Top Banner
245

visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Feb 04, 2017

Download

Documents

trandieu
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan
Page 2: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

c. bahwa berdasarkan pertirnbangan scbagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu merietapkan Keputusan Gubemur Sulawesi Selatan teritang Perigesahan Perubahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2013 - 2018.

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 97 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri N.omor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor B Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata. Cara Penyusunan, Pengendalian dan . Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, pengesahan rancangan akhir Perubahan Rencana Startegis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah diteliti oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Se1atan melalui verifikasi akhir, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dacrah;

Menimbang; a. bahwa berdasarkan pasal 282 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 20 iO tentang Pelaksanaan Peraturan Pernerintah Nornor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maim dipandang perlu Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Perubahan Rencana Strategis dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Pembangunan .Jangka Menengah . Daerah (RPJMDl Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 - 2018;

. '

GUBERl"'JUR SULAWESi SELA.TAN,

DENGAN' RAHMAT TUHAl."'J YJU.JG i\lULB:A ESA

TENTA..i'tJG PENGESAHA1'"\J PERUBAHAN P...ENCJuvA STRoc\TEGIS SATUA.1'\l KERJA

PERANGKAT DAEP.AH. TAF..lli\l 2013 - 2018

KEPUTUSAN Gl:.JBEPJJUR SULA\°vESi SELAT.A.r"\J · NOMOR: 2099/LX/TiL4UN 2015

GUBERrJURSULAVJESISELATAN

Page 3: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan .Nomor ;;, Tahun 2010 tcnrang Sistern Perencanaan Pembangunan Daerah tLembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nornor 2 Tarnbahan Lernbaran Daerah Provinsi Sula.wesi Selatan Nomor 251};

5. Peratnran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor ! 3 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan {Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerab Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2006 Nomor 230} sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Seiaran Nomor 3 Tahun 2015 [Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nornor 3);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedornan Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagairnana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Mente.ii Dalarn Negeri Nomor 21 Tahun 201 l{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

.2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 zentang Pembentukan Peraturan Perundang-unoangan 1Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2011 Nornor 82, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. 1Jndang-!Jndang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 224, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5587it sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58~ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679};

l , Undang-Undang Nornor _25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan · Nasional [Lembaran .Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nemer 4421};

Mengingat:

Page 4: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Tembusa.n: · \Vakil Gubemur Sulawesi Selatan di Makassar 2. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar; 3. Para Kepala SKPD Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar:

Ditetaukan di Makassar pada ta.11.ggal 23 Se!)tembe_z: 2015

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang rnenetapkan Perubahan Rencana Straregis Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam dikrum KESA.TU rneliputi Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerirrtab Provinsi Sulawesi Selatan

Page 5: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. .Uooang-Unoong NemoF 35 Tahun 2004 -tea.tang $i~t~ Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, .Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun ~0:15 tentanlf J>eni.~ A~ J>enmi-:r'1!n Dae:rah P1'0v:. ~.lsel. Nomor; 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018.;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tentang Revisi Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018;

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

DAERAB

NOMOR: 050/ 3~S /X/TAHUN 2015 TENTANG

PENETAPAII REVISI RElfCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBAlfGUNAII DAERAH

PROVllfSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2013-2018

Mengingat

Menimbang

Page 6: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Tembusan: Disampaikan kepada : 1. Bapak Gubemur Sulawesi Selatan di Makassar sebagai laporan 2... Bapak. WakilGnhernnr Sulawesi.Se)atao d.iMakassar sehagai.laprn

1 Dr. H . .ANuf Haris, SH.; tl[ll['.

Ditetapkan di Makassar pada tanggal, /0 Oktober 2015

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. KETIGA

Revisi Rencana Strategis Tahun 2013-2018 dijabarkan lebih lanjut kedalam Rencana Kerja Tahunan

KEDUA

: Revisi Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018.

Menetapkan : KESATU

MEIIUTUSKAN :

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

5. Peraturan Daerah, P,ro;v.i.n.si .Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 20,10,

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Pr.ovinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010, Nomor 2);

6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Prov. 'sulsel Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018;

2

Page 7: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

i

DAFTAR ISI

Hal.

SURAT KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA PROV. SULSEL

KATA PENGANTAR ..................................................................................................

DAFTAR ISI …………………………………………………............................................

DAFTAR TABEL ……………………………………………............................................

BAB. I PENDAHULUAN……………………………………………….........................

I.1 Latar Belakang ……………………………………………….......................

I.2 Landasan Hukum ……………………………………….............................

I.3 Maksud dan Tujuan …………………………………………......................

I.4 Sistematika Penulisan …………………………………………....................

BAB. II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SULAWESI

SELATAN.....................................................................................................

II.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi....................................................

II.2 Sumber Daya Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan ..................................

2.1. Sumber Daya Manusia .......................................................................

2.2 Sarana dan Prasarana ..........................................................................

2.3 Kinerja Pelayanan Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan .........................

2.4 tantangan dan peluang pengembangan pelayanan bappeda provinsi

sulawesi selatan……………………………………………………………

BAB. III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

BAPPEDA PROVINSI SULAWESI SELATAN ...........................................

III.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bappeda

Provinsi Sulawesi Selatan ...................................................................

III.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur

I

i

iii

1

1

5

9

10

13

13

41

41

43

45

51

53

54

Page 8: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

ii

Provinsi Sulawesi Selatan ...................................................................

III.3 Review Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi

Selatan Tahun 2008-2028 dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .......

III.4 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Kab/Kota.........

BAB. IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN ....

IV.1 Visi dan Misi ........................................................................................

IV.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Prov. Sulsel ................

IV.3 Strategi dan Kebijakan Bappeda Provinsi Sulwesi Selatan .....................

BAB.V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF .......................

V.1 Rencana Program dan Kegiatan .............................................................

V.2 Indikator Kinerja Program, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif .

BAB.VI INDIKATOR KINERJA BAPPEDA PROVINSI SULAWESI SELATAN

YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD PROVINSI

SULAWESI SELATAN .................................................................................

VI.1 Tujuan & Sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 .

VI.2 Indikator Kunci Utama Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-

2018…………………………………………………………………………...

BAB. VII PENUTUP ...................................................................................................

57

59

68

84

84

87

92

97

97

106

111

111

113

114

Page 9: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

iii

DAFTAR TABEL

Hal.

Tabel 2.1

Tabel 2.2

Tabel 2.3

Tabel 2.4

Tabel 2.5

Tabel 2.6

Tabel 2.7

Tabel 2.8

Tabel 3.9

Tabel 3.10

Tabel 3.11

Tabel 3.12

Struktur Organisasi Badan Perencanaan PembangunanDaerah Provinsi Sulawesi Selatan .........................................

Jumlah Pejabat Struktural Bappeda Provinsi SulawesiSelatan Tahun 2013 ...............................................................

Jumlah Pegawai Bappeda Provinsi Sulawesi Selatanberdasarkan Jabatan Fungsional Tahun 2013 .....................

Jumlah Pegawai Bappeda Provinsi Sulawesi Selatanberdasarkan Tingkat Golongan Tahun 2013 .......................

Laki-laki dan Perempuan menurut Tingkat PendidikanStaf Bappeda Tahun 2013 ....................................................

Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan PembangunanDaerah Provinsi Sulawesi Selatan .........................................

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan PerencanaanPembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan ................

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BadanPerencanaan Pembangunan Daerah Provinsi SulawesiSelatan ......................................................................................

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan FungsiBadan Perencanaan Pembangunan Daerah ProvinsiSulawesi Selatan ......................................................................

Hasil Analisis terhadap KLHS Provinsi Sulawesi Selatan .....

Reviuw Rencana Strategik Kementerian Dalam Negeriyang Sesuai dengan Tupoksi Bappeda Provinsi SulawesiSelatan ....................................................................................

Permasalahan Pelayanan Bappeda Prov. Sulselberdasarkan Sasaran Renstra Bappeda Prov. Sulselbeserta Faktor Penghambat dan Pendorong KeberhasilanPenangannya...........................................................................

40

41

41

42

42

47

48

50

54

66

72

79

Page 10: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

iv

Tabel 3.13

Tabel 4.13

Tabel .14

Tabel 5.2.1

Tabel 6.16

Permasalahan Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan ..............

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PelayananBappeda Prov. Sulsel.

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Kebijakan BadanPerencanaan Pembangunan Daerah Provinsi SulawesiSelatan ......................................................................................

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompoksasaran dan Pendanaan Indikatif Badan PerencanaanPembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan ...............

Indikator Kinerja Badan Perencanaan PembangunanDaerah Provinsi Sulawesi Selatan yang mengacu padaTujuan dan sasaran RPJMD Provinsi sulawesi Selatan ........

81

88

94

108

117

Page 11: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

Page | 1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Setelah revisi Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi

Sulawesi Selatan 2013-2018 Nomor; 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas

Perubahan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang

RPJMD 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015

Nomor 9) yang ditetapkan pada tanggal 23 September 2015, maka secara

otomatis segala dokumen yang terkait dengan Rencana Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) tersebut harus menyesuaikan, namun demikian Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (SPPN) dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah serta Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, ditetapkan sebagai pedoman mendasar/landasan

dalam penyelenggaraan pembangunan bagi pemerintah daerah. Pemerintah

daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai

satu kesatuan dari sistem perencanaan pembangunan nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka menjadi suatu keharusan

bagi setiap SKPD untuk menyesuaiakan dengan hasil revisi produk

perencanaan diatasnya sehingga dokumen-dokumen yang terkait dengan

perencanaan akan bersinergi antara satu dengan yang lainnya, sebagaimana

diketahui bahwa semangat reformasi telah mewarnai pendayagunaan aparatur

Negara dengan tuntunan untuk mewujudkan administrasi Negara yang

mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi

Page 12: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

Page | 2

penyelenggaraan pemerintahan Negara dan pembangunan. Dalam konteks ini

peran provinsi dan perencanaan menjadi lebih penting terutama setelah

dikeluarkannya UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, yangmana

Perencanaan Pembangunan Daerah diselengarakan oleh pemerintah daerah

yang disusun dan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah (BAPPEDA). Adapun produk rencana yang disusun berdasarkan

jangka waktu, meliputi:

1). Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka

waktu 20 (dua puluh) tahun, yang memuat visi, misi, dan arah

pembangunan daerah yang mengacu kepada RPJP Nasional;

2). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka

waktu 5 (lima) tahun, merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program

kepala daerah yang berpedoman kepada RPJPD dengan memperhatikan

RPJM Nasional. RPJMD memuat kebijakan keuangan daerah, strategi

pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program kewilayahan

disertai dengan Rencana Kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka

pendanaan yang bersifat indikatif;

3). Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu)

tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas

pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang

dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan

mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada rencana kerja

Pemerintah.

Terkait dengan kewajiban perangkat daerah dalam penyiapan rencana

kerja untuk jangka waktu lima tahunan, terdapat amanat dalam UU 23/2014

pada Pasal 151 Ayat 1 bahwa “Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun

rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra SKPD memuat visi, misi,

tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai

dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJMD dan bersifat

Page 13: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

Page | 3

indikatif”. Sedangkan dalam UU 25/2004 pada Pasal 1 Ayat 7 ditetapkan

ketentuan umum mengenai “Renstra SKPD sebagai dokumen perencanaan

Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun”.

Penyusunan dan penetapan Renstra-SKPD sebagaimana diatur dalam

UU 25/2004 merupakan bagian dari proses penyusunan dan penetapan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang meliputi tahapan-tahapan

pokok sesuai Permendagri 54/2010 sebagai berikut:

1. Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RPJMD sebagai penjabaran

dari visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam strategi

pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah,

dan arah kebijakan keuangan daerah (Pasal 14 Ayat 2);

2. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan rancangan Renstra-

SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman

pada rancangan awal RPJMD (Pasal 15 Ayat 3);

3. Kepala Bappeda menyusun rancangan RPJMD dengan menggunakan

rancangan Renstra-SKPD dengan berpedoman pada RPJPD (Pasal 15

Ayat 4);

4. Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Menengah

Daerah (Pasal 16 Ayat 4);

5. Musrenbang Jangka Menengah Daerah dilaksanakan paling lambat 2

(dua) bulan setelah Kepala Daerah dilantik (Pasal 17 Ayat 2);

6. Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJMD berdasarkan hasil

Musrenbang Jangka Menengah Daerah (Pasal 18 Ayat 2);

7. RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 3

(tiga) bulan setelah Kepala Daerah dilantik (Pasal 19 Ayat 3);

8. Renstra-SKPD ditetapkan dengan peraturan pimpinan SKPD setelah

disesuaikan dengan RPJMD (Pasal 19 Ayat 4)

Sedangkan untuk sistematika penyusunan Renstra SKPD mengacu

pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54/2010 tentang

Page 14: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

Page | 4

pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8/2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah pada Pasal 93 mencakup:

1. Pendahuluan;

2. Gambaran pelayanan SKPD;

3. Isu-isu tugas dan fungsi SKPD;

4. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan;

5. Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, keluaran sasaran dan

pendanaan indikatif; dan

6. Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada RPJMD.

Berdasarkan tahapan-tahapan pokok dalam penyusunan dan

penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah tersebut, dapat diambil

suatu pemahaman bahwa penyusunan dan penetapan Renstra-SKPD

merupakan suatu proses yang sejalan dan timbal balik dengan penyusunan dan

penetapan RPJMD.

Sebagai salah satu perangkat daerah, Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulawesi Selatan berkewajiban

untuk menyiapkan Rencana Strategis sebagai acuan penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam

jangka waktu lima tahun. Kewajiban ini selain sebagai bentuk implementasi

untuk melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan yang juga

didasarkan atas kebutuhan dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Provinsi

Sulawesi Selatan untuk 5 (lima) tahun mendatang.

Revisi Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

(Renstra Bappeda) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 adalah

dokumen perencanaan Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan untuk periode 5

(lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan,

program, dan indikasi kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan

tugas dan fungsinya serta berpedoman kepada Revisi Rencana Pembangunan

Page 15: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

Page | 5

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-

2018 dan bersifat indikatif.

Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan merupakan Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) yang menyusun Revisi Rencana Strategis Bappeda

Provinsi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013–2018. Namun demikian jika

terdapat perubahan kebijakan mendasar dan mempengaruhi terhadap

penyusunan Renstra tersebut, maka perlu disempurnakan kembali.

Penyempurnaan tersebut antara lain:

1. Perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Bappeda Prov. Sulsel.

2. Perubahan uraian Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda Prov. Sulsel.

3. Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi

Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018.

4. Perubahan kebijakan yang mendasar terhadap perencanaan pembangunan

daerah.

1.2. LANDASAN HUKUM

Revisi Renstra Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018

disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai

berikut:

1. Undang-Undang Nomor 47 Provinsi Tahun 1960 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat 1 Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat 1

Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 2102) Junto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingat I Sulawesi Tengah dan

Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara, dengan mengubah Undang-

Undang Nomor 47 Provinsi Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah

Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan

Page 16: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

Page | 6

Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 57,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2068);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4421);

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5589);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Page 17: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

Page | 7

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4741);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4815);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan

Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4816);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4817);

14. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan

Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran

Page 18: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

Page | 8

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang

Podoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun

2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009

Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulsel Nomor 249);

19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2009

tentang Perubahan Peraturan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi

Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Inspektorat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,

Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Selatan

(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 12

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 245);

20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi

Sulawesi Selatan 2008-2028;

21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013 - 2018

22. Keputusan Gubernur Nomor 120/4296/Bappeda, tanggal 26 Juli 2013

tentang Penetapan RENSTRA SKPD Provinsi Sulawesi Selatan 2013-

2018.

Page 19: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

Page | 9

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Tujuan penyusunan Renstra Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun

2013-2018 adalah sebagai gambaran rencana pelaksanaan pembangunan

Provinsi Sulawesi Selatan selama 5 (lima) Tahun, sesuai dengan tugas pokok

dan fungsi Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan.

Tujuan penyusunan renstra ini secara spesifik adalah:

1. Mengidentifikasi (review) secara menyeluruh pelayanan/kinerjaBappeda

Provinsi Sulawesi Selatan periode lalu.

2. Sebagai perangkat manajerial dalam manajemen perencanaan yang efektif,

efisien dan akuntabel.

3. Merumuskan arah kebijakan dan strategis Bappeda Provinsi Sulawesi

Selatan Tahun 2013-2018 sesuai dengan visi dan misinya.

4. Merumuskan prioritas program dan kegiatan Bappeda Provinsi Sulawesi

Selatan Tahun 2013-2018.

Sesuai dengan uraian tujuan tersebut, maka maksud dari penyusunan

Renstra Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 ini adalah agar

dapat:

1. Teridentifikasinya kondisi Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan melalui

pengukuran pelayanan/kinerja terkini.

2. Terumuskannya arah kebijakan dan strategis Bappeda Provinsi Sulawesi

Selatan Tahun 2013-2018 sesuai dengan visi dan misinya.

3. Tersusunnya program prioritas dan kegiatan dalam Rencana Strategis

(RENSTRA) Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018

berdasarkan kerangka pendanaan.

Page 20: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

Page | 10

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Revisi Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

(Renstra Bappeda) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013–2018, disusun

melalui sistematika sebagai berikut.

Bab I. Pendahuluan, menjelaskan tentang latar belakang, landasan

hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

BAB II. Gambaran Pelayanan BAPPEDA Provinsi Sulawesi Selatan,

menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi,

sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang

pengembangan pelayanan Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan.

BAB III. Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bappeda

Provinsi Sulawesi Selatan, mengidentifikasikan permasalahan

berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Bappeda Provinsi

Sulawesi Selatan, telaahan visi, misi dan program Gubernur dan

Wakil Gubernur Sulawesi Selatan terpilih, telaahan Rencana

Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun

2008-2028, telaahan Renstra Kementrian dan lembaga dan

Renstra Bappeda kabupaten/kota/KL/Bappenas/ Bangda serta

penentuan isu-isu strategis Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan.

BAB IV. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan, berisi

visi dan misi, tujuan dan sasaran jangka menengah, serta strategi

dan kebijakan Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan.

BAB V. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok

Sasaran dan Pendanaan Indikatif, mengemukakan rencana

program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan

pendanaan indikatif.

BAB VI. Indikator Kinerja Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan yang

mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi

Selatan Tahun 2013-2018, mengemukakan 10 indicator kinerja

Page 21: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

Page | 11

Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan yang akan dicapai dalam

lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung

pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi

Selatan Tahun 2013-2018.

BAB VII. Penutup, berisi ringkasan renstra serta langkah-langkah yang

akan dilaksanakan dalam mengimplementasikan hasil Revisi

Renstra Bappeda Tahun 2013-2018.

Page 22: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

Page | 12

GAMBARAN PELAYANAN

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Peran perencanaan pembangunan secara strategis semakin diperlukan

untuk sinkronisasi dan sinergi kegiatan dan pembangunan pusat dan daerah

serta antar daerah, mengingat dalam era desentralisasi upaya pemberian

kewenangan dan pendelegasian tugas-tugas pembangunan telah diberikan

kepada daerah dan dilaksanakan secara mandiri. Selain itu terdapat pula

kebijakan pemerintah pusat yang dalam pelaksanaannya menuntut keterlibatan

pemerintah daerah dalam rangka membawa arah perbaikan keadaan berbangsa

dan bernegara melalui tata kelola yang lebih baik.

Sesuai amanat UU No. 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua UU

Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappeda merupakan

instansi yang bertanggung jawab terhadap perencanaan pembangunan daerah.

Dengan demikian peran Bappeda menjadi sangat penting dan diharapkan bisa

menjadi katalisator kegiatan pembangunan daerah antar pemerintah dengan

pihak masyarakat dan para stakeholders lainnya. Dengan adanya Dokumen

Rencana Strategis (RENSTRA) ini, maka strategi dan arah kebijakan

perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun kedepan semakin berkualitas.

Dewasa ini masyarakat sudah berhak mengikuti proses perencanaan yang

langsung menyangkut publik, karena era transparansi, semua dokumen

perencanaan bukan lagi menjadi milik dan rahasia birokrat, namun sudah

menjadi milik masyarakat sehingga masyarakat harus mengetahuinya. Hal itu

tercermin dalam proses perencanaan mulai dari Musrenbang Desa/Kelurahan,

Page 23: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

Page | 13

Kecamatan, Kabupaten/Kota sampai Musrenbang Provinsi. Peserta yang

bermusyawarah menyusun kebutuhan tersebut adalah wakil dari masyarakat

sesuai dengan bidangnya masing-masing, sedangkan pihak pemerintah hanya

sebagai fasilitator. Karena Musrenbang tersebut tidak lagi sebagai ajang pidato

susunan daftar panjang keinginan, namun saat ini sudah menjadi ajang debat

program, sesuai dengan daftar kebutuhan yang sudah diantisipasi dengan

alokasi indikatif, yang akan membiayai usulan dimaksud. Dengan demikian

tidak timbul daftar keinginan namun merupakan daftar kebutuhan yang sudah

dapat kejelasan pendanaannya.

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulawesi

Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Nomor 13 Tahun 2013 tentangPerubahan Peraturan Daerah Provinsi

Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2008 Organisasi Dan Tata Kerja

Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis

Daerah dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Selatan. Bappeda Provinsi

Sulawesi Selatan yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah

Provinsi, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan fungsi dan tugas

mulai dari Kepala, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Sub

Bidang sebagai berikut.

a. Kepala Badan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan.

1. Tugas pokok :

Menyelenggarakan urusan di bidang perencanaan pembangunan

berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

2. Fungsi :

2.1. Merumuskan kebijakan teknis perencanaan;

2.2. Melakukan Koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan;

Page 24: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

Page | 14

a. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan

pembangunan daerah;

b. Penyelenggaraan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

3. Rincian tugas pokok dan fungsi :

a. Menyusun rencana kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada

bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;

c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan

kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan

belum dilaksanakan;

d. Membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani

naskah dinas;

e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f. Membantu gubernur di bidang perencanaan pembangunan di

daerah;

g. Merumuskan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan

meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD),

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum

APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS);

h. Melakukan koordinasi, mengarahkan dan menyelenggarakan

musrenbang kabupaten/kota, provinsi, regional, rapat kerja

provinsi;

i. Mengikuti dan mengarahkan musrenbang regional, rapat

koordinasi pusat, musrenbang nasional;

j. Melakukan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah dalam

rangka pelaksanaan tugas;

k. Memimpin, mengendalikan dan menyusun rencana program kerja

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi

Selatan;

Page 25: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

Page | 15

l. Memfasilitasi kegiatan satuan kerja perangkat daerah dan lembaga

pemerintah dan non pemerintah dalam hal perencanaan

pembangunan daerah;

m.Memantau, mengevaluasi dan mengoordinasikan tugas dalam dan

luar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan

peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

n. Menyelenggarakan sosialisasi dokumen perencanaan, baik program

kerja daerah, provinsi, pusat maupun luar negeri;

o. Menyelenggarakan kerja sama antar lembaga pemerintah dan non

pemerintah dalam dan luar negeri;

p. Menyelenggarakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat

daerah dalam dan luar Provinsi Sulawesi Selatan;

q. Menyelenggarakan pembinaan jabatan fungsional di bidang

perencanaan pembangunan;

r. Menyelenggarkan kebijakan program, keuangan, umum,

perlengkapan dan kepegawaian dalam lingkungan Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah;

s. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah dan memberikan saran pertimbangan

kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;

t. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan

sesuai dengan tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan

tugas.

Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

1. Tugas pokok :

Melakukan koordinasi kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan

administrasi urusan umum dan kepegawaian, keuangan serta

penyusunan program dalam lingkungan Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah.

Page 26: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

Page | 16

2. Fungsi:

a. Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan;

b. Pengelolaan urusan umum dan administrasi kepegawaian;

c. Pengelolaan administrasi keuangan;

d. Melakukan koordinasi dan penyusunan program serta

pengolahan dan penyajian data

e. Pengelolaan dan pembinaan organisasi dan tatalaksana;

f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

3. Rincian tugas pokok dan fungsi :

a. Menyusun rencana kegiatan sekretariat sebagai pedoman dalam

pelaksanaan tugas;

b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas

kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;

c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas

dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah

dan belum dilaksanakan;

d. Membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau

menandatangani naskah dinas;

e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f. Melaksanakan koordinasi kepada seluruh bidang serta

menyiapkan bahan penyusunan program Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah;

g. Melaksanakan koordinasi perencanaan dan perumusan

kebijakan teknis di lingkungan Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah;

h. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam

lingkungan badan sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi

dan integrasi pelaksanaan kegiatan;

i. Melakukan koordinasi pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi

penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah;

Page 27: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

Page | 17

j. Melakukan koordinasi dan melaksanakan pengolahan dan

penyajian data dan informasi dalam lingkungan Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah;

k. Melaksanakan dan melakukan koordinasi pelayanan

ketatausahaan;

l. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelayanan administrasi

umum dan kepegawaian;

m. Melaksanakan dan melakukan koordinasi pelayanan

administrasi keuangan;

n. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan

organisasi dan tatalaksana dalam lingkungan Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah;

o. Melaksanakan dan melakukan koordinasi pelaksanaan urusan

rumah tangga Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

p. Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan kehumasan;

q. Melaksanakan dan mengkoordinasikan administrasi pengadaan,

pemeliharaan dan penghapusan barang;

r. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretariat dan

memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan

perumusan kebijakan;

s. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan

sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran

pelaksanaan tugas.

Bidang Ekonomi

1. Bidang Ekonomi dipimpin oleh Kepala Bidang.

2. Tugas pokok:

Melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah di Bidang Ekonomi.

Page 28: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

Page | 18

3. Fungsi:

a. Perumusan kebijakan dan penyusunan perencanaan

pembangunan daerah bidang ekonomi : Penyuluhan Pertanian,

Perikanan, Ketahanan Pangan Daerah, Peternakan,

Perkebunan, Industri, Perdagangan, Pariwisata dan investasi

serta ekonomi makro;

b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan

pembangunan daerah bidang ekonomi;

c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan

tentang pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah lingkup

bidang ekonomi;

d. Pelaksanaan fasilitasi dan investigasi usulan-usulan perencanaan

pembangunan dari sektor maupun dari kabupaten/kota;

e. Penyelenggaraan fasilitasi kerja sama antar lembaga dalam dan

luar negeri, non pemerintah (LSM, swasta);

f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

4. Rincian tugas pokok dan fungsi :

a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Ekonomi sebagai pedoman

dalam pelaksanaan tugas;

b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas

kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;

c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas

dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas–tugas yang telah

dan belum dilaksanakan;

d. Membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau

menandatangani naskah dinas;

e. Mengikuti rapat–rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f. Melaksanakan, Melakukan koordinasi dan sikronisasi kegiatan

perencanaan pembangunan daerah di bidang ekonomi;

g. Melaksanakan konsultasi perencanaan pembangunan ekonomi

di dalam dan luar daerah;

Page 29: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

Page | 19

h. Melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi program kegiatan

perencanaan ekonomi;

i. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas–

tugas intern bidang ekonomi;

j. Melakukan koordinasi dan pengendalian program dan kegiatan

pada sektor bidang ekonomi;

k. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Ekonomi dan

memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan

perumusan kebijakan;

l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan

sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran

pelaksanaan tugas.

Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan

1. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan

dipimpin oleh Kepala Bidang.

2. Tugas pokok :

Melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah di Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan

Kelembagaan.

3. Fungsi :

a. Perumusan kebijakan dan penyusunan perencanaan

pembangunan daerah di Bidang Pengembangan Sumber Daya

Manusia dan Kelembagaan;

b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan

pembangunan lingkup Bidang Pengembangan Sumber Daya

Manusia dan Kelembagaan;

c. Pelaksanaan fasilitasi dan investigasi usulan–usulan

perencanaan pembangunan dari sektor maupun dari

kabupaten/kota;

d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Page 30: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

Page | 20

4. Rincian tugas pokok dan fungsi :

a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Pengembangan Sumber

Daya Manusia dan Kelembagaan sebagai pedoman dalam

pelaksanaan tugas;

b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas

kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;

c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas

dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah

dan belum dilaksanakan;

d. Membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau

menandatangani naskah dinas;

e. Mengikuti rapat – rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f. Merencanakan, mengkoordinasikan dan menyinkronisasikan

pembangunan daerah di Bidang Pengembangan Sumber Daya

Manusia dan Pengembangan Kelembagaan;

g. Melaksanakan konsultasi perencanaan pembangunan sumber

daya manusia dan kelembagaan di dalam dan luar daerah;

h. Melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan program

kegiatan perencanaan sumber daya manusia dan kelembagaan;

i. Mengoordinasikan dan mengendalikan pada sektor bidang

sumber daya manusia dan kelembagaan;

j. Melaksanakan konsultasi perencanaan pembangunan ekonomi

di dalam dan luar daerah;

k. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang

Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan dan

memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan

perumusan kebijakan;

l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan

sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran

pelaksanaan tugas.

Page 31: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

Page | 21

Bidang Pengembangan Sumber Daya Alam Dan Prasarana Wilayah

Bidang Pengembangan Sumber Daya Alam dan Prasarana Wilayah

dipimpin oleh Kepala Bidang.

1. Tugas pokok :

Melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah di Bidang Sumber Daya Alam dan Prasarana Wilayah.

2. Fungsi :

a. Perumusan kebijakan dan penyusunan perencanaan

pembangunan daerah bidang sumber daya alam dan prasarana

wilayah;

b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan

pembangunan daerah lingkup bidang sumber daya alam dan

prasarana wilayah;

c. Pelaksanaan fasilitasi dan investigasi usulan-usulan

perencanaan pembangunan dari sektor maupun dari

kabupaten/kota;

d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

3. Rincian tugas pokok dan fungsi :

a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Sumber Daya Alam dan

Prasarana Wilayah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas

kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;

c. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan

bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum

dilaksanakan;

d. Membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau

menandatangani naskah dinas;

e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f. Merencanakan, melakukan koordinasi dan sinkronisasi

pembangunan daerah di bidang sumber daya alam dan

prasarana wilayah;

Page 32: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

Page | 22

g. Melaksanakan konsultasi perencanaan pembangunan sumber

daya alam dan prasarana wilayah di dalam dan luar daerah;

h. Melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan program

kegiatan perencanaan sumber daya alam dan prasarana

wilayah;

i. Melakukan koordinasi dan pengendalian pada sektor Bidang

Sumber Daya Alam dan Prasarana Wilayah;

j. Melaksanakan konsultasi perencanaan pembangunan daerah

dan pusat untuk mempercepat program pembangunan;

k. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Prasarana

Wilayah dan Sumber Daya Alam dan memberikan saran

pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan

kebijakan;

l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan

sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran

pelaksanaan tugas;

Bidang Perencanaan Makro dan Pembiayaan Pembangunan

1. Bidang Perencanaan Makro dan Pembiayaan Pembangunan

dipimpin oleh Kepala Bidang.

2. Tugas pokok :

Malaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah di Bidang Perencanaan Makro dan Pembiayaan

Pembangunan.

3. Fungsi :

a. Perumusan kebijakan dan penyusunan perencanaan

pembangunan daerah di bidang Perencanaan Makro dan

Pembiayaan Pembangunan;

Page 33: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

Page | 23

b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan

pembangunan lingkup Bidang Perencanaan Makro dan

Pembiayaan Pembangunan;

c. Pelaksanaan fasilitasi dan investigasi usulan-usulan

perencanaan pembangunan dari sektor maupun dari

kabupaten/kota;

d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

4. Rincian tugas pokok dan fungsi :

a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Perencanaan Makro dan

Pembiayaan Pembangunan sebagai pedoman dalam

melaksanakan tugas;

b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas

kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;

c. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan

bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum

dilaksanakan;

d. Membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau

menandatangani naskah dinas;

e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f. Mengkonsultasikan, merencanakan, mengoordinasikan dan

menyinkronisasikan pembangunan daerah di Bidang

Perencanaan Makro dan Pembiayaan Pembangunan;

g. Menyusun dan mengkoordinasikan penyusunan dokumen

perencanaan RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA dan PPAS, dan

APBD;

h. Melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi program kegiatan

Perencanaan Makro dan Pembiayaan Pembangunan;

i. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi rencana program dan

kegiatan pembangunan daerah dan pusat;

j. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan

pembangunan daerah;

Page 34: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

Page | 24

k. Melakukan koordinasi perencanaan penganggaran

pembangunan baik dari sektor maupun kabupaten/kota;

l. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang

Perencanaan Makro dan Pembiayaan Pembangunan dan

memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan

perumusan kebijakan;

m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan

sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran

pelaksanaan tugas.

Bidang Statistik dan Evaluasi Kinerja Pembangunan

Bidang Statistik dan Evaluasi Kinerja Pembangunan di pimpin oleh

Kepala Bidang.

1. Tugas pokok :

Melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah di Bidang Statistik dan Evaluasi Kinerja Pembangunan.

2. Fungsi :

a. Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan daerah di

bidang pemantauan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah

serta kerja sama antar lembaga dalam pengembangan statistik

dan evaluasi kinerja pembangunan;

b. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan

pembangunan daerah di Bidang Statistik dan Evaluasi Kinerja

Pembangunan Daerah;

c. Perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan pemantauan

dan evaluasi kinerja pembangunan daerah;

d. Pelaksanaan evaluasi dan analisis pelaporan tentang

pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di Bidang

Statistik dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah;

Page 35: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

Page | 25

e. Pelaksanaan hubungan kerja daerah di Bidang Statistik dan

Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah serta kerja sama antar

lembaga dalam pengembangan statistik;

f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

3. Rincian tugas pokok dan fungsi :

a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Statistik dan Evaluasi

Kinerja Pembangunan sebagai pedoman dalam pelaksanaan

tugas;

b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas

kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;

c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas

dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah

dan belum dilaksanakan;

d. Membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau

menandatangani naskah dinas;

e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f. Melaksanakan tugas monitoring dan evaluasi serta menganalisis

kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan sebagai bahan

perumusan perencanaan pembangunan selanjutnya;

g. Mengendalikan kegiatan pembangunan pada Bidang Statistik

dan Evaluasi Kinerja Pembangunan;

h. Merencanakan, mangkoordinasikan dan menyinkronisasikan

pambangunan daerah di Bidang Statistik dan Evaluasi Kinerja

Pembangunan;

i. Melaksanakan konsultasi perencanaan pembangunan daerah

dan pusat untuk mempercepat program pembangunan;

j. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Statistik dan

Evaluasi Kinerja Pembangunan dan memberikan saran

pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan

kebijakan;

Page 36: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

Page | 26

k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan

sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran

pelaksanaan tugas.

Tugas Pokok , Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Fungsional

A. Fungsional Perencanaan

Kelompok jabatan fungsional perencana terdiri dari sejumlah

pegawai dalam jenjang jabatan fungsional perencana yang dipimpin

oleh seorang pejabat fungsional perencana senior selaku ketua

kelompok yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada

Kepala Badan melalui Sekretaris/Kepala Bidang dan di bawah

koordinasi Kepala Sub Bagian/Sub Bidang.

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara Nomor : 16/KEP/M.PAN/3/2001 Tentang

Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya, maka rumpun

jabatan, kedudukan, tugas pokok dan rincian kegiatan fungsional

perencana sebagai berikut :

1. Rumpun Jabatan Fungsional : Jabatan Fungsional Perencana

yang disebut Perencana, termasuk dalam rumpun Manajemen.

2. Kedudukan Perencana :

a. Perencana berkedudukan sebagai pelaksana kegiatan teknis

fungsional perencanaan dilingkungan instansi pemerintah;

b. Perencana dimaksud adalah jabatan karier yang hanya dapat

diduduki oleh seorang yang telah berstatus sebagai Pegawai

Negeri Sipil,

3. Tugas Pokok Perencana :

Menyiapkan, melakukan dan menyelesaikan kegiatan

perencanaan.

Page 37: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

Page | 27

4. Rincian Kegiatan Pejabat Fungsional yang dimaksud sebagai

berikut :

a. Perencana Utama :

1. Melakukan penyesuaian yang diperlukan bagi

pencapaian tujuan dalam rangka perumusan alternatif

kebijaksanaan;

2. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai

perencanaan kebijaksanaan strategis jangka panjang;

3. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai

perencanaan kebijaksanaan strategis makro;

4. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai

perencanaan kebijaksanaan program jangka panjang;

5. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai

perencanaan program strategis makro;

6. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai

perencanaan proyek kawasan;

7. Menentukan kriteria untuk menilai alternatif proses

pengambilan keputusan keputusan dalam rangka

pengkajian alternatif;

8. Melakukan pengkajian alternatif-alternatif berdasarkan

kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan

kebijaksanaan strategis jangka panjang;

9. Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang

telah ditentukan dalam perencanaan kebijaksanaan

strategis makro;

10. Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang

telah ditentukan dalam perencanaan program strategis

jangka panjang;

Page 38: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

Page | 28

11. Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang

telah ditentukan dalam perencanaan program strategis

makro;

12. Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan krieteria yang

telah ditentukan dalam perencanaan proyek kawasan;

13. Memproses pengambilan keputusan dalam rangka

penentuan alternatif dan rencana kebijaksanaan;

14. Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/

pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan

kebijaksanaan strategis jangka panjang;

15. Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/

pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan

kebijkasanaan strategis makro;

16. Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/

pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan

program strategis jangka panjang;

17. Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/

pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan

program strategis makro;

18. Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/

pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan proyek

kawasan;

19. Merumuskan dan menentukan ukuran kemajuan

pelaksanaan dalam rangka pengendalian pelaksanaan;

20. Menulis saran dan tindak lanjut yang diperlukan dalam

kebijaksanaan strategis jangka panjang;

21. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan

dalam kebijaksanaan strategis makro;

22. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan

dalam perencanaan program strategis jangka panjang;

Page 39: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

Page | 29

23. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan

dalam perencanaan program strategis makro;

24. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan

dalam perencanaan proyek kawasan;

25. Melaksanakan kegiatan perencanaan lainnya yang

ditugaskan oleh atasan.

b. Perencana Madya :

1. Menyusun landasan kerangka teoritis dan model dalam

rangka penyusunan model hubungan kausal/fungsional;

2. Menyusun asumsi/hipotesis model dalam rangka

penyusunan model hubungan kausal/fungsional;

3. Mengkaji hasil-hasil pengujian model dalam rangka

perumusan alternatif kebijaksanaan;

4. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai

dalam perencanaan kebijaksanaan strategis jangka

menengah;

5. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai

dalam perencanaan kebijaksanaan strategis sektoral;

6. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai

dalam perencanaan program strategis jangka menengah;

7. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai

dalam perencanaan program strategis sektoral;

8. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai

dalam perencanaan proyek multi sektoral;

9. Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang

telah ditentukan dalam perencanaan kebijaksaan strategis

jangka menengah;

10.Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang

telah ditentukan dalam perencanaan kebijaksaan strategis

sektoral;

Page 40: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

Page | 30

11.Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang

telah ditentukan dalam perencanaan program strategis

jangka menengah;

12.Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang

telah ditentukan dalam perencanaan program strategis

sektoral;

13.Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang

telah ditentukan dalam perencanaan proyek multi sektor;

14.Menulis saran alternatif dan saran rencana pelaksanaan

dalam rangka penentuan alternatif dan rencana

pelaksanaan;

15.Menyusun perkiraan dan menentukan anggaran/

pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan

kebijaksanaan strategis jangka menengah;

16.Menyusun perkiraan dan menentukan anggaran/

pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan

kebijaksanaan strategis sektoral;

17.Menyusun perkiraan dan menentukan anggaran/

pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan

program strategis jangka menengah;

18.Menyusun perkiraan dan menentukan anggaran/

pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan

program strategis sektoral;

19.Menyusun perkiraan dan menentukan anggaran/

pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan proyek

multi sektor;

20.Mengarahkan pelaksanaan dalam rangka pengendalian

pelaksanaan;

21.Memantau/memonitorkegiatan melaksanaan/

perkembangan dalam rangka pengendalian pelaksanaan;

22.Menyusun disain akhir efektifitas pelaksanaan;

Page 41: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

Page | 31

23.Menyusun disain akhir efektifitas tujuan;

24.Menyusun disain akhir dampak kemasyarakatan/

lingkungan;

25.Melaporkan penilaian hasil pelaksanaan;

26.Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan

dalam perencanaan kebijaksanaan strategis jangka

menengah;

27.Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan

dalam perencanaan kebijaksanaan strategis sektoral;

28.Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan

dalam perencanaan program strategis jangka menengah;

29.Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan

dalam perencanaan program strategis sektoral;

30.Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan

dalam perencanaan proyek multi sektoral.

c. Perencana Muda :

1. Menyusun disain dan instrumentasi dalam rangka

pengumpulan data dan informasi;

2. Mengumpulkan data primer dalam rangka pengumpulan

data dan informasi;

3. Mereview kelengkapan data dalam rangka pengolahan

data dan informasi ;

4. Memformulasikan sajian untuk analisis dalam rangka

penyajian data dan informasi;

5. Menganalisis hasil-hasil pembangunan dalam rangka

analisis data dan informasi;

6. Mengevaluasi data yang sudah ada dalam rangka analisis

data dan informasi;

7. Menyusun neraca sumber daya yang potensial dalam

rangka analisis data dan informasi;

Page 42: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

Page | 32

8. Menentukan tingkat permasalahan dalam rangka

perumusan permasalahan;

9. Menentukan faktor-faktor penyebab permasalahan dalam

rangka perumusan permasalahan;

10. Melakukan studi pustaka yang memperkuat

landasan/kerangka teoritis dalam rangka penyusunan

model hubungan kausal/fungsional;

11. Menyusun spesifikasi model dalam rangka penyusunan

model hubungan kausal/fungsional;

12. Mengkonsultasikan dengan pihak/lembaga yang

kompoten dalam rangka penyusunan model hubungan

kausal/fungsional;

13. Memasukkan data kedalam model yang akan dipakai

dalam rangka pengujian model:

14. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai

dalam perencanaan kebijaksanaan strategis jangka

pendek;

15. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai

dalam perencanaan kebijaksanaan strategis regional;

16. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai

dalam perencanaan program strategis regional;

17. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai

dalam perencanaan proyek sektor tunggal;

18. Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang

telah ditentukan dalam perencanaan kebijaksanaan

strategis jangka pendek;

19. Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang

telah ditentukan dalam perencanaan kebijaksanaan

strategis regional;

Page 43: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

Page | 33

20. Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang

telah ditentukan dalam perencanaan program strategis

regional;

21. Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang

telah ditentukan dalam perencanaan proyek sektor

tunggal;

22. Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/

pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan

kebijaksanaan strategis jangka pendek;

23. Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/

pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan

kebijaksanaan strategis regional;

24. Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/

pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan

program strategis regional;

25. Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/

pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan proyek

sektor tunggal;

26. Merumuskan prosedur pelaksanaan dalam rangka

penentuan alternatif dan rencana perencanaan;

27. Merumuskan saran tindakan korektif yang diperlukan

dalam rangka pengendalian pelaksanaan;

28. Menyusun disain awal efektifitas pelaksanaan dalam

rangka penilaian hasil pelaksanaan;

29. Menyusun disain awal efektifitas tujuan dalam rangka

penilaian hasil pelaksanaan;

30. Menyususn disain awal dampak kemasyarakatan/

lingkungan dalam rangka penilaian hasil pelaksanaan;

31. Menganalisis dan menyajikan data dan informasi untuk

penilaian hasil pelaksanaan efektifitas pelaksanaan;

Page 44: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

Page | 34

32. Menganalisis dan menyajikan data dan informasi untuk

penilaian hasil pelaksanaan efektifitas tujuan;

33. Menganalisis dan menyajikan data dan informasi untuk

penilaian hasil pelaksanaan dampak kemasyarakatan/

lingkungan;

34. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan

dalam perencanaan kebijaksanaan strategis jangka

pendek;

35. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan

dalam perencanaan kebijaksanaan strategis regional;

36. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan

dalam perencanaan program strategis regional;

37. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan

dalam perencanaan proyek sektor tunggal;

38. Melaksanakan kegiatan perencanaan lainnya yang

ditugaskan oleh atasan.

B. Fungsional Pustakawan

Pejabat fungsional pustakawan adalah Pegawai Negeri Sipil

yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh

oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan

kepustakawanan pada unit-unit perpustakaan, dokumentasi dan

informasi di instansi pemerintah dan atau unit tertentu lainnya.

Pejabat fungsional pustakawan berada di bawah dan

bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris dan di

bawah koordinasi Kepala Sub Bagian.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara Nomor : 132/KEP/M.PAN/12/2002 dan Keputusan

Bersama Kepala Perpustakawan Nasional RI dan Kepala Badan

Kepegawaian Negara Nomor 23 Tahun 2003 dan nomor 21 tahun

2003 Tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka

Page 45: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

Page | 35

Kreditnya, maka rumpun jabatan, instansi Pembina, kedudukan

dan tugas pokok fungsional pustakawan sebagai berikut :

1. Rumpun Jabatan Fungsional Pustakawan :

a. Jabatan Fungsional Pustakawan termasuk dalam rumpun

arsiparis, pustakawan dan yang berkaitan.

b. Jabatan Fungsional Pustakawan terdiri dari Pustakawan

Tingkat Terampil dan Pustakawan Tingkat Ahli.

2. Pustakawan adalah pejabat fungsional yang berkedudukan

sebagai pelaksana penyelenggara tugas utama kepustakawanan

pada unit-unit perpustakaan, dokumentasi dan informasi pada

instansi pemerintah.

3. Jabatan fungsional pustakawan adalah jabatan karier yang

hanya dapat diduduki oleh seseorang yang telah berstatus

sebagai Pegawai Negeri Sipil.

4. Tugas Pokok Pustakawan yang ada di Bappeda :

Pustawakan tingkat terampil :

1) Pengorganisasian dan pendayagunaan koleksi bahan

pustaka/sumber informasi, dan.

2) Pemasyarakatan perpustakaan, dokumentasi dan informasi.

5. Rincian Kegiatan Fungsional Pustakawan Tingkat Terampil :

a. Pustakawan Pelaksana :

1. Menghimpun alat seleksi bahan pustaka;

2. Melakukan survei bahan pustaka;

3. Membuat dan menyusun desiderata;

4. Meregistrasi bahan pustaka;

5. Melakukan verifikasi data bibliografi;

6. Melakukan katalogisasi sederhana;

7. Melakukan katalogisasi salinan;

8. Mengalihkan data bibliografi secara manual;

Page 46: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

Page | 36

9. Mengalihkan data bibliografi secara elektronis;

10. Membuat kelengkapan bahan pustaka;

11. Mengelola jajaran bahan pustaka;

12. Merawat bahan pustaka dalam rangka pencegahan/

preventif;

13. Merawat bahan pustaka dalam rangka pencegahan/

treatment;

14. Melakukan layanan sirkulasi;

15. Melakukan layanan perpustakaan keliling;

16. Menyediakan bahan pustaka koleksi setempat;

17. Mengumpulkan data untuk statistik;

18. Melakukan publisitas.

b. Pustakawan Pelaksanan Lanjutan :

1. Mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana

operasional pengembangan koleksi;

2. Mengumpulkan data dalam rangka survei minat

pemakai;

3. Mengidentifikasi bahan pustaka dalam rangka

penyiangan bahan pustaka;

4. Mengelola hasil penyiangan;

5. Mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana

operasional pengolahan bahan pustaka;

6. Melakukan klasifikasi sederhana;

7. Mengelola data bibliografi dalam bentuk kartu katalog;

8. Mengelola data bibliografi dalam bentuk basis data;

9. Menyusun daftar tambahan pustaka;

10. Membuat kliping;

11. Mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana

operasional penyimpanan dan pelestarian bahan pustaka;

Page 47: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

Page | 37

12. Mengidentifikasi bahan pustaka dalam rangka

penyimpanan dan pelestarian;

13. Mereproduksi bahan pustaka kepustakaan kelabu;

14. Mereproduksi bahan pustaka berupa buku;

15. Mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana

operasional layanan informasi;

16. Melakukan layanan bahan pandang dengar;

17. Menyediakan bahan pustaka melalui silang layan;

18. Melakukan bimbingan membaca;

19. Melakukan cerita pada anak-anak;

20. Mengumpulkan data untuk tinjauan kepustakaan;

21. Mengumpulkan data untuk informasi teknis;

22. Mengolah dan menyusun data statistik;

23. Mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana

operasional penyuluhan;

24. Mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana

operasional publisitas;

25. Menyusun materi publisitas berbentuk berita, sinopsis,

brosur dan leaflet;

26. Menyusun materi publisitas berbentuk poster/gambar

peraga;

27. Mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana

operasional pameran;

28. Menyiapkan materi dan penataan pameran;

29. Menjadi pemandu penyelenggaraan pameran.

c. Pustakawan Penyelia :

1. Mengolah data dalam rangka menyusun rencana

operasional pengembangan koleksi;

2. Mengolah data dalam rangka menyusun rencana

operasional pengolahan bahan pustaka;

3. Melakukan katalogisasi yang bersifat kompleks;

Page 48: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

Page | 38

4. Membuat anotasi;

5. Menyunting data bibliografi;

6. Menyusun bibliografi, indeks dan sejenisnya;

7. Mengolah data dalam rangka menyusun rencana

operasional penyimpanan dan pelestarian bahan pustaka;

8. Mengolah data dalam rangka menyusun rencana

operasional layanan informasi;

9. Melakukan layanan rujukan cepat;

10. Melakukan penelusuran literatur untuk bahan bacaan;

11. Melakukan bimbingan pemakai perpustakaan;

12. Membina kelompok pembaca;

13. Menyebarkan informasi terbaru/kilat berbentuk lembar

lepas;

14. Menyebarkan informasi terseleksi berbentuk lembar

lepas;

15. Mengolah data dalam rangka menyusun rencana

operasional penyuluhan;

16. Melaksanakan penyuluhan massal dengan cara

menggunakan alat bantu audio-visual tentang kegunaan

dan pemanfaatan perpustakaan, dokumentasi dan

informasi kepada pemakai perpustakaan;

17. Melaksanakan penyuluhan massal tanpa alat bantu

tentang kegunaan dan pemanfaatan perpustakaan,

dokumentasi, dan informasi kepada pemakai

perpustakaan;

18. Melaksanakan penyuluhan tatap muka dalam kelompok

tentang kegunaan dan pemanfaatan perpustakaan,

dokumentasi dan informasi kepada pemakai;

19. Melaksanakan penyuluhan perpustakaan tentang

pengembangan perpustakaan dokumentasi dan informasi

Page 49: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

Page | 39

kepada penyelenggara dan pengelola perpus-takaan

tingkat kelompok;

20. Mengolah data dalam rangka menyusun rencana

operasional publisitas;

21. Menyusun materi publisitas berbentuk slide, pandang

dengar;

22. Mengolah data dalam rangka menyusun rencana

operasional pameran;

23. Menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan

pameran.

Page 50: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

Page | 40

Tabel 2.1 Struktur Organisasi Badan Perencanaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

STRUKTUR ORGANISASIBADAN PERENCAAN

PEMBANGUNAN DAERAHPROVINSI SULAWESI SELATAN

(Perda Nomor 32 Tahun 2008)

BIDANGEKONOMI

BIDANGPENGEMBANGAN

KELEMBAGAAN DANSDM

BIDANGPENGEMBANGAN SDA

DAN PRASARANAWILAYAH

BIDANGPERENCANAAN MAKRO

DAN PEMBIAYAANPEMBANGUNAN

BIDANGSTATISTIK DAN

EVALUASI KINERJAPEMBANGUNAN

SUB BIDANGPERTANIAN INDUSTRI,

PERDAGANGANPARIWISATA DAN

INVESTASI

SUB BIDANGPENGEMBANGAN

SUMBER DAYAMANUSIA

SUB BIDANGPENGELOLAAN

SUMBER DAYA ALAMDAN LINGKUNGAN

SUB BIDANGPERENCAAN MAKRO

WILAYAH

SUB BIDANGSTATISTIK

SUB BIDANGEKONOMI MAKRO

SUB BIDANGPENGEMBANGANKELEMBAGAAN

SUB BIDANGPRASARANA

WILAYAH

SUB BIDANGPEMBIAYAAN

PEMBANGUNAN

SUB BIDANGEVALUASI KINERJA

PEMBANGUNAN

KEPALA BADAN

PEJABATFUNGSIONAL

SUB BAGIANUMUM DAN

KEPEGAWAIA

SUB BAGIANPROGRAM

SUB BAGIANKEUANGAN

SEKRETARIS

Page 51: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

Page | 41

2.2. SUMBER DAYA BAPPEDA PROVINSI SULAWESI SELATAN

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Bappeda Provinsi

Sulawesi Selatan didukung oleh sumber daya aparatur yang terdistribusi

menurut bidang dan kesekretariatan. Pada tahun 2015, jumlah pegawai

Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebanyak 127 orang Pegawai Negeri

sipil yang terdiri dari lihat tabel berikut ini;

Tabel 2.2. Jumlah Pejabat Struktural Bappeda Provinsi Sulawesi SelatanTahun 2015

NO KETERANGAN Jenis Kelamin JumlahLaki-laki Perempuan

1 Eselon II 1 - 12 Eselon III 5 1 63 Eselon IV 8 4 12

Total 15 4 19Sumber : Bagian Umum & Kepeg. Bappeda Prov. Sulsel 2015

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa Bappeda Provinsi

Sulawesi Selatan pada jabatan struktural terdapat satu orang laki-laki pejabat

eselon II, lima orang laki-laki dan satu orang perempuan yang menempati

jabatan eselon III, serta ada 13 jabatan pada eselon IV yang terdiri dari delapan

orang laki-laki dan empat orang perempuan.

Tabel 2.3. Jumlah Pegawai Bappeda Provinsi Sulawesi Selatanberdasarkan Jabatan Fungsional Tahun 2015

NO KETERANGAN Jenis Kelamin JumlahLaki-laki Perempuan

1 Fungsionaal PerencanaMadya 3 13 16

2 Fungsionaal PerencanaMuda 3 4 7

Total 6 17 23Sumber : Bagian Umum & Kepeg. Bappeda Prov. Sulsel 2015

Page 52: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

Page | 42

Dari tabel tersebut diatas menggambarkan bahwa Bappeda Provinsi

Sulawesi Selatan terdapat 23 orang pejabat Fungsional Perencana dengan

rincian pejabat fungsional Perencana Madya terdapat tiga belas orang

perempuan dan tiga orang laki-laki, sedangkan pada fungsional Perencana

Mudaempat orang laki-laki dantiga orang perempuan.

Tabel 2.4. Jumlah Pegawai Bappeda Provinsi Sulawesi Selatanberdasarkan tingkat Golongan Tahun 2015

NO KETERANGAN Jenis Kelamin JumlahLaki-laki Perempuan1 Golongan IV 17 19 362 Golongan III 39 21 603 Golongan II 24 6 304 Golongan I 1 - 1

Total 81 46 127Sumber : Bagian Umum & Kepeg. Bappeda Prov. Sulsel 2015

Dari tabel tersebut tergambar bahwa jumlah pegawai Bappeda

Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2015 terdapat 127 orang pegawai yang

terdiri dari 81 orang laki-laki dan 46 orang perempuan dengan rincian

pergolongan sebagai berikut; 17 orang laki-laki dan 19 orang perempuan yang

bergolongan IV, 39 orang laki-laki dan 21 orang perempuan yang bergolongan

III, 24 orang laki-laki dan 6 orang perempuan yang bergolongan II, serta ada 1

orang laki-laki yang bergolongan I.

Tabel 2.5. Laki-laki dan Perempuan menurut tingkat Pendidikan StafBappeda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015

NO KETERANGAN Jenis Kelamin JumlahLaki-laki Perempuan1 S3 2 1 32 S2 22 27 493 S1 35 13 484 D3/Sarmud - 3 35 SMA/sederajat 21 2 236 SMP/sederajat - - -7 SD 1 - 1

Total 81 46 127Sumber : Bagian Umum & Kepeg. Bappeda Prov. Sulsel 2015

Page 53: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

Page | 43

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa dari 127 orang staff Bappeda

provinsi Sulawesi Selatan terdapat 81 orang laki-laki dan 46 orang perempuan

dengan kualifikasi pendidikan masing-masing dua orang laki-laki dan satu

orang perempuan yang memiliki kualifikasi pendidikan S-3, dua puluh dua

orang laki-laki dan dua puluh tuju orang perempuan yang memiliki kualifikasi

pendidikan S-2, tiga puluh lima orang laki-laki dan tiga belas orang perempuan

yang memiliki kualifikasi pendidikan S-1, tiga orang perempuan yang

berpendidikan Sarjana Muda, dua puluh satu orang laki-laki dan dua orang

perempuan orang tamatan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, serta satu orang

laki-laki tamatan Sekolah Dasar.

Meskipun tingkat pendidikan pegawai di Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah sudah cukup tinggi, namun masih perlu senantiasa

diberikan penguatan-penguatan khususnya dalam bidang perencanaan dan

pengembangan wilayah.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan

dapat berjalan dengan baik, selain dukungan sumber daya aparatur yang

terampil juga perlu didukung oleh ketersediaan prasarana dan sarana yang

memadai untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

aparatur Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan secara berkesinambungan, daya

dukung sarana penunjang operasional tersebut diantaranya adalah peralatan

dan perlengkapan perkantoran.

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Kondisi saat ini masih menunjukan belum terpenuhinya kebutuhan

peralatan dan perlengkapan perkantoran yang memadai. Berikut kondisi

rekapitulasi barang dan inventaris kantor untuk mendukung tugas dan kinerja

organisasi dalam pelaksanaan tugas-tugas BAPPEDA Provinsi Sulawesi

Selatan dalam tahun 2015 :

KIB. A Tanah (Nihil).

KIB. B Peralatan dan Mesin.

Page 54: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

Page | 44

1. Alat Angkutan:

1) Roda Empat 16 unit terdiri dari;

1) Sedan 3 unit.

2) Jip 1 unit.

3) Station Wagon 12 unit.

2) Roda Dua 34 unit terdiri dari;

1) Honda 8 unit.

2) Yamaha 18 unit

3) Suzuki 8 unit

2. Alat Rumah Tangga terdiri dari:

1) Komputer PC 68 unit.

2) Laptop 25 unit.

3) Note Book 39 unit.

4) Printer 47 unit.

5) UPS 35 unit.

6) Mesin Ketik Manual 11 unit.

7) AC 40 unit.

8) Meja 202 buah.

9) Kursi 589 buah.

10) Filleng Kabinet 68 buah.

11) Komputer Tablet Aple 68 unit.

12) Eksternal 5 unit.

3. Studio dan Komunikasi terdiri dari:

1) Pesawat Telepon 22 unit.

2) Handycam 7 unit.

3) Handy Talky 5 unit.

4) Kamera 13 unit.

Melihat kondisi sarana dan prasarana mesin perkantoran kantor Bappeda

Provinsi Sulawesi Selatan seperti tersebut diatas, maka perlu adanya

peningkatan dukungan sarana dan prasarana yang dapat menunjang

Page 55: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

Page | 45

khususnya pada peningkatan kinerja aparatur Bappeda Provinsi Sulawesi

Selatan, beberapa sarana penunjang yang belum memadai seperti kebutuhan

sarana perlengkapan rapat, sarana telekomunikasi internal, Air Conditioner

dan pendukung lainnya.

Oleh karena itu, untuk mendukung optimalisasi tugas dan fungsi Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan maka

dibutuhkan sarana dan prasarana penunjang.

2.3. KINERJA PELAYANAN BADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) PROVINSI

SULAWESI SELATAN

Mengacu pada tugas pokok dan fungsi BAPPEDA sebagaimana amanat

Perda Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2013, maka BAPPEDA

memiliki 4 (empat) peran, sebagai: 1). pengambil kebijakan/keputusan

(policy/decision maker); 2). koordinator; 3). think-tank; dan 4). Administrator,

maka Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan menjabarkan keempat peran tersebut

ke dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanannya pada berbagai kegiatan

strategis.

Sebagai pengambil kebijakan/keputusan, Bappeda Provinsi Sulawesi

Selatan berperan menentukan kebijakan dan program dalam rencana

pembangunan daerah, baik kebijakan pembangunan jangka panjang daerah

(RPJPD), kebijakan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD)

maupun kebijakan tahunan (RKPD). Kebijakan pembangunan jangka

menengah dan tahunan masing-masing delengkapi dengan perkiraan

anggaran, yaitu perkiraan anggaran untuk RPJMD yang bersifat lima tahunan

dimulai sejak RPJMD 2013-2018 ditetapkan, sedangkan rencana kerja

pemerintah daerah (RKPD) yang bersifat tahunan disusun berikut perkiraan

anggarannya. Selain tugas perencanaan tersebut, Bappeda Provinsi Sulawesi

Selatan juga berperan dalam mengendalikan dan melakukan evaluasi terhadap

pelaksanaan pembangunan guna menjaga konsistensi antara pelaksanaan

Page 56: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

Page | 46

pembangunan dengan dokumen perencanaan baik dokumen perencanaan

pembangunan nasional maupun dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Sebagai koordinator, Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan berperan

melakukan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan antar

wilayah, antar tingkat pemerintahan, dan antar pemangku kepentingan

(stakeholders); koordinasi perumusan kebijakan dibidang perencanaan

pembangunan, koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan pencarian sumber-

sumber pembiayaan pelaksanaan pembangunan, dan pengalokasian dana

untuk pembangunan; serta koodinasi kegiatan strategis yang berskala regional,

nasional dan mendesak yang memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah

dan dengan lembaga lainnya. Selain tugas koordinasi perencanaan dan

pelaksanaan pembangunan tersebut, BAPPEDA Prov. Sulsel juga berperan

dalam menentukan kebijakan nasional, antara lain penanganan perubahan

iklim (climate change) yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur nomor

59 tahun 2013 tentang Rencana Aksi daerah Penurunan Emisi Gas Rumah

Kaca (RAD GRK), dan kebijakan nasional lainnya yaitu RAD Pangan dan

Gizi, MP3EI dan MP3KI.

Sebagai think tank, Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan berperan

melakukan kajian/telaahan/evaluasi kebijakan pembangunan baik sebagai

masukan untuk penyusunan rencana pembangunan maupun untuk perumusan

kebijakan-kebijakan strategis lainnya untuk kepentingan daerah yang berskala

lokal, regional, maupun nasional. Sedangkan sebagai administrator, Bappeda

Provinsi Sulawesi Selatan berperan dalam pengelolaan dokumen perencanaan

pembangunan; penyusunan dan pengelolaan laporan hasil pemantauan atas

pelaksanan rencana pembangunan; penyusunan dan pengelolaan laporan hasil

evaluasi; serta pembinaan dan pelayanan administrasi umum pelaksanaan

tugas BAPPEDA sebagai SKPD Pemerintah Provinsi.

Page 57: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

Page | 47

Tabel 2.6. Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Provinsi Sulawesi Selatan

PENGAMBILKEPUTUSAN

(POLICY/DECISIONMAKER)

THINKTANK

KOORDINATOR ADMINISTRATOR

PENJABARAN:

1. Perencanaan:

penyusunan rencana

pembangunan daerah

jangka panjang,

menengah dan

pendek/tahunan.

2. Penganggaran:

penyusunan alokasi

pendanaan (indikatif)

sebagai bahan

penyusunan RAPBD.

3. Pengendalian dan

Evaluasi: terhadap

pelaksanaan rencana

pembangunan daerah.

PENJABAR

AN:

Analisis

kebijakan di

bidang

perencanaan

pembanguna

n daerah dan

kebijakan

lainnya.

PENJABARAN:

1. Koordinasi

dalam

perumusan

kebijakan di

bidang

perencanaan

pembangunan

daerah.

2. Koordinasi dan

fasilitasi dalam

pelaksaan

dekonsentrasi

dan tugas

pembantuan.

3. Koordinasi

kegiatan

strategis

penanganan

permasalahan

mendesak sesuai

penugasan.

PENJABARAN:

1. Pengelolaan

dokumen

perencanaan

termasuk dana

dekonsentrasi dan

tugas

pembantuan.

2. Pengelolaan

pelaporan hasil

pemantauan dan

evaluasi terhadap

pelaksanaan

rencana

pembangunan

daerah.

3. Pembinaan dan

pelayanan

administrasi

umum.

Page 58: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 – 2018 BAB II

Page | 48

Tabel 2.7.Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

NO.INDIKATOR

KINERJA SESUAITUGAS DAN

FUNGSI

TARGET

SPMTARGET

IKKTARGET

INDIKATORLAINNYA

TARGET CAPAIAN TAHUN REALISASI CAPAIAN TAHUN RASIO CAPAIAN PADA TAHUN

2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 20131 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 15 16 17 18 19 20

I Perencanaan Pembangunan:1 Data dan ßInformasi

Pembangunan100% Dok 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2 RPJMD, RKPD,KUA-PPAS

100% Dok 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

3 LAKIP, LKPJ, UKP4dan DokumenEvaluasiPerencanaan

100% Dok 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

4 KoordinasiPerencanaan danPengendalianKerjasamaPembangunanDaerah

100% Lap. Pelaks.Keg.

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

II Pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD, Peningkatan Pengembangan Sistem dan Evaluasi Kinerja SKPD.5 Rasio ketersediaan

Barang dan JasaAdministrasiPerkantoran

100% Lap.Kegiatan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

6 RasiopenyelenggaraanRapat Koordinasidan Konsultasi didalam dan ke luardaerah

100% Lap.Kegiatan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%100% 100%

Page 59: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 – 2018 BAB II

Page | 49

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

7 Rasiopembangunan,pengadaan,pemeliharaan danrehabilitasiprasarana dansarana aparatur.

100% Lap.Kegiatan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

8 RasiopenyelenggaraanRapat Koordinasidan Konsultasi didalam dan ke luardaerah

100% Lap.Kegiatan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

9 Rasio Pembinaandan PeningkatanPelayanan, tatausaha danadministrasikepegaqwaian

100% Lap.Kegiatan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

10 Rasio KetersediaanDokumenPerencanaan SKPD.

100% Lap.Kegiatan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

11 Rasio KetersediaanDokumenPerencanaan ,Evaluasi danPelaporan.

100% Lap.Kegiatan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Page 60: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 – 2018 BAB II

Page | 50

Tabel 2.8. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BAPPEDA Prov. Sulsel.

Sumber: Data Neraca Keuangan Sub Bagian Keuangan Bapeda Provinsi Sulawesi Selatan

2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

PENDAPATAN DAERAH 30.000.000,00 35.000.000,00 - - -

PENDAPATAN ASLI DAERAH 30.000.000,00 35.000.000,00

- - - - -

13.844.221.852,00 17.310.940.624,70 18.708.337.062,17 20.584.010.768,39 22.627.847.845,23 22.239.740.517,00 24.302.871.108,00 27.898.202.779,00 39.940.526.188,00 41.447.888.255,00

6.895.518.665,00 6.648.821.257,00 7.786.509.779,00 11.822.007.176,00 12.271.888.255,00- Belanja Pegawai - 6.895.518.665,00 6.648.821.257,00 7.786.509.779,00 11.822.007.176,00 12.271.888.255,00

13.844.221.852,00 17.310.940.624,70 18.708.337.062,17 20.584.010.768,39 22.627.847.845,23 15.344.221.852,00 17.654.049.851,00 20.111.693.000,00 28.118.519.012,00 29.176.000.000,00- Belanja Pegawai - - - - - 5.350.470.000,00 4.614.030.000,00 5.728.478.000,00 6.116.835.000,00 7.066.865.000,00- Belanja Barang dan Jasa - - - - - 9.201.251.852,00 12.357.269.851,00 13.862.665.000,00 21.509.384.012,00 21.630.635.000,00- Belanja Modal - - - - - 792.500.000,00 682.750.000,00 520.550.000,00 492.300.000,00 478.500.000,00

BELANJA DAERAH

Belanja Tidak Langsung

Belanja Langsung

Kegiatan

Uraian Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke-

Page 61: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 – 2018 BAB II

Page | 51

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN

PELAYANAN BAPPEDA PROVINSI SULAWESI SELATAN

TANTANGAN

Adapun tantangan Provinsi Sulawesi Selatan antara lain;

1. Penyusunan perencanaan sektor belum sepenuhnya berbasis data,

sehingga rencana kerja SKPD masih lemah dan belum konsisten

dengan dokumen perencanaan daerah.

2. Perencanaan pembangunan daerah (Provinsi dan Kabu/Kota)

belum spenuhnya terintegrasi.

3. Perencanaan pembangunan daerah (Provinsi dan Kabu/Kota)

belum terintegrasi dengan rencana tata ruang wilayah.

4. Kesadaran aparat Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan dalam

melaksanakan tugas pokok, fungsi dan rincian tugasnya masih

belum optimal.

5. Kesadaran aparat Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan dalam

mengikuti pendidikan dan pelatihan masih belum optimal.

PELUANG

Adapun peluang yang dimiliki Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan

antara lain;

1. Adanya kepercayaan para pemangku kepentingan (stakeholders)

kepada Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal fasilitasi

penyempurnaan rencana kerja pembangunan daerah;

2. Sasaran pembangunan daerah yang harus dicapai sudah jelas

tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) 2013-2018;

3. Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan sebagai lembaga pemerintah

daerah mempunyai kewenangan dalam penyempurnaan rencana

kerja pembanguanan daerah;

Page 62: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 – 2018 BAB II

Page | 52

4. Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan sebagai lembaga pemerintah

daerah mempunyai fungsi fasilitasi terhadap rencana-rencana

pemerintah pusat, lembaga asing dan NGO;

5. Adanya kesempatan bagi aparat Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan

untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang perencanaan.

Page 63: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 – 2018

Page | 53

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN

TUGAS DAN FUNGSI

BAPPEDA PROVINSI SULAWESI SELATAN

Beberapa isu yang sering ditemukan dalam proses Perencanaan

Pembangunan Daerah antara lain;

1. Analisis kondisi wilayah merupakan hal utama dan penting dalam proses

penyusunan rencana pembangunan daera, analisis kondisi wilayah

perencanaan membutuhkan data dan informasi yang aktual, akurat dan

dapat dipertanggungjawabkan. Dengan ketersediaan data dan informasi

yang akurat akan sangat menentukan langkah selanjutnya keberhasilan

perencanaan.

2. Salah satu variabel penentu keberhasilan suatu rencana banyak ditentukan

ketersediaan dan kualitas para perencana, sebagai pelaksana perencana

pembangunan daerah dituntut untuk senantiasa meningkatkan kualitas

kinerja dan profesionalisme.

3. Bappeda adalah lembaga perencana yang menempatkan posisinya sebagai

perekat perencanaan dalam wilayah, salah satu hal yang sulit dilaksanakan

adalah membangun sinergitas antar Kabupaten/Kota dan antara Provinsi

dengan Kabupaten/Kota.

4. Tingkat Kualitas suatu rencana dapat dicapai jika dilengkapi dengan

berbagai peralatan perencanaan yang terkait dengan analisis terhadap

indikator sosial, ekonomi dan indikator lainnya yang sering digunakan

sebagai ukuran keberhasilan beberapa aturan perundang-undangan terkait

perencanaan yang belum maksimal diterapkan.

Page 64: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 – 2018

Page | 54

5. Proses perencanaan pembangunan daerah sampai dengan pelaksanaannya

perlu dilakukan Evaluasi sebagai pengendalian terhadap jalannya

pelaksanaan pembangunan apakah sesuai dengan rencana atau tidak. Jika

ditemukan target dan sasaran yang tidak tercapai, maka akan menjadi

masukan perbaikan untuk perencanaan yang akan datang.

Adapun permasalahan yang dihadapi Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan

dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir ini adalah;

1. Belum konsistennya antara dokumen penganggaran dengan dokumen

perencanaan.

2. Belum akuratnya data dan informasi dokumen perencanaan baik antar

Kabupaten/Kota dan antar Provinsi dengan Kabupaten/Kota.

3. Belum optimalnya hasil analisa perencanaan pembangunan untuk

perumusan kebijakan.

4. Dan belum optimalnya pengelolaan dokumen perencanaan, pembinaan

dan pelayanan administrasi umum.

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN

FUNGSI BAPPEDA PROVINSI SULAWESI SELATAN

Selama periode 2008-2013, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya telah

diupayakan secara optimal. Namun demikian,upaya tersebut masih

menyisakan beberapa persoalan yang belum sepenuhnya sesuai dengan

harapan, antara lain belum sepenuhnya selaras antara rencana pembangunan

dengan pelaksanaannya baik pusat maupun daerah. Kemudian terkait dengan

munculnya berbagai masalah baru dan mendesak, seperti penanganan bencana

alam, penanggulangan kemiskinan, penanganan terhadap dampak pemanasan

global, new inisiatif pemerintah dan antisipasi terhadap fluktuasi harga bahan

bakar minyak. Berkaitan dengan isu-isu tersebut, maka Bappeda Provinsi

Sulawesi Selatan dituntut untuk antisipatif dan proaktif dalam mengkaji

Page 65: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 – 2018

Page | 55

berbagai strategi dan menyelesaikan berbagai Permasalahan Pembangunan

tersebut, sehingga pencapaian tujuan pembangunan daerah tetap terjamin.

Dalam pelaksanaan peran Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan sebagai

lembaga di bidang perencanaan daerah, dipandang perlu peningkatan

sumberdaya manusia secara solid dan terintegrasi untuk menghasilkan kualitas

hasil analisis, telaahan, dan kajian-kajian kebijakan pembangunan yang

melahirkan dokumen perencanaan perumusan kebijakan pembangunan daerah

dan nasional yang tepat, terarah dan dapat dilaksanakan. Peningkatan kualitas

hasil analisis/telaahan/kajian sangat penting dilakukan karena untuk

meningkatkan ragam, kualitas dan pemanfaatan data/informasi yang optimal.

Selain itu, dilakukan upaya perbaikan secara berkelanjutan untuk mencapai

keselarasan antara perencanaan dan penganggaran, yang ditunjukkan dengan

semakin mendekatnya antara pencapaian sasaran dalam dokumen

perencanaan dengan ketersediaan penganggaran. Namun demikian,

keselarasan tersebut masih belum sepenuhnya sesuai harapan karena

terbatasnya instrumen perencanaan pengendalian dan pengawasan

pembangunan, serta belum optimalnya mekanisme reward and punishment.

Masih terdapat ketidakselarasan antara rencana pembangunan, penganggaran

dan pelaksanaan yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan dan sasaran

pembangunan daerah.

Berdasarkan kondisi tersebut, kapasitas Bappeda Provinsi Sulawesi

Selatan sebagai lembaga perencanaan pembangunan daerah perlu diperkuat

agar dapat memastikan berjalannya proses perencanaan pembangunan secara

baik. Antara lain dengan mengawal dan memperkuat sistem manajemen

ketidaksesuaian (inconsistency) antara rencana pembangunan dan

implementasinya, yang dapat menyebabkan terhambatnya pencapaian tujuan

pembangunan daerah.

Page 66: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 – 2018

Page | 56

Tabel 3.9. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan

PENGAMBIL KEPUTUSAN

(POLICY/DECISION MAKER)

TINHK TANK KOORDINATOR ADMINISTRATOR

Perencanaan:

1. Konsistensi dokumen

penganggaran terhadap

dokumen perencanaan masih

diperlukan mekanisme

instrument yang mengatur

secara lebih tegas.

Penganggaran:

1. Perubahan Poldas menjadi RPJP

(UU 22/1999 menjadi UU

25/2044 dan UU 17/2007).

2. Pedoman baru permendagri

54/2010, mencakup:

a. perubahan struktur

dokumen, tata cara

penyusunan, penetapan dan

pengendalian/evaluasi.

b. Fungsi konsultatif terhadap

RPJMD kabupaten/kota.

Pengendalian, Pelaksanaan dan

Evaluasi:

1. Evaluasi RAPBD

kabupaten/kota.

2. Evaluasi Dokumen Perencanaan

Kabupaten/Kota (RPJP,

RPJMD, RKPD, dll).

3. Evaluasi dokumen perencanaan

SKPD (RENSTRA, RENJA,

dll).

4. Pengendalian pelaksanaan

rencana pembangunan

(monitoring dan evaluasi).

1. Ketersediaan

dan akurasi

data/informasi.

2. Penanggulanga

n kemiskinan.

3. Sinkronisasi

program pusat-

daerah dan

capaian target-

target nasional.

4. Penataan ruang

wilayah dan

kawasan

strategis.

5. Perencanaan

dan evaluasi

penataan ruang

wilayah

provinsi/kabup

aten/kota.

1. Implementasi

kesepakatan

kerjasama

terutama dengan

swasta dan

pemerintah.

2. Komitmen

kepala daerah

kabupaten/kota

terhadap

kerjasama

pembangunan.

3. Koordinasi,

KEK, RAD-

GRK RAD-

Pangan dan Gizi,

MP3EI, MP3KI,.

1. Koordinasi Integrasi,

sinkronisasi

perencanaan/evaluasi.

2. Konsistensi

pelaksanaan kegiatan

dan Rasionalisasi

pelaksanaan

fisik/keuangan.

3. Koordinasi kerangka

regulasi dan fungsi

Bappeda

kabupaten/kota

(dokumen

perencanaan) serta

Dukungan pendanaan

Bappeda

kabupaten/kota..

4. Reformasi birokrasi.

5. Optimalisasi Sumber

Daya Aparatur, Sarana

dan Prasarana

perkantoran serta

penyediaan barang dan

jasa perkantoran.

Page 67: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 – 2018

Page | 57

3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM GUBERNUR DAN

WAKIL GUBERNUR

Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan tugas pokok

dan fungsinya perlu memperhatikan visi dan misi Gubernur dan Wakil

Gubernur Sulawesi Selatan yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Sulawesi

Selatan Tahun 2013-2018. Hal ini dilakukan agar penyusunan rumusan

kegiatan dalam rencana program startegis dalam dokumen ini sesuai dengan

arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah 2013-2018.

Visi Pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013–

2018 adalah:

“SULAWESI SELATAN SEBAGAI PILAR UTAMA PEMBANGUNAN

NASIONAL DAN SIMPUL JEJARING AKSELERASI KESEJAHTERAAN

PADA TAHUN 2018”

Penjabaran makna dari Visi Sulawesi Selatan di atas adalah sbb:

Pilar Utama Pembangunan Nasional adalah merupakan gambaran tentang

kondisi Sulawesi Selatan pada tahun 2018 yang menjadi acuan dan

berkontribusi nyata terhadap solusi persoalan mendasar bangsa Indonesia.

Persoalan mendasar tersebut khususnya dalam perwujudan ketahanan dan

kemandirian pangan pada komoditas strategis. Ini ditandai dengan posisi

Sulawesi Selatan yang semakin menempatkan dirinya sebagai pusat

pertumbuhan dan perkembangan ekonomi diluar pulau Jawa. Ini juga terkait

dengan perwujudan pola ideal kehidupan beragama dan kerukunan antar

ummat beragama, ketertiban dan keamanan serta akselerasi perbaikan

kehidupan demokrasi..

Simpul Jejaring adalah gambaran tentang kondisi Sulawesi Selatan pada tahun

2018 yang menjadi simpul distribusi barang dan jasa, simpul layanan

pendidikan dan kesehatan, serta simpul perhubungan darat, laut dan udara

diluar Jawa dan Kawasan Timur Indonesia khusunya.

Page 68: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 – 2018

Page | 58

Akselerasi Kesejahteraan adalah gambaran tentang kondisi Sulawesi Selatan

pada tahun 2018 yang sudah mencapai fase akhir tinggal landas dan memasuki

awal kematangan ekonomi. Pada saat itu Indeks pembangunan Manusia

berada pada kategori menengah-tinggi, pertumbuhan ekonomi berada diatas

rata-rata nasional, pendapatan perkapita sekitar 30 juta/tahun, angka

kemiskinan dan pengangguran dibawa rata-rata Nasional, Agro industri

berkembang pesat serta industri manufaktur dan jasa berkontribusi signifikan

dalam perekonomian. Ini juga ditandai oleh kondisi dimana Sulawesi Selatan

semakin kuat mensinergikan kemajuan Kabupaten dan Kota serta semakin

bersinergi dengan perkembangan regional, nasional dan internasional.

Dalam rangka pencapaian visi tersebut, maka ditetapkan 7 (tujuh) misi

sebagai berikut;

1. Mendorong semakin berkembangnya masyarakat yang religius dan

kerukunan intra dan antar ummat beragama.

2. Meningkatkan kualitas kemakmuran ekonomi, kesejahteraan sosial dan

kelestarian lingkungan.

3. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan

infrastruktur.

4. Meningkatkan daya saing daerah dan sinergitas regional, nasional dan

global.

5. Meningkatan kualitas demokrasi dan kepastian hukum.

6. Meningkatkan kualitas ketertiban, keamanan dan kesatuan bangsa.

7. Meningkatkan perwujudan kepemerintahan yang baik dan bersih.

Page 69: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 – 2018

Page | 59

3.3. REVIEW RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)

PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2008-2028 DAN

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

3.3.1. Review Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi

Selatan

Pengembangan wilayah Provinsi Sulawesi Selatan diarahkan dengan

mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Sulawesi Selatan guna mengembangkan

Sulawesi Selatan sebagai simpul transportasi, industry, perdagangan,

pariwisata, dan pertanian yang seiring dengan peningkatan kualitas

lingkungan. Rencana struktur ruang Provinsi Sulawesi Selatan sebagai

pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat diarahkan untuk

meningkatkan interkoneksi antara kawasan perkotaan baik antara Pusat

Kegiatan Nasional, dengan Pusat Kegiatan Wilayah maupun dengan Pusat

Kegiatan Lokal yang didukung oleh peningkatan kualitas jaringan transportasi,

energy, telekomunikasi, dan sumber daya air secara terpadu.

Pusat Kegiatan Nasional di Provinsi Sulawesi Selatan adalah Kawasan

Perkotaan Mamminasata yang meliputi seluruh wilayah Kota Makassar, dan

Kabupaten Takalar serta sebagian wilayah Kabupaten Gowa dan Kabupaten

Maros dengan fungsi sebagai pusat pertumbuhan nasional dan pusat orientasi

pelayanan berskala internasional serta sebagai penggerak utama di Kawasan

Timur Indonesia. Pusat Kegiatan Wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan

meliputi Kawasan Perkotaan Pangkajene, Jeneponto, Palopo, Watampone,

Bulukumba, Barru dan Parepare, yang berfungsi mendukung peran Kawasan

Perkotaan Mamminasata dengan mengemban fungsi sebagai pusat jasa

pelayanan keuangan, pusat pengolahan dan distribusi barang, simpul

transportasi serta pusat pelayanan publik berskala provinsi. Pusat Kegiatan

Lokal di Provinsi Sulawesi Selatan meliputi Kawasan Perkotaan Bantaeng,

Enrekang, Masamba, Belopa, Malili, Pinrang, Pangkajene, Benteng, Pamatata,

Page 70: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 – 2018

Page | 60

Sinjai, Watansoppeng, Makale, Rantepao dan Sengkang yang berfungsi

sebagai pusat pengolahan dan distribusi barang dan jasa, simpul transportasi,

pusat jasa pemerintahan kabupaten/kota serta pusat pelayanan publik berskala

kabupaten.

Sistem jaringan transportasi Provinsi Sulawesi Selatan didukung oleh

keberadaan jaringan jalan arteri primer, jaringan jalan kolektor primer, jaringan

jalan bebas hambatan, rencana pembangunan jaringan jalur kereta api antar

kota lintas Pulau Sulawesi dan jaringan penyeberangan lintas antar provinsi di

dalam wilayah Pulau Sulawesi. Jaringan transportasi di Provinsi Sulawesi

Selatan juga didukung oleh jaringan transportasi laut yang meliputi: pelabuhan

Internasional Makassar; pelabuhan pengumpul regional dan pelabuhan

pengumpan serta jaringan transportasi udara yang meliputi: bandar udara

(bandara) pengumpul Internasional Sultan Hasanuddin (Makassar); dan

bandara pengumpan di Kabupaten Luwu Timur, Tana Toraja, Kepulauan

Selayar, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu, dan Kabupaten Bone serta

Kabupaten Bulukumba.

Dukungan jaringan energy guna mendukung pengembangan wilayah

Provinsi Sulawesi Selatan meliputi pengembangan depo bahan bakar

minyak/gas bumi yaitu: Depo Makassar, Depo Parepare, Depo Luwu, Depo

Selayar dan Depo Wajo, serta jaringan pipa gas Wajo - Makassar;

pengembangan pembangkit tenaga listrik berupa PLTD di kabupaten/kota

Bantaeng, Barru, Bone, Bulukumba, Enrekang, Gowa, Jeneponto, Luwu,

Maros, Pangkep, Pinrang, Selayar, Sinjai, Takalar, Tana Toraja, Palopo,

Parepare, dan Mamminasata; PLTU di kabupaten/kota Gowa, Bone,

Jeneponto, dan Takalar; PLTA di Kabupaten Tana Toraja, Pinrang, Gowa,

Enrekang, dan Sinjai; PLTG di kabupaten Gowa, dan Wajo; PLTM di

kabupaten Luwu Timur, Sinjai, Luwu, dan Luwu Utara; serta pemanfaatan

panas bumi sebagai sumber energy di kabupaten Luwu Utara, Luwu, Toraja

Utara, Tana Toraja, Pinrang, Sidrap, Wajo, Barru, Maros, dan Sinjai.

Sedangkan jaringan telekomunikasi meliputi: jaringan terestrial yaitu: jaringan

kabel laut Makassar - Martapura (Kalsel), Makassar – Surabaya, Makassar –

Page 71: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 – 2018

Page | 61

Ende (Flores), Makassar – Ambon; pengembangan jaringan mikro analog yang

meliputi jalur Makassar – Palu, dan Parepare – Kendari; dan pengembangan

jaringan mikro digital di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

Provinsi Sulawesi Selatan sebagai salah satu sentra produksi pangan

nasional didukung oleh peningkatan kualitas jaringan sumber daya air pada

Daerah Irigasi (DI) di Provinsi Sulawesi Selatan yang terdiri dari DI

kewenangan pusat lintas kabupaten/kota meliputi: DI Kampili/Bisua

(Kabupaten Gowa dan Takalar), DI Bila Kalola (Kabupaten Sidrap), DI Kalola

Kalosi (Kabupaten Wajo dan Sidrap), DI Awo (Kabupaten Wajo dan Sidrap),

DI Saddang Sidrap (Kabupaten Sidrap dan Pinrang), DI Saddang Pinrang

(Kabupaten Sidrap dan Pinrang), DI Lekopaccing (Kabupaten Maros dan Kota

Makassar), DI Lamasi Kanan/Kiri (Kabupaten Luwu dan Luwu Utara), DI

Jeneberang/Kampili (Kabupaten Gowa); DI kewenangan pusat utuh

kabupaten meliputi: DI Bontomanai (Kabupaten Bulukumba), DI Bayang-

bayang (Kabupaten Bulukumba), DI Kelara (Kabupaten Jeneponto), DI

Pammukulu (Kabupaten Takalar), DI Bantimurung (Kabupaten Maros), DI

Tabo-tabo (Kabupaten Pangkep), DI Sanrego, DI Pattiro, DI Palakka dan DI

Ponreponre (Kabupaten Bone), DI Langkemme, DI Tinco Kiri/Kanan, DI

Paddange, DI Lawo, dan DI Walanae (Kabupaten Soppeng), DI Wajo

(Kabupaten Wajo), DI Bulucenrana, DI Bulutimorang, DI Gelirang, DI S.

Baranti dan DI S. Sidenreng (Kabupaten Sidrap), DI Padang Sappa I, DI

Padang Sappa II, DI Bajo, DI Kalaera Kiri dan DI Kalaera Kanan I

(Kabupaten Luwu) , DI Kalaera II (Kabupaten Toraja), DI

Rongkong/Malangke, DI Baliase dan DI Bungadidi (Kabupaten Luwu Utara),

DI Kalaena dan DI Kalaena Kiri/Kanan (Kabupaten Luwu Timur); Daerah

Rawa (DR) meliputi: DR Barebbo (Kabupaten Bone), DR Sajoanging

(Kabupaten Wajo), dan DR Maros Utara (Kabupaten Maros); DI kewenangan

Provinsi lintas kabupaten meliputi: DI Bilibili (Kabupaten Gowa), DI Cilallang

(Kabupaten Wajo), DI Tubu Ampak (Kabupaten Luwu Utara); DI

kewenangan Provinsi utuh meliputi: DI Bettu dan DI Bontonyeleng

(Kabupaten Bulukumba), DI Jenemarung (Kabupaten Takalar), DI Aparang I,

Page 72: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 – 2018

Page | 62

DI Kalamisu dan DI Aparang Hulu (Kabupaten Sinjai), DI Padaelo dan DI

Leang Lonrong (Kabupaten Pangkep), DI Matajang (Kabupaten Barru), DI

Jaling, DI Salomeko, DI Unyi dan DI Selliccopobulu (Kabupaten Bone), DI

Leworeng, DI Latenreng, DI Salo Bunne (Kabupaten Soppeng), DI Cenrana,

DI Belawa, dan DI Cilellang (Kabupaten Wajo), DI Alekarajae, DI Torere dan

DI Baranti (Kabupaten Sidrap), DI Padang Alipang, DI Kalaena, DI Lengkong

Pini dan DI Makawa (Kabupaten Luwu), DI Bone-bone dan DI Kanjiro

(Kabupaten Luwu Utara), DI Sunggeni dan DI Tomini (Kabupaten Luwu

Timur).

Keberadaan daerah irigasi didukung oleh keberadaan air baku yang

bersumber dari bendungan Batubassi, Bendungan Balambano dan Bendungan

Karebbe (Kabupaten Luwu Timur); Bendungan Bilibili (Kabupaten Gowa),

Bendungan Kalola (Kabupaten Wajo), dan Bendungan Sanrego (Kabupaten

Bone) yang merupakan kewenangan pemerintah; dan pengembangan Bendung

Taccipi di Kabupaten Pinrang dan Bendungan Sungai Batu Pute di Kabupaten

Barru yang merupakan kewenangan pemerintah provinsi.

Pola ruang Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan distribusi

peruntukan ruang yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan

fungsi budidaya, kebijakan pengembangannya diarahkan pada pengembangan

kawasan lindung melalui upaya pemulihan, peningkatan dan pemeliharaan

fungsi pelestarian sistem ekologi wilayah dan pencegahan dampak negatif

kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup,

terutama sektor kehutanan, pertambangan dan kelautan, dan kebijakan

pengembangan kawasan budidaya melalui upaya perwujudan dan peningkatan

keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya dan pengendalian

perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya

tampung lingkungan.

Kawasan lindung di Provinsi Sulaewsi Selatan meliputi: (1) kawasan

lindung nasional yang terkait dengan wilayah Provinsi meliputi: Suaka

Margasatwa Ko’mara (Kabupaten Takalar), Cagar Alam (CA) Faruhumpenai,

Page 73: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 – 2018

Page | 63

CA Kalaena, Taman Nasional (TN) Danau Matano dan Danau Mahalona, TN

Danau Towuti (Kabupaten Luwu Timur), TN Bantimurung Bulusaraung

(Kabupaten Maros dan Pangkep), TN Laut Takabonerate (Kabupaten

Kepulauan Selayar), Taman Hutan Raya (Tahura) Bontobahari (Kabupaten

Bulukumba), Taman Wisata Alam (TWA) Malino (Kabupaten Gowa), TWA

Cani Sirenreng (Kabupaten Bone), TWA Lejja (Kabupaten Soppeng), TWA

Laut Kepulauan Kapoposang (Kabupaten Pangkep), Taman Buru (TB)

Ko’mara, dan TB Bangkala (Kabupaten Jeneponto); dan (2) kawasan lindung

provinsi meliputi: Rencana Pengembangan Hutan Lindung (HL) yang

meliputi: Tahura Abdul Latief (Kabupaten Sinjai), Tahura Nanggala (Kota

Palopo), Hutan Lindung (HL) Gowa, HL Takalar, HL Jeneponto, HL

Bantaeng, HL Bulukumba, HL Selayar, HL Sinjai, HL Bone, HL Soppeng, HL

Wajo, HL Barru, HL Sidrap, HL Pinrang, HL Enrekang, HL Tana Toraja, HL

Toraja Utara, HL Luwu, HL Luwu Utara, HL Luwu Timur, HL Palopo, dan

HL Parepare; serta (3) Kawasan Rawan Bencana Alam (KRB) yaitu: KRB

Gunung Bawakaraeng (Kabupaten Gowa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng,

Bulukumba, Sinjai, Bone); KRB Gempa Bumi meliputi Kawasan Pusat Taccipi

dan sekitar Watampone (Kabupaten Bone), kabupaten Pinrang, kabupaten

Tana Toraja, kabupaten Luwu, kabupaten Luwu Utara, dan kabupaten

Enrekang; KRB Rawan Banjir Allu, Topa, Tamalatea, Binamu, Arungkeke,

dan Batang (kabupaten Jeneponto), Maros Baru, Marusu, dan Bantimurung

(kabupaten Maros), Labakkang dan Bungoro (kabupaten Pangkep), Bisappu,

dan Bantaeng (Bantaeng), Gangking, Ujung Bulu, dan Ujung Loe (kabupaten

Bulukumba), Sinjai Timur dan Sinjai Utara (kabupaten Sinjai), Kajuara, Cina,

dan Sibulue (kabupaten Bone), Duampanua (kabupaten Pinrang), Baebunta

dan Malangke Barat (kabupaten Luwu), dan Wotu dan Angkona (kabupaten

Luwu Timur); KRB Gerakan Tanah meliputi Kelara dan Rumbia (kabupaten

Jeneponto), Sinoa, Bulu Ere, Tompo Bulu dan Eremerasa (kabupaten

Bantaeng), Rindang, Rilau Ale dan Bulukumpa (kabupaten Bulukumba), Sinjai

Barat, Sinjai Borong, Sinjai Selatan, Tellu LImpoe, Sinjai Tengah dan

Bulupoddo (kabupaten Sinjai), Buntucani dan Kajuara (kabupaten Bone),

Page 74: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 – 2018

Page | 64

Mangkutana dan Wasuponda (kabupaten Luwu Timur); dan KRB Tsunami

meliputi kawasan sekitar pantai kabupaten Pinrang, kota Makassar, kabupaten

Bulukumba, dan kabupaten Kepulauan Selayar.

Kawasan Budidaya Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki nilai

strategis merupakan kawasan strategis yang di dalamnya berlangsung kegiatan

yang mempunyai pengaruh besar terhadap tata ruang di wilayah sekitarnya,

dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.Kawasan strategis di Provinsi

Sulawesi Selatan meliputi kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi,

social budaya, pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi

serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Kawasan Strategis dari sudut kepentingan ekonomi di Provinsi Sulawesi

Selatan meliputi Kawasan Strategis Nasional (KSN) yaitu Kawasan Perkotaan

Mamminasata yang terdiri atas Kota Makassar, Kabupaten Takalar dan

kawasan perkotaan kabupaten Maros dan Gowa, dan Kawasan

Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Parepare yang terdiri atas Kota

Parepare, kabupaten Sidrap, kabupaten Enrekang, kabupaten Pinrang dan

kabupaten Barru; dan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) yaitu: KSP kawasan

lahan pangan berkelanjutan khususnya beras dan jagung di kabupaten Bone,

Soppeng, Wajo, Sidrap, Pinrang , Luwu, Luwu Utara dan Luwu Timur

(Bosowasipilu), Pangkep, Maros, Gowa dan Takalar; KSP kawasan

pengembangan budidaya alternatif komoditi perkebunan unggulan kakao,

kelapa sawit, kopi Robusta, jambu mete dan jarak di kabupaten Bone, Soppeng,

Wajo, Sidrap, Pinrang, Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Barru, Pangkep,

Maros, Gowa, Takalar, Jeneponto, Bulukumba, Enrekang, Tana Toraja,

Toraja Utara dan Kepulauan Selayar; KSP kawasan pengembangan budidaya

rumput laut di kabupaten Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai,

Bone, Luwu, Palopo, Luwu Utara, dan Luwu Timur; KSP Kawasan

pengembangan budidaya udang di kabupaten Pinrang, Barru, Pangkep, Bone,

dan Wajo; KSP kawasan pengembangan pusat distribusi kebutuhan bahan

pokok Kawasan Timur Indonesia (KTI) Pamatata di Kabupaten Kepulauan

Page 75: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 – 2018

Page | 65

Selayar; KSP Kawasan terpadu pusat bisnis, sosial, budaya dan pariwisata

Center Point of Indonesia (Pusat Bisnis Terpadu Indonesia) di Makassar; KSP

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Emas di Kabupaten Barru; dan KSP

Kawasan Industri (KI) skala besar di KI Makassar, KI Maros, KI Gowa, KI

Takalar, KI Parepare, KI Sorowako (Kabupaten Luwu Timur), KI Semen

Tonasa (Kabupaten Pangkep), KI semen Bosowa (Kabupaten Maros);

Kawasan Strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya meliputi:

KSN Kawasan Tana Toraja dan sekitarnya; dan KSP kawasan permukiman

adat Ammatoa Kajang di Kabupaten Bulukumba. Sedangkan Kawasan

Strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau

teknologi tinggi meliputi: KSN kawasan stasiun bumi sumber daya alam

Parepare di Kompleks LAPAN Kota Parepare; dan KSN Kawasan Sorowako

dan sekitarnya; dan KSP Kawasan Migas terdiri atas: Blok Bone Utara

(Kabupaten Luwu dan Kota Palopo), Blok Enrekang (Kabupaten Tana Toraja,

Enrekang dan Pinrang), Blok Sengkang (Kabupaten Wajo, Sidrap, Soppeng

dan Bone), Blok Bone di Teluk Bone, dan Blok Sigeri di Selat Makassar, Blok

Kambuno di teluk Kabupaten Bone, Kabupaten Sinjai dan Kabupaten

Bulukumba, Blok Selayar di laut Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten

Kepulauan Selayar, Blok Karaengta di laut Kabupaten Bulukumba, Kabupaten

Bantaeng, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Takalar dan Kabupaten

Kepulauan Selayar; KSP kawasan pusat-pusat pembangkit listrik teridiri atas

PLTG Sengkang (Kabupaten Wajo), PLTU Punagaya (Kabupaten Jeneponto),

PLTU Bakaru (Kabupaten Pinrang).

Kawasan Strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung

lingkungan hidup yaitu: KSP Kawasan wisata bahari Mamminasata dan

sekitarnya (Kota Makassar, Kabupaten Gowa, Kabupaten Maros, Kabupaten

Takalar, dan Kabupaten Pangkep); KSP kawasan wisata bahari Takabonerate

(Kabupaten Kepulauan Selayar); KSP kawasan Danau Tempe (Kabupaten

Wajo) dan Danau Sidenreng (Kabupaten Sidrap); KSP Bendungan Batubassi,

Bendungan Balambano dan Bendungan Karebbe (Kabupaten Luwu Timur);

Page 76: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 – 2018

Page | 66

Bendungan Bilibili (Kabupaten Gowa), Bendungan Kalola (Kabupaten Wajo),

dan Bendungan Sanrego (Kabupaten Bone); KSP pengembangan Hutan

Lindung (HL) yang meliputi: Tahura Abdul Latief (Kabupaten Sinjai), Tahura

Nanggala (Kota Palopo), Hutan Lindung (HL) Gowa, HL Takalar, HL

Jeneponto, HL Bantaeng, HL Bulukumba, HL Selayar, HL Sinjai, HL Bone,

HL Soppeng, HL Wajo, HL Barru, HL Sidrap, HL Pinrang, HL Enrekang, HL

Tana Toraja, HL Toraja Utara, HL Luwu, HL Luwu Utara, HL Luwu Timur,

HL Palopo, dan HL Parepare; dan KSP Kawasan Rawan Bencana Alam

(KRB) Gunung Bawakaraeng (Kabupaten Gowa, Takalar, Jeneponto,

Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, Bone).

Kawasan Andalan yang merupakan bagian dari kawasan budidaya baik

ruang darat maupun ruang laut yang pengembangannya diarahkan untuk

mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan dan wilayah sekitarnya di

Provinsi Sulawesi Selatan meliputi: Kawasan andalan darat meliputi: kawasan

andalan Mamminasata dan sekitarnya dengan sektor unggulan : pariwisata,

industri, pertanian, agroindustri, dan perikanan; kawasan andalan Palopo dan

sekitarnya dengan sektor unggulan : pariwisata, perkebunan, pertanian, dan

perikanan; kawasan andalan Bulukumba – Watampone dan sekitarnya dengan

sektor unggulan pertanian, perkebunan, agroindustri, pariwisata, perikanan ,

dan perdagangan; kawasan andalan Parepare dan sekitarnya dengan sektor

unggulan : agroindustri, pertanian, perikanan, dan perkebunan; dan Kawasan

Andalan laut yang meliputi: kawasan Andalan Laut Kapoposang dan

sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan, pertambangan dan pariwisata;

kawasan Andalan Laut Teluk Bone dan sekitarnya dengan sektor unggulan

perikanan, pertambangan dan pariwisata; kawasan Andalan Laut Singkarang

– Takabonerate dan sekitarnya dengan sector unggulan perikanan,

pertambangan dan pariwisata; kawasan Andalan Laut Selat Makassar dan

sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan dan pariwisata.

Page 77: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 – 2018

Page | 67

3.3.2. Review Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi Sulawesi Selatan

Pergeseran paradigma pembangunan dari ekonomi oriented menjadi

pembangunan berkelanjutan telah dianut oleh pemerintah pada dasawarsa

belakangan ini. Hal tersebut telah diintroduksi mulai dari proses perencanaan,

implementasi hingga evaluasi. Dengan adanya Undang-Undang No. 32 Tahun

2009 maka pendekatan pembangunan berkelanjutan telah menjadi perhatian

dari sisi perencanaan pembangunan dengan instrumen kajian lingkungan

hidup strategis.

Bappeda sebagai institusi perencanaan telah menindaklanjuti Undang-

undang tersebut dengan melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

terhadap RPJMD 2013-2018 lewat Pokja Pengendalian Lingkungan terkait

dengan hasil KLHS RPJMD maka peran Bappeda dapat dibagi menjadi peran

secara internal dan peran eksternal terhadap SKPD lainnya. Secara eksternal

Bappeda bersama-sama dengan BLHD berperan mengawal proses

pembangunan sehingga dapat melaksanakan prinsip-prinsip pembangunan

berkelanjutan di Sulawesi Selatan, secara internal peran Bappeda terhadap

KLHS adalah bagaimana memperhatikan dan mengakomodir rekomendasi

yang telah dituangkan sebagai hasil kajian. Dari hasil kajian yang tertuang

dalam KLHS, maka maka terdapat masalah yang perlu mendapat perhatian

yaitu lemahnya sistem updating data dan informasi untuk menganalisis

perencanaan dan hasil pembangunan. Di Bappeda, permasalahan tersebut

akan diminimalisir lewat program pengembangan data dan informasi yang

selanjutnya akan ditindak lanjuti dengan kegiatan pengembangan data dan

informasi spasial sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Page 78: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 – 2018

Page | 68

Tabel 3.10. Hasil Analisis terhadap KLHS Provinsi Sulawesi Selatan

No.HasilKLHSterkait

tugas danfungsiSKPD

Permasalahanpelayanan

SKPD

Faktor

Penghambat Pendorong

1. Data danInformasi

Data daninformasikhususnya yangterkait dengandata daninformasi spasialbelum berjalandengan baik

Anggaran Dukunganteknologi

Kecenderunganpengembanganspasial

3.4. TELAAHAN RENSTRA KEMENTRIAN/LEMBAGA DAN

RENSTRA KABUPATEN/KOTA

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, terdapat 5 (lima)

tujuan pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu:

a. Untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;

b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar

ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, serta antara pusat dan

daerah;

c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan dan pengawasan;

d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan

e. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif,

berkeadilan dan berkelanjutan.

Melalui amanat tersebut, review Rencana Strategis Kementerian

PPN/Bappenas, Rencana Strategis Kementrian Dalam Negeri dan Rencana

Strategis Bappeda Kabupaten/kota (yang masih berlaku) dalam perumusan

kegiatan dalam rencana program startegis Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan

perlu dianalisis guna menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan

Page 79: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 – 2018

Page | 69

sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Rencana Strategis Bappeda Provinsi

Sulawesi Selatan terhadap sasaran Rencana Strategis Kementerian

PPN/Bappenas, Rencana Strategis Kementrian Dalam Negeri dan Rencana

Strategis Bappeda kabupaten/kota sesuai dengan urusan yang menjadi

kewenangan masing-masing.

3.4.1. Review Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas

Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas periode 2010-2014

memuat arah kebijakan dan strategis sebagai berikut.

Arah Kebijakan:

1) Penguatan kelembagaan perencanaan pembangunan nasional melalui

penataan sistem perencanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi

pelaksanaan pembangunan, pengembangan sistem dan kualitas data dan

informasi perencanaan pembangunan nasional serta peningkatan kualitas

koordinasi dengan para pemangku kepentingan;

2) Penerapan perencanaan pembangunan nasional dan penganggaran yang

berbasis kinerja;

3) Peningkatan kualitas hasil evaluasi kebijakan/kajian sebagai masukan bagi

perencanaan pembangunan dan perumusan kebijakan penyelesaian

permasalahan pembangunan;

4) Peningkatan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan; dan

5) Pelaksanaan reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan

dalam rangka peningkatan kinerja (better performance) lembaga dan

pegawai.

Sedangkan strategi yang akan dilaksanakan mencakup eksternal dan

internal, yaitu:

- Eksternal:

1) Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran sektoral, lintas

sektoral dan wilayah, dan antara pusat dan daerah serta keterkaitan dan

Page 80: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 – 2018

Page | 70

konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan

pengawasan;

2) Meningkatkan kualitas pemantauan terhadap pelaksanaan rencana

pembangunan nasional;

3) Meningkatkan kualitas evaluasi terhadap pelaksanaan rencana

pembangunan nasional;

4) Meningkatkan kualitas kajian dan atau evaluasi kebijakan

pembangunan;

5) Meningkatkan kualitas koordinasi kebijakan pembangunan nasional.

- Internal:

1) Membangun manajemen kinerja dari kinerja lembaga hingga kinerja

individu/pegawai;

2) Mengelola anggaran secara lebih efisien, efektif, dan akuntabel serta

diarahkan untuk mendorong peningkatan kinerja lembaga dan pegawai;

3) Meningkatkan kompetensi SDM di Kementerian PPN/Bappenas dan

perencana di tingkat pusat dan daerah secara lebih proporsional dan

akuntabel;

4) Melanjutkan penerapan prinsip-prinsip good governance di

Kementerian PPN/Bappenas; dan

5) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dan pengelolaannya

dalam rangka mendukung peningkatan kinerja lembaga dan pegawai.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga

perencanaan pembangunan nasional tersebut, Kementerian PPN/Bappenas

menetapkan program-programnya sesuai RPJMN periode 2010-2014, yaitu

program utama (teknis) dan program pendukung (generik), sebagai berikut:

a. Program teknis: Program Perencanaan Pembangunan Nasional. Program

ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas utama

Kementerian PPN/Bappenas dalam proses perencanaan, pemantauan,

evaluasi, kajian dan koordinasi kebijakan pembangunan.

Page 81: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 – 2018

Page | 71

b. Program generic :

1). Program Dukungan Manajemen dan PelaksanaanTugas Teknis

lainnya.

2). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

3). Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur

3.4.2. Review Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran prioritas pembangunan

jangka menengah Nasional dan Kementerian Dalam Negeri tahun 2010-

2014, Sekretariat Jenderal dalam 5 tahun kedepan akan terus mendorong

terlaksananya prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Pemberian dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dimaksud mencakup pelayanan di

bidang perencanaan program dan anggaran; pembinaan dan pengelolaan

administrasi kepegawaian; penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, analisis

jabatan, dan pelaporan kinerja; penataan produk hukum dan pelayanan

bantuan hukum; pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga dan keprotokolan;

pengelolaan data, informasi, komunikasi dan telekomunikasi; pengelolaan

penerangan; pengkajiankebijakan strategik; penataan administrasi kerjasama

luar negeri; serta pengelolaan administrasi keuangan dan aset.

Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretariat Jenderal telah menetapkan

arah kebijakan dan strategi yang akan dilaksanakan selama kurun waktu

5 (lima) tahun kedepan (2010-2014), yaitu: 1). Mendorong terlaksananya

perencanaan program dan penganggaran yang berbasis kinerja, serta

peningkatan kerjasama luar negeri secara efektif dan efisien; 2). Mendorong

peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya aparatur dalam upaya

percepatan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri

dan Pemerintah Daerah; 3). Memfasilitasi penataan regulasi Kementerian

Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, serta perumusan kebijakan stratejik

secara berkualitas dalam kerangka desentralisasi dan percepatan

pembangunan daerah; 4). Meningkatkan kapasitas pengelolaan data dan

Page 82: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 – 2018

Page | 72

informasi, optimalisasi pemanfaatan sistem informasi, teknologi informasi dan

komunikasi, serta kualitas penyelenggaraan kehumasan dalam konteks

keterbukaan informasi penyelenggaraan pemerintahan; serta 5). Meningkatkan

kapasitas pengelolaan keuangan, aset, serta sarana dan prasarana secara

transparan, akuntabel dan sesuai kebutuhan.

Untuk menjalankan kebijakan dan strategi diatas, telah ditetapkan

Program Sekretariat Jenderal berikut:

1). Program Dukungan Manajemen dan Dukungan Pelaksanaan Tugas Teknis

lainnya Kementerian Dalam Negeri. Tujuan dari Program ini adalah

meningkatkan kualitas dukungan manajemen dan dukungan pelayanan

teknis lainnya Kementerian Dalam Negeri.

2). Program Peningkatan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kementerian Dalam Negeri. Tujuan dari Program ini adalah meningkatkan

kinerja aparatur melalui dukungan sarana dan prasarana kerja.

Dalam rangka mendukung pencapaian Sasaran Prioritas

Pembangunan Nasional serta Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis

Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014, upaya dan langkah strategik

utama adalah “Menjaga dan memperkuat stabilitas penyelenggaraan sistem

politik dalam negeri dan sistem pemerintahan dalam negeri”. Stabilitas

politik dalam negeri dan pemerintahan dalam negeri adalah parameter pokok

kebijakan Kementerian Dalam Negeri yang dilaksanakan secara

berkesinambungan sejak periode RPJMN pertama tahun 2004-2009 dalam

kerangka RPJPN Tahun 2005-2025.

Sejalan dengan itu, dalam kerangka pencapaian target pembangunan

2010-2014, terdapat prioritas-prioritas khusus yang secara langsung

mendukung Program 5 (lima) Tahun (P5T), baik yang secara eksplisit telah

termuat dalam RPJMN 2010-2014 maupun yang secara langsung menjadi

bagian penugasan kepada Menteri Dalam Negeri. Untuk mewujudkan hal

tersebut, digunakan pendekatan berupa prinsip-prinsip:

Page 83: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 – 2018

Page | 73

1. Desentralisasi dan Otonomi Daerah, yaitu dengan memperkuat

penyelenggaraan pemerintahan daerah guna meningkatkan pelayanan

dan hasil-hasil pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat;

2. Pembangunan berkelanjutan, yaitu keseluruhan proses pembangunan yang

dilakukan saling berkaitan antara kegiatan sebelumya dengan rencana

selanjutnya atau antara kegiatan yang satu dengan kegiatan lainnya

dalam suatu rangkaian tahapan yang saling terintegrasi;

3. Tata kepemerintahan yang baik, yaitu menerapkan tata pengelolaan yang

baik (good governance) guna membentuk birokrasi yang lebih

profesional dan berkinerja tinggi yang didukung dengan langkah-langkah

reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Strategi pencapaian program tersebut dilaksanakan dalam koridor

kebijakan strategik yang merupakan kebijakan prioritas Kementerian Dalam

Negeri tahun 2010-2014, yang meliputi:

1. Menjaga persatuan dan kesatuan serta melanjutkan pengembangan

sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat, yang didukung

oleh situasi dan kondisi yang kondusif.

2. Mendorong pelaksanaan otonomi daerah dan penyelenggaraan

pemerintahan yang desentralistik.

3. Mendorong pembangunan daerah yang berkesinambungan, serta

meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat dalam

pengelolaan pembangunan secara partisipatif.

4. Mendorong penyelenggaraan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang

baik dan penerapan reformasi birokrasi.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Prioritas Nasional Tahun

2010-2014, ditetapkan 13 (tiga belas) Program Strategik Kementerian Dalam

Negeri dari 13 (tiga belas) program strategik tersebut yang berkaitan erat

dengan Tupoksi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi

Selatan adalah sebagaimana tergambar dalam tabel berikut ini;

Page 84: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 – 2018

Page | 74

Tabel : 3.11. Reviuw Rencana Strategik Kementerian Dalam Negeri yang sesuai dengan Tupoksi Bappeda Prov.Sulsel.

NO PROGRAM INDEKS KINERJA PROGRAMSEBAGAI FAKTOR PENANGGUNG

JAWABPENDORONG

PENGHAMBAT

1. Peningkatan

Kapasitas

Keuangan

Pemerintah

Daerah (P5)

1. Persentase daerah provinsi, ber-LKPD sesuai dengan

indikator kedisiplinan penggunaan anggaran dalam

APBD sebagai upaya pencapaian status WTP;

2. Persentase daerah provinsi yang proporsi belanja

langsungnya lebih besar dari belanja tidak langsung;

3. Persentase penetapan Perda pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD (provinsi) yang disahkan secara tepat

waktu;

4. Persentase APBD (provinsi) yang disahkan secara tepat

waktu;

5. Persentase belanja modal terhadap total belanja daerah

Provinsi se – Indonesia;

6. Persentase daerah yang telah melaksanakan DAK

sesuai petunjuk pelaksanaan/Petunjuk Teknis yang

berasal dari Kementerian/Lembaga;

7. Persentase daerah yang telah optimal (100%)menyerap

DAK;

8. Jumlah rekomendasi kebijakan untuk dukungan materi

sebagai masukan terhadap Revisi UU No.32/2004

BappedaProv. SulselsebagaiFungsiKoordinasdan Fasilitasi

Anggaran Regulasi

Inspektorat Jenderal

Page 85: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 – 2018

Page | 75

tentang Pemerintahan Daerah dan Revisi UU No. 33/

2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;

serta

9. Jumlah Permendagri tentang Pedoman Pengelolaan

Investasi Pemerintah Daerah.

2. Bina

Pembangunan

Daerah (P6)

1. Tingkat kesesuaian antara Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN);

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN); Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) dengan RPJMD; RKPD

dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Kebijakan

Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara (PPAS), serta APBD dengan RKPD Provinsi;

2. Tingkat ketersediaan data dan informasi pembangunan

daerah;

3. Jumlah kebijakan yang mengarah pada pengoptimalan

dan pemprioritasan pertumbuhan pembangunan di

daerah, dan wilayah timpang serta daerah, dan wilayah

pusat pertumbuhan yang memberikan kontribusi tinggi

bagi pertumbuhan di

BappedaProv. SulselsebagaiFungsiKoordinasdan Fasilitasi

Anggaran Regulasi

Page 86: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 – 2018

Page | 76

4. daerah, dan wilayah lainnya;

5. Persentase daerah yang mengimplementasikan

pedoman/kebijakan terkait dengan pemanfaatan dan

pengendalian tata ruang;

6. Jumlah pemerintah daerah yang menegakkan Perda

RTRW provinsi secara konsekuen.

7. Jumlah daerah yang membentuk PTSP;

8. Jumlah PTSP kab/kota dengan kategori kinerja baik dan

siap menerapkan SIPIPISE;

9. Jumlah PTSP daerah yang dapat menerapkan SPIPISE;

10. Persentase rekomendasi pembatalan Perda yang

teridentifikasi bermasalah terkait pengurusan Tanda

Daftar Perusahaan TDP dan Surat Ijin Usaha

Perdagangan SIUP;

11. Persentase daerah yang mampu menerapkan pengurangan

biaya untuk bisnis;

12. Persentase kebijakan tentang percepatan pembentukan

PTSP diseluruh Provinsi, kabupaten/Kota di Indonesia;

13. Jumlah PTSP dengan kinerja baik;

14. Jumlah per-UU-an yang mendukung kemitraan Pemda

dan Swasta;

Page 87: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 – 2018

Page | 77

15. Jumlah Peraturan daerah untuk mendukung kemitraan

Pemda dan Swasta;

16. Persentase tersusunnya pedoman mekanisme BKPRN

dengan BKPRD;

17. Jumlah BKPRD provinsi terevitalisasi; 17. Jumlah daerah

yang terfasilitasi dalam penyusunan/revisi dan

penetapan perda tentang RTRW Prov;

18. Persentase tersusunnya Permendagri penyelenggaraan tata

ruang provinsi;

19. Persentase tersusunnya Permendagri tentang Tata Cara

Peran Masyarakat dalam proses perencanan tata ruang di

daerah;

20. Persentase tersusunnya Permendagri tata cara dan

pengendalian pemanfaatan ruang;

21. Jumlah provinsi yang memiliki Forum BKPRD yang

efektif;

22. Jumlah daerah yang terfasilitasi dalam penyusunan Perda

tata ruang menjadi acuan dalam PTSP;

23. Persentase tersusunnya pendataan dan

pengkategorisasian daerah-daerah yang mampu dan tidak

mampu dalam penerapan tata ruang melalui PTSP;

Page 88: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 – 2018

Page | 78

24. Jumlah kebijakan fasilitasi pemberian perijinan melalui

PTSP yang berpedoman RTRW Provinsi, RTRW

Kabupaten/Kota; serta

25. Jumlah pedoman NSPK dalam mendukung peningkatan

pelayanan umum di daerah.

3 Pengawasan

dan

Peningkatan

Akuntabilitas

Aparatur

Kementerian

Dalam Negeri

(P9)

1. Persentase tingkat ketaatan aparatur terhadap

pelaksanaan tugas dan fungsi di unit kerja lingkup

Kementerian Dalam Negeri;

2. Persentase tingkat ketaatan aparatur terhadap

pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan

pemerintahan di Provinsi;

3. Persentase tingkat penyelesaian kasus-kasus dan

pengaduan khusus atas Petunjuk Menteri di unit kerja

lingkup Kementerian Dalam Negeri dan Provinsi, serta

Kabupaten/Kota tertentu;

4. Jumlah review Laporan Keuangan Komponen

Kementerian Dalam Negeri yang sesuai dengan SAP; serta

5. Peningkatan peringkat kualitas LAKIP Kementerian

Dalam Negeri.

BappedaProv. SulselsebagaiFungsiKoordinasdan Fasilitasi

Anggaran Regulasi

4. Dukungan

Manajemen

dan

1. Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran;

2. Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi;

Page 89: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 – 2018

Page | 79

Pelaksanaan

Tugas Teknis

Lainnya

Kementerian

Dalam Negeri

(P10)

3. Jumlah laporan pengendalian penerapan tahunan

rencana jangka menengah Kementerian Dalam Negeri

sesuai kaidah kaidah pelaksanaannya;

4. Persentase konsistensi capaian kinerja jangka menengah

Kementerian Dalam Negeri dengan penugasan RPJMN

2010-2014;

5. Jumlah dokumen penataan kelembagaan Kemendagri

dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi

6. Jumlah dokumen roadmap reformasi birokrasi

Kementerian Dalam Negeri;

7. Persentase implementasi Reformasi Birokrasi;

8. Jumlah naskah akademis sebagai masukan kepada

Meneg PAN terkait rencana revisi UU No. 43 Tahun

1999;

9. Jumlah dokumen pelaksanaan roadmap Reformasi

Birokrasi Kementerian Dalam Negeri;

10. Persentase penyelesaian instrumen evaluasi manajemen

kepegawaian PNS Daerah;

11. Persentase penyelesaian instrumen evaluasi netralitas

PNS;

Page 90: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 – 2018

Page | 80

12. Persentase terpenuhinya pengisian jabatan struktural

dan fungsional bagi PNSP di lingkungan Kementerian

Dalam Negeri;

13. Persentase penyelesaian pedoman pelaksanaan

pengadaaan CPNS Kementerian Dalam Negeri;

14. Persentase penyelesaian perubahan PP No. 9 Tahun

2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan

Pemberhentian PNS;

15. Jumlah RPP tentang Pembinaan dan Pengawasan

Manajemen PNSD;

16. Persentase PNSP Kementerian Dalam Negeri yang sesuai

dengan rencana kebutuhan organisasi;

17. Jumlah Perda yang dikaji;

18. Persentase penyelesaian Ranpermendagri sesuai dengan

Prolegdagri;

19. Persentase Satuan Kerja yang menyelenggarakan SIMAK

BMN; 20. Hibah dan PNBP melalui mekanisme APBN;

20. Persentase Satuan Kerja yang melaksanakan SAI sesuai

ketentuan; serta

21. Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri

memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Page 91: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 – 2018

Page | 81

Tabel 3.12. Permasalahan Pelayanan Bappeda Prov.Sulsel berdasarkan SasaranRenstraBappeda Prov.Sulsel beserta Faktor Penghambat dan PendorongKeberhasilan Penanganannya

NoSasaran Jangka Menengah

Renstra SKPD Kabupaten/kota

PermasalahanPelayanan

SKPD

Sebagai FaktorPenghamb

atPendorong

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Meningkatkan pemberdayaanekonomi perkotaan melaluipenataan dan pengembanganpotensi kota secara optimal diKota Makassar

Koordinasi Anggaran Dukungan kebijakan

2 Memberikan arah pada seluruhelemen pembangunan dalammenerjemahkan program/kegiatan yang akandilaksanakan di Kab. Gowa

Fasilitasi Anggaran Dukungan kebijakan

3 Meningkatkan kualitasperencanaan melalui pendekatanteknokratis partisipatif ,politis,Bottom Up dan Topdown diKabupaten Takalar

Koordinasi Anggaran Dukungan kebijakan

4 Memanfaatkan kemajuanIPTEK dalam rangkaperencanaan pembangunanDaerah di Kabupaten Bantaeng

Fasilitasi Anggaran Dukungan kebijakan

5 Mewujudkan perencanaanpembagunan berdasarkan datadan informasi yang akurat dandapat di pertanggungjawabkan diKabupaten Bulukumba

Data danInformasiyang belumakurat

Anggaran DukunganTeknologi

6 Peningkatan pelayananmerupakan upaya terwujudnyapelayanan prima di KabupatenSelayar

Koordinasidan fasilitasi

Anggaran Dukungan kebijakan

7 Mewujudkan perencanaanpartisipatif berbasis kebutuhanMasyarakat di Kabupaten Sinjai

Koordinasi Anggaran Dukungan kebijakan

8 Melakukan pengkajian padasemua bidang kehidupan diKabupaten Sidrap

Koordinasi Anggaran Dukungan kebijakan

9 Mendayagunakan informasipotensi Daerah dan sumber dayaserta data base untuk

Data danInformasi

Anggaran Dukungan kebijakan

Page 92: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 – 2018

Page | 82

NoSasaran Jangka Menengah

Renstra SKPD Kabupaten/kota

PermasalahanPelayanan

SKPD

Sebagai FaktorPenghamb

atPendorong

(1) (2) (3) (4) (5)

perencanaan ,melaluipendekatan dan pemanfaatansystem informasi optimal diKabupaten Enrekang

yang belumakurat

10 Menciptakan iklim investasiyang kondusif di KabupatenToraja Utara

Koordinasidan fasilitasi

Anggaran Dukungan kebijakandan mendorong

pemda agarmemberikan insentif

kepada pihakinvestor

11 Mendorong Pemenuhan database dan data dinamisperencanaan pembangunan diKabupaten Luwu

Koordinasi Anggaran Mendukungketersediaan data &

informasi

12 Mendorong dan meningkatkanpartisipasi swasta terhadappengelolaan sumberdayaunggulan daerah untukpeningkatan kesejahteraanRakyat di Kabupaten LuwuTimur

Koordinasi Koordinasiantar pihakswasta danpemerintah

Mengoptimalkanperan swasta dalam

pelaksanaanpembangunan

Page 93: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 – 2018

Page | 83

Tabel. 3.13 Permasalahan Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan

No URUSAN/IKK TAFSIRAN CAPAIANTARGET PERMASALAHAN FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN

B ASPEK PELAYANAN UMUMI Fokus Layanan Urusan Wajib

1 Tersedianya dokumen PerencanaanRPJPD yang telah ditetapkan denganPERDA

24 Kab/Kota telah memilikiRPJPD

• Belum optimalnyasinergitas kebijakanpembangunan antartingkatan pemerintahguna optimalisasipencapaian tujuan dansasaran pembangunan

• Pemda Provinsi dan Pemda Kab/Kota telahmengacu pada aturan dalam menyusun dokumenperencanaan

• Optimalisasi dan peningkatan koordinasi dansinergitas kebijakan pembangunan antar tingkatanpemerintahan

2 Tersedianya Dokumen Perencanaan :RPJMD yang telah ditetapkan denganPERDA/PERKADA

Semua Kab/Kota telahmemiliki RPJMD yang telahditetapkan dengan PERDA

• Pemda Provinsi dan Pemda Kab/Kota telahmengacu pada aturan dalam menyusun dokumenperencanaan

• Belum Optimalnya sinergitas kebijakanpembangunan antar tingkatan pemerintah gunaoptimalisasi pencapaian tujuan dan sasaranpembangunan

3 Tersedianya Dokumen Perencanaan :RKPD yang telah ditetapkan denganPERKADA

Semua SKPD Provinsi danKab/Kota memiliki RKPDyang ditetapkan olehPERKADA

• Pemda Provinsi dan Pemda Kab/Kota telahmengacu pada aturan dalam menyusun dokumenperencanaan

4 Penjabaran Program RPJMD kedalamRKPD

Konsistensi antara dokumenRKPD dan dokumenPerencanaan Pembangunan(RTR dan RPJMD)

• Belum OptimalnyaKondistensi penjabaranRPJMD dan RTR dalamdokumen RKPDS

• Penyusunan RKPD mengacu dan konsisten padadokumen perencanaan (RTR dan RPJMD) sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Page 94: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi RencanaStrategis (RENSTRA) 2013 – 2018

Page | 84

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN,

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. VISI DAN MISI

Berlandaskan hasil rumusan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang telah disusun berdasarkan

target capaian setiap tahunnya, maka perlu adanya sinergitas dengan Renstra

SKPD. Untuk mendukung hal tersebut, maka diharapkan adanya kemajuan

terhadap capaian kinerja pembangunan pada BAPPEDA Provinsi Sulawesi

Selatan sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban.

Berdasarkan hasil capaian pelaksanaan rencana strategis BAPPEDA

Provinsi Sulawesi Selatan 2003-2008, serta tantangan yang dihadapi lima tahun

kedepan, maka dirumuskan Visi dan Misi Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013-2018 sebagai berikut :

Visi

Visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi

Selatan untuk lima tahun kedepan (2013-2018) sebagai berikut :

“ Profesional, Terpercaya dan Kompetitif dalam Perencanaan

Pembangunan Wilayah“

Page 95: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi RencanaStrategis (RENSTRA) 2013 – 2018

Page | 85

Profesional, terpercaya dan kompetitif merupakan tantangan dan

kebutuhan perencanaan yang diharapkan pada Tahun 2013-2018 dengan

menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Profesional, terpercaya dan kompetitif diarahkan untuk bagaimana

membangun kompetensi yang berdaya saing dan kapasitas belajar individu

yang didasarkan pada etika dan moral yang tinggi sehingga melahirkan

berbagai produk perencanaan yang berkualitas. Dengan mengedepankan

profesionalisme dalam proses lahirnya produk perencanaan diharapkan

strategi dan kebijakan pembangunan dapat menyelesaikan berbagai

permasalahan pembangunan dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

Rumusan visi ini mengandung makna bahwa BAPPEDA Provinsi

Sulawesi Selatan, sebagai lembaga Perekat Kewilayahan yang

menyelenggarakan urusan dibidang perencanaan, memiliki fungsi

perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengorganisasian penyusunan

perencanaan pembangunan, pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang

perencanaan pembangunan diharapkan dapat melaksanakan tugas dan

fungsinya secara efektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Kompetitif

berarti dokumen perencanaan yang dihasilkan dapat bersaing dengan

Provinsi lainnya. Perencanaan yang efektif berarti dapat memecahkan

berbagai permasalahan yang dihadapi berdasarkan skala prioritas yang

telah ditetapkan, sesuai dengan tahapan pencapaian hasil. Disamping itu,

perencanaan yang paripurna berarti baik secara material, maupun

prosedural, tidak mengandung banyak kekurangan dan kelemahan,

sehingga pencapaian hasil dapat diukur melalui indikator input, output,

dan outcome.

Page 96: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi RencanaStrategis (RENSTRA) 2013 – 2018

Page | 86

Misi

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka dirumuskan misi

yang jelas berdasarkan tugas pokok, fungsi dan rincian tugas BAPPEDA

Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam rumusan Misi Bappeda Provinsi Sulawesi

Selatan juga mendukung Misike-4 (empat) dan Misi ke-7 (tujuh) RPJMD

Provinsi serta memperhatikan Kondisi permasalahan dan isu strategis

Perencanaan Pembangunan Daerah lima tahun kedepan, maka dirumuskan

misi BAPPEDA Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut :

1. Mengembangkan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi perencanaan

pembangunan wilayah yang menjaminsinergitas.

2. Meningkatkan Kinerja Pelaksanaan Rencana Pembangunan Wilayah.

3. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana organisasi;

4. Mengembangkan kualitas dan profesionalisme SDM perencana.

Secara umum tujuan perencanaan pembangunan daerah yaitu

terwujudnya perencanaan pembangunan yang paripurna dan terciptanya

sinergitas pembangunan Sulawesi Selatan yang berkelanjutan dan

berkesinambungan.

Dalam rangka capaian tujuan yang telah ditetapkan, maka dirumuskan

beberapa strategi perencanaan pembangunan Bappeda sebagai berikut;

1. Meningkatkan pelayanan perencanaan yang efisien dan efektif guna

mendukung terciptanya perencanaan yang professional dan terpercaya;

2. Membangun sinergitas melalui mekanisme perencanaan dari atas

kebawah (top-down) dan dari bawah keatas (buttom-up);

3. Malakukan analisis kondisi dan permasalahan berdasarkan data dan

informasi untuk kepentingan perencanaan pembangunan;

4. Pengembangan dan penguasaan Sistem Informasi dan Teknologi;

Page 97: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi RencanaStrategis (RENSTRA) 2013 – 2018

Page | 87

5. Membangun kerjasama intern organisasi, kerjasama lintas sektor, dan

lintas wilayah;

6. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang lebihintensif;

7. Membangun stabilitas dengan menerapkan fungsi alokasi anggaran

dengan mempertimbangkan pemerataan wilayah.

Sebagai upaya untuk mencapai visi yang telah ditentukan tersebut, perlu

ditetapkan misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang

akan dilaksan akan untuk mewujudkan visi yang dimaksud.

Misi merupakan pernyataan dari ruang lingkup tugas pokok dan fungsi

organisasi yang sasarannya secara operasional akan dicapai dengan program

dankegiatan yang akan dilaksanakan pada setiap tahunnya. Berkaitan dengan

perumusan Misi Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018tersebut,

maka perlu diperhatikan relevansi dan kontribusi dalam dukungannya terhadap

pencapaian Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan sebagaimana

tertuang dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018. Dalam

rangka mendukung pencapaian Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi

Selatan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Sulawesi

SelatanTahun2013-2018, khususnya Misi ke-4 dan Misi ke-7 yaitu Meningkatkan

perwujudan kepemerintahan yang baik dan bersih.

4.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BAPPEDA

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Tujuan adalah agar terwujudnya perencanaan pembangunan yang

paripurna dan terciptanya sinergitas pembangunan Sulawesi Selatan yang

berkelanjutan dan berkesinambungan sesuai rumusan Visi, Misi Bappeda

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut:

Page 98: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi RencanaStrategis (RENSTRA) 2013 – 2018

Page | 88

1. Misi 1 : Mengembangkan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi

perencanaan pembangunan yang menjamin sinergitas.

Tujuannya adalah:

a. Mengoptimalkan sinergitas perencanaan dan penganggaran

pembangunan daerah.

Sasarannya adalah:

1. Terwujudnya perencanaan dan pengendalian pembangunan

yang berkualitas.

2. Perencanaan pembangunan yang Implementatif.

2. Misi 2 : Meningkatkan kinerja Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah.

Tujuannya adalah:

a. Meningkatkan dokumen perencanaan pembangunan daerah

yang berkualitas.

b. Meningkatkan kualitas sistem pengendalian dan evaluasi

kinerja terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Sasarannya adalah:

1. Pemanfaatan dokumen rencana pembangunan daerah yang

akuntabel.

2. Konsistensi antara program kegiatan yang telah dilaksanakan

dengan rencana yang telah disusun sebelumnya.

3. Misi 3 : Mengoptimalkan Pemanfaatan sarana dan prasarana organisasi.

Tujuannya adalah:

a. Peningkatan sarana dan prasarana peralatan perkantoran yang

berkualitas.

Sasarannya adalah:

1. Pemanfaatan peralatan perkantoran berbasis Informasi

Teknologi (IT).

Page 99: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi RencanaStrategis (RENSTRA) 2013 – 2018

Page | 89

4. Misi 4 : Pengembangan Kualitas dan Profesionalisme Aparat Perencana.

Tujuannya adalah:

a. Meningkatkan mekanisme kerja yang terdokumentasi dengan

baik.

b. Meningkatkan aparatur perencana yang semakin berkualitas.

Sasarannya adalah:

1. Data dan Informasi pembangunan yang aktual dan valid.

2. Meningkatkan profesionalisme aparatur perencana.

3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bappeda Prov. Sulsel.

Page 100: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi RencanaStrategis (RENSTRA) 2013 – 2018

Page | 89

Tabel 4.13. Tujuandan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

ProvinsiSulawesi Selatan

MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJATARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN

2014 2015 2016 2017 2018(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Misi 1:Mengembangkan,mengkoordinasi kan danmemfasilitasi perencanaanpembangunan yang menjaminsinergitas.

Mengoptimalkansinergitas perencanaandan penganggaranpembangunan daerah.

Terwujudnya perencanaandan pengendalianpembangunan yangberkualitas.

Persentase programRPJMD yangdiakomodir dalamRKPD

96% 97% 98% 99% 100%

Perencanaan pembangunanyang Implementatif.

Persentase rencanakegiatan dalam Renjayang terlaksana melaluiDPA SKPD

96% 97% 98% 99% 100%

Misi 2:Meningkatkan kinerjaPelaksanaan RencanaPembangunan Daerah.

Meningkatkandokumen perencanaanpembangunan daerahyang berkualitas.

Pemanfaatan dokumenrencana pembangunandaerah yang akuntabel.

Komponen keterwakilanmasyarakat dalam forumperencanaan partisipatif/musrembang

7Komponen

8Komponen

8Komponen

9Komponen

9Komponen

Persentase kesesuaianperencanaan daerahyang sinkron denganperencanaan pusat,provinsi dan kab/Kota.

96% 97% 98% 99% 100%

Page 101: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi RencanaStrategis (RENSTRA) 2013 – 2018

Page | 90

MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJATARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN

2014 2015 2016 2017 2018(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Konsistensi antara programkegiatan yang telahdilaksanakan denganrencana yang telah disusunsebelumnya.

Persentase hasilmonitoring dan evaluasiprogram yang sesuaidengan target dalamdokumen perencanaan

96% 97% 98% 99% 100%

Misi 3:Mengembangkan danmeningkatkan saranaprasarana organisasi.

Peningkatan saranadan prasaranaperalatan perkantoranyang berkualitas

Pemanfaatan peralatanperkantoran berbasisInformasi Teknologi (IT).

Persentase pemenuhanperalatan perkantoranyang berbasis IT.

96% 97% 98% 99% 100%

Misi 4:Pengembangan KapasitasKelembagaan Perencana.

Meningkatkanmekanisme kerja yangterdokumentasi denganbaik

Data dan Informasipembangunan yang aktualdan valid.

Data statistik tersajitepat waktu

a. Informasipembangunan daerahSulsel

b.Indikatorpembangunanekonomi Sulsel

c.Indikatorpembangunan sosialsulsel

d. Profilpembangunan daerah

e.Sulsel dalam angka

100%

Sept

Sept

Okt

Okt

Okt

100%

Sept

Sept

Okt

Okt

Okt

100%

Sept

Sept

Okt

Okt

Okt

100%

Sept

Sept

Okt

Okt

Okt

100%

Sept

Sept

Okt

Okt

Okt

Page 102: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi RencanaStrategis (RENSTRA) 2013 – 2018

Page | 91

MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJATARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN

2014 2015 2016 2017 2018(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Meningkatkan aparaturperencana yangsemakin berkualitas.

Meningkatkanprofesionalisme aparaturperencana.

Persentase aparaturperencana yang ikutdiklat bersertifikasi

80% 85% 85% 90% 95%

Meningkatnya akuntabilitaskinerja Bappeda Prov.Sulsel

Predikat penilaianimplementasi SAKIPoleh InspektoratProvinsi

CC B B BB BB

Page 103: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi RencanaStrategis (RENSTRA) 2013 – 2018

Page | 92

4.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

Strategi pada dasarnya lebih bersifat agenda (granddesign), sebagai suatu cara atau

pola yang dirancang untuk merespon isu strategis yang dihadapi dan/atau untuk mencapai

visi, misi, tujuan dan sasaran suatu organisasi.

Berdasarkan Visi dan Misi Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018

yang telah ditetapkan, maka diperlukan strategi sebagai suatu cara atau pola untuk

mewujudkan tujuan dan sasaran terhadap misi yang telah ditetapkan.

Strategi yang perlu dilaksanakan Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan selama 5 (lima)

tahun kedepan yaitu sebagai berikut.

1. Strategi dalam rangka tercapainya Misi 1 “Meningkatkan Kualitas Perencanaan

Aparatur Penganggaran”, adalah:

Meningkatkan pelayanan perencanaan yang efesien dan efektif guna mendukung

terciptanya perencanaan yang profesional dan terpercaya.

Membangun sinergi melalui mekanisme perencanaan dari atas ke bawah (top-

down) dan dari bawah keatas (buttom–up).

2. Strategi dalam rangka mewujudkan Misi 2 “Mengevaluasi Kinerja Pelaksanaan

Pembangunan Pemerintah Provinsi dan Pembangunan Wilayah adalah:

Melakukan analisis kondisi dan permasalahan berdasarkan data dan informasi

untuk kepentingan perencanaan pembangunan

Membangun kerjasama intern organisasi, lintas sektor dan lintas wilayah.

3. Strategi dalam rangka mewujudkan Misi 3 “Mengembangkan dan meningkatkan

sarana prasarana organisasi Daerah” adalah:

Mengembangkan kualitas kinerja dan profesionalisme aparaturr perencana dalam

melaksanakan tugas-tugasnya.

Pengembangan data dan informasi serta peningkatan kualitas sarana dan

prasarana penunjang lainnya.

4. Strategi dalam rangka mewujudkanMisi 4 “Pengembangan Kapasitas Kelembagaan

Perencana” adalah:

Page 104: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi RencanaStrategis (RENSTRA) 2013 – 2018

Page | 93

Melaksanakan diklat yang lebih intensif bagi aparat perencana.

Membangun fasilitas dengan menerapkan fungsi alokasi anggaran dengan

mempertimbangkan pemerataan wilayah.

Sedangkan kebijakan yang pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang

ditetapkan oleh suatu organisasi untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam

pengembangan ataupun pelaksanaan program/indikasi kegiatan guna tercapainya

kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan strategi, sasaran, tujuan, serta misi dan visi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun2013-2018

adalah sebagai berikut:

Arah Kebijakan yang akandilaksanakan:

1. Peningkatan Kualitas Aparatur Perencana.

2. Peningkatan Kualitas Produk Perencana Pembangunan Daerah.

3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja.

4. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Bappeda.

5. Peningkatan Kerjasama antar Sektor, antar Daerah-Wilayah.

6. Peningkatan kualitas hasil evaluasi kebijakan/kajian sebagai masukan bagi perencanaan

pembangunan dan perumusan kebijakan penyelesaian permasalahan pembangunan;

7. Pengembangan dan peningkatan kualitas sistem jaringan data dan informasi

perencanaan pembangunan daerah;

Page 105: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi RencanaStrategis (RENSTRA) 2013 – 2018

Page | 94

Tabel 4.14. Visi, Misi, Tujuan, sasaran dan Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN

MISI 1:

Mengembangkan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi perencanaan pembangunan yang menjamin sinergi antara Pemerintah, Swasta dan

Masyarakat.

Mengoptimalkan sinergitas perencanaan danpenganggaran pembangunan daerah.

a. Terwujudnya perencanaandan pengendalianpembangunan yangberkualitas

b. Perencanaan pembangunanyang Implementatif.

a. Meningkatkan pelayananperencanaan yang efesien danefektif guna mendukung terciptanyaperencanaan yang profesional danterpercaya.

b.Membangun sinergi melaluimekanisme perencanaan dari ataske bawah (top-down) dan daribawah keatas (bottom–up).

a. Peningkatan Kerjasamaantar Sektor, antarDaerah-Wilayah.

b. Peningkatan KualitasProduk PerencanaPembangunan.

Page 106: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi RencanaStrategis (RENSTRA) 2013 – 2018

Page | 95

MISI 2:

Meningkatkan kinerja Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah..

Meningkatkan dokumen perencanaanpembangunan daerah yang berkualitas.

a. Pemanfaatan dokumenrencana pembangunandaerah yang akuntabel.

b. Konsistensi antara programkegiatan yang telahdilaksanakan denganrencana yang telah disusunsebelumnya.

a. Melakukan analisis kondisi danpermasalahan berdasarkan data daninformasi untuk kepentinganperencanaan pembangunan

b. Membangun kerjasama internorganisasi, kerjasama lintas sektordan lintas wilayah.

Peningkatankualitashasilevaluasikebijakan/kajiansebagaimasukanbagiperencanaanpembangunandanperumusankebijakanpenyelesaianpermasalahanpembangunan.

MISI 3:

Mengembangkan dan Meningkatkan Sarana Prasarana Organisasi.

Peningkatan sarana dan prasarana peralatanperkantoran yang berkualitas

Pemanfaatan peralatanperkantoran berbasis InformasiTeknologi (IT).

a. Mengembangkan kualitas kinerjadan profesionalisme aparaturperencana dalam melaksanakantugas-tugasnya.

b. Pengembangandata dan informasiserta peningkatan kualitas saranadan prasarana penunjang lainnya.

a. Peningkatan Sarana danPrasarana Kerja.

b. Pengembangandanpeningkatankualitassistemjaringan datadaninformasiperencanaanpembangunandaerah;

Page 107: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi RencanaStrategis (RENSTRA) 2013 – 2018

Page | 96

MISI 4:

Pengembangan Kualitas dan Profesionalisme Aparat Perencana

a. Meningkatkan mekanisme kerja yangterdokumentasi dengan baik.

b. Meningkatkan aparatur perencana yangsemakin berkualitas

Data dan Informasipembangunan yang aktual danvalid.

a. Meningkatkanprofesionalisme aparaturperencana.

b. Meningkatnya akuntabilitaskinerja Bappeda ProvinsiSulsel

a. Melaksanakan pendidikan danpelatihan yang lebih intensif bagiaparat perencana.

b. Membangun fasilitas denganmenerapkan fungsi alokasianggaran denganmempertimbangkan pemerataanwilayah.

a. Peningkatan KualitasAparatur Perencana.

b. PengembanganKapasitas KelembagaanBappeda.

Page 108: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

Page | 97

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,

INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN

DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan instrument kebijakan yang berisi satu atau beberapa

kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu organisasi sebagai upaya untuk

mengimplementasikan strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan selama 5

(lima) tahun kedepan.

Program dan Kegiatan Bappeda sebelum revisi ada 6 Program namun

setelah revisi menjadi 7 Program hal ini sesuai dengan masukan Tim Penyusun

revisi RPJMD 2013-2018 adapun Program yang bertambah yaitu Program

Koordinasi Pembangunan sehingga Program/Kegiatan setelah Revisi RPJMD

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018, begitu pula ada beberapa kegiatan

yang dipindahkan dari program sebelumnya adapun Program/Kegiatan seperti

yang tercantum dalam tabel 5.15 berikut ini:

Page 109: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

Page | 98

Tabel 5.15 Program dan kegiatan pada Badan Perencanaan PembangunanDaerah (Bappeda) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan Jasa Surat-Menyurat

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

6 Penyedian Alat Tulis Kantor (ATK)

7 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

10 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

12 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional.

13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor.

14 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.

15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur.

16 Pengadaan Pakain Dinas Berserta Perlengkapanya.

17 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan.

18 Pendidikan dan Pelatihan Formal.

19 Pengadaan Kendaran Dinas Operasional.

20 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu.

Page 110: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

Page | 99

21 Penyusunan Laporan dan Pengelolaan Adminitrasi Perkantoran.

22 Pengelolaan Perpustakaan,Pengarsipan, Dokentasi & Informasi.

23 Penyusunan Pengelolaan Barang & Jasa Bappeda Prov. Sulsel.

24 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.

25 Pemeliharaan Sistem Manajemen Akuntansi & Keuangan Daerah

26 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undanagn.

27 Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian.

28 Pemberian Penghargaan Purna Tugas.

29 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran.

30 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran.

31 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.

32 Penyusunan Laporan Administrasi Keuangan

B. Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD

1 Penyusunan Rencana Kerja Tahunan.

2 Penyusunan DPPA SKPD.

3 Penyusunan RKA dan DPA SKPD.

4 Penyusunan Laporan Kegiatan SKPD.

5 Penyusunan Laporan Realisasi Kegiatan Bappeda.

6 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran.

7 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran.

8 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.

9 Penyusunan Laporan Administrasi Keuangan.

10 Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana.

Page 111: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

Page | 100

11 Penyusunan Analisis Kebutuhan Pendataan & Pengadaan Barjas SKPD.

12 Peningkatan Kinerja aparatur Perencanaan Bappeda Prov.Sulsel.

13 Pengelolaan Perpustakaan, Mengarsipkan, Dokumen & Informasi.

14 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.

15 Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian.

16 Pemberian Penghargaan Purna Tugas.

17 Pendidikan dan Pelatihan Formal.

18 Penyusunan Roal Map Reformasi Birokrasi Bidang Penguatan AkuntabilitasKinerja.

C. Program Peningkatan Pengemb.Sistem &Evaluasi Kinerja SKPD

1 Penyusunan LAKIP Bappeda Prov. Sulsel.

2 Penyusunan Bahan LKPJ Gubernur.

3 Pengukuran Kinerja Kegiatan Prov. Sulsel.

4 Peningk. Pelayanan Perencanaan Program Bappeda Prov. Sulsel.

5 Penyusunan RENSTRA SKPD Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan.

6 Workshop Hasil-hasil Kajian Bappeda.

7 Penyusunan DPPA SKPD.

8 Penyusunan RKA & DPA-SKPD.

9 Penyusunan Analisis Kebutuhan Pedataan &Pengadaan Barjas SKPD.

D. Program Pengembangan Data dan Informasi

1 Penyusunan Data dan InformasiBappeda Prov.Sulsel.

2 Pengelolaan Data & Informasi Spasial Pembangunan Sulsel.

3 Penyusunan, Pengumpulan & Analisis Data/Informasi Kebutuhan Perenc.Bidang Sosial Budaya & Pengembangan Kelembagaan.

Page 112: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

Page | 101

4 Pembangunan Data & Informasi Spasial Pembangunan Sulsel.

5 Penyusunan dan Analisis Sektor dalam PDRB Sulawesi Selatan.

6 Publikasi data dan Informasi Pembangunan Daerah.

7 Pengumpulan Updating dan Analisis Informasi Pencapaian Target KinerjaProgram dan Kegiatan.

8 Pameran Pembangunan Daerah.

E. Program Perencanaan Pembangunan Daerah.

1 Workshop Hasil-hasil Kajian Bappeda.

2 Singkronisasi dan Sinergitas Kegiatan Perencanaan Pembangunan DaerahProvensi Sulawesi Selatan.

3 Koordinasi Perencanaan Program/Kebijakan Pembangunan Sulsel.

4 Penyusunan dan Analisis Sektor dalam PDRB Sulawesi Selatan.

5 Pengembangan Kerjasama Pembangunan Terkait Pengembangan SDA danPrasaranan Wilayah.

6 Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan Pengendalian Pengeloalaan JaringanIrigasi Melalui WISMP

7 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kawasan Prioritas Cepat Tumbuh danAndalan.

8 Koordinasi Perenc. Pengembangan Perumahan dan Permukiman.

9 Koordinasi Perencanaan & Pelaks. Pemb. Infrastruktur Wilayah.

10 Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian PengelolaanLingkungan Hidup dan SDA.

11 Koordinasi Perenc. & Pelaks. Pengembangan Kawasan Sehat

12 Pengembangan Kejasama Perencanaan dan Pelaksanaan PembangunanInfrastruktur Wilayah

13 Pengembangan Program Kerjasama Bidang Sosbud & Pengembangan

Page 113: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

Page | 102

Kelembagaan.

14 Penyusunan Kebijakan/Program Prioritas Pembangunan Pendidikan Pemudadan Olahraga.

15 Penyusunan Kebijakan/Program Prioritas Pembangunan Kesehatan danKesejahteraan.

16 Penyusunan Kebijakan/Program Prioritas Pembangunan KelembagaanPemerintah dan Masyarakat.

17 Penyusunan Kebijakan/Program Prioritas Pembangunan Kependudukan danKetenagakerjaan.

18 Koordinasi Program Indeks Demokrasi Indonesia (IDI).

19 Updaiting Program Indeks Demokrsasi Indonesia (IDI).

20 Koordinasi Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium (MDGs)Prov.Sulsel.

21 Penyusunan Sustainable Develompment Goals (SDGs).

22 Updaiting Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi Sulsel.

23 Koordinasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG).

24 Penyusunan Hasil Pelaksanaan Gerakan Perbaikan Gizi Dalam Rangka 1000Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK).

25 Koordinasi Pendidikan Untuk Semua (PUS) Prov.Sulsel.

26 Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Bidang Ekonomi.

27 Perencanaan Pengembangan Kerjasama Antara Daerah.

28 Perencanaan Pembangunan UKM dan Wirausaha.

29 Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi.

30 Koordinasi Perencanaan Industri di Susel.

31 Perencanaan Pembangunan Industri.

32 Koordinasi Perencanaan Ketahanan Pangan Daerah.

Page 114: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

Page | 103

33 Perencanaan Pengembangan Kelautan dan Perikanan.

34 Koordinasi Pengembangan Pemasaran Produk Unggulan Daerah.

35 Perenc Pemngembangan Pemasaran Komoditi Unggulan Daerah.

36 Koordinasi Perencananaan Pengentasan Kemiskinan di Sulsel.

37 Perencanaan Pengentasan Kemiskinan dan Wilayah Tertinggal.

38 Koordinasi Pelaksanaan MP3EI.

39 Perencanaan Pengembangan Kawasan Ekonomi.

40 Perencanaan Pengembangan Investasi Daerah.

41 Perencanaan Pengembangan Sektor Pertanian.

42 Koordinasi Penetapan Kinerja (PK) SKPD Pemerintah Prov.Susel.

43 Penyusunan Penetapan Kinerja (PK) SKPD Pemerintah Prov.Sulsel.

44 Penyusunan dan Penetapan Kinerja (SK) SKPD.

45 Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah Provensi.

46 Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Bidang Penguatan AkuntabilitasKinerja .

47 Pengukuran Kinerja Kegiatan Provinsi Sulawesi Selatan.

48 Koordinasi Penyusunan Laporan Dana Alokasi Khusus NON DR.

49 Penyusunan dan Sosialisasi Daftar Alokasi Kegiatan Pembangunan APBN danAPBD Provinsi Sulawesi Selatan.

50 Fasilitas Forum Koord. Antar Intansi Perenc. Kab/Kota Se-Sulsel.

51 Evaluasi RKPD Prov.Sulsel.

52 Penyusunan Usulan Pendanaan & Konsultasi Program Kegiatan Dekonsentrasidan Tugas Pembantuan.

53 Fasilitas Kerjasama Pembangunan Regional.

Page 115: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

Page | 104

54 Forum Kerjasma Pembanguanan Regional

55 Penyusunan Rancangan RKPD.

56 Penyelenggaraan Musrembang RKPD.

57 Penetapan RKPD.

58 Penyusunan KUA dan PPAS APBD Pokok.

59 Analisis Kebijakan Perencanaan Keuangan Daerah.

60 Analisis Kebijakan Perencanaan Kebijakan Pemb. Daerah.

61 Asistensi Usulan Penganggaran Pembangunan.

62 Koordinasi Perenc. Penganggaran & Kebijakan Pembangunan.

63 Sinergitas Perenc. Penganggaran dan Kebijakan Pembangunan.

64 Penyelenggaraan Rekor Provensi.

65 Peanyusunan KUA dan PPAS APBD Perubahan.

66 Penyusunan Perubahan RKPD.

67 Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah.

68 Penyusunan Rancangan RP JMD Prov.Sulsel 2018-2023.

69 Musrembang RP JMD Prov.Sulsel 2018-2023

F. Program Pengendalian & Evaluasi Kebijakan Pembangunan Daerah.

1 Evaluasi RPJMD Prov. Sulsel.

2 Monitoring Evaluasi Pengendalaian dan Pelaporan Pelaksanaan RencanaPembangunan Daerah.

3 Monitoring dan Pelaporan Program & Kegiatan Pembangunan SulawesiSelatan.

4 Monitoring Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana PembangunanDaerah.

Page 116: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

Page | 105

5 Evaluasi RKPD Prov.Sulsel.

6 Evaluasi Kinerja Program/Kinerja SKPD Provinsi Sulawesi Selatan.

7 Evaluasi RP JPD Provinsi Sulawesi Selatan.

8 Sinkronisasi Program-program Pembagnunan Daerah.

9 Review Dokumen Rencana Pembangunan Daerah.

10 Perubahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.

11 Revisi Renstra Bappeda Prov.Sulsel Tahun 2013-2018.

G. Program Koordinasi Pembangunan

1 Koordinasi Perencanaan Program/Kebijakan Pembangunan Sulsel.

2 Koordinasi Perencanaan, sPelaksanaan dan Pengendalian PengelolaanJaringan Irigasi Melalui WISMP.

3 Koordinasi Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisifatif (PPISP).

4 Koordinasi Perencanaan Pengembangan Kawasan Prioritas Cepat Tumbuh danAndalan.

5 Koordinasi Pengembangan Wilayah Terpadu.

6 Koordinasi Perencanaan Pengembangan Perumahan dan Permukiman.

7 Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan InfrastrukturWilayah.

8 Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian PengelolaanLingkungan Hidup dan SDA.

9 Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pengembangan Kawasan Sehat.

10 Koordinasi Penyusunan Laporan Dana Alokasi Khusus NON DR.

Page 117: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

Page | 106

5.2. INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KELOMPOK SASARAN

DAN PENDANAAN INDIKATIF

Indikator Kinerja Program adalah bagian dari program dan terdiri dari

sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (SDM),

barang modal termasuk peralatan dan teknologi maupun dana, atau kombinasi

dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input)

untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Pengertian

‘bersifat indikatif' dalam UU No. 25 Tahun 2004 adalah bahwa informasi, baik

tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang

tercantum di dalam dokumen rencana (termasuk rumusan kegiatan), hanya

merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

Adapun indikator kinerja dan pendanaan pembangunan Provinsi SulawesiSelatan adalah , sebagai berikut :

Page 118: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

Page | 106

Tabel 5. 16 Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif tiap program Prioritas Pembangunan pada Badan PerencanaanPembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018

Bidang UrusanPemerintan, Program

dan Kegiatan

Indikator KinerjaProgram

(outcome) danKegiatan (Output)

TAHUN Kondisi Kinerja pada akhir periodeRPJMD

2014 2015 2016 2017 2018

Target Rp. (juta) Target Rp. (juta) Target Rp. (juta) Target Rp. (juta) Target Rp. (juta) Target Rp. (juta)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

-

TOTAL 34,889,025,000 31,995,593,832 33,692,223,626 37,376,834,807 39,245,676,548.13 177,199,353,813.13

1 ProgramPelayananAdministrasiPerkantoran

PersentasePelayananAdministrasiPerkantoran

13 dok 4,202,056,000 26 dok 5,223,869,531 16 dok 3,879,964,756 16 dok 4,759,597,550 16 dok 4,694,757,355 87 dok 22,760,245,192

2 ProgramPeningkatanKapasitas danKinerja SKPD

PersentasePeningkatanKapasitas danKinerja SKPD

18 dok 1,987,603,100 17 dok 2,532,675,000 123 dok 2,027,294,125 137 dok 2,230,023,538 152 dok 2,476,662,141 447 dok 11,254,257,904

3 ProgramPeningkatanPengembanganSistem danEvaluasi KinerjaSKPD.

PersentaseTerwujudnyaSistemPeresncanaandan EvaluasiSKPD

3 dok 212,106,600 3 dok 174,516,450 12 dok 469,355,125 12 dok 323,790,638 13 dok 481,169,701 42 dok 1,660,938,514

4 ProgramPengembanganData danInformasi

PersentaseInformasiPerencanaanPembangunanDaerah yangtermanfaatkannya.

12 dok 2,791,169,500 12 dok 3,166,163,707 13 dok 3,718,482,498 13 dok 4,090,330,748 13 dok 4,466,355,909 63 dok 18,232,502,361

5 ProgramPerencanaanPembangunanDaerah

PersentaseKesesuaianantara DokumenPerencanaanPembangunanDaerah (RPJPD,RPJMD, Renstra

64 dok 23,299,789,850 63 dok 18,816,626,323 59 dok 16,789,543,917 60 dok 18,484,750,809 62 dok 19,122,920,152 308 dok 96,513,631,050

Page 119: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

Page | 107

SKPD, RenjaSKPD, dan RKPD)dan KonsistensiberdasarkanRegulasi danKalenderPerencanaan

6 ProgramPengendaliandan EvaluasiKebijakanPembangunanDaerah

PersentasePencapaianTarget RPJMD.

5 dok 2,396,299,950 6 dok 2,081,742,821 10 dok 2,407,455,193 10 dok 2,648,200,712 10 dok 2,908,020,784 41 dok 12,441,719,460

7 ProgramKoordinasiPembangunan.

TingkatEfektivitasKontribusiKabupaten/Kotadalam mencapaitarget kinerjasasaranpembangunanNasional.

- - 10 dok 4,400,128,012 10 dok 4,840,140,813 9 dok 5,095,790,507 29 dok 14,336,059,332

Page 120: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

Page | 108

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang akan dan

harus dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan selama 5 (lima)

tahunkedepan, selaras dengan Hasil Revisi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan

tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut:

o PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN.

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran serta

Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan (%).

Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam

dan ke Luar Daerah (%).

Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi

Prasarana dan Sarana Aparatur (%).

Rasiopembinaandanpeningkatanpelayanan,

tatausahadanadministrasikepegawaian (%).

2. Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD.

RasioketersediaandokumenPerencanaan SKPDdanPelaporan (%).

Output: RENJA, RKA,DPA-Murni/Perubahan, Laporan

Bulan/Triwulan/ Semester, Laporan Akhir Kegiatan.

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem dan Evaluasi Kinerja

SKPD.

RasioketersediaandokPerencanaan, Evaluasi&Pelaporan (%).

Output: LAKIP, LPKJ, Publikasi Data.

Page 121: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

Page | 109

II. PEMBANGUNAN DAERAH.

4. Program Pengembangan Data dan Informasi

1. Outcome: Persentase InformasiPerencanaan Pembangunan Daerah

yang termafaatkan. (%).

2. Output: Tersedianya Dokumen Data Statistik dan Data Spasial.

5. Program Perencanaan Pembangunan Daerah.

Outcome: Persentase Kesesuaian anatara Dokumen Perencanaan

Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RENSTRA SKPD,

RENJA SKPD dan RKPD) Konsistensi berdasarkan Regulasi dan

Kalender Perencanaan (%).

Output: RPJPD, RPJMD, RENSTRA SKPD, RENJA SKPD

&RKPD

6. Program Pengendalian &Evaluasi Kebijakan Pembangunan

Daerah.

Outcome: Persentase Pencapaian Target RPJMD (%).

Output: Dokumen Evaluasi Perencanaan.

7. Program Koordinasi Pembangunan

Outcome: Persentase Kontribusi terhadap Pencapaian Target

Kinerja Sasaran Pembangunan Nasional dan Daerah (%)

Output: Dokumen Hasil Monitoring Pembangungan

Page 122: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

Page | 110

BAB VI

INDIKATOR KINERJA BAPPEDA

PROVINSI SULAWESI SELATAN YANG MENGACU PADA

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD PROVINSI SULAWESI

SELATAN TAHUN 2013-2018

6.1. TUJUAN DAN SASARAN RPJMD SULAWESI SELATAN TAHUN

2013-2018

Indikator Kinerja Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan yang menunjukan

secara langsung keluaran (output) hasil kinerja yang akan dicapai selama 5 (lima)

tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan

sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018.

Indikator kinerja Bappeda provinsi Sulawesi Selatan yang mengacu pada

tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 seperti

tampilan pada Tabel 6.1. berikut.

Page 123: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

Page | 111

Table 6.16. Indikator Kinerja BAPPEDA Provinsi Sulawesi Selatan yang Mengacu pada

Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan

No. Indikator Kinerja

Kondisi

Kinerja

Tahun

2013

Target Capaian TahunKondisi

Kinerja

Akhir2014 2015 2016 2017 2018

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 Data dan Informasi 6 dok 9 dok 9 dok 9 dok 9 dok 9 dok 45 dok

2 RPJMD, RKPD, KUA-PPAS 4 dok 3 dok 3 dok 3 dok 3 dok 4 dok 16 dok

3 LAKIP, LKPJ, UKP4 dan Dokumen

Evaluasi Perencanaan APBD/APBN

dan Dana Lainnya

6 dok 6 dok 6 dok 6 dok 6 dok 6 dok 30 dok

4 Dokumen Koordinasi Perencanaan dan

Pengendalian Kerjasama Pembangunan

Daerah

2 dok 2 dok 2 dok 2 dok 2 dok 2 dok 10 dok

5 Dokumen Evaluasi LRA, Neraca CALK,

Lap Keuangan bulun/ triwulan/

semesteran/tahunan

1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 5 dok

6 IKU, LPPD, LHP, EPPD, RENSTRA,

RENJA, Lap bulun/ triwulan/

semesteran/ tahunan, RKA

Pokok/Perubahan, DPA

Pokok/Perubahan, Lap. Akhir Kegiatan

16 dok 15 dok 15 dok 15 dok 15 dok 16 dok 66 dok

7 Rasio Ketersediaan Barang dan Jasa

Administrasi Perkantoran100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

8 Rasio Penyelenggaraan Rapat

Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan

ke Luar Kota.

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

9 Rasio Pembangunan, Pengadaann,

Pemeliharaan dan Rehabilitasi

Prasarana dan sarana Aparatur

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

10 Rasio Pembinaan dan Peningkatan

Pelayanan, Tata Usaha dan administrasi

Kepegawaian.

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

11 Rasio Ketersediaan Dokumen

Perencanaan SKPD100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

12 Rasio Ketersediaan Dokumen

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Page 124: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

Page | 112

6.2. INDIKATOR KUNCI UTAMA BAPPEDA PROVINSI SULAWESI

SELATAN TAHUN 2013-2018

Indikator Kinerja Utama (IKU) atau Key performance indicators

(KPI) dapat diartikan sebagai ukuran atau Indikator yang akan memberikan

informasi sejauh mana kita telah berhasil mewujudkan sasaran strategis yang telah

kita tetapkan. Dalam menyusun KPI kita harus sebaiknya menentapkan indikator

kinerja yang jelas, spesifik dan terukur (measurable). KPI juga sebaiknya harus

dinyatakan secara eksplisit dan rinci sehingga menjadi jelas apa yang diukur

adapun Indikator Kunci Utama Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan yang

menunjukan secara langsung keluaran (output) hasil kinerja yang akan dicapai

selama 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung

pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-

2018 adalah sebagai berikut;

Table 6.17. Indikator Kunci Utama BAPPEDA Provinsi Sulawesi Selatan.

URAIAN TARGET CAPAIANTAHUNAN TOTAL

2014 2015 2016 2017 2018Jumlah Dokumen PerencanaanPembangunan Daerah yang dijadikanacuan perencanaan Provinsi- Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJPD)- 1 - - - 1

- Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah (RPJMD)

- - - - 1 1

- Rencana Kerja Pemerintah Daerah(RKPD) dan Perubahan

2 2 2 2 2 10

- Rencana Strategis (RENSTRA) - - - - 1 1- Rencana Kerja (RENJA) dan

Perubahan2 2 2 2 2 10

Page 125: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

113

P E N U T U P

Revisi Renstra Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018

yang telah tersusun ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam penyusunan

Rencana Kerja (Renja) BAPPEDA pada setiap tahunnya dan dalam

melaksanakan pembangunan daerah sesuai dengan peran dan fungsinya masing-

masing.

Namun demikian, Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan menyadari masih

terdapat kekurangan dan kelemahan dari apa yang disajikan. Oleh karena itu,

kami mengharapkan masukan saran dan usulan yang dapat menyempurnakan

renstra ini, agar seluruh tujuan Visi Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun

2013-2018, yaitu: “Profesional, Terpercaya dan Kompetitif dalam Perencanaan

Pembanguanan Wilayah” dapat tercapai dengan tepat sasaran dan tepat waktu.

Keberhasilan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan program/ kegiatan

bergantung pada tingkat koordinasi dari seluruh elemen terkait, yang

implementatif dalam pelaksanaan tugas dalam fungsi sesuai dengan bidangnya

masing-masing.

Demikian Revisi Renstra Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun

2013-2018 ini disusun. Semoga pelaksanaan tugas dan fungsi dalam upaya

mewujudkan Visi Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan dalam kurun waktu 5

(lima) tahun ke depan lebih terarah serta memperkuat hubungannya terhadap

pencapaian Visi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam RPJMD

Provinsi Sulawesi Selatan 2013-2018.

Page 126: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

i

DAFTAR ISI

Hal.

SURAT KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA PROV. SULSEL

KATA PENGANTAR ..................................................................................................

DAFTAR ISI …………………………………………………............................................

DAFTAR TABEL ……………………………………………............................................

BAB. I PENDAHULUAN……………………………………………….........................

I.1 Latar Belakang ……………………………………………….......................

I.2 Landasan Hukum ……………………………………….............................

I.3 Maksud dan Tujuan …………………………………………......................

I.4 Sistematika Penulisan …………………………………………....................

BAB. II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SULAWESI

SELATAN.....................................................................................................

II.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi....................................................

II.2 Sumber Daya Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan ..................................

2.1. Sumber Daya Manusia .......................................................................

2.2 Sarana dan Prasarana ..........................................................................

2.3 Kinerja Pelayanan Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan .........................

2.4 tantangan dan peluang pengembangan pelayanan bappeda provinsi

sulawesi selatan……………………………………………………………

BAB. III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

BAPPEDA PROVINSI SULAWESI SELATAN ...........................................

III.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bappeda

Provinsi Sulawesi Selatan ...................................................................

III.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur

I

i

iii

1

1

5

9

10

13

13

41

41

43

45

51

53

54

Page 127: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

ii

Provinsi Sulawesi Selatan ...................................................................

III.3 Review Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi

Selatan Tahun 2008-2028 dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .......

III.4 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Kab/Kota.........

BAB. IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN ....

IV.1 Visi dan Misi ........................................................................................

IV.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Prov. Sulsel ................

IV.3 Strategi dan Kebijakan Bappeda Provinsi Sulwesi Selatan .....................

BAB.V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF .......................

V.1 Rencana Program dan Kegiatan .............................................................

V.2 Indikator Kinerja Program, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif .

BAB.VI INDIKATOR KINERJA BAPPEDA PROVINSI SULAWESI SELATAN

YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD PROVINSI

SULAWESI SELATAN .................................................................................

VI.1 Tujuan & Sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 .

VI.2 Indikator Kunci Utama Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-

2018…………………………………………………………………………...

BAB. VII PENUTUP ...................................................................................................

57

59

68

84

84

87

92

97

97

106

111

111

113

114

Page 128: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

iii

DAFTAR TABEL

Hal.

Tabel 2.1

Tabel 2.2

Tabel 2.3

Tabel 2.4

Tabel 2.5

Tabel 2.6

Tabel 2.7

Tabel 2.8

Tabel 3.9

Tabel 3.10

Tabel 3.11

Tabel 3.12

Struktur Organisasi Badan Perencanaan PembangunanDaerah Provinsi Sulawesi Selatan .........................................

Jumlah Pejabat Struktural Bappeda Provinsi SulawesiSelatan Tahun 2013 ...............................................................

Jumlah Pegawai Bappeda Provinsi Sulawesi Selatanberdasarkan Jabatan Fungsional Tahun 2013 .....................

Jumlah Pegawai Bappeda Provinsi Sulawesi Selatanberdasarkan Tingkat Golongan Tahun 2013 .......................

Laki-laki dan Perempuan menurut Tingkat PendidikanStaf Bappeda Tahun 2013 ....................................................

Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan PembangunanDaerah Provinsi Sulawesi Selatan .........................................

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan PerencanaanPembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan ................

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BadanPerencanaan Pembangunan Daerah Provinsi SulawesiSelatan ......................................................................................

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan FungsiBadan Perencanaan Pembangunan Daerah ProvinsiSulawesi Selatan ......................................................................

Hasil Analisis terhadap KLHS Provinsi Sulawesi Selatan .....

Reviuw Rencana Strategik Kementerian Dalam Negeriyang Sesuai dengan Tupoksi Bappeda Provinsi SulawesiSelatan ....................................................................................

Permasalahan Pelayanan Bappeda Prov. Sulselberdasarkan Sasaran Renstra Bappeda Prov. Sulselbeserta Faktor Penghambat dan Pendorong KeberhasilanPenangannya...........................................................................

40

41

41

42

42

47

48

50

54

66

72

79

Page 129: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

iv

Tabel 3.13

Tabel 4.13

Tabel .14

Tabel 5.2.1

Tabel 6.16

Permasalahan Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan ..............

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PelayananBappeda Prov. Sulsel.

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Kebijakan BadanPerencanaan Pembangunan Daerah Provinsi SulawesiSelatan ......................................................................................

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompoksasaran dan Pendanaan Indikatif Badan PerencanaanPembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan ...............

Indikator Kinerja Badan Perencanaan PembangunanDaerah Provinsi Sulawesi Selatan yang mengacu padaTujuan dan sasaran RPJMD Provinsi sulawesi Selatan ........

81

88

94

108

117

Page 130: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

Page | 1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Setelah revisi Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi

Sulawesi Selatan 2013-2018 Nomor; 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas

Perubahan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang

RPJMD 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015

Nomor 9) yang ditetapkan pada tanggal 23 September 2015, maka secara

otomatis segala dokumen yang terkait dengan Rencana Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) tersebut harus menyesuaikan, namun demikian Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (SPPN) dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah serta Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, ditetapkan sebagai pedoman mendasar/landasan

dalam penyelenggaraan pembangunan bagi pemerintah daerah. Pemerintah

daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai

satu kesatuan dari sistem perencanaan pembangunan nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka menjadi suatu keharusan

bagi setiap SKPD untuk menyesuaiakan dengan hasil revisi produk

perencanaan diatasnya sehingga dokumen-dokumen yang terkait dengan

perencanaan akan bersinergi antara satu dengan yang lainnya, sebagaimana

diketahui bahwa semangat reformasi telah mewarnai pendayagunaan aparatur

Negara dengan tuntunan untuk mewujudkan administrasi Negara yang

mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi

Page 131: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

Page | 2

penyelenggaraan pemerintahan Negara dan pembangunan. Dalam konteks ini

peran provinsi dan perencanaan menjadi lebih penting terutama setelah

dikeluarkannya UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, yangmana

Perencanaan Pembangunan Daerah diselengarakan oleh pemerintah daerah

yang disusun dan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah (BAPPEDA). Adapun produk rencana yang disusun berdasarkan

jangka waktu, meliputi:

1). Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka

waktu 20 (dua puluh) tahun, yang memuat visi, misi, dan arah

pembangunan daerah yang mengacu kepada RPJP Nasional;

2). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka

waktu 5 (lima) tahun, merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program

kepala daerah yang berpedoman kepada RPJPD dengan memperhatikan

RPJM Nasional. RPJMD memuat kebijakan keuangan daerah, strategi

pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program kewilayahan

disertai dengan Rencana Kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka

pendanaan yang bersifat indikatif;

3). Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu)

tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas

pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang

dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan

mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada rencana kerja

Pemerintah.

Terkait dengan kewajiban perangkat daerah dalam penyiapan rencana

kerja untuk jangka waktu lima tahunan, terdapat amanat dalam UU 23/2014

pada Pasal 151 Ayat 1 bahwa “Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun

rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra SKPD memuat visi, misi,

tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai

dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJMD dan bersifat

Page 132: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

Page | 3

indikatif”. Sedangkan dalam UU 25/2004 pada Pasal 1 Ayat 7 ditetapkan

ketentuan umum mengenai “Renstra SKPD sebagai dokumen perencanaan

Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun”.

Penyusunan dan penetapan Renstra-SKPD sebagaimana diatur dalam

UU 25/2004 merupakan bagian dari proses penyusunan dan penetapan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang meliputi tahapan-tahapan

pokok sesuai Permendagri 54/2010 sebagai berikut:

1. Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RPJMD sebagai penjabaran

dari visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam strategi

pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah,

dan arah kebijakan keuangan daerah (Pasal 14 Ayat 2);

2. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan rancangan Renstra-

SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman

pada rancangan awal RPJMD (Pasal 15 Ayat 3);

3. Kepala Bappeda menyusun rancangan RPJMD dengan menggunakan

rancangan Renstra-SKPD dengan berpedoman pada RPJPD (Pasal 15

Ayat 4);

4. Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Menengah

Daerah (Pasal 16 Ayat 4);

5. Musrenbang Jangka Menengah Daerah dilaksanakan paling lambat 2

(dua) bulan setelah Kepala Daerah dilantik (Pasal 17 Ayat 2);

6. Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJMD berdasarkan hasil

Musrenbang Jangka Menengah Daerah (Pasal 18 Ayat 2);

7. RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 3

(tiga) bulan setelah Kepala Daerah dilantik (Pasal 19 Ayat 3);

8. Renstra-SKPD ditetapkan dengan peraturan pimpinan SKPD setelah

disesuaikan dengan RPJMD (Pasal 19 Ayat 4)

Sedangkan untuk sistematika penyusunan Renstra SKPD mengacu

pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54/2010 tentang

Page 133: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

Page | 4

pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8/2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah pada Pasal 93 mencakup:

1. Pendahuluan;

2. Gambaran pelayanan SKPD;

3. Isu-isu tugas dan fungsi SKPD;

4. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan;

5. Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, keluaran sasaran dan

pendanaan indikatif; dan

6. Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada RPJMD.

Berdasarkan tahapan-tahapan pokok dalam penyusunan dan

penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah tersebut, dapat diambil

suatu pemahaman bahwa penyusunan dan penetapan Renstra-SKPD

merupakan suatu proses yang sejalan dan timbal balik dengan penyusunan dan

penetapan RPJMD.

Sebagai salah satu perangkat daerah, Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulawesi Selatan berkewajiban

untuk menyiapkan Rencana Strategis sebagai acuan penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam

jangka waktu lima tahun. Kewajiban ini selain sebagai bentuk implementasi

untuk melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan yang juga

didasarkan atas kebutuhan dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Provinsi

Sulawesi Selatan untuk 5 (lima) tahun mendatang.

Revisi Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

(Renstra Bappeda) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 adalah

dokumen perencanaan Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan untuk periode 5

(lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan,

program, dan indikasi kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan

tugas dan fungsinya serta berpedoman kepada Revisi Rencana Pembangunan

Page 134: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

Page | 5

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-

2018 dan bersifat indikatif.

Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan merupakan Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) yang menyusun Revisi Rencana Strategis Bappeda

Provinsi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013–2018. Namun demikian jika

terdapat perubahan kebijakan mendasar dan mempengaruhi terhadap

penyusunan Renstra tersebut, maka perlu disempurnakan kembali.

Penyempurnaan tersebut antara lain:

1. Perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Bappeda Prov. Sulsel.

2. Perubahan uraian Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda Prov. Sulsel.

3. Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi

Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018.

4. Perubahan kebijakan yang mendasar terhadap perencanaan pembangunan

daerah.

1.2. LANDASAN HUKUM

Revisi Renstra Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018

disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai

berikut:

1. Undang-Undang Nomor 47 Provinsi Tahun 1960 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat 1 Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat 1

Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 2102) Junto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingat I Sulawesi Tengah dan

Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara, dengan mengubah Undang-

Undang Nomor 47 Provinsi Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah

Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan

Page 135: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

Page | 6

Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 57,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2068);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4421);

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5589);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Page 136: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

Page | 7

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4741);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4815);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan

Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4816);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4817);

14. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan

Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran

Page 137: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

Page | 8

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang

Podoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun

2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009

Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulsel Nomor 249);

19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2009

tentang Perubahan Peraturan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi

Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Inspektorat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,

Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Selatan

(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 12

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 245);

20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi

Sulawesi Selatan 2008-2028;

21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013 - 2018

22. Keputusan Gubernur Nomor 120/4296/Bappeda, tanggal 26 Juli 2013

tentang Penetapan RENSTRA SKPD Provinsi Sulawesi Selatan 2013-

2018.

Page 138: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

Page | 9

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Tujuan penyusunan Renstra Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun

2013-2018 adalah sebagai gambaran rencana pelaksanaan pembangunan

Provinsi Sulawesi Selatan selama 5 (lima) Tahun, sesuai dengan tugas pokok

dan fungsi Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan.

Tujuan penyusunan renstra ini secara spesifik adalah:

1. Mengidentifikasi (review) secara menyeluruh pelayanan/kinerjaBappeda

Provinsi Sulawesi Selatan periode lalu.

2. Sebagai perangkat manajerial dalam manajemen perencanaan yang efektif,

efisien dan akuntabel.

3. Merumuskan arah kebijakan dan strategis Bappeda Provinsi Sulawesi

Selatan Tahun 2013-2018 sesuai dengan visi dan misinya.

4. Merumuskan prioritas program dan kegiatan Bappeda Provinsi Sulawesi

Selatan Tahun 2013-2018.

Sesuai dengan uraian tujuan tersebut, maka maksud dari penyusunan

Renstra Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 ini adalah agar

dapat:

1. Teridentifikasinya kondisi Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan melalui

pengukuran pelayanan/kinerja terkini.

2. Terumuskannya arah kebijakan dan strategis Bappeda Provinsi Sulawesi

Selatan Tahun 2013-2018 sesuai dengan visi dan misinya.

3. Tersusunnya program prioritas dan kegiatan dalam Rencana Strategis

(RENSTRA) Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018

berdasarkan kerangka pendanaan.

Page 139: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

Page | 10

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Revisi Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

(Renstra Bappeda) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013–2018, disusun

melalui sistematika sebagai berikut.

Bab I. Pendahuluan, menjelaskan tentang latar belakang, landasan

hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

BAB II. Gambaran Pelayanan BAPPEDA Provinsi Sulawesi Selatan,

menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi,

sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang

pengembangan pelayanan Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan.

BAB III. Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bappeda

Provinsi Sulawesi Selatan, mengidentifikasikan permasalahan

berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Bappeda Provinsi

Sulawesi Selatan, telaahan visi, misi dan program Gubernur dan

Wakil Gubernur Sulawesi Selatan terpilih, telaahan Rencana

Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun

2008-2028, telaahan Renstra Kementrian dan lembaga dan

Renstra Bappeda kabupaten/kota/KL/Bappenas/ Bangda serta

penentuan isu-isu strategis Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan.

BAB IV. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan, berisi

visi dan misi, tujuan dan sasaran jangka menengah, serta strategi

dan kebijakan Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan.

BAB V. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok

Sasaran dan Pendanaan Indikatif, mengemukakan rencana

program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan

pendanaan indikatif.

BAB VI. Indikator Kinerja Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan yang

mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi

Selatan Tahun 2013-2018, mengemukakan 10 indicator kinerja

Page 140: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

Page | 11

Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan yang akan dicapai dalam

lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung

pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi

Selatan Tahun 2013-2018.

BAB VII. Penutup, berisi ringkasan renstra serta langkah-langkah yang

akan dilaksanakan dalam mengimplementasikan hasil Revisi

Renstra Bappeda Tahun 2013-2018.

Page 141: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

Page | 12

GAMBARAN PELAYANAN

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Peran perencanaan pembangunan secara strategis semakin diperlukan

untuk sinkronisasi dan sinergi kegiatan dan pembangunan pusat dan daerah

serta antar daerah, mengingat dalam era desentralisasi upaya pemberian

kewenangan dan pendelegasian tugas-tugas pembangunan telah diberikan

kepada daerah dan dilaksanakan secara mandiri. Selain itu terdapat pula

kebijakan pemerintah pusat yang dalam pelaksanaannya menuntut keterlibatan

pemerintah daerah dalam rangka membawa arah perbaikan keadaan berbangsa

dan bernegara melalui tata kelola yang lebih baik.

Sesuai amanat UU No. 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua UU

Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappeda merupakan

instansi yang bertanggung jawab terhadap perencanaan pembangunan daerah.

Dengan demikian peran Bappeda menjadi sangat penting dan diharapkan bisa

menjadi katalisator kegiatan pembangunan daerah antar pemerintah dengan

pihak masyarakat dan para stakeholders lainnya. Dengan adanya Dokumen

Rencana Strategis (RENSTRA) ini, maka strategi dan arah kebijakan

perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun kedepan semakin berkualitas.

Dewasa ini masyarakat sudah berhak mengikuti proses perencanaan yang

langsung menyangkut publik, karena era transparansi, semua dokumen

perencanaan bukan lagi menjadi milik dan rahasia birokrat, namun sudah

menjadi milik masyarakat sehingga masyarakat harus mengetahuinya. Hal itu

tercermin dalam proses perencanaan mulai dari Musrenbang Desa/Kelurahan,

Page 142: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

Page | 13

Kecamatan, Kabupaten/Kota sampai Musrenbang Provinsi. Peserta yang

bermusyawarah menyusun kebutuhan tersebut adalah wakil dari masyarakat

sesuai dengan bidangnya masing-masing, sedangkan pihak pemerintah hanya

sebagai fasilitator. Karena Musrenbang tersebut tidak lagi sebagai ajang pidato

susunan daftar panjang keinginan, namun saat ini sudah menjadi ajang debat

program, sesuai dengan daftar kebutuhan yang sudah diantisipasi dengan

alokasi indikatif, yang akan membiayai usulan dimaksud. Dengan demikian

tidak timbul daftar keinginan namun merupakan daftar kebutuhan yang sudah

dapat kejelasan pendanaannya.

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulawesi

Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Nomor 13 Tahun 2013 tentangPerubahan Peraturan Daerah Provinsi

Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2008 Organisasi Dan Tata Kerja

Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis

Daerah dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Selatan. Bappeda Provinsi

Sulawesi Selatan yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah

Provinsi, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan fungsi dan tugas

mulai dari Kepala, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Sub

Bidang sebagai berikut.

a. Kepala Badan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan.

1. Tugas pokok :

Menyelenggarakan urusan di bidang perencanaan pembangunan

berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

2. Fungsi :

2.1. Merumuskan kebijakan teknis perencanaan;

2.2. Melakukan Koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan;

Page 143: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

Page | 14

a. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan

pembangunan daerah;

b. Penyelenggaraan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

3. Rincian tugas pokok dan fungsi :

a. Menyusun rencana kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada

bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;

c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan

kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan

belum dilaksanakan;

d. Membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani

naskah dinas;

e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f. Membantu gubernur di bidang perencanaan pembangunan di

daerah;

g. Merumuskan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan

meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD),

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum

APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS);

h. Melakukan koordinasi, mengarahkan dan menyelenggarakan

musrenbang kabupaten/kota, provinsi, regional, rapat kerja

provinsi;

i. Mengikuti dan mengarahkan musrenbang regional, rapat

koordinasi pusat, musrenbang nasional;

j. Melakukan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah dalam

rangka pelaksanaan tugas;

k. Memimpin, mengendalikan dan menyusun rencana program kerja

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi

Selatan;

Page 144: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

Page | 15

l. Memfasilitasi kegiatan satuan kerja perangkat daerah dan lembaga

pemerintah dan non pemerintah dalam hal perencanaan

pembangunan daerah;

m.Memantau, mengevaluasi dan mengoordinasikan tugas dalam dan

luar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan

peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

n. Menyelenggarakan sosialisasi dokumen perencanaan, baik program

kerja daerah, provinsi, pusat maupun luar negeri;

o. Menyelenggarakan kerja sama antar lembaga pemerintah dan non

pemerintah dalam dan luar negeri;

p. Menyelenggarakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat

daerah dalam dan luar Provinsi Sulawesi Selatan;

q. Menyelenggarakan pembinaan jabatan fungsional di bidang

perencanaan pembangunan;

r. Menyelenggarkan kebijakan program, keuangan, umum,

perlengkapan dan kepegawaian dalam lingkungan Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah;

s. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah dan memberikan saran pertimbangan

kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;

t. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan

sesuai dengan tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan

tugas.

Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

1. Tugas pokok :

Melakukan koordinasi kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan

administrasi urusan umum dan kepegawaian, keuangan serta

penyusunan program dalam lingkungan Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah.

Page 145: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

Page | 16

2. Fungsi:

a. Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan;

b. Pengelolaan urusan umum dan administrasi kepegawaian;

c. Pengelolaan administrasi keuangan;

d. Melakukan koordinasi dan penyusunan program serta

pengolahan dan penyajian data

e. Pengelolaan dan pembinaan organisasi dan tatalaksana;

f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

3. Rincian tugas pokok dan fungsi :

a. Menyusun rencana kegiatan sekretariat sebagai pedoman dalam

pelaksanaan tugas;

b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas

kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;

c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas

dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah

dan belum dilaksanakan;

d. Membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau

menandatangani naskah dinas;

e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f. Melaksanakan koordinasi kepada seluruh bidang serta

menyiapkan bahan penyusunan program Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah;

g. Melaksanakan koordinasi perencanaan dan perumusan

kebijakan teknis di lingkungan Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah;

h. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam

lingkungan badan sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi

dan integrasi pelaksanaan kegiatan;

i. Melakukan koordinasi pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi

penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah;

Page 146: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

Page | 17

j. Melakukan koordinasi dan melaksanakan pengolahan dan

penyajian data dan informasi dalam lingkungan Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah;

k. Melaksanakan dan melakukan koordinasi pelayanan

ketatausahaan;

l. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelayanan administrasi

umum dan kepegawaian;

m. Melaksanakan dan melakukan koordinasi pelayanan

administrasi keuangan;

n. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan

organisasi dan tatalaksana dalam lingkungan Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah;

o. Melaksanakan dan melakukan koordinasi pelaksanaan urusan

rumah tangga Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

p. Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan kehumasan;

q. Melaksanakan dan mengkoordinasikan administrasi pengadaan,

pemeliharaan dan penghapusan barang;

r. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretariat dan

memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan

perumusan kebijakan;

s. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan

sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran

pelaksanaan tugas.

Bidang Ekonomi

1. Bidang Ekonomi dipimpin oleh Kepala Bidang.

2. Tugas pokok:

Melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah di Bidang Ekonomi.

Page 147: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

Page | 18

3. Fungsi:

a. Perumusan kebijakan dan penyusunan perencanaan

pembangunan daerah bidang ekonomi : Penyuluhan Pertanian,

Perikanan, Ketahanan Pangan Daerah, Peternakan,

Perkebunan, Industri, Perdagangan, Pariwisata dan investasi

serta ekonomi makro;

b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan

pembangunan daerah bidang ekonomi;

c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan

tentang pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah lingkup

bidang ekonomi;

d. Pelaksanaan fasilitasi dan investigasi usulan-usulan perencanaan

pembangunan dari sektor maupun dari kabupaten/kota;

e. Penyelenggaraan fasilitasi kerja sama antar lembaga dalam dan

luar negeri, non pemerintah (LSM, swasta);

f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

4. Rincian tugas pokok dan fungsi :

a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Ekonomi sebagai pedoman

dalam pelaksanaan tugas;

b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas

kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;

c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas

dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas–tugas yang telah

dan belum dilaksanakan;

d. Membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau

menandatangani naskah dinas;

e. Mengikuti rapat–rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f. Melaksanakan, Melakukan koordinasi dan sikronisasi kegiatan

perencanaan pembangunan daerah di bidang ekonomi;

g. Melaksanakan konsultasi perencanaan pembangunan ekonomi

di dalam dan luar daerah;

Page 148: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

Page | 19

h. Melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi program kegiatan

perencanaan ekonomi;

i. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas–

tugas intern bidang ekonomi;

j. Melakukan koordinasi dan pengendalian program dan kegiatan

pada sektor bidang ekonomi;

k. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Ekonomi dan

memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan

perumusan kebijakan;

l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan

sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran

pelaksanaan tugas.

Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan

1. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan

dipimpin oleh Kepala Bidang.

2. Tugas pokok :

Melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah di Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan

Kelembagaan.

3. Fungsi :

a. Perumusan kebijakan dan penyusunan perencanaan

pembangunan daerah di Bidang Pengembangan Sumber Daya

Manusia dan Kelembagaan;

b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan

pembangunan lingkup Bidang Pengembangan Sumber Daya

Manusia dan Kelembagaan;

c. Pelaksanaan fasilitasi dan investigasi usulan–usulan

perencanaan pembangunan dari sektor maupun dari

kabupaten/kota;

d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Page 149: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

Page | 20

4. Rincian tugas pokok dan fungsi :

a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Pengembangan Sumber

Daya Manusia dan Kelembagaan sebagai pedoman dalam

pelaksanaan tugas;

b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas

kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;

c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas

dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah

dan belum dilaksanakan;

d. Membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau

menandatangani naskah dinas;

e. Mengikuti rapat – rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f. Merencanakan, mengkoordinasikan dan menyinkronisasikan

pembangunan daerah di Bidang Pengembangan Sumber Daya

Manusia dan Pengembangan Kelembagaan;

g. Melaksanakan konsultasi perencanaan pembangunan sumber

daya manusia dan kelembagaan di dalam dan luar daerah;

h. Melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan program

kegiatan perencanaan sumber daya manusia dan kelembagaan;

i. Mengoordinasikan dan mengendalikan pada sektor bidang

sumber daya manusia dan kelembagaan;

j. Melaksanakan konsultasi perencanaan pembangunan ekonomi

di dalam dan luar daerah;

k. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang

Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan dan

memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan

perumusan kebijakan;

l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan

sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran

pelaksanaan tugas.

Page 150: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

Page | 21

Bidang Pengembangan Sumber Daya Alam Dan Prasarana Wilayah

Bidang Pengembangan Sumber Daya Alam dan Prasarana Wilayah

dipimpin oleh Kepala Bidang.

1. Tugas pokok :

Melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah di Bidang Sumber Daya Alam dan Prasarana Wilayah.

2. Fungsi :

a. Perumusan kebijakan dan penyusunan perencanaan

pembangunan daerah bidang sumber daya alam dan prasarana

wilayah;

b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan

pembangunan daerah lingkup bidang sumber daya alam dan

prasarana wilayah;

c. Pelaksanaan fasilitasi dan investigasi usulan-usulan

perencanaan pembangunan dari sektor maupun dari

kabupaten/kota;

d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

3. Rincian tugas pokok dan fungsi :

a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Sumber Daya Alam dan

Prasarana Wilayah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas

kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;

c. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan

bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum

dilaksanakan;

d. Membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau

menandatangani naskah dinas;

e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f. Merencanakan, melakukan koordinasi dan sinkronisasi

pembangunan daerah di bidang sumber daya alam dan

prasarana wilayah;

Page 151: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

Page | 22

g. Melaksanakan konsultasi perencanaan pembangunan sumber

daya alam dan prasarana wilayah di dalam dan luar daerah;

h. Melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan program

kegiatan perencanaan sumber daya alam dan prasarana

wilayah;

i. Melakukan koordinasi dan pengendalian pada sektor Bidang

Sumber Daya Alam dan Prasarana Wilayah;

j. Melaksanakan konsultasi perencanaan pembangunan daerah

dan pusat untuk mempercepat program pembangunan;

k. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Prasarana

Wilayah dan Sumber Daya Alam dan memberikan saran

pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan

kebijakan;

l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan

sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran

pelaksanaan tugas;

Bidang Perencanaan Makro dan Pembiayaan Pembangunan

1. Bidang Perencanaan Makro dan Pembiayaan Pembangunan

dipimpin oleh Kepala Bidang.

2. Tugas pokok :

Malaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah di Bidang Perencanaan Makro dan Pembiayaan

Pembangunan.

3. Fungsi :

a. Perumusan kebijakan dan penyusunan perencanaan

pembangunan daerah di bidang Perencanaan Makro dan

Pembiayaan Pembangunan;

Page 152: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

Page | 23

b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan

pembangunan lingkup Bidang Perencanaan Makro dan

Pembiayaan Pembangunan;

c. Pelaksanaan fasilitasi dan investigasi usulan-usulan

perencanaan pembangunan dari sektor maupun dari

kabupaten/kota;

d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

4. Rincian tugas pokok dan fungsi :

a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Perencanaan Makro dan

Pembiayaan Pembangunan sebagai pedoman dalam

melaksanakan tugas;

b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas

kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;

c. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan

bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum

dilaksanakan;

d. Membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau

menandatangani naskah dinas;

e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f. Mengkonsultasikan, merencanakan, mengoordinasikan dan

menyinkronisasikan pembangunan daerah di Bidang

Perencanaan Makro dan Pembiayaan Pembangunan;

g. Menyusun dan mengkoordinasikan penyusunan dokumen

perencanaan RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA dan PPAS, dan

APBD;

h. Melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi program kegiatan

Perencanaan Makro dan Pembiayaan Pembangunan;

i. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi rencana program dan

kegiatan pembangunan daerah dan pusat;

j. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan

pembangunan daerah;

Page 153: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

Page | 24

k. Melakukan koordinasi perencanaan penganggaran

pembangunan baik dari sektor maupun kabupaten/kota;

l. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang

Perencanaan Makro dan Pembiayaan Pembangunan dan

memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan

perumusan kebijakan;

m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan

sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran

pelaksanaan tugas.

Bidang Statistik dan Evaluasi Kinerja Pembangunan

Bidang Statistik dan Evaluasi Kinerja Pembangunan di pimpin oleh

Kepala Bidang.

1. Tugas pokok :

Melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah di Bidang Statistik dan Evaluasi Kinerja Pembangunan.

2. Fungsi :

a. Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan daerah di

bidang pemantauan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah

serta kerja sama antar lembaga dalam pengembangan statistik

dan evaluasi kinerja pembangunan;

b. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan

pembangunan daerah di Bidang Statistik dan Evaluasi Kinerja

Pembangunan Daerah;

c. Perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan pemantauan

dan evaluasi kinerja pembangunan daerah;

d. Pelaksanaan evaluasi dan analisis pelaporan tentang

pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di Bidang

Statistik dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah;

Page 154: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

Page | 25

e. Pelaksanaan hubungan kerja daerah di Bidang Statistik dan

Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah serta kerja sama antar

lembaga dalam pengembangan statistik;

f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

3. Rincian tugas pokok dan fungsi :

a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Statistik dan Evaluasi

Kinerja Pembangunan sebagai pedoman dalam pelaksanaan

tugas;

b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas

kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;

c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas

dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah

dan belum dilaksanakan;

d. Membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau

menandatangani naskah dinas;

e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f. Melaksanakan tugas monitoring dan evaluasi serta menganalisis

kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan sebagai bahan

perumusan perencanaan pembangunan selanjutnya;

g. Mengendalikan kegiatan pembangunan pada Bidang Statistik

dan Evaluasi Kinerja Pembangunan;

h. Merencanakan, mangkoordinasikan dan menyinkronisasikan

pambangunan daerah di Bidang Statistik dan Evaluasi Kinerja

Pembangunan;

i. Melaksanakan konsultasi perencanaan pembangunan daerah

dan pusat untuk mempercepat program pembangunan;

j. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Statistik dan

Evaluasi Kinerja Pembangunan dan memberikan saran

pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan

kebijakan;

Page 155: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

Page | 26

k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan

sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran

pelaksanaan tugas.

Tugas Pokok , Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Fungsional

A. Fungsional Perencanaan

Kelompok jabatan fungsional perencana terdiri dari sejumlah

pegawai dalam jenjang jabatan fungsional perencana yang dipimpin

oleh seorang pejabat fungsional perencana senior selaku ketua

kelompok yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada

Kepala Badan melalui Sekretaris/Kepala Bidang dan di bawah

koordinasi Kepala Sub Bagian/Sub Bidang.

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara Nomor : 16/KEP/M.PAN/3/2001 Tentang

Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya, maka rumpun

jabatan, kedudukan, tugas pokok dan rincian kegiatan fungsional

perencana sebagai berikut :

1. Rumpun Jabatan Fungsional : Jabatan Fungsional Perencana

yang disebut Perencana, termasuk dalam rumpun Manajemen.

2. Kedudukan Perencana :

a. Perencana berkedudukan sebagai pelaksana kegiatan teknis

fungsional perencanaan dilingkungan instansi pemerintah;

b. Perencana dimaksud adalah jabatan karier yang hanya dapat

diduduki oleh seorang yang telah berstatus sebagai Pegawai

Negeri Sipil,

3. Tugas Pokok Perencana :

Menyiapkan, melakukan dan menyelesaikan kegiatan

perencanaan.

Page 156: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

Page | 27

4. Rincian Kegiatan Pejabat Fungsional yang dimaksud sebagai

berikut :

a. Perencana Utama :

1. Melakukan penyesuaian yang diperlukan bagi

pencapaian tujuan dalam rangka perumusan alternatif

kebijaksanaan;

2. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai

perencanaan kebijaksanaan strategis jangka panjang;

3. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai

perencanaan kebijaksanaan strategis makro;

4. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai

perencanaan kebijaksanaan program jangka panjang;

5. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai

perencanaan program strategis makro;

6. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai

perencanaan proyek kawasan;

7. Menentukan kriteria untuk menilai alternatif proses

pengambilan keputusan keputusan dalam rangka

pengkajian alternatif;

8. Melakukan pengkajian alternatif-alternatif berdasarkan

kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan

kebijaksanaan strategis jangka panjang;

9. Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang

telah ditentukan dalam perencanaan kebijaksanaan

strategis makro;

10. Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang

telah ditentukan dalam perencanaan program strategis

jangka panjang;

Page 157: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

Page | 28

11. Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang

telah ditentukan dalam perencanaan program strategis

makro;

12. Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan krieteria yang

telah ditentukan dalam perencanaan proyek kawasan;

13. Memproses pengambilan keputusan dalam rangka

penentuan alternatif dan rencana kebijaksanaan;

14. Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/

pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan

kebijaksanaan strategis jangka panjang;

15. Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/

pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan

kebijkasanaan strategis makro;

16. Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/

pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan

program strategis jangka panjang;

17. Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/

pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan

program strategis makro;

18. Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/

pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan proyek

kawasan;

19. Merumuskan dan menentukan ukuran kemajuan

pelaksanaan dalam rangka pengendalian pelaksanaan;

20. Menulis saran dan tindak lanjut yang diperlukan dalam

kebijaksanaan strategis jangka panjang;

21. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan

dalam kebijaksanaan strategis makro;

22. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan

dalam perencanaan program strategis jangka panjang;

Page 158: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

Page | 29

23. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan

dalam perencanaan program strategis makro;

24. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan

dalam perencanaan proyek kawasan;

25. Melaksanakan kegiatan perencanaan lainnya yang

ditugaskan oleh atasan.

b. Perencana Madya :

1. Menyusun landasan kerangka teoritis dan model dalam

rangka penyusunan model hubungan kausal/fungsional;

2. Menyusun asumsi/hipotesis model dalam rangka

penyusunan model hubungan kausal/fungsional;

3. Mengkaji hasil-hasil pengujian model dalam rangka

perumusan alternatif kebijaksanaan;

4. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai

dalam perencanaan kebijaksanaan strategis jangka

menengah;

5. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai

dalam perencanaan kebijaksanaan strategis sektoral;

6. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai

dalam perencanaan program strategis jangka menengah;

7. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai

dalam perencanaan program strategis sektoral;

8. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai

dalam perencanaan proyek multi sektoral;

9. Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang

telah ditentukan dalam perencanaan kebijaksaan strategis

jangka menengah;

10.Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang

telah ditentukan dalam perencanaan kebijaksaan strategis

sektoral;

Page 159: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

Page | 30

11.Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang

telah ditentukan dalam perencanaan program strategis

jangka menengah;

12.Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang

telah ditentukan dalam perencanaan program strategis

sektoral;

13.Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang

telah ditentukan dalam perencanaan proyek multi sektor;

14.Menulis saran alternatif dan saran rencana pelaksanaan

dalam rangka penentuan alternatif dan rencana

pelaksanaan;

15.Menyusun perkiraan dan menentukan anggaran/

pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan

kebijaksanaan strategis jangka menengah;

16.Menyusun perkiraan dan menentukan anggaran/

pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan

kebijaksanaan strategis sektoral;

17.Menyusun perkiraan dan menentukan anggaran/

pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan

program strategis jangka menengah;

18.Menyusun perkiraan dan menentukan anggaran/

pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan

program strategis sektoral;

19.Menyusun perkiraan dan menentukan anggaran/

pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan proyek

multi sektor;

20.Mengarahkan pelaksanaan dalam rangka pengendalian

pelaksanaan;

21.Memantau/memonitorkegiatan melaksanaan/

perkembangan dalam rangka pengendalian pelaksanaan;

22.Menyusun disain akhir efektifitas pelaksanaan;

Page 160: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

Page | 31

23.Menyusun disain akhir efektifitas tujuan;

24.Menyusun disain akhir dampak kemasyarakatan/

lingkungan;

25.Melaporkan penilaian hasil pelaksanaan;

26.Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan

dalam perencanaan kebijaksanaan strategis jangka

menengah;

27.Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan

dalam perencanaan kebijaksanaan strategis sektoral;

28.Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan

dalam perencanaan program strategis jangka menengah;

29.Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan

dalam perencanaan program strategis sektoral;

30.Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan

dalam perencanaan proyek multi sektoral.

c. Perencana Muda :

1. Menyusun disain dan instrumentasi dalam rangka

pengumpulan data dan informasi;

2. Mengumpulkan data primer dalam rangka pengumpulan

data dan informasi;

3. Mereview kelengkapan data dalam rangka pengolahan

data dan informasi ;

4. Memformulasikan sajian untuk analisis dalam rangka

penyajian data dan informasi;

5. Menganalisis hasil-hasil pembangunan dalam rangka

analisis data dan informasi;

6. Mengevaluasi data yang sudah ada dalam rangka analisis

data dan informasi;

7. Menyusun neraca sumber daya yang potensial dalam

rangka analisis data dan informasi;

Page 161: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

Page | 32

8. Menentukan tingkat permasalahan dalam rangka

perumusan permasalahan;

9. Menentukan faktor-faktor penyebab permasalahan dalam

rangka perumusan permasalahan;

10. Melakukan studi pustaka yang memperkuat

landasan/kerangka teoritis dalam rangka penyusunan

model hubungan kausal/fungsional;

11. Menyusun spesifikasi model dalam rangka penyusunan

model hubungan kausal/fungsional;

12. Mengkonsultasikan dengan pihak/lembaga yang

kompoten dalam rangka penyusunan model hubungan

kausal/fungsional;

13. Memasukkan data kedalam model yang akan dipakai

dalam rangka pengujian model:

14. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai

dalam perencanaan kebijaksanaan strategis jangka

pendek;

15. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai

dalam perencanaan kebijaksanaan strategis regional;

16. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai

dalam perencanaan program strategis regional;

17. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai

dalam perencanaan proyek sektor tunggal;

18. Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang

telah ditentukan dalam perencanaan kebijaksanaan

strategis jangka pendek;

19. Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang

telah ditentukan dalam perencanaan kebijaksanaan

strategis regional;

Page 162: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

Page | 33

20. Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang

telah ditentukan dalam perencanaan program strategis

regional;

21. Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang

telah ditentukan dalam perencanaan proyek sektor

tunggal;

22. Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/

pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan

kebijaksanaan strategis jangka pendek;

23. Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/

pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan

kebijaksanaan strategis regional;

24. Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/

pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan

program strategis regional;

25. Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/

pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan proyek

sektor tunggal;

26. Merumuskan prosedur pelaksanaan dalam rangka

penentuan alternatif dan rencana perencanaan;

27. Merumuskan saran tindakan korektif yang diperlukan

dalam rangka pengendalian pelaksanaan;

28. Menyusun disain awal efektifitas pelaksanaan dalam

rangka penilaian hasil pelaksanaan;

29. Menyusun disain awal efektifitas tujuan dalam rangka

penilaian hasil pelaksanaan;

30. Menyususn disain awal dampak kemasyarakatan/

lingkungan dalam rangka penilaian hasil pelaksanaan;

31. Menganalisis dan menyajikan data dan informasi untuk

penilaian hasil pelaksanaan efektifitas pelaksanaan;

Page 163: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

Page | 34

32. Menganalisis dan menyajikan data dan informasi untuk

penilaian hasil pelaksanaan efektifitas tujuan;

33. Menganalisis dan menyajikan data dan informasi untuk

penilaian hasil pelaksanaan dampak kemasyarakatan/

lingkungan;

34. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan

dalam perencanaan kebijaksanaan strategis jangka

pendek;

35. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan

dalam perencanaan kebijaksanaan strategis regional;

36. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan

dalam perencanaan program strategis regional;

37. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan

dalam perencanaan proyek sektor tunggal;

38. Melaksanakan kegiatan perencanaan lainnya yang

ditugaskan oleh atasan.

B. Fungsional Pustakawan

Pejabat fungsional pustakawan adalah Pegawai Negeri Sipil

yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh

oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan

kepustakawanan pada unit-unit perpustakaan, dokumentasi dan

informasi di instansi pemerintah dan atau unit tertentu lainnya.

Pejabat fungsional pustakawan berada di bawah dan

bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris dan di

bawah koordinasi Kepala Sub Bagian.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara Nomor : 132/KEP/M.PAN/12/2002 dan Keputusan

Bersama Kepala Perpustakawan Nasional RI dan Kepala Badan

Kepegawaian Negara Nomor 23 Tahun 2003 dan nomor 21 tahun

2003 Tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka

Page 164: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

Page | 35

Kreditnya, maka rumpun jabatan, instansi Pembina, kedudukan

dan tugas pokok fungsional pustakawan sebagai berikut :

1. Rumpun Jabatan Fungsional Pustakawan :

a. Jabatan Fungsional Pustakawan termasuk dalam rumpun

arsiparis, pustakawan dan yang berkaitan.

b. Jabatan Fungsional Pustakawan terdiri dari Pustakawan

Tingkat Terampil dan Pustakawan Tingkat Ahli.

2. Pustakawan adalah pejabat fungsional yang berkedudukan

sebagai pelaksana penyelenggara tugas utama kepustakawanan

pada unit-unit perpustakaan, dokumentasi dan informasi pada

instansi pemerintah.

3. Jabatan fungsional pustakawan adalah jabatan karier yang

hanya dapat diduduki oleh seseorang yang telah berstatus

sebagai Pegawai Negeri Sipil.

4. Tugas Pokok Pustakawan yang ada di Bappeda :

Pustawakan tingkat terampil :

1) Pengorganisasian dan pendayagunaan koleksi bahan

pustaka/sumber informasi, dan.

2) Pemasyarakatan perpustakaan, dokumentasi dan informasi.

5. Rincian Kegiatan Fungsional Pustakawan Tingkat Terampil :

a. Pustakawan Pelaksana :

1. Menghimpun alat seleksi bahan pustaka;

2. Melakukan survei bahan pustaka;

3. Membuat dan menyusun desiderata;

4. Meregistrasi bahan pustaka;

5. Melakukan verifikasi data bibliografi;

6. Melakukan katalogisasi sederhana;

7. Melakukan katalogisasi salinan;

8. Mengalihkan data bibliografi secara manual;

Page 165: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

Page | 36

9. Mengalihkan data bibliografi secara elektronis;

10. Membuat kelengkapan bahan pustaka;

11. Mengelola jajaran bahan pustaka;

12. Merawat bahan pustaka dalam rangka pencegahan/

preventif;

13. Merawat bahan pustaka dalam rangka pencegahan/

treatment;

14. Melakukan layanan sirkulasi;

15. Melakukan layanan perpustakaan keliling;

16. Menyediakan bahan pustaka koleksi setempat;

17. Mengumpulkan data untuk statistik;

18. Melakukan publisitas.

b. Pustakawan Pelaksanan Lanjutan :

1. Mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana

operasional pengembangan koleksi;

2. Mengumpulkan data dalam rangka survei minat

pemakai;

3. Mengidentifikasi bahan pustaka dalam rangka

penyiangan bahan pustaka;

4. Mengelola hasil penyiangan;

5. Mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana

operasional pengolahan bahan pustaka;

6. Melakukan klasifikasi sederhana;

7. Mengelola data bibliografi dalam bentuk kartu katalog;

8. Mengelola data bibliografi dalam bentuk basis data;

9. Menyusun daftar tambahan pustaka;

10. Membuat kliping;

11. Mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana

operasional penyimpanan dan pelestarian bahan pustaka;

Page 166: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

Page | 37

12. Mengidentifikasi bahan pustaka dalam rangka

penyimpanan dan pelestarian;

13. Mereproduksi bahan pustaka kepustakaan kelabu;

14. Mereproduksi bahan pustaka berupa buku;

15. Mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana

operasional layanan informasi;

16. Melakukan layanan bahan pandang dengar;

17. Menyediakan bahan pustaka melalui silang layan;

18. Melakukan bimbingan membaca;

19. Melakukan cerita pada anak-anak;

20. Mengumpulkan data untuk tinjauan kepustakaan;

21. Mengumpulkan data untuk informasi teknis;

22. Mengolah dan menyusun data statistik;

23. Mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana

operasional penyuluhan;

24. Mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana

operasional publisitas;

25. Menyusun materi publisitas berbentuk berita, sinopsis,

brosur dan leaflet;

26. Menyusun materi publisitas berbentuk poster/gambar

peraga;

27. Mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana

operasional pameran;

28. Menyiapkan materi dan penataan pameran;

29. Menjadi pemandu penyelenggaraan pameran.

c. Pustakawan Penyelia :

1. Mengolah data dalam rangka menyusun rencana

operasional pengembangan koleksi;

2. Mengolah data dalam rangka menyusun rencana

operasional pengolahan bahan pustaka;

3. Melakukan katalogisasi yang bersifat kompleks;

Page 167: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

Page | 38

4. Membuat anotasi;

5. Menyunting data bibliografi;

6. Menyusun bibliografi, indeks dan sejenisnya;

7. Mengolah data dalam rangka menyusun rencana

operasional penyimpanan dan pelestarian bahan pustaka;

8. Mengolah data dalam rangka menyusun rencana

operasional layanan informasi;

9. Melakukan layanan rujukan cepat;

10. Melakukan penelusuran literatur untuk bahan bacaan;

11. Melakukan bimbingan pemakai perpustakaan;

12. Membina kelompok pembaca;

13. Menyebarkan informasi terbaru/kilat berbentuk lembar

lepas;

14. Menyebarkan informasi terseleksi berbentuk lembar

lepas;

15. Mengolah data dalam rangka menyusun rencana

operasional penyuluhan;

16. Melaksanakan penyuluhan massal dengan cara

menggunakan alat bantu audio-visual tentang kegunaan

dan pemanfaatan perpustakaan, dokumentasi dan

informasi kepada pemakai perpustakaan;

17. Melaksanakan penyuluhan massal tanpa alat bantu

tentang kegunaan dan pemanfaatan perpustakaan,

dokumentasi, dan informasi kepada pemakai

perpustakaan;

18. Melaksanakan penyuluhan tatap muka dalam kelompok

tentang kegunaan dan pemanfaatan perpustakaan,

dokumentasi dan informasi kepada pemakai;

19. Melaksanakan penyuluhan perpustakaan tentang

pengembangan perpustakaan dokumentasi dan informasi

Page 168: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

Page | 39

kepada penyelenggara dan pengelola perpus-takaan

tingkat kelompok;

20. Mengolah data dalam rangka menyusun rencana

operasional publisitas;

21. Menyusun materi publisitas berbentuk slide, pandang

dengar;

22. Mengolah data dalam rangka menyusun rencana

operasional pameran;

23. Menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan

pameran.

Page 169: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

Page | 40

Tabel 2.1 Struktur Organisasi Badan Perencanaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

STRUKTUR ORGANISASIBADAN PERENCAAN

PEMBANGUNAN DAERAHPROVINSI SULAWESI SELATAN

(Perda Nomor 32 Tahun 2008)

BIDANGEKONOMI

BIDANGPENGEMBANGAN

KELEMBAGAAN DANSDM

BIDANGPENGEMBANGAN SDA

DAN PRASARANAWILAYAH

BIDANGPERENCANAAN MAKRO

DAN PEMBIAYAANPEMBANGUNAN

BIDANGSTATISTIK DAN

EVALUASI KINERJAPEMBANGUNAN

SUB BIDANGPERTANIAN INDUSTRI,

PERDAGANGANPARIWISATA DAN

INVESTASI

SUB BIDANGPENGEMBANGAN

SUMBER DAYAMANUSIA

SUB BIDANGPENGELOLAAN

SUMBER DAYA ALAMDAN LINGKUNGAN

SUB BIDANGPERENCAAN MAKRO

WILAYAH

SUB BIDANGSTATISTIK

SUB BIDANGEKONOMI MAKRO

SUB BIDANGPENGEMBANGANKELEMBAGAAN

SUB BIDANGPRASARANA

WILAYAH

SUB BIDANGPEMBIAYAAN

PEMBANGUNAN

SUB BIDANGEVALUASI KINERJA

PEMBANGUNAN

KEPALA BADAN

PEJABATFUNGSIONAL

SUB BAGIANUMUM DAN

KEPEGAWAIA

SUB BAGIANPROGRAM

SUB BAGIANKEUANGAN

SEKRETARIS

Page 170: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

Page | 41

2.2. SUMBER DAYA BAPPEDA PROVINSI SULAWESI SELATAN

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Bappeda Provinsi

Sulawesi Selatan didukung oleh sumber daya aparatur yang terdistribusi

menurut bidang dan kesekretariatan. Pada tahun 2015, jumlah pegawai

Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebanyak 127 orang Pegawai Negeri

sipil yang terdiri dari lihat tabel berikut ini;

Tabel 2.2. Jumlah Pejabat Struktural Bappeda Provinsi Sulawesi SelatanTahun 2015

NO KETERANGAN Jenis Kelamin JumlahLaki-laki Perempuan

1 Eselon II 1 - 12 Eselon III 5 1 63 Eselon IV 8 4 12

Total 15 4 19Sumber : Bagian Umum & Kepeg. Bappeda Prov. Sulsel 2015

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa Bappeda Provinsi

Sulawesi Selatan pada jabatan struktural terdapat satu orang laki-laki pejabat

eselon II, lima orang laki-laki dan satu orang perempuan yang menempati

jabatan eselon III, serta ada 13 jabatan pada eselon IV yang terdiri dari delapan

orang laki-laki dan empat orang perempuan.

Tabel 2.3. Jumlah Pegawai Bappeda Provinsi Sulawesi Selatanberdasarkan Jabatan Fungsional Tahun 2015

NO KETERANGAN Jenis Kelamin JumlahLaki-laki Perempuan

1 Fungsionaal PerencanaMadya 3 13 16

2 Fungsionaal PerencanaMuda 3 4 7

Total 6 17 23Sumber : Bagian Umum & Kepeg. Bappeda Prov. Sulsel 2015

Page 171: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

Page | 42

Dari tabel tersebut diatas menggambarkan bahwa Bappeda Provinsi

Sulawesi Selatan terdapat 23 orang pejabat Fungsional Perencana dengan

rincian pejabat fungsional Perencana Madya terdapat tiga belas orang

perempuan dan tiga orang laki-laki, sedangkan pada fungsional Perencana

Mudaempat orang laki-laki dantiga orang perempuan.

Tabel 2.4. Jumlah Pegawai Bappeda Provinsi Sulawesi Selatanberdasarkan tingkat Golongan Tahun 2015

NO KETERANGAN Jenis Kelamin JumlahLaki-laki Perempuan1 Golongan IV 17 19 362 Golongan III 39 21 603 Golongan II 24 6 304 Golongan I 1 - 1

Total 81 46 127Sumber : Bagian Umum & Kepeg. Bappeda Prov. Sulsel 2015

Dari tabel tersebut tergambar bahwa jumlah pegawai Bappeda

Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2015 terdapat 127 orang pegawai yang

terdiri dari 81 orang laki-laki dan 46 orang perempuan dengan rincian

pergolongan sebagai berikut; 17 orang laki-laki dan 19 orang perempuan yang

bergolongan IV, 39 orang laki-laki dan 21 orang perempuan yang bergolongan

III, 24 orang laki-laki dan 6 orang perempuan yang bergolongan II, serta ada 1

orang laki-laki yang bergolongan I.

Tabel 2.5. Laki-laki dan Perempuan menurut tingkat Pendidikan StafBappeda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015

NO KETERANGAN Jenis Kelamin JumlahLaki-laki Perempuan1 S3 2 1 32 S2 22 27 493 S1 35 13 484 D3/Sarmud - 3 35 SMA/sederajat 21 2 236 SMP/sederajat - - -7 SD 1 - 1

Total 81 46 127Sumber : Bagian Umum & Kepeg. Bappeda Prov. Sulsel 2015

Page 172: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

Page | 43

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa dari 127 orang staff Bappeda

provinsi Sulawesi Selatan terdapat 81 orang laki-laki dan 46 orang perempuan

dengan kualifikasi pendidikan masing-masing dua orang laki-laki dan satu

orang perempuan yang memiliki kualifikasi pendidikan S-3, dua puluh dua

orang laki-laki dan dua puluh tuju orang perempuan yang memiliki kualifikasi

pendidikan S-2, tiga puluh lima orang laki-laki dan tiga belas orang perempuan

yang memiliki kualifikasi pendidikan S-1, tiga orang perempuan yang

berpendidikan Sarjana Muda, dua puluh satu orang laki-laki dan dua orang

perempuan orang tamatan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, serta satu orang

laki-laki tamatan Sekolah Dasar.

Meskipun tingkat pendidikan pegawai di Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah sudah cukup tinggi, namun masih perlu senantiasa

diberikan penguatan-penguatan khususnya dalam bidang perencanaan dan

pengembangan wilayah.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan

dapat berjalan dengan baik, selain dukungan sumber daya aparatur yang

terampil juga perlu didukung oleh ketersediaan prasarana dan sarana yang

memadai untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

aparatur Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan secara berkesinambungan, daya

dukung sarana penunjang operasional tersebut diantaranya adalah peralatan

dan perlengkapan perkantoran.

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Kondisi saat ini masih menunjukan belum terpenuhinya kebutuhan

peralatan dan perlengkapan perkantoran yang memadai. Berikut kondisi

rekapitulasi barang dan inventaris kantor untuk mendukung tugas dan kinerja

organisasi dalam pelaksanaan tugas-tugas BAPPEDA Provinsi Sulawesi

Selatan dalam tahun 2015 :

KIB. A Tanah (Nihil).

KIB. B Peralatan dan Mesin.

Page 173: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

Page | 44

1. Alat Angkutan:

1) Roda Empat 16 unit terdiri dari;

1) Sedan 3 unit.

2) Jip 1 unit.

3) Station Wagon 12 unit.

2) Roda Dua 34 unit terdiri dari;

1) Honda 8 unit.

2) Yamaha 18 unit

3) Suzuki 8 unit

2. Alat Rumah Tangga terdiri dari:

1) Komputer PC 68 unit.

2) Laptop 25 unit.

3) Note Book 39 unit.

4) Printer 47 unit.

5) UPS 35 unit.

6) Mesin Ketik Manual 11 unit.

7) AC 40 unit.

8) Meja 202 buah.

9) Kursi 589 buah.

10) Filleng Kabinet 68 buah.

11) Komputer Tablet Aple 68 unit.

12) Eksternal 5 unit.

3. Studio dan Komunikasi terdiri dari:

1) Pesawat Telepon 22 unit.

2) Handycam 7 unit.

3) Handy Talky 5 unit.

4) Kamera 13 unit.

Melihat kondisi sarana dan prasarana mesin perkantoran kantor Bappeda

Provinsi Sulawesi Selatan seperti tersebut diatas, maka perlu adanya

peningkatan dukungan sarana dan prasarana yang dapat menunjang

Page 174: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

Page | 45

khususnya pada peningkatan kinerja aparatur Bappeda Provinsi Sulawesi

Selatan, beberapa sarana penunjang yang belum memadai seperti kebutuhan

sarana perlengkapan rapat, sarana telekomunikasi internal, Air Conditioner

dan pendukung lainnya.

Oleh karena itu, untuk mendukung optimalisasi tugas dan fungsi Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan maka

dibutuhkan sarana dan prasarana penunjang.

2.3. KINERJA PELAYANAN BADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) PROVINSI

SULAWESI SELATAN

Mengacu pada tugas pokok dan fungsi BAPPEDA sebagaimana amanat

Perda Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2013, maka BAPPEDA

memiliki 4 (empat) peran, sebagai: 1). pengambil kebijakan/keputusan

(policy/decision maker); 2). koordinator; 3). think-tank; dan 4). Administrator,

maka Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan menjabarkan keempat peran tersebut

ke dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanannya pada berbagai kegiatan

strategis.

Sebagai pengambil kebijakan/keputusan, Bappeda Provinsi Sulawesi

Selatan berperan menentukan kebijakan dan program dalam rencana

pembangunan daerah, baik kebijakan pembangunan jangka panjang daerah

(RPJPD), kebijakan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD)

maupun kebijakan tahunan (RKPD). Kebijakan pembangunan jangka

menengah dan tahunan masing-masing delengkapi dengan perkiraan

anggaran, yaitu perkiraan anggaran untuk RPJMD yang bersifat lima tahunan

dimulai sejak RPJMD 2013-2018 ditetapkan, sedangkan rencana kerja

pemerintah daerah (RKPD) yang bersifat tahunan disusun berikut perkiraan

anggarannya. Selain tugas perencanaan tersebut, Bappeda Provinsi Sulawesi

Selatan juga berperan dalam mengendalikan dan melakukan evaluasi terhadap

pelaksanaan pembangunan guna menjaga konsistensi antara pelaksanaan

Page 175: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

Page | 46

pembangunan dengan dokumen perencanaan baik dokumen perencanaan

pembangunan nasional maupun dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Sebagai koordinator, Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan berperan

melakukan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan antar

wilayah, antar tingkat pemerintahan, dan antar pemangku kepentingan

(stakeholders); koordinasi perumusan kebijakan dibidang perencanaan

pembangunan, koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan pencarian sumber-

sumber pembiayaan pelaksanaan pembangunan, dan pengalokasian dana

untuk pembangunan; serta koodinasi kegiatan strategis yang berskala regional,

nasional dan mendesak yang memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah

dan dengan lembaga lainnya. Selain tugas koordinasi perencanaan dan

pelaksanaan pembangunan tersebut, BAPPEDA Prov. Sulsel juga berperan

dalam menentukan kebijakan nasional, antara lain penanganan perubahan

iklim (climate change) yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur nomor

59 tahun 2013 tentang Rencana Aksi daerah Penurunan Emisi Gas Rumah

Kaca (RAD GRK), dan kebijakan nasional lainnya yaitu RAD Pangan dan

Gizi, MP3EI dan MP3KI.

Sebagai think tank, Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan berperan

melakukan kajian/telaahan/evaluasi kebijakan pembangunan baik sebagai

masukan untuk penyusunan rencana pembangunan maupun untuk perumusan

kebijakan-kebijakan strategis lainnya untuk kepentingan daerah yang berskala

lokal, regional, maupun nasional. Sedangkan sebagai administrator, Bappeda

Provinsi Sulawesi Selatan berperan dalam pengelolaan dokumen perencanaan

pembangunan; penyusunan dan pengelolaan laporan hasil pemantauan atas

pelaksanan rencana pembangunan; penyusunan dan pengelolaan laporan hasil

evaluasi; serta pembinaan dan pelayanan administrasi umum pelaksanaan

tugas BAPPEDA sebagai SKPD Pemerintah Provinsi.

Page 176: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

Page | 47

Tabel 2.6. Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Provinsi Sulawesi Selatan

PENGAMBILKEPUTUSAN

(POLICY/DECISIONMAKER)

THINKTANK

KOORDINATOR ADMINISTRATOR

PENJABARAN:

1. Perencanaan:

penyusunan rencana

pembangunan daerah

jangka panjang,

menengah dan

pendek/tahunan.

2. Penganggaran:

penyusunan alokasi

pendanaan (indikatif)

sebagai bahan

penyusunan RAPBD.

3. Pengendalian dan

Evaluasi: terhadap

pelaksanaan rencana

pembangunan daerah.

PENJABAR

AN:

Analisis

kebijakan di

bidang

perencanaan

pembanguna

n daerah dan

kebijakan

lainnya.

PENJABARAN:

1. Koordinasi

dalam

perumusan

kebijakan di

bidang

perencanaan

pembangunan

daerah.

2. Koordinasi dan

fasilitasi dalam

pelaksaan

dekonsentrasi

dan tugas

pembantuan.

3. Koordinasi

kegiatan

strategis

penanganan

permasalahan

mendesak sesuai

penugasan.

PENJABARAN:

1. Pengelolaan

dokumen

perencanaan

termasuk dana

dekonsentrasi dan

tugas

pembantuan.

2. Pengelolaan

pelaporan hasil

pemantauan dan

evaluasi terhadap

pelaksanaan

rencana

pembangunan

daerah.

3. Pembinaan dan

pelayanan

administrasi

umum.

Page 177: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 – 2018 BAB II

Page | 48

Tabel 2.7.Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

NO.INDIKATOR

KINERJA SESUAITUGAS DAN

FUNGSI

TARGET

SPMTARGET

IKKTARGET

INDIKATORLAINNYA

TARGET CAPAIAN TAHUN REALISASI CAPAIAN TAHUN RASIO CAPAIAN PADA TAHUN

2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 20131 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 15 16 17 18 19 20

I Perencanaan Pembangunan:1 Data dan ßInformasi

Pembangunan100% Dok 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2 RPJMD, RKPD,KUA-PPAS

100% Dok 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

3 LAKIP, LKPJ, UKP4dan DokumenEvaluasiPerencanaan

100% Dok 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

4 KoordinasiPerencanaan danPengendalianKerjasamaPembangunanDaerah

100% Lap. Pelaks.Keg.

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

II Pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD, Peningkatan Pengembangan Sistem dan Evaluasi Kinerja SKPD.5 Rasio ketersediaan

Barang dan JasaAdministrasiPerkantoran

100% Lap.Kegiatan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

6 RasiopenyelenggaraanRapat Koordinasidan Konsultasi didalam dan ke luardaerah

100% Lap.Kegiatan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%100% 100%

Page 178: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 – 2018 BAB II

Page | 49

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

7 Rasiopembangunan,pengadaan,pemeliharaan danrehabilitasiprasarana dansarana aparatur.

100% Lap.Kegiatan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

8 RasiopenyelenggaraanRapat Koordinasidan Konsultasi didalam dan ke luardaerah

100% Lap.Kegiatan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

9 Rasio Pembinaandan PeningkatanPelayanan, tatausaha danadministrasikepegaqwaian

100% Lap.Kegiatan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

10 Rasio KetersediaanDokumenPerencanaan SKPD.

100% Lap.Kegiatan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

11 Rasio KetersediaanDokumenPerencanaan ,Evaluasi danPelaporan.

100% Lap.Kegiatan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Page 179: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 – 2018 BAB II

Page | 50

Tabel 2.8. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BAPPEDA Prov. Sulsel.

Sumber: Data Neraca Keuangan Sub Bagian Keuangan Bapeda Provinsi Sulawesi Selatan

2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

PENDAPATAN DAERAH 30.000.000,00 35.000.000,00 - - -

PENDAPATAN ASLI DAERAH 30.000.000,00 35.000.000,00

- - - - -

13.844.221.852,00 17.310.940.624,70 18.708.337.062,17 20.584.010.768,39 22.627.847.845,23 22.239.740.517,00 24.302.871.108,00 27.898.202.779,00 39.940.526.188,00 41.447.888.255,00

6.895.518.665,00 6.648.821.257,00 7.786.509.779,00 11.822.007.176,00 12.271.888.255,00- Belanja Pegawai - 6.895.518.665,00 6.648.821.257,00 7.786.509.779,00 11.822.007.176,00 12.271.888.255,00

13.844.221.852,00 17.310.940.624,70 18.708.337.062,17 20.584.010.768,39 22.627.847.845,23 15.344.221.852,00 17.654.049.851,00 20.111.693.000,00 28.118.519.012,00 29.176.000.000,00- Belanja Pegawai - - - - - 5.350.470.000,00 4.614.030.000,00 5.728.478.000,00 6.116.835.000,00 7.066.865.000,00- Belanja Barang dan Jasa - - - - - 9.201.251.852,00 12.357.269.851,00 13.862.665.000,00 21.509.384.012,00 21.630.635.000,00- Belanja Modal - - - - - 792.500.000,00 682.750.000,00 520.550.000,00 492.300.000,00 478.500.000,00

BELANJA DAERAH

Belanja Tidak Langsung

Belanja Langsung

Kegiatan

Uraian Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke-

Page 180: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 – 2018 BAB II

Page | 51

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN

PELAYANAN BAPPEDA PROVINSI SULAWESI SELATAN

TANTANGAN

Adapun tantangan Provinsi Sulawesi Selatan antara lain;

1. Penyusunan perencanaan sektor belum sepenuhnya berbasis data,

sehingga rencana kerja SKPD masih lemah dan belum konsisten

dengan dokumen perencanaan daerah.

2. Perencanaan pembangunan daerah (Provinsi dan Kabu/Kota)

belum spenuhnya terintegrasi.

3. Perencanaan pembangunan daerah (Provinsi dan Kabu/Kota)

belum terintegrasi dengan rencana tata ruang wilayah.

4. Kesadaran aparat Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan dalam

melaksanakan tugas pokok, fungsi dan rincian tugasnya masih

belum optimal.

5. Kesadaran aparat Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan dalam

mengikuti pendidikan dan pelatihan masih belum optimal.

PELUANG

Adapun peluang yang dimiliki Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan

antara lain;

1. Adanya kepercayaan para pemangku kepentingan (stakeholders)

kepada Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal fasilitasi

penyempurnaan rencana kerja pembangunan daerah;

2. Sasaran pembangunan daerah yang harus dicapai sudah jelas

tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) 2013-2018;

3. Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan sebagai lembaga pemerintah

daerah mempunyai kewenangan dalam penyempurnaan rencana

kerja pembanguanan daerah;

Page 181: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 – 2018 BAB II

Page | 52

4. Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan sebagai lembaga pemerintah

daerah mempunyai fungsi fasilitasi terhadap rencana-rencana

pemerintah pusat, lembaga asing dan NGO;

5. Adanya kesempatan bagi aparat Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan

untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang perencanaan.

Page 182: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 – 2018

Page | 53

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN

TUGAS DAN FUNGSI

BAPPEDA PROVINSI SULAWESI SELATAN

Beberapa isu yang sering ditemukan dalam proses Perencanaan

Pembangunan Daerah antara lain;

1. Analisis kondisi wilayah merupakan hal utama dan penting dalam proses

penyusunan rencana pembangunan daera, analisis kondisi wilayah

perencanaan membutuhkan data dan informasi yang aktual, akurat dan

dapat dipertanggungjawabkan. Dengan ketersediaan data dan informasi

yang akurat akan sangat menentukan langkah selanjutnya keberhasilan

perencanaan.

2. Salah satu variabel penentu keberhasilan suatu rencana banyak ditentukan

ketersediaan dan kualitas para perencana, sebagai pelaksana perencana

pembangunan daerah dituntut untuk senantiasa meningkatkan kualitas

kinerja dan profesionalisme.

3. Bappeda adalah lembaga perencana yang menempatkan posisinya sebagai

perekat perencanaan dalam wilayah, salah satu hal yang sulit dilaksanakan

adalah membangun sinergitas antar Kabupaten/Kota dan antara Provinsi

dengan Kabupaten/Kota.

4. Tingkat Kualitas suatu rencana dapat dicapai jika dilengkapi dengan

berbagai peralatan perencanaan yang terkait dengan analisis terhadap

indikator sosial, ekonomi dan indikator lainnya yang sering digunakan

sebagai ukuran keberhasilan beberapa aturan perundang-undangan terkait

perencanaan yang belum maksimal diterapkan.

Page 183: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 – 2018

Page | 54

5. Proses perencanaan pembangunan daerah sampai dengan pelaksanaannya

perlu dilakukan Evaluasi sebagai pengendalian terhadap jalannya

pelaksanaan pembangunan apakah sesuai dengan rencana atau tidak. Jika

ditemukan target dan sasaran yang tidak tercapai, maka akan menjadi

masukan perbaikan untuk perencanaan yang akan datang.

Adapun permasalahan yang dihadapi Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan

dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir ini adalah;

1. Belum konsistennya antara dokumen penganggaran dengan dokumen

perencanaan.

2. Belum akuratnya data dan informasi dokumen perencanaan baik antar

Kabupaten/Kota dan antar Provinsi dengan Kabupaten/Kota.

3. Belum optimalnya hasil analisa perencanaan pembangunan untuk

perumusan kebijakan.

4. Dan belum optimalnya pengelolaan dokumen perencanaan, pembinaan

dan pelayanan administrasi umum.

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN

FUNGSI BAPPEDA PROVINSI SULAWESI SELATAN

Selama periode 2008-2013, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya telah

diupayakan secara optimal. Namun demikian,upaya tersebut masih

menyisakan beberapa persoalan yang belum sepenuhnya sesuai dengan

harapan, antara lain belum sepenuhnya selaras antara rencana pembangunan

dengan pelaksanaannya baik pusat maupun daerah. Kemudian terkait dengan

munculnya berbagai masalah baru dan mendesak, seperti penanganan bencana

alam, penanggulangan kemiskinan, penanganan terhadap dampak pemanasan

global, new inisiatif pemerintah dan antisipasi terhadap fluktuasi harga bahan

bakar minyak. Berkaitan dengan isu-isu tersebut, maka Bappeda Provinsi

Sulawesi Selatan dituntut untuk antisipatif dan proaktif dalam mengkaji

Page 184: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 – 2018

Page | 55

berbagai strategi dan menyelesaikan berbagai Permasalahan Pembangunan

tersebut, sehingga pencapaian tujuan pembangunan daerah tetap terjamin.

Dalam pelaksanaan peran Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan sebagai

lembaga di bidang perencanaan daerah, dipandang perlu peningkatan

sumberdaya manusia secara solid dan terintegrasi untuk menghasilkan kualitas

hasil analisis, telaahan, dan kajian-kajian kebijakan pembangunan yang

melahirkan dokumen perencanaan perumusan kebijakan pembangunan daerah

dan nasional yang tepat, terarah dan dapat dilaksanakan. Peningkatan kualitas

hasil analisis/telaahan/kajian sangat penting dilakukan karena untuk

meningkatkan ragam, kualitas dan pemanfaatan data/informasi yang optimal.

Selain itu, dilakukan upaya perbaikan secara berkelanjutan untuk mencapai

keselarasan antara perencanaan dan penganggaran, yang ditunjukkan dengan

semakin mendekatnya antara pencapaian sasaran dalam dokumen

perencanaan dengan ketersediaan penganggaran. Namun demikian,

keselarasan tersebut masih belum sepenuhnya sesuai harapan karena

terbatasnya instrumen perencanaan pengendalian dan pengawasan

pembangunan, serta belum optimalnya mekanisme reward and punishment.

Masih terdapat ketidakselarasan antara rencana pembangunan, penganggaran

dan pelaksanaan yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan dan sasaran

pembangunan daerah.

Berdasarkan kondisi tersebut, kapasitas Bappeda Provinsi Sulawesi

Selatan sebagai lembaga perencanaan pembangunan daerah perlu diperkuat

agar dapat memastikan berjalannya proses perencanaan pembangunan secara

baik. Antara lain dengan mengawal dan memperkuat sistem manajemen

ketidaksesuaian (inconsistency) antara rencana pembangunan dan

implementasinya, yang dapat menyebabkan terhambatnya pencapaian tujuan

pembangunan daerah.

Page 185: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 – 2018

Page | 56

Tabel 3.9. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan

PENGAMBIL KEPUTUSAN

(POLICY/DECISION MAKER)

TINHK TANK KOORDINATOR ADMINISTRATOR

Perencanaan:

1. Konsistensi dokumen

penganggaran terhadap

dokumen perencanaan masih

diperlukan mekanisme

instrument yang mengatur

secara lebih tegas.

Penganggaran:

1. Perubahan Poldas menjadi RPJP

(UU 22/1999 menjadi UU

25/2044 dan UU 17/2007).

2. Pedoman baru permendagri

54/2010, mencakup:

a. perubahan struktur

dokumen, tata cara

penyusunan, penetapan dan

pengendalian/evaluasi.

b. Fungsi konsultatif terhadap

RPJMD kabupaten/kota.

Pengendalian, Pelaksanaan dan

Evaluasi:

1. Evaluasi RAPBD

kabupaten/kota.

2. Evaluasi Dokumen Perencanaan

Kabupaten/Kota (RPJP,

RPJMD, RKPD, dll).

3. Evaluasi dokumen perencanaan

SKPD (RENSTRA, RENJA,

dll).

4. Pengendalian pelaksanaan

rencana pembangunan

(monitoring dan evaluasi).

1. Ketersediaan

dan akurasi

data/informasi.

2. Penanggulanga

n kemiskinan.

3. Sinkronisasi

program pusat-

daerah dan

capaian target-

target nasional.

4. Penataan ruang

wilayah dan

kawasan

strategis.

5. Perencanaan

dan evaluasi

penataan ruang

wilayah

provinsi/kabup

aten/kota.

1. Implementasi

kesepakatan

kerjasama

terutama dengan

swasta dan

pemerintah.

2. Komitmen

kepala daerah

kabupaten/kota

terhadap

kerjasama

pembangunan.

3. Koordinasi,

KEK, RAD-

GRK RAD-

Pangan dan Gizi,

MP3EI, MP3KI,.

1. Koordinasi Integrasi,

sinkronisasi

perencanaan/evaluasi.

2. Konsistensi

pelaksanaan kegiatan

dan Rasionalisasi

pelaksanaan

fisik/keuangan.

3. Koordinasi kerangka

regulasi dan fungsi

Bappeda

kabupaten/kota

(dokumen

perencanaan) serta

Dukungan pendanaan

Bappeda

kabupaten/kota..

4. Reformasi birokrasi.

5. Optimalisasi Sumber

Daya Aparatur, Sarana

dan Prasarana

perkantoran serta

penyediaan barang dan

jasa perkantoran.

Page 186: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 – 2018

Page | 57

3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM GUBERNUR DAN

WAKIL GUBERNUR

Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan tugas pokok

dan fungsinya perlu memperhatikan visi dan misi Gubernur dan Wakil

Gubernur Sulawesi Selatan yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Sulawesi

Selatan Tahun 2013-2018. Hal ini dilakukan agar penyusunan rumusan

kegiatan dalam rencana program startegis dalam dokumen ini sesuai dengan

arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah 2013-2018.

Visi Pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013–

2018 adalah:

“SULAWESI SELATAN SEBAGAI PILAR UTAMA PEMBANGUNAN

NASIONAL DAN SIMPUL JEJARING AKSELERASI KESEJAHTERAAN

PADA TAHUN 2018”

Penjabaran makna dari Visi Sulawesi Selatan di atas adalah sbb:

Pilar Utama Pembangunan Nasional adalah merupakan gambaran tentang

kondisi Sulawesi Selatan pada tahun 2018 yang menjadi acuan dan

berkontribusi nyata terhadap solusi persoalan mendasar bangsa Indonesia.

Persoalan mendasar tersebut khususnya dalam perwujudan ketahanan dan

kemandirian pangan pada komoditas strategis. Ini ditandai dengan posisi

Sulawesi Selatan yang semakin menempatkan dirinya sebagai pusat

pertumbuhan dan perkembangan ekonomi diluar pulau Jawa. Ini juga terkait

dengan perwujudan pola ideal kehidupan beragama dan kerukunan antar

ummat beragama, ketertiban dan keamanan serta akselerasi perbaikan

kehidupan demokrasi..

Simpul Jejaring adalah gambaran tentang kondisi Sulawesi Selatan pada tahun

2018 yang menjadi simpul distribusi barang dan jasa, simpul layanan

pendidikan dan kesehatan, serta simpul perhubungan darat, laut dan udara

diluar Jawa dan Kawasan Timur Indonesia khusunya.

Page 187: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 – 2018

Page | 58

Akselerasi Kesejahteraan adalah gambaran tentang kondisi Sulawesi Selatan

pada tahun 2018 yang sudah mencapai fase akhir tinggal landas dan memasuki

awal kematangan ekonomi. Pada saat itu Indeks pembangunan Manusia

berada pada kategori menengah-tinggi, pertumbuhan ekonomi berada diatas

rata-rata nasional, pendapatan perkapita sekitar 30 juta/tahun, angka

kemiskinan dan pengangguran dibawa rata-rata Nasional, Agro industri

berkembang pesat serta industri manufaktur dan jasa berkontribusi signifikan

dalam perekonomian. Ini juga ditandai oleh kondisi dimana Sulawesi Selatan

semakin kuat mensinergikan kemajuan Kabupaten dan Kota serta semakin

bersinergi dengan perkembangan regional, nasional dan internasional.

Dalam rangka pencapaian visi tersebut, maka ditetapkan 7 (tujuh) misi

sebagai berikut;

1. Mendorong semakin berkembangnya masyarakat yang religius dan

kerukunan intra dan antar ummat beragama.

2. Meningkatkan kualitas kemakmuran ekonomi, kesejahteraan sosial dan

kelestarian lingkungan.

3. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan

infrastruktur.

4. Meningkatkan daya saing daerah dan sinergitas regional, nasional dan

global.

5. Meningkatan kualitas demokrasi dan kepastian hukum.

6. Meningkatkan kualitas ketertiban, keamanan dan kesatuan bangsa.

7. Meningkatkan perwujudan kepemerintahan yang baik dan bersih.

Page 188: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 – 2018

Page | 59

3.3. REVIEW RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)

PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2008-2028 DAN

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

3.3.1. Review Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi

Selatan

Pengembangan wilayah Provinsi Sulawesi Selatan diarahkan dengan

mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Sulawesi Selatan guna mengembangkan

Sulawesi Selatan sebagai simpul transportasi, industry, perdagangan,

pariwisata, dan pertanian yang seiring dengan peningkatan kualitas

lingkungan. Rencana struktur ruang Provinsi Sulawesi Selatan sebagai

pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat diarahkan untuk

meningkatkan interkoneksi antara kawasan perkotaan baik antara Pusat

Kegiatan Nasional, dengan Pusat Kegiatan Wilayah maupun dengan Pusat

Kegiatan Lokal yang didukung oleh peningkatan kualitas jaringan transportasi,

energy, telekomunikasi, dan sumber daya air secara terpadu.

Pusat Kegiatan Nasional di Provinsi Sulawesi Selatan adalah Kawasan

Perkotaan Mamminasata yang meliputi seluruh wilayah Kota Makassar, dan

Kabupaten Takalar serta sebagian wilayah Kabupaten Gowa dan Kabupaten

Maros dengan fungsi sebagai pusat pertumbuhan nasional dan pusat orientasi

pelayanan berskala internasional serta sebagai penggerak utama di Kawasan

Timur Indonesia. Pusat Kegiatan Wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan

meliputi Kawasan Perkotaan Pangkajene, Jeneponto, Palopo, Watampone,

Bulukumba, Barru dan Parepare, yang berfungsi mendukung peran Kawasan

Perkotaan Mamminasata dengan mengemban fungsi sebagai pusat jasa

pelayanan keuangan, pusat pengolahan dan distribusi barang, simpul

transportasi serta pusat pelayanan publik berskala provinsi. Pusat Kegiatan

Lokal di Provinsi Sulawesi Selatan meliputi Kawasan Perkotaan Bantaeng,

Enrekang, Masamba, Belopa, Malili, Pinrang, Pangkajene, Benteng, Pamatata,

Page 189: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 – 2018

Page | 60

Sinjai, Watansoppeng, Makale, Rantepao dan Sengkang yang berfungsi

sebagai pusat pengolahan dan distribusi barang dan jasa, simpul transportasi,

pusat jasa pemerintahan kabupaten/kota serta pusat pelayanan publik berskala

kabupaten.

Sistem jaringan transportasi Provinsi Sulawesi Selatan didukung oleh

keberadaan jaringan jalan arteri primer, jaringan jalan kolektor primer, jaringan

jalan bebas hambatan, rencana pembangunan jaringan jalur kereta api antar

kota lintas Pulau Sulawesi dan jaringan penyeberangan lintas antar provinsi di

dalam wilayah Pulau Sulawesi. Jaringan transportasi di Provinsi Sulawesi

Selatan juga didukung oleh jaringan transportasi laut yang meliputi: pelabuhan

Internasional Makassar; pelabuhan pengumpul regional dan pelabuhan

pengumpan serta jaringan transportasi udara yang meliputi: bandar udara

(bandara) pengumpul Internasional Sultan Hasanuddin (Makassar); dan

bandara pengumpan di Kabupaten Luwu Timur, Tana Toraja, Kepulauan

Selayar, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu, dan Kabupaten Bone serta

Kabupaten Bulukumba.

Dukungan jaringan energy guna mendukung pengembangan wilayah

Provinsi Sulawesi Selatan meliputi pengembangan depo bahan bakar

minyak/gas bumi yaitu: Depo Makassar, Depo Parepare, Depo Luwu, Depo

Selayar dan Depo Wajo, serta jaringan pipa gas Wajo - Makassar;

pengembangan pembangkit tenaga listrik berupa PLTD di kabupaten/kota

Bantaeng, Barru, Bone, Bulukumba, Enrekang, Gowa, Jeneponto, Luwu,

Maros, Pangkep, Pinrang, Selayar, Sinjai, Takalar, Tana Toraja, Palopo,

Parepare, dan Mamminasata; PLTU di kabupaten/kota Gowa, Bone,

Jeneponto, dan Takalar; PLTA di Kabupaten Tana Toraja, Pinrang, Gowa,

Enrekang, dan Sinjai; PLTG di kabupaten Gowa, dan Wajo; PLTM di

kabupaten Luwu Timur, Sinjai, Luwu, dan Luwu Utara; serta pemanfaatan

panas bumi sebagai sumber energy di kabupaten Luwu Utara, Luwu, Toraja

Utara, Tana Toraja, Pinrang, Sidrap, Wajo, Barru, Maros, dan Sinjai.

Sedangkan jaringan telekomunikasi meliputi: jaringan terestrial yaitu: jaringan

kabel laut Makassar - Martapura (Kalsel), Makassar – Surabaya, Makassar –

Page 190: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 – 2018

Page | 61

Ende (Flores), Makassar – Ambon; pengembangan jaringan mikro analog yang

meliputi jalur Makassar – Palu, dan Parepare – Kendari; dan pengembangan

jaringan mikro digital di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

Provinsi Sulawesi Selatan sebagai salah satu sentra produksi pangan

nasional didukung oleh peningkatan kualitas jaringan sumber daya air pada

Daerah Irigasi (DI) di Provinsi Sulawesi Selatan yang terdiri dari DI

kewenangan pusat lintas kabupaten/kota meliputi: DI Kampili/Bisua

(Kabupaten Gowa dan Takalar), DI Bila Kalola (Kabupaten Sidrap), DI Kalola

Kalosi (Kabupaten Wajo dan Sidrap), DI Awo (Kabupaten Wajo dan Sidrap),

DI Saddang Sidrap (Kabupaten Sidrap dan Pinrang), DI Saddang Pinrang

(Kabupaten Sidrap dan Pinrang), DI Lekopaccing (Kabupaten Maros dan Kota

Makassar), DI Lamasi Kanan/Kiri (Kabupaten Luwu dan Luwu Utara), DI

Jeneberang/Kampili (Kabupaten Gowa); DI kewenangan pusat utuh

kabupaten meliputi: DI Bontomanai (Kabupaten Bulukumba), DI Bayang-

bayang (Kabupaten Bulukumba), DI Kelara (Kabupaten Jeneponto), DI

Pammukulu (Kabupaten Takalar), DI Bantimurung (Kabupaten Maros), DI

Tabo-tabo (Kabupaten Pangkep), DI Sanrego, DI Pattiro, DI Palakka dan DI

Ponreponre (Kabupaten Bone), DI Langkemme, DI Tinco Kiri/Kanan, DI

Paddange, DI Lawo, dan DI Walanae (Kabupaten Soppeng), DI Wajo

(Kabupaten Wajo), DI Bulucenrana, DI Bulutimorang, DI Gelirang, DI S.

Baranti dan DI S. Sidenreng (Kabupaten Sidrap), DI Padang Sappa I, DI

Padang Sappa II, DI Bajo, DI Kalaera Kiri dan DI Kalaera Kanan I

(Kabupaten Luwu) , DI Kalaera II (Kabupaten Toraja), DI

Rongkong/Malangke, DI Baliase dan DI Bungadidi (Kabupaten Luwu Utara),

DI Kalaena dan DI Kalaena Kiri/Kanan (Kabupaten Luwu Timur); Daerah

Rawa (DR) meliputi: DR Barebbo (Kabupaten Bone), DR Sajoanging

(Kabupaten Wajo), dan DR Maros Utara (Kabupaten Maros); DI kewenangan

Provinsi lintas kabupaten meliputi: DI Bilibili (Kabupaten Gowa), DI Cilallang

(Kabupaten Wajo), DI Tubu Ampak (Kabupaten Luwu Utara); DI

kewenangan Provinsi utuh meliputi: DI Bettu dan DI Bontonyeleng

(Kabupaten Bulukumba), DI Jenemarung (Kabupaten Takalar), DI Aparang I,

Page 191: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 – 2018

Page | 62

DI Kalamisu dan DI Aparang Hulu (Kabupaten Sinjai), DI Padaelo dan DI

Leang Lonrong (Kabupaten Pangkep), DI Matajang (Kabupaten Barru), DI

Jaling, DI Salomeko, DI Unyi dan DI Selliccopobulu (Kabupaten Bone), DI

Leworeng, DI Latenreng, DI Salo Bunne (Kabupaten Soppeng), DI Cenrana,

DI Belawa, dan DI Cilellang (Kabupaten Wajo), DI Alekarajae, DI Torere dan

DI Baranti (Kabupaten Sidrap), DI Padang Alipang, DI Kalaena, DI Lengkong

Pini dan DI Makawa (Kabupaten Luwu), DI Bone-bone dan DI Kanjiro

(Kabupaten Luwu Utara), DI Sunggeni dan DI Tomini (Kabupaten Luwu

Timur).

Keberadaan daerah irigasi didukung oleh keberadaan air baku yang

bersumber dari bendungan Batubassi, Bendungan Balambano dan Bendungan

Karebbe (Kabupaten Luwu Timur); Bendungan Bilibili (Kabupaten Gowa),

Bendungan Kalola (Kabupaten Wajo), dan Bendungan Sanrego (Kabupaten

Bone) yang merupakan kewenangan pemerintah; dan pengembangan Bendung

Taccipi di Kabupaten Pinrang dan Bendungan Sungai Batu Pute di Kabupaten

Barru yang merupakan kewenangan pemerintah provinsi.

Pola ruang Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan distribusi

peruntukan ruang yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan

fungsi budidaya, kebijakan pengembangannya diarahkan pada pengembangan

kawasan lindung melalui upaya pemulihan, peningkatan dan pemeliharaan

fungsi pelestarian sistem ekologi wilayah dan pencegahan dampak negatif

kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup,

terutama sektor kehutanan, pertambangan dan kelautan, dan kebijakan

pengembangan kawasan budidaya melalui upaya perwujudan dan peningkatan

keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya dan pengendalian

perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya

tampung lingkungan.

Kawasan lindung di Provinsi Sulaewsi Selatan meliputi: (1) kawasan

lindung nasional yang terkait dengan wilayah Provinsi meliputi: Suaka

Margasatwa Ko’mara (Kabupaten Takalar), Cagar Alam (CA) Faruhumpenai,

Page 192: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 – 2018

Page | 63

CA Kalaena, Taman Nasional (TN) Danau Matano dan Danau Mahalona, TN

Danau Towuti (Kabupaten Luwu Timur), TN Bantimurung Bulusaraung

(Kabupaten Maros dan Pangkep), TN Laut Takabonerate (Kabupaten

Kepulauan Selayar), Taman Hutan Raya (Tahura) Bontobahari (Kabupaten

Bulukumba), Taman Wisata Alam (TWA) Malino (Kabupaten Gowa), TWA

Cani Sirenreng (Kabupaten Bone), TWA Lejja (Kabupaten Soppeng), TWA

Laut Kepulauan Kapoposang (Kabupaten Pangkep), Taman Buru (TB)

Ko’mara, dan TB Bangkala (Kabupaten Jeneponto); dan (2) kawasan lindung

provinsi meliputi: Rencana Pengembangan Hutan Lindung (HL) yang

meliputi: Tahura Abdul Latief (Kabupaten Sinjai), Tahura Nanggala (Kota

Palopo), Hutan Lindung (HL) Gowa, HL Takalar, HL Jeneponto, HL

Bantaeng, HL Bulukumba, HL Selayar, HL Sinjai, HL Bone, HL Soppeng, HL

Wajo, HL Barru, HL Sidrap, HL Pinrang, HL Enrekang, HL Tana Toraja, HL

Toraja Utara, HL Luwu, HL Luwu Utara, HL Luwu Timur, HL Palopo, dan

HL Parepare; serta (3) Kawasan Rawan Bencana Alam (KRB) yaitu: KRB

Gunung Bawakaraeng (Kabupaten Gowa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng,

Bulukumba, Sinjai, Bone); KRB Gempa Bumi meliputi Kawasan Pusat Taccipi

dan sekitar Watampone (Kabupaten Bone), kabupaten Pinrang, kabupaten

Tana Toraja, kabupaten Luwu, kabupaten Luwu Utara, dan kabupaten

Enrekang; KRB Rawan Banjir Allu, Topa, Tamalatea, Binamu, Arungkeke,

dan Batang (kabupaten Jeneponto), Maros Baru, Marusu, dan Bantimurung

(kabupaten Maros), Labakkang dan Bungoro (kabupaten Pangkep), Bisappu,

dan Bantaeng (Bantaeng), Gangking, Ujung Bulu, dan Ujung Loe (kabupaten

Bulukumba), Sinjai Timur dan Sinjai Utara (kabupaten Sinjai), Kajuara, Cina,

dan Sibulue (kabupaten Bone), Duampanua (kabupaten Pinrang), Baebunta

dan Malangke Barat (kabupaten Luwu), dan Wotu dan Angkona (kabupaten

Luwu Timur); KRB Gerakan Tanah meliputi Kelara dan Rumbia (kabupaten

Jeneponto), Sinoa, Bulu Ere, Tompo Bulu dan Eremerasa (kabupaten

Bantaeng), Rindang, Rilau Ale dan Bulukumpa (kabupaten Bulukumba), Sinjai

Barat, Sinjai Borong, Sinjai Selatan, Tellu LImpoe, Sinjai Tengah dan

Bulupoddo (kabupaten Sinjai), Buntucani dan Kajuara (kabupaten Bone),

Page 193: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 – 2018

Page | 64

Mangkutana dan Wasuponda (kabupaten Luwu Timur); dan KRB Tsunami

meliputi kawasan sekitar pantai kabupaten Pinrang, kota Makassar, kabupaten

Bulukumba, dan kabupaten Kepulauan Selayar.

Kawasan Budidaya Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki nilai

strategis merupakan kawasan strategis yang di dalamnya berlangsung kegiatan

yang mempunyai pengaruh besar terhadap tata ruang di wilayah sekitarnya,

dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.Kawasan strategis di Provinsi

Sulawesi Selatan meliputi kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi,

social budaya, pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi

serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Kawasan Strategis dari sudut kepentingan ekonomi di Provinsi Sulawesi

Selatan meliputi Kawasan Strategis Nasional (KSN) yaitu Kawasan Perkotaan

Mamminasata yang terdiri atas Kota Makassar, Kabupaten Takalar dan

kawasan perkotaan kabupaten Maros dan Gowa, dan Kawasan

Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Parepare yang terdiri atas Kota

Parepare, kabupaten Sidrap, kabupaten Enrekang, kabupaten Pinrang dan

kabupaten Barru; dan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) yaitu: KSP kawasan

lahan pangan berkelanjutan khususnya beras dan jagung di kabupaten Bone,

Soppeng, Wajo, Sidrap, Pinrang , Luwu, Luwu Utara dan Luwu Timur

(Bosowasipilu), Pangkep, Maros, Gowa dan Takalar; KSP kawasan

pengembangan budidaya alternatif komoditi perkebunan unggulan kakao,

kelapa sawit, kopi Robusta, jambu mete dan jarak di kabupaten Bone, Soppeng,

Wajo, Sidrap, Pinrang, Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Barru, Pangkep,

Maros, Gowa, Takalar, Jeneponto, Bulukumba, Enrekang, Tana Toraja,

Toraja Utara dan Kepulauan Selayar; KSP kawasan pengembangan budidaya

rumput laut di kabupaten Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai,

Bone, Luwu, Palopo, Luwu Utara, dan Luwu Timur; KSP Kawasan

pengembangan budidaya udang di kabupaten Pinrang, Barru, Pangkep, Bone,

dan Wajo; KSP kawasan pengembangan pusat distribusi kebutuhan bahan

pokok Kawasan Timur Indonesia (KTI) Pamatata di Kabupaten Kepulauan

Page 194: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 – 2018

Page | 65

Selayar; KSP Kawasan terpadu pusat bisnis, sosial, budaya dan pariwisata

Center Point of Indonesia (Pusat Bisnis Terpadu Indonesia) di Makassar; KSP

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Emas di Kabupaten Barru; dan KSP

Kawasan Industri (KI) skala besar di KI Makassar, KI Maros, KI Gowa, KI

Takalar, KI Parepare, KI Sorowako (Kabupaten Luwu Timur), KI Semen

Tonasa (Kabupaten Pangkep), KI semen Bosowa (Kabupaten Maros);

Kawasan Strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya meliputi:

KSN Kawasan Tana Toraja dan sekitarnya; dan KSP kawasan permukiman

adat Ammatoa Kajang di Kabupaten Bulukumba. Sedangkan Kawasan

Strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau

teknologi tinggi meliputi: KSN kawasan stasiun bumi sumber daya alam

Parepare di Kompleks LAPAN Kota Parepare; dan KSN Kawasan Sorowako

dan sekitarnya; dan KSP Kawasan Migas terdiri atas: Blok Bone Utara

(Kabupaten Luwu dan Kota Palopo), Blok Enrekang (Kabupaten Tana Toraja,

Enrekang dan Pinrang), Blok Sengkang (Kabupaten Wajo, Sidrap, Soppeng

dan Bone), Blok Bone di Teluk Bone, dan Blok Sigeri di Selat Makassar, Blok

Kambuno di teluk Kabupaten Bone, Kabupaten Sinjai dan Kabupaten

Bulukumba, Blok Selayar di laut Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten

Kepulauan Selayar, Blok Karaengta di laut Kabupaten Bulukumba, Kabupaten

Bantaeng, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Takalar dan Kabupaten

Kepulauan Selayar; KSP kawasan pusat-pusat pembangkit listrik teridiri atas

PLTG Sengkang (Kabupaten Wajo), PLTU Punagaya (Kabupaten Jeneponto),

PLTU Bakaru (Kabupaten Pinrang).

Kawasan Strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung

lingkungan hidup yaitu: KSP Kawasan wisata bahari Mamminasata dan

sekitarnya (Kota Makassar, Kabupaten Gowa, Kabupaten Maros, Kabupaten

Takalar, dan Kabupaten Pangkep); KSP kawasan wisata bahari Takabonerate

(Kabupaten Kepulauan Selayar); KSP kawasan Danau Tempe (Kabupaten

Wajo) dan Danau Sidenreng (Kabupaten Sidrap); KSP Bendungan Batubassi,

Bendungan Balambano dan Bendungan Karebbe (Kabupaten Luwu Timur);

Page 195: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 – 2018

Page | 66

Bendungan Bilibili (Kabupaten Gowa), Bendungan Kalola (Kabupaten Wajo),

dan Bendungan Sanrego (Kabupaten Bone); KSP pengembangan Hutan

Lindung (HL) yang meliputi: Tahura Abdul Latief (Kabupaten Sinjai), Tahura

Nanggala (Kota Palopo), Hutan Lindung (HL) Gowa, HL Takalar, HL

Jeneponto, HL Bantaeng, HL Bulukumba, HL Selayar, HL Sinjai, HL Bone,

HL Soppeng, HL Wajo, HL Barru, HL Sidrap, HL Pinrang, HL Enrekang, HL

Tana Toraja, HL Toraja Utara, HL Luwu, HL Luwu Utara, HL Luwu Timur,

HL Palopo, dan HL Parepare; dan KSP Kawasan Rawan Bencana Alam

(KRB) Gunung Bawakaraeng (Kabupaten Gowa, Takalar, Jeneponto,

Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, Bone).

Kawasan Andalan yang merupakan bagian dari kawasan budidaya baik

ruang darat maupun ruang laut yang pengembangannya diarahkan untuk

mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan dan wilayah sekitarnya di

Provinsi Sulawesi Selatan meliputi: Kawasan andalan darat meliputi: kawasan

andalan Mamminasata dan sekitarnya dengan sektor unggulan : pariwisata,

industri, pertanian, agroindustri, dan perikanan; kawasan andalan Palopo dan

sekitarnya dengan sektor unggulan : pariwisata, perkebunan, pertanian, dan

perikanan; kawasan andalan Bulukumba – Watampone dan sekitarnya dengan

sektor unggulan pertanian, perkebunan, agroindustri, pariwisata, perikanan ,

dan perdagangan; kawasan andalan Parepare dan sekitarnya dengan sektor

unggulan : agroindustri, pertanian, perikanan, dan perkebunan; dan Kawasan

Andalan laut yang meliputi: kawasan Andalan Laut Kapoposang dan

sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan, pertambangan dan pariwisata;

kawasan Andalan Laut Teluk Bone dan sekitarnya dengan sektor unggulan

perikanan, pertambangan dan pariwisata; kawasan Andalan Laut Singkarang

– Takabonerate dan sekitarnya dengan sector unggulan perikanan,

pertambangan dan pariwisata; kawasan Andalan Laut Selat Makassar dan

sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan dan pariwisata.

Page 196: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 – 2018

Page | 67

3.3.2. Review Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi Sulawesi Selatan

Pergeseran paradigma pembangunan dari ekonomi oriented menjadi

pembangunan berkelanjutan telah dianut oleh pemerintah pada dasawarsa

belakangan ini. Hal tersebut telah diintroduksi mulai dari proses perencanaan,

implementasi hingga evaluasi. Dengan adanya Undang-Undang No. 32 Tahun

2009 maka pendekatan pembangunan berkelanjutan telah menjadi perhatian

dari sisi perencanaan pembangunan dengan instrumen kajian lingkungan

hidup strategis.

Bappeda sebagai institusi perencanaan telah menindaklanjuti Undang-

undang tersebut dengan melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

terhadap RPJMD 2013-2018 lewat Pokja Pengendalian Lingkungan terkait

dengan hasil KLHS RPJMD maka peran Bappeda dapat dibagi menjadi peran

secara internal dan peran eksternal terhadap SKPD lainnya. Secara eksternal

Bappeda bersama-sama dengan BLHD berperan mengawal proses

pembangunan sehingga dapat melaksanakan prinsip-prinsip pembangunan

berkelanjutan di Sulawesi Selatan, secara internal peran Bappeda terhadap

KLHS adalah bagaimana memperhatikan dan mengakomodir rekomendasi

yang telah dituangkan sebagai hasil kajian. Dari hasil kajian yang tertuang

dalam KLHS, maka maka terdapat masalah yang perlu mendapat perhatian

yaitu lemahnya sistem updating data dan informasi untuk menganalisis

perencanaan dan hasil pembangunan. Di Bappeda, permasalahan tersebut

akan diminimalisir lewat program pengembangan data dan informasi yang

selanjutnya akan ditindak lanjuti dengan kegiatan pengembangan data dan

informasi spasial sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Page 197: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 – 2018

Page | 68

Tabel 3.10. Hasil Analisis terhadap KLHS Provinsi Sulawesi Selatan

No.HasilKLHSterkait

tugas danfungsiSKPD

Permasalahanpelayanan

SKPD

Faktor

Penghambat Pendorong

1. Data danInformasi

Data daninformasikhususnya yangterkait dengandata daninformasi spasialbelum berjalandengan baik

Anggaran Dukunganteknologi

Kecenderunganpengembanganspasial

3.4. TELAAHAN RENSTRA KEMENTRIAN/LEMBAGA DAN

RENSTRA KABUPATEN/KOTA

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, terdapat 5 (lima)

tujuan pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu:

a. Untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;

b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar

ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, serta antara pusat dan

daerah;

c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan dan pengawasan;

d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan

e. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif,

berkeadilan dan berkelanjutan.

Melalui amanat tersebut, review Rencana Strategis Kementerian

PPN/Bappenas, Rencana Strategis Kementrian Dalam Negeri dan Rencana

Strategis Bappeda Kabupaten/kota (yang masih berlaku) dalam perumusan

kegiatan dalam rencana program startegis Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan

perlu dianalisis guna menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan

Page 198: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 – 2018

Page | 69

sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Rencana Strategis Bappeda Provinsi

Sulawesi Selatan terhadap sasaran Rencana Strategis Kementerian

PPN/Bappenas, Rencana Strategis Kementrian Dalam Negeri dan Rencana

Strategis Bappeda kabupaten/kota sesuai dengan urusan yang menjadi

kewenangan masing-masing.

3.4.1. Review Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas

Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas periode 2010-2014

memuat arah kebijakan dan strategis sebagai berikut.

Arah Kebijakan:

1) Penguatan kelembagaan perencanaan pembangunan nasional melalui

penataan sistem perencanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi

pelaksanaan pembangunan, pengembangan sistem dan kualitas data dan

informasi perencanaan pembangunan nasional serta peningkatan kualitas

koordinasi dengan para pemangku kepentingan;

2) Penerapan perencanaan pembangunan nasional dan penganggaran yang

berbasis kinerja;

3) Peningkatan kualitas hasil evaluasi kebijakan/kajian sebagai masukan bagi

perencanaan pembangunan dan perumusan kebijakan penyelesaian

permasalahan pembangunan;

4) Peningkatan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan; dan

5) Pelaksanaan reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan

dalam rangka peningkatan kinerja (better performance) lembaga dan

pegawai.

Sedangkan strategi yang akan dilaksanakan mencakup eksternal dan

internal, yaitu:

- Eksternal:

1) Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran sektoral, lintas

sektoral dan wilayah, dan antara pusat dan daerah serta keterkaitan dan

Page 199: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 – 2018

Page | 70

konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan

pengawasan;

2) Meningkatkan kualitas pemantauan terhadap pelaksanaan rencana

pembangunan nasional;

3) Meningkatkan kualitas evaluasi terhadap pelaksanaan rencana

pembangunan nasional;

4) Meningkatkan kualitas kajian dan atau evaluasi kebijakan

pembangunan;

5) Meningkatkan kualitas koordinasi kebijakan pembangunan nasional.

- Internal:

1) Membangun manajemen kinerja dari kinerja lembaga hingga kinerja

individu/pegawai;

2) Mengelola anggaran secara lebih efisien, efektif, dan akuntabel serta

diarahkan untuk mendorong peningkatan kinerja lembaga dan pegawai;

3) Meningkatkan kompetensi SDM di Kementerian PPN/Bappenas dan

perencana di tingkat pusat dan daerah secara lebih proporsional dan

akuntabel;

4) Melanjutkan penerapan prinsip-prinsip good governance di

Kementerian PPN/Bappenas; dan

5) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dan pengelolaannya

dalam rangka mendukung peningkatan kinerja lembaga dan pegawai.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga

perencanaan pembangunan nasional tersebut, Kementerian PPN/Bappenas

menetapkan program-programnya sesuai RPJMN periode 2010-2014, yaitu

program utama (teknis) dan program pendukung (generik), sebagai berikut:

a. Program teknis: Program Perencanaan Pembangunan Nasional. Program

ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas utama

Kementerian PPN/Bappenas dalam proses perencanaan, pemantauan,

evaluasi, kajian dan koordinasi kebijakan pembangunan.

Page 200: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 – 2018

Page | 71

b. Program generic :

1). Program Dukungan Manajemen dan PelaksanaanTugas Teknis

lainnya.

2). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

3). Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur

3.4.2. Review Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran prioritas pembangunan

jangka menengah Nasional dan Kementerian Dalam Negeri tahun 2010-

2014, Sekretariat Jenderal dalam 5 tahun kedepan akan terus mendorong

terlaksananya prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Pemberian dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dimaksud mencakup pelayanan di

bidang perencanaan program dan anggaran; pembinaan dan pengelolaan

administrasi kepegawaian; penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, analisis

jabatan, dan pelaporan kinerja; penataan produk hukum dan pelayanan

bantuan hukum; pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga dan keprotokolan;

pengelolaan data, informasi, komunikasi dan telekomunikasi; pengelolaan

penerangan; pengkajiankebijakan strategik; penataan administrasi kerjasama

luar negeri; serta pengelolaan administrasi keuangan dan aset.

Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretariat Jenderal telah menetapkan

arah kebijakan dan strategi yang akan dilaksanakan selama kurun waktu

5 (lima) tahun kedepan (2010-2014), yaitu: 1). Mendorong terlaksananya

perencanaan program dan penganggaran yang berbasis kinerja, serta

peningkatan kerjasama luar negeri secara efektif dan efisien; 2). Mendorong

peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya aparatur dalam upaya

percepatan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri

dan Pemerintah Daerah; 3). Memfasilitasi penataan regulasi Kementerian

Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, serta perumusan kebijakan stratejik

secara berkualitas dalam kerangka desentralisasi dan percepatan

pembangunan daerah; 4). Meningkatkan kapasitas pengelolaan data dan

Page 201: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 – 2018

Page | 72

informasi, optimalisasi pemanfaatan sistem informasi, teknologi informasi dan

komunikasi, serta kualitas penyelenggaraan kehumasan dalam konteks

keterbukaan informasi penyelenggaraan pemerintahan; serta 5). Meningkatkan

kapasitas pengelolaan keuangan, aset, serta sarana dan prasarana secara

transparan, akuntabel dan sesuai kebutuhan.

Untuk menjalankan kebijakan dan strategi diatas, telah ditetapkan

Program Sekretariat Jenderal berikut:

1). Program Dukungan Manajemen dan Dukungan Pelaksanaan Tugas Teknis

lainnya Kementerian Dalam Negeri. Tujuan dari Program ini adalah

meningkatkan kualitas dukungan manajemen dan dukungan pelayanan

teknis lainnya Kementerian Dalam Negeri.

2). Program Peningkatan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kementerian Dalam Negeri. Tujuan dari Program ini adalah meningkatkan

kinerja aparatur melalui dukungan sarana dan prasarana kerja.

Dalam rangka mendukung pencapaian Sasaran Prioritas

Pembangunan Nasional serta Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis

Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014, upaya dan langkah strategik

utama adalah “Menjaga dan memperkuat stabilitas penyelenggaraan sistem

politik dalam negeri dan sistem pemerintahan dalam negeri”. Stabilitas

politik dalam negeri dan pemerintahan dalam negeri adalah parameter pokok

kebijakan Kementerian Dalam Negeri yang dilaksanakan secara

berkesinambungan sejak periode RPJMN pertama tahun 2004-2009 dalam

kerangka RPJPN Tahun 2005-2025.

Sejalan dengan itu, dalam kerangka pencapaian target pembangunan

2010-2014, terdapat prioritas-prioritas khusus yang secara langsung

mendukung Program 5 (lima) Tahun (P5T), baik yang secara eksplisit telah

termuat dalam RPJMN 2010-2014 maupun yang secara langsung menjadi

bagian penugasan kepada Menteri Dalam Negeri. Untuk mewujudkan hal

tersebut, digunakan pendekatan berupa prinsip-prinsip:

Page 202: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 – 2018

Page | 73

1. Desentralisasi dan Otonomi Daerah, yaitu dengan memperkuat

penyelenggaraan pemerintahan daerah guna meningkatkan pelayanan

dan hasil-hasil pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat;

2. Pembangunan berkelanjutan, yaitu keseluruhan proses pembangunan yang

dilakukan saling berkaitan antara kegiatan sebelumya dengan rencana

selanjutnya atau antara kegiatan yang satu dengan kegiatan lainnya

dalam suatu rangkaian tahapan yang saling terintegrasi;

3. Tata kepemerintahan yang baik, yaitu menerapkan tata pengelolaan yang

baik (good governance) guna membentuk birokrasi yang lebih

profesional dan berkinerja tinggi yang didukung dengan langkah-langkah

reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Strategi pencapaian program tersebut dilaksanakan dalam koridor

kebijakan strategik yang merupakan kebijakan prioritas Kementerian Dalam

Negeri tahun 2010-2014, yang meliputi:

1. Menjaga persatuan dan kesatuan serta melanjutkan pengembangan

sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat, yang didukung

oleh situasi dan kondisi yang kondusif.

2. Mendorong pelaksanaan otonomi daerah dan penyelenggaraan

pemerintahan yang desentralistik.

3. Mendorong pembangunan daerah yang berkesinambungan, serta

meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat dalam

pengelolaan pembangunan secara partisipatif.

4. Mendorong penyelenggaraan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang

baik dan penerapan reformasi birokrasi.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Prioritas Nasional Tahun

2010-2014, ditetapkan 13 (tiga belas) Program Strategik Kementerian Dalam

Negeri dari 13 (tiga belas) program strategik tersebut yang berkaitan erat

dengan Tupoksi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi

Selatan adalah sebagaimana tergambar dalam tabel berikut ini;

Page 203: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 – 2018

Page | 74

Tabel : 3.11. Reviuw Rencana Strategik Kementerian Dalam Negeri yang sesuai dengan Tupoksi Bappeda Prov.Sulsel.

NO PROGRAM INDEKS KINERJA PROGRAMSEBAGAI FAKTOR PENANGGUNG

JAWABPENDORONG

PENGHAMBAT

1. Peningkatan

Kapasitas

Keuangan

Pemerintah

Daerah (P5)

1. Persentase daerah provinsi, ber-LKPD sesuai dengan

indikator kedisiplinan penggunaan anggaran dalam

APBD sebagai upaya pencapaian status WTP;

2. Persentase daerah provinsi yang proporsi belanja

langsungnya lebih besar dari belanja tidak langsung;

3. Persentase penetapan Perda pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD (provinsi) yang disahkan secara tepat

waktu;

4. Persentase APBD (provinsi) yang disahkan secara tepat

waktu;

5. Persentase belanja modal terhadap total belanja daerah

Provinsi se – Indonesia;

6. Persentase daerah yang telah melaksanakan DAK

sesuai petunjuk pelaksanaan/Petunjuk Teknis yang

berasal dari Kementerian/Lembaga;

7. Persentase daerah yang telah optimal (100%)menyerap

DAK;

8. Jumlah rekomendasi kebijakan untuk dukungan materi

sebagai masukan terhadap Revisi UU No.32/2004

BappedaProv. SulselsebagaiFungsiKoordinasdan Fasilitasi

Anggaran Regulasi

Inspektorat Jenderal

Page 204: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 – 2018

Page | 75

tentang Pemerintahan Daerah dan Revisi UU No. 33/

2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;

serta

9. Jumlah Permendagri tentang Pedoman Pengelolaan

Investasi Pemerintah Daerah.

2. Bina

Pembangunan

Daerah (P6)

1. Tingkat kesesuaian antara Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN);

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN); Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) dengan RPJMD; RKPD

dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Kebijakan

Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara (PPAS), serta APBD dengan RKPD Provinsi;

2. Tingkat ketersediaan data dan informasi pembangunan

daerah;

3. Jumlah kebijakan yang mengarah pada pengoptimalan

dan pemprioritasan pertumbuhan pembangunan di

daerah, dan wilayah timpang serta daerah, dan wilayah

pusat pertumbuhan yang memberikan kontribusi tinggi

bagi pertumbuhan di

BappedaProv. SulselsebagaiFungsiKoordinasdan Fasilitasi

Anggaran Regulasi

Page 205: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 – 2018

Page | 76

4. daerah, dan wilayah lainnya;

5. Persentase daerah yang mengimplementasikan

pedoman/kebijakan terkait dengan pemanfaatan dan

pengendalian tata ruang;

6. Jumlah pemerintah daerah yang menegakkan Perda

RTRW provinsi secara konsekuen.

7. Jumlah daerah yang membentuk PTSP;

8. Jumlah PTSP kab/kota dengan kategori kinerja baik dan

siap menerapkan SIPIPISE;

9. Jumlah PTSP daerah yang dapat menerapkan SPIPISE;

10. Persentase rekomendasi pembatalan Perda yang

teridentifikasi bermasalah terkait pengurusan Tanda

Daftar Perusahaan TDP dan Surat Ijin Usaha

Perdagangan SIUP;

11. Persentase daerah yang mampu menerapkan pengurangan

biaya untuk bisnis;

12. Persentase kebijakan tentang percepatan pembentukan

PTSP diseluruh Provinsi, kabupaten/Kota di Indonesia;

13. Jumlah PTSP dengan kinerja baik;

14. Jumlah per-UU-an yang mendukung kemitraan Pemda

dan Swasta;

Page 206: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 – 2018

Page | 77

15. Jumlah Peraturan daerah untuk mendukung kemitraan

Pemda dan Swasta;

16. Persentase tersusunnya pedoman mekanisme BKPRN

dengan BKPRD;

17. Jumlah BKPRD provinsi terevitalisasi; 17. Jumlah daerah

yang terfasilitasi dalam penyusunan/revisi dan

penetapan perda tentang RTRW Prov;

18. Persentase tersusunnya Permendagri penyelenggaraan tata

ruang provinsi;

19. Persentase tersusunnya Permendagri tentang Tata Cara

Peran Masyarakat dalam proses perencanan tata ruang di

daerah;

20. Persentase tersusunnya Permendagri tata cara dan

pengendalian pemanfaatan ruang;

21. Jumlah provinsi yang memiliki Forum BKPRD yang

efektif;

22. Jumlah daerah yang terfasilitasi dalam penyusunan Perda

tata ruang menjadi acuan dalam PTSP;

23. Persentase tersusunnya pendataan dan

pengkategorisasian daerah-daerah yang mampu dan tidak

mampu dalam penerapan tata ruang melalui PTSP;

Page 207: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 – 2018

Page | 78

24. Jumlah kebijakan fasilitasi pemberian perijinan melalui

PTSP yang berpedoman RTRW Provinsi, RTRW

Kabupaten/Kota; serta

25. Jumlah pedoman NSPK dalam mendukung peningkatan

pelayanan umum di daerah.

3 Pengawasan

dan

Peningkatan

Akuntabilitas

Aparatur

Kementerian

Dalam Negeri

(P9)

1. Persentase tingkat ketaatan aparatur terhadap

pelaksanaan tugas dan fungsi di unit kerja lingkup

Kementerian Dalam Negeri;

2. Persentase tingkat ketaatan aparatur terhadap

pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan

pemerintahan di Provinsi;

3. Persentase tingkat penyelesaian kasus-kasus dan

pengaduan khusus atas Petunjuk Menteri di unit kerja

lingkup Kementerian Dalam Negeri dan Provinsi, serta

Kabupaten/Kota tertentu;

4. Jumlah review Laporan Keuangan Komponen

Kementerian Dalam Negeri yang sesuai dengan SAP; serta

5. Peningkatan peringkat kualitas LAKIP Kementerian

Dalam Negeri.

BappedaProv. SulselsebagaiFungsiKoordinasdan Fasilitasi

Anggaran Regulasi

4. Dukungan

Manajemen

dan

1. Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran;

2. Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi;

Page 208: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 – 2018

Page | 79

Pelaksanaan

Tugas Teknis

Lainnya

Kementerian

Dalam Negeri

(P10)

3. Jumlah laporan pengendalian penerapan tahunan

rencana jangka menengah Kementerian Dalam Negeri

sesuai kaidah kaidah pelaksanaannya;

4. Persentase konsistensi capaian kinerja jangka menengah

Kementerian Dalam Negeri dengan penugasan RPJMN

2010-2014;

5. Jumlah dokumen penataan kelembagaan Kemendagri

dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi

6. Jumlah dokumen roadmap reformasi birokrasi

Kementerian Dalam Negeri;

7. Persentase implementasi Reformasi Birokrasi;

8. Jumlah naskah akademis sebagai masukan kepada

Meneg PAN terkait rencana revisi UU No. 43 Tahun

1999;

9. Jumlah dokumen pelaksanaan roadmap Reformasi

Birokrasi Kementerian Dalam Negeri;

10. Persentase penyelesaian instrumen evaluasi manajemen

kepegawaian PNS Daerah;

11. Persentase penyelesaian instrumen evaluasi netralitas

PNS;

Page 209: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 – 2018

Page | 80

12. Persentase terpenuhinya pengisian jabatan struktural

dan fungsional bagi PNSP di lingkungan Kementerian

Dalam Negeri;

13. Persentase penyelesaian pedoman pelaksanaan

pengadaaan CPNS Kementerian Dalam Negeri;

14. Persentase penyelesaian perubahan PP No. 9 Tahun

2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan

Pemberhentian PNS;

15. Jumlah RPP tentang Pembinaan dan Pengawasan

Manajemen PNSD;

16. Persentase PNSP Kementerian Dalam Negeri yang sesuai

dengan rencana kebutuhan organisasi;

17. Jumlah Perda yang dikaji;

18. Persentase penyelesaian Ranpermendagri sesuai dengan

Prolegdagri;

19. Persentase Satuan Kerja yang menyelenggarakan SIMAK

BMN; 20. Hibah dan PNBP melalui mekanisme APBN;

20. Persentase Satuan Kerja yang melaksanakan SAI sesuai

ketentuan; serta

21. Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri

memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Page 210: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 – 2018

Page | 81

Tabel 3.12. Permasalahan Pelayanan Bappeda Prov.Sulsel berdasarkan SasaranRenstraBappeda Prov.Sulsel beserta Faktor Penghambat dan PendorongKeberhasilan Penanganannya

NoSasaran Jangka Menengah

Renstra SKPD Kabupaten/kota

PermasalahanPelayanan

SKPD

Sebagai FaktorPenghamb

atPendorong

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Meningkatkan pemberdayaanekonomi perkotaan melaluipenataan dan pengembanganpotensi kota secara optimal diKota Makassar

Koordinasi Anggaran Dukungan kebijakan

2 Memberikan arah pada seluruhelemen pembangunan dalammenerjemahkan program/kegiatan yang akandilaksanakan di Kab. Gowa

Fasilitasi Anggaran Dukungan kebijakan

3 Meningkatkan kualitasperencanaan melalui pendekatanteknokratis partisipatif ,politis,Bottom Up dan Topdown diKabupaten Takalar

Koordinasi Anggaran Dukungan kebijakan

4 Memanfaatkan kemajuanIPTEK dalam rangkaperencanaan pembangunanDaerah di Kabupaten Bantaeng

Fasilitasi Anggaran Dukungan kebijakan

5 Mewujudkan perencanaanpembagunan berdasarkan datadan informasi yang akurat dandapat di pertanggungjawabkan diKabupaten Bulukumba

Data danInformasiyang belumakurat

Anggaran DukunganTeknologi

6 Peningkatan pelayananmerupakan upaya terwujudnyapelayanan prima di KabupatenSelayar

Koordinasidan fasilitasi

Anggaran Dukungan kebijakan

7 Mewujudkan perencanaanpartisipatif berbasis kebutuhanMasyarakat di Kabupaten Sinjai

Koordinasi Anggaran Dukungan kebijakan

8 Melakukan pengkajian padasemua bidang kehidupan diKabupaten Sidrap

Koordinasi Anggaran Dukungan kebijakan

9 Mendayagunakan informasipotensi Daerah dan sumber dayaserta data base untuk

Data danInformasi

Anggaran Dukungan kebijakan

Page 211: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 – 2018

Page | 82

NoSasaran Jangka Menengah

Renstra SKPD Kabupaten/kota

PermasalahanPelayanan

SKPD

Sebagai FaktorPenghamb

atPendorong

(1) (2) (3) (4) (5)

perencanaan ,melaluipendekatan dan pemanfaatansystem informasi optimal diKabupaten Enrekang

yang belumakurat

10 Menciptakan iklim investasiyang kondusif di KabupatenToraja Utara

Koordinasidan fasilitasi

Anggaran Dukungan kebijakandan mendorong

pemda agarmemberikan insentif

kepada pihakinvestor

11 Mendorong Pemenuhan database dan data dinamisperencanaan pembangunan diKabupaten Luwu

Koordinasi Anggaran Mendukungketersediaan data &

informasi

12 Mendorong dan meningkatkanpartisipasi swasta terhadappengelolaan sumberdayaunggulan daerah untukpeningkatan kesejahteraanRakyat di Kabupaten LuwuTimur

Koordinasi Koordinasiantar pihakswasta danpemerintah

Mengoptimalkanperan swasta dalam

pelaksanaanpembangunan

Page 212: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 – 2018

Page | 83

Tabel. 3.13 Permasalahan Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan

No URUSAN/IKK TAFSIRAN CAPAIANTARGET PERMASALAHAN FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN

B ASPEK PELAYANAN UMUMI Fokus Layanan Urusan Wajib

1 Tersedianya dokumen PerencanaanRPJPD yang telah ditetapkan denganPERDA

24 Kab/Kota telah memilikiRPJPD

• Belum optimalnyasinergitas kebijakanpembangunan antartingkatan pemerintahguna optimalisasipencapaian tujuan dansasaran pembangunan

• Pemda Provinsi dan Pemda Kab/Kota telahmengacu pada aturan dalam menyusun dokumenperencanaan

• Optimalisasi dan peningkatan koordinasi dansinergitas kebijakan pembangunan antar tingkatanpemerintahan

2 Tersedianya Dokumen Perencanaan :RPJMD yang telah ditetapkan denganPERDA/PERKADA

Semua Kab/Kota telahmemiliki RPJMD yang telahditetapkan dengan PERDA

• Pemda Provinsi dan Pemda Kab/Kota telahmengacu pada aturan dalam menyusun dokumenperencanaan

• Belum Optimalnya sinergitas kebijakanpembangunan antar tingkatan pemerintah gunaoptimalisasi pencapaian tujuan dan sasaranpembangunan

3 Tersedianya Dokumen Perencanaan :RKPD yang telah ditetapkan denganPERKADA

Semua SKPD Provinsi danKab/Kota memiliki RKPDyang ditetapkan olehPERKADA

• Pemda Provinsi dan Pemda Kab/Kota telahmengacu pada aturan dalam menyusun dokumenperencanaan

4 Penjabaran Program RPJMD kedalamRKPD

Konsistensi antara dokumenRKPD dan dokumenPerencanaan Pembangunan(RTR dan RPJMD)

• Belum OptimalnyaKondistensi penjabaranRPJMD dan RTR dalamdokumen RKPDS

• Penyusunan RKPD mengacu dan konsisten padadokumen perencanaan (RTR dan RPJMD) sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Page 213: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi RencanaStrategis (RENSTRA) 2013 – 2018

Page | 84

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN,

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. VISI DAN MISI

Berlandaskan hasil rumusan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang telah disusun berdasarkan

target capaian setiap tahunnya, maka perlu adanya sinergitas dengan Renstra

SKPD. Untuk mendukung hal tersebut, maka diharapkan adanya kemajuan

terhadap capaian kinerja pembangunan pada BAPPEDA Provinsi Sulawesi

Selatan sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban.

Berdasarkan hasil capaian pelaksanaan rencana strategis BAPPEDA

Provinsi Sulawesi Selatan 2003-2008, serta tantangan yang dihadapi lima tahun

kedepan, maka dirumuskan Visi dan Misi Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013-2018 sebagai berikut :

Visi

Visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi

Selatan untuk lima tahun kedepan (2013-2018) sebagai berikut :

“ Profesional, Terpercaya dan Kompetitif dalam Perencanaan

Pembangunan Wilayah“

Page 214: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi RencanaStrategis (RENSTRA) 2013 – 2018

Page | 85

Profesional, terpercaya dan kompetitif merupakan tantangan dan

kebutuhan perencanaan yang diharapkan pada Tahun 2013-2018 dengan

menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Profesional, terpercaya dan kompetitif diarahkan untuk bagaimana

membangun kompetensi yang berdaya saing dan kapasitas belajar individu

yang didasarkan pada etika dan moral yang tinggi sehingga melahirkan

berbagai produk perencanaan yang berkualitas. Dengan mengedepankan

profesionalisme dalam proses lahirnya produk perencanaan diharapkan

strategi dan kebijakan pembangunan dapat menyelesaikan berbagai

permasalahan pembangunan dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

Rumusan visi ini mengandung makna bahwa BAPPEDA Provinsi

Sulawesi Selatan, sebagai lembaga Perekat Kewilayahan yang

menyelenggarakan urusan dibidang perencanaan, memiliki fungsi

perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengorganisasian penyusunan

perencanaan pembangunan, pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang

perencanaan pembangunan diharapkan dapat melaksanakan tugas dan

fungsinya secara efektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Kompetitif

berarti dokumen perencanaan yang dihasilkan dapat bersaing dengan

Provinsi lainnya. Perencanaan yang efektif berarti dapat memecahkan

berbagai permasalahan yang dihadapi berdasarkan skala prioritas yang

telah ditetapkan, sesuai dengan tahapan pencapaian hasil. Disamping itu,

perencanaan yang paripurna berarti baik secara material, maupun

prosedural, tidak mengandung banyak kekurangan dan kelemahan,

sehingga pencapaian hasil dapat diukur melalui indikator input, output,

dan outcome.

Page 215: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi RencanaStrategis (RENSTRA) 2013 – 2018

Page | 86

Misi

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka dirumuskan misi

yang jelas berdasarkan tugas pokok, fungsi dan rincian tugas BAPPEDA

Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam rumusan Misi Bappeda Provinsi Sulawesi

Selatan juga mendukung Misike-4 (empat) dan Misi ke-7 (tujuh) RPJMD

Provinsi serta memperhatikan Kondisi permasalahan dan isu strategis

Perencanaan Pembangunan Daerah lima tahun kedepan, maka dirumuskan

misi BAPPEDA Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut :

1. Mengembangkan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi perencanaan

pembangunan wilayah yang menjaminsinergitas.

2. Meningkatkan Kinerja Pelaksanaan Rencana Pembangunan Wilayah.

3. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana organisasi;

4. Mengembangkan kualitas dan profesionalisme SDM perencana.

Secara umum tujuan perencanaan pembangunan daerah yaitu

terwujudnya perencanaan pembangunan yang paripurna dan terciptanya

sinergitas pembangunan Sulawesi Selatan yang berkelanjutan dan

berkesinambungan.

Dalam rangka capaian tujuan yang telah ditetapkan, maka dirumuskan

beberapa strategi perencanaan pembangunan Bappeda sebagai berikut;

1. Meningkatkan pelayanan perencanaan yang efisien dan efektif guna

mendukung terciptanya perencanaan yang professional dan terpercaya;

2. Membangun sinergitas melalui mekanisme perencanaan dari atas

kebawah (top-down) dan dari bawah keatas (buttom-up);

3. Malakukan analisis kondisi dan permasalahan berdasarkan data dan

informasi untuk kepentingan perencanaan pembangunan;

4. Pengembangan dan penguasaan Sistem Informasi dan Teknologi;

Page 216: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi RencanaStrategis (RENSTRA) 2013 – 2018

Page | 87

5. Membangun kerjasama intern organisasi, kerjasama lintas sektor, dan

lintas wilayah;

6. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang lebihintensif;

7. Membangun stabilitas dengan menerapkan fungsi alokasi anggaran

dengan mempertimbangkan pemerataan wilayah.

Sebagai upaya untuk mencapai visi yang telah ditentukan tersebut, perlu

ditetapkan misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang

akan dilaksan akan untuk mewujudkan visi yang dimaksud.

Misi merupakan pernyataan dari ruang lingkup tugas pokok dan fungsi

organisasi yang sasarannya secara operasional akan dicapai dengan program

dankegiatan yang akan dilaksanakan pada setiap tahunnya. Berkaitan dengan

perumusan Misi Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018tersebut,

maka perlu diperhatikan relevansi dan kontribusi dalam dukungannya terhadap

pencapaian Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan sebagaimana

tertuang dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018. Dalam

rangka mendukung pencapaian Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi

Selatan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Sulawesi

SelatanTahun2013-2018, khususnya Misi ke-4 dan Misi ke-7 yaitu Meningkatkan

perwujudan kepemerintahan yang baik dan bersih.

4.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BAPPEDA

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Tujuan adalah agar terwujudnya perencanaan pembangunan yang

paripurna dan terciptanya sinergitas pembangunan Sulawesi Selatan yang

berkelanjutan dan berkesinambungan sesuai rumusan Visi, Misi Bappeda

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut:

Page 217: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi RencanaStrategis (RENSTRA) 2013 – 2018

Page | 88

1. Misi 1 : Mengembangkan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi

perencanaan pembangunan yang menjamin sinergitas.

Tujuannya adalah:

a. Mengoptimalkan sinergitas perencanaan dan penganggaran

pembangunan daerah.

Sasarannya adalah:

1. Terwujudnya perencanaan dan pengendalian pembangunan

yang berkualitas.

2. Perencanaan pembangunan yang Implementatif.

2. Misi 2 : Meningkatkan kinerja Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah.

Tujuannya adalah:

a. Meningkatkan dokumen perencanaan pembangunan daerah

yang berkualitas.

b. Meningkatkan kualitas sistem pengendalian dan evaluasi

kinerja terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Sasarannya adalah:

1. Pemanfaatan dokumen rencana pembangunan daerah yang

akuntabel.

2. Konsistensi antara program kegiatan yang telah dilaksanakan

dengan rencana yang telah disusun sebelumnya.

3. Misi 3 : Mengoptimalkan Pemanfaatan sarana dan prasarana organisasi.

Tujuannya adalah:

a. Peningkatan sarana dan prasarana peralatan perkantoran yang

berkualitas.

Sasarannya adalah:

1. Pemanfaatan peralatan perkantoran berbasis Informasi

Teknologi (IT).

Page 218: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi RencanaStrategis (RENSTRA) 2013 – 2018

Page | 89

4. Misi 4 : Pengembangan Kualitas dan Profesionalisme Aparat Perencana.

Tujuannya adalah:

a. Meningkatkan mekanisme kerja yang terdokumentasi dengan

baik.

b. Meningkatkan aparatur perencana yang semakin berkualitas.

Sasarannya adalah:

1. Data dan Informasi pembangunan yang aktual dan valid.

2. Meningkatkan profesionalisme aparatur perencana.

3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bappeda Prov. Sulsel.

Page 219: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi RencanaStrategis (RENSTRA) 2013 – 2018

Page | 89

Tabel 4.13. Tujuandan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

ProvinsiSulawesi Selatan

MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJATARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN

2014 2015 2016 2017 2018(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Misi 1:Mengembangkan,mengkoordinasi kan danmemfasilitasi perencanaanpembangunan yang menjaminsinergitas.

Mengoptimalkansinergitas perencanaandan penganggaranpembangunan daerah.

Terwujudnya perencanaandan pengendalianpembangunan yangberkualitas.

Persentase programRPJMD yangdiakomodir dalamRKPD

96% 97% 98% 99% 100%

Perencanaan pembangunanyang Implementatif.

Persentase rencanakegiatan dalam Renjayang terlaksana melaluiDPA SKPD

96% 97% 98% 99% 100%

Misi 2:Meningkatkan kinerjaPelaksanaan RencanaPembangunan Daerah.

Meningkatkandokumen perencanaanpembangunan daerahyang berkualitas.

Pemanfaatan dokumenrencana pembangunandaerah yang akuntabel.

Komponen keterwakilanmasyarakat dalam forumperencanaan partisipatif/musrembang

7Komponen

8Komponen

8Komponen

9Komponen

9Komponen

Persentase kesesuaianperencanaan daerahyang sinkron denganperencanaan pusat,provinsi dan kab/Kota.

96% 97% 98% 99% 100%

Page 220: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi RencanaStrategis (RENSTRA) 2013 – 2018

Page | 90

MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJATARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN

2014 2015 2016 2017 2018(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Konsistensi antara programkegiatan yang telahdilaksanakan denganrencana yang telah disusunsebelumnya.

Persentase hasilmonitoring dan evaluasiprogram yang sesuaidengan target dalamdokumen perencanaan

96% 97% 98% 99% 100%

Misi 3:Mengembangkan danmeningkatkan saranaprasarana organisasi.

Peningkatan saranadan prasaranaperalatan perkantoranyang berkualitas

Pemanfaatan peralatanperkantoran berbasisInformasi Teknologi (IT).

Persentase pemenuhanperalatan perkantoranyang berbasis IT.

96% 97% 98% 99% 100%

Misi 4:Pengembangan KapasitasKelembagaan Perencana.

Meningkatkanmekanisme kerja yangterdokumentasi denganbaik

Data dan Informasipembangunan yang aktualdan valid.

Data statistik tersajitepat waktu

a. Informasipembangunan daerahSulsel

b.Indikatorpembangunanekonomi Sulsel

c.Indikatorpembangunan sosialsulsel

d. Profilpembangunan daerah

e.Sulsel dalam angka

100%

Sept

Sept

Okt

Okt

Okt

100%

Sept

Sept

Okt

Okt

Okt

100%

Sept

Sept

Okt

Okt

Okt

100%

Sept

Sept

Okt

Okt

Okt

100%

Sept

Sept

Okt

Okt

Okt

Page 221: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi RencanaStrategis (RENSTRA) 2013 – 2018

Page | 91

MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJATARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN

2014 2015 2016 2017 2018(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Meningkatkan aparaturperencana yangsemakin berkualitas.

Meningkatkanprofesionalisme aparaturperencana.

Persentase aparaturperencana yang ikutdiklat bersertifikasi

80% 85% 85% 90% 95%

Meningkatnya akuntabilitaskinerja Bappeda Prov.Sulsel

Predikat penilaianimplementasi SAKIPoleh InspektoratProvinsi

CC B B BB BB

Page 222: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi RencanaStrategis (RENSTRA) 2013 – 2018

Page | 92

4.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

Strategi pada dasarnya lebih bersifat agenda (granddesign), sebagai suatu cara atau

pola yang dirancang untuk merespon isu strategis yang dihadapi dan/atau untuk mencapai

visi, misi, tujuan dan sasaran suatu organisasi.

Berdasarkan Visi dan Misi Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018

yang telah ditetapkan, maka diperlukan strategi sebagai suatu cara atau pola untuk

mewujudkan tujuan dan sasaran terhadap misi yang telah ditetapkan.

Strategi yang perlu dilaksanakan Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan selama 5 (lima)

tahun kedepan yaitu sebagai berikut.

1. Strategi dalam rangka tercapainya Misi 1 “Meningkatkan Kualitas Perencanaan

Aparatur Penganggaran”, adalah:

Meningkatkan pelayanan perencanaan yang efesien dan efektif guna mendukung

terciptanya perencanaan yang profesional dan terpercaya.

Membangun sinergi melalui mekanisme perencanaan dari atas ke bawah (top-

down) dan dari bawah keatas (buttom–up).

2. Strategi dalam rangka mewujudkan Misi 2 “Mengevaluasi Kinerja Pelaksanaan

Pembangunan Pemerintah Provinsi dan Pembangunan Wilayah adalah:

Melakukan analisis kondisi dan permasalahan berdasarkan data dan informasi

untuk kepentingan perencanaan pembangunan

Membangun kerjasama intern organisasi, lintas sektor dan lintas wilayah.

3. Strategi dalam rangka mewujudkan Misi 3 “Mengembangkan dan meningkatkan

sarana prasarana organisasi Daerah” adalah:

Mengembangkan kualitas kinerja dan profesionalisme aparaturr perencana dalam

melaksanakan tugas-tugasnya.

Pengembangan data dan informasi serta peningkatan kualitas sarana dan

prasarana penunjang lainnya.

4. Strategi dalam rangka mewujudkanMisi 4 “Pengembangan Kapasitas Kelembagaan

Perencana” adalah:

Page 223: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi RencanaStrategis (RENSTRA) 2013 – 2018

Page | 93

Melaksanakan diklat yang lebih intensif bagi aparat perencana.

Membangun fasilitas dengan menerapkan fungsi alokasi anggaran dengan

mempertimbangkan pemerataan wilayah.

Sedangkan kebijakan yang pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang

ditetapkan oleh suatu organisasi untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam

pengembangan ataupun pelaksanaan program/indikasi kegiatan guna tercapainya

kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan strategi, sasaran, tujuan, serta misi dan visi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun2013-2018

adalah sebagai berikut:

Arah Kebijakan yang akandilaksanakan:

1. Peningkatan Kualitas Aparatur Perencana.

2. Peningkatan Kualitas Produk Perencana Pembangunan Daerah.

3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja.

4. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Bappeda.

5. Peningkatan Kerjasama antar Sektor, antar Daerah-Wilayah.

6. Peningkatan kualitas hasil evaluasi kebijakan/kajian sebagai masukan bagi perencanaan

pembangunan dan perumusan kebijakan penyelesaian permasalahan pembangunan;

7. Pengembangan dan peningkatan kualitas sistem jaringan data dan informasi

perencanaan pembangunan daerah;

Page 224: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi RencanaStrategis (RENSTRA) 2013 – 2018

Page | 94

Tabel 4.14. Visi, Misi, Tujuan, sasaran dan Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN

MISI 1:

Mengembangkan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi perencanaan pembangunan yang menjamin sinergi antara Pemerintah, Swasta dan

Masyarakat.

Mengoptimalkan sinergitas perencanaan danpenganggaran pembangunan daerah.

a. Terwujudnya perencanaandan pengendalianpembangunan yangberkualitas

b. Perencanaan pembangunanyang Implementatif.

a. Meningkatkan pelayananperencanaan yang efesien danefektif guna mendukung terciptanyaperencanaan yang profesional danterpercaya.

b.Membangun sinergi melaluimekanisme perencanaan dari ataske bawah (top-down) dan daribawah keatas (bottom–up).

a. Peningkatan Kerjasamaantar Sektor, antarDaerah-Wilayah.

b. Peningkatan KualitasProduk PerencanaPembangunan.

Page 225: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi RencanaStrategis (RENSTRA) 2013 – 2018

Page | 95

MISI 2:

Meningkatkan kinerja Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah..

Meningkatkan dokumen perencanaanpembangunan daerah yang berkualitas.

a. Pemanfaatan dokumenrencana pembangunandaerah yang akuntabel.

b. Konsistensi antara programkegiatan yang telahdilaksanakan denganrencana yang telah disusunsebelumnya.

a. Melakukan analisis kondisi danpermasalahan berdasarkan data daninformasi untuk kepentinganperencanaan pembangunan

b. Membangun kerjasama internorganisasi, kerjasama lintas sektordan lintas wilayah.

Peningkatankualitashasilevaluasikebijakan/kajiansebagaimasukanbagiperencanaanpembangunandanperumusankebijakanpenyelesaianpermasalahanpembangunan.

MISI 3:

Mengembangkan dan Meningkatkan Sarana Prasarana Organisasi.

Peningkatan sarana dan prasarana peralatanperkantoran yang berkualitas

Pemanfaatan peralatanperkantoran berbasis InformasiTeknologi (IT).

a. Mengembangkan kualitas kinerjadan profesionalisme aparaturperencana dalam melaksanakantugas-tugasnya.

b. Pengembangandata dan informasiserta peningkatan kualitas saranadan prasarana penunjang lainnya.

a. Peningkatan Sarana danPrasarana Kerja.

b. Pengembangandanpeningkatankualitassistemjaringan datadaninformasiperencanaanpembangunandaerah;

Page 226: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi RencanaStrategis (RENSTRA) 2013 – 2018

Page | 96

MISI 4:

Pengembangan Kualitas dan Profesionalisme Aparat Perencana

a. Meningkatkan mekanisme kerja yangterdokumentasi dengan baik.

b. Meningkatkan aparatur perencana yangsemakin berkualitas

Data dan Informasipembangunan yang aktual danvalid.

a. Meningkatkanprofesionalisme aparaturperencana.

b. Meningkatnya akuntabilitaskinerja Bappeda ProvinsiSulsel

a. Melaksanakan pendidikan danpelatihan yang lebih intensif bagiaparat perencana.

b. Membangun fasilitas denganmenerapkan fungsi alokasianggaran denganmempertimbangkan pemerataanwilayah.

a. Peningkatan KualitasAparatur Perencana.

b. PengembanganKapasitas KelembagaanBappeda.

Page 227: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

Page | 97

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,

INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN

DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan instrument kebijakan yang berisi satu atau beberapa

kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu organisasi sebagai upaya untuk

mengimplementasikan strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan selama 5

(lima) tahun kedepan.

Program dan Kegiatan Bappeda sebelum revisi ada 6 Program namun

setelah revisi menjadi 7 Program hal ini sesuai dengan masukan Tim Penyusun

revisi RPJMD 2013-2018 adapun Program yang bertambah yaitu Program

Koordinasi Pembangunan sehingga Program/Kegiatan setelah Revisi RPJMD

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018, begitu pula ada beberapa kegiatan

yang dipindahkan dari program sebelumnya adapun Program/Kegiatan seperti

yang tercantum dalam tabel 5.15 berikut ini:

Page 228: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

Page | 98

Tabel 5.15 Program dan kegiatan pada Badan Perencanaan PembangunanDaerah (Bappeda) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan Jasa Surat-Menyurat

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

6 Penyedian Alat Tulis Kantor (ATK)

7 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

10 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

12 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional.

13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor.

14 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.

15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur.

16 Pengadaan Pakain Dinas Berserta Perlengkapanya.

17 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan.

18 Pendidikan dan Pelatihan Formal.

19 Pengadaan Kendaran Dinas Operasional.

20 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu.

Page 229: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

Page | 99

21 Penyusunan Laporan dan Pengelolaan Adminitrasi Perkantoran.

22 Pengelolaan Perpustakaan,Pengarsipan, Dokentasi & Informasi.

23 Penyusunan Pengelolaan Barang & Jasa Bappeda Prov. Sulsel.

24 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.

25 Pemeliharaan Sistem Manajemen Akuntansi & Keuangan Daerah

26 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undanagn.

27 Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian.

28 Pemberian Penghargaan Purna Tugas.

29 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran.

30 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran.

31 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.

32 Penyusunan Laporan Administrasi Keuangan

B. Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD

1 Penyusunan Rencana Kerja Tahunan.

2 Penyusunan DPPA SKPD.

3 Penyusunan RKA dan DPA SKPD.

4 Penyusunan Laporan Kegiatan SKPD.

5 Penyusunan Laporan Realisasi Kegiatan Bappeda.

6 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran.

7 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran.

8 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.

9 Penyusunan Laporan Administrasi Keuangan.

10 Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana.

Page 230: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

Page | 100

11 Penyusunan Analisis Kebutuhan Pendataan & Pengadaan Barjas SKPD.

12 Peningkatan Kinerja aparatur Perencanaan Bappeda Prov.Sulsel.

13 Pengelolaan Perpustakaan, Mengarsipkan, Dokumen & Informasi.

14 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.

15 Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian.

16 Pemberian Penghargaan Purna Tugas.

17 Pendidikan dan Pelatihan Formal.

18 Penyusunan Roal Map Reformasi Birokrasi Bidang Penguatan AkuntabilitasKinerja.

C. Program Peningkatan Pengemb.Sistem &Evaluasi Kinerja SKPD

1 Penyusunan LAKIP Bappeda Prov. Sulsel.

2 Penyusunan Bahan LKPJ Gubernur.

3 Pengukuran Kinerja Kegiatan Prov. Sulsel.

4 Peningk. Pelayanan Perencanaan Program Bappeda Prov. Sulsel.

5 Penyusunan RENSTRA SKPD Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan.

6 Workshop Hasil-hasil Kajian Bappeda.

7 Penyusunan DPPA SKPD.

8 Penyusunan RKA & DPA-SKPD.

9 Penyusunan Analisis Kebutuhan Pedataan &Pengadaan Barjas SKPD.

D. Program Pengembangan Data dan Informasi

1 Penyusunan Data dan InformasiBappeda Prov.Sulsel.

2 Pengelolaan Data & Informasi Spasial Pembangunan Sulsel.

3 Penyusunan, Pengumpulan & Analisis Data/Informasi Kebutuhan Perenc.Bidang Sosial Budaya & Pengembangan Kelembagaan.

Page 231: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

Page | 101

4 Pembangunan Data & Informasi Spasial Pembangunan Sulsel.

5 Penyusunan dan Analisis Sektor dalam PDRB Sulawesi Selatan.

6 Publikasi data dan Informasi Pembangunan Daerah.

7 Pengumpulan Updating dan Analisis Informasi Pencapaian Target KinerjaProgram dan Kegiatan.

8 Pameran Pembangunan Daerah.

E. Program Perencanaan Pembangunan Daerah.

1 Workshop Hasil-hasil Kajian Bappeda.

2 Singkronisasi dan Sinergitas Kegiatan Perencanaan Pembangunan DaerahProvensi Sulawesi Selatan.

3 Koordinasi Perencanaan Program/Kebijakan Pembangunan Sulsel.

4 Penyusunan dan Analisis Sektor dalam PDRB Sulawesi Selatan.

5 Pengembangan Kerjasama Pembangunan Terkait Pengembangan SDA danPrasaranan Wilayah.

6 Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan Pengendalian Pengeloalaan JaringanIrigasi Melalui WISMP

7 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kawasan Prioritas Cepat Tumbuh danAndalan.

8 Koordinasi Perenc. Pengembangan Perumahan dan Permukiman.

9 Koordinasi Perencanaan & Pelaks. Pemb. Infrastruktur Wilayah.

10 Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian PengelolaanLingkungan Hidup dan SDA.

11 Koordinasi Perenc. & Pelaks. Pengembangan Kawasan Sehat

12 Pengembangan Kejasama Perencanaan dan Pelaksanaan PembangunanInfrastruktur Wilayah

13 Pengembangan Program Kerjasama Bidang Sosbud & Pengembangan

Page 232: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

Page | 102

Kelembagaan.

14 Penyusunan Kebijakan/Program Prioritas Pembangunan Pendidikan Pemudadan Olahraga.

15 Penyusunan Kebijakan/Program Prioritas Pembangunan Kesehatan danKesejahteraan.

16 Penyusunan Kebijakan/Program Prioritas Pembangunan KelembagaanPemerintah dan Masyarakat.

17 Penyusunan Kebijakan/Program Prioritas Pembangunan Kependudukan danKetenagakerjaan.

18 Koordinasi Program Indeks Demokrasi Indonesia (IDI).

19 Updaiting Program Indeks Demokrsasi Indonesia (IDI).

20 Koordinasi Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium (MDGs)Prov.Sulsel.

21 Penyusunan Sustainable Develompment Goals (SDGs).

22 Updaiting Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi Sulsel.

23 Koordinasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG).

24 Penyusunan Hasil Pelaksanaan Gerakan Perbaikan Gizi Dalam Rangka 1000Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK).

25 Koordinasi Pendidikan Untuk Semua (PUS) Prov.Sulsel.

26 Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Bidang Ekonomi.

27 Perencanaan Pengembangan Kerjasama Antara Daerah.

28 Perencanaan Pembangunan UKM dan Wirausaha.

29 Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi.

30 Koordinasi Perencanaan Industri di Susel.

31 Perencanaan Pembangunan Industri.

32 Koordinasi Perencanaan Ketahanan Pangan Daerah.

Page 233: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

Page | 103

33 Perencanaan Pengembangan Kelautan dan Perikanan.

34 Koordinasi Pengembangan Pemasaran Produk Unggulan Daerah.

35 Perenc Pemngembangan Pemasaran Komoditi Unggulan Daerah.

36 Koordinasi Perencananaan Pengentasan Kemiskinan di Sulsel.

37 Perencanaan Pengentasan Kemiskinan dan Wilayah Tertinggal.

38 Koordinasi Pelaksanaan MP3EI.

39 Perencanaan Pengembangan Kawasan Ekonomi.

40 Perencanaan Pengembangan Investasi Daerah.

41 Perencanaan Pengembangan Sektor Pertanian.

42 Koordinasi Penetapan Kinerja (PK) SKPD Pemerintah Prov.Susel.

43 Penyusunan Penetapan Kinerja (PK) SKPD Pemerintah Prov.Sulsel.

44 Penyusunan dan Penetapan Kinerja (SK) SKPD.

45 Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah Provensi.

46 Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Bidang Penguatan AkuntabilitasKinerja .

47 Pengukuran Kinerja Kegiatan Provinsi Sulawesi Selatan.

48 Koordinasi Penyusunan Laporan Dana Alokasi Khusus NON DR.

49 Penyusunan dan Sosialisasi Daftar Alokasi Kegiatan Pembangunan APBN danAPBD Provinsi Sulawesi Selatan.

50 Fasilitas Forum Koord. Antar Intansi Perenc. Kab/Kota Se-Sulsel.

51 Evaluasi RKPD Prov.Sulsel.

52 Penyusunan Usulan Pendanaan & Konsultasi Program Kegiatan Dekonsentrasidan Tugas Pembantuan.

53 Fasilitas Kerjasama Pembangunan Regional.

Page 234: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

Page | 104

54 Forum Kerjasma Pembanguanan Regional

55 Penyusunan Rancangan RKPD.

56 Penyelenggaraan Musrembang RKPD.

57 Penetapan RKPD.

58 Penyusunan KUA dan PPAS APBD Pokok.

59 Analisis Kebijakan Perencanaan Keuangan Daerah.

60 Analisis Kebijakan Perencanaan Kebijakan Pemb. Daerah.

61 Asistensi Usulan Penganggaran Pembangunan.

62 Koordinasi Perenc. Penganggaran & Kebijakan Pembangunan.

63 Sinergitas Perenc. Penganggaran dan Kebijakan Pembangunan.

64 Penyelenggaraan Rekor Provensi.

65 Peanyusunan KUA dan PPAS APBD Perubahan.

66 Penyusunan Perubahan RKPD.

67 Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah.

68 Penyusunan Rancangan RP JMD Prov.Sulsel 2018-2023.

69 Musrembang RP JMD Prov.Sulsel 2018-2023

F. Program Pengendalian & Evaluasi Kebijakan Pembangunan Daerah.

1 Evaluasi RPJMD Prov. Sulsel.

2 Monitoring Evaluasi Pengendalaian dan Pelaporan Pelaksanaan RencanaPembangunan Daerah.

3 Monitoring dan Pelaporan Program & Kegiatan Pembangunan SulawesiSelatan.

4 Monitoring Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana PembangunanDaerah.

Page 235: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

Page | 105

5 Evaluasi RKPD Prov.Sulsel.

6 Evaluasi Kinerja Program/Kinerja SKPD Provinsi Sulawesi Selatan.

7 Evaluasi RP JPD Provinsi Sulawesi Selatan.

8 Sinkronisasi Program-program Pembagnunan Daerah.

9 Review Dokumen Rencana Pembangunan Daerah.

10 Perubahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.

11 Revisi Renstra Bappeda Prov.Sulsel Tahun 2013-2018.

G. Program Koordinasi Pembangunan

1 Koordinasi Perencanaan Program/Kebijakan Pembangunan Sulsel.

2 Koordinasi Perencanaan, sPelaksanaan dan Pengendalian PengelolaanJaringan Irigasi Melalui WISMP.

3 Koordinasi Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisifatif (PPISP).

4 Koordinasi Perencanaan Pengembangan Kawasan Prioritas Cepat Tumbuh danAndalan.

5 Koordinasi Pengembangan Wilayah Terpadu.

6 Koordinasi Perencanaan Pengembangan Perumahan dan Permukiman.

7 Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan InfrastrukturWilayah.

8 Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian PengelolaanLingkungan Hidup dan SDA.

9 Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pengembangan Kawasan Sehat.

10 Koordinasi Penyusunan Laporan Dana Alokasi Khusus NON DR.

Page 236: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

Page | 106

5.2. INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KELOMPOK SASARAN

DAN PENDANAAN INDIKATIF

Indikator Kinerja Program adalah bagian dari program dan terdiri dari

sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (SDM),

barang modal termasuk peralatan dan teknologi maupun dana, atau kombinasi

dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input)

untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Pengertian

‘bersifat indikatif' dalam UU No. 25 Tahun 2004 adalah bahwa informasi, baik

tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang

tercantum di dalam dokumen rencana (termasuk rumusan kegiatan), hanya

merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

Adapun indikator kinerja dan pendanaan pembangunan Provinsi SulawesiSelatan adalah , sebagai berikut :

Page 237: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

Page | 106

Tabel 5. 16 Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif tiap program Prioritas Pembangunan pada Badan PerencanaanPembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018

Bidang UrusanPemerintan, Program

dan Kegiatan

Indikator KinerjaProgram

(outcome) danKegiatan (Output)

TAHUN Kondisi Kinerja pada akhir periodeRPJMD

2014 2015 2016 2017 2018

Target Rp. (juta) Target Rp. (juta) Target Rp. (juta) Target Rp. (juta) Target Rp. (juta) Target Rp. (juta)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

-

TOTAL 34,889,025,000 31,995,593,832 33,692,223,626 37,376,834,807 39,245,676,548.13 177,199,353,813.13

1 ProgramPelayananAdministrasiPerkantoran

PersentasePelayananAdministrasiPerkantoran

13 dok 4,202,056,000 26 dok 5,223,869,531 16 dok 3,879,964,756 16 dok 4,759,597,550 16 dok 4,694,757,355 87 dok 22,760,245,192

2 ProgramPeningkatanKapasitas danKinerja SKPD

PersentasePeningkatanKapasitas danKinerja SKPD

18 dok 1,987,603,100 17 dok 2,532,675,000 123 dok 2,027,294,125 137 dok 2,230,023,538 152 dok 2,476,662,141 447 dok 11,254,257,904

3 ProgramPeningkatanPengembanganSistem danEvaluasi KinerjaSKPD.

PersentaseTerwujudnyaSistemPeresncanaandan EvaluasiSKPD

3 dok 212,106,600 3 dok 174,516,450 12 dok 469,355,125 12 dok 323,790,638 13 dok 481,169,701 42 dok 1,660,938,514

4 ProgramPengembanganData danInformasi

PersentaseInformasiPerencanaanPembangunanDaerah yangtermanfaatkannya.

12 dok 2,791,169,500 12 dok 3,166,163,707 13 dok 3,718,482,498 13 dok 4,090,330,748 13 dok 4,466,355,909 63 dok 18,232,502,361

5 ProgramPerencanaanPembangunanDaerah

PersentaseKesesuaianantara DokumenPerencanaanPembangunanDaerah (RPJPD,RPJMD, Renstra

64 dok 23,299,789,850 63 dok 18,816,626,323 59 dok 16,789,543,917 60 dok 18,484,750,809 62 dok 19,122,920,152 308 dok 96,513,631,050

Page 238: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

Page | 107

SKPD, RenjaSKPD, dan RKPD)dan KonsistensiberdasarkanRegulasi danKalenderPerencanaan

6 ProgramPengendaliandan EvaluasiKebijakanPembangunanDaerah

PersentasePencapaianTarget RPJMD.

5 dok 2,396,299,950 6 dok 2,081,742,821 10 dok 2,407,455,193 10 dok 2,648,200,712 10 dok 2,908,020,784 41 dok 12,441,719,460

7 ProgramKoordinasiPembangunan.

TingkatEfektivitasKontribusiKabupaten/Kotadalam mencapaitarget kinerjasasaranpembangunanNasional.

- - 10 dok 4,400,128,012 10 dok 4,840,140,813 9 dok 5,095,790,507 29 dok 14,336,059,332

Page 239: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

Page | 108

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang akan dan

harus dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan selama 5 (lima)

tahunkedepan, selaras dengan Hasil Revisi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan

tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut:

o PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN.

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran serta

Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan (%).

Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam

dan ke Luar Daerah (%).

Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi

Prasarana dan Sarana Aparatur (%).

Rasiopembinaandanpeningkatanpelayanan,

tatausahadanadministrasikepegawaian (%).

2. Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD.

RasioketersediaandokumenPerencanaan SKPDdanPelaporan (%).

Output: RENJA, RKA,DPA-Murni/Perubahan, Laporan

Bulan/Triwulan/ Semester, Laporan Akhir Kegiatan.

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem dan Evaluasi Kinerja

SKPD.

RasioketersediaandokPerencanaan, Evaluasi&Pelaporan (%).

Output: LAKIP, LPKJ, Publikasi Data.

Page 240: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

Page | 109

II. PEMBANGUNAN DAERAH.

4. Program Pengembangan Data dan Informasi

1. Outcome: Persentase InformasiPerencanaan Pembangunan Daerah

yang termafaatkan. (%).

2. Output: Tersedianya Dokumen Data Statistik dan Data Spasial.

5. Program Perencanaan Pembangunan Daerah.

Outcome: Persentase Kesesuaian anatara Dokumen Perencanaan

Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RENSTRA SKPD,

RENJA SKPD dan RKPD) Konsistensi berdasarkan Regulasi dan

Kalender Perencanaan (%).

Output: RPJPD, RPJMD, RENSTRA SKPD, RENJA SKPD

&RKPD

6. Program Pengendalian &Evaluasi Kebijakan Pembangunan

Daerah.

Outcome: Persentase Pencapaian Target RPJMD (%).

Output: Dokumen Evaluasi Perencanaan.

7. Program Koordinasi Pembangunan

Outcome: Persentase Kontribusi terhadap Pencapaian Target

Kinerja Sasaran Pembangunan Nasional dan Daerah (%)

Output: Dokumen Hasil Monitoring Pembangungan

Page 241: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

Page | 110

BAB VI

INDIKATOR KINERJA BAPPEDA

PROVINSI SULAWESI SELATAN YANG MENGACU PADA

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD PROVINSI SULAWESI

SELATAN TAHUN 2013-2018

6.1. TUJUAN DAN SASARAN RPJMD SULAWESI SELATAN TAHUN

2013-2018

Indikator Kinerja Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan yang menunjukan

secara langsung keluaran (output) hasil kinerja yang akan dicapai selama 5 (lima)

tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan

sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018.

Indikator kinerja Bappeda provinsi Sulawesi Selatan yang mengacu pada

tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 seperti

tampilan pada Tabel 6.1. berikut.

Page 242: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

Page | 111

Table 6.16. Indikator Kinerja BAPPEDA Provinsi Sulawesi Selatan yang Mengacu pada

Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan

No. Indikator Kinerja

Kondisi

Kinerja

Tahun

2013

Target Capaian TahunKondisi

Kinerja

Akhir2014 2015 2016 2017 2018

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 Data dan Informasi 6 dok 9 dok 9 dok 9 dok 9 dok 9 dok 45 dok

2 RPJMD, RKPD, KUA-PPAS 4 dok 3 dok 3 dok 3 dok 3 dok 4 dok 16 dok

3 LAKIP, LKPJ, UKP4 dan Dokumen

Evaluasi Perencanaan APBD/APBN

dan Dana Lainnya

6 dok 6 dok 6 dok 6 dok 6 dok 6 dok 30 dok

4 Dokumen Koordinasi Perencanaan dan

Pengendalian Kerjasama Pembangunan

Daerah

2 dok 2 dok 2 dok 2 dok 2 dok 2 dok 10 dok

5 Dokumen Evaluasi LRA, Neraca CALK,

Lap Keuangan bulun/ triwulan/

semesteran/tahunan

1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 5 dok

6 IKU, LPPD, LHP, EPPD, RENSTRA,

RENJA, Lap bulun/ triwulan/

semesteran/ tahunan, RKA

Pokok/Perubahan, DPA

Pokok/Perubahan, Lap. Akhir Kegiatan

16 dok 15 dok 15 dok 15 dok 15 dok 16 dok 66 dok

7 Rasio Ketersediaan Barang dan Jasa

Administrasi Perkantoran100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

8 Rasio Penyelenggaraan Rapat

Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan

ke Luar Kota.

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

9 Rasio Pembangunan, Pengadaann,

Pemeliharaan dan Rehabilitasi

Prasarana dan sarana Aparatur

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

10 Rasio Pembinaan dan Peningkatan

Pelayanan, Tata Usaha dan administrasi

Kepegawaian.

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

11 Rasio Ketersediaan Dokumen

Perencanaan SKPD100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

12 Rasio Ketersediaan Dokumen

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Page 243: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

Page | 112

6.2. INDIKATOR KUNCI UTAMA BAPPEDA PROVINSI SULAWESI

SELATAN TAHUN 2013-2018

Indikator Kinerja Utama (IKU) atau Key performance indicators

(KPI) dapat diartikan sebagai ukuran atau Indikator yang akan memberikan

informasi sejauh mana kita telah berhasil mewujudkan sasaran strategis yang telah

kita tetapkan. Dalam menyusun KPI kita harus sebaiknya menentapkan indikator

kinerja yang jelas, spesifik dan terukur (measurable). KPI juga sebaiknya harus

dinyatakan secara eksplisit dan rinci sehingga menjadi jelas apa yang diukur

adapun Indikator Kunci Utama Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan yang

menunjukan secara langsung keluaran (output) hasil kinerja yang akan dicapai

selama 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung

pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-

2018 adalah sebagai berikut;

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut;

Table 6.17. Indikator Kunci Utama BAPPEDA Provinsi Sulawesi Selatan.

URAIANTARGET CAPAIAN TAHUNAN TARGET

20182014 2015 2016 2017 2018Persentase program RPJMD yangdiakomodir dalam RKPD 96% 97% 98% 99% 100% 100%Komponen keterwakilan Masyarakatdalam forum perencanaanpartisipatif/Musrenbang

7 8 8 9 9 9

Prosentase kesesuaian perencanaandaerah yang sinkron denganperencanaan pusat,Provinsi danKab/Kota

96% 97% 98% 99% 100% 100%

Prosentase hasil monitoring danevaluasi Program yang sesuai dengantarget dalam dokumen perencanaan

96% 97% 98% 99% 100% 100%

Data Statistik tersaji tepat waktuInformasi Pembangunan daerah SulselIndikator Pembangunan Ekonomi SulselIndikator Pembangunan Sosial SulselProfil pembangunan daerah SulselSulsel dalam Angka

SeptSeptOktOktOkt

SeptSeptOktOktOkt

SeptSeptOktOktOkt

SeptSeptOktOktOkt

SeptSeptOktOktOkt

SeptSeptOktOktOkt

Page 244: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

113

P E N U T U P

Revisi Renstra Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018

yang telah tersusun ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam penyusunan

Rencana Kerja (Renja) BAPPEDA pada setiap tahunnya dan dalam

melaksanakan pembangunan daerah sesuai dengan peran dan fungsinya masing-

masing.

Namun demikian, Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan menyadari masih

terdapat kekurangan dan kelemahan dari apa yang disajikan. Oleh karena itu,

kami mengharapkan masukan saran dan usulan yang dapat menyempurnakan

renstra ini, agar seluruh tujuan Visi Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun

2013-2018, yaitu: “Profesional, Terpercaya dan Kompetitif dalam Perencanaan

Pembanguanan Wilayah” dapat tercapai dengan tepat sasaran dan tepat waktu.

Keberhasilan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan program/ kegiatan

bergantung pada tingkat koordinasi dari seluruh elemen terkait, yang

implementatif dalam pelaksanaan tugas dalam fungsi sesuai dengan bidangnya

masing-masing.

Demikian Revisi Renstra Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun

2013-2018 ini disusun. Semoga pelaksanaan tugas dan fungsi dalam upaya

mewujudkan Visi Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan dalam kurun waktu 5

(lima) tahun ke depan lebih terarah serta memperkuat hubungannya terhadap

pencapaian Visi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam RPJMD

Provinsi Sulawesi Selatan 2013-2018.

Page 245: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan