Top Banner
UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1999 NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN PERLINDUNGAN KONSUMEN Kelompok 3: Kelompok 3: Endang Ferawati Endang Ferawati Dini siti Nurhalimah Dini siti Nurhalimah Rima Rahmawati Rima Rahmawati Arini Rahmawati Arini Rahmawati Hilda Aisyahtul F Hilda Aisyahtul F Panji Taufikridwan Panji Taufikridwan Didan M Ramdan Didan M Ramdan Haq Qaulytstsaabyt Haq Qaulytstsaabyt Erlinda Asmarani Erlinda Asmarani Lisma Rahmawati Lisma Rahmawati ima Krismayati ima Krismayati Nuramalia Nuramalia Maya Ismayani Maya Ismayani Budi Hermawan Budi Hermawan Ilvan Vania Ilvan Vania
21

UU Perlindungan Konsumen

Dec 26, 2015

Download

Documents

Endang Ferawati

UU perlindungan konsumen dan kaitannya dengan profesi farmasi
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: UU Perlindungan Konsumen

UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1999NOMOR 8 TAHUN 1999

TENTANGTENTANGPERLINDUNGAN KONSUMENPERLINDUNGAN KONSUMEN

Kelompok 3: Kelompok 3: Endang FerawatiEndang Ferawati Dini siti Nurhalimah Dini siti Nurhalimah

Rima RahmawatiRima Rahmawati Arini RahmawatiArini RahmawatiHilda Aisyahtul FHilda Aisyahtul F Panji TaufikridwanPanji TaufikridwanDidan M RamdanDidan M Ramdan Haq QaulytstsaabytHaq QaulytstsaabytErlinda AsmaraniErlinda Asmarani Lisma RahmawatiLisma Rahmawati

ima Krismayatiima Krismayati NuramaliaNuramaliaMaya IsmayaniMaya Ismayani Budi HermawanBudi Hermawan

Ilvan VaniaIlvan Vania

Page 2: UU Perlindungan Konsumen

Definisi Definisi Perlindungan KonsumenPerlindungan Konsumen menurut menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen: Undang-undang Perlindungan Konsumen:

Segala upaya yang menjamin adanya Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan kepastian hukum untuk memberikan

perlindungan kepada konsumenperlindungan kepada konsumen

Page 3: UU Perlindungan Konsumen

Pengertian KonsumenPengertian Konsumen

“Konsumen adalah setiap orang pemakai “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkanlain dan tidak untuk diperdagangkan.”.”

Page 4: UU Perlindungan Konsumen

Pengertian Pelaku usaha :

Setiap orang perseorangan baik badan usaha atau yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara RI, baik sendiri maupun bersama-sama melaui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi

Page 5: UU Perlindungan Konsumen

HAK DAN KEWAJIBANHAK DAN KEWAJIBANHAK KONSUMEN: • Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam

menkomsumsi barang dan/ jasa

• Hak atas informasi yang benar, jelas jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan /jasa

• Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/jasa yang digunakan

• Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak deskriminatif

• Hak untuk mendapat konpensasi, ganti rugi dan / penggantian apabila barang dan/ jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya

Page 6: UU Perlindungan Konsumen

KEWAJIBAN PELAKU USAHA• Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.• Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai

kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.

• Memperlakukan atau melayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

• Menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan/ diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku.

• Memberi kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan atau pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan.

Page 7: UU Perlindungan Konsumen

KAITANNYA DENGAN PROFESI FARMASIKAITANNYA DENGAN PROFESI FARMASI

• Memberikan informasi obat yang baik dan benar• Mendengarkan keluhan dan memberikan pelayanan yang baik• Memberikan konsultasi• Memberikan perlakuan dan pelayanan yang jujur dan tidak

mengutamakan keuntungan saja tetapi mengutamakan kesehatan dan keselamatan pasien

• Memberikan ganti rugi tehadap barang yang kadaluarsa atau rusak• Mendapatkan pembayaran yang telah disepakati bersama• Berhak mendapatkan perlindungan dari konsumen yang bertidak

tidak baik

Page 8: UU Perlindungan Konsumen

KEWAJIBAN KONSUMENKEWAJIBAN KONSUMEN

• Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/jasa demi keamanan dan keselamatan.

Page 9: UU Perlindungan Konsumen

HAK PELAKU USAHA HAK PELAKU USAHA

• Menerima pembayaran yang sesuai denga kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/ jasa yang diperdagangkan

• Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan yang beritikad tidak baik

Page 10: UU Perlindungan Konsumen

Perbuatan yang dilarang pelaku usahaPerbuatan yang dilarang pelaku usahaDialarang memproduksi dan/mendagangkan barang dan/

jasa yang:• Tidak memenuhi standar, dan ketentuan• Tidak sesuai dengan ukuran, kondisi, mutu , dan tdk

mencantumkan tanggal kadaluarsa, dalam label/ etiket • Dan tidak memberikan informasi/ petunjuk mengenai

barang • Dilarang memeperdagangkan barang yang rusak/tidak

layak jual tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar

• Pelaku usaha dilarang menawarkan , mempromosikan mengiklankan barang dan/suatu jasa secara tidak benar

Page 11: UU Perlindungan Konsumen

Kaitannya dengan profesi FarmasiKaitannya dengan profesi Farmasi

• Tidak menjual barang yang kadaluarsa, rusak dan tidak sesuai mutunya, dan komposisinya tidak sesuai dengan labelnya/ etiket yang tertera pada sediaan farmasi

• Tidak memberikan informasi palsu

• Tidak memeberikan harga lebih dari HET

Page 12: UU Perlindungan Konsumen

Tanggungjawab Pelaku UsahaTanggungjawab Pelaku Usaha

• Memberikan ganti rugi atas kerusaka atau pencemaran dan/ kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang yang diperdagangkan.

• Ganti rugi dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang/ jasa sejenis, perawatan kesehatan atau pemberian santunan

• Tidak berlaku apabila hal tsb terbukti kesalahan konsumen

Page 13: UU Perlindungan Konsumen

Kaitannya dengan profesi FarmasiKaitannya dengan profesi Farmasi

• Memberikan ganti rugi terhadap barang yang tidak layak jual, dengan barang yang sejenis atau uang kembali.

• Apabila terjadi kesalahan pemberian obat yang menyebabkan kesehatan pasien terganggu, berhak memberikan santunan atau uang pengobatan.

Page 14: UU Perlindungan Konsumen

PEMBINAAN DAN PENGAWASANPEMBINAAN DAN PENGAWASAN• Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan

penyelenggara perlindungan konsumen yang diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha

• Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundag-undangnya diselenggarakan oleh pemerintah

BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL

Page 15: UU Perlindungan Konsumen

Kaitannya dengan Profesi FarmasiKaitannya dengan Profesi Farmasi

BOPM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan)

• BPOM yang selalu melakukan pengawasan obat, mengawasi peredaran obat di apotek, surat izin dari tenaga kesehatan yang bersangkutan

Page 16: UU Perlindungan Konsumen

PENYELESAIAN SENGKETAPENYELESAIAN SENGKETA

DILUAR PENGADILAN DIPENGADILAN

Mencapai kesepakatan mengenai besarnya ganti rugi

Mengacu pada ketentuan peradilan umum

Page 17: UU Perlindungan Konsumen

Kaitannya dengan Profesi FarmasiKaitannya dengan Profesi Farmasi

• Konsumen berhak mengajukan gugatan kepada pengadilan atau secara kekeluargaan apabila seorang profesi farmasi memberikan informasi yang tidak benar dan membahayakan keselamatan pasien

Page 18: UU Perlindungan Konsumen

PENYIDIKANPENYIDIKAN

• Selain pejabat POLISI negeri RI, pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan instansi pemerintahan yang tugas dan tanggungjawab di bidang perlindungan konsumen juga diberi wewenang kusus.

Page 19: UU Perlindungan Konsumen

Kaitannya dengan Profesi FarmasiKaitannya dengan Profesi Farmasi

• Selain Polisi dan BPOM Depkes, IAI, Dinas Kesehatan bertanggung jawab atas perlindungan konsumen terhadap peredaran obat di masyarakat.

Page 20: UU Perlindungan Konsumen

SANKSISANKSI

• Pidana Penjara• Pidana Denda• Hukuman tambahan

a.Perampasan barang tertentu

b.Pembayaran ganti rugi

c. Pemerintah memberhentikan kegiatan

d.Pencabutan izin usaha

e.Penarikan barang dari peredaran

Page 21: UU Perlindungan Konsumen

Kaitannya dengan Profesi FarmasiKaitannya dengan Profesi Farmasi

• Apoteker akan diberikan denda jika melakukan kesalahan, dimana sanksi tersebut sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukan.

• Sanksi tambahan dapat berupa pencabutan surat izin, ganti rugi, barang ditarik.