Visi dan Misi jamsostek.docx

Visi dan MisiVisi Menjadi Badan penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) berkelas dunia, terpercaya, bersahabat dan unggul dalam Operasional dan Pelayanan.

Misi Sebagai badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang memenuhi perlindungan dasar bagi tenaga kerja serta menjadi mitra terpercaya bagi:

Tenaga Kerja: Memberikan perlindungan yang layak bagi tenaga kerja dan keluarga Pengusaha: Menjadi mitra terpercaya untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dan

meningkatkan produktivitas Negara: Berperan serta dalam pembangunan

Filosofi Jamsostek JAMSOSTEK dilandasi filosofi kemandirian dan harga diri untuk mengatasi resiko sosial

ekonomi. Kemandirian berarti tidak tergantung orang lain dalam membiayai perawatan pada waktu sakit, kehidupan dihari tua maupun keluarganya bila meninggal dunia. Harga diri berarti jaminan tersebut diperoleh sebagai hak dan bukan dari belas kasihan orang lain.

Agar pembiayaan dan manfaatnya optimal, pelaksanaan program JAMSOSTEK dilakukan secara gotong royong, dimana yang muda membantu yang tua, yang sehat membantu yang sakit dan yang berpenghasilan tinggi membantu yang berpenghasilan rendah.

Motto PerusahaanUntuk Hidup Lebih BerkualitasNilai-Nilai PerusahaanIman: Taqwa, berfikir positif, tanggung jawab, pelayanan tulus ikhlas.Profesional:Berprestasi, bermental unggul, proaktif dan bersikap positif terhadap perubahan dan pembaharuanTeladan: Berpandangan jauh kedepan, penghargaan dan pembimbingan (reward & encouragement), pemberdayaanIntegritas: Berani, komitmen, keterbukaanKerjasama: Kebersamaan, menghargai pendapat, menghargai orang lain.

Sejarah

Penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan salah satu tangung jawab dan kewajiban Negara - untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat. Sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan Negara, Indonesia seperti halnya berbagai Negara berkembang lainnya, mengembangkan program jaminan sosial berdasarkanfunded social security, yaitu jaminan sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja di sektor formal.

Sejarah terbentuknya PT Jamsostek (Persero) mengalami proses yang panjang, dimulai dari UU No.33/1947 jo UU No.2/1951 tentang kecelakaan kerja, Peraturan Menteri Perburuhan (PMP) No.48/1952 jo PMP No.8/1956 tentang pengaturan bantuan untuk usaha penyelenggaraan kesehatan buruh, PMP No.15/1957 tentang pembentukan Yayasan Sosial Buruh, PMP No.5/1964 tentang pembentukan Yayasan Dana Jaminan Sosial (YDJS), diberlakukannya UU No.14/1969 tentang Pokok-pokok Tenaga Kerja, secara kronologis proses lahirnya asuransi sosial tenaga kerja semakin transparan.

Setelah mengalami kemajuan dan perkembangan, baik menyangkut landasan hukum, bentuk perlindungan maupun cara penyelenggaraan, pada tahun 1977 diperoleh suatu tonggak sejarah penting dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No.33 tahun 1977 tentang pelaksanaan program asuransi sosial tenaga kerja (ASTEK), yang mewajibkan setiap pemberi kerja/pengusaha swasta dan BUMN untuk mengikuti program ASTEK. Terbit pula PP No.34/1977 tentang pembentukan wadah penyelenggara ASTEK yaitu Perum Astek.

Tonggak penting berikutnya adalah lahirnya UU No.3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK). Dan melalui PP No.36/1995 ditetapkannya PT Jamsostek sebagai badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Program Jamsostek memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya, dengan memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruhnya penghasilan yang hilang, akibat risiko sosial.

Selanjutnya pada akhir tahun 2004, Pemerintah juga menerbitkan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, yang berhubungan dengan Amandemen UUD 1945 dengan perubahan pada pasal 34 ayat 2, dimana Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) telah mengesahkan Amandemen tersebut, yang kini berbunyi: "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan". Manfaat perlindungan tersebut dapat memberikan rasa aman kepada pekerja sehingga dapat lebih berkonsentrasi dalam meningkatan motivasi maupun produktivitas kerja.

Kiprah Perseroan yang mengedepankan kepentingan dan hak normative Tenaga Kerja di Indonesia terus berlanjut. Sampai saat ini, PT Jamsostek (Persero) memberikan perlindungan 4 (empat) program, yang mencakup Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) bagi seluruh tenaga kerja dan keluarganya.

Dengan penyelenggaraan yang makin maju, program Jamsostek tidak hanya bermanfaat kepada pekerja dan pengusaha ttp juga berperan aktif dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian bagi kesejahteraan masyarakat dan perkembangan masa depan bangsa. 

Dewan Komisaris

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-11/MBU/2013 tentang "Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja" tanggal 15 Februari, dan Keputusan  Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-155/MBU/2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Komisaris Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja,  berikut profil Dewan Komisaris PT Jamsostek (Persero):   Denny Indrayana

Komisaris UtamaLahir : Kalimantan Selatan, 11 Desember 1972 PENDIDIKAN

Sarjana Hukum, Universitas Gajah Mada. Program Master, Universitas Minnesotta,

Amerika Serikat. Program Doktor, Universitas Melbourne,

Australia.KARIR

Wakil Menteri Hukum dan HAM Sekretaris satgas pemberantasan mafia

hukum Staf Khusus Presiden bidang Hukum,

HAM dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi

dan Nepotisme (2008-2011) Direktur Pusat Kajian Anti (Pukat)

Korupsi, Fakultas Hukum UGM Pendiri sekaligus menjadi Direktur ICM

(Indonesian Court Monitoring) Dosen di Fakultas Hukum Universitas

Islam Indonesia

   Herry PurnomoKomisarisLahir: Ciamis, 8 Mei 1953PENDIDIKAN

S 2 University of Birmingham, Inggris, S 1 Institut Ilmu Keuangan.

KARIR Komisaris PT Jamsostek (Persero) 

  Direktur Jenderal Anggaran Kementerian

Keuangan Direktur Jenderal Perbendaharaan,

Komisaris PT Posindo (Persero) Direktur Pengelolaan Barang

Milik/Kekayaan Negara-Ditjen Perbendaharaan

Direktur Pembinaan Kekayaan Negara-Ditjen Anggaran

Kepala Kanwil XVIII-Ditjen Anggaran dan Kepala Kanwil V - Ditjen Anggaran.

   Herman Hidayat, SHKomisarisLahir : Jakarta, 9 Juli 1959PENDIDIKANS 1 Hukum Universitas IndonesiaKARIR

Kepala Biro hukum Kementerian BUMN Kepala Biro Hukum dan Humas Kabag Peraturan Perundang-Undangan Komisaris PT Pelindo III (Persero) Komisaris PTPN III Komisaris PTPN XIII Komisaris PT Boma Bisma Indra (Persero)

  Prof. DR. Mathius Tambing, M. SiKomisarisLahir : Sulawesi Selatan, 9 Agustus 1953PENDIDIKAN

Profesor Manajemen Strategi, Universitas

International Philipina S 3 Manajemen Pemerintah S 2 Manajemen Administrasi Publik S 1 Hukum Perdata S 1 Manajemen Pelayaran Akademi Ilmu Pelayaran

KARIR Pjs Ketua Umum K SPSI Wakil Ketua Umum Konfederasi Serikat

Pekerja Seluruh Indonesia (K SPSI) Ketua Persaudaraan Pekerja Indonesia

(PPI) Ketua DPP Konfederasi SPSI Sekretaris Jendral Kesatuan Pelaut

Indonesia (Sekjen KPI)

  Iskandar Maula, SH. MMKomisarisLahir : Makassar, 11 November 1956PENDIDIKAN

Magister Manajemen, UNKRIS S 1 Hukum Universitas Hasanuddin

KARIR Sekretaris Ditjen PHI dan Jamsos

Kemenakertrans RI Kepala Pusat Penelitian dan

Pengembangan Ketenagakerjaa, Badan Penelitian, Pengembangan dan Informasi Kemenakertrans RI

Inspektur II Inspektorat Jendral Kemenakertrans RI

Direktur Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Direktorat Jendral Binapenta Kemenakertrans RI

  Bambang Wirahyoso, SEKomisarisLahir : Pekalongan, 24 Januari 1954PENDIDIKANS 1 (UNWIM) BandungKARIR

Koordinator Aliansi Serikat Pekerja/Serikat Buruh Indonesia (ASPBI)

Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengawas Ketenagakerjaan Indonesia (APKI)

PJS Presiden KSPI Ketua Umum DPP SPN Ketua DPD SPN Provinsi Jawa Barat

  HARYADI BS. SUKAMDANIKomisarisLahir : Jakarta, 4 Februari 1965PENDIDIKAN

Insinyur Teknik Sipil dari Universitas Sebelas Maret, Surakarta, tahun 1989,

Magister Manajemen jurusan Manajemen Akuntansi dari Universitas Indonesia tahun 1992

Registered Financial Consultant dari International Association of Registered Financial Consultants, Inc. (IARFC).

KARIR Presiden Direktur PT. Hotel Sahid Jaya

International, Tbk Komisaris PT Jamsostek (Persero). Komisaris PT Jurnalindo Aksara Grafika, Wakil Komisaris Utama PT Hotel Sahid

Jaya International Tbk., Presiden Direktur PT Indotex LaSalle

College International, Direktur Utama PT Sahid Gema Wisata, Vice President Sahid Group

Dewan DireksiBerdasarkan Keputusan Menteri Negara BUMN tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jamsostek Nomor : SK-295/MBU/2012, tanggal 8 Agustus 2012, berikut adalah profil Dewan Direksi PT Jamsostek (Persero):

Elvyn G. MasassyaDirektur UtamaLahir: Medan, 18 Juni 1967 Pendidikan: Magister Manajemen (Keuangan) Institut Teknologi Bandung (ITB), Sarjana Ekonomi jurusan Manajemen Universitas Jayabaya - Jakarta Karir: pernah menjabat sebagai Komisaris PT Bank Bali, Direktur PT Bank Permata Tbk, Corporate Secretary PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk,  Direktur PT Tuban Petrochemical Industries, dan Direktur Investasi PT Jamsostek (Persero).

Amri YusufDirektur Umum dan SDMLahir: Medan, 8 April 1967Pendidikan: Magister Manajemen (Keuangan) STIE Jagakarsa - Jakarta, Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi STIE Nusa Bangsa - Medan, Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara, Pendidikan Profesi Akuntansi Universitas IndonesiaKarir: Kepala Divisi Investasi Langsung, Kepala Urusan Penyertaan - Div. Investasi Langsung, Kepala Urusan Perencanaan Investasi Langsung - Div. Investasi Langsung PT Jamsostek (Persero), Direktur Keuangan PT Samudranayaka Grahaunggul, Sekretaris Komisaris PT BIJAK

Agus SupriyadiDirektur Perencanaan, Pengembangan dan InformasiLahir: Semarang, 22 April 1958 Pendidikan: Magister Manajemen (Pemasaran) Universitas Mercubuana - Jakarta, Sarjana Administrasi Niaga Universitas Terbuka - Jakarta, Sertifikasi Ahli Bidang Asuransi Jiwa, AAMAI (Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia) Jakarta. Karir: pernah menduduki Jabatan sebagai Kepala Biro Renbang, Kepala Kantor Wilayah III - DKI Jakarta, Kepala Divisi Operasi, Kepala Kantor Cabang Gatot Subroto, Kepala Kantor Cabang Kebon Sirih, Kepala Kantor Cabang Pluit PT Jamsostek (Persero)

JunaediDirektur KepesertaanLahir: Sumedang, 23 Oktober 1959 Pendidikan: Sarjana Ilmu Statistik Universitas Padjajaran - Bandung Karir: pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah VI - Jatim Nusra Bali, Kepala Divisi Operasi, Kepala Kantor Wilayah VII - Kalimantan, Kepala Wilayah IV - Jabar Banten, dan Kepala Kantor Cabang Bekasi PT Jamsostek (Persero)

Achmad RiadiDirektur PelayananLahir: Lahat, 24 November 1961 Pendidikan: Magister Manajemen (Pemasaran) STIE IPWI LIPI - Jakarta, Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi STIE Perbanas - Jakarta

Karir: pernah menjabat sebagai Kepala Biro PKP - KBL, Kepala Kantor Wilayah II - Sumbagsel Riau Kepri, Wakil Kepala Kantor Wilayah III - DKI Jakarta, Kepala Kantor Cabang Bekasi, dan Kepala Kantor Cabang Jambi PT Jamsostek (Persero) 

Jeffry Haryadi PM.Direktur InvestasiLahir: Jakarta, 22 Maret 1966 Pendidikan: Sarjana Ekonomi jurusan AkuntansiKarir: pernah menjabat sebagai Kepala Divisi Pasar Uang dan Pasar Modal, Kepala Divisi Investasi Langsung, Direktur PT Samudera Nayaka Graha Unggul, Kepala Divisi Riset Investasi, dan Kepala Divisi Properti dan Penyertaan PT Jamsostek (Persero)

   Herdy TrisantoDirektur KeuanganLahir: Jakarta, 25 September 1958 Pendidikan: Magister Manajemen (Keuangan) Universitas Pancasila - Jakarta, Sarjana Ekonomi Universitas Krisnadwipayana - Jakarta Karir: pernah menduduki jabatan sebagai Kepala Kantor Wilayah III - DKI Jakarta, Direktur Utama PT Bijak, Kepala Divisi Investasi Langsung, Kepala Divisi Pasar Uang & Pasar Modal, dan Kepala Divisi Teknis & Pelayanan PT Jamsostek (Persero)

Biro Pengawasan InternKeberadaan Biro Pengawasan Intern

Pasal 67 Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, bahwa (1) Pada setiap BUMN dibentuk satuan pengawasan intern yang merupakan aparat pengawasan intern perusahaan (2) Satuan pengawasan intern dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

Surat Keputusan Direksi No: KEP/190/082007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT Jamsostek (Persero).

Biro Pengawasan Intern didirikan dengan tujuan turut mengamankan misi JAMSOSTEK dengan berperan sebagai unit yang melayani secara efektif dan efisien semua tingkatan manajemen JAMSOSTEK sedemikian rupa sehingga pelaksanaan kegiatan setiap tingkatan manajemen dalam mencapai Visi, Misi dan Tujuan JAMSOSTEK senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan obyektifitas. Dengan dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Komisaris, Biro Pengawasan Intern bertanggung jawab secara struktural langsung kepada Direktur Utama, namun dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris dan Komite Audit untuk menginformasikan berbagai hal yang berhubungan dengan audit. Agar dapat melaksanakan tugasnya secara independen dan obyektif tanpa pengaruh atau tekanan dari semua tingkatan manajemen, Biro Pengawasan Intern dibekali dengan Piagam Audit Internal (Internal Audit Charter) yang mengatur kewenangan dan tanggung jawab BPI, Direksi dan Dewan Komisaris sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi BPI. Aktivitas dan tugas-tugas BPI

Melakukan audit operasional sesuai Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) yang telah disetujui oleh Direktur Utama.

Melakukan audit khusus (investigative audit) atas adanya indikasi penyimpangan, baik yang ditemukan pada saat audit rutin atau laporan dari unit kerja di Kantor Pusat maupun Kantor Daerah.

Melaksanakan fungsi sebagai konsultan dengan turut aktif dalam berbagai tim penyusunan dan implementasi prosedur/pedoman/bisnis proses, tim penyelesaian temuan auditor ekstern, dan tim-tim penyelesaian masalah internal perusahaan.

Melakukan pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut temuan auditor internal dan eksternal. Berperan sebagai mitra kerja (counterpart) dari eksternal auditor (BPK RI, BPKP, dan KAP)

pada saat pelaksanaan audit oleh eksternal auditor. Melaksanakan pembinaan kepata Kantor Wilayah dan Kantor Cabang dalam event-event Rapat

Koordinasi Daerah (Rakorda). Membina hubungan dan turut aktif dalam berbagai kegiatan dan kepengurusan organisasi profesi

seperti: Forum Komunikasi Satuan Pengawasan Intern (FK-SPI), Persatuan Auditor Internal Indonesia (PAII), Institute of Internal Audit (IIA) Indonesia, Lembaga Pengembangan Fraud Audit (LPFA)  dan Yayasan Pengembangan Internal Auditor (YPIA)

Prosedur Standar Operasi (SOP) yang sudah dimiliki Biro Pengawasan Intern Pedoman Pengelolaan BPI untuk membantu semua tingkatan manajemen dan meningkatkan mutu

peran tersebut di atas diperlukan suatu tata cara pengelolaan kegiatan audit dan non audit. Pedoman Audit Operasional untuk membantu auditor dalam melakukan evaluasi atas efektifitas

sistem pengendalian intern berbasis COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission) dengan fokus pada kebijakan perusahaan, standar etika dan pengendalian intern.

Pedoman Audit Khusus sebagai panduan bagi Auditor, Pengawas dan Penanggung Jawab Audit di Biro Pengawasan Intern dalam melaksanakan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan audit khusus, sehingga hasil audit dan rekomendasi yang disampaikan menjadi lebih baik dan memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.

Program Jaminan Pemeliharaan KesehatanPemeliharaan kesehatan adalah hak tenaga kerja. JPK adalah salah satu program Jamsostek yang membantu tenaga kerja dan keluarganya mengatasi masalah   kesehatan. Mulai dari pencegahan, pelayanan di klinik kesehatan, rumah sakit, kebutuhan alat bantu peningkatan fungsi organ tubuh, dan pengobatan, secara efektif dan efisien. Setiap tenaga kerja yang telah   mengikuti program JPK akan diberikan KPK (Kartu Pemeliharaan Kesehatan)   sebagai bukti diri untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.Manfaat JPK bagi perusahaan yakni perusahaan dapat memiliki tenaga kerja yang sehat, dapat konsentrasi dalam bekerja sehingga lebih produktif.Jumlah iuran yang harus dibayarkan:Iuran JPK dibayar oleh perusahaan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2012 tentang perubahan kedelapan atas Peraturan Pemeritah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dengan perhitungan sebagai berikut:

Tiga persen (3%) dari upah tenaga kerja (maks Rp 4.725.000) untuk tenaga kerja lajang Enam persen (6%) dari upah tenaga kerja (maks Rp 4.725.000) untuk tenaga kerja berkeluarga Dasar perhitungan persentase iuran dari upah setinggi-tingginya Rp 4.725.000,-

Cakupan ProgramProgram JPK memberikan manfaat paripurna meliputi seluruh kebutuhan medis yang diselenggarakan di setiap jenjang PPK dengan rincian cakupan pelayanan sebagai berikut:

1. Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh dokter umum atau dokter gigi di Puskesmas, Klinik, Balai Pengobatan atau Dokter praktek solo

2. Pelayanan Rawat Jalan tingkat II (lanjutan), adalah pemeriksaan dan pengobatan yang dilakukan oleh dokter spesialis atas dasar rujukan dari dokter PPK I sesuai dengan indikasi medis

3. Pelayanan Rawat Inap di Rumah Sakit, adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta yang memerlukan perawatan di ruang rawat inap Rumah Sakit

4. Pelayanan Persalinan, adalah pertolongan persalinan yang diberikan kepada tenaga kerja wanita berkeluarga atau istri tenaga kerja peserta program JPK maksimum sampai dengan persalinan ke 3 (tiga).

5. Pelayanan Khusus, adalah pelayanan rehabilitasi, atau manfaat yang diberikan untuk mengembalikan fungsi tubuh

6. Emergensi, Merupakan suatu keadaan dimana peserta membutuhkan pertolongan segera, yang bila tidak dilakukan dapat membahayakan jiwa.

Pelayanan yang lain: Prosedur Pelayanan Pemeriksaan Penunjang Prosedur Pelayanan Farmasi Prosedur Pelayanan Klaim Perorangan

Hak-hak Peserta Program JPK:1. Memperoleh kesempatan yang sama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal dan

menyeluruh, sesuai kebutuhan dengan standar pelayanan yang   ditetapkan, kecuali pelayanan khusus seperti kacamata, gigi   palsu, mata palsu, alat bantu dengar, alat Bantu gerak tangan dan kaki hanya diberikan kepada tenaga kerja dan tidak diberikan kepada anggota keluarganya

2. Bagi Tenaga Kerja berkeluarga peserta tanggungan yang diikutkan terdiri dari suami/istri beserta 3 orang anak dengan usia maksimum 21 tahun dan belum menikah

3. Memilih fasilitas kesehatan diutamakan dalam wilayah yang sesuai atau mendekati dengan tempat tinggal

4. Dalam keadaan Emergensi peserta dapat langsung meminta pertolongan pada Pelaksana Pelayanan Kesehatan (PPK) yang ditunjuk oleh PT Jamsostek (Persero) ataupun tidak.

5. Peserta berhak mengganti fasilitas kesehatan rawat jalan Tingkat I bila dalam Kartu Pemeliharaan Kesehatan pilihan fasilitas kesehatan tidak sesuai lagi dan hanya diizinkan setelah 6 (enam) bulan memilih fasilitas kesehatan rawat jalan Tingkat  I, kecuali pindah domisili.

6. Peserta berhak menuliskan atau melaporkan keluhan bila tidak puas terhadap penyelenggaraan JPK PT. JAMSOSTEK (Persero).

7. Tenaga kerja/istri tenaga kerja berhak atas pertolongan persalinan  kesatu, kedua dan ketiga.8. Tenaga kerja yang sudah mempunyai 3 orang anak sebelum menjadi peserta program JPK, tidak

berhak lagi untuk mendapatkan pertolongan persalinan.Kewajiban Peserta Program JPK

1. Menyelesaikan Prosedur administrasi, antara lain mengisi formulir Daftar Susunan Keluarga (Formulir Jamsostek 1a)

2. Memiliki Kartu Pemeliharaan Kesehatan (KPK) sebagai bukti diri untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

3. Peserta wajib memilih PPK (pelaksana Pelayanan Kesehatan) tingkat I (pertama) untuk dicantumkan di KPK (Kartu Pemeliharaan Kesehatan). Perubahan PPK tingkat I (pertama) tersebut dilakukan 2 kali dalam setahun, kecuali dikarenakan sesuatu hal, seperti pindah rumah, PPK tingkat I (Pertama) awal telah penuh kuotanya maka diperbolehkan peserta mengubah PPK tingkat I (pertama) pilihannya  (duplikasi)

4. Mengikuti prosedur pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan.5. Segera melaporkan  kepada PT. JAMSOSTEK (Persero) bilamana terjadi perubahan anggota

keluarga tidak lebih dari 7(tujuh) hari misalnya : status lajang menjadi kawin, begitu pula sebaliknya apabila status dari berkeluarga menjadi lajang, penambahan anak, anak sudah menikah, anak sudah bekerja dan atau anak berusia 21 tahun, anggota keluarga meninggal dunia.

6. Segera melaporkan kepada Kantor PT. JAMSOSTEK (Persero) apabila Kartu Pemeliharaan Kesehatan (KPK) milik peserta hilang / rusak untuk mendapatkan penggantian dengan membawa surat keterangan dari perusahaan atau bilamana masa berlaku kartu sudah habis.

7. Bila tidak menjadi peserta lagi maka KPK dikembalikan ke perusahaan.8. Iuran TK Lajang 3% dan Keluarga 6% ditanggung oleh Perusahaan dengan batasan upah 2(dua)

kali Penghasilan Tidak Kena Pajak  Keluarga  dengan Anak 1(PTKP K-1).9. Dalam hal pengusaha menunggak iuran >= 1(satu) bulan, maka :

a. Pelayanan JPK dihentikan sementara waktu.b. Pengusaha wajib memberikan terlebih dahulu pelayanan pemeliharaan kesehatan kepada

tenaga kerja.c. Badan Penyelenggara akan mengganti jaminan yang menjadi hak tenaga kerja/peserta

JPK kepada pengusaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku setelah pengusaha membayar seluruh tunggakan iuran beserta dendanya.

d. Permintaan penggantian jaminan yang menjadi hak tenaga kerja/peserta JPK oleh Badan Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada Butir (c) tidak boleh melebihi jangka waktu 3(tiga) bulan sejak melunasi tunggakannya.

Prosedur Mendapatkan Kartu Pemeliharaan Kesehatan (KPK)1. Mendaftarkan diri sebagai peserta JPK melalui perusahaan setempat / tempat tenaga kerja bekerja

secara kolektif sesuai dengan Kantor Cabang Kepesertaan.2. Tenaga kerja mengisi formulir Daftar Susunan Keluarga (Formulir Jamsostek 1a) dalam rangkap

2 (dua) dengan waktu pengisian maksimum 1 (satu) minggu dengan dilengkapi pas foto 2 x 3 cm sebanyak 2 (dua) lembar per orang. Untuk anak umur dibawah 2 (dua) tahun tidak perlu dengan foto.

3. Setiap tenaga kerja memilih fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama sesuai dengan daftar fasilitas yang ada.

4. Selama menunggu selesainya Kartu Pemeliharaan Kesehatan, peserta dapat memperoleh pelayanan kesehatan dengan mempergunakan Kartu Pemeliharaan Kesehatan sementara dalam bentuk Resi Pendaftaran yaitu formulir Daftar Susunan Keluarga (Formulir Jamsostek 1a lembar kuning), yang disahkan oleh Badan Penyelenggara dan Perusahaan.

5. Kartu Pemeliharaan Kesehatan yang telah selesai akan diserahkan kembali kepada masing-masing peserta melalui perusahaan tempat tenaga kerja tersebut bekerja.

6. Pada waktu penerimaan Kartu Pemeliharaan Kesehatan asli maka kartu sementara tersebut harus dikembalikan kepada perusahaan masing-masing.

7. Perpanjangan Kartu Pemeliharaan Kesehatan (KPK) dilakukan 30 (tigapuluh) hari sebelum habis masa berlaku.

Hal-hal yang tidak menjadi tanggung jawab badan penyelenggara (PT Jamsostek (Persero))1. Peserta

Dalam hal tidak mentaati ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan oleh Badan Penyelenggara

Akibat langsung bencana alam, peperangan dan lain-lain Cidera yang diakibatkan oleh perbuatan sendiri, misalnya percobaan bunuh diri, tindakan

melawan hukum Olah raga tertentu yang membahayakan seperti: terbang layang, menyelam, balap mobil/motor,

mendaki gunung, tinju, panjat tebing, arum jeram Tenaga kerja yang pada permulaan kepesertaannya sudah mempunyai 3 (tiga) anak atau lebih,

tidak berhak mendapatkan pertolongan persalinan2. Pelayanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan diluar fasilitas yang ditunjuk oleh Badan Penyelenggara JPK, kecuali sedang berpergian/dinas/cuti dan/atau  kasus emergensi dan bila harus rawat inap, ditanggung maksimal 7 hari perawatan sesuai standar rawat inap yang telah ditetapkan.

Pemeriksaan kesehatan umum/berkala (General Check Up/Check Up/ Regular Check Up), termasuk papsmear, kecuali Papsmear untuk menegakan diagnosa.

Pemeriksaan, pengobatan, perawatan di luar negeri. Penyakit yang disebabkan oleh penggunaan narkotika, psikotropika dan zat aditif. Penyakit atau cidera yang timbul dari atau berhubungan dengan tugas pekerjaan (Occupational

diseases / accident ). Penyakit menular seksual termasuk penyakit penyertanya. Pengguguran kandungan tanpa indikasi medis termasuk kesengajaan. Kehamilan dan persalinan anak ke  4 (empat) dan seterusnya dan segala sesuatu yang

berhubungan dengan kehamilan dan persalinan tersebut. Pelayanan  khusus (Kacamata, gigi palsu, prothesa mata, alat bantu dengar, prothesa anggota

gerak) hilang /rusak sebelum waktunya tidak diganti. Khusus akibat kecelakaan kerja tidak menjadi tanggung jawab Penyelenggara JPK Perawatan dan tindakan kosmetik untuk kecantikan Pemeriksaan dan tindakan untuk mendapatkan kesuburan termasuk bayi tabung. Pemeriksaan penunjang diagnostik tanpa indikasi medis atau tidak ada kaitannya dengan penyakit

3. Obat-obatan: Semua obat/vitamin yang tidak ada kaitannya dengan penyakit. Obat-obatan kosmetik untuk kecantikan termasuk operasi keloid yang bukan indikasi medis. Obat-obatan berupa makanan seperti susu untuk bayi dan sebagainya. Obat-obatan gosok seperti minyak kayu putih dan sejenisnya. Obat-obatan lain seperti : verban, plester, gause stril. Obat-obatan untuk mendapatkan kesuburan.

4. Pembiayaan: Biaya perjalanan dari dan ke tempat berobat. Biaya perjalanan untuk mengurus kelengkapan administrasi kepesertaan, jaminan rawat dan

klaim. Biaya perjalanan untuk memperoleh perawatan / pengobatan di Rumah sakit yang ditunjuk. Biaya perawatan sedang berpergian/dinas/cuti dan/atau kasus emergensi lebih dari 7 (hari) diluar

fasilitas yang sudah ditunjuk oleh Badan Penyelenggara JPK. Batas waktu pengajuan klaim paling lama 1 (satu) tahun setelah tanggal kejadian,selebihnya akan

ditolak.

Program Jaminan Hari TuaProgram Jaminan Sosial merupakan program perlindungan yang bersifat dasar bagi tenaga kerja yang bertujuan untuk menjamin adanya keamanan dan kepastian terhadap risiko-risiko sosial ekonomi, dan merupakan sarana penjamin arus penerimaan penghasilan bagi tenaga kerja dan keluarganya akibat dari terjadinya risiko-risiko sosial dengan pembiayaan yang terjangkau oleh pengusaha dan tenaga kerja. Risiko sosial ekonomi yang ditanggulangi oleh program tersebut terbatas saat terjadi peristiwa kecelakaan, sakit, hamil, bersalin, cacat, hari tua dan meninggal dunia, yang mengakibatkan berkurangnya atau terputusnya penghasilan tenaga kerja dan/atau membutuhkan perawatan medis Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial ini menggunakan mekanisme Asuransi Sosial.  Program Jaminan Hari Tua DefinisiProgram Jaminan Hari Tua ditujukan sebagai pengganti terputusnya penghasilan tenaga kerja karena meninggal, cacat, atau hari tua dan diselenggarakan dengan sistem tabungan hari tua. Program Jaminan Hari Tua memberikan kepastian penerimaan penghasilan yang dibayarkan pada saat tenaga kerja mencapai usia 55 tahun atau telah memenuhi persyaratan tertentu. Iuran Program Jaminan Hari Tua:

 Ditanggung Perusahaan = 3,7%  Ditanggung Tenaga Kerja = 2%

 Kemanfaatan Jaminan Hari Tua adalah sebesar akumulasi iuran ditambah hasil pengembangannya. Jaminan Hari Tua akan dikembalikan/dibayarkan sebesar iuran yang terkumpul ditambah dengan hasil pengembangannya, apabila tenaga kerja:

Mencapai umur 55 tahun atau meninggal dunia, atau cacat total tetap Mengalami PHK setelah menjadi peserta sekurang-kurangnya 5 tahun dengan masa tunggu 1

bulan Pergi keluar negeri tidak kembali lagi, atau menjadi PNS/POLRI/ABRI

Tata Cara Pengajuan Jaminan1.      Setiap permintaan JHT, tenaga kerja harus mengisi dan menyampaikan formulir 5 Jamsostek kepada

kantor Jamsostek setempat dengan melampirkan:a.       Kartu peserta Jamsostek (KPJ) aslib.       Kartu Identitas diri KTP/SIM (fotokopi)c.       Surat keterangan pemberhentian bekerja dari perusahaan atau Penetapan Pengadilan Hubungan

Industriald.       Surat pernyataan belum bekerja di atas materai secukupnyae.       Kartu Keluarga (KK)

2.     Permintaan pembayaran JHT bagi tenaga kerja yang mengalami cacat total dilampiri dengan Surat Keterangan Dokter

3.     Permintaan pembayaran JHT bagi tenaga kerja yang meninggalkan wilayah Republik Indonesia dilampiri dengan:a.       Pernyataan tidak bekerja lagi di Indonesiab.       Photocopy Pasporc.       Photocopy VISA

4.     Permintaan pembayaran JHT bagi tenaga kerja yang meninggal dunia sebelum usia 55 thn dilampiri:a.       Surat keterangan kematian dari Rumah Sakit/Kepolisian/Kelurahanb.       Photocopy Kartu keluarga

5.     Permintaan pembayaran JHT bagi tenaga kerja yang berhenti bekerja dari perusahaan sebelum usia 55 thn telah memenuhi masa kepesertaan 5 tahun telah melewati masa tunggu 1 (satu) bulan terhitung sejak tenaga kerja yang bersangkutan berhenti bekerja, dilampiri dengan:a.       Photocopy surat keterangan berhenti bekerja dari perusahaanb.       Surat pernyataan belum bekerja lagic.      Permintaan pembayaran JHT bagi tenaga kerja yang menjadi Pegawai Negeri

Sipil/POLRI/ABRI Selambat-lambatnya 30 hari setelah pengajuan tersebut PT Jamsostek (Persero) melakukan pembayaran JHT Program Jaminan Kecelakaan KerjaPengertianKecelakaan kerja termasuk penyakit akibat kerja merupakan risiko yang harus dihadapi oleh tenaga kerja dalam melakukan pekerjaannya. Untuk menanggulangi hilangnya sebagian atau seluruh penghasilan yang diakibatkan oleh adanya risiko-risiko sosial seperti kematian atau cacat karena kecelakaan kerja baik fisik maupun mental, maka diperlukan adanya jaminan kecelakaan kerja. Kesehatan dan keselamatan tenaga kerja merupakan tanggung jawab pengusaha sehingga pengusaha memiliki kewajiban untuk membayar iuran jaminan kecelakaan kerja yang berkisar antara 0,24% - 1,74% sesuai kelompok jenis usaha. ManfaatJaminan Kecelakaan Kerja (JKK) memberikan kompensasi dan rehabilitasi bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan pada saat dimulai berangkat bekerja sampai tiba kembali dirumah atau menderita penyakit akibat hubungan kerja. Iuran untuk program JKK ini sepenuhnya dibayarkan oleh perusahaan. Perincian besarnya iuran berdasarkan kelompok jenis usaha sebagaimana tercantum pada iuran. 

1. Biaya Transport (Maksimum)·         Darat/sungai/danau Rp 750.000,-·         Laut Rp 1.000.000,-·         Udara Rp 2.000.000,-

2. Sementara tidak mampu bekerja·         Empat (4) bulan pertama, 100% x upah sebulan·         Empat (4) bulan kedua, 75% x upah sebulan·         Seterusnya 50% x upah sebulan

3. Biaya Pengobatan/PerawatanRp 20.000.000,- (maksimum) dan Pergantian Gigi tiruan Rp. 2.000.000,- (Maksimum)

4. Santunan Cacat·         Sebagian-tetap: % tabel x 80 bulan upah·         Total-tetap:

o    Sekaligus: 70% x 80 bulan upaho    Berkala (24 bulan) Rp 200.000,- per bulan*

·         Kurang fungsi: % kurang fungsi x % tabel x 80 bulan upah5. Santunan Kematian

o    Sekaligus 60% x 80 bulan upaho    Berkala (24 bulan) Rp. 200.000,- per bulan*o    Biaya pemakaman Rp 2.000.000,-*

6. Biaya Rehabilitasi diberikan satu kali untuk setiap kasus dengan patokan harga yang ditetapkan oleh Pusat Rehabilitasi RS Umum Pemerintah dan ditambah 40% dari harga tersebut, serta biaya rehabilitasi medik maksimum sebesar Rp 2.000.000,-o    Prothese/alat penganti anggota badano    Alat bantu/orthose (kursi roda)

7. Penyakit akibat kerja, besarnya santunan dan biaya pengobatan/biaya perawatan sama dengan poin ke-2 dan ke-3.

 Iuran

o    Kelompok I: 0.24 % dari upah sebulan;o    Kelompok II: 0.54 % dari upah sebulan;o    Kelompok III: 0.89 % dari upah sebulan;o    Kelompok IV: 1.27 % dari upah sebulan;o    Kelompok V: 1.74 % dari upah sebulan;

*) sesuai dengan PP Nomor 84 tahun 2010 Tata Cara Pengajuan JaminanProgram Jaminan KematianDefinisiJaminan Kematian diperuntukkan bagi ahli waris dari peserta program Jamsostek yang meninggal bukan karena kecelakaan kerja. Jaminan Kematian diperlukan sebagai upaya meringankan beban keluarga baik dalam bentuk biaya pemakaman maupun santunan berupa uang. Pengusaha wajib menanggung iuran Program Jaminan Kematian sebesar 0,3% dengan jaminan kematian yang diberikan adalah Rp 21.000.000,- terdiri dari Rp 14.200.000,- santunan kematian dan Rp 2 juta biaya pemakaman* dan santunan berkala . 

Manfaat Program JK*Program ini memberikan manfaat kepada keluarga tenaga kerja seperti:

1. Santunan Kematian: Rp 14.200.000,-2. Biaya Pemakaman: Rp 2.000.000,-3. Santunan Berkala: Rp 200.000,-/ bulan (selama 24 bulan)

*) sesuai dengan PP Nomor 76 Tahun 2007Tata Cara Pengajuan Jaminan Kematian Pengusaha/keluarga dari tenaga kerja yang meninggal dunia mengisi dan mengirim form 4 kepada PT Jamsostek (Persero) disertai bukti-bukti:

1. Kartu peserta Jamsostek (KPJ) Asli tenaga Kerja yang Bersangkutan2. Surat keterangan kematian dari Rumah sakit/Kepolisian/Kelurahan3. Salinan/Copy KTP/SIM dan Kartu Keluarga Tenaga Kerja bersangkutan yang masih berlaku4. Identitas ahli waris (photo copy KTP/SIM dan Kartu Keluarga)5. Surat Keterangan Ahli Waris dari Lurah/Kepala Desa setempat6. Surat Kuasa bermeterai dan copy KTP yang diberi kuasa (apabila pengambilan JKM ini

dikuasakan) PT Jamsostek (Persero) hanya akan membayar jaminan kepada yang berhakSektor InformalPengertianTenaga Kerja yang melakukan pekerjaan di Luar Hubungan Kerja (LHK) adalah orang yang berusaha sendiri yang pada umumnya bekerja pada usaha-usaha ekonomi informal.  Tujuan

Memberikan perlindungan jaminan sosial bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja pada saat tenaga kerja tersebut kehilangan sebagian atau seluruh penghasilannya sebagai akibat terjadinya risiko-risiko antara lain kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia.

Memperluas cakupan kepesertaan program jaminan sosial tenaga kerja 

Jenis Program & Manfaat (sesuai PP 14/1993): Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), terdiri dari biaya pengangkutan tenaga kerja yang mengalami

kecelakaan kerja, biaya perawatan medis, biaya rehabilitasi, penggantian upah Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB), santunan cacat tetap sebagian, santunan cacat total tetap, santunan kematian (sesuai label), biaya pemakaman, santunan berkala bagi yang meninggal dunia dan cacat total tetap

Jaminan Kematian (JK), terdiri dari biaya pemakaman dan santunan berkala Jaminan Hari Tua (JHT), terdiri dari keseluruhan iuran yang telah disetor, beserta hasil

pengembangannya Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK), terdiri dari rawat jalan tingkat pertama meliputi:

pemeriksaan dan pengobatan dokter umum dan dokter gigi, pemeriksaan diberikan dalam bentuk tindakan medis sederhana; rawat inap; pertolongan persalinan; penunjang diagnostic berupa pemeriksaan laboratorium, radiologi, EEG dsb; pelayanan khusus berupa penggantian biaya prothese, orthose dan kacamata; dan pelayanan gawat darurat

 Kepesertaan

Sukarela Usia maksimal 55 tahun Dapat mengikuti program Jamsostek secara bertahap dengan memilih program sesuai dengan

kemampuan dan kebutuhan peserta Dapat mendaftar sendiri langsung ke PT Jamsostek (Persero) atau mendaftar melalui

wadah/kelompok yang telah melakukan Ikatan Kerjasama (IKS) dengan PT Jamsostek (Persero) IuranIuran TK LHK ditetapkan berdasarkan nilai nominal tertentu berdasarkan upah sekurang-kurangnya setara dengan Upah Minimum Provinsi/Kabupaten/Kota Besaran Iuran

No Program Persentase

1. Jaminan Kecelakaan Kerja 1%

2. Jaminan Hari Tua 2% (Minimal)

3. Jaminan Kematian 0.3%

4. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan6% (Keluarga)

3% (Lajang)Ket: Iuran ditanggung sepenuhnya oleh peserta  Cara Pembayaran

Setiap bulan atau setiap tiga bulan dibayar di depan Dibayarkan langsung oleh peserta sendiri atau melalui Penanggung Jawab Wadah/Kelompok

secara lunas Pembayaran iuran melalui Wadah/Kelompok dibayarkan pada tanggal 10 bulan berjalan

disetorkan ke Wadah/Kelompok, dan tanggal 13 bulan berjalan Wadah/Kelompok setor ke PT Jamsostek (Pesero)

Pembayaran iuran secara langsung oleh Peserta baik secara bulanan maupun secara tiga bulanan dan disetor paling lambat tanggal 15 bulan berjalan

Dalam hal peserta menunggak iuran, masih diberikan grace periode selama 1 (satu) bulan untuk mendapatkan hak jaminan program yang diikuti

Peserta yang telah kehilangan hak jaminan dapat memperoleh haknya kembali jika peserta kembali membayar iuran termasuk satu bulan iuran yang tertunggak dalam masa grace periode

Sektor KonstruksiAdalah Program Jaminan Sosial bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Sektor Jasa Konstruksi yang diatur melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor: KEP-196/MEN/1999 Tanggal 29 September 1999 Tahap KepesertaanSetiap  Kontraktor  Induk maupun Sub Kontraktor yang melaksanakan proyek Jasa  Konstruksi dan pekerjaan borongan lainnya wajib mempertanggungkan semua  tenaga kerja (borongan/harian lepas dan musiman) yang bekerja pada proyek tersebut kedalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) Adapun proyek - proyek tersebut meliputi :

Proyek-proyek APBD Proyek-proyek atas Dana Internasional Proyek-proyek APBN Proyek-proyek swasta, dll

Cara Menjadi Peserta Pemborong bangunan (kontraktor) mengisi  Formulir  pendaftaran kepesertaan Jasa Konstruksi

yang bisa diambil pada kantor Jamsostek setempat sekurang - kurangnya 1 (satu) minggu sebelum memulai pekerjaan

Formulir-formulir tersebut harus dilampiri dengan Surat Perintah Kerja (SPK) atau Surat Perjanjian Pemborong (SPP)

Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian ditanggung sepenuhnya oleh kontraktor dan besarannya ditetapkan sebagai berikut:

1. Pekerjaan Konstruksi sampai dengan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebesar 0,24% dari nilai kontrak kerja konstruksi

2. Pekerjaan Konstruksi diatas Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebesar penetapan angka 1 ditambah 0,19% dari selisih nilai, yakni dari nilai Kontrak Kerja Konstruksi dikurangi Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

3. Pekerjaan Konstruksi diatas Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sebesar penetapan angka 2 ditambah 0,15% dari selisih nilai, yakni dari nilai Kontrak  Kerja Konstruksi dikurangi Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

4. Pekerjaan Konstruksi diatas Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) sebesar penetapan angka 3 ditambah 0,12% dari selisih nilai, yakni dari nilai Kontrak Kerja Konstruksi dikurangi Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)

5. Pekerjaan Konstruksi diatas Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) sebesar penetapan huruf d ditambah 0,10% dari selisih nilai, yakni dari nilai Kontrak Kerja Konstruksi dikurangi Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)

Nilai Kontrak Kerja Konstruksi yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan iuran tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%. Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. KEP-150/MEN/1999 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, mengatur kepesertaan maupun upah sebagai dasar penetapan iuran, sbb:

1. Bagi tenaga kerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu yang bekerja kurang dari 3 (tiga) bulan wajib diikutsertakan dalam program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, lebih dari 3 (tiga) bulan wajib diikutsertakan untuk seluruh program jaminan sosial tenaga kerja

2. Untuk tenaga kerja harian lepas dalam menetapkan upah sebulan adalah upah sehari dikalikan jumlah hari kerja dalam 1 (satu) bulan kalender. Apabila upah dibayar secara bulanan untuk menghitung upah sehari bagi yang bekerja 6 (enam) hari dalam 1 (satu) minggu adalah upah sebulan dibagi 25 (dua puluh lima) , sedangkan yang bekerja  5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu adalah upah sebulan dibagi 21 (dua puluh satu)

3. Untuk tenaga kerja borongan yang bekerja kurang dari 3 (tiga) bulan penetapan upah sebulan adalah 1 (satu) hari dikalikan jumlah hari kerja dalam 1 (satu) bulan kalender. Bagi yang bekerja lebih dari 3 (tiga) bulan, upah sebulan dihitung dari upah rata - rata 3 (tiga) bulan terakhir. Jika pekerjaan tergantung cuaca upah sebulan dihitung dari upah rata - rata 12 (dua) belas bulan terakhir

4. Untuk tenaga kerja yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu, penetapan upah sebulan adalah sebesar upah sebulan yang tercantum dalam perjanjian kerja