W E' /> E d/E''/ Ed E > WKZ E < h E' E - app.pt-banten.go.id fileCatatan atas Laporan Keuangan. Penyusunan Laporan Keuangan (AUDITED) Pengadilan Tinggi Banten mengacu pada

Jl. Raya Pandeglang KM 6,6

Serang - Banten

PENGADILAN TINGGI BANTEN

LAPORAN KEUANGAN (AUDITED) Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember Tahun 2017


Serang - Banten 421161

Telp. (0254)250002 Fax. (0254)250001

e-mail : [email protected]

LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

PENGADILAN TINGGI BANTEN

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2017

BAGIAN ANGGARAN 005.01

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA


Telp. (0254)250002 Fax. (0254)250001

Serang - Banten 421161

e-mail : [email protected]

i

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003

tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai

Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan

menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang

dipimpinnya.

Pengadilan Tinggi Banten adalah salah satu entitas akuntansi di

bawah Mahkamah Agung RI yang berkewajiban menyelenggarakan

akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya

adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi

Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan

Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan (AUDITED) Pengadilan Tinggi Banten

mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan

keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah

disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu

menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang

berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk

meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi

pengelolaan keuangan negara pada Pengadilan Tinggi Banten. Di samping

itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi

kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Serang, April 2018

Sekretaris,

Sudiyanto, S.H., M.H NIP. 19691130 199203 1 001

ii

DAFTAR ISI

TAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

Pernyataan Tanggung Jawab iii

Ringkasan 1

I. Laporan Realisasi Anggaran 3

II. Neraca 4

III. Laporan Operasional 5

IV. Laporan Perubahan Ekuitas 6

V. Catatan atas Laporan Keuangan 7

A. Penjelasan Umum 7

B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran 23

C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca 28

D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional 50

E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas 57

F. Pengungkapan Penting Lainnya 61

VI. Lampiran Rincian Akumulasi Penyusutan 62

iii

PENGADILAN TINGGI BANTEN Jl. Raya Pandeglang KM. 6.6 Serang 42126

Telp. 0254 251385,250002, Fax 0254 250001

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan (AUDITED) Pengadilan Tinggi Banten yang terdiri dari:

Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan

Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun

Anggaran 2017 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung

jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem

pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi

pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan

Standar Akuntansi Pemerintahan.

Serang, April 2018

Sekretaris,

Sudiyanto, S.H., M.H

NIP 19691130 199203 1 00 1

1

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan (AUDITED) Pengadilan Tinggi Banten Tahun 2017 ini

telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71

Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan

berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di

lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara

anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-

LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember

2017.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2017 adalah berupa Pendapatan

Negara Bukan Pajak sebesar Rp60.641.365 atau mencapai 0 persen dari

estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp0.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2017 adalah sebesar Rp20.470.478.939

atau mencapai 98,80 persen dari alokasi anggaran sebesar

Rp20.718.451.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban,

dan ekuitas yang berakhir 31 Desember 2017. Nilai Aset per 31 Desember

2017 dicatat dan disajikan sebesar Rp32.116.650.154 yang terdiri dari: Aset

Lancar sebesar Rp47.383.375; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar

Rp5.970.000; Aset Tetap (neto) sebesar Rp32.063.296.779; dan Aset

Lainnya (neto) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp39.311.652 dan

32.077.338.502.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban,

surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional,

surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-

2

LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk

periode sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp46.200.445,

sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar

Rp20.448.194.266 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional

senilai Rp20.401.993.821. Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit

Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp849.025 dan sebesar Rp0

sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp20.402.842.846.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau

penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun

sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2017 adalah sebesar

Rp11.421.776.638 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp20.402.842.846

ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp20.394.327.136 dan Transaksi

Antar Entitas sebesar Rp20.664.077.574 sehingga Ekuitas entitas pada

tanggal 31 Desember 2017 adalah senilai Rp32.077.338.502.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang

penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang

disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional,

dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah

penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar

Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang

diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir

sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 disusun dan disajikan

berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan

Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir 31 Desember

2017 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

3

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PENGADILAN TINGGI BANTEN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

(Dalam Rupiah)

TA 2016

ANGGARAN REALISASI REALISASI

PENDAPATAN

Penerimaan Negara Bukan Pajak B.1 - 60,641,365 0.00 65,618,861

JUMLAH PENDAPATAN - 60,641,365 0.00 65,618,861

BELANJA B.2.

Belanja Pegawai B.3 17,961,853,000 17,824,827,179 99.24 15,228,317,179

Belanja Barang B.4 2,267,098,000 2,156,772,760 95.13 2,211,875,468

Belanja Modal B.5 489,500,000 488,879,000 99.87 223,812,000

JUMLAH BELANJA 20,718,451,000 20,470,478,939 98.80 17,664,004,647

% thd AnggCATATANURAIANTA 2017

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan

Keuangan

- 4 -

II. NERACA

PENGADILAN TINGGI BANTEN NERACA

PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016 (Dalam Rupiah)

CATATAN 2016 2015

Kas di Bendahara Pengeluaran C.1 - - Kas di Bendahara Penerimaan C.2 - - Kas Lainnya dan Setara Kas C.3 - - Piutang Bukan Pajak C.4 - - Bagian Lancar TP/TGR C.5 12,000,000 12,000,000 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran C.6 - - Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar C.7 (60,000) (60,000) Belanja Dibayar di Muka C.8 - 18,717,750 Pendapatan yang Masih harus Diterima C.9 - - Persediaan C.10 35,443,375 14,380,100 Persediaan Belum Diregister C.11 - - Jumlah Aset Lancar 47,383,375 45,037,850

Tagihan TP/TGR C.11 6,000,000 18,000,000 Tagihan Penjualan Angsuran C.12 - - Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang C.13 (30,000) (90,000) Jumlah Piutang Jangka Panjang 5,970,000 17,910,000

Tanah C.14 22,301,011,000 4,012,300,000 Peralatan dan Mesin C.15 5,011,157,746 4,687,906,746 Gedung dan Bangunan C.16 9,037,175,000 8,225,874,100 Jalan, Irigasi, dan Jaringan C.17 387,747,000 537,035,000 Aset Tetap Lainnya C.18 6,355,062 6,355,062 Konstruksi dalam pengerjaan C.19 - - Akumulasi Penyusutan Aset Tetap C.20 (4,680,149,029) (6,095,239,920) Jumlah Aset Tetap 32,063,296,779 11,374,230,988

ASET LAINNYAAset Tidak Berwujud C.21 - - Aset Lain-Lain C.22 150,000,000 414,580,850 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya C.23 (150,000,000) (413,941,250) Jumlah Aset Lainnya - 639,600

JUMLAH ASET 32,116,650,154 11,437,818,438

Uang Muka dari KPPN C.24 - - Utang kepada Pihak Ketiga C.25 36,870,852 16,041,800 Hibah Yang Belum Disahkan C.26 - - Pendapatan Diterima di Muka C.27 2,440,800 - Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 39,311,652 16,041,800

39,311,652 16,041,800

Ekuitas C.28 32,077,338,502 11,421,776,638 JUMLAH EKUITAS 32,077,338,502 11,421,776,638

32,116,650,154 11,437,818,438

URAIAN

KEWAJIBAN

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS

ASET

ASET TETAP

ASET LANCAR

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

JUMLAH KEWAJIBAN

EKUITAS

PIUTANG JANGKA PANJANG


Keuangan

- 5 -

III. LAPORAN OPERASIONAL

PENGADILAN TINGGI BANTEN LAPORAN OPERASIONAL


(Dalam Rupiah)


Keuangan

CATATAN 2017 2016

Penerimaan Negara Bukan Pajak D.1 46,200,445 44,818,350

46,200,445 44,818,350

Beban Pegawai D.2 17,851,077,266 15,095,596,427

Beban Persediaan D.3 105,696,905 101,096,894

Beban Barang dan Jasa D.4 802,995,894 840,381,474

Beban Pemeliharaan D.5 719,719,346 663,324,019

Beban Perjalanan Dinas D.6 513,680,065 622,098,537

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat D.7 - -

Beban Bantuan Sosial D.8 - -

Beban Penyusutan dan Amortisasi D.9 455,084,790 421,133,229

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih D.10 (60,000) (60,000) 20,448,194,266 17,743,570,580

SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL (20,401,993,821) (17,698,752,230)

D.11

Surplus/Defisit Penjualan Aset Nonlancar (639,600) 4,000,000

Defisit Penjualan Aset Non Lancar - -

Defisit Selisih Kurs - -

Beban dari kegiatan non operasional lainnya 265,210 1,014,515

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 55,785 5,781,168

SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON (849,025) 8,766,653

SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (20,402,842,846) (17,689,985,577)

D.12

Pendapatan PNBP - -

Beban Perjalanan Dinas - -

Beban Persediaan - -

SURPLUS/DEFISIT LO (20,402,842,846) (17,689,985,577)

URAIAN

BEBAN

JUMLAH BEBAN

KEGIATAN NON OPERASIONAL

POS LUAR BIASA

KEGIATAN OPERASIONAL

JUMLAH PENDAPATAN

PENDAPATAN

- 6 -

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PENGADILAN TINGGI BANTEN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS


(Dalam Rupiah)

URAIAN CATATAN 2017 2016

EKUITAS AWAL E.1 11,421,776,638 96,088,026,017

SURPLUS/DEFISIT LO E.2 (20,402,842,846) (17,689,985,577) KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI

EKUITASE.3

DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN

KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR

PENYESUAIAN NILAI ASET E.3.2 - -

KOREKSI NILAI PERSEDIAAN E.3.3 - -

SELISIH REVALUASI ASET TETAP E.3.4 20,406,014,581 -

KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI E.3.5 - 14,862,605

KOREKSI LAIN-LAIN E.3.6 (11,687,445) -

JUMLAH 20,394,327,136 14,862,605

TRANSAKSI ANTAR ENTITAS E.4 20,664,077,574 (66,991,126,407)

EKUITAS AKHIR E.5 32,077,338,502 11,421,776,638

E.3.1 - -


Keuangan

- 7 -

A. PENJELASAN UMUM

Dasar

Hukum

A.1. Dasar Hukum

a. Undang-undang nomor 17 Tahun 2013 tentang

Keuangan Negara;

b. Undang-undang nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara;

c. Undang-undang nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

Keuangan Negara;

d. Peraturan Pemerintahan nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah nomor 38 Tahun 2008;

e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor

PER-62/PB/2009 tentang Tata Cara Penyajian Informasi

Pendapatan dan Belanja Akrual pada Laporan

Keuangan;

f. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 53 tahun

2010 tentang perubahan kedua dan PP nomor 45 tahun

2013 mengenai perubahan ketiga atas keputusan

presiden nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

g. Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan;

h. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor

171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Keuangan nomor 233/PMK.05/2011

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi

dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

i. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaannomor

PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan

Akun Pendapatan, Belanja dan Transfer pada Bagan

Akun Standar;

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- 8 -

j. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor

PER-42/PB/2012 Tentang Penambahan dan Perubahan

Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun

Standar;

k. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung nomor

003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan

Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan

Peradilan yang berada dibawahnya;

l. Peraturan Menteri Keuangan nomor 01/PMK.06/2013

tentang Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset

Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;

m. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor

PER-42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan

Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Tinggi

Banten

Profil dan

Kebijakan

Teknis

Tahun 2017 merupakan bagian dari rencana strategis

Mahkamah Agung 2010 – 2014 dimana pelaksanaan dan

perencanaan sudah berbasis kinerja. Program dan

kegiatan Pengadilan Tinggi Banten pada tahun 2010

sampai dengan 2014 mengacu pada program-program

yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung dan dituangkan

dalam visi dan misi Pengadilan Tinggi Banten.

Visi Mahkamah Agung adalah “TERWUJUDNYA BADAN

PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”, yang bertujuan

agar Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya

menjadi lembaga yang dihormati, dimana di dalamnya

dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan

dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam

melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus perkara.

- 9 -

Misi Mahkamah Agung:

1. Menjaga kemandirian badan peradilan.

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan

kepada pencari keadilan.

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan

peradilan.

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan

peradilan.

Kemudian Visi dan Misi Mahkamah Agung tersebut

dijadikan acuan bagi Pengadilan Tinggi Banten sebagai Visi

dan Misinya.

Visi Pengadilan Tinggi Banten adalah Visi Pengadilan

Tinggi Banten adalah TERWUJUDNYA PENGADILAN

TINGGI BANTEN YANG AGUNG€• yang bertujuan agar

Pengadilan Tinggi Banten menjadi lembaga yang dihormati,

dimana di dalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang

memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap

dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu

memutus perkara.

Misi Pengadilan Tinggi Banten adalah Untuk mencapai Visi

tersebut, Pengadilan Tinggi / Tipikor Banten menetapkan

Misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan,

yaitu :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Tinggi Banten;

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan

kepada pencari keadilan;

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan

Tinggi Banten;

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan di

Pengadilan Tinggi Banten;

- 10 -

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi

Banten adalah sebagai berikut

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya

terpenuhi.

2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan

peradilan.

3. Publik percaya bahwa Pengadilan Tinggi Banten dan

Pengadilan Tingkat Pertama di bawahnya memenuhi

butir 1 dan 2 di atas.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan

Tinggi Banten melakukan beberapa langkah-langkah

strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya penyelesaian perkara.

2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim.

3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian

perkara.

4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap

peradilan (access to justice).

5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan

pengadilan.

6. Meningkatnya kualitas pengawasan.

7. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

8. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana.

Pendekatan

Penyusunan

Laporan

Keuangan

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2017 ini merupakan laporan

yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola

oleh Pengadilan Tinggi Banten. Laporan Keuangan ini

dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu

serangkaian prosedur manual maupun yang

- 11 -

terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data,

pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan

posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian

Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual

(SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi

Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk

menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri

dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan

Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan

SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi

aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk

penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta

laporan manajerial lainnya.

Basis

Akuntansi

A.4. Basis Akuntansi

Pengadilan Tinggi Banten menerapkan basis akrual dalam

penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional,

dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk

penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui

pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat

transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan

saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang yang

mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada

saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini

sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor

71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

- 12 -

Dasar

Pengukuran

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk

mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan

keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pengadilan

Tinggi Banten dalam penyusunan dan penyajian Laporan

Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan

historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber

daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang

diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban

dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang

digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang

bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan

mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata

uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan

dalam mata uang rupiah.

Kebijakan

Akuntansi

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun

2017 telah mengacu pada Standar Akuntansi

Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan

prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-

aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu

entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian

laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan

dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan

yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan

Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari

Pengadilan Tinggi Banten. Disamping itu, dalam

penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah

pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan

- 13 -

pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan

dalam penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi

Banten adalah sebagai berikut:

Pendapatan-

LRA

(1) Pendapatan- LRA

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada

Kas Umum Negara (KUN).

Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan

berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan

penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah

nettonya (setelah dikompensasikan dengan

pengeluaran).

Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi

sumber pendapatan.

Pendapatan-

LO

(2) Pendapatan- LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang

diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode

tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu

dibayar kembali.

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak

atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi,

yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada

Pengadilan Tinggi Banten adalah sebagai berikut:

o Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah

pelatihan selesai dilaksanakan

o Pendapatan Sewa Gedung diakui secara

proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.

o Pendapatan Denda diakui pada saat

dikeluarkannya surat keputusan denda atau

dokumen lain yang dipersamakan

- 14 -

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan

berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan

penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah

nettonya (setelah dikompensasikan dengan

pengeluaran).

Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber

pendapatan.

Belanja (3) Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening

Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran

Lebih dalam peride tahun anggaran yang

bersangkutan yang tidak akan diperoleh

pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas

dari KUN.

Khusus pengeluaran melalui bendahara

pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat

pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut

disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan

Negara (KPPN).

Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis

belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan

organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam

Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau

potensi jasa dalam periode pelaporan yang

menurunkan ekuitas, yang dapat berupa

pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya

kewajiban.

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban;

terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan

manfaat ekonomi atau potensi jasa.

- 15 -

Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis

belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan

organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan

atas Laporan Keuangan.

Aset (5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap,

Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai

nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di

neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada

tanggal neraca.

Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat

berharga disajikan sebesar nilai perolehan

sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat

sebesar nilai nominal.

Piutang diakui apabila menenuhi kriteria sebagai

berikut:

a) Piutang yang timbul dari Tuntutan

Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul

hak yang didukung dengan Surat Keterangan

Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah

dikeluarkannya surat keputusan yang

mempunyai kekuatan hukum tetap.

b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui

apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan

hak tagih dan didukung dengan naskah

perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban

secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan

andal

- 16 -

Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang

dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini

diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang

tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas

kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh

tempo dan upaya penagihan yang dilakukan

pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah

sebagai berikut:

Kualitas

Piutang

Uraian Penyisihan

Lancar Belum dilakukan pelunasan

s.d. tanggal jatuh tempo 0.5%

Kurang

Lancar

Satu bulan terhitung sejak

tanggal Surat Tagihan

Pertama tidak dilakukan

pelunasan

10%

Diragukan

Satu bulan terhitung sejak

tanggal Surat Tagihan Kedua

tidak dilakukan pelunasan

50%

Macet

1. Satu bulan terhitung sejak

tanggal Surat Tagihan Ketiga

tidak dilakukan pelunasan

100% 2. Piutang telah diserahkan

kepada Panitia Urusan

Piutang Negara/DJKN

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan

Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan

jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal

neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR

atau Bagian Lancar TPA.

Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil

inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan

dengan:

- 17 -

harga pembelian terakhir, apabila diperoleh

dengan pembelian;

harga standar apabila diperoleh dengan

memproduksi sendiri;

harga wajar atau estimasi nilai penjualannya

apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang

dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk

kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat

lebih dari 1 tahun.

Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga

perolehan atau harga wajar.

Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan

minimum kapitalisasi sebagai berikut:

a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan

mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama

dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu

rupiah);

b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang

nilainya sama dengan atau lebih dari

Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan

nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas,

diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran

untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset

tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan

barang bercorak kesenian.

Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi)

berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia

Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali

Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri

- 18 -

Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang

Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang

Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap asset

tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta

Jalan, Jaringan dan Irigasi berupa Jalan Jembatan

dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/

Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang

diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015.

Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi

adalah asset tetap pada Kementerian/Lembaga yang

sedang dilaksanakan Pemanfaatan. Pelaksanaan

penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan

pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau

pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di

Lingkungan Direktirat Jenderal Kekayaan Negara,

Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada

tahun 2017 dan 2018. Berdasarkan pertimbangan

efesiensi anggaran dan waktu penyelesaian,

pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survey

lapangan untuk objek penilaian selain tanah.

Nilai asset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai

perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya

adalah nol. Dalam hal nilai asset tetap hasil

revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya

maka selisih tersebut diakui sebagai penambah

ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila

nilai asset hasil revaluasi lebih rendah dari nilai

buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui

sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.

Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan

operasional pemerintah yang disebabkan antara lain

karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan

kebutuhan organisasi yang makin berkembang,

- 19 -

rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata

ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah

berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos

Aset Lainnya.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan

penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat

ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan di bidang

pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan

Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai

sehubungan dengan penurunan kapasitas dan

manfaat dari suatu aset tetap.

Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

a. Tanah

b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)

c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan

dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak

berat dan/atau usang yang telah diusulkan

kepada Pengelola Barang untuk dilakukan

penghapusan

Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset

Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa

memperhitungkan adanya nilai residu.

Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan

menggunakan metode garis lurus yaitu dengan

mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari

Aset Tetap secara merata setiap semester selama

Masa Manfaat.

Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan

berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:

59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat

- 20 -

Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara

berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai

berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap Masa Manfaat

Peralatan dan Mesin 2 s.d. 20 tahun

Gedung dan Bangunan 10 s.d. 50 tahun

Jalan, Jaringan dan Irigasi 5 s.d 40 tahun

Aset Tetap Lainnya (Alat Musik

Modern) 4 tahun

Piutang

Jangka

Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang

diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam

jangka waktu lebih dari 12 (dua belas ) bulan setelah

tanggal pelaporan.

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan

Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

(TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan

disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset

Lainnya

e. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset

lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang.

Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak

berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh

tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama

dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang

dibatasi penggunaannya.

Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai

tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah

dikurangi akumulasi amortisasi.

- 21 -

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas

dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa

nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat

tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan

dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan

Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat

Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara

berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah

Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah

sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud Masa Manfaat

(tahun)

Software Komputer 4

Franchise 5

Lisensi, Hak Paten Sederhana,

Merk, Desain Industri, Rahasia

Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit

Terpadu.

10

Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran,

Paten Biasa, Perlindungan Varietas

Tanaman Semusim.

20

Hak Cipta Karya Seni Terapan,

Perlindungan Varietas Tanaman

Tahunan

25

Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak

Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak

Ekonomi Produser Fonogram.

50

Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I 70

Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah

disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan

dikurangi akumulasi penyusutan.

- 22 -

Kewajiban (6) Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa

masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan

aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam

kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka

panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai

kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk

dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas

bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada

Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar,

Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar

Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek

Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban

jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar

atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua

belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu

sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat

pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas (7) Ekuitas

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset

dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan

lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan

Perubahan Ekuitas.

- 23 -

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN

REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Pengadilan Tinggi Banten telah

mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

(DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya

program penghematan belanja pemerintah dan adanya

perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan

situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan

tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis

belanja antara lain:

ANGGARAN ANGGARAN

AWAL SETELAH REVISI

Pendapatan

Pendapatan Jasa 0 -

Pendapatan Lain-lain 0 -

Jumlah Pendapatan - -

Belanja

Belanja Pegawai 15,163,750,000 17,961,853,000

Belanja Barang 2,328,713,000 2,267,098,000

Belanja Modal 489,500,000 489,500,000

Belanja Bantuan Sosial 0 -

Jumlah Belanja 17,981,963,000 20,718,451,000

2017

Uraian

Realisasi

Pendapatan

Rp60.641.365

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada

31 Desember 2017 adalah sebesar Rp60.641.365 atau

mencapai 0 persen dari estimasi pendapatan yang

ditetapkan sebesar Rp0. Pendapatan Pengadilan Tinggi

Banten terdiri dari Pendapatan Jasa dan Pendapatan

Lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Pendapatan Jasa - -

Pendapatan Lain-lain - 60,641,365 0.00%

Jumlah - 60,641,365 -

Uraian

2017

Anggaran Realisasi % Real

Angg.

- 24 -

Tidak ada Realisasi Pendapatan Jasa pada TA 2017.

Selain itu, Pendapatan Lain-lain pengadilan Tinggi

Banten mengalami penurunan sebesar 7,59 persen

sebab pada tahun anggaran 2017 tidak terdapat

pendapatan dari pemindahtanganan BMN lainnya dan

sedikitnya penerimaan pengembalian persekot pegawai.

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2017 dan 2016

URAIAN REALISASI T.A. 2017 REALISASI T.A. 2016

NAIK

(TURUN)

%

Pendapatan Jasa - -

Pendapatan Lain-lain 60,641,365 65,618,861 -7.59

Jumlah 60,641,365 65,618,861 -7.59

Realisasi

Belanja Negara

Rp20.470.478.9

39

B.2 Belanja

Realisasi Belanja instansi selama TA 2017 adalah

sebesar Rp20.470.478.939 atau 98,80% dari anggaran

belanja sebesar Rp20.718.451.000. Rincian anggaran

dan realisasi belanja TA 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2017

Belanja Pegawai 17,961,853,000 17,824,827,179 99.24

Belanja Barang 2,267,098,000 2,156,772,760 95.13

Belanja Modal 489,500,000 488,879,000 99.87

Belanja Bantuan Sosial -

Total Belanja Kotor 20,718,451,000 20,470,478,939 98.80

Pengembalian - - -

Jumlah 20,718,451,000 20,470,478,939 98.80

Uraian

2017

Anggaran Realisasi % Real

Angg.

Dibandingkan dengan TA 2016, Realisasi Belanja TA

2017 mengalami kenaikan sebesar 15,89%

dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya.

Hal ini disebabkan antara lain:

1. Pagu Anggaran pada Tahun Anggaran 2017 lebih

besar dari pada pagu anggaran tahun 2016.

2. Bertambahnya realisasi belanja pegawai dikarenakan

- 25 -

banyaknya mutasi hakim yang masuk ke Pengadilan

Tinggi Banten.

Perbandingan Realisasi Belanja Semester 1 TA 2017 dan 2016

URAIAN REALISASI TA 2017 REALISASI TA 2016

NAIK

(TURUN)

%

Belanja Pegawai 17,824,827,179 15,228,317,179 17.05

Belanja Barang 2,156,772,760 2,211,875,468 (2.49)

Belanja Modal 488,879,000 223,812,000 118.43

Belanja Bantuan Sosial

Jumlah 20,470,478,939 17,664,004,647 15.89

Belanja

Pegawai

Rp17.824.827.

179

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai pada TA 2017 dan 2016

adalah masing-masing sebesar Rp17.824.827.179 dan

Rp15.228.317.179. Belanja Pegawai adalah belanja atas

kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang

yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang diberikan kepada pejabat negara,

Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang

dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS

sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan

kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan

modal. Realisasi belanja pegawai pada TA 2017

mengalami kenaikan sebesar 17,05 persen dari TA 2016.

Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Adanya penambahan pegawai dalam rangka

mendukung program maupun kegiatan dalam

beberapa tahun mendatang.

2. Adanya kebijakan pemberian THR untuk PNS.

- 26 -

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2017 dan 2016

URAIAN REALISASI TA 2017REALISASI TA

2016

NAIK

(TURUN)

%

Belanja Gaji dan Tunjangan PNS 17,824,827,948 15,175,510,297 17.46

Belanja Lembur - 53,362,000 100.00

Jumlah Belanja Kotor 17,824,827,948 15,228,872,297 17.05

Pengembalian Belanja Pegawai (769) (555,118) (99.86)

Jumlah Belanja 17,824,827,179 15,228,317,179 17.05

Belanja

Barang

Rp2.156.772.76

0

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang pada TA 2017 dan 2016


Rp2.211.875.468. Realisasi Belanja Barang pada TA

2017 mengalami penurunan 2,49% dari Realisasi

Belanja Barang pada TA 2016. Hal ini antara lain

disebabkan oleh berkurangnya anggaran belanja barang

tahun 2017.

Perbandingan Belanja Barang TA 2017 dan 2016

URAIAN REALISASI TA 2017 REALISASI TA 2016

NAIK

(TURUN)

%

Belanja Barang Operasional 515,299,822 492,529,704 4.62

Belanja Barang Non Operasional 130,058,150 146,360,017 (11.14)

Belanja Jasa 156,028,652 179,428,357 (13.04)

Belanja Pemeliharaan 736,911,146 667,935,523 10.33

Belanja Perjalanan Dalam Negeri 516,592,065 623,858,537 (17.19)

Belanja Barang Persediaan 104,794,925 103,763,330 0.99

Jumlah Belanja Kotor 2,159,684,760 2,213,875,468 (2.45)

Pengembalian Belanja (2,912,000) (2,000,000)

Jumlah Belanja 2,156,772,760 2,211,875,468 (2.49)

Belanja Modal

Rp488.879.000

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal pada TA 2017 dan 2016 adalah

masing-masing sebesar Rp488.879.000 dan

Rp223.812.000. Belanja modal merupakan pengeluaran

anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya

yang memberi manfaat lebih dari satu periode

akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2017 mengalami

kenaikan sebesar 118,43% dibandingkan pada TA 2016

- 27 -

disebabkan karena bertambahnya pagu anggaran

belanja modal untuk tahun anggaran 2017 yaitu berupa

belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal

gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan

jaringan serta belanja modal lainnya.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2017 dan 2016

URAIAN REALISASI T.A.

2017REALISASI T.A 2016

NAIK

(TURUN)

%

Belanja Modal Peralatan dan Mesin 244,026,000 223,812,000 9.03

Belanja Modal Gedung dan Bangunan 199,885,000 0 0.00

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 39,985,000 0 0.00

Belanja Modal Lainnya 4,983,000 0 0.00

Jumlah Belanja Kotor 488,879,000 223,812,000 118.43

Pengembalian - - -

Jumlah Belanja 488,879,000 223,812,000 118.43

B.5.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada TA

2017 adalah sebesar Rp244.026.000, mengalami

kenaikan sebesar 9,03 persen bila dibandingkan dengan

realisasi TA 2016 sebesar Rp223.812.000. Hal ini

disebabkan adanya penambahan pagu anggaran belanja

modal peralatan dan mesin.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2017 dan 2016

URAIAN REALISASI TA 2017 REALISASI TA 2016NAIK

(TURUN) %

Alat Pengolahan Data 184,223,000 73,975,000 149.03

Peralatan dan Fasilitas

Perkantoran 59,803,000 149,837,000 100.00

Jumlah Belanja Kotor 244,026,000 223,812,000 9.03

Pengembalian - - -

Jumlah Belanja 244,026,000 223,812,000 9.03

- 28 -

B.5.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada TA

2017 dan TA 2016 adalah masing-masing sebesar

Rp199.885.000 dan Rp0. Realisasi Belanja Modal

Gedung dan Bangunan pada TA 2017 mengalami

kenaikan sebesar 100 persen dibandingkan Realisasi TA

2016. Sebab pada tahun 2017 pengadilan Tinggi Banten

mendapatkan pagu belanja modal gedung dan

bangunan.

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan

TA 2017 dan 2016

URAIAN JENIS BELANJA REALISASI T.A. 2017 REALISASI T.A 2016

NAIK

(TURUN)

%

Penambahan Nilai Gedung dan

Bangunan 199,885,0000 100.00

Jumlah Belanja Kotor 199,885,000 0 100.00

Pengembalian Belanja Modal - - -

Jumlah Belanja 199,885,000 0 100.00

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di

Bendahara

Pengeluaran

Rp0

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember

2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan

Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan

berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran

yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum

dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke

Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di

Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

- 29 -

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Per 31 Desember 2017 dan 2016

Keterangan TH 2017 TH 2016

Uang Tunai - -

Kuitansi -

Rekening bank - -

Jumlah - -

Kas di

Bendahara

Penerimaan

Rp0

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31

Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar masing-masing

Rp0 dan Rp0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi

saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada

di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang

sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan

berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan

Per 31 Desember 2017 dan 2016

Keterangan TH 2017 TH 2016

Jumlah -

Kas Lainnya

dan Setara

Kas Rp0

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31

Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp0

dan Rp0.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada

bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari

UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu

investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas

dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal

pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas

pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

- 30 -

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2017 dan 2016

TH 2017 TH 2016

- -

Keterangan

Jumlah

Piutang PNBP

Rp0

C.4 Piutang PNBP

Saldo Piutang PNBP per tanggal 31 Desember 2017 dan

2016 masing-masing adalah sebesar Rp0. dan Rp0.

Piutang PNBP merupakan hak atau pengakuan

pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang

telah diberikan namun belum diselesaikan

pembayarannya. Rincian Piutang PNBP disajikan

disajikan sebagai berikut:

Rincian Piutang PNBP TA 2017 dan 2016

Uraian TH 2017 TH 2016

Jumlah - -

Bagian

Lancar

Tagihan

TP/TGR

Rp12.000.00

0

C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/

Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan

Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31

Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar

Rp12.000.000 dan Rp12.000.000. Bagian Lancar

TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan

pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12

(dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Rincian Bagian Lancar TP/TGR adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TP/TGR TA 2017 dan 2016

No Nama TH 2017 TH 2016

1 Gempa Andey Setio 12,000,000 12,000,000

12,000,000 12,000,000 Jumlah

- 31 -

Bagian

Lancar TPA

Rp0

C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA)

per tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing

adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TPA

merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam

waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal

pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TPA TA 2017 dan 2016

No Nama TH 2017 TH 2016

- - Jumlah

Penyisihan

Piutang Tak

Tertagih –

Piutang

Lancar

Rp60.000

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar

per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar

Rp60.000 dan Rp60.000.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah

merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang

lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-

masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih

– Piutang Lancar pada tanggal pelaporan adalah sebagai

berikut:

- 32 -

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar

TA 2017 dan 2016

Kualitas Nilai Piutang % Nilai

Piutang Jk Pendek Penyisihan Penyisihan

Piutang Bukan Pajak

Lancar - 0.50% -

Kurang Lancar - 10% -

Diragukan - 50% -

Macet - 100% -

Jumlah - -

Bagian Lancar TP/TGR

Lancar 12,000,000 0.50% 60,000


Diragukan 50% -

Macet 100% -

Jumlah 12,000,000 60,000

Bagian Lancar TPA

Lancar - 0.50% -


Diragukan 50% -

Macet 100% -

Jumlah - -

Jumlah Penyisihan Piutang

Tak Tertagih 12,000,000 60,000

Belanja

Dibayar di

Muka Rp0

C.8 Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember

2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan

Rp18.717.750. Belanja dibayar di muka merupakan hak

yang masih harus diterima setelah tanggal neraca

sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara

penuh namun barang atau jasa belum diterima

seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah

sebagai berikut:

Rincian Belanja Dibayar di Muka TA 2017 dan 2016

Jenis TH 2017 TH 2016

Pembayaran Persekot Gaji - 18,717,750

Pembayaran Sewa Rumah Dinas - -

Jumlah - 18,717,750

Pendapatan

yang Masih

Harus

Diterima Rp0

C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31

Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar

Rp0 dan Rp0, merupakan hak pemerintah atas

pelayanan yang telah diberikan namun belum

- 33 -

diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian

Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan

jenis pendapatan sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus

Diterima TA 2017 dan 2016


Jumlah - -

Persediaan

Rp35.443.375

C.10 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2017 dan 2016

masing-masing adalah sebesar Rp35.443.375 dan

Rp14.380.100.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau

perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung

kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual,

dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada

masyarakat.Rincian Persediaan per 31 Desember 2017

dan 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan TA 2017 dan 2016


Barang Konsumsi 35,443,375 10,234,900

Bahan untuk Pemeliharaan - 4,145,200

Suku Cadang - -

Barang Persediaan untuk Diserahkan kepada

Masyarakat - -

Persediaan Lainnya - -

Jumlah 35,443,375 14,380,100

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada

dalam kondisi baik berdasarkan Berita Acara Opname

Fisik Persediaan No. W29.U/11/PL.03/I/2018 Tanggal

02 Januari 2018

- 34 -

Tagihan

TP/TGR

Rp6.000.000

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan

Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti

Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-

masing sebesar Rp6.000.000 dan Rp18.000.000.

Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada

bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang

melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara.

Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada

pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas

suatu kerugian yang diderita oleh negara karena

kelalaiannya.

Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan

Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2017

adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Tagihan TP/TGR TA 2017 dan

2016

No Debitur TH 2017 TH 2016

1 Gempa Andey Setio 6,000,000 18,000,000

6,000,000 18,000,000 Jumlah

Tagihan

Penjualan

Angsuran

Rp0

C.12 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31

Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar

Rp0 dan Rp0. Tagihan Penjualan Angsuran adalah

tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi

jual/beli aset tetap instansi. Rincian Tagihan PA untuk

masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Tagihan TPA TA 2017 dan 2016

No Debitur TH 2017 TH 2016

- - Jumlah

- 35 -

Penyisihan

Piutang Tak

Tertagih –

Piutang

Jangka

Panjang

Rp30.000

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang

Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka

Panjang per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah

masing-masing sebesar Rp30.000 dan Rp90.000.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka

Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan

Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas

masing-masing piutang.

Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang

Jangka Panjang untuk masing-masing kualitas piutang


Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang

Jangka Panjang TA 2017

Kualitas Nilai Piutang % Nilai

Piutang Jk Panjang Penyisihan Penyisihan

Tagihan TP/TGR

Lancar 6,000,000 0.50% 30,000


Diragukan - 50% -

Macet - 100% -

Jumlah 6,000,000 30,000

Tagihan PA

Lancar - 0.50% -


Diragukan 50% -

Macet 100% -

Jumlah - -

Jumlah Penyisihan Piutang

Tak Tertagih 6,000,000 30,000

Tanah

Rp22.301.01

1.000

C.14 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Pengadilan

Tinggi Banten per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah

sebesar Rp22.301.011.000 dan Rp4.012.300.000.

Mutasi Aset Tetap tanah adalah sebagai berikut:

- 36 -

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2016 4,012,300,000

Mutasi tambah: 18,288,711,000

Pembelian 0

Selisih Revaluasi Aset 18,288,711,000

Hibah 0

Reklasifikasi 0

Mutasi kurang: 0

Penghapusan

Saldo per 31 Desember 2017 22,301,011,000

Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2017 0

Nilai Buku Per 31 Desember 2017 22,301,011,000

mutasi tambah dikarenakan adanya Revaluasi terhadap

BMN Tahun 2017 dengan nilai sebesar Rp.

18.288.711.000,- (Delapan belas milyar dua ratus

delapan puluh delapan ribu tujuh ratus sebelas ribu

rupiah) dengan Laporan Hasil Inventarisasi dan Penilaian

BMN, yaitu:

1. Nomor : LHIP-005/WKN.06/KNL-02/2017 Tanggal 03

Oktober 2017


Oktober 2017

Dan mutasi kurang 0 m2 dengan nilai sebesar Rp. 0,-

(nol rupiah).

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2017 adalah

sebagai berikut:

Rincian Tanah TA 2017

No Luas Atas Nama Lokasi Peruntukan Nilai

1 7,230 Pemerintah RI

Jl. Raya

Pandeglang Km. 6.6

Kantor dan

Rumah Dinas 14,960,894,000

2 2,310 Pemerintah RI

Jl. Bhayangkara,

Cipocok Rumah Dinas 7,340,117,000

22,301,011,000 Jumlah

- 37 -

Peralatan

dan Mesin

Rp5.011.157.

746

C.15 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31

Desember 2017 dan 2016 adalah Rp5.011.157.746 dan

Rp4.687.906.746. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin

tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:


Mutasi tambah: 338,251,000

Perolehan Lainnya -

Pembelian 284,011,000

Hibah Barang 54,240,000

Transfer Masuk -

Reklasifikasi Masuk -

Koreksi tambah -

Mutasi kurang: -

Transfer Keluar 15,000,000

Reklasifikasi Keluar -

Penghentian dari penggunaan 15,000,000


Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2017 (4,466,087,517)

Nilai Buku per 31 Desember 2017 545,070,229

Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin

berupa pembelian peralatan dan mesin sebesar

Rp284.011.000 dan hibah masuk sebesar Rp54.240.000.

Mutasi pembelian peralatan dan mesin terdiri dari:

1. Pembelian AC Split sebesar Rp59.803.000. Sesuai

Dokumen Berita Acara Serah Terima

Pekerjaan/Barang Nomor :

W29.U/435/BAST/PL.04/II/2017 Tanggal 22

Februari 2017.

2. AC Split ½ PK 1 Unit senilai Rp4.228.000

3. AC Split 1 PK 4 Unit senilai Rp22.412.000

4. AC Split 1,5 PK 3 Unit senilai Rp17.931.000

5. AC Split 2 PK 2 Unit senilai Rp15.232.000

- 38 -

6. Pembelian 1 Paket Sound System sebesar

Rp99.950.400. Sesuai Dokumen Berita Acara

Serah Terima Pekerjaan/Barang Nomor :

W29.U/997/BASTP/Pengad.L/V/2017 tanggal 15

Mei 2017.

7. Pembelian Uninterruptible Power Supply (UPS) 2

Unit senilai Rp20.110.000. Sesuai Dokumen Berita

Acara Serah Terima Pekerjaan/Barang Nomor :


Mei 2017.

8. Pembelian Komputer Unit senilai Rp64.162.600.

Sesuai Dokumen Berita Acara Serah Terima



Mei 2017.

9. Laptop 1 Unit senilai Rp15.500.000

10. PC 4 Unit senilai Rp40.298.600

11. Printer 4 Unit senilai Rp8.364.000

12. Pembelian Server senilai Rp39.985.000. Sesuai

Dokumen Berita Acara Serah Terima


W29.U/996/BASTP/Pengad.L/V/2017 Tanggal 15

Mei 2017.

Mutasi hibah masuk terdiri dari :

1. BAST Hibah Masuk Nomor :

W29.U/2321/PL.02.10/XI/2017 Tanggal 22

November 2017 berupa Baggage troly 1 Unit Rp.

490.000,-


W29.U/2322/PL.02.10/XI/2017 Tanggal 22

November 2017 berupa Rak Besi/Rak Arsip 8 Unit

Rp. 5.200.000,-

- 39 -


W29.U/2324/PL.02.10/XI/2017 Tanggal 22

November 2017 berupa Mesin Penghisap Debu

1 Unit Rp. 1.250.000,-


W29.U/2534/PL.02.10/XI/2017 Tanggal 22

November 2017 berupa Kusi Besi/Kursi Roda 1

Unit Rp. 900.000,-


W29.U/2308/PL.02.10/XI/2017 Tanggal 22

November 2017 berupa A.C Split 1 Unit Rp.

5.600.000,-


W29.U/2309/PL.02.10/XI/2017 Tanggal 22


3.000.000,-


W29.U/2312/PL.02.10/XI/2017 Tanggal 22


1.500.000,-


W29.U/2326/PL.02.10/XI/2017 Tanggal 22


2.500.000,-


W29.U/2328/PL.02.10/XI/2017 Tanggal 22


1.700.000,-


W29.U/2330/PL.02.10/XI/2017 Tanggal 22


2.500.000,-

- 40 -


W29.U/2332/PL.02.10/XI/2017 Tanggal 22


2.500.000,-


W29.U/2398/PL.02.10/XI/2017 Tanggal 22


1.200.000,-


W29.U/2302/PL.02.10/XI/2017 Tanggal 22

November 2017 berupa Digital Keyboard Technics

1 Unit Rp. 15.000.000,-


W29.U/2304/PL.02.10/XI/2017 Tanggal 22

November 2017 berupa Digital Keyboard Technics

1 Unit Rp.2.500.000,-


W29.U/2306/PL.02.10/XI/2017 Tanggal 22

November 2017 berupa Printer (Peralatan

Komputer) 1 Unit Rp. 2.000.000,-


W29.U/2314/PL.02.10/XI/2017 Tanggal 22




W29.U/2316/PL.02.10/XI/2017 Tanggal 22




W29.U/2318/PL.02.10/XI/2017 Tanggal 22



- 41 -


W29.U/2320/PL.02.10/XI/2017 Tanggal 22



Mutasi transaksi keluar peralatan dan mesin senilai

Rp15.000.000 berupa penghentian Aset dari penggunaan

Sepedah Motor yang merupakan TGR an. Suparta.

Penghentian penggunaan aset sudah disetujui

berdasarkan Surat Persetujuan dari Pengelola Barang

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang

(KPKNL) Serang Nomor : S-

18/MK.6/WKN.06/KNL.02/2017 tanggal 19 Juli 2017

dan Pengadilan Tinggi Banten sudah mengajukan surat

permohonan penghapusan kepada Kepala Badan Urusan

Administrasi (BUA) MA RI.

Gedung dan

Bangunan

Rp9.037.175

C.16 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2017 dan

2016 adalah Rp9.037.175.000 dan Rp8.225.874.100.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada

tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:


Mutasi tambah: 3,309,927,716

Pengembangan Melalui KDP 199,885,000

Hibah Masuk 200,000,000

Revaluasi Aset 2,910,042,716

Mutasi kurang: 2,498,626,816

Koreksi Pencatatan 2,498,626,816

Transfer Keluar -


Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2017 (130,188,192)

Nilai Buku per 31 Desember 2017 8,906,986,808

- 42 -

Mutasi tambah Gedung dan Bangunan sebesar

Rp3.309.927.716 terdiri dari pengembangan KDP, Hibah

Masuk dan Revaluasi Aset.

Transaksi penambahan Gedung dan Bangunan berasal

dari Pengembangan melalui KDP senilai Rp199.885.000.

Sesuai Dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan:

1. BASTP Perencanaan Rehabilitasi Atap Gedung

Kantor dan Pintu Masuk Utama Nomor :

W29.U/651/BASTP/Pengad.L/III/2017 Tanggal 29

Maret 2017 SPM No. 00047 SP2D No.

170201301007842 Tanggal 5 Mei 2017 senilai

Rp7.150.000

2. BAPHP Rehabilitasuu Atap Gedung Kantor dan Pintu

Masuk Utama Nomor :

W2.U/1015/BAPHP/Pengad.L/V/2017 Tanggal 5

Mei 2017 SPM No. 00060 SP2D No.

170201302003344 Tanggal 5 Mei 2017 senilai

Rp185.720.000

3. BASTP Pengawasan Rehabilitasi Atap Gedung Kantor

dan Pintu Masuk Utama Nomor :

W29.U/1068/BASTP/Pengad.L/V/2017 Tanggal 6

Mei 2017 SPM No. 00071 SP2D No.

170201301011530 Tanggal 14 Juni 2017

Rp7.015.000

Transaksi penambahan Gedung dan Bangunan melalui

Hibah masuk sebesar Rp200.000.000,- merupakan hibah

Mushola Al-Muttaqien. Dengan nomor pengesahan

MPHL-BJS : 00133/MPHL-BJS/Mushola Al Muttaqien

dan nomor SP2D : 2017020663398001 tanggal 22

November 2017.

- 43 -

Transaksi penambahan Gedung dan Bangunan melalui

hasil Revaluasi Aset sebesar Rp2.910.042.716.

Laporan Hasil Inventarisasi dan Penilaian BMN


Oktober 2017


Oktober 2017

Sedangkan Mutasi Kurang sebesar Rp2.498.626.816

merupakan hasil revaluasi asset.

Jalan,Jaring

an dan

Irigasi

Rp387.747.0

00

C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2017

dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp387.747.000

dan Rp537.035.000. Mutasi transaksi terhadap Jalan,

Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah

sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2016 537,035,000

Mutasi tambah: 263,893,460

Selisih Revaluasi Aset 263,893,460

Mutasi kurang: 413,181,460

Selisih Revaluasi Aset 413,181,460

Saldo per 30 Juni 2017 387,747,000

Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2017 (83,873,320)

Nilai Buku per 30 Juni 2017 303,873,680

Pada tahun anggaran 2017 terdapat mutasi masuk

sebesar Rp263.893.460 dan mutasi keluar sebesar

Rp413.181.460 pada Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan

yang merupakan hasil revaluasi Aset.

Laporan Hasil Inventarisasi dan Penilaian BMN


Oktober 2017


Oktober 2017

- 44 -

Aset Tetap

Lainnya

Rp6.355.062

C.18 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak

dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin,

gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo

Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2017 dan 2016

adalah Rp6.355.062 dan Rp6.355.062. Aset tetap

tersebut berupa barang bercorak kesenian. Tidak ada

mutasi tambah maupun kurang atas aset tetap untuk

Tahun 2017, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2016 6,355,062

Mutasi tambah:

- 0

Mutasi kurang:

- 0

Saldo per 31 Desember 2017 6,355,062

Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2017

Nilai Buku per 31 Desember 2017 6,355,062

Pada tahun anggaran 2017 tidak terdapat mutasi masuk

dan mutasi keluar pada Aset Tetap Lainnya.

Konstruksi

Dalam

Pengerjaan

Rp0

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember

2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan

Rp0. Terdapat KDP pada Bulan Mei 2017 berupa

pengembangan Gedung dan Bangunan. Tetapi telah

menjadi Aset Definitif pada bulan Juni 2017.

Akumulasi

Penyusutan

Aset Tetap

(Rp4.680.149

.029)

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31

Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing

(Rp4.680.149.029) dan (Rp6.095.239.920). Akumulasi

Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis

atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa

- 45 -

manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan

Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi

Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2017 adalah

sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Tahun Anggaran 2017

No Aset Tetap Nilai PerolehanAkumulasi

PenyusutanNilai Buku

1 Peralatan dan Mesin 5,011,157,746 (4,466,087,517) 545,070,229

2 Gedung dan Bangunan 9,037,175,000 (130,188,192) 8,906,986,808

3 Jalan, Irigasi dan Jaringan 387,747,000 (83,873,320) 303,873,680

4 Aset Tetap Lainnya 6,355,062 0 6,355,062

14,442,434,808 (4,680,149,029) 9,762,285,779Akumulasi Penyusutan

Aset Tak

Berwujud

Rp0

C.21 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2017

dan 31 Desember 2016 adalah Rp0 dan Rp0.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat

diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud

fisik. Aset Tak Berwujud pada Kantor Pengadilan Tinggi

Banten berupa software yang digunakan untuk

menunjang operasional kantor. Mutasi transaksi

terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan


Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2016 -

Mutasi tambah:

Pembelian -

Mutasi kurang: -

Saldo per 31 Desember 2017 -

Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2017 -

Nilai Buku per 31 Desember 2017 -

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2017 adalah

sebagai berikut:

- 46 -

Rincian Aset Tak berwujud TA 2017

Uraian Nilai Perolehan

Jumlah 0

Aset Lain-

Lain

Rp150.000.0

00

C.22 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2017 dan 2016

adalah Rp150.000.000 dan Rp414.580.850. Aset Lain-

lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada

dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan

dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain



Mutasi tambah:

Usulan Barang rusak berat ke Pengelola 15,000,000

Mutasi kurang:

- penggunaan kembali BMN yang dihentikan -

- penghapusan BMN 279,580,850


Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2017 (150,000,000)

Nilai Buku per 31 Desember 2017 -

Transaksi Penambahan berupa usulan barang hilang ke

pengelola senilai Rp15.000.000 adalah sepedah motor

yang hilang.

Transaksi mutasi keluar berupa usulan barang rusak

berat ke pengelola senilai Rp279.580.850. dengan

perincian sebagai berikut :

1. Mesin Diesel 1 unit senilai Rp98.280.000;

2. Lemari Kayu 2 unit senilai Rp4.650.000;

3. Filling Cabinet Besi 1 unit senilai Rp1.275.000;

4. White Board 1 unit senilai Rp300.000;

5. Alat Penghancur Kertas 1 unit senilai Rp975.000;

6. Meja Kerja Kayu 3 unit senilai Rp8.222.450;

7. Kursi Besi/Metal 7 unit senilai Rp19.114.000;

- 47 -

8. Bangku Panjang Bes 1 unit senilai Rp4.400.000;

9. Bangku Panjang Kayu 2 Unit senilai Rp1.000.000;

10. Meja Rapat 10 Unit senilai Rp5.000.000;

11. Meja Komputer 4 Unit senilai Rp3.400.000;

12. Mesin Pemotong Rumput 1 Unit senilai Rp1.850.000;

13. Lemari Es 2 Unit senilai Rp6.250.000;

14. AC Split 2 Unit senilai Rp17.925.000;

15. Kipas Angin 4 Unit senilai Rp2.544.400;

16. Televisi 1 Unit senilai Rp1.960.000;

17. Gambar Presiden/Wakil Presiden 1 Unit senilai

Rp400.000;

18. Dispenser 1 Unit senilai Rp1.500.000;

19. Lambang Instansi 1 Unit senilai Rp50.000;

20. Karpet 3 Unit senilai Rp24.460.000;

21. PC 3 Unit senilai Rp56.250.000;

22. Printer 2 Unit senilai Rp4.775.000

Akumulasi

Penyusutan

dan

Amortisasi

Aset Lainnya

(Rp150.000.00

0)

C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset

Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31

Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing

(Rp150.000.000) dan (Rp413.941.250). Akumulasi

Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset

Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian

atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan

kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi

Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2017 adalah

sebagai berikut:

- 48 -

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset

Lainnya

Aset Tetap Nilai Perolehan

Akumulasi

Penyusutan/

Amortisasi

Nilai Buku

Aset Tak Berwujud

Software 0 0 0

Jumlah 0 0 0

Aset Lain-lain 150,000,000 (150,000,000) 0

Jumlah 150,000,000 (150,000,000) 0

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan

dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil.

Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak

terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Uang Muka

dari KPPN

Rp0

C.24 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per per 31 Desember 2017

dan 2016 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Uang

Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau

Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN

sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau

dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal

pelaporan.

Utang

kepada Pihak

Ketiga

Rp36.870.85

2

C.25 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2017

dan 2016 masing-masing sebesar Rp36.870.852 dan

Rp16.041.800. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan

kewajiban yang masih harus dibayar dan segera

diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu

kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan.

Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada Pengadilan

Tinggi Banten per tanggal pelaporan adalah sebagai

berikut:

- 49 -

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian Jumlah Penjelasan

Utang Kepada Pihak Ketiga 10,171,137 Kekurangan Gaji an. Albert, Aif dan Neliana

Utang Kepada Pihak Ketiga 13,403,000 Kekurangan Uang Makan Desember 2017

Utang Kepada Pihak Ketiga 8,754,663 Tagihan Langganan Listrik Desember 2017

Utang Kepada Pihak Ketiga 760,000 Tagihan Langganan Telepon Desember 2017

Utang Kepada Pihak Ketiga 239,052 Tagihan Langganan Koran Desember 2017

Utang Kepada Pihak Ketiga 3,543,000 Tagihan Langganan Internet Desember 2017

Total 36,870,852

Pendapatan

Diterima di

Muka

Rp2.440.800

C.26 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember

2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar

Rp2.440.800 dan Rp0. Pendapatan Diterima di Muka

merupakan pendapatan yang sudah diterima

pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan.

Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut

bersumber dari jasa konsultasi akuntansi yang jangka

waktu kontraknya lebih dari satu tahun, dengan rincian

sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian Jumlah

Pendapatan Sewa Kantin 2,440,800

Total 2,440,800

Beban yang

Masih Harus

Dibayar Rp0

C.27 Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2017

dan 2016 sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan kewajiban

pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal

pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan

rincian sebagai berikut.

- 50 -

Pendapatan

PNBP

Rp46.200.44

5

D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN

OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada

31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar

Rp46.200.445 dan Rp44.818.350. Pendapatan tersebut

terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2017 dan

2016

URAIAN TH 2017 TH 2016

NAIK

(TURUN)

%

Pendapatan Jasa 0 0 0

Pendapatan Lain-lain 46,200,445 44,818,350 3

Jumlah 46,200,445 44,818,350 3

Pendapatan Lain-Lain merupakan pendapatan sewa

tanah, gedung dan bangunan serta penerimaan kembali

Persekot / uang muka gaji tahun 2017.

Perbandingan Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar

TA 2017 dan TA 2016

Uraian TH 2017 TH 2016

Jumlah - -

Ekuitas

Rp32.077.33

8.502

C.28 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-

masing sebesar Rp32.077.338.502 dan

Rp11.421.776.638. Ekuitas adalah kekayaan bersih

entitas yang merupakan selisih antara aset dan

kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan

dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

- 51 -

Beban

Pegawai

Rp17.851.077

.266

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2017 dan 2016


Rp15.095.596.427. Beban Pegawai adalah beban atas

kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang

yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang diberikan kepada pejabat negara,

Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang

dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS

sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan

kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan

modal.

Rincian Beban Pegawai TA 2017 dan 2016

URAIAN TH 2017 TH 2016NAIK

(TURUN)

%

Beban Gaji Pokok PNS 3,960,256,820 3,591,046,500 10

Beban Pembulatan Gaji PNS 43,431 43,824 (1)

Beban Tunj. Suami/Istri PNS 280,272,742 266,851,968 5

Beban Tunj. Anak PNS 64,331,026 59,892,366 7

Beban Tunj. Struktural PNS 87,165,000 67,455,000 29

Beban Tunj. Fungsional PNS 10,219,610,000 8,127,070,000 26

Beban Tunj. PPN PNS 1,862,085,667 1,472,027,649 26

Beban Tunj. Beras PNS 162,872,580 159,758,520 2

Beban Uang Makan PNS 499,600,000 473,028,000 6

Beban Tunj. Umum PNS 55,340,000 63,820,000 (13)

Beban Tunj. Hakim Ad Hoc 659,500,000 761,240,600 (13)

Beban Lembur - 53,362,000 0

Jumlah 17,851,077,266 15,095,596,427 18

Beban

Persediaan

Rp105.696.9

05

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2017 dan 2016

adalah masing-masing sebesar Rp105.696.905 dan

Rp101.096.894. Beban Persediaan merupakan beban

untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang

habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi

baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2017 dan 2016


- 52 -

Rincian Beban Persediaan TA 2017 dan 2016

URAIAN TH 2017 TH 2016NAIK

(TURUN)

%

Beban Persediaan Konsumsi 105,696,905 101,096,894 5

Beban Persediaan Lainnya - 0 0

Jumlah 105,696,905 101,096,894 5

Beban

Barang dan

Jasa

Rp802.995.8

94

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 2017 dan 2016

adalah masing-masing sebesar Rp802.995.894 dan

Rp840.381.474. Beban Barang dan Jasa terdiri dari

beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang

dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan

entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul

karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak

menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan

Jasa untuk Tahun 2017 dan 2016 adalah sebagai

berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2017 dan 2016

URAIAN JENIS BEBAN TH 2017 TH 2016NAIK

(TURUN)

%

Beban Keperluan Perkantoran 388,504,172 348,271,804 11.55

Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 20,177,500 25,661,400 (21.37)

Beban honor Operasional Satuan kerja 72,380,000 78,280,000 (7.54)

Beban Barang Operasional Lainnya 36,775,150 37,152,500 100.00

Beban Bahan 113,051,150 121,971,383 (7.31)

Beban Barang Non Operasional Lainnya 17,007,000 24,388,634 (30.27)

Beban Langganan Listrik 120,332,800 138,689,668 (13.24)

Beban Langganan Telepon 3,668,122 9,874,418 (62.85)

Beban Sewa 23,600,000 35,416,667 (33.36)

Beban Jasa Profesi 7,500,000 19,475,000 (61.49)

Beban Jasa Lainnya 0 1,200,000 100.00

Jumlah 802,995,894 840,381,474 (4.45)

Beban

Pemeliharaan

Rp719.719.3

46

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Tahun 2017 dan 2016 adalah


Rp663.324.019. Beban Pemeliharaan merupakan beban

yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap

atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi

- 53 -

normal. Penurunan beban pemeliharaan karena adanya

penghematan pada pemeliharaan peralatan dan mesin.

Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2017 dan

2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan TA 2017 dan 2016


(TURUN)

%

Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 354,967,200 335,177,800 5.90

Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan lainnya 47,044,600 44,273,800 6.26

Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 305,488,346 199,320,573 53.26

Beban Pemeliharan Jaringan 8,074,000 16,241,000 100.00

Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan 4,145,200 68,310,846 (93.93)

Jumlah 719,719,346 663,324,019 8.50

Beban

Perjalanan

Dinas

Rp513.680.0

65

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2017 dan 2016 adalah


Rp622.098.537. Beban tersebut merupakan beban yang

terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka

pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. penurunan

beban perjalanan dinas disebabkan adanya pemotongan

perjalanan dinas. Rincian Beban Perjalanan Dinas

untuk Tahun 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2017 dan 2016


(TURUN) %

Beban Perjalanan Biasa 224,573,065 309,338,537 -27.40

Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota 4,575,000 1,800,000 154.17

Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 284,532,000 310,960,000-8.50

Jumlah 513,680,065 622,098,537 -17.43

Beban

Barang untuk

Diserahkan

kepada

Masyarakat

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada

Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Tahun 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar

Rp0 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada

- 54 -

Rp0 Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam

bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang

bertujuan untuk mencapai tujuan entitas.

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat TA 2017 dan 2016

URAIAN JENIS BEBAN TH 2017 TH 2016

NAIK

(TURUN)

%

Jumlah 0 0

Beban

Bantuan

Sosial Rp0

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Tahun 2017 dan 2016 adalah

masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban bantuan

sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk

uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk

menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

Penurunan beban bansos karena adanya penghematan

alokasi anggaran. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk

Tahun 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bantuan Sosial TA 2017 dan 2016

URAIAN JENIS BEBAN TH 2017 TH 2016% NAIK

(TURUN)

Jumlah 0 0

Beban

Penyusutan

dan

Amortisasi

Rp455.084.7

90

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun

2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar

Rp445.084.790 dan Rp421.133.229. Beban Penyusutan

merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis

atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan

(depreciable assets) selama masa manfaat aset yang

bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan

untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi

untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan

- 55 -

dan Amortisasi untuk tahun 2017 dan 2016 adalah

sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

TA 2017 dan 2016

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN

AMORTISASITH 2017 TH 2016

NAIK

(TURUN)

%

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin 226,283,194 241,916,523 (6.46)

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan 201,733,879 164,517,482 22.62

Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan 27,067,717 14,486,024 86.85

Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya - 213,200 (100.00)

Jumlah Penyusutan 455,084,790 421,133,229 (123.61)

Beban Amortisasi Software - - -

Beban Penyusutan aset lain-lain - - -

Jumlah Amortisasi - - -

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi 455,084,790 421,133,229 -

Beban

Penyisihan

Piutang Tak

Tertagih

(Rp60.000)

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan

beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan

piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan

Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2017 dan 2016

adalah masing-masing sebesar (Rp60.000) dan

(Rp60.000). Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak

Tertagih untuk Tahun 2017 dan 2016 adalah sebagai

berikut:

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

TA 2017 dan 2016

URAIAN JENIS BEBAN TH 2017 TH 2016

NAIK

(TURUN)

%

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar (60,000) (60,000) 0.00

Jumlah (60,000) (60,000) 0.00

- 56 -

Surplus/Defi

sit dari

Kegiatan Non

Operasional

(Rp849.025)

D.12 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak

rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi

entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun

2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2017 dan 2016


NAIK

(TURUN)

%

Pendapatan Pemindahtanganan BMN Lainnya 0 4,000,000 100.00

Beban Kerugian Pelepasan Aset (639,600) 0 0.00

Penerimaan Kembali Bel Pegawai TAYL 120 511 (76.52)

Pendapatan Pelunasan Piutang Non Bendahara 0 4,800,000 100.00

beban Penyesuaian nilai persediaan (265,210) (1,014,515) (100.00)

Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan *) 55,665 980,657 100.00

Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional (849,025) 8,766,653 (109.68)

*) Pendapatan/Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena

kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga

Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian

persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO)

Pos Luar

Biasa Rp0

D.13 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang

sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan

berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa

untuk Tahun 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa TA 2017 dan 2016


NAIK

(TURUN)

%

Jumlah 0 0

- 57 -

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp11.421.77

6.638

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2017 dan 2016


Rp96.088.026.017.

Defisit LO

(Rp20.402.84

2.846)

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31

Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar

(Rp20.402.842.846) dan (Rp17.689.985.577). Defisit LO

merupakan selisih kurang antara surplus/defisit

kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non

operasional, dan pos luar biasa.

Penyesuaian

Nilai Aset

Rp0

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang

berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah

sebesar Rp0 dan Rp0. Penyesuaian Nilai Aset

merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat

penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai

Persediaan

Rp0

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas

nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan

dalam pecatatan persediaan yang terjadi pada periode

sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan

untuk tahun 2017 dan 2016 adalah masing-masing

sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Koreksi Nilai Persediaan

untuk tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaaan

Jumlah -

KoreksiJenis Persediaan

- 58 -

Selisih

Revaluasi

Aset Tetap

Rp20.406.01

4.581

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang

muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap.

Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang


masing-masing sebesar Rp20.406.014.581 dan Rp0.

Koreksi Aset

Tetap Non

Revaluasi Rp0

E.3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang


sebesar Rp0 dan Rp14.862.605. Koreksi ini berasal dari

transaksi koreksi nilai aset tetap gedung dan bangunan

yang merupakan peralatan dan mesin.

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2017

Peralatan dan Mesin -

Gedung dan Bangunan -

Jumlah -

Nilai KoreksiJenis Aset Tetap

Koreksi Lain-

Lain

(Rp11.687.44

5)

E.3.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31

Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar

(Rp11.687.445) dan Rp0. Koreksi ini merupakan koreksi

selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain

koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi

atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri

dari:

Rincian Koreksi Lain-Lain

Koreksi Beban Listrik bulan Des 2016 (9,522,271)

Koreksi Beban Telepon bulan Des 2016 (399,174)

Koreksi Beban Internet bulan Des 2016 (1,766,000)

Jumlah (11,687,445)

Jumlah KoreksiJenis Beban

- 59 -

Transaksi

Antar Entitas

Rp20.664.07

7.574

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang

berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-

masing sebesar Rp20.664.077.574 dan

(Rp.66.991.126.407) Transaksi antar Entitas adalah

transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang

berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun

KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Diterima dari Entitas Lain (60,641,365)

Ditagihkan ke Entitas Lain 20,470,478,939

Transfer Masuk -

Transfer Keluar -

Pengesahan Hibah Langsung 254,240,000

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung -

Jumlah 20,664,077,574

NilaiTransaksi Antar Entitas

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan

ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain

merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan

belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN).

Pada periode hingga 31 Desember 2017, Diterima Dari

Entitas Lain sebesar (Rp60.641.365) sedangkan

Ditagihkan Ke Entitas Lain sebesar Rp20.470.478.939.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan

perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas

lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan

BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember

- 60 -

2017 sebesar Rp0 terdiri dari:

Entitas Asal

Jumlah -

NilaiJenisNo

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31

Desember 2017 sebesar Rp0.

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian

Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas

pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas,

barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan

hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah

Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2017

sebesar Rp200.000.000,-. dari total Rp200.000.000,-

yang diterima sepanjang tahun 2017.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan

transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung

entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung

sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 adalah

Rp254.240.000,-.

Rincian pengesahan Hibah untuk tahun 2017 adalah

sebagai berikut:

No Pemberi Hibah Bentuk Hibah Nilai Hibah

1 Mushola Al-Muttaqien Gedung dan Bangunan 200,000,000Rp

2 Pegawai Peralatan dan Mesin 54,240,000Rp

254,240,000Rp

-Rp

254,240,000Rp Jumlah

Total Pengesahan

Pengesahan Pengembalian Hibah

- 61 -

Ekuitas Akhir

Rp32.077.33

8.502

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016


Rp11.421.776.638.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH

TANGGAL NERACA

Tidak ada kejadian-kejadian penting yang terjadi setalh

tanggal neraca.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Lampiran I: Rincian Akumulasi Penyusutan

Pengadilan Tinggi Banten

Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan, Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset Tetap

Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2017

Masa Akm. Peny. Beban Peny. Akm. Peny. Nilai Buku

Manfaat Per 31-12-2016 Periode Ini Per 30-06-2017 Per 30-06-2017

A Tanah

1 Tanah - 4,012,300,000 - - - 4,012,300,000

Jumlah 4,012,300,000 - - - 4,012,300,000

B Peralatan dan Mesin

1 Alat Angkutan Darat Bermotor 7 1,069,214,752 1,026,919,679 19,098,358 1,031,018,037 38,196,715

2 Alat Pengolahan 959,000 959,000 - 959,000 -

3 Alat Kantor 5 674,561,526 601,005,636 16,694,890 617,700,526 56,861,000

4 Alat Rumah Tangga 5 2,346,199,368 1,948,326,758 51,406,950 1,999,733,708 346,465,660

5 Alat Studio 66,618,000 42,992,000 3,183,000 46,175,000 20,443,000

6 Alat Komunikasi 5 18,250,000 18,250,000 - 18,250,000 -

7 Komputer Unit 4 663,815,100 560,661,500 18,854,826 579,516,326 84,298,774

8 Peralatan Komputer 4 110,300,000 48,689,750 8,245,501 56,935,251 53,364,749

9 Unit Peralatan Proses /Produksi 0 7,000,000 7,000,000 - 7,000,000 -

Jumlah 4,956,917,746 4,254,804,323 117,483,525 4,357,287,848 599,629,898

C Gedung dan Bangunan

1 Bangunan Gedung Tempat Kerja 50 5,724,826,600 1,285,581,239 57,879,482 1,343,460,721 4,381,365,879

2 Bangunan Gedung Tempat Tinggal 50 2,162,725,500 330,016,425 21,627,255 351,643,680 1,811,081,820

3 Tugu / Tanda Batas 50 538,207,000 87,805,870 5,382,070 93,187,940 445,019,060

Jumlah 8,425,759,100 1,703,403,534 84,888,807 1,788,292,341 6,637,466,759

D Jalan dan Jembatan

1 Jalan 30,600,000 26,010,000 1,530,000 27,540,000 3,060,000

Jumlah 30,600,000 26,010,000 1,530,000 27,540,000 3,060,000

E Irigasi

1 Bnngunan Air Irigasi 214,370,000 40,730,300 2,143,700 42,874,000 171,496,000

2 Bangunan pengairan pasang surut 32,600,000 6,194,000 326,000 6,520,000 26,080,000

3 Bangunan air bersih/air baku 13,863,000 3,119,172 173,288 3,292,456 10,570,544

260,833,000 50,043,472 2,642,988 52,686,456 208,146,544

D Jaringan

1 Instalasi Pembangkit Listrik 76,242,000 20,013,516 953,024 20,966,540 55,275,460

2 Instalasi Gardu / Listrik 93,118,000 20,951,550 1,163,975 22,115,525 71,002,475

3 Jaringan Listrik 40 76,242,000 20,013,525 953,025 20,966,550 55,275,450

Jumlah 245,602,000 60,978,591 3,070,024 64,048,615 181,553,385

F Aset Tetap yang tidak digunakan

1 Alat Bantu 0 98,280,000 - - -

2 Alat Angkut Darat bermotor 150,000,000 150,000,000 - 150,000,000 -

3 Alat Kantor 0 7,200,000 - - -

4 Alat Rumah Tangga 0 97,436,250 - - -

5 Komputer Unit 0 56,250,000 - - -

6 Peralatan Komputer 0 4,775,000 - - -

- - - - -

Jumlah 150,000,000 413,941,250 0 150,000,000 0

No Aset Tetap Nilai Perolehan

* Beban Amortisasi

W E' /> E d/E''/ Ed E > WKZ E < h E' E - app.pt-banten.go.id fileCatatan atas Laporan Keuangan. Penyusunan Laporan Keuangan (AUDITED) Pengadilan Tinggi Banten mengacu pada

Documents