Top Banner

of 21

UU PEMILU IKM FTUI 2012.docx

Oct 31, 2015

Download

Documents

Teguh Wahyudi
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript

UNDANG - UNDANGIKATAN KELUARGA MAHASISWAFAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS INDONESIANomor: 01 /UU/MPM FTUI/X/2012

Tentang:PEMILIHAN UMUM IKATAN KELUARGA MAHASISWAFAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS INDONESIA

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha EsaMAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWAFAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS INDONESIA

MENIMBANG1. Bahwa perlu diciptakannya kondisi kemahasiswaan yang dinamis dan berkesinambungan di IKM FTUI.2. Bahwa perlu diselenggarakan pemilihan umum sebagai sarana suksesi lembaga kemahasiswaan di IKM FTUI;3. Bahwa demi mewujudkan pemilihan umum yang efektif dan efisien, diperlukan mekanisme yang jelas dan tegas berdasarkan keadilan dan kesetaraan;4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam poin-poin di atas, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Pemilihan Umum IKM FTUI.

MENGINGAT1. Kode Etik IKM FTUI2. Peraturan Dasar IKM FTUI Bab IX Pasal (19) dan (20)3. Peraturan Rumah Tangga IKM FTUI Bab II, III, VII, dan VIII

MEMPERHATIKAN1. Hasil Sidang Pleno Majelis Permusyawaratan Mahasiswa pada hari Kamis, 4 Oktober 20122. Hasil Rapat Dengar Pendapat pada Rabu, 26 September 2012 dan Selasa, 2 Oktober 2012

MEMUTUSKAN:1. Mencabut Undang-Undang Nomor 01 /UU/MPM FTUI/ IX /20112. Menetapkan Undang-Undang Pemilihan Umum IKM FTUI

BAB 1KETENTUAN UMUM

Pasal 1Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan :1. Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut IKM FTUI adalah wadah formal dan legal bagi seluruh aktivitas kemahasiswaan di FTUI. 2. Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga IKM FTUI yang selanjutnya disebut PD/PRT IKM FTUI adalah peraturan tertinggi sebagai konstitusi di dalam Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Indonesia.3. Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Indonesia, selanjutnya disebut sebagai MPM FTUI, adalah lembaga tertinggi dalam IKM FTUI dan pemegang kekuasaan legislatif dan yudikatif4. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Indonesia, selanjutnya disebut sebagai BEM FTUI, adalah pimpinan tertinggi lembaga eksekutif IKM FTUI5. Ikatan Mahasiswa Departemen, yang selanjutnya disebut dengan IMD, adalah lembaga eksekutif ditingkat departemen FTUI6. Ikatan Mahasiswa Program Internasional, yang selanjutnya disebut dengan IMPI adalah lembaga eksekutif pada Program Internasional FTUI7. Pemilihan umum ikatan mahasiswa fakultas teknik universitas indonesia yang selanjutnya disebut pemilu ikm ftui adalah proses pemilihan Ketua BEM FTUI, Anggota MPM FTUI dan Ketua IMD/IMPI FTUI8. Panitia pelaksana Pemilu IKM FTUI 2012 yang selanjutnya disebut dengan Panitia adalah penyelenggara pemilu IKM FTUI 9. Anggota IKM FTUI adalah mahasiswa yang terdaftar secara akademik di Fakultas Teknik Universitas Indonesia10. Pemilih adalah anggota IKM FTUI yang tidak dicabut hak pilihnya11. Bakal calon adalah anggota aktif IKM FTUI yang mendaftar menjadi Ketua BEM FTUI atau Anggota MPM FTUI atau Ketua IMD/IMPI FTUI12. Verifikasi adalah tahap pemeriksaan serta penelitian berkas dan penetapan untuk menyeleksi Bakal Calon Ketua BEM FTUI atau Anggota MPM FTUI atau Ketua IMD/IMPI FTUI13. Calon adalah bakal calon yang telah lolos melalui verifikasi oleh panitia14. Saksi adalah orang atau sekumpulan orang yang menyaksikan proses pemungutan suara.15. Kampanye Pemilu IKM FTUI yang selanjutnya disebut kampanye adalah kegiatan dalam rangka meyakinkan para pemilih 16. Manajer kampanye yang selanjutnya disebut manajer adalah anggota ikm aktif ftui yang ditunjuk oleh calon, didaftarkan kepada panitia dan disahkan oleh panitia 17. Tim kampanye yang selanjutnya disebut tim, adalah kelompok pendukung Calon yang dipimpin oleh seorang manajer kampanye, didaftarkan ke panitia, disahkan panitia dan diberi kewenangan untuk melakukan kampanye berdasarkan ketentuan panitia18. Kampanye Media adalah kampanye yang dilakukan melalui media cetak dan elektronik19. Kampanye Lisan adalah kampanye yang dilakukan secara lisan dan langsung bertatap muka dengan pemilih20. Masa tenang adalah masa waktu tidak boleh melakukan kegiatan kampanye.

BAB IIASAS, PELAKSANAAN, PENYELENGGARA PEMILUPasal 2

Pemilu IKM FTUI dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil

Pasal 3

Tahapan pelaksanaan Pemilu IKM FTUI meliputi :1. Pemilihan Ketua Panitia Pemilu2. Pembentukan panitia pemilu3. Sosialisasi pemilu 4. Pembukaan formulir kandidat5. Verifikasi6. Masa kampanye7. Masa tenang8. Pemungutan suara dan perhitungan suara9. Penetapan hasil pemilu ikm ftuiPasal 4

Pemilu ikm ftui diselenggarakan oleh panitia untuk memilih Ketua BEM FTUI, anggota MPM FTUI, dan ketua IMD/IMPI FTUI yang baru. Pelaksanaannya diawasi oleh MPM FTUI.

BAB IIIPANITIA PEMILU IKM FTUIBagian pertama UmumPasal 5

1. Dalam menyelenggarakan pemilu IKM FTUI panitia pemilu bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya

2. Struktur dan pembagian tugas dan wewenang anggota panitia pemilu diserahkan kepada ketua panitia pemilu

Bagian keduaKeanggotaanPasal 6

1. Panitia pemilu terdiri atas seorang ketua dan anggota2. Ketua panitia pemilu dipilih melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan oleh mpm ftui 3. Uji kelayakan dan kepatutan yang dimaksud dalam ayat 2 diatur lebih lanjut oleh peraturan MPM FTUI4. Pengangkatan ketua pemilu IKM FTUI melalui pemberian mandat oleh MPM FTUI5. Anggota panitia pemilu merupakan perwakilan dari masing-masing departemen. Pasal 7

1. Calon ketua panitia Pemilu diperoleh dari proses penawaran terbuka (open tender)2. Jika tidak ada calon ketua panitia pemilu, maka setiap departemen wajib mengirimkan perwakilannya untuk menjadi calon ketua pemilu untuk selanjutnya dipilih sesuai mekanisme uji kelayakan.3. Jika hanya terdapat seorang calon ketua panitia pemilu, maka MPM FTUI dapat tetap melaksanakan mekanisme tes uji kelayaan dan kepatutan

Pasal 8

Syarat untuk menjadi ketua panitia pemilu : 1. Anggota aktif IKM FTUI2. Menyerahkan formulir pendaftaran3. Bersedia untuk tidak lulus hingga penyerahan LPJ kepada MPM FTUI 4. Bukan pengurus partai politik5. Tidak sedang cuti kuliah dan tidak terancam DO6. Berkomitmen tinggi yang dibuktikan dengan surat pernyataan7. Bersedia untuk tidak menjadi bakal calon

Bagian ketigaTugas, wewenang dan kewajiban

Pasal 9

Tugas dan kewajiban panitia pemilu adalah:1. Merencanakan penyelenggaraan pemilu IKM FTUI2. Membuat struktur dan pembagian tugas anggota panitia pemilu3. Membuat tata tertib Pemilu IKM FTUI4. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu ikm ftui kepada seluruh anggota ikm ftui5. Membuat tata cara verifikasi bagi calon Ketua BEM FTUI, anggota MPM FTUI, Ketua IMD/IMPI FTUI6. Menetapkan calon Ketua BEM FTUI, anggota MPM FTUI, Ketua IMD/IMPI FTUI berdasarkan tata cara verifikasi7. Menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan kampanye, pemungutan suara, dan perhitungan suara8. Membuat tata cara pelaksanaan kampanye, pemungutan suara dan perhitungan suara9. Membuat laporan pertanggung jawaban pelaksanaan pemilu IKM FTUI maksimal 2 minggu setelah penetapan hasil perhitungan suara IKM FTUI10. Menetapkan dan mengumumkan hasil perhitungan suara11. Membuat berita acara perhitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada MPM12. Bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya13. Memperlakukan bakal calon dan calon Ketua BEM FTUI, anggota MPM FTUI, Ketua IMD/IMPI FTUI secara setara14. Memelihara arsip dan dokumen serta mengelola barang inventaris panitia pemilu ikm ftui 15. Menyampaikan informasi kegiatan pemilu16. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran17. Menyerahkan laporan keuangan dan berkas lain yang dibutuhkan kepada MPM FTUI untuk pelaksanaan audit keuangan

Pasal 10

Wewenang panitia pemilu adalah:1. Membuat peraturan tambahan yang tidak bertentangan dengan PD/PRT IKM FTUI dan peraturan yang dibuat oleh MPM FTUI 2. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran tata tertib pemilu ikm ftui3. Melarang pihak-pihak lain yang tidak berkepentingan supaya tidak terlibat dalam pemilu IKM FTUI4. Berhubungan dengan pihak-pihak lain yang dianggap perlu serta tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku dalam IKM FTUI

BAB IVPERSYARATAN CALONBagian PertamaAnggota MPM FTUIPasal 11

1. Calon anggota MPM FTUI adalah perwakilan dari setiap departemen di FTUI yang telah memenuhi persyaratan2. Jumlah perwakilan dari program internasional di MPM FTUI adalah 3 wakil dengan minimal calon anggota 4 wakil3. Jumlah maksimal anggota MPM FTUI tiap departemen yang memiliki anggota IKM FTUI lebih dari 280 orang adalah 7 wakil4. Jumlah minimal anggota MPM FTUI tiap departemen adalah 4 wakil dengan minimal calon 5 wakil

Pasal 12

Persyaratan calon untuk pemilihan anggota MPM FTUI adalah:1. Beriman dan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 2. Anggota aktif IKM FTUI3. Tidak dicabut haknya untuk dipilih4. Sudah pernah aktif dalam kepanitiaan-kepanitiaan dan/atau lembaga-lembaga kemahasiswaan di IKM FTUI5. Bersedia dicalonkan dan atau mencalonkan diri.6. Tidak terancam DO ketika pemilihan berlangsung.7. Bersedia untuk tidak menjabat dan atau terlibat dalam kepengurusan dan atau kepanitiaan apapun dalam lembaga kemahasiswaan di FTUI dan UI, kecuali jabatan dan atau kepanitiaan yang disebabkan posisinya sebagai anggota MPM FTUI8. Tidak menjabat dalam organisasi lain di luar sistem IKM UI.9. Memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan oleh panitia pemilu IKM FTUI.10. Bersedia untuk menyelesaikan amanah bila terpilih10 Calon anggota MPM FTUI yang sedang menjabat pada kelembagaan di lingkungan IKM FTUI, selain MPM FTUI, harus mengundurkan diri dari jabatan yang di terima hingga masa Pemilu berakhir.12. Sedangkan untuk anggota MPM FTUI yang menjabat, harus mengajukan pe-non-aktifkan diri dari MPM FTUI hingga masa Pemilu berakhir.

Pasal 13

1. Anggota MPM FTUI dipilih secara langsung oleh departemen masing-masing2. Untuk menjadi anggota MPM FTUI tiap calon harus mendapatkan minimal 60 suara dari departemennya3. Jika terdapat anggota MPM FTUI dari batas maksimal 7 orang, maka mekanisme pemilihannya diambil berdasarkan 7 urutan suara terbanyak4. Jika jumlah suaranya sama, maka mekanisme pemilihannya diserahkan pada MPM fraksi departemen tersebut5. Jika calon kurang dari batas minimal, maka diadakan perpanjangan waktu sesuai dengan kesepakatan MPM FTUI6. Jika calon yang mendapatkan 60 suara kurang dari batas minimal, maka dipilih 4 orang yang memperoleh suara terbanyak

Pasal 14

1. Jika calon anggota MPM FTUI tidak memenuhi batas minimal dari sebuah departemen atau program internasional hingga batas waktu yang telah ditentukan panitia, maka akan dilakukan perpanjangan waktu melalui persetujuan MPM FTUI2. Jika dalam masa perpanjangan waktu terdapat calon anggota MPM FTUI maka akan dilanjutkan dengan mekanisme yang telah diatur oleh panitia 3. Jika telah dilaksanakan perpanjangan waktu tetap tidak ada perwakilan departemen, maka anggota MPM FTUI sebelumnya dan Badan Pengurus Harian Ikatan Mahasiswa departemen bersangkutan bersedia di calonkan.

Pasal 15

1. Jika terdapat calon anggota MPM FTUI yang tidak lolos verifikasi . mengundurkan diri, akan menjalani mekanisme yang telah ditentukan panitia

Bagian keduaKetua BEM FTUI

Pasal 16

1. Calon ketua BEM FTUI adalah perseorangan 2. Perseorangan yang dimaksud pasal (1) dapat menjadi calon setelah lulus verifikasi

Pasal 17

Persyaratan calon Ketua BEM FTUI adalah :1. Bertaqwa pada Tuhan Yang Maha Esa2. Anggota aktif IKM FTUI.2. Minimal duduk di tingkat III3. Tidak sedang dicabut haknya untuk dipilih.4. Bersedia dicalonkan dan atau mencalonkan diri.5. Pernah aktif dalam kepanitiaan-kepanitiaan dan/atau lembaga-lembaga kemahasiswaan di IKM FTUI.6.Tidak mencalonkan diri untuk badan badan kemahasiswaan lain yang berada di lingkungan FTUI dan UI.7. Tidak terancam DO selama pemilihan dan tidak akan menyelesaikan studi selama menjabat.8. Bersedia untuk tidak menjabat dan atau terlibat di kepengurusan dan/atau kepanitiaan apapun dalam badan-badan kemahasiswaan di FTUI dan UI, selama memegang jabatan sebagai Ketua Umum BEM FTUI.9. Bersedia untuk tidak menjabat dalam organisasi lain di luar IKM FTUI.10. Calon ketua Umum BEM FTUI yang sedang menjabat pada kelembagaan di lingkungan IKM FTUI, selain MPM FTUI, harus mengundurkan diri dari jabatan yang di terima hingga masa Pemilu berakhir.11.Sedangkan untuk anggota MPM FTUI yang menjabat, harus mengajukan pe-non-aktifkan diri dari MPM FTUI hingga masa Pemilu berakhir.

Pasal 18

Mekanisme pemilihan ketua BEM FTUI1. Ketua BEM FTUI dipilih langsung oleh anggota IKM FTUI.2. Pemilihan Ketua dapat dilakukan bila terdapat 2 (dua) calon atau lebih.3. Calon Ketua Umum BEM FTUI yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan menjadi Ketua BEM FTUI terpilih

Pasal 191. Jika tidak terdapat Ketua BEM hingga batas waktu yang telah ditentukan panitia, maka akan dilakukan perpanjangan waktu yang akan ditentukan panitia melalui persetujuan MPM FTUI2. Jika didalam masa perpanjangan terdapat lebih dari 1 calon ketua BEM FTUI, maka proses pemilu dilanjutkan sesuai mekanisme yang telah ditentukan panitia3. Jika masih terdapat satu calon Ketua BEM FTUI, hingga batas waktu perpanjangan yang telah ditentukan panitia, maka masing-masing departemen wajib mengajukan calon yang kemudian dalam pemilihan tidak lagi mengatasnamakan departemen .

Bagian ketigaKetua IMD/IMPI FTUI

Pasal 20

1. Calon Ketua IMD/IMPI FTUI adalah perseorangan2. Perseorangan yang dimaksud dalam ayat (1) dapat menjadi peserta setelah memenuhi persyaratan

Pasal 21

Persyaratan peserta untuk pemilihan Ketua IMD/IMPI ialah : 1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa2. Anggota aktif IKM FTUI.3. Tidak sedang dicabut haknya untuk dipilih.4. Bersedia dicalonkan dan atau mencalonkan diri.5. Pernah aktif dalam kepanitiaan-kepanitiaan dan atau lembaga-lembaga kemahasiswaan di IKM FTUI.6. Tidak mencalonkan diri untuk badan badan kemahasiswaan lain yang berada di lingkungan FTUI dan UI.7. Jika didalam masa perpanjangan terdapat calon ketua BEM FTUI, maka proses pemilu dilanjutkan sesuai mekanisme yang telah ditentukan panitia8. Tidak terancam DO selama pemilihan dan tidak akan menyelesaikan studi selama menjabat.9. Bersedia untuk tidak menjabat dan atau terlibat di kepengurusan dan atau kepanitiaan apapun dalam badan-badan kemahasiswaan di FTUI dan UI, selama memegang jabatan sebagai Ketua Ikatan Mahasiswa Departemen FTUI.10. Bersedia untuk tidak menjabat dalam organisasi lain di luar IKM FTUI11. Memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan oleh panitia pemilu IKM FTUI12. Bersedia untuk menyelesaikan amanah bila terpilih, namun jika ingin mencalonkan kembali untuk pemilihan tahun selanjutnya maka harus mengikuti mekanisme yang ditentukan.13. Calon ketua IMD/PI FTUI yang sedang menjabat pada kelembagaan di lingkungan IKM FTUI, selain MPM FTUI, harus mengundurkan diri dari jabatan yang di terima hingga masa Pemilu berakhir. Staff juga14. Sedangkan untuk anggota MPM FTUI yang menjabat, harus mengajukan pe-non-aktifkan diri dari MPM FTUI hingga masa Pemilu berakhir.

Pasal 22

Mekanisme pemilihan ketua IMD/IMPI1. Ketua Ikatan Mahasiswa Departemen FTUI dipilih langsung oleh anggota IKM FTUI departemennya.2. Pemilihan ketua dapat dilakukan bila terdapat 2 (dua) calon atau lebih.3. Calon Ketua Ikatan Mahasiswa Departemen FTUI yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan menjadi Ketua Ikatan Mahasiswa Departemen FTUI terpilih

Pasal 23

1. Jika tidak ada calon ketua IMD/IMPI yang mendaftar hingga batas waktu yang telah ditentukan panitia, maka akan dilakuakn perpanjangan waktu yang telah ditentukan panitia2. Jika didalam masa perpanjangan terdapat calon ketua IMD/IMPI, maka proses pemilu dilanjutkan sesuai mekanisme yang telah ditentukan panitia3. Jika telah dilaksanakan perpanjangan waktu yang dimaksud pasal (2) tetapi tetap tidak ada calon ketua IMD/IMPI, maka akan diserahkan pada MPM fraksi untuk mekanisme selanjutnya

BAB VIKETENTUAN KAMPANYE

Bagian pertamaKampanye

Pasal 24

Kampanye Pemilu IKM FTUI dilakukan dengan prinsip umum yang bertanggung jawab dan merupakan bagian dari pendidikan politik mahasiswa.Pasal 25(1) Kampanye dilaksanakan oleh pelaksana kampanye.(2) Kampanye diikuti oleh peserta kampanye.(3) Kampanye didukung oleh petugas kampanye.Pasal 26(1) Pelaksana kampanye terdiri atas peserta Pemilu IKM FTUI beserta tim kampanyenya. (2) Dalam melaksanakan kampanye, peserta Pemilu IKM FTUI membentuk tim kampanye.(3) Tim kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas menyusun seluruh kegiatan tahapan kampanye dan bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis pelaksanaan kampanye.(4) Peserta kampanye terdiri atas mahasiswa FTUI.(5) Petugas kampanye terdiri atas seluruh petugas yang memfasilitasi pelaksanaan kampanye dan ditetapkan oleh Panitia Pemilu.Pasal 27(1) Nama-nama pelaksana kampanye dan anggota tim kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat 1 (satu) harus didaftarkan pada Panitia Pemilu.Pasal 28

Bentuk kampanye pemilihan anggota MPM FTUI, Ketua BEM FTUI dan Ketua IMD/IMPI terdiri atas :1. Kampanye lisan2. Kampanye media3. Debat kandidat4. Ketentuan lebih lanjut mengenai kampanye ditetapkan dengan ketetapan panitia Pemilu FTUI.

Bagian keduaMateri dan Metode Kampanye

Pasal 29

Materi kampanye Pemilu FTUI anggota MPM FTUI, Ketua BEM FTUI, Ketua IMD/IMPI meliputi visi, misi dan program.

Pasal 30

Kampanye Pemilu FTUI dapat dilakukan dengan melalui :a. Pertemuan tatap mukab. Media massa cetak dan elektronikc. Penyebaran bahan kampanye kepada mahasiswad. Pemasangan alat peraga dilingkungan FTUIe. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan peraturan IKM FTUI

Bagian ketigaPendanaan Kampanye

Pasal 31

1. Dana kegiatan kampanye Pemilu IKM FTUI anggota MPM FTUI, Ketua BEM FTUI dan Ketua IMD/IMPI menjadi tanggung jawab para peserta pemilu2. Dana kampanye sebagai mana dimaksud ayat (1) bersumber dari :a. Peserta Pemilub. Sumbangan yang sah menurut perundangan IKM FTUIc. Sumbangan perseorangan.3. Dana kampanye dapat berupa uang, barang dan atau jasa.

Pasal 32

1. Para peserta Pemilu dilarang menerima sumbangan yang berasal dari :a. Partai politik dan anggotanyab. Penyumbang yang tidak jelas identitasnyac. Perusahaan rokok, minuman keras dan alat kontrasepsid. Pihak asing

Pasal 33

Setiap manajer kampanye wajib melaporkan sumber dan pengeluaran seluruh pendanaan kampanye calon ketua BEM FTUI, calon ketua IMD/IMPI, dan calon anggota MPM kepada MPM FTUI

Bagian keempatLarangan KampanyePasal 34

Pelaksana, peserta dan petugas kampanye dilarang :a. Menghina seseorang, suku, ras, golongan, calon dan/atau peserta pemilu lainnya.b. Menghasut dan mengadu domba perseorangan atau sekelompok mahasiswac. Menganggu ketertiban umumd. Mengancam untuk melaksakan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok mahasiswa dan/atau peserta pemilue. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemiluf. Berkampanye di tempat ibadah dan perpustakaang. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada mahasiswa lainnya.h. Memasang bahan kampanye di luar lingkungan FTUI.i. Lembaga IKM FTUI tidak di perkenankan mendukung/kampanye salah satu peserta pemilu BAB VIIPEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA

Bagian pertamaPemungutan suara

Pasal 35

1. Pemungutan suara Pemilu IKM FTUI dilaksanakan serentak di seluruh departemen se-teknik.2. Hari, tanggal, waktu dan tempat pemungutan suara ditetapkan oleh panitia Pemilu IKM FTUI.3. Tata cara pemungutan suara sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan ketetapan panitia pemilu IKM FTUI.

Pasal 36

1. Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara ialah yang terdaftar pada daftar pemilih.2. Pemilih sebagaimana ayat (1) dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Mahasiswa

Bagian keduaPerhitungan suara

Pasal 37

1. Perhitungan suara untuk pemilu anggota MPM, Ketua IMD/IMPI dan Ketua BEM FTUI dilakukan di tingkat fakultas.2. Tata cara perhitungan suara sebagai mana dimaksud ayat (1) (2) diatur dengan ketetapan panitia Pemilu IKM FTUI.

BAB VIIIPENETAPAN HASIL PEMILU DAN CALON TERPILIH

Pasal 38

1. Hasil pemilu ditetapkan oleh panitia IKM FTUI2. Calon terpilih anggota MPM FTUI, Ketua BEM FTUI dan Ketua IMD/IMPI ditetapkan oleh panitia pemilu IKM FTUI

Pasal 39

1. Penetapan calon terpilih anggota MPM FTUI didasarkan pada nama calon yang memperoleh suara sesuai dengan PD PRT IKM FTUI dan diurutkan berdasarkan perolehan suara terbanyak2. Banyaknya calon terpilih anggota MPM FTUI didasarkan pada kuota setiap departemen sebagimana diatur dalam PD PRT IKM FTUI.

Pasal 40

Penetapan calon terpilih Ketua BEM FTUI dan Ketua IMD/IMPI didasarkan pada peserta yang memperoleh suara terbanyak.BAB IXPEMUNGUTAN SUARA ULANG DAN PENGHITUNGAN SUARA ULANGBagian PertamaPemungutan Suara UlangPasal 41Pemungutan suara di TPS wajib diulang seketika itu juga apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia Pemilu terbukti terdapat keadaan sebagai berikut sesuai dengan persetujuan MPM FTUI:a. Proses pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan panitia;b.Panitia Pemilu meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan; c. Panitia Pemilu merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah. Persetujuan mpm ?

Pasal 42(1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.(2)Pemungutan suara ulang yang disebabkan terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Panitia Pemilu setelah bermusyawarah dengan para saksi yang hadir dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.(3) Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari setelah hari/tanggal pemungutan suara berdasarkan keputusan Panitia PemiluBagian KeduaPenghitungan Suara UlangPasal 43(1) Penghitungan suara ulang dapat dilakukan di Tingkat Fakultas.(2) Penghitungan suara di Tingkat Fakultas diulang seketika itu juga apabila terjadi hal sebagai berikut:a. Penghitungan suara dilakukan secara tertutup;b. Terjadi perbedaan jumlah antara pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya dengan hasil suara yang telah dipakai.

BAB XPEMILU IKM FTUI LANJUTANDANPEMILU IKM FTUI SUSULANPasal 44(1)Dalam hal disebagian atau seluruh wilayah Fakultas Teknik Universitas Indonesia terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilu IKM FTUI tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemilu IKM FTUI lanjutan.(2) Pelaksanaan Pemilu IKM FTUI lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahap penyelenggaraan Pemilu IKM FTUI yang terhenti.Pasal 45(1) Dalam hal disebagian atau seluruh Fakultas Teknik Universitas Indonesia terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu IKM FTUI tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemilu IKM FTUI susulan.(2) Pelaksanaan Pemilu susulan dilakukan untuk seluruh penyelengaraan Pemilu yang belum terlaksana.Pasal 46(1) Pemilu IKM FTUI lanjutan dan Pemilu IKM FTUI susulan dilaksanakan setelah ada penetapan penundaan pelaksanaan Pemilu IKM FTUI.(2) Penetapan penundaan pelaksanaan Pemilu IKM FTUI dilakukan oleh Panitia Pemilu dan disetujui oleh MPM FTUI.(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan waktu pelaksanaan Pemilu IKM FTUI lanjutan atau Pemilu IKM FTUI susulan diatur dalam peraturan Panitia Pemilu.

BAB XIPELANGGARAN DAN SENGKETA PEMILU IKM FTUI

Bagian PertamaLaporan PelanggaranPasal 47 (1)Panitia Pemilu menerima laporan pelanggaran Pemira IKM FTUI pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu IKM FTUI.(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan oleh:a. Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Indonesia yang mempunyai hak pilih;b. Peserta Pemilu/tim Kampanye; atauc. Panitia Pemilu.(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Panitia Pemilu dengan paling sedikit memuat:a. Nama dan alamat pelapor;b. Pihak terlapor;c. Waktu dan tempat kejadian perkara; dand. Uraian kejadian.(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari sejak terjadinya pelanggaran Pemilu IKM FTUI.(5) Panitia Pemilu wajib mengkaji setiap laporan pelanggaran yang diterima.(6) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti kebenarannya, Panitia pemilu wajib menindaklanjuti laporan paling lama 2 (dua) hari setelah laporan diterima.(7) Dalam hal Panitia Pemilu memerlukan keterangan tambahan dari pelapor mengenai tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 5 (lima) hari setelah laporan diterima.(8) Laporan pelanggaran Pemira IKM FTUI diteruskan kepada MPM FTUI(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan pelanggaran Pemilu IKM FTUI diatur dalam peraturan Panitia Pemilu.Bagian KeduaPerselisihan dan Sengketa Pemilu IKM FTUI

Pasal 48

Sengketa pemilu IKM FTUI adalah perselisihan antara panitia pemilu IKM FTUI dengan peserta pemilu.Bagian KetigaPelanggaran Pemira IKM FTUI

Pasal 49Pelanggaran pemilu IKM FTUI adalah pelanggaran terhadap ketentuan undang undang ini dan terhadap ketentuan lain yang diatur dalam peraturan dan/atau keputusan Panitia Pemira.

Pasal 501. Pelanggaran pemilu IKM FTUI diselesaikan oleh Panitia Pemilu.2. Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu IKM FTUI diselesaikan oleh panitia berdasarkan peraturan yang telas disusun, jika sengketa tidak bisa di selesaikan maka diserahkan ke MPM FTUI.

BAB XIIIKETENTUAN PENUTUPPasal 51Dengan berlakunya undang-undang ini, Undang-Undang Pemilu tahun 2011 tentang pemilu Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.Pasal 52Undang - undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Diundangkan di: Ruang MPM FTUI, DepokPada Hari: KamisTanggal: 4 Oktober 2012Pukul : WIB

MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWAFAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS INDONESIA

Andri MubarakRisa Karlin

Ketua UmumSekretaris Umum