Rehabilitasi Dan Pengawasan Fasilitas Gedung Pemerintah Dan Pemerintah Daerah (Tahun Jamak/Multiyears)
Jumlah gedung pemerintah dan pemerintah daerah (tahun jamak/multiyears) yang dibangun/direhab dan diawasi
2 2 100%
2.2.2.02.02.0035
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola
559 559 100%
2.2.2.02.02.0036
Perencanaan Fasilitas Gedung Pemerintah Dan Pemerintah Daerah
Jumlah dokumen perencanaan fasilitas gedung pemerintah dan pemerintah daerah yang disusun
80 80 100%
LAPORAN KINERJA (LKj) DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG TAHUN 2017
III-18
Sebagai data pendukung, berikut adalah capaian kinerja pelayanan perizinan
Tahun Anggaran 2017 yang meliputi jumlah berkas Surat Keterangan Rencana
Kota (SKRK), berkas IMB, berkas IUJK, berkas ILH yang diproses selama
tahun 2017 :
a. Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK)
BULAN
RUMAH TINGGAL NON RUMAH TINGGAL
BERKAS
MASUK
BERKAS
TERBIT
BERKAS
MASUK
BERKAS
TERBIT
Januari 800 734 233 257
Februari 575 571 212 208
Maret 620 617 250 251
April 463 413 210 238
Mei 514 516 257 244
Juni 355 378 146 208
Juli 538 431 212 224
Agustus 748 664 248 253
September 527 477 214 214
Oktober 565 591 240 301
November 423 419 220 257
Desember 336 294 190 179
6464 6105 2632 2834
b. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
BULAN
PERMOHONAN RUMAH TINGGAL
PERMOHONAN NON RUMAH TINGGAL
BERKAS MASUK
BERKAS TERBIT
BERKAS MASUK
BERKAS TERBIT
Januari 920 814 206 327
Pebruari 658 739 168 214
Maret 734 749 211 441
April 597 504 173 268
Mei 566 683 215 233
Juni 406 455 139 253
LAPORAN KINERJA (LKj) DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG TAHUN 2017
III-19
BULAN
PERMOHONAN RUMAH TINGGAL
PERMOHONAN NON RUMAH TINGGAL
BERKAS MASUK
BERKAS TERBIT
BERKAS MASUK
BERKAS TERBIT
Juli 617 570 182 297
Agustus 834 759 250 318
September 532 483 199 301
Oktober 848 611 228 308
Nopember 623 956 241 351
Desember 338 340 327 270
JUMLAH 7673 7663 2539 3581
c. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
BULAN BERKAS MASUK BERKAS TERBIT
Januari 67 62
Pebruari 62 56
Maret 52 48
April 59 53
Mei 64 62
Juni 40 40
Juli 69 62
Agustus 84 80
September 67 67
Oktober 77 77
Nopember 101 101
Desember 85 85
JUMLAH 827 793
d. Izin Layak Huni (ILH)
TAHUN BERKAS MASUK BERKAS TERBIT
2017 16 6
LAPORAN KINERJA (LKj) DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG TAHUN 2017
III-20
B. Realisasi Anggaran
Realisasi penyerapan anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya tahun 2017 secara
keseluruhan sebesar 88,54 %, dengan alokasi anggaran yang tersedia
Rp. 935.897.328.080 dan terserap sebesar Rp. 828.687.444.172. Untuk Capaian
Pendapatan Asli Daerah dari sektor perijinan yaitu 103,17% yang berasal dari
retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Surat Keterangan Rencana Kota
(SKRK) sebesar Rp. 248.215.352.239 dari Target awal sebesar Rp.
240.584.191.121. Adapun Pelaksanaan anggaran per kegiatan tahun 2017 dapat
digambarkan pada tabel di bawah ini :
NO. KODE
KEGIATAN NAMA KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
REALISASI (Rp)
(%)
1 1.1.1.01.01.0001 Pembangunan / Rehabilitasi Fasilitas Gedung Pendidikan
210.921.332.982 208.017.803.881 98,62
2 1.1.1.01.01.0002 Perencanaan Fasilitas Gedung Pendidikan
5.218.090.000 5.058.455.149 96,94
3 1.1.1.02.04.0005 Pembangunan/Rehabilitasi Dan Pengawasan Puskesmas/Puskesmas Pembantu
25.527.190.696 25.380.422.036 99,43
4 1.1.1.02.04.0006 Perencanaan Puskesmas/Puskesmas Pembantu
197.131.000 184.209.427 93,45
5 1.1.1.02.07.0001 Pembangunan/ Rehabilitasi Gedung dan Peralatan RSUD
7.550.090.728 7.415.702.938 98,22
6 1.1.1.02.07.0002 Perencanaan Gedung dan Peralatan RSUD
186.041.000 173.649.384 93,34
7 1.1.1.03.06.0003 Pendukung Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota
4.081.738.454 4.043.415.583 99,06
8 1.1.1.03.07.0001 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Pengolahan Dan Penyimpanan Kearsipan
278.046.742 274.771.862 98,82
9 1.1.1.03.07.0002 Penataan dan Penyelenggaraan Bangunan
1.125.559.116 1.085.980.712 96,48
10 1.1.1.03.07.0003 Pendataan Dan Pemetaan Pemanfaatan Ruang
1.057.927.005 1.039.505.177 98,26
11 1.1.1.03.07.0004 Pengawasan Pengendalian Dan Penertiban Tata Bangunan
1.019.642.892 996.505.949 97,73
LAPORAN KINERJA (LKj) DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG TAHUN 2017
III-21
NO. KODE
KEGIATAN NAMA KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
REALISASI (Rp)
(%)
12 1.1.1.03.07.0005 Pengendalian Terhadap Pemanfaatan Rencana Ruang Kota
777.991.656 769.740.192 98,94
13 1.1.1.03.07.0006 Peningkatan Pelayanan Perizinan Jasa Konstruksi (IUJK)
212.568.300 207.557.622 97,64
14 1.1.1.03.07.0007 Penunjang Sekretariat Verifikasi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukiman
1.092.653.968 1.085.993.508 99,39
15 1.1.1.03.07.0008 Survey Dan Pemetaan Peningkatan Infrastruktur Kota
918.104.414 902.810.295 98,33
16 1.1.1.03.07.0009 Updating Peta Digital di Wilayah Kota Surabaya
873.291.263 848.931.125 97,21
17 1.1.1.04.01.0001 Pengadaan Sarana dan Prasarana Sanitasi (DAK Bidang Sanitasi)
5.065.793.999 4.379.526.301 86,45
18 1.1.1.04.01.0002 Penyediaan Rumah 35.724.472.907 33.817.871.028 94,66
19 1.1.1.04.01.0003 Penyelenggaraan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman
294.440.359.032 241.238.060.087 81,93
20 1.1.1.04.01.0004 Perencanaan Infrastruktur Kawasan Permukiman
15.880.763.420 15.560.799.209 97,99
21 1.1.1.04.01.0005 Perencanaan pengembangan perumahan dan Kawasan Permukiman
1.681.879.568 1.474.116.926 87,65
22 1.1.1.04.01.0006 Perencanaan Penyediaan Perumahan
1.605.597.881 1.469.665.334 91,53
23 1.1.1.05.03.0014 Pembangunan/ Rehabilitasi Fasilitas Pemadam Kebakaran
7.071.739.987 6.703.339.601 94,79
24 1.1.1.05.03.0015 Perencanaan Fasilitas Pemadam Kebakaran
426.898.000 415.877.251 97,42
25 1.1.2.05.08.0002 Pengusahaan Konservasi Energi Pada Sektor Bangunan Gedung Dan Permukiman
2.200.126.396 2.163.813.304 98,35
26 1.1.2.05.08.0003 Perencanaan Konservasi Energi Pada Sektor Bangunan Gedung Dan Permukiman
387.144.000 276.404.067 71,4
27 1.1.2.12.04.0012 Peningkatan Pelayanan Perizinan Bidang Tata Bangunan
3.166.557.380 3.072.789.020 97,04
28 1.1.2.13.02.0001 Pembangunan/ Rehabilitasi Fasilitas Olahraga
12.679.482.150 10.489.781.697 82,73
LAPORAN KINERJA (LKj) DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG TAHUN 2017
III-22
NO. KODE
KEGIATAN NAMA KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
REALISASI (Rp)
(%)
29 1.1.2.13.02.0002 Perencanaan Fasilitas Olahraga
407.372.000 384.950.447 94,5
30 1.2.2.06.04.0003 Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil
18.435.532.856 17.195.258.116 93,27
31 1.2.2.06.04.0004 Perencanaan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil
693.310.000 675.188.331 97,39
32 2.1.2.01.02.0044 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis
180.446.430 168.191.166 93,21
33 2.2.2.02.01.0027 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah
5.007.225.257 4.739.460.422 94,65
34 2.2.2.02.02.0033 Pembangunan/Rehabilitasi Dan Pengawasan Fasilitas Gedung Pemerintah Dan Pemerintah Daerah
183.868.790.097 176.043.788.506 95,74
35 2.2.2.02.02.0034 Pembangunan/Rehabilitasi Dan Pengawasan Fasilitas Gedung Pemerintah Dan Pemerintah Daerah (Tahun Jamak / Multiyears)
46.935.364.000 15.306.104.936 32,61
36 2.2.2.02.02.0035 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
2.376.865.871 2.099.952.071 88,35
37 2.2.2.02.02.0036 Perencanaan Fasilitas Gedung Pemerintah Dan Pemerintah Daerah
4.351.350.000 4.303.054.353 98,89
Total Belanja Langsung 903.624.471.447 799.463.447.013 88,47
38 5000 Belanja Tidak langsung 32.272.856.633 29.223.997.159 90,55
TOTAL 935.897.328.080 828.687.444.172 88,54
Sedangkan untuk Rekapitulasi Realisasi Pendapatan Asli Daerah dari
Sektor Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Retribusi Surat Keterangan
Rencana (SKRK) adalah sebagai berikut :
NO. KODE
REKENING URAIAN
TARGET SETELAH PAK
REALISASI
(Rp) (Rp)
% TARHADAP
TARGET SETELAH
PAK
1 4 1 2 01 09 Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
1.443.872.670 1.217.182.500 84,3
2 4 1 2 03 01 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
159.577.536.875 170.597.270.374 106,91
3 4 1 4 08 03 Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum
470.700 1.264.500 268,64
LAPORAN KINERJA (LKj) DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG TAHUN 2017
III-23
NO. KODE
REKENING URAIAN
TARGET SETELAH PAK
REALISASI
(Rp) (Rp)
% TARHADAP
TARGET SETELAH
PAK
4 4 1 4 08 03 Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu
183.945.504 752.557.128 409,12
5 4 1 4 15 39 Pendapatan Sanksi Administrasi Pelanggaran Ketentuan Bangunan
79.378.365.372 75.647.077.737 95,3
TOTAL 240.584.191.121 248.215.352.239 103,17
LAPORAN KINERJA (LKj) DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG TAHUN 2017
IV-1
BAB IV
PENUTUP
Berdasarkan Laporan Kinerja (Lkj) tahun 2017 ini dapat disimpulkan bahwa
program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang bisa di kategorikan
berhasil karena telah sesuai dengan program kerja yang telah direncanakan
sebelumnya , hal ini bisa terlihat sebagai berikut :
1. Realisasi penyerapan anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya secara keseluruhan
yang mencapai 88,54% dengan nilai Rp. 828.687.444.172;
2. Capaian Pendapatan Asli Daerah Daerah yang meliputi peijinan IMB dan
SKRK mencapai 103,17% dengan nilai anggaran Rp. 248.215.352.239;
3. Capaian kinerja program kegiatan yang pada umumnya sudah dilaksanakan
dengan baik;
4. Adanya aplikasi-aplikasi perijinan online yang meliputi IMB, SKRK, SIPR, ILH,
sehingga mendukung pelayanan menjadi lebih cepat.
Untuk hasil capaian yang lebih baik di tahun-tahun mendatang, perlu
adanya upaya-upaya perbaikan antara lain :
1. Meningkatkan koordinasi internal PD sehingga pelaksanaan program dan
kegiatan tahunan bisa berhasil sesuai dengan yang diharapkan;
2. Meningkatkan pelayanan perijinan menjadi lebih baik lagi yang meliputi
perijinan SKRK, IMB, SIPR, ILH ataupun IUJK secara sinergi sehingga target
PAD bisa terpenuhi;
3. Melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dengan baik
khususnya dalam pelaksanaan pembangunan baik gedung pemerintah,
maupun infrastruktur permukiman;
4. Melaksanakan program dan kegiatan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan
perencanaan yang telah ditetapkan.