Top Banner
, , . Ig· 013354 KEPUTUSANINSPEKTUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR .7..\. TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN GRATIFIKASI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA INSPEKTUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11, Pasal 15 dan Pasal 18 Peraturan Gubernur Nomor 87 Tahun 2014 tentang Sistem Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu menetapkan , ' Keputusan Inspektur tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Pengendalian Gratifikasi; : .', '\ \' " , I': .. v ::: \' ", , V;;, ".] \\>., .... ,.' '.\/ "'\' .. -', . ...-....; ..... 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyeienggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 2. Undang-Undang Nom'or 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001; 3. Undang-undang Nomor 29 tahun' 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744); 4. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 6. Undang-Undang 23 Tahun 2014lent111lg Pemerintahan Daerah; 7. Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; I, I \ '. ", Mengingat ,\ i:,j 'j .. 1 r" r,'. I ,r.\ j;. r.L d d ".l 016620 C4.t
41

w-~~]' Ig·

Nov 08, 2021

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: w-~~]' Ig·

, ,.

w-~~]'Ig· 013354

KEPUTUSANINSPEKTURPROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR .7..\. TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN GRATIFIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

INSPEKTUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11, Pasal 15 danPasal 18 Peraturan Gubernur Nomor 87 Tahun 2014 tentangSistem Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan PemerintahProvinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu menetapkan

, '

Keputusan Inspektur tentang Petunjuk Pelaksanaan SistemPengendalian Gratifikasi;

: .', '\\' "~

/:f~'" ~l--~»'~" " ,I': :'I,~~'J .. v :::

\' ", , /~IV;;, ".]\\>.,.... ,.' '.\/"'\' .. -', ~ .

...-....;.....~.-

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentangPenyeienggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nom'or 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

3. Undang-undang Nomor 29 tahun' 2007 tentang PemerintahanProvinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota NegaraKesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4744);

4. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang PembentukanPeraturan Perundang-Undangan

5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur SipilNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5494);

6. Undang-Undang 23 Tahun 2014lent111lg Pemerintahan Daerah;7. Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan;8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan PemerintahanDaerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SistemPengendalian Intern Pemerintah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin

Pegawai Negeri Sipil;

I,

I\

'.",

Mengingat

,\i:,j'j

.'.!'~/

..

1

r" r,'. I ,r.\ j;.r.L d d ".l 016620 VJ~}

C4.t

Page 2: w-~~]' Ig·

Menetapkan

KESATU

KEOUA

11. Peraturan Oaerah NomoI' 12 tahun 2014 tentang Organisasi

Perangkat Oaerah;12. Peraturan Gubernur Nomor 196 Tahun 2014 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Inspektorat;13. Peraturan Gubernur ~Iornor 87 Tahun 2014 tentang Sistem

Pengendalian Gratifil:asi di Lingkungan Pemerintah Provinsi OKI

Jakarta.

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN INSPEKTUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN

SISTEM PENGENOALIAN GRATIFIKASI

Materi muatan Keputusan Inspektur tentang Petunjuk Pelaksanaan

Sistem Pengendalian Gratifikasi adalah sebagaimana tersebut dalam

lampiran Keputusan Inspektur ini yang merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari Keputusan ini.

Keputusan Inspektur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekurangan

akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Oitetapkan di Jakartapada tanggal 'B J W\.l :La \ s

Tembusan:1. Gubernur Provinsi OKI Jakarta;2. Wakil Gubernur Provinsi OKI Jakarta;3. Sekretaris Oaerah Provinsi DKI Jakarta;4. Para Asisten Sekretaris Oaerah Provinsi OKI Jakarta;

5. Para AuditorjP2UPO di Iingkungan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta.

2

Page 3: w-~~]' Ig·

Lampiran Kepulusan Inspektur Namar:H Tahun 2015Ton9981. ...1.6 J W'\A :lotS"Prosedur dan Mekanisme Pengendalian Gratifikasi

PROSEDUR DAN MEKANISMEPENGENDALIAN GRATIFIKASI

INSPEKTORATPROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Halaman 1 I 30

Page 4: w-~~]' Ig·

"

KATA PENGANTAR

Prosedur dan Mekanisme Pengendalian Gratifikasi ini dimaksudkan untuk memberikanpedoman dan panduan bagi Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) dalam menangani pelaporangratifikasi, baik di tingkat Provinsi dan Kota/Kabupaten Administrasi sebagai tindak lanjut .penanganan pelaporan gratifikasi dari pejabat dan pegawai di Lingkungan PemerintahProvinsi OKI Jakarta.

Penggunaan Prosedur dan Mekanisrne Pengendalian Gratifikasi ini berpedoman padaPeraturan Perundang-undangan dan tujuannya agar semua pihak terkait memilikipemahaman yang sama dalam pelaksanaan pengendalian gratifikasi ini, oleh karena ituharus dilaksanakan oleh Unit Pengendalian Gratifikasi secara konsisten danbertanggungjawab.

Seianjutnya sangat diharapkan komitmen dari berbagai pihak untuk dapat mendukungPengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi OKI Jakarta agar benar-benarmampu memberikan manfaat sebesar-besarnya, khususnya bagi pejabat/pegawaiPemerintah Provinsi OKI Jakarta dalam upaya mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yangbaik dan bersih dari perilaku Tindak Pidana Korupsi.

Akhirnya kepada semua pihak terkait yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), IndonesianCorruption Watch (ICW) dan pihak-pihak lain yang telah berkontribusi dalam menyusunProsedur dan Mekanisme Pengendalian Gratifikasi ini, saya ucapkan terima kasih.

Jakarta, 2015

Inspektur ProvinsiOaerah Khusus Ibukota Jakarta,

Lasro MarbunNIP 196412011987011002

Halaman 2 I 30

Page 5: w-~~]' Ig·

DAFTAR lSI

BAB I PENDAHULUAN ·.~ .

a. Latar Belakang .b. Maksud dan Tujuan ..c. Ruang Lingkup .d. Ketentuan Umum .

BAB II KATEGORI. , .

A. Gratifikasi yang Wajib Dilaporkan .. " ..B. Gratifikasi yang terkait kedinasan .C. Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan .

BAB III TUGAS Unit Pengendalian Gratifikasi (Unit PengendalianGratifikasi) .

BAB IV RINCIAN TUGAS Unit PengendalianGratifikasi .

A. Unit Pengendalian GratifikasiProvinsi. ..

B. Unit Pengendalian Gratifikasi WilayahKota/Kabupaten .

BAB V PROSEDUR DAN MEKANISME PELAPORAN ..

A. Pelapor .1. Laporan penolakan gratifikasi .2. Laporan penerimaan gratifikasi .3. Tindaklanjut arahan/keputusan Unit Pengendalian Gratifikasi/KPK atas laporan

penerimaan gratifikasi ..........B. Tim Unit Pengendalian

Gratifikasi. ..1. Sekretariat. ..2. Sekretaris .3. Ketua .4. Anggota .

BAB VI PENELAAHAN .

A. Prinsip .B. Aspek .C. Rekomendasi. , .

Halaman 3 I 30

Page 6: w-~~]' Ig·

BAB VII PENGAWASAN ..

A. Pribadi yang bersangkutan .B. Atasan langsung , .C. Teman sejawat. .D. Bawahan .E. Pihak ketiga .F. Aparat penegak hukum sesuai ketentuan perundang-undangan .

BAS VIII SANKSI .

BAS IX PENGHARGAAN ; .

SAS X SATAS WAKTU PELAPORAN .

BAS XI LAMPIRAN-LAMPIRAN ..

Lampiran ILampiran IILampiran IIILampiran IV

Lampiran V

Lampiran VLampiran VI

Lampiran VIILampiran VIII

Formulir Pelaporan Penolakan Penerimaan Gratifikasi. .Formulir Pelaporan Penerimaan Gratifikasi ..Formulir Tanda Terima Pelaporan Penerimaan Gratifikasi .Formulir Lembar Disposisi Ketua/Sekretaris Tim Unit PengendalianGratifikasi .Formulir Berita Acara Pelaksanaan Penelaahan Pelaporan PenerimaanGratifikasi. .Format Register Barang/Uang/Fasilitas Penerimaan Gratifikasi. .Formulir Laporan Rekapitulasi Penanganan dan Tindak Lanjut PelaporanPenerimaan dan Penolakkan Gratifikasi ..Formulir Register Barang/Uang/Fasilitas Penerimaan Gratifikasi.Formulir Keputusan Penentuan Pemanfaatan.

BAS XII PENUTUP .

Halaman 4 I 30

Page 7: w-~~]' Ig·

BABIPENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Provinsi Oaerah OKI Jakarta senantiasa berupaya mewujudkanasas-asas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 58Undang-Undang 23 Tahun 2014tentang Pemerintahan Oaerah dan asas-asas umumPemerintahan yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 10 Undang-UndangNomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, agar penyelenggaraanPemerintahan Provinsi OKI Jakarta membawa kontribusi yang terhadap aparatur,Pemerintah Provinsi OKI Jakarta dan masyarakat. Salah satu upaya dalam rangkamewujudkan hal tersebut, adalahdengan membangun integritas, harkat, martabat,kehormatan dan kemuliaan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi OKI Jakarta.Pembangunan integritas, harkat, martabat, kehormatan dan kemuliaan Aparatur SipilNegara Pemerintah Provinsi OKI Jakarta dilakukan dari berbagai dimensi antara lainmelalui Sistem Pengendalian Gratitikasi. Gratifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 12Bdan 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang­Undang Nomor 31 Tahun 1999 dapat menjadi salah satu bentuk tindak pidana korupsi.

Pengendalian Gratifikasi merupakan bag ian dari upaya perlindungan, kepastian,transparansi dan akuntabilitas atas penyelenggaraan tugas aparatur. Oleh karena itu,untuk menjaga hubungan dan integritas dengan mitra maupun para pemangkukepentingan, Pemerintah Provinsi OKI Jakarta telah menetapkan 'Peraturan GubernurNomor 87 Tahun 2014 tentang Sistem Pengendalian Gratifikasi di LingkunganPemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Untuk mempermudah implementasi pengendalian gratifikasi sebagaimanadimaksud dalam Peraturan Gubernur Nomor 87 Tahun 2014, perlu ditetapkan Prosedurdan Mekanisme Pengendalian Gratifikasi. Petunjuk Pelaksanaan ini merupakan tatakelola pengendalian gratifikasi oleh Unit· Pengendalian Gratifikasi (UPG) dalammenjalankan tugas dan fungsinya serta oleh pejabat/pegawai Pemerintah Provinsi OKIJakarta dalam menerima, memberi, menolak dan melaporkan gratifikasi. .

B. Maksud dan Tujuan

1. MaksudPetunjuk Pelaksanaan ini dimaksudkan sebagai petunjuk teknis pengendaliangratifikasi bagi Unit Pengendalian Gratifikasi dan seluruh pejabat/pegawai PemerintahProvinsi OKI Jakarta.

2. Tujuana. Memberikan kepastian bagi seluruh Pejabat/Pegawai Pemerintah Provinsi OKI

Jakarta mengenai proses dan mekanisme penolakan, penerimaan, pemberian,pelaporan gratifikasi, dan tindak lanjut penanganannya sesuai ketentuanperundang-undangan.

b. Mewujudkan tertib administrasi dan tindakan pengendalian gratifkasi olehInspektorat.

Halaman 5 I 30

Page 8: w-~~]' Ig·

. . "

C. Ruang Lingkup

1. Prosedur dan Mekanisme Pelaporan;a. Laporan

1) Laporan penolakan gratifikasi;2) Laporan penerimaan gratifikasi; dan3) Tindaklanjut arahan/keputusan Unit Pengendalian GratifikasilKPK atas laporan

penerimaan gratifikasib. Tim Unit Pengendalian Gratifikasi

1) Ketua;2) Sek,etaris3) Anggota; dan4) Sekretariat

2. Tata Cara Penelaahan;a. Prinsip;b. Aspek; danc. Rekomendasi.

3. Penentuan Pemanfaatan Penerimaana. Oikembalikan kepada Pemberi Gratifikasi, atau;;b. Oisumbangkan kepada yayasan/panti sosial atau lembaga sosial lainnya dan/atau

dimusnahkan; atauc. Oigunakan oleh Penerima untuk menunjang kinerja; ataud. Oimanfaatkan oleh Pemerintah Oaerah untuk kegiatan operasional, sebagai

barang display, atau perpustakaan.

D. Ketentuan Umum

Oalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah lembaganegara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen danbebas dari pengaruh kekuasaan manapun sebagaimana dimaksud dalam Undang­Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi.

2. Provinsi Oaerah Khusus Ibukota Jakarta, selanjutnya disebut Provinsi OKI Jakarta,adalah Provinsi Oaerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalamUndang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DaerahKhusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Pemerintah Oaerah adalah Gubernur dan Perangkat Oaerah .sebagai unsurpenyelenggara Pemerintahan Provinsi OKI Jakarta.

4. APBO adalah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah5. Gubernur adalah Kepala Oaerah Provinsi OKI Jakarta.6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi OKI Jakarta.7. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi OKI Jakarta.8. Inspektur adalah Inspektur Provinsi OKI Jakarta.9. Satuan Kerja Perangkat Oaerah yang selanjutnya disingkat SKPO adalah Satuan

Kerja Perangkat Oaerah Provinsi OKI Jakarta.

Halaman 6 I 30

Page 9: w-~~]' Ig·

10. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit KerjaPerangkat Daerah atau bagian atau subordinat dari SKPD.

11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai negeri sipildan pegawaipemerintah daerah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabatpembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan ataudiserahi tugas pemerintah daerah dan digaji bEJrdasarkan peraturan perundang­undangan.

12. Pegawai Non ASN adalah Tenaga yang bekerja pada SKPD/UKPD yang bukantermasuk ASN.

13. Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warganegara Indonesia yang melamar, lulus seleksi, dan diangkat untuk dipersiapkanmenjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undanganyang berlaku.

14. Pejabatlpegawai adalah GUbernur, Wakii Gubernur, Pegawai Negeri Sipil Daerah,Cajon Pegawai N.egeri Sipi! Daerah, Dewan Komisaris SUMO, Direksi SUMO,pegawai SUMO, Pegawai Non ASN, Pegawai tidak tetap, Pegawai harian, Pegawaiyang bekerja untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ..

15. Unit Pengendalian Gratifikasi se lanjutnya disingkat.. UPG adala h unit khusus nonstruktural yang dibentuk di Inspektorat untuk melakukan tugas dan fungsi prosespengendalian gratifikasi melalui peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaporangratifikasi sesuai peraturan perundang-undangan.

16. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yaitu meliputi penerimaan ataupemberian uang/setara 'uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpabunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma­cuma dan fasilitas lainnya.

17. Gratifikasi yang dianggap Suap adalah gratifikasi yang diterima oleh pejabatlpegawaiPemerintah Daerah, yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengankewajiban atau tugasnya.

18. Kedinasan adalah seluruh aktivitas resmi pejabatlpegawai Pemerintah Daerah yangsah dalam pelaksanaan tu.gas, fungsi dan jabatannya.

19. Kode Etik dan Perilaku Aparatur adalah pedoman yang menjelaskan etika dan tataperilaku aparatur untuk melaksanakan praktek penyelenggaraan pemerintahan yangbaik sesuai asas penyelenggaraan pemerintahan dan asas umum pemerintahanyang baik.

20. Program Pengendalian Gratifikasi atau selanjutnya disebut PPG adalah programkegiatan untuk membangun sistem pengendalian praktik-praktik gratifikasi yangmeliputi tahap pengenalan, implementasi, monitor dan evaluasi atas sistem yangdimaksud.

Halaman 7 I 30

Page 10: w-~~]' Ig·

BAB IIKATEGORI

A. Gratifikasi yang Wajib Dilaporkan

Gratifikasi dalam kategori ini merupakan penerimaan dalam bentuk apapun yang diperolehPejabatlPegawai dari pihak-pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan jabatandan/atau tugas penerima, Gratifikasi tersebut haruslah' merupakan penerimaan yangdilarang atau tidak .sah secara hukum, Oengan kata lain, sesuai dengan rumusan Pasal12B, hal itu disebut juga gratifikasi yang bertentangan dengan kewajiban atau tugasPejabat/Pegawai.

Oalam praktik, seringkali terdapat gratifikasi yang terkait dengan jabatan dan/atau tugaspenerima akan tetapi, penerimaan tersebut sah secara hukum, Misal: seorang bendaharapenerimaan yang menerima uang dari pihak lain sebagai bagian dari pelaksanaantugasnya yang sah, Jika dilihat dari dad sudut pandang gratifikasi yang terkait denganjabatan, maka penerimaan tersebut telah memenuhi unsur"berhubungan dengan jabatan",Akan tetapi, penerimaan tersebut bukanlah hal yang dilarang dalam konteks Pasal 12B,karena si bendahara memang mempunyai kewenangan untuk menerima uang tersebul.Oengan kata lain, penerimaan tersebut sah secara hukum sehingga tidak berlawanandengan tugas dan kewajibannya,

Contoh lain yang dapat dibandingkan dengan hal di atas adalah penerimaan oleh petugasyang memang berwenang untuk menerima pungutan dari masyarakat. Misal: dalampengurusan 81M, 8TNK, pernikahan, atau surat lain yang berdasarkan peraturan yang adadibebankan kepada masyarakat sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak, Logika yangsame; dengan bendahara penerima tadi dapat diterapkan di sini. PejabatiPegawai tidakdapat dikatakan melanggar Pasal 12B hanya karena ia menerima sesuatu yang terkaitdengan jabatannya, Jika penerimaan itu dibenarkan berdasarkan peraturan perundang­undangan yang ada, maka hal tidak dapat dikategorikan sebagai gratifikasi yang dianggapsuap,

Oi bawah ini adalah contoh-contoh gratifikasi yang berkembang dalam praktik yang wajibdilaporkan oleh penerima gratifikasi pada KPK, antara lain gratifikasi yang diterima:1, terkait dengan pemberian layanan pada masyarakat2, terkait dengan tugas dalam proses penyusunan anggaran3, terkait dengan tugas pengawasan, pemeriksaan, audit, monitoring, reviu dan evaluasi;4, terkait dengan pelaksanaan perjalanan dinas (note: diluar penerimaan yang sah/resmi

dari instansi PNIPn);5, dalam proses penerimaan/promosi/mutasi pegawai;6, dalam proses komunikasi, negosiasi dan pelaksanaan kegiatan dengan pihak lain

terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya;7, sebagai akibat dari perjanjian kerjasama/kontrak/kesepakatan dengan pihak lain yang

bertentangan dengan undang-undang;8, sebagai ungkapan terima kasih sebelum, selama atau setelah proses pengadaan

, "

barang dan jasa;g, dalam pelaksanaan pekerjaari yang terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan

kewajiban/tugasnya; dan10, dari Pejabatlpegawai atau Pihak Ketiga pada hari raya keagamaan,

Halaman 8 I 30

Page 11: w-~~]' Ig·

Selain bentuk-bentuk gratifikasi yang terkait dengan pelaksanaan tugas Pejabat/Pegawaiyang wajib dilaporkan seperti disebut di alas, terdapat penerimaan lain yang berada dalamranah adat i5tiadat, kebiasaan, dan norma yang hidup di masyarakat yang perlu dicermati.Penerimaan terkait dengan adat dan kebiasaan iersebut dalam kondisi tertentu memilikipotensi disalahgunakan pihak lain untuk mempengaruhi Pejabat/Pegawai baik secaralangsung atau tidak langsung.

Di bawah ini adalah contoh penerimaan gratifikasi tersebut yang jika ditinjau dari segalakeadaan (circumstances) dapat dianggap terkait dengan jabatan Pejabat/Pegawai yangmenerimanya sehingga wajib dilaporkan, antara lain:1. pemberian karena hubungan keluarga, yaitu dari kakek/nenek, bapaklibu/mertua,

suami/istri, anak/menantu, cucu, besan, paman/bibi, kakak/ adik/ ipar, sepupu, dankeponakan yang memiliki konflik kepe~tingan; .

2. penerimaan uang/barang oleh pejabat/pegawai dalam suatu kegiatan seperti pestapernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacaraagama/adat/tradisi lainnya yang melebihi Rp1.000.000,OO (satu juta rupiah) perpemberian per orang;

3. pemberian terkait dengan rnusibah atau bencana yang dialami oleh penerima,bapak/ibu/mertua, suami/istri, atau anak penerima gratifikasi yang melebihiRp1.000.000,OO (satu juta rupiah) per pemberian per orang;

4. pemberian sesama Pegawai dalarn rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan,dan ulang tahun yang tidak dalarn bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang (cek,bilyet gori, saham, deposito, voucher, pulsa, dan lain-lain) yang melebihi nilai yangsetara dengan Rp300.000,OO (tiga ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengantotal pemberian Rp1.000.000,OO (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberiyang sama; dan

5. pernberian sesama rekan kerja tidak da!am bentuk uang atau tidak berbentuk setarauang (cek, bilyet gori, saham, deposito, voucher, puisa, dan lain-lain) yang melebihiRp200.000,OO (dua ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pernberianmaksimal Rp1.000.000,OO (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yangsama.

Gratifikasi seperti yang disebut pada butir 1 ditekankan pada aspek ada atau tidak konflikkepentingan dalarn pemberian tersebut. Hal ini berangkat dari pemaharnan bahwapemberian dari keluarga sedarah atau semenda dapat saja menjadi gratifikasi yangdianggap suap jika ternyata ada hubungan pekerjaan antara pemberi dan penerirna dilihatdari jabatan, tugas dan wewenang Pejabat/Pegawai. Contoh kasus: seorang ayah yangbekerja sebagai Penyelenggara Negara menerima hadiah dari anaknya yang berprofesisebagai pengusaha yang lingkup pekerjaannya terkait dengan kewenangan ayahnya. Jikadilihat dari aspek hubungan keluarga sedarahantara ayah dan anak, maka pemberiantersebut merupakan hal yang wajar. Akan tetapi, pernberian tersebut memiliki potensikonflik kepentingan dengan sang ayah dalam pelaksanaan tugasnya, sehinggapenerimaan itu haruslah dilaporkan.

Da/am momen lain seperti kematian keluarga, praktik penerimaan gratifikasi juga patutdiperhatikan. Pejabat/Pegawai tetap perlu hati-hati karena adanya potensipenyalahgunaan situasi oleh pihak pernberi. Putusan Mahkamah Agung No. 77 KlKr/1973tanggal 19 Novernber 1974 memberikan contoh kasus yang kongkrit, ketika terdakwadinyatakan bersalah melakukan korupsi rnenerima hadiah walaupun menurut

Halaman 9 I 30

Page 12: w-~~]' Ig·

,.

anggapannya uang yang ia terima tersebut dalam hubungan dengan kematiankeluarganya. Bahkan uang tersebut tidak diterima langsung oleh terdakwa, melainkanditerima oleh istridan anak-anak terdakwa. Oleh karena itu perlu disampaikan adanyakewajiban pelaporan gratifikasi dengan batasan jumlah tertentu yang jika ditinjau darisegala keadaan (circumstances) dapa!. dianggap sebagai jumlah yang wajar dan tidakakan mempengaruhi pihak penerima gratifikasi. seperti terdapat pada poin (3) dalam halgratifikasi diterima terkait musibah.

Gratifikasi seperti yang disebut pada butir 2 sampai dengan 5 berada di ranah adat istiadatdan kebiasaan. Pembatasan nilai perlu diatur untuk mencegah praktik pemberian hadiahyang semula merupakan ekspresi dari nilai-nilai luhur adat~istiadat dan kebiasaan menjadidisalahgunakan untuk mempengaruhi jabatan PejabatlPegawai baik secara langsung atautidak langsung. Sehingga, setiap pemberian dalam konteks kultural, adat-istiadat dankebiasa.an yang melebihi batasan nilai seperti terdapat di butir 2 sampai dengan 5 dapatdianggap terkait dengan jabatan penerima.

B. Gratifikasi Yang Terkait Kedinasan

Oalam acara resmi kedinasan atau penugasan yang dilaksanakan oleh PejabatlPegawai,pemberian-pemberian seperti plakat, cinderamata, goody bag/gimmick dan fasilitaspelatihan lainnya merupakan praktik yangdianggap wajar dan tidak berseberangandengan standar etika yang berlaku. Penerimaan tersebut juga dipandang dalam kontekshubungan antar lembaga/instansi. Bahkan pola hubungan seperti itu juga ditemukan dalamrelasi antar Negara. Seringkali dalam kunjungan-kunjungan kenegaraan PejabatlPegawaisaling bertukar cinderamata.

Secara filosofis, gratifikasi yang diterima oleh PejabatlPegawai tersebut ditujukan ataudiperuntukkan kepada lembaga/instansi, bukan kepada p'ersonal yang mewakili instansitersebut. Artinya siapapun yang ditugaskan mewakili instansi tersebut mendapat perlakuanyang sarna dari lembaga/instansi pemberi.

Oalam praktiknya, kadang kala menimbulkan kebingungan terkait siapa yang berwenanguntuk memiliki atau menikmati penerimaan tersebut. Karena pada kenyataannya pihakyang menerirna adalah pegawai yang mewakili lembaga/instansi. Sehingga seringkaliterjadi pegawai itulah yang menguasai atau bahkan memiliki gratifikasi tersebut. Padahal,secara prinsip penerimaan tersebut ditujukan terhadap institusi/lembaga penerima.

Kesenjangan antara aspek filosofis dan praktik itu menimbulkan dilema. Oi satu sisi prinsippemberian adalah untuk instansi, namun di sisi lain personal pegawailah yang secaranyata/fisik menerimanya. Oleh karena itu dalam prosedur ini diatur mengenai mekanismepelaporan, pengelolaan dan pemanfaatan gratifikasi yang terkait kedinasan. Karena ruangIingkup penerimaan berada pada internal instansi/lembaga, maka pelaporan gratifikasijenis ini lebih tepat disampaikan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi.

Penerimaan yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi terkait dengan kedinasan adalahsetiap penerimaan yang memiliki karakteristik urnurn sebagai berikut:1. Diperoleh secara sah daJam pelaksahaan tugas resmi.2. Diberikan secara terbuka dalam rangkaian aca'ra kedinasan. Pengertian terbuka di sini

dapat diniaknai cara pemberian yang terbuka; yaitu disaksikan atau diberikan di

Halaman 10 I 30

Page 13: w-~~]' Ig·

hadapan para peserta yang lain, atau adanya tanda terima atas pemberian yangdiberikan.

3. Berlaku uml,lm, yaitu suatu kondisi pemberian yang diberlakukan sama dalam hal jenis,bentuk, persyaratan atau nilai (mengacu pada standar biaya umum), untuk semuapeserta dan memenuhi prinsip kewajaran atau kepatutan; dan,

4. Selain bentuk-bentuk yang dinyatakan tidak wajib dilaporkan datam rangkaian kegiatankedinasan.

Contoh dari penerimaan dalam kedinasan antara lain:1. Fasilitas transportasi, akomodasi, uang saku, jamuan makan, cinderamata yang diterima

oleh Pejabat/Pegawai dari instansi atau lernbaga lain berdasarkan penunjukan dan

penugasan resmi;2. Plakat, vandel, goody bag/gimmick dari panitia seminar, lokakarya, pelatihan yang

diterima oleh Pejabat/Pegawai instansi dari instansi atau lembaga lain berdasarkanpenunjukan atau penugasan resmi; _

3. Hadiah pada waktu kegiatan kontes atau kompetisi terbuka yang diselenggarakan olehinstansi atau lembaga lain berdasarkan penunjukan atau penugasan resmi;

4. Penerimaan honor, insentif baik, dalam bentuk uang maupun setara uang, sebagaikompensasi atas pelaksanaan tugas sebagai pembicara, narasumber, konsultan danfungsi serupa lainnya yang diterima oleh Pejabat/Pegawai dari instansi atau lembagalain berdasarkan penunjukan atau penugasan resmi.

Mengingat bahwa penerimaan gratifikasi dalam kedinasan dapat terjadi ketikaPejabat/Pegawai menjalankan penugasan resmi dari lembagalinstansinya, m'aka perluadanya pengelolaan dan mekanisme kontrot dari lembaga/instansi, melatui kewajibanpelaporan setiap penerimaan gratifikasi terkait kedinasan kepada instansi/lembaga.

Mekanisme kontrol tersebut tidak hanya untuk menempatkan secara proporsional segalapenerimaan yang secara nature menjadi hak instansi ke dalam pengelolaan instansi,namun juga untuk mencegah 'terjebaknya' Pejabat/Pegawai dalam kondisi adanyapemberian yang tidak sesuai dengan tujuan penugasan serta memutus potensi terjadinyapraktik korupsi invensif dari pihak pember! kepada PejabatiPegawai.Mekanisme yang perlu dibangun adalah proses reviu, negosiasi dan kesepakatan kepadalembaga/instansilmitra terkait biaya dan pemberian apa saja yang akan diberikan kepadaPejabat/Pegawai dalam pelaksanaan tugas atau kerja sarna antar instansi tersebut.Apabita lembaga/instansi asal menilai bahwa pemberian tersebut tidak memenuhikarakteristik sebagaimana disampaikan di atas, sudah selayaknya lembaga/instansimenotak rencana penerimaan tersebut.

Namun periu dicermati potensi penyalahgunaan gratifikasi terkait kedinasan. Dalamkondisi ini, gratifikasi tersebut seolah-olah merupakan gratifikasi kedinasan, padahalsecara substantif dapat diduga sebagai gratifikasi yang dianggap suap atau pelanggaranaturan lainnya yang dibungkus dengan formalitas kedinasan. Penerimaan gratifikasi sepertiitu seringkali berasal dari pihak yang secara aktual maupun natural memiliki benturankepentingan, seperti hubungan antara pengawas/pemeriksa dengan pihak yangdiawasi/diperiksa, hubungan antara pemberi layanan/Perijinan dengan penerimalayanan/Perijinan, hubungan antar pihak dalam koordinasi, supervisi dan monitoringprogram dan kegiatan, hubungan antara pemberi kerja dengan pelaksana kerja, dan lain­lain. Praktik-praktik penyetubungan seperti ihi dapat berbentuk antara lain:

Halaman 11 I 30

Page 14: w-~~]' Ig·

..

1. Pemberian honor atau insentif lainnya dalam jumlah atau frekuensi tidak wajar;2. Pemberian honor dalam kegiatan fiktif;3. Pemberian bantuan dalam bentuk uang, setara uang, barang bergerak maupun barang

tidak bergerak dari pihak lain kepada instansiuntuk menarik perhatian atasan; dan4. Pemberian fasilitas hiburan/wisata di dalam rangkaian kegiatan resmi.

Contoh praktik pemberian honorarium, insentif atau penghasilan dalam bentuk apapuntersebut misalnya: seorang PejabatlPegawai di Kementerian Kehutanan yangmendapatkan honorarium secara rutin dari perusahaan yang bergerak atau terkait denganbidang Kehutanan. Hal yang sama dapat terjadi di Kementerian/Lembaga lainnya. Isumendasar dari contoh-contoh di atas adalah adanya konflik kepentingan antara pihakpemberi dan penerima yang jika dihubungkan dengan jumlah, baik secara tunggal ataukumulatif, ataupun frekuensi pemberian dapat dianggap sebagai pemberian yang potensialmempengaruhi penerima dalam menjalankan tugas dan jabatannya.

Terhadap penerimaan seperti di atas sudahsepatutnya instansi/lembaga menerapkanprinsip kehati-hatian. Sehingga, akan lebih baik jika penerimaan tersebut dihindari atausetidaknya dikoordinasikan dengan lembaga terkait yang mempunyai kewenangan dibidang masing-masing. Dalam konteks ini, penyelesaian atas penerimaan dengan modussebagaimana disebutkan di atas dapat ditindaklanjuti dengan melaporkannya kepada KPK,untuk selanjutnya akan diproses oleh KPK sesuai nature penerimaan, yaitu melaluipenetapan status Gratifikasi oleh Pimpinan KPK maupun rekomendasi pengelolaan diinstansi melalui mekanisme yang berlaku sesuai ketentuan pengelolaan kekayaan danaset Negara/daerah/instansi.

C. Gratifikasi yang tidak Wajib Dilaporkan

Mengingat begitu luasnya ruang Iingkup gratifikasi, perlu juga diuraikan bentuk-bentukgratifikasi di luar yang wajib dilaporkan. Karena secara prinsip terdapat begitu banyakbentuk pemberian yang sesungguhnya tidak terkait sarna sekali dengan jabatan dan tidakberlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, sehingga gratifikasi tersebut tidak wajibdilaporkan.

Karakteristik gratifikasi seperti ini secara umum adalah:1. Berlaku umum, yaitu suatu kondisi pemberian yang diberlakukan sama dalam hal jenis,

bentuk, persyaratan atau nilai, untuk semua peserta dan memenuhi prinsip kewajaranatau kepatutan;

2. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;3. Dipandang sebagai wujud ekspresi, keramah-tamahan, penghormatan dalam hubungan

sosial antar sesama dalam batasan nilai yang wajar; dan4. Merupakan bentuk pemberian yang berada dalam ranah adat istiadat, kebiasaan, dan

norma yang hidup di masyarakat dalam batasan nilai yang wajar.

Halaman 12 I 30

Page 15: w-~~]' Ig·

Bentuk-bentuk gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan, meliputi:1. pemberian karena hubungan keluarga, yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri,

anak/menantu, cucu, besan, pamanibibi, kakak/adik/ipar,sepupu dan keponakan,sepanjang tidak memiiiki konflik kepentingan.

2. hadiah (tanda kasih) dalam bentuk uang atau barang yang memiliki nilai jual dalampenyelenggaraan pesta pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, dan potong gigi,atau upacara adatlagama lainnya dengan batasan nilai per pemberi dalam setiap acarapaling banyak Rp1.000.000,OO (satu juta rupiah) ..

3. pemberian terkait dengan Musibah atau Bencana yang dialami oleh penerima,bapak/ibu/mertua, suamiiistri, atau anak penerima gratifikasi paling banyakRp1.000.000,OO (satu juta rupiah);

4. pemberian sesama Pegawai dalam rangka pisah sambut, pensiun, prornosi jabatan, danulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang yang palingbanyak Rp300.000,OO (tiga ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan totalpemberian Rp1.000.000,OO (satu jqta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yangsama;

5. pemberian sesama rekan kerja tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setarauang (cek, bilyet gori, saham, deposito, voucher, pulsa, dan lain-lain) paling banyakRp200.000,OO (dua ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberianmaksimal Rp1.000.000,OO (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pernberi yangsama;

6. hidangan atau sajian yang Berlaku Umum;7. prestasi akademis atau non akademis yang diikuti dengan menggunakan biaya sendiri

seperti kejuaraan, perlombaan atau kompetisi tidak terkait kedinasan;8. keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham

pribadi yang Berlaku Umum;9. manfaat bagi seluruh peserta koperasi pegawai berdasarkan· keanggotaan koperasi

pegawai negeri yang Berlaku Umum;10. seminar kit yang berbentuk seperangkat modul dan alat tulis serta sertifikat yang

diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi,pelatihan, atau kegiatan lain sejenis yang Berlaku Umum;

11. penerimaan hadiah atau tunjangan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannyadengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh Pemerintah sesuai denganperaturan perundang-undangan yang berlaku; dan

12. diperoleh dari kompensasi atas profesi diluar kedinasan, yang tidak terkait dengantupoksi dari pejabatipegawai, tidak memiliki konflik kepentingan dan tidak melanggaraturan internal instansi pegawai;

Contoh bentuk gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan pada poin ke-12 adalah:1. Honorarium yang diterima pegawai di Kementerian X yang tidak berhubungan sama

sekali dengan tugas dan fungsinya, seperti: honor menjadi guru mengaji yangkegiatannya dilaksanakan di luar jam kerja di lingkungan rumah;

2. Honor yang diterima pegawai Kementerian/Lembaga tertentu saat menjadi panitia 17Agustus di kampungnya; dan

3. Dan bentuk lainnya sepanjang memenuhi syarat: dilakukan diluar kedinasan, tidakterkait tupoksi, tidak rnemiliki unsur konflik kepentingan, tidak melanggar/dilarang olehperaturan internal/kode etik yang berlaku di masing-masing Kementerian/Lembaga.

Halaman 13 I 30

Page 16: w-~~]' Ig·

Bentuk-bentuk gratifikasi di atas berangkat dari 4 (empat) karakteristik umum yang perludilihat secara mendalam ketika rnempertirnbangkan apakah sebuah gratifikasi perludilaporkan atau tidak. Pedoman ini mernberikan rincian seperti terdapat pada huruf (I)sampai dengan (xii) dengan tujuan rnempermudah Pejabal/Pegawai mengidentifikasi,apakah gratifikasi yang diterima perlu dilaporkan atau tidak. Jika penerimaan masuk padasalah satu bentuk gratifikasi sebagaimana dluraikan di atas, maka gratifikasi tersebut tidakwajib dilaporkan, dan sebaliknya jika Pejabat/Pegawai menerima gratifikasi selain yangtercantum pada "bentuk-bentuk gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan", maka secara a­contrario hal tersebut wajib dllaporkan pada KPK.

Akan tetapi, hal yang lebih mendasar yang tetap perlu diperhatikan adalah meskipunpenerimaan tersebut masuk pada bentuk gratifikasi (i) sampai dengan (xii), penerima tetapharus memperhatikan 4 (empat) karakteristik umum yang menjadi dasar penguraian lebihjauh. Jika penerima merasa terdapat substansi yang meragukan yang tidak memenuhisalah satu dari 4 (empat) karakteristik tersebut, rnaka gratifikasi itu sebaiknya dilaporkan.Hal ini penting untuk melindungi penerima gratifikasi sesuai dengan hukum yang berlaku.

Halaman 14 I 30

Page 17: w-~~]' Ig·

BAB III'TUGAS Unit Pengendalian Gratifikasi

Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi adalah:

1. Menerima laporan gratifikasi dari pejabat/pegawai dan meminta pemenuhan kelengkapandokumen yang diperlukan dalarn kegiatan pemilahan kategori gratifikasi kepadapejabat/pegawai;

2. Berkoordinasi dengan SKPO/UKPD yang terkait dalam penelaahan gratifikasi;3. Melakukan penelaahan dan merekomendasikan gratifikasi yang dianggap suap, gratifikasi

terkait kedinasan atau rekomendasi lain kepada KPK;4. Menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut laporan penerimaan

gratifikasi yang dikelola Unit Pengemdalian Gratifikasi kepada KPK paling lambat 10(sepuluh) hari kerja sejak laporan .gratifikasi diterima;

5. Melakukan koordinasi, konsultasi dan surat menyurat kepada KPK atas nama PemerintahOaei·ah;

6. Memantau tindak lanjut atas pemanfaatan penerimaan gratifikasi tidak dianggap suapterkait kedinasan oleh Pemerintah Provinsi Jakarta maupun oleh penerima;

7. Meminta data dan informasi dan/atau pejabat/pegawai pengendalian gratifikasi; kepada.SKPO/UKPO atau unit kerja terkait pemantauan penerapan;

8. Memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Tim Pengawas Internal dalam terjadipelanggaran terhadap Peraturan Gubernur inl oleh pejabat pegawai;

9. Melakukan pengkajian titik rawan potensi terjadinya gratifikasi di lingkung an PemerintahProvinsi OKI Jakarta;

10. Mengusulkan kebijakan pengelolaan, pembentukan lingkung an anti gratifikasi danpencegahan korupsi di Iingkungan Pemerintah Provlnsi OKI Jakarta; dan melakukansosialisasi PPG;

11 Menentukan pemanfaatan dalam hal penerimaan gratifikasi ditetapkan oleh KPK untukdikelola Pemerintah Provinsi OKI Jakarta;

12. Menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut .Iaporan penerimaandan pemberian gratifikasi kepada Gubernur melalui Inspektorat secara periodik; dan

13. Merahasiakan pelapor penerima gratifikasi;

Halaman 15 I 30

Page 18: w-~~]' Ig·

BAB IVRINCIAN TUGAS Unit Pengendalian Gratifikasi

A. Unit Pengendalian Gratifikasi Provinsi

1. Gubernur sebagai Pengarah Unit Pengendalian Gratifikasi Provinsi

Pengarah Tim Unit Pengendalian Gratifikasi mempunyai tugas sebagai berikut:a. Menetapkan kebijakan pengendalian umum gratifikasi;b. Memberikan arahan atas laporan yang disampaikan Unit Pengendalian Gratifikasi;

2. Ketua Tim Unit Pengendalian Gratifikas.i Provinsi

Ketua Tim Unit Pengendalian Gratifikasi mempunyai tugas sebagai berikut:a. Memimpin, mengendalikandan mengkoordinasikan tugas Tim Unit Pengendalian

Gratifikasi;b. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan SKPD/UKPD dan Instansi terkait;c. Menerima dan menindaklanjuti laporan dan usulan Tim;d. Mengendalikan pelaksanaan penanganan laporan gratifikasi oleh Tim; dane. Melaporkan tugas Unit Pengendalian Gratifikasi kepada Gubernur dan Instansi

terkait.

3. Sekretaris Tim Unit Pengendalian Gratifikasi Provinsi

Sekretaris Tim Unit Pengendalian Gratifikasi mempunyai tugas sebagai berikut:a. Menerima laporan gratifikasi;b. Mempelajari secara umum laporan gratifkasi;c. Melanjutkan laporan disposisi Ketua kepada Anggota Tim;d. Mengendalikan langsung ·kegiatan penelaahan laporan gratifikasi oleh Anggota

Tim;e. Menerima laporan hasi! penelaahan laporan gratifikasi dari Anggota Tim;f. Mengoreksi atau menyempurnakan laporan hasil penelaahan laporan gratifikasi

yang diterima dari Anggota Tim;g. Menyampaikan laporan hasi! penelaahan laporan gratifikasi kepada Ketua Tim;h. Menyiapkan laporan gratifikasi yang ditandatangani oleh Ketua Tim untuk

disampaikan kepada Gubernur, SKPD/UKPD dan KPK;I. Mengendalikan tindaklanjut keputusan hasil laporan penelaahan laporan gratifikasi

oleh Unit Pengendalian Gratifikasi;j. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas Anggota Tim; dank. Menyiapkan laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu Unit Pengendalian Gratifikasi.

4. Anggota Tim Unit Pengendalian Gratifikasi Provinsi

Anggota Tim mempunyai tugas sebagai berikut:a Menerima disposisi laporan gratifikasi dari Sekretaris Tim;b. Memeriksa/menelaah laporan gratifikasi yang diterima dari Sekretaris Tim;c. Menyusun dan menandatangani Beriia Acara Pelaksanaan Penelaahan laporan

gratifikasi beserta rekomendasi tindak lanjutnya;d. Mengusulkan pemanfaatan dalam hal penerimaan Gratifikasi terkait kedinasan;

Halaman 16 I 30

Page 19: w-~~]' Ig·

e. Menyerahkan laporan hasil penelaahan laporan gratifikasi yang telahditandatanganinya kepada Ketua Tim melalui Sekretaris Tim;

f. Mengusulkan kebijakan pengelolaan, pembentukan lingkungan anti gratifikasi danpencegahan korupsi di Iingkungan Pemerintah Provinsi OKI Jakarta;

g. Melayani konsultasi dan sosialisasi. mengenai pengendalian gratifikasi kepadaPejabat/Pegawai SKPO/UKPO dan pihak lain;

h. Melakukan pengkajian titik rawan potensi terjadinya gratifikasi di lingkungan

Pemerintah Provinsi OKI Jakarta;i. Membuat dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim melalui Sekretaris

Tim.

5. Sekretariat Tim Unit Pengendalian Gratifikasi Provinsi

Sekretariat Tim mempunyai tugas sebagai berikuta. Menerima langsung setiap laporan gratifikasi;b. Memberikan tanda terima penerimaan laporan gratifikasi kepada pelapor;c. Mencantumkan lembar disposisi pada laporan gratifikasi;d. Mencatat laporan gratifikasi pada bukll agenda persuratan;e. Meneruskan laporan gratifikasi kepada Sekretaris Tim;f. Menerima berkas dan disposisi laporan gratifikasi kembali dari Ketlla Tim/Sekretaris

Tim;g. Meneruskan berkas dan disposisi laporan gratifikasi kepada Anggota Tim;h. Memonitor penyelesaian telaahan terhadap laporan gratifikasi oleh Anggota Tim;i. Menerima hasil telaahan terhadap laporan gratifikasi dari Anggota Tim dan

meneruskan ke Sekretaris Tim;j. Mengelola surat menyurat dan arsip Unit Pengendalian Gratifikasi;k. Menyusun, menjadwalkan dan melaksanakan rapat-rapat Unit Pengendalian

Gratifikasi;L Menjadi Liaison Officer antara Unit Pengendalian Gratifikasi dengan SKPO/UKPO

dan/atau KPK;m. Menyusun dan mengelola kebutuhan ATK Unit Pengendalian Gratifikasi; dann. Menyusun laporan Unit Pengendalian Gratifikasi secara berkala/sewaktu-waktu.

B. Unit Pengendalian Gratifikasi Wilayah Kota/Kabupaten

1. Walikota/Bupati sebagai Pengarah Unit Pengendalian Gratifikasi Kota/Kabupaten

Pengarah Tim Unit Pengendalian Gratifikasi mempunyai tugas sebagai berikut:a. Koordinasi Tim Unit Pengendalian Gratifikasi;

2. Ketua Tim Unit Pengendalian Gratifikasi Kota/Kabupaten

Ketua Tim Unit Pengendalian Gratifikasi mempunyai tugas sebagai berikuta. Memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan tugas Unit Pengendalian

Gratifikasi;b. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan SKPO/UKPO dan Instansi terkait;c. Menerima dan menindaklanjuti laporan dan usulan Tim;d. Mengendalikan pelaksanaanpe'nanganan laporan gratifikasi ol~h Tim; dane. Melaporkan tugas Unit Pengendalian Gratifikasi kepada Inspektur dan

Walikota/Bupati.Halaman 17 I 30

Page 20: w-~~]' Ig·

3. Sekretaris Tim Unit Pengendalian Gratifikasi Kota/Kabupaten

Sekretaris Tim Unit Pengendalian Gratifikasi mempunyai tugas sebagai berikut:a. Menerima laporan gratifikasi;b.. Mempelajari secara umum laporan gratifkasi;c. Melanjutkan laporandisposisi Ketua kepada Anggota Tim;d. Mengendalikan .Iangsung kegiatan penelaahan laporan gratifikasi oleh Anggota

Tim;e. Menerima laporan hasil penelaahan lapor.an gratifikasi dari Anggota Tim;f. Mengoreksi atau menyempurnakan laporan hasil penelaahan laporan gratifikasi

yang diterima dari ·Anggota Tim;g. Menyampaikan laporan hasil penelaahan laporan gratifikasi kepada Ketua Tim; danh. Menyiapkan laporan gratifikasi yang ditandatangani oleh Ketua Tim untuk

disampaikan kepada Inspektur; .i. Mengendalikan tindaklanjut keputusan hasil laporan penelaahan laporan gratifikasi

oleh Unit Pengendalian Gratifikasi;j. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas Anggota Tim; dank. Menyiapkan laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu Unit Pengendalian Gratifikasi.

4. Anggota Tim Unit Pengendalian Gratifikasi Kota/Kabupaten

Anggota Tim mempunyai tugas sebagai berikut:a. Menerima disposisi laporan gratifikasi dari Sekretaris Tim;b. Memeriksa/menelaah laporan gratifikasi yang diterima dari Sekretaris Tim;c. Menyusun dan menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Penelaahan laporan

gratifikasi beserta rekomendasinya tindak lanjutnya;d. Mengusulkan pemanfaatan dalam hal penerimaan Gratifikasi terkait kedinasan;e. Menyerahkan laporan hasil penelaahan laporan gratifikasi yang telah

ditandatanganinya kepada Ketua Tim melalui Sekretaris Tim;f. Melayani konsultasi dan sosialisasi mengenai pengendalian gratifikasi kepada

Pejabat/Pegawai SKPD/UKPD dan pihak lain;g. Membuat dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Tirn melalui Sekretaris

Tirn; danh. Melakukan pengkajian titik rawan potensi terjadinya gratifikasi di lingkungan

pemerintah Witayah Kota/Kabupaten;

5. Sekretariat Tim Unit Pengendalian Gratifikasi Kota/Kabupaten

Sekretariat Tim mernpunyai tugas sebagai beri.kut:a. Menerirna langsung setiap laporan gratifikasi;b. Memberikan tanda terima penerlrnaan laporan gratifikasi kepada pelapor;c. Mencanturnkan lembar disposisi pada laporan gratifikasi;d. Mencatat laporan gratifikasi pada buku agenda persuratan;e. Meneruskan laporan gratifikasi kepada Sekretaris Tim;

Halaman 18 I 30

Page 21: w-~~]' Ig·

f, Menerima berkas dan disposisi laporan gratifikasi kembali dari Ketua Tim/SekretarisTim;

g, Meneruskan berkas dan disposisi laporan gratifikasi kepada Anggota Tim;h, Memonitor penyelesaian telaahan terhadap laporan gratifikasi oleh Anggota Tim;i, Menerima hasil telaahan terhadap laporan gratifikasi dari Anggota Tim dan

meneruskan ke Sekretaris Tim;j. Mengelola surat menyurat dan arsip Unit Pengendalian Gratifikasi;k. Menyusun, menjadwalkan dan melaksanakan rapat-rapat Unit Pengendalian

Gratifikasi;I. Menjadi Liaison Officer antara Unit Pengendalian Gratifikasi dengan SKPD/UKPD

dan/atau KPK;m. Menyusun dan mengelola kebutuhan ATK Unit Pengendalian Gratifikasi; dann. Menyusun laporan Unit Pengendalian Gratifikasi secara berkala/sewaktu-waktu.

Halaman 19 I 30

Page 22: w-~~]' Ig·

BABVPROSEDUR DAN MEKANISME PELAPORAN

A. Pelapor

1. Laporan penolakan gratifikasi:a. Setiap PejabatlPegawai SKPD/UKPD wajib menolak gratifikasi dalam bentuk apapun;b. Penolakan atas gratifikasi dilaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi dalam

kurun waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak gratifikasi diterima atau langsungkepada KPK dalam kurun waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak gratifikasiditerima. Penyampaian formulir dapat disampaikan melalui pos, e-mail, atau websiteKPKlpelaporan online.

c. Laporan penolakan gratifikasi tersebut pada huruf b harus memuatldilengkapi denganuraian/penjelasan yang dapat menggambarkan secara komprehensif penolakan ataspemberian dan/atau penerimaan gratifikasi;

d. Dalam menyampaikan laporan penolakan perlu dicantumkan kontak pelapor berupanomor telepon, nomor telepon kantor, alamat email dan nomar komunikasi lain yangbisa dihubungi mengingat adanya proses klarifikasi dan keterbatasan waktupemrosesan laporan yang ditentukan oleh undang-undang; dan

e. Menerima tanda terima pelaporan dari Sehetariat Tim Unit Pengendalian Gratifikasiatau KPK.

2. Laporan penerimaan gratifikasi:a. Setiap PejabatlPegawai SKPD/UKPD yang menerima gratifikasi wajib

mengidentifikasi dan mencatat gratifikasi yang diterima secara patut dan benar;b. Gratifikasi yang telah diidentifikasi dan dicatat dilaporkan kepada Unit Pengendalian

Gratifikasi dalam kurun waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak gratifikasi diterimaatau langsung kepada KPK dalam kurun waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerjasejak gratifikasi diterima. Penyampaian formulir dapat disampaikan melalui pos, e­mail, atau website KPKlpelaporan online;

c. Laporan penerimaan gratifikasi tersebut pada huruf b harus memuatldilengkapidengan uraian/penjelasan yang dapat menggambarkan secara komprehensifpemberian dan/atau penerimaan gratifikasi;

d. Dalam menyampaikan laporan penerimaan perlu dicantumkan kontak pelapor berupanomor telepon, nomor telepon kantor, alamat email dan nomor komunikasi lain yangbisa dihubungi mengingat adanya' proses klarifikasi dan keterbatasan waktupemrosesan laparan yang ditentukan oleh undang-undang; dan

e. Menerima tanda terima pelaporan dari Sekretariat Tim Unit Pengendalian Gratifikasiatau KPK.

3. Tindaklanjut arahan/keputusan Unit Pengendalian Gratifikasi atau KPK atas laparanpenerimaan gratifikasia. Menerima arahan/keputusan Unit Pengendalian Gratifikasi atau KPK atas laporan

penerimaan gratifikasi yang disampaikan;b. Melaksanakan arahan/keputusan Unit Pengendalian Gratifikasi atau KPK atas

!aporan penerimaan gratifikasi yang disampaikan; danc. Melaporkan pelaksanaan arahan/keputusan Unit Pengendalian Gratifikasi atau KPK

atas laporan penerimaan gratifikasi yang. disampaikan kepada Unit PengendalianGratifikasi atau KPK.

Halaman 20 I 30

Page 23: w-~~]' Ig·

B. Tim Unit Pengendalian Gratifikasi

1. Sekretariata. Laporan penolakan gratifikasi:

1) Menerima pelaporan penolakan gratifikasi dari pelapor;2) Membaca materi laporan penolakan gratifikasi dari pelapor;3) Membuat dan memberikan penerimaan laporan penolakan gratifikasi kepada

pelapor;4) Mencantumkan lembar disposisi pada berkas laporan penolakan gratifikasi dari

pelapor;5) Mencatat laporan penolakan gratifikasi pada buku agenda persuratan;6) Meneruskan laporan penolakan gratifikasi kepada Sekretaris Tim dilanjutkan ke

Ketua Tim; dan7) Menerima berkas dan disposisi laporan penolakan gratifikasi kembali dari Ketua

Tim/Sekretaris Tim untuk didokumentasikan dan di(ekapitulasi.b. Laporan penerimaan gratifikasi:

1) Menerima pelaporan penerimaan gratifikasi dari pelapor;2) Membaca materi laporan penerimaan gratifikasi dari pelapor;3) Membuat dan memberikan penerimaan laporan penerimaan gratifikasi kepada

pelapor;4) Mencantumkan lembar disposisi pada berkas laporan penerimaan gratifikasi dari

pelapor;5) Mencatat laporan penerimaan gratifikasi pada buku agenda persuratan;6) Meneruskan laporan penerimaan gratifikasi kepada Sekretaris Tim dilanjutkan ke

Ketua Tim;7) Menerima berkas dan disposisi laporan penerimaan gratifikasi kembali dari Ketua

Tim/Sekretaris Tim:8) Menindaklanjuti berkas dan disposisi Unit Pengendalian Gratifikasi atas laporan

penerimaan gratifikasi dari Ketua/Sekretaris Tim kepada Anggota Tim untukditelaah;

9) Menerima hasil telaahan laporan penerimaan gratifikasi dari Anggota Tim;10) Menyampaikan hasil telaahan laporan penerimaan gratifikasi dariAnggota Tim

kepada Sekretaris Tim untuk dilanjutkan ke Ketua Tim;11) Menerima arahan/Keputusan Ketua/Sekretaris Tim atas hasil telaahan laporan

penerimaan gratifikasi;12) Meneruskan arahan/keputusan Unit Pengendalian Gratifikasi atas hasil telaahan

laporan penerimaan gratifikasi kepada pelapor atau KPK; dan13) Mendokumentasikan dan merekapituiasi laporan penerimaan gratifikasi dan

seluruh prosesnya.

c. Pelaksanaan arahan/keputusan Unit Pengendalian Gratifikasi atau KPK atastelaahan laporan penerimaan gratifikasi oleh pelapor:1)Menerima laporan pelaksanaan arahan/keputusan telaahan laporan penerimaan

gratifikasi oleh pelapor; dan2)Mendokumentasikan dan merekapitulasi laporan pelaksanaan arahan/keputusan

atas laporan penerimaan gratifikasi oleh pelapor.

Halaman 21 I 30

Page 24: w-~~]' Ig·

2. Sekretarisa. Laporan penolakan gratifikasi:

1) Menerima pelaporan penolakan gratifikasi dari sekretariat;2) Membaca materi laporan penolakan gratifikasi;3) Membuat catatan atas laporan penolakan gratifikasi apabila diperlukan; dan4) meneruskan laporan penolakan gratifikasi Ketua Tim.5) Menerima berkas dan disposisi pelaporan penolakan gratifikasidari Ketua Tim;6) Membaca disposisi Ketua Tim atas laporan penolakan gratifikasi;7) Membuat catatan pada lembar disposisi atas laporan penolakan gratifikasi; dan8) meneruskan berkas dan disposisi laporan penolakan gratifikasi kepada Sekretariat

untuk didokumenta.sikan dan direkapituiasi.

b. Laporan penerimaan gratlfikasi!1) Menerima pelaporan penerimaan gratifikasi dari sekretariat;2) Membaca materi laporan penerimaan gratifikasi;3) Membuat catatan atas laporan penerimaan gratifikasi apabila diperlukan; dan4) meneruskan laporan penerimaan gratifikasi Ketua Tim;5) Dalam situasi' tertentu apabila Ketua Tim berhalangan, mempuat

arahan/keputusan sesuai dengan materi pelaporan gratifikasi;6) Membaca disposisi Ketua Tim atas laporan penerimaan gratifikasi;7) Membuat catatan pada lembar disposisi atas laporan 'penerimaan gratifikasi;8) Meneruskan berkas dan disposisi laporan penerimaan gratifikasi kepada Anggota

Tim melalui Sekretariat Tim;9) Mengendalikan langsung kegiatan penelaahan laporan penerimaan gratifikasi oleh

Anggota Tim;10) Menerima laporan hasil penelaahan laporan penerimaan gratifikasi dari Anggota

Tim melalui Sekretariat Tim;11) Mengoreksi atau menyempurnakan laporan hasil penelaahan laporan penerimaan

gratifikasi yang diterima dari Anggota Tim;12) Menyampaikan laporan hasil penelaahan laporan penerimaan gratifikasi kepada

Ketua Tim melalui SekretariatTim;13) Menyiapkan laporan penerimaan gratifikasi yang ditadatangani oleh Ketua Tim

untuk disampaikan kepada Gubernur, SKPD/UKPD dan KPK;14) Mengendalikan tindaklanjut arahan/keputusan hasil laporan penelaahan

penerimaan gratifikasi oleh Unit Pengendalian Gratifikasi; dan15) Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas Anggota Tim.

c. Pelaksanaan arahan/keputusan Unit Pengendalian Gratifikasi atau KPK atastelaahan laporan penerimaan gratifikasi oleh pelapor:1)Menerima arahan/keputusan Ketua Tim atas laporan pelaksanaan penerimaan

gratifikasi;2)Dalam situasi tertentu apabila Ketua Tim berhalangan, membuat arahan/keputusan

sesuai dengan materi pelaporan gratifikasi; dan3)Menyampaikan arahan/keputusan Ketua Tim atas laporan pelaksanaan

penerimaan gratifikasi kepada Sekretariat untuk diteruskan kepada pelapor atauKPK;

4)Mengendalikan pelaksanaan arahan/keputusan Ketua Tim atas laporanpelaksanaan penerimaan gratifikasi kepada Sekretariat untuk diteruskan olehpelapor;

Halaman 22 I 30

Page 25: w-~~]' Ig·

5)Menyampaikan laporan pelaksanaan arahan/keputusan Ketua Tim atas laporanpelaksanaan penerimaan gratifikasi oleh pelapor yang diterima dari Sekretariat.

6)Menerima arahan/keputusan atas laporan pelaksanaan penerimaan gratifikasi dariKetua Tim;

7)Dalam situasi tertentu apabila Ketua Tim berhalangan, membuat arahan/keputusansesuai dengan materi pelaporan penerimaan gr~tifikasi;

8)Menyampaikan arahanlkeputusan Ketua Tim atas laporan pelaksanaanpenerimaan gratifikasi kepada pelapor melalui Sekretariat; dan

9) Memonitor pelaksanaan arahan/keputusan Ketua Tim atas laporan pelaksanaanpenerimaan gratifikasi oieh Pelapor melalui Sekretariat Tim.

3. Ketuaa. Laporan penolakan gratifikasi:

1) Menerima pelaporan penolakan gratifikasi dari sekretaris;2) Membaca materi laporan penolal<an gratifikasi;3) Membuat catatan disposisi atas laporan penolakan gratifikasi; dan4) Mendisposisi laporan penolakan gratifikasi Kepada Sekretaris Tim.

b. Laporan penerimaan gratifikasi:1) Menerirna pelaporan penerimaan gratifikasi dari sekretaris;2) Membaca materi laporan penerimaan gratifikasi; dan3) Mendisposisi laporan penerimaan gratifikasi Kepada Sekretaris Tim.

c. Pelaksanaan arahan/keputusan Unit Pengendalian Gratifikasi atau KPK atastelaahan laporan penerimaan gratifikasi oleh pelapor:1) Menerima laporan pelaksanaan atas arahan/keputusan penerimaan gratifikasi; dan2)Mendisposisikan laporan pelaksanaan atas arahan/keputusan penerimaan

gratifikasi kepada Sekretaris Tim.

4. AnggotaLaporan penerimaan gratifikasi:1) Menerima berkas dan disposisi pelaporan penerimaan gratifikasi dari Sekretaris Tim

melalui Sekretariat Tim;2) Membaca disposisi Ketua dan Sekretaris Tim atas laporan penerimaan gratifikasi;3) Melakukan penelaahan atas laporan penerimaan gratifikasi;4) Menyusun laporan hasil penelaahan penerimaan gratifikasi; dan5) Melaporkan hasil penelaahan laporan penerimaan gratifikasi kepada Sekretaris Tim

melalui Sekretariat Tim.

Halaman 23 I 30

Page 26: w-~~]' Ig·

BABVIPENELAAHAN

A. Prinsip

1. Gratifikasi dalam bentuk barang;Penelaahan terhadap gratifikasi dalam bentLjk barang, uang dan fasilitas dilakukanberdasarkan prinsip-prinsip seba~ai berikut:a. Komprehensif artinya pen'3laahan dilakukan dengan mempertimbangkan seluruh

aspek menyangkut latar belakang pemberian, kedudukan/jabatan/tugas penerimadan pemberi, hubungan pemberi dan penerima, bentuk dan jumlah barang, hargabarang, manfaatlkegunaan barang, cara pemberian/penerimaan.

b. Objektif artinya penelaahan dilakukan apa adanya sesuai dengan situasi dan kondisisenyatanya.

c. Cepat artinya penelaahan dilakukan secepat mungkjn dengan memperhatikan bataswaktu, sifat, kondisi, bentuk dan nilai barang.

d. Terbuka artinya penelaahan dilakukan secara terbuka oleh sesama Anggota TimUnit Pengendalian Gratifikasi.

e. Rinci artinya penelaahan dilakukan dengan mempergunakan faktor-faktor yangdapat. menggambarkan secara utuh barang gratifikasi sehingga dapatdipertanggungjawabkan.

f. Final artinya hasil penelaahan sudah sangat memadai dipergunakan sebagai bahanpengambilan keputusan apakah pemberian barang termasuk gratifikasi atau tidakdan keputusan pemanfaatannya, dengan rekomendasi:1) Termasuk gratifikasi Yang Wajib Dilaporkan:

a) Diteruskan kepada KPK; danb) Tindak lanjut menunggu keputusan KPK.

2) Termasuk gratifikasi Terkait Kedinasan;a) Dikembalikan kepada pelapor;b) Disumbangkan kepada yayasan sosial atau lembaga sosial lainnya dan/atau

dimusnahkan;c) Digunakan oleh penerima untuk menunjang kinerja; dand) Dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah untuk keperluan penyelenggaraan

Pemerintah Daerah.3) Termasuk Gratifikasi Yang Tidak Wajib Dilaporkan;

Dikembalikan kepada Pelapor, merupakan hak Pelapor.2. Gratifikasi dalam bentuk uang;

Penelaahan terhadap gratifikasi dalam bentuk uang". dilakukan berdasarkan prinsip­prinsip sebagai berikut:a. Komprehensif artinya penelaahan dilakukan dengan mempertimbangkan seluruh

aspek menyangkut latar belakang pemberian, kedudukan/jabatan/tugas penerimadan pemberi, hubungan pemberi dan penerima, nilai nominal dan carapemberian/penerimaan;

b. Objektif artinya penelaahan dilakukan apa adanya sesuai dengan situasi dan kondisisenyatanya;

c. Cepat artinya penelaahan dilakukan secepat mungkin dengan memperhatikan bataswaktu, sifat, kondisi, dan nllai uang;

d. Terbuka artinya penelaahan dilakukan secara terbuka o/eh sesama Anggota TimUnit Pengendalian Gratifikasi;

Halaman 24 I 30

Page 27: w-~~]' Ig·

e. Rind artinya penelaahan dilakukan dengan menghitung setiap keping/lembar dannilai nominal uang sehingga dik8tal-,U1 total nilai uang seeara akurat; dan

f. Final artinya hasil penelaahan sudah sangat memadai dipergunakan sebagai bahanlaporan dan penyerahan kepada KPI<.

3. Gratifikasi dalam bentuk fasilitas/akomodasi:a. Komprehensif artinya penelaahan dilakukan dengan mempertimbangkan seluruh

aspek menyangkut latar belakang pemberian, kedudukan/jabatan/tugas penerimadan pemberi, hubungan pemberi dan penerima, bentuk dan jumlah fasilitas, nilaifasilitas, manfaat/kegunaan fasrl:tas, eara pemberian/penerimaan;

b. Objektif artinya penelaahan dilakukan apa adanya sesuai dengan situasi dan kondisisenyatanya;

e. Cepat artinya penelaahan dilakukan seeepat mungkln dengan memperhatikan bataswaktu, sifat, kondisi, bentuk dan nilai fasilitas;

d. Terbuka artinya penelaahan dilakukan seeara terbuka oleh sesama Anggota TimUnit Pengendalian Gratifikasi;

e. Rinei artinya penelaahan dilakukan dengan mempergunakan faktor-faktor yangdapat menggambarkan seeara utuh fasilitas gratifikasi sehingga dapatdipertanggungjawabkan;

f. Final artinya hasil penelaahan sudah sangat memadai dipergunakan sebagai bahanpengambilan keputusan apakah pemberian fasilitas termasuk gratifikasi atau tidakdan keputusan pemanfaatannya, dengan rekomendasi:a. Termasuk gratifikasi:

a) Dilaporkan ke KPK; danb) Tindak lanjut menunggu keputusan KPK.

b. Tidak termasuk gratifikasi;a) Dikembalikan kepada pelapor;b) Disumbangkan kepada yayasan sosial atau lembaga sosial lainnya dan/atau

dimusnahkan; dane) Dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah untuk keperiuan penyelenggaraan

Pemerintah Daerah.

B. Aspek1. Gratifikasi dalam bentuk barang;

Penelaahan terhadap gratifikasi dalam bentuk barang meliputi aspek:a. Latar belakang pemberian;b. Kedudukan/jabatan/tugas penerima dan pemberi;e. Hubungan pemberi dan penerima;d. Bentuk dan jumlah barang;e. Harga barang;f. Sumber anggaran;g. Manfaat/kegunaan barang; danh. Cara pemberian/penerimaan.

2. Gratifikasi dalam bentuk uang;Penelaahan terhadap gratifikasi dalam bentuk uang meliputi aspek:a. Latar belakang pemberian;b. Kedudukan/jabatan/tugas penerima dan pemberi;e. Hubungan pemberi dan penerima;d. Jenis uang;e. Jumlah lembar/keping uang;

Halaman 25 I 30

Page 28: w-~~]' Ig·

f. Sumber anggaran;g. Nilai dan total uang; danh. Cara pemberian/penerimaan.

3. Gratifikasi dalam bentuk fasilitas.Penelaahan terhadap gratifikasi dalam bentuk fasilitas meliputi aspek:a. Latar belakang pemberian;b. Kedudukan/jabatan/tugas penerima dan pember!;c. Hubungan pemberi dan penerima;d. Jenis fasilitas;e. Sentuk dan.jumlah fasilitas;f. Sumber anggaran;g. Nilai uang fasilitas;h. Manfaat/kegunaan fasilitas; dani. Cara pemberian/penerimaan.

C. Rekomendasi1. Termasuk Gratifikasi Yang Wajib Dilaporkan:

a. Diteruskan kepada KPK; danb. Tindak lanjut menunggu keputusan KPK.

2. Termasuk Gratifikasi Terkait Kedinasan;a. Dikembalikan kepada Pemberi Gratifikasi, atau;b. Disumbangkan kepada yayasan/panti sosial atau lembaga sosial lainnya dan/atau

dimusnahkan; atauc. Digunakan oleh Penerima untuk menunjang kinerja; ataud. Dimanfaatkan olel1 Pemerintah Daerah untuk kegiatan operasional, sebagai

barang display, atau perpustakaan.3. Termasuk Gratifikasi Yang Tidak Wajib Dilaporkan.

Dikembalikan kepada Pelapor, merupakan hak pelapor

Halaman 26 I 30

Page 29: w-~~]' Ig·

BAB VIIPENGAWASAN

Pengawasan Gratifikasi dilakukan oleh:A. Pribadi yang bersangkutan;

Setiap PejabatiPegawai secara sendiri dan mandiri adalah merupakan pengawas utamaadanya gratifikasi dengan hak dan kewajiban sebagai bi'!rikut:1. Menolak setiap pemberian gratifikasi;2. Apabila menerima, melaporkan penerimaan gratifikasi kepada Unit Pengendalian

Gratifikasi dan/atau KPK dengan uraian;a. Nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi Gratifikasi;b. Jabatan pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara;c. Tempat dan waktu penerimaan Gratifikasi;d. Uraian aspek Gratifikasi yang diterima;e. Nilai Gratifikasi yang diterima; danf. Kronologis peristiwa penerimaan Gratifikasi.

B. Atasan langsung;Setiap atasan langsung yang mengetahui adanya penerimaan gratifikasi oleh bawahan,wajib melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi dan/atau KPK, dengan uraiansebagai berikut:1. Nama lengkap bawahan dan alamat kantor;2. Jabatan/tugas bawahan;3. Nama/jabatan/instansi Pihak yang memberi;4. Waktu dan tempat terjadinya peristiwa serta alasan penerimaan Gratifikasi; dan5. Uraian aspek Gratifikasi yang diterima.

c. Teman sejawat;Setiap pejabat/pegawai yang mengetahui adanya penerimaan gratifikasi oleh temansejawat, wajib melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi dan/atau KPK, denganuraian sebagai berikut:1. Nama lengkap teman sejawat dan alamat kantor;2. Jabatan/tugas temansejawat;3. Nama/jabatanlinstansi Pihak yang memberi;4. Waktu dan tempat terjadinya peristiwa serta alasan penerimaan Gratifikasi; dan5. Uraian aspek Gratifikasi yang diterima.

D. Bawahan;Setiap pegawai yang mengetahui adanya penerimaan gratifikasi oleh atasan, wajibmelaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi dan/atau KPK, dengan uraian sebagaiberikut:1. Nama lengkap atasan dan alamat kantor;2. Jabatan/tugas atasan;3. Nama/jal:>atan/instansi Pihak yang memberi;4. Waktu dan tempat terjadinya peristiwa dan alasan penerimaan Gratifikasi; dan5. Uraian aspek Gratifikasi yang diterima.

Halaman 27 I 30

Page 30: w-~~]' Ig·

E. Pihak ketiga.Pihak ketiga yang mengetahui adanya penerimaan gratifikasi oleh pejabatlpegawai, wajibmelaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi dan/atau KPK, dengan uraian sebagaiberikut:1. Nama pejabatlpegawai dan alamat kantor;2. Jabatan/tugas pejabat/pegawai;3. Nama/jabatan/instansi Pihak yang memberi;4. Waktu dan tempat terjadinya peristiwa dan alasan penerimaan Gratifikasi; dan5. Uraian aspek Gratifikasi yang diterima.

F. Aparat penegak hukum, melakul<an pengawasan sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VIIISANKS)

A Pelanggaran yang dilakukan oleh pejabatl pegawai atau pihak ketiga terhadap ketentuanyang diatur dalam Peraturan Gubernur ini, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Selain sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf A, kepada setiap pejabatlpegawai yangdiberikan sanksi pemotongan/pemberhentian pemberian Tunjangan Kinerja Daerah secaraproporsional sesuai dengan harga/nilai gratifikasi yang diterima.

BABIXPENGHARGAAN

A Kepada Pejabat/Pegawai yang melaporkan penerimaan gratifikasi dapat diberikanpenghargaan sebagai berikut:1. Piagam dari Inspektur, Sekretaris Daerah, Wakil Gubernur atau Gubernur secara

bertingkat dan proporsional;2. Rekomendasi penambahan poin kinerja untuk Tunjangan Kinerja Daerah;3. Rekomendasi promosi/mutasi jabatan/tugas; dan4. Rekomendasi untuk pegawai berprestasi.

B. Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada huruf A, berdasarkan hasilpenelaahan dari Tim Unit Pengendalian Gratifikasi dan persetujuan Gubernur, denganmempertimbangkan:1. Kepatuhan terhadap ketentuan gratifikasi2. Nilai/harga gratifikasi yang dilaporkan;3. Resiko atas pelaporan;4. Keakuratanmateri muatan laporan;5. Pengaruh positif laporan; dan6. Dan lain-lain.

Halaman 28 I 30

Page 31: w-~~]' Ig·

BABXBATAS WAKTU PELAPORAN

A. Penyampaian Laporan o!eh Pe!aporSetiap pejabatJpegawai yang menerirna dan menolak pernberian gratifikasi wajibmelaporkannya, kepada:1, Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 30 (tlga puluh) hari kerja terhitung sejak

tanggal Gratifikasi diterima; atau2, Melalui Unit Pengendalian Gratifikasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak

tanggal Gratifikasi diterima,3, Penyampaian formulir laporan kepada KPK dapat disampaikan melalui pos, e-mail,

atau website KPKJpelaporan online dengan, menggunakan Formulir I untukPenolakan I Formulir II untuk Penerimaan.

4, Dalam hal KPK menetapkan gratifikasi menjadi milik negara, Pelapor gratifikasimenyerahkan gratifikasi yang diterimanya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitungsejak tanggal ditetapkan.

5, Penyerahan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada nomoI' (4) di atas dilakukandengan eara sebagai berikut:a, apabila gratifikasi dalam bentuk uang maka' penerima gratifikasi menyetorkan

kepada:i. rekening kas negara yang untuk selanjutnya menyampaikan bukti penyetoran

kepada KPK; atauIi. rekening KPK yang untuk selanjutnya KPK akan menyetorkannya ke rekening

kas negara dan menyampaikan bukti penyetoran kepada penerima gratifikasi;b, apabila gratifikasi dalam bentuk barang maka penerima gratifikasi menyerahkan

kepada:i. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau Kantor Wilayah/Perwakilan

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara di tempat barang berada denganmenyampaikan bukti penyerahan barang kepada KPK; atau

ii, KPK yang untuk selanjutnya diserahkan kepada Direktorat Jenderal KekayaanNegara dan menyampaikan bukti penyerahan barang kepada Penerimagratifikasi.

B. Penyampaian Laporan oleh Unit Pengendalian Gratifikasi kepada KPKUnit Pengendalian Gratifikasi wajib meneruskan laporan gratifikasi pejabatJpegawaikepada KPK dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak laporan gratifikasi diterimaoleh Unit Pengendalian Gratifikasi dengan menggunakan Formulir VI.

Halaman 29 I 30

Page 32: w-~~]' Ig·

BA8XILAMPIRAN-LAMPiRAN

A. Lampiran I adalah Formulir Pelaporan Penolakan Penerimaan Gratifikasi.B. Lampiran II adalah Formulir Pelaporan Penerimaan Gratifikasi.C. Lampiran III adalah Formulir Tanda Terima Pelaporan Penerimaan Gratifikasi.D. Lampiran IV adalah Formulir Lembar Disposisi Ketua/Sekretaris Tim Unit

Pengendalian Gratifikasi.E. Lampiran V adalah Formulir Berila Acara Pelaksanaan Penelaahan Pelaporan

Penerimaan Gratifikasi.F. Lampiran VI adalah Formulir Laporan Rekapitulasi Penanganan dan Tindak Lanjut

Pelaporan Penerimaan dan Penolakan Gratifikasi.G. Lampiran VII adalah Formulir Register Barang/Uang/Fasilitas Penerimaan Gratifikasi.H. Lampiran VIII adalah Formulir Keputusan Penentuan Pemanfaatan

BAS XIIPENUTUP

Demikian Keputusan ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya denganpenuh rasa tanggung jawab, dan apabila di kemudian hari ditemukan kesalahan ataukekurangan akan dlperbaiki sebagaimana mestinya.

Inspektur ProvinsiDaerah Khusus Ibukota Jakal1a,

Lasro MarbunNIP 19641201198"1011002

Halaman 30 I 30

Page 33: w-~~]' Ig·

FORMULIR I

JAY,' AYA

W-'~I··· .~. -<I~,""Tr ..;i,I~

~

UNIT PENGENDAllAN GRATIFIKASIPEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Jolon Medon Merdeka Selatan Nomor 8-9 Telp. 3822263 Fax. 3813523JAKARTA

Kode Pos: 10110

LEMBAR PELAPORAN PENOIAKAN PENERIMAAN GRATIFIKASI

..._--_._----_..._----

Kepada Ylh.UPG Pemerinloh Provinsi DKl Jakarta

Sesuai dengan Peraluran Gubernur Pro,lnsi OKI JakarlO NomOI Bl Tahun 2014 lenlang Sistem Pengendalian Gralilikasi diLingkungan Pemerinloh Provinsl OKl Jakarta. soya yang berlandafangan dibawah ini menyampaikan loperon penolak.angratifikosi sebagol berikut:

NomaAlama!SKPO/UKPOJobalan

1. Gratifikasl yang difo!ak sebagaimona tercantum dalam label di bowah ini:

1-·-----------------..·--·--·--·-·-·-----·-·-·-..-I Nama Pemberir'- ----- -...------.-----.------.------,~~:-~-~~p-:-:m-b-:e-rir-i- -----.---------------.---------- .•

t~o Konlak---+H-P-:- -~IP. (exij --==--~mail: _ • _

r--- 1---------·-·Tempal/Waklu Penerimaan lokasi/Kota/Kab :Harl/Tgl/Blo,Tahun :

~Ian (jikaada) :

IUraian J;~is/Bentuk-P;n-e-n-·m-a-a-n-- I --

f---' .. --'-'-.--L---......--_...-_·-..-........---......_-- .---.-........Nilai Penerimaan *). : -L-----___. . . .

. IDAda n Tidak Ada 'I.

L .. 1__ ._____ __..I

2. Apakah penolakan grafiflkasi dimoksud felah dlkelohui oleh olasan Saudoro'?Ya I Tidal< •

.) coret yang lidok perlu

Alason LongsungJakarta ", ..

Pelapor

PETUNJUK PENGISIANl. Diisi nomor urut;2. fuliskon janis pemberion/penerimaan apakah berupa hadiah. diskon. losililcs. lainnyo [Iullskan uroionnyoj;3. Tuliskan bantuk pembenon/penerimoon apakoh berupo uong, tonoh, kendoroan. sural berhorga, tiket perjolonon/okomodasi, pengobolo

pe~olonanwisolo, pinjomon lonpa bungo, souvenir/barong onlik/borong berhorgo; loinnyo lluliskan uroionnyoJ4. Tulis!<on longgal. bulan don lohun pemberlan/pene,imoan;5. Tuliskon nHoi past! olou perldroon bendo/barong grotifikosi yang dilerirno/diberikan;6. Tuliskon noma, 010mat pemberl/penerimo;7. Jelaskan hubungon dengon pemberi/penerimo;8. Jeloskon oloson pemberian/penerimoan/perminlocn;9. Tuliskan keterangon tombahon yang jogin cnda scmpoikon.

Page 34: w-~~]' Ig·

FORMULIRII

JAYA AYA

W'"I'fi~' 4~~ "Tr '~i;:-=, ,

~

UNIT PENGENDAllAN GRATIFIKASIPEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Jolon Medon Merdeko Se!oton Nomor 8-9 Telp, 3822263 Fox, 3813523JAKARTA

Kode Pos : 10110

lEMBAR PElAPORAN PENERIMAAN GRATlflKASI

Kepodo Ylh,UPG Pemerintah Provinsi OKl jakarta

Smuai dengan Peraturon Gubernur Provinsi OKI Jakarta NomoI 87 lahun 2014 tentang Sistem Pengendalian Grafifikasi dilingkungon Pemerinlah Provinsi OKI Jakarta, soya yang bertondotangan dibawah ini menyampoikan laporon penerimaangratitikosi sebagoi berikut:

l-JamaAlomolSKPD/UKPD.Jabalan

I. Gratifikasi yang diterimo sebagaimona tercantum dalcm tabel dl bawah ini:

Nom~-Pemberi I, -----------,----.--. ------------ ---I - ----------------j

_JO_b_o_t_on_p_e_m_b_~ .. -----------1Alamal Pemberi INo Kontok =-1 HP: ---_--]TeIP~=~-==~~Oil: .._

~-ot-/W-~k.lu·-pe-n-e-rl~oan ILOkasl/"~IO/KOb - .---------.---------

IHori/Tgl/Bln/Tohun :Kegioton Ijiko odo) :

~~-Je-~iS/Be;t~k-penerimaan -1---------'-------- -----I

. I

I i-N-iloi P;;;'~;i;;'~on 'I -~--------._--- --------

Kelengkopon Dokumen Pendukung' !DAdO D TIdok Ado 'I, -------l

L_ _..1____ _ , J2. Apakah penalakon gratifikasi dimoksud lelch dikelahlJi oleh ctasan Scudara~

Yo /Tidok '

*) corel yang tidak perlu

Atason langsungJakarta, .

Pelopor

PETUNJUK PENGISIAN1. Diisi nomor urut;2. Tuliskan jenis pemberian/penerimaan apokah berupo hodlah, diskon, fasilflas, lainnya (tuliskan uraionnya);3. Tuliskon bentuk pemberion/penerimaan apakah berupa uong, tonah. kendaraan. sural berharga. til<,

perjalanan/almmodasi. pengobotan. perjalanon wisata, pinjaman tanpo bungo. souvenir/barong ontik/barang berharglainnya (tuliskan uralannya)

4. Tuliskan ton9901, bulan don tallun pemberion/penerimoon;5. TuJlskon nilai pastJ alau perk.iraon benda/borang grofifikasi yang diterjma/diberikon;6. Tuliskan nama. alamat pemberilpenerima;7. Jeloskan hubungon dengon pemberi/penerima;8. Jelaskan olason pemberion/penerimaan/permintaan;9. Tulisk.on keferangan tambohan yang ingln anda sampalkan.

Page 35: w-~~]' Ig·

.,.•_. . I J

FORMULIR III

--_...._----_..•_--_ .•._--_ ..._. _. --.....'~._.._.__ .._._~-_..------" -.- -- -_..--_._--_..__._... - ....." ...

[

)"onda Terimc Pelopo~anPenerlmaon Gratifikasi---------- - - ------- -------r--------- ------- --.---- .------._--------J-.-- .. --------------.---.-- --.--,

Nama Penerima Peloporon i Ton9901 Penerimcon Peloporon '- Tondo ~~~~~~r~~nerimo

------_.•._.._----- --_ .._---_.-----._-- ..'-_._- -- .....__ .._-------_._._-------------_..-_...-.....• -

I !l___ __ i

>;Qt<:l/Qn;Lembor ini dibuol dolom 2 rongkap, rongkap perlomo untuk UPG don rongkap keduo unluk Pelapor.*1 lsi dengon nilai pe:1erlmoo:"l sesuai mala uong yang diterimc olau nila! equivalensi jike penerimoon dorom benluk bukon uang.•oJ Ben lando chek jl/) poda kolom yang sesuai.

Page 36: w-~~]' Ig·

F.oRMUlIR IV

- .

-

I~ lEMBAR DISPOSISIl "Itii ~ KETUA TIM UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI (UPG)~l" -~,~;j

1..,:;:; ~

No. & Tgl. Asal SuratSurat

Perihal Tgl. Masuk:

- -Kode

--

Diteruskan kepada1. Irban Bidang .......... , .2. Irban Wilayah . ...........3. Tim UPG .., .........-

a. Edwin Fatmanto. SE.. M.Si e. M. Sobar, S.Sos

b. Siamet Dwijayanto, S.Sos f. M. Owi Setlahardi

c. Roy Samosir, SH g. Eddy Rachmat, S.Sos

d. Owl Suhardhana, B.Mmd., M.Ppm h. Murtadi. ST

Disposisi / Instruksi / Infarmasi :

Page 37: w-~~]' Ig·

FORMULIR V

BERITA ACARAPELAKSANAAN PENElAAHAN

PElAPORAN PENERIMAAN GRATIFIKASI

Podo hari ini tonggal. bulan lahun , .Telah diloksanakon penelaahan pelaporan penerimaan grallfikasi dengan data sebagai berikul:... ----.. .- -..----- --- ---.---.- -----1I Nama Pelapor/Penerima1-_··---_··_-- ..- ..__ _ -........... . _.--.-- ..-.----------.- - .. - - -.IUnit Kerjo/Joboton

~;·K:~~kt~~:i-- .. '~~ H~·-=~_~---~··~·J!~~-I~~·~~~~:~_=~iE:oil:-~=~---·-·-.~~~ .. -~_.

~~-:=:-:-t-e:-i~i.--.---~_~ . .__.-...---.~~-:-.~~~---_~.. ~-~-_._-__--.-~-..-_:~-_.=.-=---..-_~=-_-':--... -_.-__-..=.==-_-------------------~

~~.~ontok ...---~. HP · __====:E~p.-(e~~. _== __ LE,;~;i~- . .~==~

DEmgon kronologis penerimaan I pemberian sebagaimana berlkut:I •

I .Demiklan Berite Acora ini dibuaf dengan sebenar-benarnya.

Pelapor

( )Noma JelosNIP

Jakarta,

A.1ggola UPG:I ( )Nama JelosNIP2. ( J

Nama JelasNIP3. ( J

Nama JelasNIP

Page 38: w-~~]' Ig·

Lampiran Berila Acara Pelaksanaan Penelaahan Pelaporan Penerimaan Gralifikasi:

LEMBAR CHECKLIST REVIEW PELAPORAN PENERIMAAN HADIAH 8. FASILITAS

REVIEW In',cl~,-p~-n-e-:mo-o-nl';~~b~i-ter~o~~~~~li~;~t~~:r-·i·'h-·~:~s:;~m-~-·~-·~-··-;d-··0-"-'o::F~ _~!\~~~+-__-r-IO-A-_K-__-.~_.

'-2- ::;_~~_~f:_:_i~_:r;;::~i::r~::~li::::~';-kd~:~rT1"~~~_~~.h;;~~!,·~~?~~~;;?_·-~_- __·_·-·-+- -··-_-_t-.~_-~~~~.·.Fasilitos'?

FORMULA TiNOAK LANJUT PENANGANAN ATAS HASll REVIEW tI. 2.

-~-o-:-r --;;--1---;:;----;-t-----i-___~ __I--__v _

2 I v !___._.__~_.L__

Hosil: Instansi- ._-_. ~------~-REVIEW II

~-r----f-'---lNO. I Y N-1------ -

--;'-+-'--- .;----'--.. -_.. - -_._._~

HasH: tnstansi J--_.--------.".

t'~r=UIIr---------, d2 L._v__~_ .._--H~~il:-Tidak Proses _.l _

4.

PYl Y±N_'

~2--+-- ......':...-___...l.......- vHasil: Review II _..-,

---

~::T-- ---------·-----------··~3 ~~NO I PERIANYAAN YA IIOAK

-1-1A~Okah pemberian terse~~dalambentuk uO~g-?--~·-·-·--'---. . ... _

mRMUlA IINOAK lANJUl PENANGANAN AlAS HAStl REVIEW III, 2

~ N~±~BjHasH: KPK I HasH: Review..III.J

REVIEW III

I Nlci~ak~~-n~-Oi-O-b-Y-e-k-p-e-n:rimoo~-2::-.:~~:~~~-O-h-S-Id~~:r~-jla-i~~~.~-d-i-I~:-;~~- -YA=~~~~~IDAKinstansi? . t

f-L-2-+-APO_kOh obyek penerimoon tersebut m_~~~_kote~orimOk?non--;;,-;;;:;~n_':r'.inum~n?-to -_=_--NNO. lY

~±=f~Hasil: KPK,

4:j I

'~- l:-f-~I_".,ru~",L. _

FORMULA TINDAK lANJUl PENANGANAN AlAS HAStl REVIEW IIII. 2. r--

~~~_~ ~O,;-_~~~

2~~--_t-jj 2 _=t=1Hasil: Imfami .j Hasil: lnstansi J

- REKOMENOASI PENANGANAN oJ -i- INSIANSI I --- KPK .~

Nama Pereview Tanggal Review Tanda tangan Pereview .

1--'----- --1------------'--___._____ i L ..If'MBAR PERSETUJUAN

f-----. --------- ---f------·----------f-- "O~ ~~~ '_'.000 '0000' _'<000 '00:'0 ,"~ooe~oooeffi"ol""o I

___ I __ I

Page 39: w-~~]' Ig·

FORMULIR VI

lAPORAN REKAPITUlASI PENANGANAN DAN T1NDAK VINJUT PflAPORAN PENERIMAAN DAN PENOlAKAN GRATlflKASI

Pelapor Pemberi Pemberlan PenetiJpan PemilikanTindak

No. -_. Lanjul RefJabatan I I "ila, Tidok

Nama Jobaton Nama B~ntuk f R 'Imtansi Pelapor PenetapanHUbungon .q. p diproses

,

+---

1

-

,

Page 40: w-~~]' Ig·

fC:>RMULIR VII

REGISTER BARANG/UANG/FAS1LlTAS P_ENERIMAAN GRATIFIKASI

Tanggal Penerimaan Gratifikasi

Nama Penerima GratifikasiNama Pemberi Gratifikasi

Jumlah/Nilai Penerimaan GratifikasiJumlah PenerimaanJumlah Pelaporan/Pengembalian

Terdiri atas:1. Uang kerlas2. Uang logam3. Kertas berharga4. Vaucher/diskon5. Point rewards6. Doorprize7. Asuransi8. Tiket9. Fasilitas akomodasi10. Fasilitas

transportasi/Kendaraan11. Seminar kit12. Plakat13. Cindera mata/sollvenir/hadiah14. Goody bag15. Hadiah kontes/kompetisi

terbuka16. Jamuan makan/hidangan

Jumlah'

Mengetahui.Inspektur Provinsi DKI Jakarta

SelakuKetua Tim UPG

Lasro MarbunNIP 196412011987011002

Rp

RpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRp

Rp

RpRpRp

Anggota Tim UPG

1.Nama Jelas

NIP

2.Nama Jelas

NIP

Page 41: w-~~]' Ig·

FORMULIR VIII

KEPUTUSAN PENENTUAN PEMANFAATAN

LEMBAR CHECKLIST REVIEW ANALISIS PENENTUAN PEMANFAATANATAS PENERIMAAN HADIAH I CINDERAMATA DAN HIBURAN

I. PENERIMAAN BERUPA UANG

--------------

NO PERTANYAAN YA TIDAK-

I Apakoh penerimaon tersebut sesungguhnyo telah dibioyoi dari anggaran PemerintarlProvinsi OK! Jakarta?

L,

fORMULA T'NDAK LANJUT PENANGANAN ATAS HASIL ANIILlSIS

I. 2.~ ------.--T --, INO~,!~--T --~~.--

NO 1 Y N j-_..._- ~---+-----. .

l=.H~sil:~~a?~:~~ E~J·,·'::_L_-Hosll: Imlens].___.____________.,J

II. PENERIMAAN BERUPA SURAT BERHARGA. LOGAM MULIA DAN BARANG

NO PERTANYAAN YA TIDAK

1 ApOKOh penerimaon tersebut dopat dimanfootkon / bermanfoal bagi Pemerintoh ProvinsiDKI Jakarta?

la. Operasion61 b.. Perpustokoon c. Display d. Sumbongon 1<e Yayasan

Pemprov Pemprov. Sosial

fORMULA TINDAK LANJUT PENANGANAN ATAS HASle ANALISIS

I. 2.

l'NG I Y'IN-l

bIEF~NO. Y N

.------- -,ll~ 1Hasil:l~stans:'--.==- HO.sit: lnst~~Si I

REKOMENDASI KEPEMILIKAN I PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA I PELAPOR/PENERIMACATATAN

Noma Analisis Tonggal & TID Anolis/Anggota lim I Balas Waktu & Realises! Penyerahon 1<ePemorov. OKI Jakarta

_,sWaktu Reolisasi

,

PENENTUAN PEMANfAATAN I KKP I PElAPOR/PENERIMA

CATATAN

,

Nama Pember] Ketetopon Tanaoal & ITD Ketetaaan Catalan

I