Home >Documents >Visi Misi Jokowi-jk

Visi Misi Jokowi-jk

Date post:19-Jan-2016
Category:
View:107 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
  • JALAN PERUBAHANUNTUK INDONESIA YANGBERDAULAT,MANDIRIDAN

    BERKEPRIBADIAN

    VISI MISI,DANPROGRAM AKSI

    JUSUF KALLA1 4

    JAKARTAMEI2014

  • PENDAHULUAN:BERJALANDIATAS AMANAT KONSTITUSI

    Reformasi 1998 menjanjikan lahirnya Indonesia baru yang lebihdemokratis, sejahtera,berkeadilan,danbermartabat. Namun,16 tahunkemudian,jalan menuju pemenuhan janji-janji reformasi itu tampak semakin teijal danpenuh dengan ketidakpastian. Selama 16 tahun itu pula Indonesia terbelenggudalam transisi yang berkepanjangan. Ketidakpastiandan transisi berkepanjanganituhamssegera dihentikanuntuk memberijalan bagikelahiranIndonesiaHebat.Perubahanmenjadisebuah keniscayaan.

    Jalan pembahan adalah jalan ideologis. Secara historis, jalan ideologis itubersumber pada Proklamasi, Pancasila 1Juni 1945, dan Pembukaan UUD 1945.Proklamasi dan Pancasila 1Juni 1945 menegaskan jati diri dan identitas kitasebagai sebuah bangsa yang merdeka dan berdaulat. Pembukaan UUD 1945dengan jelas mengamanatkan arah tujuan nasional dari pembentukan NegaraKesatuan Republik Indonesia (NKRI) imtuk melindungi segenap bangsaIndonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraanumum, mencerdaskan kehidupanbangsa dan ikutmelaksanakanketertibanduniaberdasarkankemerdekaan,perdamaianabadidankeadilansosial.

    TIGA PROBLEMPOKOK BANGSADalam peijuangan mencapai tujuan nasional, bangsa Indonesia

    dihadapkan pada tiga masalah pokok bangsa, yakni (1) merosotnya kewibawaannegara, (2) melemahnya sendi-sendi perekonomiannasional, dan (3) merebaknyaintoleransidankrisiskepribadianbangsa.

    Ancaman Terhadap Wibawa Negara. Wibawa negara merosot ketikanegara tidak kuasa memberikan rasa aman kepada segenap warganegara, tidakmampu mendeteksi ancaman terhadap kedaulatan wilayah, membiarkanpelanggaran hak asasi manusia (HAM), lemah dalam penegakan hukum, dantidak berdaya dalam mengelola konflik sosial. Negara semakin tidak berwibawaketika masyarakat semakin tidak percaya kepada institusipublik, dan pemimpintidak memiliki kredibilitas yang cukup untuk menjadi teladan dalam menjawabharapan publik terhadap pembahan kearah yang lebih baik. Harapan untukmenegakkan wibawa negara semakin pudar ketika negara mengikat diri padasejumlah perjanjian internasional yang mencederai karakter dan maknakedaulatan, yang lebih memberi keuntungan bagi perseorangan, kelompokmaupunperusahaanmultinasionalketimbangbagikepentingannasional.

    Kelemahan Sendi Perekonomian Bangsa. Lemahnya sendi-sendiperekonomianbangsa terlihat daribelum terselesaikannya persoalankemiskinan,kesenjangan sosial, kesenjangan antarwilayah, kerusakan lingkungan hidupsebagai akibat dari eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, danketergantungan dalamhalpangan, energi, keuangandan teknologi. Negara tidak

  • mampu memanfaatkan kandungan kekayaan alam yang sangat besar, baik yangmewujud (tangible) maupun bersifat non-fisik (intangible), bagi kesejabteraanrakyatnya. Harapan akan perkuatan sendi-sendi ekonomi bangsa menjadisemakinjauh ketiganegara tidak kuasa memberijaminan kesehatan dan kualitashidup yang layak bagi warganya, gagal dalam memperkecil ketimpangan danketidakmerataan pendapatan nasional, melanggengkan ketergantungan atashutangluar negeri danpenyediaanpanganyang mengandalkanimpor, dan tidaktanggap dalammenghadapipersoalankrisis energi akibat dominasi alat produksidanmodalkorporasiglobalserta berkurangnya cadanganminyaknasional.

    Intoleransi dan Krisis Kepribadian Bangsa. Folitik penyeragaman telahmengikis karakter Indonesia sebagai bangsa pejuang, memudarkan solidaritasdan gotong royong, serta meminggirkan kebudayaan lokal. Jati diri bangsaterkoyak oleh merebaknya konflik sektarian dan berbagai bentuk intoleransi.Negara abai dalammenghormati danmengelola keragaman danperbedaanyangmenjadi karakter Indonesia sebagai bangsa yang majemuk. Sikap untuk tidakbersediahidupbersama dalamsebuah komunitasyangberagamtelah melahirkanekspresi intoleransi dalam bentuk kebencian, permusuhan, diskriminasi dantindakankekerasan terhadap "yangberbeda".Kegagalanpengelolaankeragamanituterkait denganmasalahketidakadilandalamrealokasidanredistribusisumberdaya nasional yang memperuncing kesenjangan sosial. Pada saat yang sama,kemajuan teknologi informasi dan transportasi yang begitu cepat telahmelahirkan"dunia tanpa batas" (borderless-state), yangpadagilirannya membawadampak negatif berupa kejut budaya (culture shock) dan ketunggalan identitasglobal di kalangan generasi muda Indonesia. Hal ini mendorong pencariankembali basis-basis identitas primordial sebagai representasi simbolik yangmenjadi pembeda dengan yang lainnya. Konsekuensinya, bangsa ini berada ditengah pertarunganantara dua arus kebudayaan. Disatu sisi, manusia Indonesiadihadapkan pada arus kebudayaan yang didorong oleh kekuatan pasar yangmenempatkan manusia sebagai komoditas semata. Di sisi lain, muncul aruskebudayaan yang menekankan penguatan identitas primordial ditengahderasnya arus globalisasi. Akumulasi dari kegagalan mengelola dampakpersilangan dua arus kebudayaan tersebut menjadi ancaman bagi pembangunankarakter bangsa (nation and character building).

    MENEGUHKANKEMBALIJALANIDEOLOGISKami berkeyakinan bahwa bangsa ini mampu bertahan dalam deraan

    gelombang sejarah apabila dipandu oleh suatu ideologi. Ideologi sebagaipenuntun; ideologi sebagai penggerak; ideologi sebagai pemersatu perjuangan;dan ideologi sebagai bintangpengarah. Ideologi ituadalah PANCASILA 1JUNI1945 danTRISAKTI.

  • Partcasila 1Juni 1945 meletakkan dasar dan sekaligus memberikan arahdalam membangun jiwa bangsa untuk menegakkan kembali kedaulatan,martabat dan kebanggaan sebagai sebuah bangsa; menegaskan kembali fungsipublik negara; menggelorakan kembali harapan di tengah krisis sosial yangmendalam; menemukan jalan bagi masa depan bangsa; dan, meneguhkankembalijiwa gotong-royong.

    TRISAKTI memberikan pemahaman mengenai dasar untuk memulihkanharga diribangsa dalam pergaulan antar-bangsa yang sederajat danbermartabat,yakni berdaulat dalam bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi danberkepribadian dalam kebudayaan. Jalan TRISAKTI menjadi basis dalampembangunankarakter kebangsaandanlandasankebijakannasionalmasa depan.TRISAKTI mewadahi semangat peijuangan nasional yang diteijemahkan dalamtiga aspek kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu berdaulat dalam politik,berdikaridalamekonomi, danberkepribadiandalamkebudayaan.PenjabaranTRISAKTI diwujudkandalambentuk:1) Kedaulatandalampolitik diwujudkandalampembangunandemokrasipolitik

    yangberdasarkanhikmat kebijaksanaan dalampermusyawaratanperwakilan.Kedaulatan rakyat menjadi karakter, nilai dan semangat yang dibangunmelaluigotongroyongdanpersatuanbangsa.

    2) Berdikari dalam ekonomi diwujudkan dalam pembangunan demokrasiekonomi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan di dalampengelolaan keuangan negara dan pelaku utama dalam pembentukanproduksi dan distribusi nasional. Negara memiliki karakter kebijakan dankewibawaan pemimpin yang kuat dan berdaulat dalam mengambilkeputusan-keputusan ekonomi rakyat melalui penggunakan sumber dayaekonomi nasional dan anggaran negara untuk memenuhi hak dasarwarganegara.

    3) Kepribadian dalam kebudayaan diwujudkan melalui pembangunan karakterdan kegotong-royongan yang berdasar pada realitas kebhinekaan dankemaritiman sebagai kekuatan potensi bangsa dalam mewujudkanimplementasi demokrasi politik dan demokrasi ekonomi Indonesia masadepan.

    Dengan demikian, prinsip dasar dalam TRISAKTI ini menjadi basissekaligus arah perubahanyang berdasarkanpada mandat konstitusidanmenjadipilihan sadar dalam pengembangan daya hidup kebangsaan Indonesia, menolakketergantungan dan diskriminasi, serta terbuka dan sederajat dalammembangunkerjasama yangproduktif dalamtataranpergaulanintemasional.

  • Untuk itu, untuk lima tahun kedepan, pemerintahan kami akan dipanduolehVISI sebagaiberikut:

    Gotongroyongmerupakanintisari dari ideologiPancasila1Juni 1945.Kamiberkeyakinanbahwa tanggungjawab untuk membangunbangsa ke depan hamsdilakukan dengan cara musyawarah dalam memutuskan dan gotong royongdalamkeija.Kekuatanrakyat adalahGotongRoyong,dimana rakyat secara bahu-membahumenyelesaikanberbagaihambatandan tantangannya ke depan.

    Kami menyadari untuk mewujudkan ideologi itu bukan keija orangperorang ataupun kelompok. Ideologi memerlukan alat kolektif yang namanyagotong royong. Dengan kolektivitas itulah "ruh" ideologi akan memiliki "raga",keberlanjutan dan sekaligus kekuatan maha dahsyat. Sedangkan kata-kata"berdaulat, mandiri dan berkepribadian" adalah amanat Pancasila 1Juni 1945danTRISAKTI.

    Berdaulat adalahhakikat darikemerdekaan,yaituhak setiap bangsauntukmenentukan nasibnya sendiri dan menentukan apa yang terbaik bagi diribangsanya. Oleh karena itu, pembangunan, sebagai usaha untuk mewujudkankedaulatan sebagai negara merdeka, mempakan upaya membangunkemandirian. Namun, kemandirian yang dimaksudkan bukanlah kemandiriandalam keterisolasian, tetapi didasarkan pada kesadaran akan adanya kondisisalingketergantungandalamkehidupanbermasyarakat,baik dalamsuatunegaramaupun antar-bangsa. Kemandirianyang demikian adalah paham yang proaktifdan bukan reaktif atau defensif. Bangsa yang berdaulat dan mandiri adalahbangsa yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat denganbangsa lain.Oleh karena itu,untuk membangunkemandirian,mutlak diperlukanperkuatan kemampuan nasional di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosialbudaya dan pertahanan keamanan. Kemampuan untuk berdaya saing menjadikunciuntukmencapaikemajuansekaligus kemandirian.

    Bangsa yang berdaulat dan mandiri adalah bangsa yang mampumewujudkankehidupansejajar dan sederajat denganbangsa lainyang telah majudengan mengandalkanpada kemampuandankekuatansendiri. Olehkarena itu,untuk membangun kemandirian, mutlak harus dibangun dengan memperkuatkemampuan nasional di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya danpertahanan keamanan. Kemampuan untuk berdaya saing menjadi kunci untukmencapaikemajuansekaligus kemandirian. Namundemikian,kemandirianyangdimaksudkan bukanlah kemandirian dalam keterisolasian. Kemandirian

  • mengenal adanya kondisi saling ketergantungan yang tidak dapat dihindaridalam kehidupan bermasyarakat, baik dalam suatu negara maupun bangsa.Terlebih lagi dalam era globalisasi dan perdaganganbebas ketergantungan antarbangsa semakin kuat. Kemandirian yang demikian adalah paham yang proaktifdan bukan reaktif atau defensif. Kemandirian merupakan konsep yang dinamiskarena mengenali bahwa kehidupan dan kondisi saling ketergantungansenantiasa berubah, baik konstelasinya, perimbangannya, maupim nilai-nilaiyangmendasaridanmempengaruhinya.

    Kemandiriansuatubangsa tercermin, antara lain,padaketersediaansumberdaya manusia yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dankemajuan pembangunannya; kemandirian aparatur pemerintah dan aparaturpenegak hukum dalam menjalankan tugasnya; kemampuan untuk memenuhipembiayaanpembangunanyangbersumber dari dalamnegeriyangmakinkokohdanberkurangnya ketergantungan kepada sumber luar negeri; dan kemampuanmemenuhi sendiri kebutuhan pokok, yang disertai dengan keunggulan dalaminovasi, kreativitas, intergritas, dan etos kerja sumber daya manusia. Kemajuansuatu bangsa harus ditandai dengan sumber daya manusia yang memilikikepribadian bangsa, berakhlak mulia, dan memiliki tingkat pendidikan,produktivitas dan harapan hidup yang tinggi. Bangsa yang maju adalah bangsayang mampu memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya, meningkatkan pendapatandan pembagiannya, menyediakan infrastruktur yang baik, serta memiliki sistemdan kelembagaan politik, termasuk hukum, yang berjalan dengan baik. Bangsayang maju adalah bangsa yang mampu memberi keadilan bagi seluruhrakyatnya, menjaminhak-hak,keamanan,dan ketenteramanwarganya tanpa adadiskriminasidalambentuk apapun.

    Kepribadian dalam kebudayaan harus dicerminkan dalam setiap aspekkehidupan, baik hukum, ekonomi, politik, sosial budaya, maupun pertahanankeamanan. Kemandirian dan kemajuan suatu bangsa tidak boleh hanya diukurdari perkembangan ekonomi semata. Kemandirian dan kemajuanjuga tercermindalam kelembagaan, pranata-pranata, dan nilai-nilai yang mendasari kehidupanpolitik dan sosial. Secara lebih mendasar lagi, kemandirian sesungguhnyamencerminkan sikap seseorang atau sebuah bangsa mengenai jati dirinya,masyarakatnya, serta semangatnya dalam menghadapi berbagai tantangan.Karena menyangkut sikap, kemandirian pada dasarnya adalah masalah budayadalamartiseluas-luasnya.

  • Upaya untuk mewujudkan Visi Terwujudnya Indonesia YangBerdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong ituakan ditempuhmelaluiMISIsebagaiberikut:

    1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatanwilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankansumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagainegarakepulauan.

    2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratisberlandaskanNegarahukum.

    3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati dirisebagainegaramaritim.

    4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dansejahtera.

    5. Mewujudkanbangsayangberdaya-saing.6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju,

    kuat,danberbasiskankepentingannasional7. Mewujudkanmasyarakatyangberkepribadiandalamkebudayaan.

    Kamimenawarkansolusi untuk membawa kehidupanbangsa kearahyanglebih baik, dengan menggerakkan semangat gotong royong demi terwujudnyaIndonesia yang berdaulat di bidang politik, mandiri di bidang ekonomi sertakepribadiandalamkebudayaan.

    Kamimenawarkan12agenda strategis dalammewujudkanIndonesiayangberdaulatdalambidangpolitik,16 agenda strategis untuk menujuIndonesiayangberdikari dalam bidang ekonomi dan 3 agenda strategis untuk Indonesia yangberkepribadian dalam kebudayaan. Dari 31 agenda strategis itu diperas lagimenjadisembilanagenda prioritas dalampemerintahankedepan.

    SEMBILANAGENDA PRIORITASUntuk menunjukan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang

    berdaulat secara secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi danberkepribadian dalam kebudayaan,maka dirumuskan sembilan agenda prioritasdalam pemerintahan kedepan. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWACITA.

    1. Kami akan menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenapbangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melaluipelaksanaan politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yangterpercaya dan pembangun pertahanan negara Tri Matra terpadu yangdilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negaramaritim. Kami akan melindungi hak dan keselamatan warga negara

  • Indonesia di luar negeri, khususnya pekeija migran. Kami akanmengamankankepentingan dan keamanan maritim Indonesia,khususnyabatas negara, kedaulatan maritim, dan sumber daya alam. Kami akanmemperkuat peran Indonesia dalam kerjasama global dan regional untukmembangun saling pengertian antar peradaban, memajukan demokrasidan perdamaian dunia, meningkatkan kerjasama pembangunan Selatan-Selatan, dan mengatasi masalah-masalah global yang mengancam umatmanusia. Kami akan meminimalisasi dampak dari globalisasi, integrasiekonomi regional dan perdagangan bebas terhadap kepentingan ekonominasional Indonesia. Kami akan menjamin pemenuhan kebutuhanpertahananuntuk mendukung terbentuknya TNIprofesional baik melaluipeningkatan kesejahteraan prajurit maupun penyediaan alutsista secaraterpadu di ketiga matra pertahanan dengan target peningkatan anggaranpertahanan 1,5 persen dari GDP dalam lima tahun. Kami akanmewujudkan kemandirian pertahanan dengan mengurangiketergantungan impor kebutuhan pertahanan melalui pengembangkanindustri pertahanan nasional serta diversifikasi kerjasama pertahanan;Serta kamimenjaminrasa aman warga negara denganmembangunPOLRIyangprofessionaldan dipercaya masyarakat

    2. Kami akan membuat Pemerintah tidak absen dengan membangun tatakelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.Kami memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publikpada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasidemokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu dan lembagaperwakilan. Diikuti oleh upaya mewujudkan tata kelola pemerintahanyang transparan. Dengan meningkatkan pengelolaan dan pelayananinformasi di lingkungan instansi Pemerintah Pusat dan PemerintahDaerah, mewajibkan instansi pemerintah pusat dan daerah untukmembuat laporan kineija serta membuka akses informasi publik sepertidiatur dalam UU No. 12 Tahun 2008. Kami juga akan secara konsistenmenjalankan agenda Reformasi Birokrasi secara berkelanjutan denganrestrukturisasi kelembagaan, perbaikan kualitas pelayanan publik,meningkatkan kompetensi aparatur, memperkuat monitoring dansupervisi atas kineija pelayanan publik, serta membuka ruang partsipasipublik melalui citizen charter dalam UU Kontrak Layanan Publik.Mendorongpartisipasipublik dalam proses pengambilankebijakanpublikdengan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilankebijakanpublik danpengelolaanBadanPublikyangbaik.

    3. Kami akan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuatDaerah-daerah dan Desa dalam kerangka Negara Kesatuan. Kami akanmeletakkan dasar-dasar bagi dimulainya desentralisasi asimetris.Kebijakan desentralisasi asimetris ini dimaksudkan untuk melindungikepentingan nasional Indonesia di kawasan-kawasan perbatasan,memperkuat daya saing ekonomi Indonesia secara global, dan untuk

  • membantu daerah-daerah yang kapasitas berpemerintahan belum cukupmemadaidalammemberikanpelayananpublik.Kamiakanmensinergikantata-kelola pemerintahan Indonesia sebagai satu kesatuan sistem yangtidak terfragmentasi sebagaimana berkembang selama ini. Kami akanmenyelesaikan problem fragmentasi dalam penyelenggaraan politikdesentralisasi di pusat dengan memperlakukan regim desentralisasisebagai ujung tombak pengelolaan pemerintahan negara menggantikandominasi regim sektoral dan keuangan dalam tata-pengolaanpemerintahan negara selama ini. Kami akan melakukan refbrmasi dalamtata hubungan keuangan pusat dan daerah dengan cara pengaturankembali sistem distribusi keuangan nasional sehingga prosespembangunantidak semata-mata mengikuti logika struktur pemerintahan,tetapi melihat kondisi dan kebutuhan daerah yang asimetris. Kamiberkomitmenmelakukanpemerataanpembangunan antar wilayah: antaraJawa dengan luar Jawa, antara wilayah Indonesia Barat dengan wilayahTimur Indonesia, antara Kota dengan Desa. Kami akan menata kembalipembentukan daerah otonom baru yang lebih berorintasi Kesejahteraandengan perubahan kebijakan DAU yang menjadi salah satu sebab yangmendorongpembentukandaerah otonombarudanmengharuskanadanyapentahapan bagi pembentukan daerah otonom baru. Kami akanmendorong daerah untuk dapat melakukan pengurangan overhead cost(biaya rutin) dan meng-alokasikan lebih banyak untuk pelayanan publik.Kami juga akan melakukan reformasi pelayanan publik melalui:penguatan desa, kelurahan dan kecamatan sebagai ujung tombakpelayanan publik. serta mengawal implementasi UU Desa secarasistematis, konsisten dan berkelanjutan dengan fasilitasi, supervisi danpendampingan. Kami akan meningkatkan kapasitas pemerintah nasionaluntuk lebih menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan, termasukdalam hal pengelolaan keuangan dan pelayanan, bagi daerah otonomsecara lebih maksimal; dan mendorong kemimgkinan bagi adanyapenggabungan ataupun penghapusan daerah otonom setelah melaluiproses pembinaan, monitoring dan evaluasi yang terukur dalam jangkawaktu yangmemadai.

    4. Kamiakan menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi sistemdan penegakan hukumyang bebas korapsi, bermartabat dan terpercaya.Kami akan memprioritaskan pemberantas korupsi dengan konsisten danterpercaya; pemberantasan mafia peradilan dan penindakan tegasterhadap korupsi di lingkungan Peradilan; pemberantasan tindakanpenebangan liar, perikanan liar dan penambangan liar, pemberantasantindak kejahatan perbankan dan kejahatan pencucian uang; Penegakanhukumlingkungan; Pemberantasannarkoba dan psikotropika,; Menjaminkepastianhukumhak kepemilikantanah, penyelesaiansengketa tanah danmenentang kriminalisasi penuntutan kembali hak tanah masyarakat,;Perlindungan anak, perempuan dan kelompok masyarakat termarjinal,

  • serta penghormatan HAM dan penyelesaian secara berkeadilan terhadapkasus-kasuspelanggaranHAMpadamasa lalu.

    5. Kami akan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalnipeningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program"Indonesia Pintar" dengan wajib belajar 12 Tahun bebas pimgutan;peningkatan layanan kesehatan masyarakat dengan menginisiasi kartu"Indonesia Sehat"; Serta peningkatan kesejahteraan masyarakat denganprogram "Indonesia Kerja" dan "Indonesia Sejahtera" dengan mendoronglandreformdanprogramkepemilikantanah seluas 9Juta Hektar;programrumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi sertaJaminanSosialuntuk seluruhrakyat di tahun2019.

    6. Kami akan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasarinternasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersamabangsa-bangsa Asia lainnya. Untuk itu, kami akan membanguninfrastruktur jalan baru sepanjang 2000 Kilometer dan memperbaikijalandi Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Papua; membangun 10pelabuhanbaru dan merenovasi yang lama; membangun10bandara barudanmerevovasi yang lama; membangun10 kawasanindustribaruberikutpengembangan untuk hunian buruhnya. Kami akan membangun pasartradisional sebanyak 5000 pasar tradisional di seluruh Indonesia danmemodernisasikan pasar tradisional yang telah ada. Kami akanmenciptakan layanan satu atap untuk investasi, efisiensi perijinan bisnismenjadi maksimal 15 hari,meluncurkan insentif kebijakanfiskal dan non-fiskal untuk mendorong investasi sektor hulu dan menengah. Kami akanmendorong BUMN menjadi agen pembangunan; Mendirikan secarakhusus Bank Pembangunan dan Infrastruktur. Kami berkomitmenmeningkatkan anggaran riset untuk mendorong inovasi teknologi, danmenjadikan instansi urusanhak cipta dan patenbekeija proaktif melayanipara inovator danpara inventor. Kamiakanmembangunsejumlah Sciencedan Techno Park di daerah-daerah, politeknik dan SMK-SMK denganprasana dan sarana dengan teknologi terkini. Kami juga akanmeningkatkan daya saing ini akan memanfaatkan potensi yang belumtergarap dengan baik tetapi memberi peluang besar untuk meningkatkanakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional, yakni, industri manufaktur,industripangan,sektor maritim,danpariwisata.

    7. Kami akan mewujudkan kemandiiian ekonomi dengan menggerakansektor-sektor strategis ekonomi domestik. Kami akan mewujudkankedaulatan pangan melalui kebijakanperbaikan irigasi rusak danjaringanirigasidi3 Juta hektar sawah;1Juta hektar lahansawahbarudi luar Jawa;pendirian Bank Petani dan UMKM; Gudang dengan fasilitas pengolahanpasca panen di tiap sentra produksi. Kami akan melakukan langkahpemulihan kualitas kesuburan lahan yang air irigasinya tercemar olehlimbah industri dan rumah tangga, penghentian konversi lahan produktif

  • untuk usaha lain, seperti industri, perumahan dan pertambangan. Kamiakan mewujudkan kedaulatan energi melalui kebijakan PenguranganImpor Energi Minyak dengan meningkatkan ekplorasi dan eksploitasimigas di dalam dan luar negeri; peningkatan efisiensi usaha BUMNpenyedia energi di Indonesia (e.g. Pertamina, PLN, PGN); pembangunanPipa Gas; Pengembangan energi terbarukan. Kami akan pengutamaanpemakaian batubara dan gas untuk meningkatkan produksi listrik dalamnegeri guna melayani kebutuhan rumah tangga dan industri. Kami akanmewujudkan kedaulatan keuangan melalui kebijakan Inklusi keuanganmencapai 50% penduduk; Tax Ratio terhadap GDP menjadi 16%;Pengurangan utang pemerintah; Pengaturan ketat penjualan saham BankNasional pada Investor Asing. Kami akan mewujudkan penguatanteknologi melaluikebijakanpenciptaansisteminovasinasional (KeijasamaSwasta-Pemerintah-Perguruan Tinggi) khususnya untuk sektor pertaniandan industri;Serta Riset dan pengembangan dasar didukung dengan danapemerintah.

    8. Kami akan melakukan revolusi karakter bangsa, melalui kebijakanpenataan kembali kurikulum pendidikan nasional denganmengedepankanaspek pendidikankewarganegaraan (civic education),yangmenempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti: pengajaransejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotism dan cinta tanah air,semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikanIndonesia. Kami akanmengevalusi terhadap modelpenyeragaman dalamsistem pendidikannasional

    termasuk di dalamnya Ujian Akhir Nasional

    dan pembentukan kurikulum yang menjaga keseimbangan aspek muatanlokal (daerah) dan aspek nasional,dalamrangka membangunpemahamanyang hakiki terhadap ke-Bhineka-anyang Tunggal Ika. Untuk pendidikandasar, pembobotan dilakukan dengan menekankan 70% substansinyaharusberisi tentangbudipekerti dan pembangunankarakter peserta didik(bagian dari revolusi mental). Untuk pendidikan tinggi, 60% politeknikdan40% sains. Kamiakanmemberikanjaminan hidupyang memadaiparaguru yang ditugaskan di daerah teipencil, dengan pemberian tunjanganfungsional yang memadai, pemberian asuransi yang menjaminkeselamatan kerja, fasilitas-fasilitas yang memadai dalam upayapengembangan keilmuan serta promosi kepangkatan dan karir. Kamiakan melakukan pemerataan fasilitas pendidikan di seluruh wilayahterutama wilayah-wilayah yang selama ini diidentifikasi sebagai areadimana tingkat dan pelayanan pendidikan rendah atau buruk harusdilakukan. Salah satunya, adalah penyediaan dan pembangunan saranatransportasi dan perbaikan akses jalan menuju fasilitaspendidikan/sekolah dengan kualitasyang memadai sehingga para pesertadidik dan guru di seluruh wilayah dapat manjangkau sekolah secara fisikdengan aman. Kami akan membuat kebijakan rekrutmen dan distribusitenaga pengajar (guru) yang berkualitas akan dilakukan secara merata.Dari hasil beberapa penelitian, diungkap bahwa banyak para guru yang

    10

  • ditugaskan di daerah enggan untuk melaksanakan baktinya secaraprofessional. Banyak ditemukan guru-guru yang tidak secara regulermengajar, akibatnya peserta didik terlantar. Kami akan menginisiasi UUWajib Belajar tanpa dipungut biaya. Program ini dilaksanakan untukmencapai target tingkat partisipasi100% untuk SD, dan 95% untuk tingkatSLTP. Selama penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah masihmemberikan beban pembiayaan kepada peserta didik, maka mustahilangka partisipasi akan meningkat secara signifikan. Dengan demikiantidak ada lagi alasan bagi orang tua untuk tidak menyekolahkan anaknyakarena alasan kendala ekonomi. Kami akan meningkatkan pemberiansubsidi kepada PTN sehingga memperbesar akses warga miskin untukmendapatkanpendidikantinggi. Kamiakanmemprioritaskanpembiayaanuntuk kegiatan yangberhubungandenganpenelitianpengembanganilmupengetahuan dan teknologi unggulan akan diupayakan untuk diberikansecara regular dengan terintegrasi denganarah pengembanganpendidikantinggi. Kami akan mewajibkan aparatur pemerintah untuk menganut'techno-ideologif, bahwa melalui pendidikan penguasaan teknologi kitahams bangkit dari 'amnesia sejarah' dan 'amnesia ideologi'. Pengetahuandan penguasaan teknologi sebagai kurikulum wajib di sekolah danperguruantinggisebuahkeharusan.

    9. Kami akan memperteguh Ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasisosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinekaandan menciptakan ruang-ruang dialog antar warga. Sehingga bisamengembalikan ruh kerukunan anatar warga sesuai dengan jiwakonstitusional dan semangat Pancasila 1Jurii 1945. Untuk melindungi danpenghormatan pada kebhinekaan dan dalam melindungi segenap bangsadanseluruh tumbah darah Indonesia,karrtiakanmenegakanhukumsecarategas sesuai dengan amant konstitusi. Komitmen itu diwujudkan denganbersikap tegas terhadap segala upaya yang bertentangan dengan hak-hakwarga dannilai-nilaikemanusiaanseperti yang tercantum dalamPancasiladan pembukaan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kamiakan membangun kembali modal sosial melalui metode rekonstruksisosial, yakni: membangun kembali kepedulian sosial, pranata gotongroyong; melindungi lembaga-lembaga adat di tingkat local, membangunkembali karakter bangsa, membersihkan diri sendiri dari berbagaiprasangka sosial-kultural-politik; membangun kepercayaan di antara anakbangsa, dan mencegah diskriminasi. Kamiakanmengoptimalkanpranata-pranata sosial dan budaya yang ada dengan mempertimbangkan nilaikemanusiaan yang adil danberadab. Kami akanmengembangkaninsentifkhusus untuk memperkenalkan dan mengangkat kebudayaan local sertamembentuk lembaga kebudayaansebagai basis pembangunanbudaya dankarakter bangsa Indonesia seperti membangun rumah pusat kebudayaan,kesenian, museum dan sarana dan prasarana olah raga, di tingkat pusatmaupun daerah, sebagai sarana menumbuhkan semangat gotong royong,musyawarah danKebhinekaanyang Ika.Kami akan meningkatkan proses

    li

  • pertukaran budaya yang akan meningkatkan pemahaman akankemajemukan dan penghargaan terhadap perbedaan, denganmendorongkan kebijakan yang menetapkan penugasan PNS di seluruhIndonesia,sepertihalnyaTNIselama ini.

    BERDAULATDALAMBIDANGPOLITIK

    Ori terpenting negara-bangsa yang berdaulat adalah kemampuan untukmenjaga kemandirian dan mengaktualisasikan kemerdekaannya dalam seluruhaspek kehidupan bernegara. Oleh karena itu, berdaulat dalam bidang politikmerupakanbasis utamakeberadaannegara, dimana di dalamnya tercakup aspek-aspek hakiki kelangsungan negara: keutuhan wilayah, pengakuan internasionalatas kedaulatan dan otoritas wilayah, kemandirian dalam mengatur danmenentukan kebijakan negara demi kesejahteraan masyarakat, kemampuanuntuk menciptakan rasa aman bagi warga negara melalui penciptaan keamanandan ketertiban masyarakat dan penegakan hukum, membela dan melindungiwilayah danwarga negara dariancamanbaik dari dalam maupundari luar,sertakebebasan dalam menentukan arah hubungan luar negeri yang mengabdi padakepentingannasional.

    Kami bertekad memulihkan kembali jiwa bangsa yang bermartabat,bergotong royong dan berkeadilan sosial, serta mewujudkan kehidupan politikyang menjamin kedaulatan politik rakyat. Kami akan menjadi kekuatan perekatkebangsaan dan penjaga kebhinekaan Indonesia dimana perbedaan dankeanekaragaman budaya, bahasa, suku, dan agama adalah taman sarinyaIndonesia. Untuk mewujudkan tekad itu, kami akan memberikan perhatiankhususpada upayamemperbaikiaspek-aspek kehidupanbernegaradibawahini:

    1. Kami akan membangun wibawa politik luar negeri dan mereposisiperanIndonesiadalamisu-isuglobal

    Dalam hubungan internasional, politik luar negeri Indonesia akan dijalankandenganmemberipenekananpada4 (empat) prioritas utama:

    a. Kami akan berkomitmen untuk mengedepankan identitas Indonesiasebagai negara kepulauan (archipelagic state) dalam pelaksanaandiplomasi dan membangun keijasama intemasional. Politik luar negeriyang mencerminkan identitas negara kepulauan ini diwujudkanmelalui 5 (lima) agenda aksi: Diplomasi maritim untuk mempercepatpenyelesaianpermasalahanperbatasan Indonesia, tennasuk perbatasandarat, dengan 10 negara tetangga Indonesia; Menjamin integritaswilayah NKRI, kedaulatan maritim dan keamanan/kesejahteraanpulau-pulau terdepan; Mengamankan sumberdaya alam dan ZonaEkonomi Ekslusif (ZEE); Mengintensifkan diplomasi pertahanan, dan;Meredam rivalitas maritim di antara negara-negara besar danmendorongpenyelesaiansengketa tentorial dikawasan.

    12

  • b. Kami akan meningkatkan peranglobal melalui diplomasi middle poweryang menempatkan Indonesia sebagai kekuatan regional denganketerlibatan global secara selektif, dengan memberi prioritas padapermasalahan yang secara langsung berkaitan dengan kepentinganbangsa dan rakyat Indonesia. Prioritas peran global ini akan dicapaimelalui 8 (delapan) agenda aksi: Membangun kapasitas untukmelindungi hak dan keselamatan warga negara Indonesia di luarnegeri, dengan memberi perhatian khusus pada perlindungan TenagaKerja Indonesia (TKI); Mengedeparikan dan aktif dalam mendorongkerjasama multilateralisme regional dan global, termasuk penguatanPBB, aktif dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI), dan mendorongreformasi lembaga-lembaga keuangan internasional Bretton Woodkhususnya World Bank dan International Monetary Fund (IMF);Memperkuat peran Indonesia sebagai negara demokratis danberpenduduk mayoritas Muslimmoderat dalam mendorongkerjasamaglobal dan regional untuk membangun demokrasi dan toleransi antarkelompok, 'Memperjuangkan keijasama yang berimbang dan relevandi G20, ;Mengintensifkan kerjasama internasional dalam mengatasimasalah-masalah global yang mengancam umat manusia sepertipenyakit menular, perubahan ikiim, penyebaran senjata ringan illegal,perdagangan manusia, kelangkaan air, ketahanan energi, danpenyebaran narkotika.; Meningkatkan Kerjasama Selatan-Selatan danTriangular (KSST) sebagai bagian dari pejuangan membangunkeijasama internasional dan tatanan dunia yang lebih adil, sejajar dansaling menguntungkan, dan Berperan aktif dalam penyelesaiankonflik(conflict resolution), penjagaan perdamaian (peace-keeping) dan binaperdamaian (peace-building), dan Mendorong penempatan putra-putriterbaik Indonesia di dalam organisasi internasional dan regional,khususnya di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), OKI, dan SekretariatASEAN.

    c. Kami akan memperluas mandala keterlibatan regional di kawasanIndo-Pasifik. Fokus ke kawasan Indo-Pasifik "mengintegrasikan" duasamudera -Samudera Hindia dan Samudera Pasifik

    sebagai

    lingkunganstrategis pelaksanaanpolitik luar negeridikawasan.Untukmewujudkan peran aktif dan keterlibatan Indonesia di kawasan Indo-Pasifik, kebijakan regional Indonesia akan difokuskan pada 5 (lima)agenda aksi: Konsolidasi kepemimpinan Indonesia di ASEAN sertamemperkuat kerjasama dan mejamin sentralitas ASEAN, Memperkuatarsitektur regional (khususnya East Asia Summit) yang mampumencegah hegemoni kekuatan besar, Memperkuat danmengembangkan kemitraan strategis bilateral, Mengelola dampakintegrasi ekonomi regional dan perdagangan bebas terhadapkepentingan ekonomi nasional Indonesia, Mendorong keijasama

    13

  • maritim komprehensif (comprehensive maritime cooperation) di kawasan,khususnya melalui IndianOceanRimAssociation (IORA).

    d. Kami akan merumusan dan melaksanakan politik luar negeri yangmelibatkan peran, aspirasi, dan kepentingan masyarakat. Pada saat

    yang sama, pelaksanaan politik luar negeri yang efektif mensyaratkanpenataan infrastruktur diplomasi. Penguatan infrastruktur diplomasiini akan dilakukan dengan 4 (empat) agenda aksi: Reorganisasi danpenguatan Kementerian Luar Negeri, dengan fokus pada peningkatananggaran,perkuataninstrumendiplomasiekonomi danpengembangan

    keahlian khusus di bidang-bidang seperti asset recovery,hukum lautinternasional, dan riset strategis, Perluasan partisipasi publik dalam

    proses kebijakan dan diplomasi, khususnya melalui penguatandiplomasi public, Peningkatan koordinasi baik antar Kementrianmaupun dengan DPR dalam politik luar negeri, dan Memperkuat

    sistem dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di lingkunganKementerianLuar Negeri.

    2. KamiakanmenguatkansistempertahananNegara.Dalamkebijakanpertahanan negara, kami akan memberi penekananpada4 (empat) prioritasutama:a. Kami akan menjamin pemenuhan kebutuhan pertahanan untuk

    mendukung terbentuknya TNI profesional baik melalui peningkatankesejahteraan prajurit maupxm penyediaan alutsista secara terpadu diketiga matra pertahanan dengan target peningkatan anggaran

    pertahanan1,5persendariGDP dalamlima tahun.

    b. Kami akan mewujudkankemandirianpertahanan dengan mengurangiketergantungan impor kebutuhan pertahananmelaluipengembangkan

    industripertahanannasionalserta diversifikasi kerjasamapertahanan;c. Kami akan mengarahkan pembangunan kekuatan pertahanan tidak

    sekedar untuk memenuhi kekuatan pertahanan minimun (minimunessential force), namun ditujukan untuk membangun TNI sebagai

    kekuatan maritim regional yang disegani di kawasan Asia Timur.Untuk itu,pemerintahharus memiliki rencana strategis jangka panjangyang juga didukung oleh rencana anggaran pertahanan multitahunyang dapat menjamintercapainya target-target pembangunankekuatanpertahanan;

    f*\d. Kami akan menempatkan kebijakan pertahanan negara merupakan

    bagian integral dari pendekatan keamanan komprehensif denganpenataanulangfungsi-fungsi pertahanan,keamanan,ketertibanumum,dankeamana insani sehingga tercipta suatu sistem keamanan nasional

    14

  • yang tangguh yang ditandai dengan pembentukan DewanKeamananNasional yang bertugas mengkoordinasi semua aspek yang berkaitandengan fungsi-fungsi keamanan.

    3. Kamiakanmembangunpolitikkeamanandanketertibanmasyarakat.Dalam kebijakan keamanan nasional dan ketertiban masyarakat, kamiakanmemberipenekananpada8 (delapan) prioritas utama

    a. Kami akan memuliakan kepercayaan publik dengan melakukanpembinaan terus menerus mental dandisiplin anggota POLRIdemimembangun POLRI yang profesional dan dipercaya olehmasyarakat.

    b. Kamiakan menyesuaikankurikulumpendidikandan latihanuntukmenghasilkananggota POLRIyangberwataksipil, tidak militeristik,dalam tugas penegakanhukumdan Kamtibmas;

    c. Kami akan melakukan evaluasi terhadap kepemimpinan POLRIuntuk Memudahkan dan memastikan arah gerak penataan danpengelolaan POLRI untuk lebih baik, jika dimungkinan perlupenegasan-penegasan arah gerak POLRI selaras dengan agendapemerintahan;

    d. Kami akan melakukan evaluasi peraturan perundang-undanganyang terkait dengan POLRI dengan berbasis pada arah kebijakanpenataan POLRI menjadi institusi profesional. Evaluasi tersebuthamsmengacupadaperencanaanpenataankeamanannasional;

    e. Kamiakanmenata kelembagaandan tata-wewenang POLRImelaluipemisahan antara kewenangan pengambilan keputusan dankewenangan pelaksanaan keputusan yang hingga saat sekarangmasih tumpang-tindih. Hal itu dilakukan dengan menempatkanPOLRIdalamKementrianNegara yangprosespembahandilakukansecara bertahap.;

    f. Kami akan merevitalisasi Komisi Kepolisian dalam rangkameningkatkan efektifitas pengawasan terhadap kineija KepolisianRepublik Indonesia. Revitalisasi pengawasan itu juga dilakukandenganmemperkuat Kompolda telah ada disemua provinsidengankewenangan yang lebih besar dan efektif. Dengan jalan ituprofesionalisme POLRI dengan segala karakteristiknya dapatdilanjutkanpadaperiodeberikutnya;

    g. Kami akan membangun sistem keamanan Nasional yang integratif,dilakukan penataan hubungan antara POLRI dengan institusi lain

    15

  • /*N

    i\

    /\

    (fS

    /**>

    sebagai bagian dari penataan kelembagaan dan kewenangan, baikdenganinstitusikeamanandanatauinstitusi lainnya.pada tahap iniKompolnas secara bertahap didirikan di setiap daerah untukmelakukanpengawasanyang lebihefektif;

    h. Kami akan menyediakan anggaran yang memadai untuk POLRI," baik untuk tugas oprasional, dukungan peralatan maupunjaminan kesejahteraan anggota POLRI. Untuk itu, POLRI perlu segera

    menyusun Buku Putih perencanan pengembangan POLRI baikJangka Panjang, Menengah maupun Jangka Pendek. Dukunganpendanaan pada POLRI minimal mendekati anggaran sesuaikebutuhan institusi. Peningkatan anggaran secara reguler akanmemberikan stimulasi penganggaran yang lebih baik degan tetapbeibasis padakinerja.

    4. Kamiakanmewujudkanprofesionalitas intelijenNegara.Dalam kebijakan intelijen negara, kami akan memberi penekananpada 7

    (tujuh)prioritasutamaa. Kami akan melakukan evaluasi kepemimpinan BIN dengan berbasis

    pada kebutuhan ancaman dan penataan kelembagaan BIN. Perlu jugadipertegas terkait dengan cakupan program dan perencanaanpemerintahan;

    b. Menegaskan dan memperkuat keberadaan Kominpus dan Komindasebagai forum yang dapat mengintegrasikan dan menselaraskankoordinasi dan keija sama antar unit intelijen agar berirama sama

    dalammenjagakepentinganbangsa dannegara;c. Kami akan meningkatkan anggaran negara untuk intelijen negara

    dalambentukyang terstruktur danreguler pertahun d. Kami akan mengintegrasikan kerja sama antar unit intelijen negara

    dalam bentuk program bersama ataupun dalam bentukoperasionalusasi tematik;

    e. Kamiakanmengintegrasikanperandan fungsi intelijennegara dengantelah disahkannya UU Keamanan Nasional, khususnya berinteraksidanberkoordinasidengankhususnyaTNI,POLRI,danjuga Pemda;

    f. Kami akan membuka ruang pengawasan rakyat melalui wakil-wakilnya di DPR. Diharapkanpada tahun keempat dan tahun kelima,keberadaan Sub-komisi intelijen negara dapat dijadikan leading sectordalambentuk pengawasanyangefektif;

    g. Kami akan memosisikan Pemda sebagai pemangku kepentingan yangikutberkontribusipadapenganggarandanfasilitas.

    16

  • 5. KamiakanmembangunketerbukaaninformasidankomunikasipublikDalam kebijakan informasi dan komunikasi publik, kami akan memberipenekananpada7 (tujuh) prioritasutamaa. Kami akan menjalankan secara konsisten UU No. 12 Tahun 2008

    tentangKeterbukaanInformasiPublik.

    b. Kami akan meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dilingkungan instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untukmenghasilkanlayananinformasiyangberkualitas.

    c. Kami akan mewajibkan instansi pemerintah pusat dan daerah untukmembuat laporankineijaserta membuka akses informasipubliksepertidiatur dalam UU No. 12 Tahun 2008 untuk mewujudkanpenyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif danefisien,akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;

    d. Kami akan mendorong partisipasi masyarakat dalam prosespengambilan kebijakan publik dengan meningkatkan peran aktifmasyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaanBadanPublikyangbaik;

    e. Kami akan menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencanapembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan prosespengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatukeputusanpublik;

    f. Kami akan menata kembali kepemilikan frekuensi penyiaran yangmerupakanbagiandarihajathiduporangbanyak sehingga tidak terjadimonopoli atau penguasaan oleh sekelompok orang (kartel) industripenyiaran;

    g. Kami akan mendorong inovasi dan pengembangan industri teknologiinformasi dan komunikasi, sehingga Negara besar seperti Indonesiatidak sekedar menjadi pasar bagi semua industri teknologi informasidan komunikasi asing, tetapi mampu menciptakan dan memproduksiteknologi informasi dan komunikasi serta menjadi tuan rumah diNegarasendiri.

    6. Kamiakanmereformasisistem dankelembagaandemokrasiDalamkebijakanpelembagaan demokrasi, kami akan memberi penekananpada6 (enam) prioritas utama

    17

  • a. Kami akan merestorasi undang-undang tentang partai politik imtukmendorong pelembagaan partai politik, melalui penguatan sistemkaderisasi, rekruitmen,danpengelolaankeuanganpartai.

    b. Kami akan mendorong pengaturan pembiayaan Partai Politik melaluiAPBN/APBD yang diatur dengan undang-undang Partai Politik. Iniadalah konsekwensi dari partai politik yang eksistensinya adalahpirantidasar bangunandemokrasi.

    c. Kami akan menginisiasi reformasi pengaturan pembiayaan kampanye.Hal ini bisa dilakukan melalui perubahan UU Pemilu yangmemberikan pembatasan pengeluaran partai bagi kepentinganpemilu.Pengaturan ini dimaksudkan agar partai tidak terjebak dalam politikbiaya tinggi dan sekaligus membangkitkan kembali semangatvoluntarisme.

    d. Kami berkomitmen mereformasi pengaturan pengawasan ataspenyelenggaraan pemilu. Mengingat kekacauan penyelenggaraanpemilu merupakan kombinasi dari lemahnya kapasitas KPU dankaburnya fungsi lembaga pengawas di tengah-tengah kecenderunganpenggunaan politik uang, manipulasi suara serta politisasi birokrasi,maka perlu didorong peningkatan fungsi pengawasan lembagapengawas pemilu, memfasilitasi hak publik yang lebih luas untukmelakukan pengawasan, dan sekaligus mendesak agar netralitaspenyelenggara negara,baik TNI, POLRI,Birokrasidan Aparat Intelijen,sebagai prinsip yang ditegakkan secara sungguh-sungguh melaluisanksiyang lebihkeras;

    e. Kami akan mempeijuangkan dan mendukung secara terus meneruspenciptaan struktur Ketatanegaraan dan Tata Pemerintahan yangmampu melaksanakan good and clean governance, melalui mekanismechecks and balances antar lembaga Negara. Penataan strukturketatanegaraanperludilakukan mengingat terjadi peningkatanjumlahlembaga-lembaga negara yang selanjutnya justru menyebabkantumpang tindih dan bahkan fragmentasi antar lembaga negara.Kecenderungan meningkatnya lembaga-lembaga negara ini terjadikarena beberapa faktor: pertama, kehendak untuk selalu menempuhjalan pintas ketika menghadapi problema kegagalan fungsi lembaganegara yang sudah ada. Fenomena mencari jalan pintas denganmembentuk lembaga baru selanjutnya justru membuatdisfungsionalisasi lembaga-lembaga yang sudah ada. Faktor yangkedua, adalah bersumber dari tiadanya tuntutan ideologis yang jelasdalam memandu keija-kerja lembaga negara dan pemerintahan yangada.

    18

  • f. Kami berkomitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yangdidasarkan pada prinsip_prinsip tata kelola yang baik dan bersih. Halini bisa teijadi kalau antar lembaga negara-pemerintahan juga salingkontrol sesuai dengan prinsip check and balances. Selain itu, keharusansetiap lembaga negara untuk memenuhi prinsip transparasi danakuntabilitas adalah sesuatu yang perlu didorong ke depan. Disisi lain,ruangpartisipasi dan kontrolpublik seharusnya tetap dibuka sehinggalembagapemerintahanmenjadisemakin akuntabel.

    7. Kamiberkomitmenmemperkuat politik desentralisasi danotonomi daerahDalam kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, kami akan memberipenekananpada11(sebelas) prioritasutamaa. Kami akan meletakkan dasar-dasar bagi dimulainya desentralisasi

    asimetris untnk melindungi kepentingan nasional Indonesia dikawasan-kawasan perbatasan, memperkuat daya saing ekonomiIndonesia secara global, dan imtuk membantu daerah-daerah yangkapasitas berpemerintahan belum cukup memadai dalam memberikanpelayananpublik.

    b. Kami akan mensinergikan tata-kelola pemerintahan Indonesia sebagaisatu kesatuan sistem yang tidak terfragmentasi sebagaimanaberkembang selama ini. Hal ini akan diwujudkan melalui perumusankembali posisi Gubernur sebagai mata-rantai penghubung antarpemerintah nasional dan daerah melalui penegasan fungsinya sebagaipengendali sumber daya nasional yang disalurkan masing-masingsektor ke daerah.

    c. Kami akan menyelesaikan problem fragmentasi dalampenyelenggaraan politik desentralisasi di pusat denganmemperlakukan regim desentralisasi sebagai ujung tombakpengelolaan pemerintahan negara menggantikan dominasi regimsektoral dan keuangan dalam tata-pengolaan pemerintahan negaraselama ini. Operasionalisasi regim desentralisasi dilakukan melaluipengutamaan pendekatan kewilayahan dan perubahan tatakelembagaannasional, terutama Bapenas dan kementeriankoordinatordari tata kelembagaan berbasis sektor menjadi tata kelembagaanberbasis kewilayahan.

    d. Kami akan mereformasi tata hubungan keuangan pusat dan daerahdengan cara pengaturan kembali sistem distribusi keuangan nasionalsehingga proses pembangunan tidak semata-mata mengikuti logikastruktur pemerintahan, tetapi melihat kondisi dan kebutuhan daerahyang asimetris.

    e. Kami akan menata kembali pemekaran daerah dengan perubahankebijakan DAU yang menjadi salah satu sebab yang mendorong

    19

  • pembentukan daerah otonom baru dan mengharuskan adanyapentahapanbagipembentukandaerah otonombaru;

    f. Kamiberkomitmen mereformasi keuangan daerah dengan mendorongdaerah untuk dapat melakukanpenguranganoverhead cost (biaya rutin)dan meng-alokasikan lebih banyak untuk pelayanan publik. Daerahjuga didorong untuk mempunyai sumber-sumber keuangan yangmemadai untuk membiayai urusan pemerintahan yg dilaksanakan.Dan daerah difasilitasi agar mampu mengelola keuangan daerahsecara efektif, efisien, danakuntabel denganberbasiskineija.

    g. Kamiberkomitmenmereformasipelayananpublik melalui:penguatandesa, kelurahan dan kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan yangdiatur dengan Undang-Undang tentang Desa dan pengaturan lebihjelas mengenai kelurahan dan kecamatan dalam UU PemerintahanDaerah;

    h. Kami akan menjalankan dengan konsisten UU Aparatur Sipil Negarayang menjamin hak yang sama bagi setiap warga negara untukmendapatkanpekerjaandiseluruhwilayahnegara.

    i. Kami berkomitmen mendorong perubahan UU TentangKewarganegaraan yang memberikan hak bagi setiap warga negarauntuk mendapatkan keadilan jika hak-haknya dilanggar oleh suatudaerah. Kami akan melanjutkan reformasi sistem kependudukannasional yang terintegrasi (Nomor Induk KependudukanNasional/National Single Identity Number). Sehingga Nomor IndukKependudukan Nasional dapat menjadi dokumen buktikewarganegaraandengansegalahak dankewajibannya.

    j. Kami akan meningkatkan kapasitas pemerintah nasional untuk lebihmenjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan, termasuk dalam halpengelolaankeuangan danpelayanan, bagi daerah otonomsecara lebihmaksimal; dan mendorong kemungkinan bagi adanya penggabunganataupun penghapusan daerah otonom setelah melalui prosespembinaan,monitoring dan evaluasi yang terukur dalamjangka waktuyangmemadai.

    8. KamimendedikasikandiriuntukmemberdayakanDesa.Dalam kebijakan pemberdayaan desa, kami akan memberi penekananpada8 (delapan) prioritas utamaa. Kami akan mengawal implementasi UU Desa secara sistematis,

    konsisten dan berkelanjutan dengan fasilitasi, supervisi danpendampingan.

    20

  • b. Kami akan memastikanberbagaiperangkat peraturanpelaksanaan UUDesasejalan dengansubstansi,jiwa dansemangat UUDesa.

    /**\

    c. Kami akan menyiapkan dan menjalankan kebijakan-regulasi baruuntukmembebaskandesa dikantong-kantonghutandanperkebunan.

    d. Kami akan memastikan redistribusi negara, baik Dana Desa (APBN)dan Alokasi Dana Desa (APBD),maupun distribusi lahankepada desa,beijalansecara efektif.

    e. Kami akan menyiapkan dan menjalankan kebijakan-regulasi barutentang share-holding antara pemerintah, investor dan desa dalampengelolaansumberdaya alam.

    f. Kami akan menyiapkan dan menjalankan kebijakan-regulasi baru tentang akses dan hak desa untuk mengelola sumberdaya alam

    berskala lokal (tambang, hutan, kebun, perikanan, dan sebagainya)untukkemakmuranrakyat.

    g. Kami berkomitmen melakukan pengembangan kapasitas dan pendampingandesa secara berkelanjutan.

    h. Kami berkomitmen menjalankan program-program investasipembangunan perdesaan (seperti hutan, kebun, ternak, perikanan,agroindustrikerakyatandansebagainya) denganpolashareholding yangmelibatkandesa danwarga desa sebagai pemegangsaham.

    9. Kami berkomitmen melindungi dan memajukan Hak-hak MasyarakatAdat.Dalam kebijakan perlindungan dan pemajuan hak-hak masyarakat adat,kami akanmemberipenekananpada6 (enam) prioritasutama

    a. Kami akan meninjau ulang dan menyesuaikan seluruh peraturanperundangan-perundangan terkait dengan pengakuan, penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak-hak masyarakat adat, khususnya

    yang berkaitan dengan hak-hak atas sumber-sumber agraria, sebagaimana telah diamanatkan oleh TAP MPR RI No. DC/MPR/2001

    tentang Pembaruan Agraria dan PengelolaanSumberdaya Alam sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana yang telah ditetapkan dalamMK35/2012.

    b. Kami berkomitmen melanjutkan proses legislasi RUU Pengakuan danPerlindunganHak-hak Masyarakat Adat yang kini sudah berada padapembahasan tahap-tahap akhir terus berlanjut hingga ditetapkan

    sebagai undang-undang, dengan memasukkan perubahan-perubahanisi sebagaimana yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Daerah,

    21

  • dipeijuangkan tidak hanya dalam ranah partai politik, namun jugaeksekutif,yudikatif danlegislatif.

    d. Kami berkomitmen untuk memperjuangkan kebijakan khusus untukmemenuhikebutuhanlayanankesehatan,perangkat danalat kesehatandan tenaga - khususnya bagi pendudnk di pedesaan dan daerahterpencil sesuai dengan situasi dan kebutuhan mereka. Menyediakansystem perlindungan sosial bidang kesehatan yang inklusif danmenyediakan jaminan persalinan gratis bagi setiap perempuan yangmelakukan persalinan. Mengalokasikan anggaran negara sekurang-kurangnya 5% dari anggaran negara untuk penurunan AKI, Angkakematian bayi dan balita, pengendalian HIV dan AIDS, penyakitmenular danpenyakit kronis.

    e. Kami akan menyelenggarakan pendidikan 12 tahim yang bekualitasdan tanpa biaya di seluruh Indonesia serta menerapkan nilai-nilaikesetaraan gender dan penghargaan terhadap keberagaman dalampendidikan

    f. Kami berkomitmen untuk mengefektifkan pelaksanaan semua UUuntuk penghentian kekerasan terhadap perempuan melaluipeningkatan upaya-upaya pencegahan, meningkatkan kapasitaskelembagaan, peningkatan alokasi anggaran serta mengembangkandan menerapkan kerangka pemantauan dan evaluasi yang efektif.Segera membahas danmengesahkanRUUkekerasanseksual

    g. Kami berkomitmen menginisiasi pembuatan peraturan perundangandanlangkah-langkahperlindunganbagi semua Pekerja RumahTangga(PRT) yang bekeija di dalam maupun di luar negeri. Memberikanperlindungan bagi pekerja/buruh migran melalui : memberikanpembatasan danpengawasanperanswasta; Menghapus semua praktekdiskriminatif terhadap buruh migran terutama buruh migranperempuan; Menyediakan layanan publik bagi buruh/pekeija migranyang mudah,murah dan aman sejak rekruitmen, selama di luar negerihingga pulang kembali ke Indonesia. Serta menyediakan bantuanhukum secara cuma-cuma bagi buruh/pekeija migran yangberhadapan dengan masalah hukum; harmonisasi konvensiinternasional 1990 tentang perlindungan hak-hak buruh migran dananggota keluarganya ke dalam seluruh kebijakan terkait migrasi tenagakeija.

    11.Kami berkomitmen imtuk mewujudkan sistem dan penegakan hukumyangberkeadilanDalamkebijakanpenegakanhukum,kami akanmemberipenekananpada42 (empat puluhdua) prioritas utama

    23

  • a. Kami berkomitmen untuk membangun Politik Legislasi yang jelas,terbuka dan berpihak pada pemberantasan korupsi, penegakan HAM,perlindungan lingkungan hidup dan reformasi lembaga penegakhokum

    b. Kami berkomitmen untuk menyusun rencana legislasi tahunan yangterarah dan realistis melalui penetapan prioritas RUU maksimal 20RUUdengannaskahyang terencana,sinkrondanberkualitas

    c. Kami akan memperkuat kapasitas fungsi Legislasi Pemerintah untukmenghasilkan produk legislasi yang solutif dan berpihak padakepentinganmasyarakat.

    d. Kami akan menyediakan forum untuk melibatkan masyarakat dalamproses legislasi dan menyediakan akses terhadap proses dan produklegislasi

    e. Kami akan memberantas korupsi di sektor legislasi dengan menindaktegas oknum pemerintah yang menerima suap untukmemperdagangkankepentinganmasyarakat

    f. Kami berkomitmen untuk mewujudkan Pelayanan Publik yang BebasKorupsimelalui teknologi informasiyang transparan

    g. Kami berkomitmen untuk membentuk regulasi yang mendukungpemberantasan korupsi: RUU Perampasan Aset, RUU PerlindunganSaksi/Korban, RUU Kerjasama Timbal Balik (MLA) dan RUUPembatasanTransaksi Tunai.

    h. Kami akan mendukung keberadaan Komisi Pemeberantasan Korupsi(KPK), yang dalam praktik pemberantasan korupsi telah menjaditumpuan harapanmasyarakat. KPK harus dijaga sebagai lembagayangindependenyang bebas dari pengaruh kekuatan politik. IndependensiKPK harus didorong melalui langkah-langkah hukumnya yangprofesional,kredibeltranparan danakunbtabel.

    i. Kami akan memastikan sinergi di antara Kepolisian, Kejaksaan AgungdanKPK.

    j. Kami akan memprioritaskan penanganan kasus korupsi di sektorpenegakanhukiun,politik, pajak, bea cukai dan industri sumber dayaalam

    k. Kami berkomitmen untuk melakukan akasi Pencegahan korupsimelalui penerapan Sistem Integritas Nasional (SIN) dan menutuppeluang teijadinya korupsi dalam sistem penyelenggaraannegara dan

    24

  • penegakan hukum. Mendorong terciptanya mekanisme transparansidalam pembuatan kebijakan, terutama pada kebijakan-kebijakan yangberpotensi teijadinya korupsi oleh pejabat Negara. Pembaharuan tatakelola pemerintahan yang transparan merupakan titik masuk untukmencegah prilaku koruptif. Pembaharuan tata kelola juga sekaligusmembuka ruang bagi publik untuk mengawasi proses pembuatankebijakan.

    1. Kami akan membuka keterlibatan publik dan media massa dalampengawasan terhadap upaya tindakan korupsi maupun prosespenegakanhukumterhadap tindak pidanakorupsi.

    m. Kamiakanmemberikandukungankhususuntuk membongkar jaringandanpraktik mafiaperadilandenganmemberdayaanlembagapengawasyang sudah ada. Merevitalisasi mengandung dua kebutuhan: pertamakebutuhan untuk memperkuat kewenangan lembaga-lembaga tersebutdalam mengawasi praktek mafia hukum di lembaga-lembaga penegakhukum. Kewenangan itu yang diperkuat juga harus diikuti dengankeharusan penggunaana kewenangan itu secara transparan danakuntabel. Dan yang terakhir adalah pengisian keanggotaan lembaga-lembaga pengawas tersebut dilakukan dengan memperhatikan prinsipindependensi, kredibilitas danprofesionalitas.

    n. Kami akan menginisiasi perangkat payung hukum khusus dengansatuan tugas khusus untuk menindak tegas danmencegahpelanggaranyangberkaitan dengan illegal logging,illegalfishing dan illegal mining.

    o. Kami akan membuat program khusus untuk membangun kesadaranmasyarakat agar tidak melakukan kegiatan illegal, atau mendukungkegiatan illegal, termasuk didalamnya adalah program adalahmenyiapkan alternatif pekeijaan untuk masyarakat yang selama inimenggantungkanpenghasilandariaktivitas-aktivitas illegal tersebut.

    p. Kamiakanmeningkatkanupayapengamanankhusus wilayah kelautanguna mencegah illegal fishing, dan mengamankan jalur transportasiuntuk penindakan tegas terhadap berbagai kegiatan illegal termasukdidalamnya illegal loggingdan illegalmining.

    q. Kami akan meningkatkan kexjasama-kexjasama internasional untukmencegah berbagai aktivitas illegal yang dilakukan di Indonesia untukdibawa ke luar negeri,dan/atausebaliknya.

    r. Kami berkomitmen untuk mengambil sikap zero toleran terhadaptindak kejahatanperbankandankejahatanpencucianuang.

    25

  • s. Kami akan memperkuat satuan tugas di lingkungan POLRI danKejaksaan yang terlatih secara khusus dan professional dalammelakukan penanganan dan pencegahan kejahatan perbankan danpencucianuang.

    t. Kamiberkomitmen menegakan Hukumlingkungan secara konsekwentanpa pandangbulu dan tanpa kekhawatiranakankehilanganinvestoryangakanmelakukaninvestasidinegeri ini.

    u. Kami akan menetapkan kebijakan secara permanen,bahwa Negara iniberada pada titik kritis bahaya kemanusiaan yang disebabkan olehkerusakanlingkunganhidup.

    v. Kami akan mendorong Badan Narkotika Nasional (BNN) perlu lebihmemfokuskan operasi pemberantasan Narkoba dan Psikotropika,terutama pada sumber-sumber; pada produsen dan transaksi bahanbakunarkoba danpsikotropikanasionalmaupuntransnasional.

    w. Kami berkomitmen untuk mendukung upaya program percepatanmissi Indonesia bebas Narkoba dengan sosialisasi bahaya narkobakepada masyarakat umumharus dilakukan secara terns menerus, danperlu dimasukkan ke dalam kuiikulum pengetahuan siswa sejakSekolahDasar sampai denganmahasiswa.

    x. Kami akan menyiapkan sarana dan anggaran yang memadai bagirehabilitasipenggunaNarkoba danpsikotropika.

    y. Kamiberkomitmenagar setiap warga Negara mempunyai kesempatanuntuk memiliki tanah, sebagai tempat menetap atau sebagai tempatmemperolehsumber penghidupansecara layak.

    z. KamiakanmendorongLandrejbrm untuk memperjelas kepemilikandankemanfaatan tanah dan sumber daya alam melalui penyempurnaanterhadap UUPokok Agraria.

    k. Kami berkomitmen pengaturan yang jelas untuk mekanismepenyelesaian sengketa tanah secara nasional dengan memperhatikanaspek hukum adat, berdasarkan prinsip keterbukaan, cepat danberbiayaringan.

    a. Kami berkomitmen memberikan perlindungan hukum, mengawasipelaksanaan penegakan hukum khususnya terkait anak, perempuandankelompok termarjinalkan.

    o. Kami berkomitmen untuk melakukan pemberantasan tindakankriminal yang menjadikan anak dan perempuan sebagai objekeksploitasididunia kerja,dan objek transaksi dalammasalahkejahatan

    26

  • perdaganganmanusia (human trafficking) baik di dalamnegerimaupurtlintasnegara.

    aa. Kami berkomitmen untuk menghapus regulasi yang berpotensimelanggar HAM kelompok rentan termasuk perempuan, anak,masyarakat adat danpenyandangdisabilitas

    bb.Kami akan memberikan jaminan perlindungan dan hak kebebasanberagama dan berkeyakinan serta melakukan langkah-langkah hukumterhadap pelakukekerasanyangmengatasnamakanagama

    cc. Kami akan memprioritaskan penanganan kasus kekerasan seksualterutama padaperempuandananak

    dd.Kami akan menjamin pemenuhan hak atas kesehatan, pendidikan,perburuhan dan hak masyarakat adat melalui regulasi yang berpihakpadakepentinganpublik

    ee. Kami akan memasukkan muatan HAM dalam kurikulum pendidikanumum di Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Tingkat Pertama,maupun di dalam kurikulum pendidikan aparat Negara seperti TNIdanPOLRI.

    ff. Kami berkomitmen menyelesaikan secara berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu yang sampai dengan saat inimasih menjadi beban sosial politik bagi bangsa Indonesia seperti;KerusuhanMei,Trisakti-Semanggi1dan2,PenghilanganPaksa,TalangSari- Lampung,TanjungPriok,Tragedi 1965

    gg.Kami berkomitmen menghapus semua bentuk impunitas di dalamsistem hukum nasional, termasuk di dalamnya merevisi UU PeradilanMiliter yangpada masa lalumerupakansalahsatusumber pelanggaranHAM.

    hh.Kami akan mempeijuangkan penghormatan terhadap HAM dilingkungan Negara-negara ASEAN untuk diimplemtasikan sesuaikesekapatanyangsudah ditandatanganidi dalamASEAN-Charter.

    ii. Kami akan memilih Jaksa Agung dan KAPOLRI yang bersih,kompeten,antikorupsi dankomitpada penegakanhukum

    jj. Kami akan melakukan lelang jabatan strategis pada lembaga penegakhukum dan pembentukan regulasi tentang penataan aparat penegakhukum

    27

  • /

    kk.Kami akan menekan tindak pidana dan mengarangi overcrowding padaLapas denganmengembangkanalternatif pemidanaan.

    11. Kami berkomitmen untuk meningkatkan koordinasi penyidikan danpenuntutan,serta akuntabilitaspelaksanaanupaya paksa

    mm. Kami berkomitmen untuk membangun sistem penilaian kineija lembagapenegakhukumberbasis tingkat kepercayaanpublik

    12. Kami berkomitmen menjalankan Reformasi Birokrasi dan PelayananPublikDalam kebijakan Reformasi Birokrasi dan pelayanan publik, kami akanmemberipenekananpada5 (lima) prioritasutamaa. Kami akan mengambil inisiatif penetapaan payung hukum yang lebih kuat dan berkesinambtmgan bagi agenda reformasi birokrasi. Hal ini

    penting untuk memberi kepastian dan kesinambungan perhatianterhadap arah, tahapan, strategi, dan capaian reformasi birokrasi di

    Indonesia.

    b. Kami akan menjalankan aksi-aksi kongkrit untuk restrukturisasikelembagaanyang cenderung gemuk,baik dikelembagaanpemerintahpusat yang berada di bawah Presiden maupun kelembagaan

    PemerintahDaerahmelaluirevisiUUPemerintahanDaerah.

    c. Kami akan menjalankan secara konsisten UU Aparatur Sipil Negarasehingga tercipta aparatur sipilnegarayangkompetendan terpercaya.

    d. Kami berkomitmen membrantas korupsi di kalangan aparatur sipilnegara dengan memastikan komitmen terbuka dan terekspos dari

    Presiden untuk secara tegas menegakkan aturan yang ada terkaitkorupsi.

    e. Kami akan melakukan aksi-aksi nyata bagi perbaikan kualitaspelayanan publik. Perbaikan layanan publik dilakukan denganberbagai cara: meningkatkan kompetensi aparatur, memperkuatmonitoringdansupervisiatas kineijapelayananpublik,serta membukaruang partsipasi publik melalui citizen charter dalam UU KontrakLayananPublik

    BERDIKARIDALAMBIDANGEKONOMI

    Kedaulatan politik akan kehilangan makna jika tidak diiringi olehkemandirian ekonomi yang menjadi prasyarat dasar bagi teijaganya otonomi

    dalam pembuatan kebijakan nasional. Semakin tinggi kemandirian ekonomi,semakin tinggi pulaotonomi dalampembuatankebijakannasional. Dalamhalini,

    28

  • kemanditian ekonomi dipahami sebagai kemampuan negara untuk memenuhikebutuhan masyarakatnya, baik kebutuhan dasar (basic needs) seperti sandang,pangan dan papan, maupun pelayanan-pelayanan dasar (basic services) berupapendidikan dan kesehatan. Negara memiliki tanggungjawab untuk merancangdan menjamin bahwa seluruh kebijakan ekonomi diarahkan untuk memenuhiduajenis kebutuhantersebut.

    Capaian pemenuhan dua kebutuhan itu masih sangat jauh dari harapanyang termaktub dalam semangat konstitusional kita. Ekonomi Indonesia berdiridiatas fondasi yang rapuhakibat berlanjutnyamasalah kemiskinan,keterbatasanakses terhadap air bersih dan energi, pengabaian arti penting pembangunanmanusia, kesenjangan yang semakin melebar, kerentanan terhadap tekananekonomi global, dan pengingkaran atas karakter maritim Indonesia. Diantarasejumlah permasalahan yang dihadapi Indonesia, kami memandang pentingpenekanan pada pemecahan tiga masalah utama, yakni pembangunan manusia,kedaulatan energi dan kedaulatan pangan. Ini tidak berarti bahwa pemecahanterhadap permasalahan lainnya menjadi tidak penting. Namun, kami meyakinibahwa pemecahan terhadap tiga permasalahan utama itu merupakan tigalangkah strategis awal untuk membuka jalan bagi Indonesia untuk menujukemandirianekonomi.

    Kami akan memberikan perhatian khusus pada upaya pada perbaikan menujuberdikariEkonomimelaluiprogramaksi dibawahini;

    1. Kami akan mendedikasikan pembangunan kualitas sumber daya manusiamelalui; Penerbitan UU wajib belajar 12 tahun dengan membebaskan biayapendidikan dan segala pungutanbaik di sekolah negeri maupun swasta tampakadalah salah satu dari agenda aksi yang perlu dilakukan. Ketentuanwajib belajarini adalah wujud konkrit dari intervensi kebijakan tersebut. Seiring dengan itu,harus dilakukan upaya yang lebih serius dan lebih banyak untuk memberikandukungan pendanaan. Dukungan ini dapat dilakukan dengan berbagai cara.Misalnya dalam bentuk pemberian beasiswa sebagai hak warganegara bagisiswa/i didik untuk melanjutkanjenjang pendidikan dari D3, SI sampai S3 baikdi dalammaupunluarnegeri.

    2. Kami akan membangun kedaulatan Pangan berbasis pada AgribisnisKerakyatan melalui; (1) penyusunankebijakan pengendalian atas import panganmelalui pemberantasan terhadap 'mafia' impor yang sekedar mencarikeuntungan pribadi/kelompok tertentu dengan mengorbankan kepentinganpangan nasional. Pengembangan eksport pertanian berbasis pengolahanpertanian dalam negeri, (2) Penanggulangan Kemiskinan pertanian dandukungan re-generasi petani melalui; a) Pencanangan 1.000 desa berdaulat benihhingga tahun 2019, b) Peningkatan kemampuan petani, organisasi tani dan polahubungan dengan pemerintah, terutama pelibatan aktif perempuanpetani/pekeija sebagai tulang punggung kedaulatan pangan; c) Pembangunanirigasi, bendungan, sarana jalan dan transportasi, serta pasar dan kelembagaan

    29

  • pasar secara merata. [Rehabilitasi jaringan irigasi yang rusak terhadap 3 juta hapertanian dan 25 bendungan hingga tahun 2019, d) Peningkatan pembangunandan atraktivitas ekonomi pedesaan yang ditandai dengan peningkatan investasidalam negeri sebesar 15 persen tahun dan rerata umur petani dan rakyatIndonesia yang bekerja di pedesaan semakin muda. (3) komitmen kami untukimplementasireforma agrarianmelalui; a) Akses danAset reformPendistribusianasset terhadap petanimelaluidistribusihak atas tanah petanimelaluilandreformdanprogramkepemilikan lahanbagipetani danburuh tani; menyerahkanlahansebesar 9 juta ha, b) Meningkatnya akses petani gurem terhadap kepemilikanlahan pertanian dari rata-rata 0.3 hektar menjadi 2.0 hektar per KK tani, danpembukaan 1 juta ha lahan pertanian kering di luar Jawa dan Bali. (4)PembangunanAgri-Bisnis KerakyatanmelaluiPembangunanBank Khusus untukPertanian,UMKMdanKoperasi.

    3. Kami akan dedikasikan program untuk membangun daulat energi berbasiskepentingan nasional melalui; (1) merancang terobosan strategi untuk menjagadan meningkatkan produksi minyak bumi baik dalam jangka pendek maupundalamjangka panjang danmenjalankanstrategi melalui; (a) Memperpanjangusiasumur-sumur yang sudah berproduksi dan meningkatkan kembali produksiminyak yang menurun tersebut melalui penggunaan teknologi yang tepat dankonsisten. Penggunaan teknologi seperti EnhancedOilRecovery (EOR) harus mulaidikembangkan dan dijalankan. Kegiataniniadalah investasibaru,oleh karena itupemerintah harus membuat peraturan khusus dan sistim fiskal khusus untukkegiatan investasi dalam rangka meningkatkan produksi untuk sumur-sumuryang tua, (b) Merancang kegiatan eksplorasi yang mengkalibrasi antara resikotinggi dan pengembalian investasi sehingga bisa didanai baik oleh pemerintahmaupun swasta. Kegiatan eksplorasi bukan saja ditujukan untuk meningkatkanreserve tetapi juga ditunjukan untuk mempercepat proses pembangunan industrimigas nasional, (c) Sistem fiskal yang ada sudah usang karena tidak sesuaidengan kondisi lapangan yang ada. SetLap ladang minyak mempunyai karaktertersendiri, karena itu diperlukan suatu sistem fiskal yang fleksibel yang dapatmengakomodasi perbedaan tersebut. Untuk mengundang investasi, sistem fiskalperminyakan tidaklah semata-mata ditentukan oleh besaranbagihasil saja tetapimempertimbangkan aspek kelayakan investasi seperti net present value (NPV),internal rate ofreturn (IRR),payback period, danprofitability ratio (PR). Pemerintahankami akan menyusun sistem fiskal perminyakan yang dapat mengakomodasikesulitan geologi yang berbeda-beda dari satu cekungan ke cekungan lain yangakan mengakselerasi pengembangan untuk sumur tua, daerah baru, dan lautdalam. (d) Pemerintah harus memberikan kemudahan administrasi yang seringmenghambat dalam kegiatan investasi. Perlu kepemimpinan kuat dari pusatuntuk berkolaborasi dan berkoordinasi bahkan melakukan pembinaan secaraintensif terhadap daerah untuk mendukung proses investasi dan pengembangansumber daya migas. (e) Menyusun tata kelola migas yang efektif dan efisienuntuk membangun industri migas nasional yang kuat yang beorientasi padakedaulatan energi. Pembubaran BP Migas menjadi SKK Migas mengundangketidakpastian yang berujung pada berkurangnya investasi dan kegiatan

    30

  • eksplorasi maupun pengembangan. Untuk ituperlu perbaikan tata keiola migasdengan cara: (1) dalam jangka pendek dikeluarkannya Perpu (PeraturanPemerintah Pengganti Undang-Undang), (2) dalam jangka menengah merevisiUU Migas Merah Putih yang berkarakter membangun kapasitas nasional danakanmemberikankepastianhukumsecara permanen.

    (2) Sebagian besar konsumsi Energi di Sektor Transportasi berbasis pada energymahal minyak Bumi yang harus di import dan di topang oleh Subsidi. Kamiberkomitmenkedepan untuk merancangstrategi yang dapat mengurangisubsididan menjaga penyediaan energi murah melalui; (a) Melakukan transformasisektor transportasi dari berbasis BBM (mahal-impor) ke transportasi berbasis gas(murah domestik). Akan tetapi tidak terbangunnya infrastruktur gas menjadikendala utama untuk memasok energi gas di seluruh pelosok nusantara.Kesalahan dalam perancangan tata kelola niaga gas dengan mengeliminasiinsentif telah membuat investasi infrastruktur gas tidak menarik yang berujungtidak adanya pembangunan infrastruktur dalam 10 tahun terakhir. Pemerintahankami akan merubah strategi tata niaga gas dengan titik berat memberi insentifuntuk membangun mfrastruktur untuk memenuhi kebutuhan gas domestik.Perkiraan pengalihan 30% transportasi dari berbasis BBM ke berbasis gas akanmengurangi subsidi BBM sebesar 60 trilyun dan juga memirunkan harga energisebesar 20%. Pengurangan subsidi yang dibarengi dengan penurunan hargaenergi akanmeningkatkandaya belimasyarakat dan mempercepat pertumbuhanekonomi. b) Pemerintahan kami akan merealokasikan sebagian subsidi BBM(sebagianbesar dari impor) ke penyediaan biofuel (berbasis domestik). Realokasisubsidi iniakanmemperbaikikeekonomiandaribiofuelyang akanmeningkatkangairah industribiofuel.(3). Kami berkomitmen untuk mencapai industri migas yang kuat dan tangguhmelalui (a) pembangunan industri migas nasional yang kuat baik dalam jangkapendek maupunjangka panjang. (b) Mengoptimalkan dana APBN melalui lifting.(c) Merumuskan strategi reserve replacement Dengan komitmen ini, kami akanmendorong revisi UU Migas yang secepatnya sebelum persoalan semakin kronisberbasispadapasal33 UUD1945 denganruhTRISAKTI.

    (4). Kami berkomitmen untuk menyusun strategi yang cerdas energi baruterbarukan. Pembangunan energy baru terbarukan melalui pengembanganstrategi jangka panjang dengan merubah sistim harga beli energi terbarukansehingga sesuai dengan nilai keekonomian atau sesuai dengan resiko investasidalam sektor ini. Dan strategi jangka pendek, kontribusi terhadap pengurangansubsidi energi perlu dimasukan ke dalam perhitungan keekonomian melaluipenggunaan tenaga panas bumi dan tenaga air, biofuel dan biomasa yangdiproduksi melalui pembentukan tata kelola energi terbarukan yang efisien danefektif dan membentuk badan usaha khusus seperti BULOG yang tugasnyamemperkuat (strengthening) industri biofuel dan menjamin terjadinyaperdagangan biofuel yang efisien melalui pembentukan tata kelola biofuel yangefisiendanefektif.

    31

  • 5) Kami berkomitmen untuk merancang strategi cerdas untuk mengatasikelangkaan listrik, mengurangi biaya produksi, mengeliminasi subsidi, danmeningkatkanrasio elektrifikasisampai100%.

    6) Kami berkomitmen membangun infrastruktur migas seperti membangunkilang minyak di Indonesia untuk mencukupikebutuhannasional, infrastrukturdi bidang transportasi berbasis energi lokal dan murah, stasiim pengisianbahanbakar gas (SPBG), infrastruktur pendukung baik di hulu maupun hilir sepertikilang,storage, pipa transmisi, dankapal tanker agar mengurangiketergantunganpada luar negeri dan juga agar energi yang diproduksi di dalam negeri dapatdimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan domestic. Kami jugaberkomitmen untuk memberikan insentif kepada swasta untuk mendorongpartisipasinya dalampembangunaninfrastruktur energinasional.

    7) Kami berkomitmen membangun infrastruktur migas di bidang trasnportasiyang berbasis energi lokal dan murah, percepatan pembangunan stasiimpengisian bahan bakar gas (SPBG), infrastruktur hulu maupun hilir seperti;kilang,storage, pipa transmisi, dankapal tanker agar mengurangiketergantunganpada luar negeri dan juga agar energi yang diproduksi di dalam negeri dapatdimanfaatkansebesar-besarnya untukkepentingandomestik.

    8) Kami berkomitmen untuk menghadirkan teknologi hemat energi danmemberikandisinsentif pada teknologi yang tidak memenuhiminimum operationalperformance standard (MOPS) yang ditetapkanolehpemerintah.Dan,9) Kamiberkomitmenuntuk merancang isuperubahaniklimbukanhanya untukisulingkimgansemata melainkanjuga untukkeekonomiannasional.4. Kami berkomitmen untuk penguasaan sumber daya alam melalui pertamapeningkatanjumlah pengusaha tambang nasionalharus semakin banyak. Kedua,masyarakat lokal/sekitar tambang harus memperoleh manfaat langsung daripengelolaan tambang di wilayah mereka. Ketiga, harus terdapat penguatankoordinasi pengelolaan pertambangan di bawah Menko, atas dasar prinsipkeberpihakan, efisiensi dan efektifitas. Keempat, porsi penerimaan negara darihasil tambang secara bertahap harus meningkat. Kelima, pengolahan hasiltambang atau kebijakan hiliiisasi harus segera dilakukan dengan tujuan untukmenurunkanimpor dan meningkatkan ekspor hasil tambang yang sudah diolah.Keenam, pengurangan secara drastis konflik antara masyarakat lokal danperusahaan tambang. Ketujuh, jumlah usaha pertambangan rakyat harusmeningkat. Kami berkomitmen mambangun regulasi yang mewajibkan CSRdan/atau saham yang diperuntukkan untuk masyarakat lokal/sekitar tambang,penguatan kapasitas pengusaha nasional (termasuk penambang rakyat) dalampengelolaan sumber tambang yang berkelanjutan. Terkait dengan itu, perludiberikan insentif fiskal dan nonfiskal bagi investor khususnya investor nasionalyangmaumengembangkanindustripengolahanbahan tambang di dalamnegeri.

    32

  • Kami juga berkomitmen dalam re-negosiasi pengelolaan sumber tambangberbasiskan keuntungan yang setara (i.e. equal profit sharing) antara pemerintahdan korporasibaik domestik maupun asing harus dirancang sebagai bagian daripenguatankapasitas.

    5. Kami berkomitmen untuk membangun pemberdayaan Buruh, melalui, (1)pengendalian inflasiharus dlihat sebagai bagian integral dari perjuanganburuh,(2) Pembangunan perumahan untuk buruh di kawasan industri tidak dapatditunda lagi, (3) APBN harus menjadi bagian penting dari pelayanan hak-hakburuh. (3) penambahaniuranBPJS kesehatanyang berasal dari APBN danAPBDperlu dilakukan, (4) Pelarangan kebijakan alih tenaga keija di BUMN, (5)Mencipatakan pertumbuhan ekonomi yang terkait dengan penyerapan tenagakeija, (6) mekanisme proteksi terselubung untuk melindungi tenaga keija dalampelaksanaan Masyarkat Ekonomi Asean., (7) Melakukan revisi terhadap UU39/2004 tentang penempatan tenaga keija Indonesia (TKI) dengan menekankanpada aspek perlindungan, (8) Mendukung pegesahan UU Tentang Sistem danKomite Pengawas Ketenagakeijaan, UU Tentang Sistem Pengupahan danPerlindungan Upah; UU Tentang Kesehatan, UU Tentang Keperawatan, UUTentang Kebidanan; UU Tentang Perlindungan Pekeija Rumah Tangga; UUtentang Perlindungan Pekeija Media UU yang harus direvisi; UU TentangKetenagakeijaan; UU Tentang Penyelesaian Hubungan Industrial; UU TentangPenempatan dan Perlindungan Tenaga Keija Indonesia di luar negeri, (9)Mendukung pengalihan konsorsium Asuransi TKI menjadi bagian dari BPJSKesehatan dan (10) Mendorong perubahan UU Perseroan Terbatas untukmemberikan insentif kepada perusahaan. Isentif diberikan bagi perusahan yangmemberikanhakkepadapekeijauntuk dapat membelisahamperusahaan6. Kami berkomitmen untuk membangun penguatan sektor keuangan berbasisnasional, Melalui (1) menggunakan instrumen-instumen regulasi. Regulasi-regulasi yang sangat penting yang harus dilakukan antara lain (a) pembatasanpenjualan saham bank nasional kepada asing, (b) pengaturan yang lebih ketatuntuk menghidarkan konglomerasi tumpang tindih antara sektor keuangandengan sektor riil dalam hal kepemilikan bank; (2) menggunakan instrumentpolitik dan diplomasi. Azas resiprokal perbankan Indonesia harus segeradiimplementasikan untuk negara-negara yang memiliki bank di Indonesia.Dukungankepada perbankannasional untuk mengembangkan sayapnya ke luarnegeri terutama di ASEAN. (3) menggunakan instrumen standarisasi keuanganyang jelas. (4) menggunakan instrumen penguatan kelembagaan.Pengembangan sistem informasi dan administrasi yang membuat micro financemenjadi bankable. Pengembangankapasitas pengusaha kecil danmenengah dalampengelolaan keuangan. Microfinance terutama dikembangkan untuk membiayaikegiatanproduktif danbukankonsumtif.

    7. Kami akan berkomitmen penguatan investasi sumber domestik, melalui: (1)Gerakan peningkatan tabungan nasional, (2) Peningkatan pemahaman kegiatanbinis yang terkait dengan ekspor barang, (3) Memberikan insentif pada industri

    33

  • yang menghasilkan bahan baku atau barang modal yarig sederhana, (4)Memberikan insentif maupundisirisetif melalui instrument pajak untuk investasiportofolio yang dimiliki asing, (5), Mendorong diversifikasi ivestasi portofolioasing dengan denominasi rupiah, melalui sistem insentif dan dis-insentif, (6)Meningkatkan investasi pemerintah, BUMN/BUMD, swasta baik nasional atauasing; (7), Mningkatkan kepastian hukum dan penegakan hukum. Konsistensikebijakan antarkementeiian/lembaga/pemerintah pusat dan daerah, (8)Menciptakan strategi promosi investasi. Tidak hanya berfokus pada sektorindustri dalam jangka pendek, tetapi juga harus mencerminkan sasaran jangkamenengah dan jangka panjang, dan juga mempertimbangkan karakterkemaritiman dan sebaran geografis pulau-pulau Indonesia, (9) Membangunkemitraan yang efektif antara badan pemerintahan ataupun swasta. (10),Memperkuat kinerja pemerintah lokal untuk membangun dan memeliharapersepsipositif investor, (11) Meningkat indikatorperingkat Ease ofDoingBusiness(peringkat ikliminvestasi Indonesia)menjaditerkemuka ditingkat Asia.8. Kami berkomitmen untuk membangun penguatan kapasitas fiskal negara,melalui (1) Sinkronisasi antara perencanaanpembangunan danalokasi anggaran,(2) Evaluasi kineija kenaikan penerimaan pajak seiring dengan kenaikanpotensinya (seperti pertumbuhan PDB), (3) Merancang ulang lembagapemungutan pajak berikut peningkatan kuantitas dan kualitas aparaturperpajakan, (4) Melakukan desain ulang arsitektur fiskal Indonesia. (5)Peningkatan realisasi penggunaan anggaran untuk pembangunan infrastruktur,pengelolaan pendidikan, kesehatan, dan perumahan, (6) Pemberian insentif bagilembaga dan daerah yang memiliki penyerapan anggatan yang tinggi dalammendukung prioritas pembangunan dan kebocorannya rendah, (7) Penguranganutang negara secara bertahap sehingga rasio utang terhadap PDB mengecil, (8)Utang baru hanya ditujukan untuk membiayai pengeluaran pemerintah yangproduktif dalam rangka meningkatkanpotensi output yang memberikan dampakmultiplier tinggi di masa yang akan datang (seperti pembangunan infrastruktur,pengembanganpendidikandankesehatan).

    9. Kami berkomitmen untuk penguatan infrastuktur melalui; (1) Pengembangansistem transportasi umum massal terintegrasi yang berimbang baik di lautan,udara maupun darat, (2) Pemerintah membentuk bankpembangunan/infrastruktur danmeningkatkankapasitas anggarannegarauntukpembangunan infrastruktur, (3) Kebijakan transportasi yang berpihak padatransportasi massal yang aman, nyaman, merata dan efisien, (4) Perencanaantransportasi yang berkelanjutan jangka menengah hingga jangka panjang, (5)Peningkatan kapasitas jalan melalui pelebaran jalan dalam kota, dari pusat kotamenuju kota satelit, antar kota dan jalan tol, (6) Peningkatan kapasitas jalanmelalui penambahanjalan baru dalam kota, dari pusat kota menuju kota satelit,antar kota (suburbs), dan jalan tol, (7) Pembangunan monorail atau undergroundyangmenghubungkanbandara denganpusatkota,pelabuhan denganpusat kota,lingkar dalam kota dan lingkar luar kota dengan lingkar dalam kota, (8)

    34

  • Peningkatanketebalanjalan gum menahanbebanbobot barangyang lebihbesar,(9) Pembangunan rel KA baru untuk menghubungkan antar kotadan perlunyakebijakan transportasi KA perkotaan sbg alternatif terhadap moda transportasidarat massal, (10), Meningkatkan jumlah kapal penumpang dan barang, (11)Modernisasimaterialhandlingdipelabuhan, (12) Memperpanjanglandasanpadabandara perintis atau bandara kecil, (13) Membangun bandara utama khususbarang, (14) Mengembangkanrute regional, (15) MeningkatkanPelayaranperintisantar pulau, (16) Menambahrute perintis angkutan udara, (17) Pemerintah pusatdan daerah memprioritaskan pembangunan infrastruktur transportasi yangterintegrasi yang didukung oleh Bank Pembangunan/Infrastruktur, (18)Kebijakan yang mendorong partisipasi industri otomotif di dalam negeri untukmendukung pembangunan sistem transportasi umum massal dan infrastrukturtransportasi (seperti bagiandari CSR), (19) Pengembanganindustriperkapalandidalamnegeriuntuk menyediakansarana transportasi laut yangaman, efisien dannyaman. (20) Pengembangankapasitas dankapabilitas perusahaanjasa kapallautdi Indonesia, (21) Pengembangan rute kapal laut yang menghubungkan seluruhkepulauan di Indonesia secara efisien termasuk pulau-pulau terisolasi, (22)Revitalisasi pelabuhan laut yang sudah ada, terutama pengembangan TanjungPriok, Tanjung Perak dan Bitung sebagain Hub Port berkelas intermsional,Belawan, Tanjung Priok,Tanjung Perak, Makassar dan Sorong, (23) Membangundryport, (24) Mendorong peran pemerintah daerah dan BUMD dalampengembangan transportasi laut dan sungai.Mendorong peran pemerintahdaerah dan BUMD dalam pengembangan transportasi laut dan sungai, (25)Penindakan hukum terhadap kapal-kapal asing yang melayani perairannusantara, (26) Penurunan biaya logistik 5% per tahun dengan mengembangkansistem transportasi umum massal terintegrasi yang berimbang baik di lautan,udara maupun darat. (27) Membangun infrastruktur ekonomi: Jalan, Jembatan,Pasar, saluran irigasi, pelabuhan,bandara,jalur kereta api, kawasan industri danpembangkit listrik. Pembangunan rel KA (rel ganda) antar kota di Sumatera,Kalimantan dan Sulawesi, (28) Pembangunan terminal-terminal baru untukbongkar muat terutama di daerah terpencil dan tak lupa menggunakan sungaidanlautterutama dibagianTimur Indonesia, (29) Pembangunanakses jalan danjalur transportasi air untuk 183 kabupaten tertinggal hingga tahun 2024, (30)Pelebaran jalan dan penambahan jalan baru, (31) Menyediakan dana ganti rugilahanuntuk pelebarandanpenambahanjalan, (32) Pangsa moda transportasi KAperkotaan naik menjadi 10%, (33) Pangsa moda transportasi KA antar kota naikmenjadi 10%, (34) Bertambahnya kapal domestik, (35) Peningkatan jumlahpelabuhan container (10 unit), (36) Pembaharuan metode pemindahan barangdari kapal ke darat dan sebaliknya, (37) Penambahan kapal pandu, (38)Tersedianya 1bandara utama barangdi setiap koridor ekonomi, (39) Penamahanjumlah rute perintis yang dilayani (76 rute), (40) Pengurangan penggunaankendaiaanpribadisebesar 30%.

    10.Kamiberkomitmenpembangunanekonomi maritim,melalui; (1) Peningkatankapasitas danpemberian akses terhadap sumber modal (melaluibank pertanian),sarana produksi, infrastruktur, teknologi dan pasar, (2) Pembangunan100 sentra

    35

  • perikanan sebagai tempat pelelangan ikan terpadu dengan penyimpanan danpengolahanproduk perikanan terpadu, (3) Pemberantasan illegal,unregulated danunreported fishing (IIUX (4) Mengurangi intensitas penangkapan di kawasanoverfishing, dan meningkatkan intensitas penangkapan dikawasan underfishingsesuai batas kelestarian, (5) Rehabilitasikerusakanlingkunganpesisir danlautan,(6) Peningkatan luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secaraberkelanjutan. Kawasan konservasi perairan dalam lima tahun mendatangdikelola secara berkelanjutan menjadi 17 juta hektar dan penambahan kawasankonservasi seluas 700 hektar, (7) Penerapan best aqua-culture practices untukkomoditas-komoditas unggulan, (8) Mendesain tata ruang wilayah pesisir danlautan yang mendukung kinerja pembangunan maritim dan perikanan, (9)Meningkatkanproduksiperikanan dua kali lipat, menjadi sekitar 40-50 juta tonper tahunpada tahun2019.

    11. Kami berkomitmen melakukan penguatan sektor kehutanan, melalui; (1)Pengawasan dan penegakan hukum yang lebih efektif terhadap pelaku illegallogging, (2) Pengembangan tata guna hutan kesepakatan, (3) Pengembanganindustri hasil hutan dan produk non-kayu yang ramah lingkungan, (4) Evaluasidan Penataan Pemanfaatan sumber daya hutan yang lestari, (5) Pemeliharaanproses ekologis dan sistem penyanggah Kehidupan, (6) Pengawetkansumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, (7) Tersedianya Data Sumber DayaHutan yang akurat secara defacto dan dejure serta dapat memberikankepastian berusaha yang berkeadilan, (8) Terselesaikan konflik kepemilikan hakpengelolaan dan Tumpangtindih perijinan, (9) Tertib PeredaranHasilHutan danPencegahan Kebakaran dan Illegal logging, (10) Peningkatan kegiatanRehabilitasi Hutandan Lahan dan keterlibatanmasyarakat dalam pembangunanHutan Rakyat, Hutan Tanaman Industri, Agroforestry dan HutanKemasyarakatan), (11) Pelestarianhutan Pelestarian dan perlindungan 20,63 jutaha sisa areal yang masih berhutan serta perlindungan Flora dan Fauna yangterancam punah, khususnya yang tercatat dalam Appendix ICITES ada 86 jenisdan Appendix II1.549jenis, (12) Rehabilitasi 100,70juta ha areal tidak berhutan,hutan tidak produktif dan lahankritis ,(13) Penataan Rencana Pemanfaatan 1,99juta ha areal hutan yang belum terdata, (14) Tertatanya tahapan yang jelaskegiatan pemenuhan kebutuhan hasil hutan kayu dalam negeri sebesar 46,3m3/tahunsecara bertahap.12. Kami akan membangun tata ruang dan lingkungan yang berkeberlanjutanmelalui; (1) Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayahpesisir, pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan, (2) Mengembangkan tataruangwilayah yang terintegrasi antar level pemerintahanmaupim darat-laut, (3)Mengembangkan dan mengimplementasikan sistem produksi nasional yangberkesinambungan, (4) Edukasi konsumen untuk memahami danmempraktekkan gaya hidup yang ramah lingkungan, (5) Mengeksploitasi SDAyang tidak terbarukan secara prudent (tidak merusak lingkungan). Pembangunanekonomi yang lebih merata dan proporsional secara spasial di seluruh NKRIMembaiknya kualitas hidup dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

    36

  • mencapai rata-rata 70 hingga 80%, (6) Memacu pembangunan pertanian yangberkelanjutan yang berbasis bio-eco-region dengan pola pengembagnan pertanianorganik maupim pertanian yang hemat lahan dan air. Pencanangan programIndonesia Go Organic! dengan pilot project 1.000 desa organik dari programreforma agraria sebagai sentra produksi penghasil pangan organik hingga tahun2019, dan tambahan 1.000 lagi hingga tahun 2024. Dan melakukan enforcementterhadap praktek pertanian lestari dengan percepatan implementasi Undang-Undang No.41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian PanganBerkelanjutan dan peraturan turunannya, (7) Role model sikap danperilakuhidupyang merawatalam danlingkungansekitar melalui Insentif dan disinsentif untukmendorong perilaku hidup yang green dengan mendorong tercapainya 80%rumah tangga yang mengetahui perilaku peduli lingkungan hidup danmenerapkannyadalamkehidupansehari-hari

    13. Kamiberkomitmenuntuk membangunperimbanganpembangunankawasanmelalui; (1) Meningkatkanpembangunanberbagai fasilitas produksi,pendidikan,kesehatan, pasar tradisonal dan lain-lain di pedesaan, daerah terpencil dantertinggal, (2), Redistribusi kepemilikan a

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended