W > z E E E W E Z /d E ^ Zd/&/< d s

PELAYANAN DAN PENERBITANSERTIFIKAT VAKSINASI INTERNASIONAL (ICV)

OLEH KLINIK DAN RUMAH SAKIT

dr. Anas Ma’ruf, MKMKepala KKP Kelas I Soekarno Hatta

Ditjen Pencegahan dan Pengendalian PenyakitKemenkes RI

Jakarta, 27 Juli 2019

• Nama : dr. ANAS MA’RUF, MKM

• TTL : Pemalang 20 Mei 1970

• Pendidikan :

- Dokter FK UGM Yogyakarta 1989

- S2 FKM UI Jakarta 2008

Riwayat Pekerjaan :

• Kepala KKP Kelas I Soeta, Nov 2017 – skrg

• Kepala KKP Kelas I Batam, Juni 2016 s/d Nov 2017

• Kepala Bagian Program dan Informasi Ditjen P2P Feb 2015 – Juni 2016

• Kepala Subdit Filariasis dan Kecacingan Ditjen P2P Feb 2014 – Feb 2015

• Kepala KKP Kelas II Semarang Juli 2011 – Feb 2014

• Kepala Seksi Standarisasi Subdit Zoonosis Feb 2008 – Juli 2011

• Staf Subdit Filariasis dan Schistosomiasis Des 2002 – Feb 2008

• PT Askes: 2002

• Dokter PTT: 1999-2002

DASAR HUKUM• UU No. 16 Th 1992 ttg Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan• UU No 29 Th 2004 ttg Praktik Kedokteran• UU No. 17 Th 2006 ttg Kepabeanan• UU No 17 Th 2008 ttg Pelayaran• UU No 1 Th 2009 ttg Penerbangan• UU No 36 Th 2009 ttg Kesehatan• UU No 44 Th 2009 ttg Rumah Sakit• UU No 6 Th 2011 ttg Keimigrasian• UU No 6 Th 2018 ttg Kekarantinaan Kesehatan• UU No 8 Th 2019 ttg Penyelenggaraan Haji dan Umroh• PP No 21 Th 2013 ttg Jenis & Tarif atas Jenis PNBP yang

berlaku pada Kemenkes• PP No 47 Th 2015 ttg Fasyankes• PMK No 290/Menkes/Per/III/2008 ttg Persetujuan

TindakanKedokteran

DASAR HUKUM• PMK No 356 th 2008 ttg Organisasi dan Tata Kerja KKP • PMK No 9 th 2014 ttg Klinik• PMK No. 64 th 2015 ttg Organisasi dan Tata Kerja Kemenkes• PMK No. 15 Th 2016 ttg Istithoah Kesehatan Haji• PMK No 62 Th 2016 ttg Peyelenggaraan Kesehatan Haji• PMK No 12 Th 2017 ttg Penyelenggaraan Imunisasi• PMK No 23 Th 2018 ttg Pelayanan dan Penerbitan Sertifikat

Vaksin Internasional• Perdirjen P2P No. 2745/2018 tentang Tata cara Penerbitan

Sertifikat Vaksinasi Internasional oleh KKP Kepada Klinik danRumah Sakit Pelaksana Pelayanan Vaksinasi Internasional

• Internasional Health Regulation

KKP SESUAIPermenkes 356/2008 Tentang SOTK KKP

Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP)Port Health AuthorityKantor Kesehatan Pelabuhan (KKP)Port Health Authority

Adalah Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) di lingkunganKementerian Kesehatan yang berada dibawah danbertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pencegahandan Pengendalian Penyakit (P2P)

Adalah Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) di lingkunganKementerian Kesehatan yang berada dibawah danbertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pencegahandan Pengendalian Penyakit (P2P)

Cegah tangkal penyakit danFR Kesehatan, melalui:- Surveilans epidemiologi- Kekarantinaan- Kesehatan lingkungan- Pelayanan kesehatan- PENGAWASAN OMKABA- Bioterorisme- Pengawasan NUBIKA

(nuklir/biologi/kimia)

TUGAS POKOK DAN FUNGSI KKP

TUGAS POKOK

Di wilayah kerjabandara, pelabuhan dan

lintas batas daratNegara

FUNGSI (16 Fungsi)

LINGKUNGAN

ALAT ANGKUT

PELAYANAN, PENGAWASAN, PENINDAKAN

BARANGORANG

TO DETECT, TO PREVENT, TO RESPONSE

KKP Kelas I : 7

KKP Kelas II : 21

KKP Kelas III : 20

KKP Kelas IV : 1 Jumlah Wilker : 306

KKP dan WILAYAH KERJA

Di Indonesia: 49 KKP

VAKSINASI INTERNASIONAL (DALAM UU No.6 TAHUN 2018 Tentang

KEKARANTINAAN KESEHATAN)

BAB VI (Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan PintuMasuk)Pasal 41 (Pengawasan Awak, Personel dan Penumpang):

Setiap Awak, Personel dan Penumpang:a. Yg datang dr negara endemis, negara terjangkit dan/atau

yg mewajibkan adanya vaksinasi, ataub. Yg akan berangkat ke negara endemis, negara terjangkit

dan/atau yg mewajibkan adanya vaksinasi

Wajib memiliki sertifikat vaksinasi internasional (ICV) yang masih berlaku

KETENTUAN TENTANG ICV DALAM UU NO.6 TAHUN 2018

Setiap Awak, Personel dan Penumpang yg tdkmempunyai ICV:

a. Dilakukan tindakan kekarantinaan. Yg menolakrekomendasi dideportasi.

b. Dilakukan penundaan keberangkatan

c. Diberikan vaksinasi pd yg ditunda tsb

d. Bila Awak, Personel atau Penumpang menolakdilakukan vaksinasi PEJABAT KEKARANTINAAN merekomendasikanpembatatalan keberangkatan kpd pejabat imigrasi

VAKSINASI KHUSUS(PERMENKES No.12 TAHUN 2017 Tentang

Penyelenggaraan Imunisasi)

Pasal 9 (Imunisasi khusus):1. Imunisasi khusus, dilaksanakan utk melindungi

seseorang atau masyarakat dari penyakit ttt pdsituasi khusus

2. Situasi khusus berupa: perjalanan haji/umroh, perjalanan ke negara endemis ttt, dan kondisiKLB/wabah penyakit ttt.

3. Imunisasi khusus: meningitis meningokokus, yellow fever, rabies, poliomyelitis

4. Menteri dpt menetapkan situasi tertentu padaimunisasi khusus selain ketentuan ayat (2)

PERMENKES 23 TAHUN 2018TENTANG PELAYANAN DAN PENERBITAN SERTIFIKAT VAKSINASI INTERNASIONAL

Ditetapkan 25 Juni 2018Diundangkan 23 Juli 2018

KETENTUAN UMUM

Sertifikat Vaksinasi Internasional adalah surat keterangan yang menyatakanbahwa seseorang telah mendapatkan vaksinasi dan/atau profilaksis yang diperlukan untuk perjalanan internasional tertentu (pasal 1 ayat 1)

Blanko Sertifikat Vaksinasi Internasional (ICV) adalah lembaran berupa bukuSertifikat Vaksinasi Internasional yang belum diisi oleh petugas yang berwenang(pasal 1 ayat 7)

KEWENANGAN MENCETAK ICV

Blanko ICV hanya dapat dicetak oleh Direktorat Jenderal yang tugas dantanggungjawabnya di bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (pasal 12)

PEMBERIAN VAKSINASI DAN TEMPAT PELAYANAN

Setiap orang yang akan melakukan perjalanan internasional daridan ke negara terjangkit dan/atau endemis penyakit menulartertentu dan/atau atas permintaan negara tujuan wajib diberikanVaksinasi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 2 ayat 1)

Vaksinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan olehKlinik KKP, Klinik, atau Rumah Sakit yang memenuhi persyaratan. (Pasal 2 ayat 2)

Dikecualikan, Vaksinasi JEMAAH HAJI dilakukan di Fasyankes sesuaiketentuan perundang2an . (Pasal 2 ayat 3) diatur dlm PermenkesNo.62/2016 ttg Penyelenggaraan Kesehatan Haji

PERSYARATAN

a. memiliki tenaga kesehatan pelaksana Vaksinasi;

b. memiliki fasilitas manajemen rantai dingin (cold chain) sesuai standar;

c. memiliki izin operasional fasilitas pelayanankesehatan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan; dan

d. memiliki sarana dan prasarana sistem manajementeknologi informasi yang terhubung secara daring.

(Pasal 3)

PERDIRJEN P2PNo. SR.03.04/II/2745/2018

TATA CARA PENERBITAN SERTIFIKAT VAKSINASI INTERNASIONAL OLEH KKP KEPADA KLINIK

DAN RUMAH SAKIT PELAKSANA PELAYANAN VAKSINASI INTERNASIONAL

TENTANG

Pasal 1

• Menjaga Mutu Pelayanan & penerbitan ICV• Memberikan perlindungan bagi pelaku

perjalanan internasional

Tata cara penerbitan ICV oleh KKP kepadaKlinik & RS pelaksana pelayanan vaksininternasional BERTUJUAN

Pasal 2• Klinik dan RS penyelenggara ICV mengajukan permohonan

pelaksanaan penerbitan dan permintaan blanko ICV kepada KKP setempat (Form surat ada dlm lampiran Perdirjen)

• Persyaratan permohonan: (Form ada dlm lampiran Perdirjen)

a. Salinan Izin Operasional Klinik/RSb. Surat pernyataan bermaterai dari pemilik/pimpinan/PJ Klinik atau

RS ttg penugasan dokter yg melaksanakan vaksinasi disertaispesimen tanda tangan

c. Salinan SIP Dokter & Sertifikat telah mengikuti vaksinologi dan ataudiklat yg diselenggarakan oleh kemenkes

d. Daftar peralatan pelayanan vaksinasie. Surat pernyataan memiliki rantai dingin (cold chain) sesuai dengan

PMK no 12 th 2017 ttg Pedoman Penyelenggaraan Imunisasif. Surat pernyataan memiliki alat pengolah data dan jaringan internetg. Daftar tenaga administrasi utk melakukan pencatatan & pelaporan

Pasal 3

• KKP Kelas I Tanjung Priok untuk wilayah Kab/Kota Bekasi, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Kota Depok, Kab/Kota Bogor

• KKP Kelas I Soekarno Hatta untuk wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Kab/Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan

Pengajuan ICV untuk Wilayah Provinsi DKI Jakarta dan Sekitarnya

Pasal 4

• Melakukan verifikasi thdp setiap klinik dan RS ygmengajukan Blanko ICV (lamp 7 a)

• Verifikasi dilaksanakan paling lambat 7 hari kerjasetelah pengajuan diterima

• Persetujuan pemberian blanko ICV kpd Klinik & RS berlaku selama 1 Tahun

• Klinik & RS yg tidak lolos verifikasi akandiinformasikan oleh KKP 15 hr setelah pengajuanditerima

• Klinik & RS yg tidak lolos verifikasi dapat mengajukanpermohonan kembali dgn melengkapi persyaratan

Pasal 5• Tata Cara pendistribusian ICV dari KKP ke Klinik & RS

a. Klinik & RS menyampaikan kebutuhan ICV kepada KKP sesuai dgn keb permintaan maksimal untuk 3 bulan

b. KKP menyiapkan SBBK dan BAST penyerahan blanko ICV c. Klinik & RS membayar blanko ICV (PNBP) melalui

SIMPONI menggunakan akun KKP setempat.d. Mekanisme Pembayaran blanko ICV sesuai ketentuan

perundang-undangan yg berlaku.

• Username & Password diberikan oleh KKP untuk menerbitkanICV dan dilakukan pelatihan SIMKESPEL untuk pengisian blankoICV

• Username & Password serta pelatihan SIMKESPEL tidakdipungut biaya

Pasal 6

• Klinik & RS wajib melakukan pencatatan dan pelaporanterhadap kegiatan penerbitan ICV

• Pencatatan & Pelaporan disampaikan ke KKP danditeruskan ke Dir Surkarkes Ditjen P2P

• Pencatatan & Pelaporan dilakukan melaluiSIMKESPEL/SINKARKES secara REALTIME sesuai format

• Pencatatan dan pelaporan, sesuai format yg ada dlmlampiran

Pasal 7

• KKP melakukan pengawasan terhadap ICV yang dikeluarkan oleh Klinik & RS

• Dalam hal ini terdapat ICV yg tidak sesuai dgnketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka Klinik & RS ybs dapat dikenakan SANKSI

• Sanksi dapat berupa : a.Teguran tertulis; b.Penghentian pemberian Blanko ICV

Sanksi dalam Permenkes 23/2018

Pasal 21:1. Dalam rangka Binwas, Ditjen Yankes dapat

memberikan sanksi berupa peringatan tertulissampai rekomendasi pencabutan IJIN OPERASIONAL klinik/RS

2. Dalam hal pelanggaran berupa pemalusan ICV, dikenai sanksi pidana sesuai peraturanperundangan yg berlaku

Pasal 8

Klinik dan RS yang melakukan penerbitanICV wajib melakukan pelayanan sesuaidengan alamat operasional Klinik & RS

Pasal 9

1. KKP melakukan BINWAS terhadap penerbitanICV yang dilakukan oleh Klinik dan RS dapatmelibatkan Dinkes Kab/Kota setempat.

2. KKP dalam rangka BINWAS dpt melakukanVisitasi pelaksanaan & penerbitan ICV ke Klinik& RS

FORM PENGAJUANKOP KLINIK/ RUMAH SAKIT

No. ……………… Tanggal:Kepada Yth,Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan …….Di ……………….

Berdasarkan Permenkes No. 23 tahun 2018 tanggal 23 Juli 2018 tentang Pelayanan dan PenerbitanSertivikat Vaksinasi Internasional. Saya yang bertanda tangan di bawah ini mengajukan permohonanpelaksanakan penerbitan Sertivikat Vaksin Internasional untuk Klinik/Rumah Sakit :

1. Nama dan Alamat Pemilik/Pimpinan/Penanggung Jawab :…………………………………………2. Nama dan Alamat Klinik/Rumah Sakit : ……………………………3. Ijin Operasional Klinik /Rumah Sakit (terlampir)4. Surat Pernyataan Bermaterai Dokter pelaksana Vaksinasi (terlampir)5. Daftar nama vaksinator (lampirkan salinan SIP & Sertivikat Vaksinologi)6. Daftar peralatan pelayanan vaksinasi (terlampir)7. Surat Penyataan memiliki Rantai Dingin (Cold Chain) (terlmpir)8. Surat pernyataan memiliki alat pengolah data dan jaringan internet (terlampir)9. Daftar tenaga Administrasi untuk pencatatan dan pelaporan (terlampir)

Demikian permohonan ini kami ajukan sebagai syarat pelaksanaan penerbitan ICV dengan penuhtanggung jawab.

Pemohon,

TTD (Materai 6000)

CAB FASYAN

KESTembusan:Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian PenyakitKemenkes RI

KOP KLINIK/RS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : …………………………………………..Jabatan : …………………………………………..Nama Klinik/Rumah Sakit : ………………………………………….. Alamat Klinik/Rumah Sakit : …………………………………………..

Dengan ini menyatakan bahwa nama yang terlampir di bawah ini adalah benar merupakan Dokteryang melaksanakan penerbitan ICV di Klinik/Rumah Sakit ……. dan sebagai penandatangan ICV.

SURAT PERNYATAAN

NO NAMA No. SIP Spesimen TTD Spesimen Cap Klinik/RS

1

2

3 dst

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkanterima kasih.

……………………….. Yang menyatakan,

TTD (Materai 6000)

CAB FASYAN

KES

CONTOH ICV

PNBP: Rp 25.000/buku

ICV diterbitkan oleh KKP ICV oleh Klinik/RS, di pintu keluar dicap KKP

BEBERAPA CATATAN PADA SAAT VISITASI DAN BINWAS

EVALUASI HAL YANG SERING DITEMUKAN

1. Tempat pelayanan kurang memadai (ruangpendaftaran, ruang tunggu, ruang pemeriksaan, ruangtindakan, ruang administrasi)

2. Cold chain tidak standar (PQ WHO)

3. Internet tdk/kurang available utk input SIMKESPEL/SINKARKES online

4. Belum mempunyai sertifikat vaksinologi

5. Kit utk penanggulangan kejadian kegawatdaruratanpasca vaksinasi (mis: syok anafilaksis, dll)

HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

1. Pelayanan dilakukan onsite (di lokasi ijindiberikan) pasal 8

2. ICV diterbitkan setelah tindakan vaksinasi3. ICV tdk boleh diperjualbelikan, bila ada

kerusakan dibuat berita acara4. Tidak boleh membeli ICV palsu (di luar KKP)5. Bila dokter yg tt ICV berganti segera lapor

(bersurat, dokter pengganti memenuhi kriteria)6. Sertifikat Kontra Indikasi oleh KKP

PERBAIKAN ADMINISTRASI

1. Pencatatan dan pelaporan di Simkespel/Sinkarkes sbg dasar permohonan ICV berikutnya

2. Mempunyai Buku Register pencatatan danpelaporan

3. ICV diketik4. BAST pembelian ICV harus dlengkapi sebelum

pembelian berikutnya5. Bila ada kesulitan, menghub KKP (telp atau

datang ke KKP) setempat

PENGAWASAN DI PINTU KELUAR NEGARA

1. Cek keaslian buku ICV 2. Cek nama dokter penandatangan ICV, tanda tangan, dan

stempel klinik/RS/KKP3. Cek identitas pengguna buku ICV dg paspor4. Bila ICV diterbitkan dari non KKP distempel dg stempel

lambang garuda

INFORMASI:- Mulai tgl 3 Mei 2019, di pintu keberangkatan T3

internasional ada counter Kemenag yg mengawasi jemaahumroh. Terpadu dg KKP dan stake holders lainnya.

- Tujuan: utk pengendalian dan penertiban penyelenggaraanumroh.

- Agen travel harus lapor membawa: manifest jemaah umroh, tiket PP, paspor dan visa jemaah

PENGAWASAN ICV DI T3 INTERNASIONAL BANDARA SOETTA