Uu& Peraturan Pangan

PERUNDANG-UNDANGAN & PERATURAN TENTANG PANGAN

Nurhaedar Jafar

Tujuan

keamanan pangan dlm UU Pangan & UU Kesehatan

keamanan pangan Peraturan Pemerintah

Memberi penjelasanyg memadai tentanghal-hal yg berkaitan

dengan

keamanan pangan KepMent & Pejabat terkait.

PENDAHULUAN

hak asasi manusia harus tersedia, aman, bermutu, bergizi, beragam, terjangkau

Pangan

perlindungankesehatanmasyarakat, & peningkatankesejahteraan.

Sistim Pangan Penerapan

danpengawasan ;

UU, PP, KeputusanMenteri/Direktorat Jenderal.

LandasanHukum

SISTIM PANGAN NASIONALSupply of Ag/Food Industry Input

Produksi Primer

Pengolahan Pangan Primer

Pengolahan Pangan Sekunder

Distribusi

Ritel, Jasaboga, dll

Konsumsi Rumah Tangga

IMPOR EKSPOR

SistemKeamananPangan :

lintas sektor(team approach)

from farm to table

file:\\Nuri\Backup Pak Pur\MY Doc\My Documents\PH\B-POM\Konsultansi\WPR-KONSULTASI\Konsultasi 2002\FS Review\Produksi Primer.pptfile:\\Nuri\Backup Pak Pur\MY Doc\My Documents\PH\B-POM\Konsultansi\WPR-KONSULTASI\Konsultasi 2002\FS Review\Pengolahan Pangan Primer.pptfile:\\Nuri\Backup Pak Pur\MY Doc\My Documents\PH\B-POM\Konsultansi\WPR-KONSULTASI\Konsultasi 2002\FS Review\Pengolahan Pangan Sekunder.pptfile:\\Nuri\Backup Pak Pur\MY Doc\My Documents\PH\B-POM\Konsultansi\WPR-KONSULTASI\Konsultasi 2002\FS Review\Distribusi.pptfile:\\Nuri\Backup Pak Pur\MY Doc\My Documents\PH\B-POM\Konsultansi\WPR-KONSULTASI\Konsultasi 2002\FS Review\Ritel.pptfile:\\Nuri\Backup Pak Pur\MY Doc\My Documents\PH\B-POM\Konsultansi\WPR-KONSULTASI\Konsultasi 2002\FS Review\Konsumsi RT.ppt

UU DI BID.KEAMANAN PANGAN

UU No.23, thn1992 Tentang

Kesehatan

Pengamanan Makanan Dan Minuman

Label Makanan Dan Minuman

Penarikan Dan Pemusnahan

Penyidikan

UU No.7 thn1996 Tentang

Pangan; Bag.Keamanan

Pangan

1.Sanitasi

2. Bahan Tambahan

3.Rekayasa Genetik & Iradiasi

4.Kemasan

5.Jaminan Mutu & Lab.

6.Pangan Tercemar

PP tentang PANGAN

PP No.69thn 1999 Tentang Label Dan

Iklan Pangan

PP No.28Thn 2004 Tentang Keamanan, Mutu

Dan Gizi Pangan

PP No.69, 1999; Label

Setiap orang yg memproduksi/memasukkan pangan yg dikemas kedalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib mencantumkanLabel pada, di dalam, dan atau di kemasan pangan.

Pelabelan sekurang-kurangnya mencantumkan : nama produk; daftarbahan yang digunakan; berat bersih atau isi bersih; nama dan alamatpihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayahIndonesia; tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa.

Hal-hal yang harus dicantumkan pada Bagian Utama Label

Aturan tentang Tulisan pada Label

Aturan tentang Nama Produk Pangan.

Keterangan tentang Bahan Yang Digunakan

Keterangan tentang Berat Bersih atau Isi Bersih Pangan

Keterangan tentang Nama dan Alamat

PP No.69, tahun 1999; Label

Peraturan pencantuman Tanggal Kedaluwarsa Peraturan pencantuman Nomor Pendaftaran

Pangan Keterangan tentang Kode Produksi Pangan Keterangan tentang Kandungan Gizi Peraturan dan Keterangan Tentang Iradiasi

Pangan dan Rekayasa Genetika Keterangan lain pada Label tentang Pangan

Olahan Tertentu Keterangan tentang Bahan Tambahan Pangan

Setiap Iklan tentang pangan yang diperdagangkan wajib memuatket. mengenai pangan secara benar dan tidak menyesatkan, baikdalam bentuk gambar dan atau suara, pernyataan, dan ataubentuk apapun lainnya. dan juga setiap Iklan tentang pangantidak boleh bertentangan dengan norma-norma kesusilaan danketertiban umum.

Peraturan tentang Iklan Pangan yang Berkaitan dengan Gizi danKesehatan

Iklan tentang Pangan untuk Kelompok Orang Tertentu

Iklan yang berkaitan dengan Asal dan Sifat Bahan Pangan

Iklan tentang Minuman Beralkohol

PP No.69, tahun 1999; Iklan

Kelembagaan & Pejabat Pemeriksa, semuanyadilaksanakan & dikordinir serta ditunjuk oleh MenKes.

Tindakan administratif meliputi : peringatan secara tertulis;

larangan untuk mengedarkan untuk sementara waktu dan atauperintah untuk menarik produk pangan dari peredaran;

pemusnahan pangan jika terbukti membahayakan kesehatan danjiwa manusia;

penghentian produksi untuk sementara waktu;

pengenaan denda paling tinggi Rp 50.000.000,00 (limapuluh jutarupiah), dan atau;

pencabutan izin produksi atau izin usaha.

PP No.69, tahun 1999; Pengawasan & Tindakan adm.

Bab yg Mengatur KEAMANAN PANGAN ta : Pengaturan tentang Sanitasi, yang intinya menyatakan

bahwa Pemenuhan persyaratan sanitasi di seluruh kegiatan rantai pangan dilakukan dengan cara menerapkan pedoman cara yang baik yang meliputi :

a. Cara Budidaya yang Baik;

b. Cara Produksi Pangan Segar yang Baik;

c. Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik;

d. Cara Distribusi Pangan yang Baik;

e. Cara Ritel Pangan yang Baik; dan

f. Cara Produksi Pangan Siap Saji yang Baik.

PP No.28, 2004Keamanan Mutu & Gizi Pangan

UU Peraturan\PP 28-2004 BT.pdf

PP No.28, 2004Keamanan Mutu & Gizi Pangan

Bab yang mengatur MUTU DAN GIZI PANGAN :

Pengertian tentang mutu pangan, dalam hal inidihubungkan dengan standar mutu pangan, terutama SNI

Sertifikasi Mutu Pangan

Peraturan dan ketentuan tentang Gizi Pangan

Peraturan/Keputusan Menteri

Disesuaikan dengan UU ttg Kesehatan, UU ttgPangan dan PP

Meliputi:

1. produksi & peredaran makanan

2. pendaftaran makanan

3. label dan periklanan makanan

4. bahan tambahan makanan

5. minuman beralkohol

6. pengganti air susu ibu (PASI); 7. garam beryodium; 8. makanan iradiasi; 9. makanan impor; 10. ikan; 11. batas maks. cemaran; 12. makanan daluwarsa;13. peraturan/keputusan bersama dengan

Departemen terkait

Peraturan/Keputusan Menteri

Kegiatan di tingkat pertanian/peternakan

Produksegar

Distributor /Pengecer produk segar

Pengolah pangan Distributor /Pengecer produk olahan

Pangan segar

Pangan olahan Khusus

Pangan siap saji

Industrimenengah besar

Industri kecil dan RT

Ijin / serifikasi bisnis

Pemda. Pemda Pemda Deperin, DKP BPOM (produk khusus)

Pemda Deptan, Dephut, Deperdag

Deperdag Deperdag Pemda

Pendaftaranpangan

BPOM BPOM Dephut

Deptan DKP

BPOM t.a

Supervisi (QA, panduan tentang cemaran)

Deptan, DKP Dephut,

Deptan, DKP Dephut, (t.a)

Deperin DKP BPOM

Pemda yang disupervisi oleh Balai POM

BPOM Deptan DKP

BPOM BPOM

Pelatihan Deptan DKP Dephut

Deptan DKP Dephut

Pemda BPOM Deptan Dephut

BPOM Pemda BPOM

Evaluasi dan Persetujuan Pre-Market

BPOM n.a. n.a. n.a.

Inspeksi/I nvestigasi

BPOM BPOM BPOM BPOM BPOM BPOM n.a BPOM BPOM

Pelaporan ke Deptan DKP Dephut

Deptan DKP Dephut

Deptan DKP Dephut

Deperin (Ind.), BPOM (Produk)

Pemda n.a BPOM Pemda

Tindakan Hukum Pemda Pemda Pemda Deperin (Ind.) BPOM (produk)

Pemda BPOM n.a BPOM Pemda

Lembaga yang berperan dalam Bisnis Pangan (PP 28)

Peraturan Keamanan Pangan Diterbitkan oleh Isu penting

Pedoman Cara Budidaya yang Baik untuk Produk Pertanian/Peternakan (4.2)

Deptan Mencegah penggunaan lahan di lingkungan yang berpotensi mengancam keamanan pangan, mengendalikan cemaran, menekan residu kimia

Pedoman Cara Budidaya yang Baik untuk Produk tices untuk Perikanan (4.3); Budidaya Air

DKP Mencegah penggunaan lahan di lingkungan yang berpotensi mengancam keamanan pangan, mengendalikan cemaran, menekan residu kimia

Pedoman Cara Budidaya yang Baik untuk Produk Pangan asal Hutan (4.4)

Dephut (t.a) Mencegah penggunaan lahan di lingkungan yang berpotensi mengancam keamanan pangan, mengendalikan cemaran, menekan residu kimia

Pedoman Cara Produksi Pangan Segar Hasil Pertanian/Peternakan(5.2)

Deptan (t.a) Mencegah pencemaran pangan segar, pengendalian kesehatan hewan dan tanaman

Pedoman Cara Produksi Pangan Segar Hasil Perikanan

DKP, t.a Mencegah pencemaran pangan segar, pengendalian kesehatan hewan dan tanaman

Pedoman Cara Produksi Pangan Segar Hasil Hutan

Dephut Mencegah pencemaran pangan segar, pengendalian kesehatan hewan dan tanaman

Pedoman Cara Produksi Pangan yang Baik (6.2) Deperin, DKP Mencegah pencemaran, membunuh patogen, menurunkan cemaran lainnyar, mengendalikan proses

Pedoman Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Produk Pangan Tertentu (6.3)

BPOM Mencegah pencemaran, membunuh patogen, menurunkancemaran lainnyar, mengendalikan proses

Pedoman Cara Distribusi Pangan yang Baik untuk Produk Pertanian/Peternakan (7.1)

Deptan dan Deperin

Cara bongkar muat, penyimpanan, mengendalikan kondisi lingkungan dan system pencatatan

PedomanCara Distribusi Pangan yang Baik untuk Produk Perikanan (7.2)

DKP Deperin Cara bongkar muat, penyimpanan, mengendalikan kondisi lingkungan dan system pencatatan

Pedoman Cara Ritel Pangan yang Baik (8.2) BPOM Mencegah pencemaran silang, pengendalian stok, tanggal kadaluarsa, kondisi lingkungan

Pedoman Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Pangan Siap Saji

DepKes Mencegah pencemaran, membunuh patogen, menurunkancemaran lainnya, mengendalikan proses

Lembaga yang berperan dalam Bisnis Pangan (PP 28)

PEMALSUAN PANGAN

Nurhaedar Jafar

Tujuan Instruksional Khusus

Menjelaskan definisi& peraturanpemalsuan pangan

Mengaitkan kasusdi Indonesia dengan regulasinya

DEFINISI

Bahasa adulterate ;

mencampuri atau memalsukan,

adulteration ;

pemalsuan atau pencampuran

sehingga

mutunya turun)

DEFINISI : US-FDA

1

2

segala bahan yg dapat membahayakan atau mengandung bahanyg tidak diinginkan & dapat menyebabkan masalah pada

kes. yaitu bahan kimia berbahaya , bahan kotor, busuk/bahan yg sudah terdekomposisi

3jika bahan yang ditambahkan untuk tujuan agar produk terlihat

lebih berat atau lebih mengembang, dimana bahan ygditambahkan tersebut terlarang digunakan

jika sebagian/seluruh bahan diganti & mampu menutupi sifatjelek dari produk.

jika bahan tersebut dipersiapkan, dikemas/ditangani denganproses yg tidak menerapkan sanitasi, sehingga dapat

menyebabkan produk terkontaminasi

DEFINISI: The Prevention of FoodA dulteration Act ,1954

1

2

mengandung bhn yg dapat mempengaruhi kualitas & membahayakan

jika bahan yg lebih rendah mutunya/lebih murah harganyamenggantikan scr keseluruhan/sebagian bhn dalam produk tsb

3bahan secara keseluruhan atau sebagian mengandung kotoran, tengik, busuk, terdekomposisi atau mengandung substansi darihewan/sayuran berpenyakit atau terinfeksi serangga.

bahan disiapkan, dikemas, atau diproses tanpa sanitasi yang baiksehingga terkontaminasi atau membahayakan kesehatan

Pangan Teradulterasi, jika;

1 terdapat penambahan bahan lain yg dapat menurunkan kualitas dan

menimbulkan bahaya

2 penggunaan bahan ingridient yg (mirip, lebih rendah mutunya atau

lebih murah) u/menggantikan secara keseluruhan/sebagian

3

bahan baku yang awalnya memiliki mutu lebih bagus yang akanmenimbulkan ketidakjelasan

4 terdapat pemalsuan mis. dengan pewarnaan/dihilangkan warnanya

untuk meningkatkan penampilan atau penampakan produk

5 mengandung substansi tambahan yang membahayakan kesehatan

REGULASI DI INDONESIA

1 UU No. 7 Tahun 1996 Tentang Pangan

pasal 10, 11, 12, 18, 21, 32, 33, 55, 56, 58

2 PP No. 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan

pasal 5, 9, 29

3 PP No.28 Tahun 2004;Keamaan Mutu & Gizi Pangan

pasal 11, 12, 13, 23, 24, 27

4 UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

pasal 8

REGULASI FDA, SEC 301

Berdasarkan undang-undang dan sebab yg dapatditimbulkan dari masalah ini, maka dibentuk aturan denganmelarang:

1. Menerima dan memperdagangkan barang dagangan sepertipangan, minuman, atau kosmetik yang tercemar

2. Industri dengan berbagai kekuasannya u/memproduksimamin, atau kosmetik yg tercemar, meniru tanda tangan, stempel atau segala macam bukti dokumentasi dari satuperusahaan tertentu dan menggunakannya u/tujuantertentu,

3. Menyembunyikan/menghilangkan satu bagian tertentudalam ingridient yang tertera pada label untuk tujuantertentu

REGULASI FDA, SEC 303

Hukuman yang dapat diterima jika seseorang atau suatuBadan Hukum melakukan praktek adulteration diantaranya:

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan yang ditetapkanpada pasal 301 akan dihukum tidak lebih dari satu tahun, atau membayar denda sebesar $1,000, atau keduanya.

2. Tidak beritikat baik terhadap ketentuan pada pasal satudiatas, jika ada orang yang melanggar ketentuan yang telahdisepakati pada pasal satu bagian 303, atau melakukanpelanggaran dengan maksud menggelapkan ataumenyesatkan, orang tersebut akan dihukum, denganhukuman penjara tidak lebih dari 3 tahun, atau denganmembayar denda senilai tidak lebih dari $10,000 ataukeduanya

REGULASI FDA, SEC 403 mengatur mengenai masalah pemalsuan ,label dan merek

Penipuan terhadap label produk pangan :

mencantumkan hal yang tidak benar pada label

memakai brand perusahaan lain dengan ilegal

meniru logo atau kemasan produk suatu perusahaandengan ilegal

menggunakan kata-kata yang rancu pada label

mengganti tanggal kadaluarsa produk yang sudahmelewati batas kadaluarsanya untuk kepentinganekonomi perusahaan

melampirkan nilai nutrition fact yang tidak benar

KASUS PEMALSUAN PANGAN DI INDONESIA

1. Balai Besar POM Jakarta,2005; 98 sampel produk pangan yang dicurigai mengandung formalin dari pasar tradisional & supermarket

56 sampel positif mengandung formalin

23 sampel mie basah 15 sampel tercemar formalin (65 %)

41 sampel jenis tahu 46,3 % positif formalin

34 sampel aneka jenis ikan asin 22 sampel tercemar

formalin (64,7 %)

2. Kasus Beras Oplosan Membuat Konsumen Membayar Lebih

Mahal (www.CBNportal.com, 7 Mei 2007)

beras oplosan pemalsuan pelabelan beras :

beras yang terdapat dalam karung tidak

sesuai dengan yang disebutkan pada labelnya

misalnya beras bulog atau raskin dioplos

kemudian dijual dengan harga mahal

dari 9 merek beras Pandan Wangi yang beredar di pasaran

rata-rata kandungan Pandan Wanginya hanya sekitar 25-30 %

(range 0-49%). (penelitian Nugraha Edhi Suyatma, PhD,

DR.Ir.Dede R.Adawiyah, Msi )

3. Kasus Pemalsuan Air Galon (Liputan6 SCTV, 21 Mei 2007)

Landasan definisi berdasarkan FDA: memakai brand perusahaan lain denganillegal

Mudah, biasanya oleh supir atau agen nakal

Hanya butuh galon bekas dan tutupnya. Alat tambahan seperti segel plastik, tisu, dan hairdryer untuk memanaskan plastik segel

4. Kasus terigu impor yg tidak memenuhi standar SNI

dan pemalsuan tepung menggunakan merek lain

namun isinya terigu impor berkualitas buruk

Landasan definisi berdasarkan : The Prevention of Food Adulteration Act (1954), bahan yang lebih rendah mutunya atauyang lebih murah harganya menggantikan secara keseluruhan atausebagian bahan dalam produk

Lampung 2002, terigu dengan merek Lencana Merah (Bogasari Flour Mills) tapi isinya terigu impor yang dilarang beredar

Solo 2002. Kasus mengoplos tepung terigu merek lain (seperti Janoko) &dimasukkan ke dalam kemasan sak merek Gunung Bromo, Kereta Kencana, dan Semar (Bogasari)

Melanggar: UU Pangan No 7 tahun 1996 pasal 18 ayat 1, pasal 33 ayat 2, pasal 58

UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 8 (1e), pasal 8 (1a), pasal 8 ayat 2

5. Kasus penjernihan minyak jelantah

menggunakan H2O2 (Hidrogen Peroksida)

Tingginya harga minyak goreng

Minyak jelantah dipanaskan sampaimendidih lalu + H2O2 Warna minyakjelantah jernih kembali (mendekatikejernihan minyak curah yang belumdigunakan)

Digunakan oleh; penjual gorengan, tahu sumedang, industri kerupuk rumah tangga, dan kembali ke pasar

LATIHAN

SETIAP MHS MENCARI ARTIKEL TENTANG PEMALSUAN PANGAN

BUAT PPT tentang Kasusnya Landasan definisi pemalsuannya Regulasi yang dilanggar Alasan pemalsuan Kenapa kasus pemalsuan tetap ada bahkan cenderung

meningkat, Apa yg harus dilakukan untuk mengurangi masalah tsb Dll yang perlu menurut mhs

KUMPUL,SELASA 29 APRIL 2014 pada IBU SRI (STAF S2 GIZI)