Vol 5 - Pokja REDD Berau

November—Desember 2009 Volume 5

Sebagai salah satu upaya koordinasi

pelaksanaan Program Karbon Hutan

Berau, TNC bersama Tim POKJA REDD

Berau melaksanakan rapat koordinasi

bersama dengan jajaran Pemerintah

Kabupaten Berau. Dalam rapat koordi-

nasi yang dihadiri oleh Wakil Bupati

Berau bapak Ir. H.

Achmad Rifai dan

dilaksanakan di ruang

pertemuan SETDA

Berau pada tanggal

10 Desember 2009

dipaparkan program

karbon hutan Berau

sebagai upaya yang

dilakukan oleh Pe-

merintah Kabupaten

Berau bekerja sama

dengan The Nature

Conservancy dalam

menjawab tantangan

global yang saat ini sudah di depan

mata yaitu perlunya upaya dalam men-

gantisipasi pemanasan global dan miti-

gasi perubahan iklim.

Bapak Wahyudi Wardojo menyampai-

kan apreasiasi yang tinggi atas dukun-

gan dan komitmen Pemerintah Kabu-

paten Berau dalam program ini dengan membentuk Kelompok Kerja

REDD yang merupakan gabungan dari berbagai institusi untuk mem-

persiapkan program ini. Program ini akan menjadi sangat penting dan

berguna memberikan masukan ke dalam pengembangan program di

skala yang lebih besar baik pada tingkat provinsi, tingkat nasional

maupun tingkat internasional. Terutama bagi kabupaten, kegiatan-

kegiatan ini akan menunjukkan upaya penerapan pemerintahan yang

baik (good governance).

Perlu diketahui bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan melalui

program ini masuk kedalam tahap persiapan atau yang dikenal den-

gan readiness phase.

Bapak Achmad Rifai juga menyampaikan bahwa Kabupaten Berau

telah berkomitmen untuk melindungi lingkungan dan sumberdaya

alam di Kabupaten Berau terutama pada kawasan hulu sungai Kelai

dan sungai Segah. Perlindungan pada kawasan ini dilakukan dengan

melindungi kawasan hutan dan lingkungan yang ada karena kedua

DAS ini merupakan DAS yang penting bagi Kabupaten Berau. Berau

juga berkomitmen dalam perencanaan ruangnya yang disusun den-

gan memperhatikan kondisi dilapangan langsung dan juga berdasar-

kan kriteria yang telah ditetapkan. Hingga saat ini Berau telah menga-

lokasikan + 30 % kawasannya menjadi kawasan lindung. Namun

sayangnya proses penyusunan tata ruang ini masih terhambat di

tingkat provinsi dan nasional. Terkait dengan program karbon hutan

Berau, beliau meminta untuk lebih jauh dibahas tentang kewenangan

dan tanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya alam, tidak

hanya diantara institusi pemerintah tetapi juga dengan pihak swasta

seperti HPH, perkebunan dan pertambangan serta tentunya juga

dengan masyarakat. Selain itu juga harus jelas pembagian kontribusi

dari para pihak yang terlibat. Kontribusi ini bukan hanya terkait den-

gan keuangan tetapi juga

aspek legalisasinya. Kedua

hal tersebut harus dibahas

secara jelas dan trans-

paran bersama semua

pihak. Menjawab hal ini,

bapak Basri Sahrin yang

juga wakil ketua POKJA

REDD berjanji akan mem-

bahasnya bersama den-

gan tim POKJA REDD lain-

nya dengan memperhati-

kan aturan yang ada.

Di akhir diskusi, bapak

Wahyudi sekali lagi menyampaikan apresiasi yang tinggi atas komit-

men Berau yang dengan serius menunjukkan mengembangkan

pengelolaan sumber daya alam dengan lestari. Dengan komitmen

tersebut pula banyak pihak yang akan memberikan dukungan untuk

membantu Berau dalam upaya menurunkan emisi melalui desain dan

implementasi strategi-strategi. Beliau juga menegaskan bahwa me-

lalui program karbon hutan Berau ini mencoba menangkap peluang

pendanaan yang ada dalam tahap persiapan bukan langsung dari

dana perdagangan karbon. Karena dimungkinkan pendanaan dari

perdagangan karbon baru akan bisa tersedia pada 3-4 tahun men-

datang. Yang coba ditangkap dalam tahap ini adalah dana-dana dari

kerjasama bilateral, multilateral dan philanthropic yang disediakan

untuk melaksanakan demonstration activities dengan menyiapkan

Berau agar siap untuk memasuki tahap implementasi. Hal ini menjadi

kesempatan yang sangat baik

bagi Berau dimana belum

ada kabupaten lain yang

memulai tahap REDD demon-

stration yang lebih detail

sebagaimana yang diterap-

kan oleh Berau. Oleh

karenanya ini menjadi ke-

sempatan yang sangat baik

untuk mendapatkan dukun-

gan bukan hanya dari

provinsi dan nasional tetapi

juga dari institusi interna-

sional.

(Disarikan dari catatan perte-

muan rapat)(Iwied)

Edisi kali ini:

Meeting Tim

POKJA—TNC den-

gan Wakil Bupati

Berau

1

Workshop New Ap-

proaches for Measuring

and Monitoring

Carbon Stock and For-

est Cover in the Tropics

2

Pelatihan

Penginderaan Jauh

dan Analisis Data

Spatial dengan

Perangkat Lunak Envi

4.x

3

Lokakarya Nasional :

Inisiatif Daerah dalam

Mengantisipasi Pema-

nasan Global dan Miti-

gasi Perubahan Iklim

4

Rumusan Hasil Lo-kakarya

5

Indonesia Siapkan

Langkah Konkret

Setelah KTT Iklim

6

Meeting Tim POKJA—TNC dengan Wakil Bupati Berau

Workshop New Approaches for Measuring and Monitoring

Carbon Stock and Forest Cover in the Tropics

Halaman 2 Volume 5

Kemampuan dalam pendugaan penyebaran dan jumlah kar-

bon tersimpan dalam biomassa kayu menjadi sangat penting

dalam mekanisme yang dikembangkan dalam kerangka Reduc-

ing Emissions from Deforestation and Degradation (REDD)

atau yang biasa disebut dengan pengurangan emisi karbon

melalui penghindaran terjadinya deforestasi dan degradasi

hutan. Kesalahan dalam estimasi biomassa pada hutan tropis

lebih banyak disebabkan oleh adanya kekurangan dalam sur-

vey yang sistematis terhadap keragaman data-data spatial dan

jenis pohon yang juga sangat beragam (Clark et al. 2001). Ada

banyak metode yang dikembangkan dalam pendugaan

(estimasi) kepadatan biomassa, seperti (i) pengklasifikasian

tipe tutupan lahan, dimana masing-masing klasifikasi mem-

perkirakan nilai rata-rata kepadatan biomass berdasarkan

pada pendugaan yang telah disusun dari literatur penelitian

dan atau survei-survey kehutanan yang ada; (ii) pengukuran

kepadatan biomassa dengan menggunakan system regresi

berdasarkan pada faktor-faktor lingkungan seperti rataan tem-

peratur dan curah hujan pada satu wilayah; (iii) penentuan

hubungan antara kepadatan biomassa dengan penginderaan

jauh yang kemudian dipetakan dalam skala yang lebih besar

(Baccini et Al. 2008, Houghton et Al. 2009).

Dalam workshop yang digagas oleh Wood Holes Research Cen-

ter (WHRC), disampaikan metode baru dalam pengukuran dan

estimasi biomassa pada tegakan di dalam kawasan hutan. Me-

tode ini menggunakan radar dalam pendugaan kepadatan bio-

massa yang terkandung pada tegakan dengan luasan tertentu.

Workshop ini dilaksanakan di Taman Nasional Cat Tien, Viet-

nam pada 9 – 12 November 2009 dan dihadiri oleh perwakilan

dari berbagai Negara seperti Malaysia, Cambodia, Laos, Thai-

land, USA, Italy, Vietnam, Papua New Guinea dan tentunya

Indonesia. Peserta dari Indonesia diikuti oleh Sekretariat

POKJA REDD Berau dan Fakultas Kehutanan Universitas Mula-

warman. Tujuan utama dari workshop ini adalah sebagai

sarana shared learning program-program karbon hutan serta

penggunaan penginderaan jauh dalam mendukung program

oleh berbagai Negara. Juga memperkenalkan metode yang

dikembangkan oleh WHRC dalam pendugaan stok karbon di

hutan tropis. Dan membangun kemitraan pengembangan pro-

gram karbon antara Negara-negara tropis.

Dalam kesempatan ini, Sekretariat POKJA REDD Berau men-

yampaikan program karbon hutan Berau yang saat ini sedang

dikembangkan berkerjasama dengan The Nature Conservancy

termasuk metode yang dikembangkan dalam pendugaan stok

karbon di Kabupaten Berau yang juga dilakukan bersama

SEKALA. Pertukaran informasi terkait metode pendugaan stok

karbon dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan ketelitian

dan juga monitoring stok karbon itu sendiri. (Iwied)

LIDAR Measurements

A series of forest canopy

structure metrics were de-

rived using data from the

Geoscience Laser Altimeter

System (GLAS) on the Ice,

Cloud, and Land Elevation

Satellite (ICESat), launched in January 2003. GLAS is a light

detection and ranging (lidar) instrument that, like any lidar,

has the capability of measuring the three-dimensional vertical

structure of vegetation in great detail, sometimes with hun-

dreds of measurements in the vertical dimension (creating a

“waveform”) (Figure 1) for many locations across the pantropi-

cal region. Additional such instruments are being designed by

NASA for launch in the near future (Houghton and Goetz

2009). The quality of each GLAS lidar “shot” varies depending

on several factors, including atmospheric conditions and the

ground surface slope and roughness (Lefsky 2005). We re-

moved shots that did not produce adequate waveforms for

characterizing vegetation structure from this analysis. The

screening procedure was intentionally conservative in regards

to quality, while still retaining as many data points as possible.

Field measurements are an essential part of any effort to link

vegetation carbon stocks to sat-

ellite observations. WHRC initi-

ated an effort to collect field

data co-located with the GLAS

shot (footprint) over a broad

range of conditions across the

pantropical region. This effort

was facilitated by cooperative

agreements with host institutions in many tropical countries,

which to date include Brazil, Colombia, Ecuador, Bolivia, De-

mocratic Republic of the Congo, Tanzania, Uganda, Laos, Viet-

nam and Indonesia (Papua). A protocol was established to

standardize collection in field campaigns focused primarily on

the measurement of stem diameters (diameter at breast

height; DBH) occurring within and centered on the GLAS shots,

using a satellite geographic positioning system (GPS). We used

allometric relationships that allowed the estimation of tree

biomass density from our field measured properties (after

Chave et al. 2005). A statistical relationship between the field

biomass estimates and the GLAS metrics was then established,

effectively allowing extension of the field measurements to

thousands of locations across the tropics.

Sumber : http://whrc.org/policy/CopenhagenReports/assets/

Biomass_COP15.pdf

Informasi mengenai muka

bumi banyak diperlukan dan

digunakan untuk berbagai

keg iatan p erencanaan

wilayah, kesehatan, dan

politik. Pada berbagai kasus

bahkan diperlukan informasi

yang bersifat cepat, akurat,

up to date, dan mencakup

area yang luas. Hal tersebut

dapat dipenuhi dengan pen-

ginderaan jauh. Penginderaan

Jauh adalah ilmu dan seni

untuk memperoleh informasi

tentang suatu objek, daerah, atau fenomena melalui analisis

data yang diperoleh dengan suatu alat tanpa kontak langsung

dengan objek, daerah, atau fenomena yang dikaji. Namun ha-

sil penginderaan jauh tidak serta-merta dapat langsung

digunakan, karena objek muka bumi yang terekam dengan

penginderaan jauh adalah semua yang dapat

tertangkap oleh sensor sistem penginderaan

jauh, sehingga diperlukan kegiatan pengolahan

untuk menterjemahan data menjadi informasi-

informasi yang lebih spesifik, untuk memenuhi

kebutuhan data, yang biasanya disajikan dalam

bentuk peta.

Perkembangan teknologi penginderaan jauh juga

didukung dengan bermunculannya berbagai per-

angkat lunak yang berfungsi sebagai perangkat

pengolahannya. Salah satu perangkat lunak pen-

golahan citra digital adalah Envi, yang banyak

dipakai karena memiliki sifat antar muka yang

user friendly.

Kegiatan pelatihan ini mulai dilaksanakan pada tanggal 7-11

Desember 2009 yang dilaksanakan ruang pertemuan Kantor

Badan Lingkungan Hidup, Kantor Dinas Perikanan dan Kelau-

tan dan Sekretariat POKJA REDD Berau. Kegiatan ini dibuka

langsung oleh Bapak Basri Syahrin sebagai Wakil Ketua Pokja

Berau sekaligus Kepala Badan Lingkungan Hidup. Pelatihan ini

diikuti peserta dari berbagai instansi pemerintah dan LSM

yang terlibat dalam Program Karbon Hutan

Berau sebanyak 14 orang peserta dianta-

ranya dari Dinas Kehutanan (3 orang), Di-

nas Perikanan dan Kelautan (1 orang), Di-

nas Perumahan dan Tata Ruang (1 orang),

Dinas Pertambangan dan Energi (2 orang),

Dinas Perkebunan (1 orang), Yayasan

BESTARI (1 orang), TNC (1 orang), PT

Amindo WP (1 orang), Dinas Badan Ling-

kungan Hidup (1 orang) dan Sekertariat

POKJA REDD (2 orang). Sedangkan Pema-

teri dari Yayasan Serasi Kelola Alam

(SEKALA) Sebastian Bagas dan Cicik Madu-

sari. Seringnya terjadi pemadaman listrik

membuat kami harus berpindah-pindah lokasi, tetapi itu tidak

menyurutkan semangat peserta untuk ikut dalam pelatihan

ini.

Materi yg diberikan diantaranya pemahaman dasar pen-

ginderaan jauh,

instalasi perangkat

lunak ENVI 4.3,

metode perolehan

data citra, pem-

rosesan awal data

citra dilakukan

dalam berbagai

materi yaitu layer

s t a c k i n g

( p e n g g a b u n g a n

band-band citra),

compute statistic

(untuk melihat

apakah citra ini

sudah terkoreksi atau belum), koreksi radiometrik dan geo-

metric, komposit citra, subset citra, mozaik citra, fill gap dan

kemudian materi processing yaitu klasifikasi citra, penajaman

citra, hingga post processing.

Secara umum materi yang disampaikan bisa diikuti oleh semua

peserta karena proses penyampaiannya yang sangat baik dan

telah dibuat buku panduan setelah kegiatan selesai.

Dengan adanya pelatihan ini pengetahuan tentang pen-

ginderaan jauh dan keahlian terkait dengan pengolahan citra

digital akan sangat membantu bagi Anggota Kelompok Kerja

REDD Kabupaten Berau yang diharapkan nantinya akan dapat

dipergunakan dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan

implementasi program karbon hutan Berau pada khususnya,

serta pengelolaan dan pengambilan keputusan terkait peman-

faatan sumberdaya alam Berau pada umumnya. Penguasaan

terhadap konsep dan pengolahannya diharapkan akan mem-

bantu meningkatkan kualitas sumberdaya manusia sebagai

operator, pengambil manfaat, dan pembuat kebijakan. (Adji)

Pelatihan Penginderaan Jauh dan Analisis Data Spatial dengan Perangkat

Lunak Envi 4.x

Halaman 3 Volume 5

Halaman 4 Volume 5

Indonesia sebagai bagian

dari masyarakat dunia men-

yadari bahwa upaya mengu-

rangi dampak perubahan

iklim merupakan tanggung

jawab global yang menuntut

upaya sungguh-sungguh dan

tanggung jawab serta komit-

men yang dalam dari semua

pihak. Oleh karena itu, di

tingkat nasional Presiden

Republik Indonesia telah

berkomitmen untuk menu-

runkan 26% emisi nasional

dengan anggaran mandiri

dan dapat meningkat hingga 41% jika kemudian terdapat ban-

tuan-bantuan dari pihak luar. Daerah (sub nasional) memiliki

peran yang sangat strategis dan merupakan ujung tombak

dalam upaya mitigasi perubahan iklim. Oleh karena itu sangat

dibutuhkan komitmen dan dukungan Pemerintah Daerah

dalam mendukung upaya mitigasi perubahan iklim baik pada

tingkat lokal, nasional maupun global. Untuk mendu-

kung hal tersebut, Pemerintah Daerah Kalimantan

Timur berinisiatif menggalang upaya-upaya daerah

dalam proses pengurangan dampak perubahan iklim.

Terkait dengan hal tersebut di atas, Pemerintah

Provinsi Kalimantan Timur menggagas kegiatan

“Lokakarya Nasional: Inisiatif Daerah dalam Mengan-

tisipasi Pemanasan Global dan Mitigasi Perubahan

Iklim” yang dilaksanakan di Hotel Novotel Balikpapan

pada tanggal 1 Desember 2009. Lokakarya ini di-

hadiri oleh setidaknya 200 orang peserta terdiri dari

Bupati/Walikota se Kalimantan Timur, unsur Mus-

pida Provinsi Kalimantan Timur, Ketua dan Anggota

DPRD Kalimantan Timur, Kepala Badan Lingkungan dan Dinas

Kehutanan Se Kalimantan Timur, Organisasi Masyarakat, LSM,

Lembaga Internasional dan Swasta.

Dalam lokakarya ini dibahas

tentang upaya-upaya yang

dapat dilakukan oleh

Daerah baik Provinsi mau-

pun Kabupaten dalam men-

jawab tantangan global

mengatasi akibat dari pe-

manasan global dan pe-

rubahan iklim. Upaya-

upaya tersebut disampai-

kan dalam bentuk pema-

paran dan presentasi dari

berbagai pihak baik unsur

pemerintah daerah, pemer-

intah pusat, kalangan

swasta, lembaga non pe-

merintah yang bergerak di

bidang kehutanan dan konser-

vasi. Pemaparan ini disampaikan

dalam empat sesi berbeda di-

mana pada sesi pertama disam-

paikan pemaparan tentang

kondisi terkini pembahasan

upaya mitigasi perubahan iklim di

tingkat internasional dan na-

sional oleh mantan Menteri Ling-

kungan Hidup Indonesia bapak Ir.

Sarwono Kusuma Admaja dan Ibu

Amanda Katili dari Dewan Na-

sional Perubahan Iklim Nasional

serta ibu Marinah Embiricos dari

BTRF.

Dalam sesi kedua yang dipandu oleh Bapak Prof. Daddy Ruchi-

yat dibahas tentang pandangan dan strategi dalam upaya miti-

gasi perubahan iklim yang dilakukan oleh beberapa pemerin-

tah provinsi. Pemaparan disampaikan oleh pemerintah

provinsi Kalimatan Barat, Nangroe Aceh Darussalam, DKI Ja-

karta, dan Kaliman-

tan Timur yang

disampaikan lang-

sung oleh Guber-

nur Awang Farouk

Ishak. Kemudian

dilanjutkan dengan

sesi ketiga yang

dipandu oleh Prof.

Mustofa Agung

Sardjono dengan

membahas pelak-

sanaan mitigasi

perubahan iklim di

Kalimantan Timur. Pemerintah Kabupaten Berau yang diwakili

oleh Bapak Suparno Kasim mendapatkan kesempatan pertama

dalam menyampaikan upaya yang telah dilakukan oleh Pem-

kab Berau yang tertuang dalam program karbon hutan Berau.

Kemudian dilanjutkan oleh Pemkab Malinau, Kutai Timur,

Balikpapan, dan Paser yang juga memaparkan program-

program konservasi dalam mengantisipasi pemanasan global

dan mitigasi perubahan iklim. Pada sesi ketiga dipandu oleh

bapak Syafei Sidik membahas inisiatif dan kemajuan untuk

sektor energi dan transportasi yang disampaikan oleh PT Total

Indonesia, PT Berau Coal dan PT Kaltim Prima Coal.

Begitu banyaknya upaya dan inisiatif yang dilakukan oleh

daerah ini harus mendapatkan apresiasi yang baik dari semua

pihak dalam mengantisipasi pemanasan global dan mitigasi

perubahan iklim. Melalui lokakarya nasional ini juga dihasilkan

rumusan yang kemudian disebut dengan Deklarasi Balikpapan

(lihat halaman ….). Gubernur Kaltim akan membawa Deklarasi

Balikpapan ini kepada Presiden RI untuk dijadikan bahan ma-

sukan kepada tim delegasi RI yang akan mengikuti pertemuan

COP 15 di Copenhagen. (Iwied)

Lokakarya Nasional : Inisiatif Daerah dalam Mengantisipasi Pemanasan Global dan Mitigasi Perubahan Iklim

Halaman 5 Volume 5

Rumusan Hasil Lokakarya

Inisiatif Daerah Dalam Mengantisipasi Pemanasan Global dan Mitigasi Perubahan Iklim

Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia menyadari bahwa upaya mengurangi dampak perubahan iklim merupakan tanggung jawab

global yang menuntut upaya sungguh-sungguh dan tanggung jawab serta komitmen yang dalam dari semua pihak. Oleh karena itu, di tingkat

nasional Presiden Republik Indonesa telah berkomitmen untuk menurunkan 26% emisi nasional dengan anggaran mandiri dan dapat mening-

kat hingga 41% jika kemudian terdapat bantuan-bantuan dari pihak luar. Daerah (sub nasional) memiliki peran yang sangat strategis dan

merupakan ujung tombak dalam upaya mitigasi perubahan iklim. Oleh karena itu sangat dibutuhkan komitmen dan dukungan Pemerintah

Daerah dalam mendukung upaya mitigasi perubahan iklim baik pada tingkat lokal, nasional maupun global. Untuk mendukung hal tersebut,

Pemerintah Daerah Kalimantan Timur berinisiatif menggalang upaya-upaya daerah dalam proses pengurangan dampak perubahan iklim.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami – Pemerintah Provinsi dan Kabupaten yang hadir pada acara “Lokakarya Nasional Inisiatif

Daerah dalam Mengantisipasi Pemanasan Global dan Mitigasi Perubahan Iklim” di Balikpapan, menyadari adanya urgensi tindakan-tindakan

integratif, sistematis dan terukur dalam upaya mengurangi laju perubahan iklim, bersepakat untuk:

1. Melaksanakan pembangunan rendah emisi melalui:

a. Pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi lingkungan melalui kegiatan di sektor kehutanan, penggunaan lahan dan penataan

ruang

b. Pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan seraya secara bertahap mengurangi ketergantungan pada energi tak terbarukan

c. Perencanaan keruangan yang mempertimbangkan aspek-aspek pembangunan berkelanjutan termasuk masalah perubahan iklim

d. Peningkatan tutupan kawasan hutan melalui upaya-upaya penanaman dan penghutanan kembali

e. Pengembangan sistem transportasi masal yang rendah emisi

f. Pengembangan strategi mitigasi dan adaptasi di sektor kelautan, perikanan, pesisir dan pulau-pulau kecil

g. Secara bertahap dan terstruktur berupaya mengurangi emisi dari sektor industri termasuk sektor migas dan pertambangan

h. Meningkatkan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan dengan melibatkan para pihak terkait

i. Program penanaman pohon

j. Program Kalimantan Timur Hijau

k. Pengelolaan lahan gambut yang berkelanjutan dan mempertimbangkan emisi GRK

l. Pemulihan DAS-DAS yang kritis.

m. Pembangunan berkelanjutan di kawasan perbatasan sebagai pengejawantahan program Heart of Borneo (HoB)

2. Mengintegrasikan target-target pembangunan berkelanjutan di daerah melalui:

a. penyusunan rencana strategis adaptasi dan mitigasi perubahan iklim pada tingkat daerah

b. perencanaan pembangunan daerah yang mempertimbangkan aspek keberlanjutan termasuk masalah perubahan iklim

c. mendorong kerjasama lintas sektor dan lintas daerah dalam kebijakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim

3. Pemerintah daerah akan melakukan analisis dan penyesuaian atas kebijakan pembangunan yang sedang berjalan

4. Memanfaatkan dan mengembangkan penelitian-penelitian terkait dalam rangka mensikapi persoalan perubahan iklim secara proporsional

dan profesional termasuk pengembangan dan pemanfaatan jejaring kerja perguruan tinggi (kususnya untuk bidang kehutanan )

5. Mendukung upaya-upaya mitigasi yang saat ini sudah sedang digagas dalam kerjasama dengan berbagai lembaga-lembaga internasional

seperti Inisiatif REDD di Berau, Pengelolaan Hutan Lindung Wehea, Program REDD Mainau dan upaya-upaya lainnya.

Menyadari bahwa upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim adalah kegiatan yang menuntut kerja keras dan tanggung jawab para pihak,

maka kami juga menuntut:

1. Agar negara-negara industri/ maju (Annex I) untuk menunjukkan komitmen yang sungguh-sungguh dalam pengurangan laju perubahan

iklim global termasuk memperlihatkan kepemimpinannya

2. Upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim harus berjalan seiring dengan pembangunan kesejahteraan masyarakat lokal. Masyarakat

harus menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan dan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

3. Harus dibangun mekanisme yang memberikan insentif yang jelas kepada daerah yang telah mengupayakan kegiatan-kegiatan mitigasi

dan adaptasi perubahan iklim secara transparan dan bertanggung jawab

4. Seluruh pemangku kepentingan dituntut untuk terlibat secara aktif dalam upaya-upaya pengurangan emisi maupun dampak perubahan

iklim

5. Dukungan bagi peningkatan kapasitas dalam mengarus-utamakan/melembagakan kegiatan mitigasi perubahan iklim di daerah serta alih

pengetahuan dalam mengembangkan ekonomi ber emisi rendah.

6. Terbangunnya mekanisme kebijakan untuk mobilisasi pendanaan mitigasi pada tingkat nasional dan lokal

7. Mitigasi perubahan iklim harus mempertimbangkan kesetaraan antara kepentingan daerah, nasional dan internasional

8. Mitigasi perubahan iklim perlu berada dalam keseimbangan dengan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi

9. Terlibatnya daerah secara aktif dalam dialog-dialog kebijakan nasional dan internasional terkait penanganan perubahan iklim

Demikian kesimpulan, komitmen, harapan ini kami sampaikan sebagai bentuk rasa tanggung jawab Pemerintah Daerah terhadap persoalan-

persoalan global yang kita hadapi bersama.

Balikpapan, 1 Desember 2009

Prof. Dr. Daddy Ruchiyat

Ketua Steering Committee

H. Tuparman

Sekretaris Organizing Committee

Mengetahui,

H. Awang Faroek Ishak

Gubernur Kalimantan Timur

Agenda bulan Januari — Februari 2010

Informasi lebih lanjut

mengenai REDD Program,

kontak :

Iwied Wahyulianto

Koordinator Sekretariat

POKJA REDD Kab. Berau

Jln. Anggur No 265 Tanjung

Redeb, Berau

Telp/Fax. 0554 - 21232

email:

[email protected] ;

[email protected]

Hamzah As-Saied

Dinas Kehutanan Kab.

Berau Jl. Pulau Sambit No 1

Tanjung Redeb

Email:

[email protected]

Fakhrizal Nashr

Berau Program Leader

The Nature Conservancy

JL. Cempaka No. 7 - RT 07/

RW 07 Berau 77311

Tel. +62 - 554 23388

Hp.: +62-812-5408141

Email : [email protected]

Alfan Subekti

REDD Field Manager

The Nature Conservancy

Jalan Polantas No. 5,

Markoni, Balikpapan,

76112,

Telp.: +62-542-442896

Fax.: +62-542-745730

Email : [email protected]

1. Pelatihan Program Karbon Hutan Berau di Tanjung Redeb, Minggu I Januari 2010

2. Program Training dan Magang dengan SEKALA, Denpasar, Minggu II Januari 2010

3. Joint Working Group Meeting 3, Minggu II Februari 2010

JAKARTA - Pemerintah Indonesia akan menyiapkan sejumlah langkah konkret setelah

pertemuan iklim di Kopenhagen Denmark sebagai upaya aktif tanpa menunggu sempur-

nanya protokol yang akan menggantikan Protokol Kyoto. Demikian ditegaskan Presiden

Susilo Bambang Yudhoyono dalam perjalanan kembali ke Jakarta setelah lawatannya ke

Eropa dan menghadiri KTT Perubahan Iklim.

"Indonesia melangkah terus agar peluang tidak hilang. Kita telah berjuang dan berupaya,

hasilnya seperti itu, pandailah kita dapat peluang dan melangkah untuk lingkungan kita,

agar mendorong perkembangan ekonomi kita," kata Presiden saat transit di Dubai,

Minggu (20/12/2009).

Presiden mengatakan naskah kesepakatan yang disebut dengan Copenhagen Accord,

dalam perkembangan terakhir telah disepakati oleh sidang yang berlangsung Sabtu pagi

waktu Kopenhagen dan diikuti 194 negara. Sebagai tindaklanjut dari perkembangan itu,

Presiden mengatakan pada 2010 mendatang Indonesia mengharapkan ada penajaman-

penajaman kesepakatan dan bisa dibawa dalam konferensi serupa yang akan berlangsung

di Meksiko akhir 2010 mendatang.

"Di samping rencana aksi nasional yang sudah dimutakhirkan, maka kita pastikan dilampiri

oleh rencana aksi daerah-daerah. Dengan demikian tidak perlu menunggu sempurna pro-

tokol baru," paparnya. Salah satu hal yang membuat Indonesia menilai positif Kopenha-

gen Accord adalah diadopsinya usulan Indonesia tentang pengelolaan hutan. "Tentang

hutan yang tadinya kurang balance (seimbang) seolah hanya memberikan kewajiban pada

negara yang miliki hutan tropis dan tidak ada klausul insentif apa yang diberikan negara

maju, atas perjuangan kita masuk gamblang sekali, mekanisme pendanaan dan seba-

gainya," kata Presiden.

Presiden mengaku sedikit kecewa karena usulan atas peningkatan dana bantuan negara

maju bagi negara-negara berkembang untuk asistensi pencegahan perubahan iklim dan

mitigasi sebesar 25 miliar dolar AS hingga 35 miliar dolar AS dari 2010 hingga 2012 hanya

berada di angka 10 miliar dolar. Walau demikian, Presiden mengatakan Indonesia harus

tetap bekerja selain bagi kebaikan global, khususnya bagi kebaikan Indonesia sendiri.

(kompas.com).

Sumber: http://www.tribunkaltim.co.id/read/artikel/44045

Indonesia Siapkan Langkah Konkret Setelah KTT Iklim

Pokja REDD Updates merupakan lembar informasi internal bagi seluruh anggota Pokja

REDD Kabupaten Berau yang diterbitkan oleh Sekretariat Pokja REDD Kabupaten Berau

setiap akhir bulan untuk memberikan berbagai perkembangan program REDD di Kabu-

paten Berau

Sekretariat POKJA REDD menerima tulisan dari semua pihak yang ingin terlibat aktif

dalam program REDD di Kabupaten Berau.

Foto-foto:

Adji R, (halaman 1 dan 3); Iwied (halaman 4);