Top Banner
1 UU Nomor 33 Tahun 2004 Draf RUU Keterangan 1. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2004 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH 2. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 3. Menimbang: a. bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan diselenggarakan otonomi seluas-luasnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; Menimbang: a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah; 4. b. bahwa hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan antar Pemerintahan Daerah perlu diatur secara adil dan selaras; b. bahwa pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan; c. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efisien dan efektif, perlu diatur hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 5. c. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah melalui penyediaan sumber-sumber pendanaan berdasarkan kewenangan Pemerintah Pusat, Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan, perlu diatur perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan d. bahwa hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang- undang;
88

UU Nomor 33 Tahun 2004 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/files/doc/2097_Draft RUU HKPD.pdf · Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN

Mar 27, 2019

Download

Documents

trinhminh
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: UU Nomor 33 Tahun 2004 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/files/doc/2097_Draft RUU HKPD.pdf · Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN

1

UU Nomor 33 Tahun 2004 Draf RUU Keterangan

1. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2004

TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH

PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ... TAHUN ... TENTANG

HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH

2. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

3. Menimbang: a. bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan diselenggarakan otonomi seluas-luasnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang: a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah;

4. b. bahwa hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan antar Pemerintahan Daerah perlu diatur secara adil dan selaras;

b. bahwa pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan;

c. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efisien dan efektif, perlu diatur hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

5. c. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah melalui penyediaan sumber-sumber pendanaan berdasarkan kewenangan Pemerintah Pusat, Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan, perlu diatur perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan

d. bahwa hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang;

Page 2: UU Nomor 33 Tahun 2004 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/files/doc/2097_Draft RUU HKPD.pdf · Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN

2

Pemerintahan Daerah berupa sistem keuangan yang diatur berdasarkan pembagian kewenangan, tugas, dan tanggung jawab yang jelas antar susunan pemerintahan;

6. d. bahwa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan serta tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah, sehingga perlu diganti;

e. bahwa Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan serta tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah, sehingga perlu diganti dengan peraturan yang mengatur hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah;

7. e. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu ditetapkan Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu membentuk Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

8. Mengingat : 1. Pasal 1 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 23C, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 18A ayat (2), dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

9. 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

10. 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Page 3: UU Nomor 33 Tahun 2004 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/files/doc/2097_Draft RUU HKPD.pdf · Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN

3

Nomor 4355);

11. 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

12. 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

13. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

14. Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH.

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH.

15. BAB I BAB I

16. KETENTUAN UMUM KETENTUAN UMUM Perlu didefinisikan Dana Otonomi Khusus

17. Pasal 1 Pasal 1

18. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

19. 1. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah suatu sistim pendanaan pemerintahan yang proporsional, transparan, akuntabel dan efisien untuk mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan oleh Pemerintah Pusat dalam kerangka negara kesatuan.

20. 1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, 2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia Telah Sinkron dengan draf RUU

Page 4: UU Nomor 33 Tahun 2004 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/files/doc/2097_Draft RUU HKPD.pdf · Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN

4

adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri-menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

32/2004

21. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Telah Sinkron dengan draf RUU 32/2004

22. 3. Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan Desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

23. 4. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai penyelenggara unsur pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Telah Sinkron dengan draf RUU 32/2004

24. 5. Daerah otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Telah Sinkron dengan draf RUU 32/2004

25. 6. Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi atau bupati bagi daerah kabupaten atau walikota bagi daerah kota.

6. Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi atau bupati bagi daerah kabupaten atau walikota bagi daerah kota.

26. 7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah

7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah unsur penyelenggara urusan

Telah Sinkron dengan draf RUU 32/2004

Page 5: UU Nomor 33 Tahun 2004 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/files/doc/2097_Draft RUU HKPD.pdf · Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN

5

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. pemerintahan daerah yang menjalankan fungsi pembentukan Peraturan Daerah, pengawasan, dan anggaran.

27. 8. Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Sesuai dengan rumusan UU keuangan negara.

28. 8. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tersebut dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perubahan nomenklatur wewenang menjadi urusan sesuai dengan UUD 1945

29. 9. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah.

Catatan: Dekonsentrasi dihapus karena tidak termasuk dalam lingkup pengaturan undang-undang ini.

30. 10. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggung-jawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

10. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

Catatan: Kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kepada Pemerintah Pusat diatur dalam batang tubuh.

31. 11. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.

11. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.

Sesuai UU 17/2003

32. 12. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.

12. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.

Sesuai UU 17/2003

33. 13. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan.

13. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

Sesuai UU 17/2003

34. 14. Belanja daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

14. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Sesuai UU 17/2003

35. 15. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan

15. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima

Sesuai UU 17/2003

Page 6: UU Nomor 33 Tahun 2004 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/files/doc/2097_Draft RUU HKPD.pdf · Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN

6

diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

36. 16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Sesuai UU 17/2003

37. 17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sesuai UU 17/2003

38. 18. Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah dan/atau yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

18. Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah dan/atau diperoleh sebagai hasil pengelolaan kekayaan Daerah dan pendapatan lainnya sebagai hasil pengelolaan APBD, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

39. 19. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

19. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

40. 20. Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

20. Dana Bagi Hasil, yang selanjutnya disingkat DBH, adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

41. 21. DBH Pajak adalah dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan dan Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21.

42. 22. Pajak Bumi dan Bangunan, yang selanjutnya disingkat PBB, adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan di kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak

Page 7: UU Nomor 33 Tahun 2004 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/files/doc/2097_Draft RUU HKPD.pdf · Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN

7

Bumi dan Bangunan.

43. 23. Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri adalah Pajak Penghasilan terutang oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, kecuali pajak atas penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (8) Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan.

44. 24. Pajak Penghasilan Pasal 21, yang selanjutnya disebut PPh Pasal 21, adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi berdasarkan ketentuan Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan.

45. 25. Cukai Hasil Tembakau, yang selanjutnya disingkat CHT, adalah pungutan Negara yang dikenakan terhadap hasil tembakau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.

46. 26. DBH Sumber Daya Alam adalah dana bagi hasil yang bersumber dari penerimaan sumber daya alam kehutanan, pertambangan umum, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi.

47. 27. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan, yang selanjutnya disingkat IIUPH, adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan atas suatu kawasan hutan tertentu yang dilakukan sekali pada saat izin tersebut diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

48. 28. Provisi Sumber Daya Hutan, yang selanjutnya disingkat PSDH, adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

49. 29. Dana Reboisasi adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dari hutan alam yang berupa kayu dalam rangka reboisasi dan rehabilitasi hutan berdasarkan ketentuan peraturan

Page 8: UU Nomor 33 Tahun 2004 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/files/doc/2097_Draft RUU HKPD.pdf · Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN

8

perundang-undangan di bidang kehutanan.

50. 30. Iuran Tetap adalah iuran yang diterima negara sebagai imbalan atas kesempatan penyelidikan umum, eksplorasi atau eksploitasi pada suatu wilayah kerja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan umum dan pertambangan panas bumi.

51. 31. Iuran Produksi adalah iuran yang dibayarkan kepada negara atas hasil yang diperoleh dari usaha pertambangan umum dan pertambangan panas bumi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan umum dan pertambangan panas bumi.

52. 32. Setoran Bagian Pemerintah adalah penerimaan negara dari pengusaha panas bumi atas dasar kontrak pengusahaan panas bumi yang ditandatangani sebelum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi ditetapkan, setelah dikurangi dengan kewajiban perpajakan dan pungutan-pungutan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

53. 33. Bagian Negara dari pertambangan minyak bumi dan gas bumi, yang selanjutnya disebut Bagian Negara, adalah penerimaan negara yang diperoleh dari pertambangan minyak bumi dan gas bumi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang minyak bumi dan gas bumi.

54. 21. Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

34. Dana Alokasi Umum, yang selanjutnya disingkat DAU, adalah dana yang bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri APBN yang dialokasikan kepada Daerah dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar-daerah.

55. 22. Celah fiskal dihitung berdasarkan selisih antara kebutuhan fiskal Daerah dan kapasitas fiskal Daerah.

56. 23. Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas

35. Dana Alokasi Khusus, yang selanjutnya disingkat DAK, adalah dana yang bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah.

Page 9: UU Nomor 33 Tahun 2004 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/files/doc/2097_Draft RUU HKPD.pdf · Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN

9

nasional.

57. 24. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

36. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

58. 25. Obligasi Daerah adalah Pinjaman Daerah yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum di pasar modal.

59. 26. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.

Catatan: Dihapus sesuai ruang lingkup pengaturan.

60. 27. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Daerah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan.

37. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN untuk mendanai urusan Pemerintah Pusat yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

61. 28. Hibah adalah Penerimaan Daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, Pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan/atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali.

38. Hibah kepada Daerah, adalah uang, barang dan/atau jasa yang diberikan kepada Daerah berdasarkan perjanjian antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan tidak perlu dikembalikan/dibayar kembali.

62. 29. Dana Darurat adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa, dan/atau krisis solvabilitas.

63. 30. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, selanjutnya disebut RKPD, adalah dokumen perencanaan daerah provinsi, kabupaten, dan kota untuk periode 1 (satu) tahun.

39. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan daerah provinsi, kabupaten dan kota untuk periode 1 (satu) tahun.

Catatan: Tergantung pembahasan ruang lingkup HKPD apakah termasuk pengelolaan keuangan daerah.

64. 31. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disebut Renja SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk

40. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renja SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode

Page 10: UU Nomor 33 Tahun 2004 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/files/doc/2097_Draft RUU HKPD.pdf · Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN

10

periode 1 (satu) tahun. 1 (satu) tahun.

65. 32. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disebut RKA SKPD, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan rencana strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

41. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD yang merupakan penjabaran dari RKPD dan rencana strategis SKPD yang bersangkutan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

66. 33. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah.

42. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga/ SKPD.

67. 43. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keuangan Negara.

68. 34. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik Negara/Daerah.

69. BAB II

70. Ruang Lingkup

71. Pasal 2

72. (1) Pemerintah Pusat memiliki hubungan keuangan dengan Pemerintahan Daerah untuk membiayai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan kepada Pemerintahan Daerah.

73. (2) Hubungan keuangan dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pemberian sumber pendapatan asli daerah berasal dari

pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

b. pemberian dana bersumber dari perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

c. pemberian dana penyelenggaraan otonomi khusus untuk Pemerintahan Daerah tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang; dan

d. pemberian pinjaman dan/atau hibah, dana darurat,

Page 11: UU Nomor 33 Tahun 2004 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/files/doc/2097_Draft RUU HKPD.pdf · Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN

11

insentif.

74. (3) Hubungan keuangan dalam penyelengaraan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pendanaan sesuai dengan urusan yang ditugaskan sebagai pelaksanaan dari Tugas Pembantuan.

75. (4) Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kebijakan yang menjamin kualitas belanja daerah dan kesinambungan fiskal secara nasional.

Catatan: Kesinambungan fiskal secara

nasional masing-masing APBD ikut menjamin kesinambungan fiskal

76. BAB II BAB III

77. PRINSIP KEBIJAKAN PERIMBANGAN KEUANGAN PRINSIP KEBIJAKAN HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH

78. Pasal 2 Pasal 3

79. (1) Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah merupakan subsistem Keuangan Negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

(1) Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah merupakan konsekuensi dari adanya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Pemerintahan Daerah.

80. (2) Penyerahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan pemberian sumber-sumber keuangan Negara.

81. (2) Pemberian sumber keuangan Negara kepada Pemerintahan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal.

(3) Pemberian sumber-sumber keuangan Negara kepada Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada pemerintahan daerah dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal.

82. (4) Sumber-sumber keuangan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menjadi sumber-sumber penerimaan Daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Daerah mencakup: a. pajak Daerah dan retribusi Daerah; b. dana perimbangan; c. dana otonomi khusus; d. hibah; e. dana darurat; f. pinjaman; dan g. insentif.

Catatan: Bagian ini tidak mengatur sumber-sumber penerimaan Daerah secara keseluruhan namun konsekuensi dari pengaturan hubungan keuangan daerah.

Page 12: UU Nomor 33 Tahun 2004 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/files/doc/2097_Draft RUU HKPD.pdf · Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN

12

83. (3) Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan.

(5) Pembagian sumber keuangan Negara kepada Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintah Pusat yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah dilakukan dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dimaksud.

84. Pasal 3 Pasal 4

85. (1) PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi.

(1) Pajak Daerah dan retribusi Daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan asas Desentralisasi.

Catatan: Pajak Daerah dan retribusi Daerah mencerminkan kewenangan perpajakan yang dimiliki Pemerintah Daerah dalam rangka otonomi.

86. (2) Dana Perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dan antar-Pemerintah Daerah.

(2) Dana Perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan antar-Pemerintahan Daerah.

87. (3) Dana Otonomi Khusus bertujuan untuk penyelenggaraan otonomi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

88. (3) Pinjaman Daerah bertujuan memperoleh sumber pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah.

Pindah ayat (6)

89. (4) Lain-lain Pendapatan bertujuan memberi peluang kepada Daerah untuk memperoleh pendapatan selain pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

(4) Hibah bertujuan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan mendanai kegiatan tertentu.

90. (5) Dana Darurat bertujuan untuk membantu daerah mendanai kegiatan dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

91. (6) Pinjaman Daerah bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

92. Pasal 5

93. Prinsip pengaturan hubungan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dan Pasal 4 menjadi dasar dalam pengaturan: a. perpajakan daerah dan retribusi daerah; b. pengalokasian dana dari APBN ke APBD; c. pengalokasian dana tugas pembantuan; dan

Penjelasan : Dengan ketentuan ini pengalokasian dana APBN kepada daerah dalam rangka hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah hanya yang diatur dalam

Page 13: UU Nomor 33 Tahun 2004 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/files/doc/2097_Draft RUU HKPD.pdf · Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN

13

d. pinjaman daerah. undang-undang ini.

94. Pasal 6

95. Pelimpahan urusan pemerintahan umum dan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang ditugaskan sebagai pelaksanaan Tugas Pembantuan disertai pendanaan dari APBN.

96. Pasal 7

97. Pengelolaan keuangan daerah mengikuti prinsip-prinsip pengelolaan Keuangan Negara.

Catatan:

Dibahas dalam pleno

Hasil harmonisasi RUU 32/2004 – RUU HKPD bahwa RUU 33/2004 dapat mengatur hal-hal umum/pokok-pokok terkait keuangan daerah.

Pasal 216 RUU Pemda dan penjelasan.

98. BAB III BAB IV

99. DASAR PENDANAAN PEMERINTAH DAERAH PENDANAAN PEMERINTAHAN DAERAH

100. Pasal 4 Pasal 8

101. (1) Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi didanai APBD.

(1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban APBD.

102. (2) Penyelenggaraan urusan Pemerintah yang dilaksanakan oleh gubernur dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi didanai APBN.

103. (3) Penyelenggaraan urusan Pemerintah yang dilaksanakan oleh gubernur dalam rangka Tugas Pembantuan didanai APBN.

(2) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat di daerah didanai dari dan atas beban APBN.

104. (4) Pelimpahan kewenangan dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi dan/atau penugasan dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah diikuti dengan pemberian dana.

105. Pasal 9

106. (1) Pemerintah Pusat dilarang mendanai urusan yang telah

Page 14: UU Nomor 33 Tahun 2004 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/files/doc/2097_Draft RUU HKPD.pdf · Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN

14

menjadi kewenangan Daerah dalam rangka Tugas Pembantuan.

107. (2) Pemerintah Daerah dilarang mendanai urusan Pemerintah Pusat, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

108. Pasal 10

109. (1) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dikenakan sanksi berupa pengurangan/pemotongan anggaran kementerian/lembaga yang bersangkutan pada tahun anggaran berikutnya.

110. (2) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dikenakan sanksi berupa pemotongan Dana Perimbangan yang menjadi hak Daerah yang bersangkutan.

111. (3) Tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

PMK tentang sanksi mengatur bahwa sanksi dikenakan berdasarkan : a. untuk K/L hasil evaluasi tentang

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri PPN/Kepala Bappenas, dan Menteri;

b. untuk Pemerintah Provinsi hasil evaluasi tentang APBD oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri; dan

c. untuk Pemerintah kabupaten/kota hasil evaluasi tentang APBD oleh gubernur.

112. BAB IV

113. SUMBER PENERIMAAN DAERAH

114. Pasal 5

115. (1) Penerimaan Daerah dalam pelaksanaan Desentralisasi terdiri atas Pendapatan Daerah dan Pembiayaan.

116. (2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari: a. Pendapatan Asli Daerah; b. Dana Perimbangan; dan c. Lain-lain Pendapatan.

Page 15: UU Nomor 33 Tahun 2004 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/files/doc/2097_Draft RUU HKPD.pdf · Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN

15

117. (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:

a. sisa lebih perhitungan anggaran Daerah;

b. penerimaan Pinjaman Daerah;

c. Dana Cadangan Daerah; dan

d. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

118. BAB V BAB V

119. PENDAPATAN ASLI DAERAH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

120. Pasal 6 Pasal 11

121. Daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak Daerah dan retribusi Daerah dalam rangka melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Daerah.

122. (1) PAD bersumber dari: a. Pajak Daerah; b. Retribusi Daerah; c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan;

dan d. lain-lain PAD yang sah.

Dipindah ke BAB Pengelolaan Keuangan Daerah.

123. (2) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi: a. hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak

dipisahkan; b. jasa giro; c. pendapatan bunga; d. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata

uang asing; dan e. komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat

dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.

124. Pasal 7 Pasal 12

125. Dalam upaya meningkatkan PAD, Daerah dilarang:

a. menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi; dan

b. menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antardaerah, dan kegiatan impor/ekspor.

Dalam memungut pajak Daerah dan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Daerah dilarang menetapkan Peraturan Daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antardaerah, dan kegiatan impor/ekspor.

Page 16: UU Nomor 33 Tahun 2004 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/files/doc/2097_Draft RUU HKPD.pdf · Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN

16

126. Pasal 8 Pasal 13

127. Ketentuan mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang.

Ketentuan mengenai pajak Daerah dan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diatur dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak Daerah dan retribusi Daerah.

128. Pasal 9

129. Ketentuan mengenai hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

130. BAB VI BAB VI

131. DANA PERIMBANGAN DANA PERIMBANGAN

132. Bagian Kesatu Bagian Kesatu

133. Jenis Jenis Dana Perimbangan

134. Pasal 10 Pasal 14

135. (1) Dana Perimbangan terdiri atas: a. Dana Bagi Hasil; b. Dana Alokasi Umum; dan c. Dana Alokasi Khusus.

(1) Dana Perimbangan terdiri atas:

a. DBH;

b. DAU; dan

c. DAK.

136. (2) Jumlah Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN.

(2) Besarnya Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam Undang-Undang tentang APBN.

137. Bagian Kedua Bagian Kedua

138. Dana Bagi Hasil Dana Bagi Hasil

139. Pasal 11 Pasal 15

140. (1) Dana Bagi Hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam.

(1) DBH bersumber dari: a. Pajak; b. Cukai; dan c. Sumber Daya Alam.

141. (2) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);

b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan

c. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21.

(2) DBH Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:

a. PBB;

b. PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21.

PBB yang dimaksud dalam ketentuan ini, adalah PBB yang bersumber dari sektor perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

Page 17: UU Nomor 33 Tahun 2004 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/files/doc/2097_Draft RUU HKPD.pdf · Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN

17

142. (3) DBH Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah cukai hasil tembakau.

143. (3) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:

a. kehutanan;

b. pertambangan umum;

c. perikanan;

d. pertambangan minyak bumi;

e. pertambangan gas bumi; dan

f. pertambangan panas bumi.

(4) DBH Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas: a. kehutanan; b. pertambangan umum; c. pertambangan minyak bumi; d. pertambangan gas bumi; dan e. pertambangan panas bumi.

Huruf b Yang dimaksud dengan pertambangan umum dalam ketentuan ini adalah pertambangan mineral dan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

144. Pasal 12 Paragraf Kesatu DBH Pajak

Pasal 16

145. (1) Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB dan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dan huruf b dibagi antara daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah.

(1) DBH Pajak yang bersumber dari PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan ditetapkan sebesar 90% (sembilan puluh persen) dengan rincian: a. 18% (delapan belas persen) untuk provinsi yang

bersangkutan; b. 72% (tujuh puluh dua persen) untuk kabupaten dan kota

yang bersangkutan.

146. (2) Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB sebesar 90% (sembilan puluh persen) untuk Daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. 16,2% (enam belas dua persepuluh persen) untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah provinsi;

b. 64,8% (enam puluh empat delapan persepuluh persen) untuk daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah kabupaten/kota; dan

c. 9% (sembilan persen) untuk biaya pemungutan.

147. (3) 10% (sepuluh persen) bagian Pemerintah dari penerimaan PBB dibagikan kepada seluruh daerah kabupaten dan kota yang didasarkan atas realisasi penerimaan PBB tahun

Page 18: UU Nomor 33 Tahun 2004 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/files/doc/2097_Draft RUU HKPD.pdf · Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN

18

anggaran berjalan, dengan imbangan sebagai berikut:

a. 65% (enam puluh lima persen) dibagikan secara merata kepada seluruh daerah kabupaten dan kota; dan

b. 35% (tiga puluh lima persen) dibagikan sebagai insentif kepada daerah kabupaten dan kota yang realisasi tahun sebelumnya mencapai/melampaui rencana penerimaan sektor tertentu.

148. (2) DBH PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersumber dari PBB sektor pertambangan yang diperoleh dari wilayah laut 4 (empat) mil dari garis pantai, dibagi dengan rincian: a. 18% (delapan belas persen) untuk provinsi yang

bersangkutan; b. 72% (tujuh puluh dua persen) untuk kabupaten/kota yang

bersangkutan.

149. (3) DBH PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersumber dari PBB sektor pertambangan yang diperoleh dari wilayah laut di atas 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil dibagi dengan rincian: a. 18% (delapan belas persen) untuk provinsi yang

bersangkutan; b. 72% (tujuh puluh dua persen) untuk seluruh kabupaten

dan kota di provinsi yang bersangkutan dengan porsi yang sama besar.

150. (4) Penerimaan PBB yang bersumber dari PBB sektor pertambangan yang diperoleh dari wilayah laut di atas 12 (dua belas) mil tidak dibagihasilkan kepada Daerah.

151.

152. (4) Dana Bagi Hasil dari penerimaan BPHTB adalah sebesar 80% (delapan puluh persen) dengan rincian sebagai berikut:

a. 16% (enam belas persen) untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah provinsi; dan

b. 64% (enam puluh empat persen) untuk daerah kabupaten dan kota penghasil dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah kabupaten/kota.

Page 19: UU Nomor 33 Tahun 2004 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/files/doc/2097_Draft RUU HKPD.pdf · Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN

19

153. (5) 20% (dua puluh persen) bagian Pemerintah dari penerimaan BPHTB dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten dan kota.

154. (6) Penyaluran Dana Bagi Hasil PBB dan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

155. Pasal 13 Pasal 17

156. (1) Dana Bagi Hasil dari penerimaan PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c yang merupakan bagian Daerah adalah sebesar 20% (dua puluh persen).

(1) DBH Pajak yang bersumber dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) dengan rincian: a. 8% (delapan persen) untuk provinsi yang bersangkutan; b. 12% (dua belas persen) untuk kabupaten/kota yang

bersangkutan.

Disiapkan skenario dampak atas setiap penambahan satu persen dari DBH PPh. (sensitivity analysis) Simulasi apakah provinsi lebih beruntung dari pada kab/kota yang bisa dilihat dari defisitnya jika dibandingkan dengan rasio pendapatan (defisit per total pendapatan) dengan spirit memperkuat kab/kota dengan transfer melalui prov.

157. (2) Dana Bagi Hasil dari penerimaan PPh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi antara Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota.

(2) Pembagian kepada provinsi, kabupaten, dan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada wilayah Daerah tempat tinggal wajib pajak, tempat kegiatan usaha, dan/atau tempat bekerja.

Dengan ketentuan ini penerimaan PPh Pasal 25/29 WPOPDN diadministrasikan sesuai dengan wilayah daerah tempat tinggal WP dan/atau tempat kegiatan usaha, sedangkan untuk PPh Pasal 21 diadministrasikan berdasarkan wilayah daerah tempat bekerja.

158. (3) Dana Bagi Hasil dari penerimaan PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dengan imbangan 60% (enam puluh persen) untuk kabupaten/kota dan 40% (empat puluh persen) untuk provinsi.

159. (4) Penyaluran Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara triwulanan.

160. Paragraf Kedua DBH Cukai

Page 20: UU Nomor 33 Tahun 2004 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/files/doc/2097_Draft RUU HKPD.pdf · Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN

20

Pasal 18

161. (1) DBH Cukai yang bersumber dari CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) ditetapkan sebesar 2% (dua persen) dengan rincian: a. 0,4% (nol koma empat persen) untuk provinsi yang

bersangkutan; b. 0,8% (nol koma delapan persen) untuk kabupaten/kota

penghasil; dan c. 0,8% (nol koma delapan persen) untuk kabupaten dan

kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

162. (2) Pembagian untuk provinsi, kabupaten, dan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, didasarkan pada kontribusi Daerah yang bersangkutan terhadap penerimaan CHT dan/atau produksi tembakau.

Kontribusi daerah dapat dilihat dari jumlah penerimaan cukai, jumlah/kapasitas pabrik/produksi rokok, produksi tembakau atau luas lahan tembakau.

163. (3) Ketentuan DBH Cukai sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, berlaku sampai dengan tahun 2013.

164. Pasal 14 Paragraf Ketiga DBH Sumber Daya Alam

Pasal 19

165. Pembagian Penerimaan Negara yang berasal dari sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) ditetapkan sebagai berikut:

(1) DBH Sumber Daya Alam kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf a berasal dari: a. IIUPH; b. PSDH; dan c. Dana Reboisasi.

166. a. Penerimaan Kehutanan yang berasal dari penerimaan Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan dibagi dengan imbangan 20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah dan 80% (delapan puluh persen) untuk Daerah.

(2) DBH Sumber Daya Alam kehutanan yang bersumber dari IIUPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) untuk kabupaten/kota penghasil.

Yang dimaksud kabupaten/kota penghasil dalam ketentuan ini adalah kabupaten/kota tempat pengusahaan hutan. Dibuat link untuk simulasi dan gambar dimana provinsi hilang bagiannya.

167. (3) DBH Sumber Daya Alam kehutanan yang bersumber dari Yang dimaksud kabupaten/kota

Page 21: UU Nomor 33 Tahun 2004 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/files/doc/2097_Draft RUU HKPD.pdf · Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN

21

PSDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan, ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dengan rincian: a. 16% (enam belas persen) untuk provinsi yang

bersangkutan; b. 32% (tiga puluh dua persen) untuk kabupaten/kota

penghasil; dan c. 32% (tiga puluh dua persen) untuk kabupaten dan kota

lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

penghasil dalam ketentuan ini adalah kabupaten/kota tempat pengusahaan hutan.

168. b. Penerimaan Kehutanan yang berasal dari Dana Reboisasi dibagi dengan imbangan sebesar 60% (enam puluh persen) untuk Pemerintah dan 40% (empat puluh persen) untuk Daerah.

(4) DBH Sumber Daya Alam kehutanan yang bersumber dari Dana Reboisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen) untuk kabupaten/kota penghasil.

Yang dimaksud dengan kabupaten/kota penghasil dalam ketentuan ini adalah wilayah kabupaten/kota tempat pengusahaan hutan.

169. (5) DBH Sumber Daya Alam kehutanan yang bersumber dari Dana Reboisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan untuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan.

Konsultasi dengan kementerian Kehutanan dalam penggunaan DBH DR.

170. c. Penerimaan Pertambangan Umum yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan, dibagi dengan imbangan 20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah dan 80% (delapan puluh persen) untuk Daerah.

171. d. Penerimaan Perikanan yang diterima secara nasional dibagi dengan imbangan 20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah dan 80% (delapan puluh persen) untuk seluruh kabupaten/kota.

172. e. Penerimaan Pertambangan Minyak Bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dibagi dengan imbangan:

1. 84,5% (delapan puluh empat setengah persen) untuk Pemerintah; dan

2. 15,5% (lima belas setengah persen) untuk Daerah.

173. f. Penerimaan Pertambangan Gas Bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan

Page 22: UU Nomor 33 Tahun 2004 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/files/doc/2097_Draft RUU HKPD.pdf · Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN

22

peraturan perundang-undangan, dibagi dengan imbangan:

1. 69,5% (enam puluh sembilan setengah persen) untuk Pemerintah; dan

2. 30,5% (tiga puluh setengah persen) untuk Daerah.

174. g. Pertambangan Panas Bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak, dibagi dengan imbangan 20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah dan 80% (delapan puluh persen) untuk Daerah.

175. Pasal 15

176. (1) Dana Bagi Hasil dari penerimaan IHPH yang menjadi bagian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, dibagi dengan rincian: a. 16% (enam belas persen) untuk provinsi; dan b. 64% (enam puluh empat persen) untuk kabupaten/kota

penghasil.

177. (2) Dana Bagi Hasil dari penerimaan PSDH yang menjadi bagian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, dibagi dengan rincian: a. 16% (enam belas persen) untuk provinsi yang

bersangkutan; b. 32% (tiga puluh dua persen) untuk kabupaten/kota

penghasil; dan c. 32% (tiga puluh dua persen) dibagikan dengan porsi

yang sama besar untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

178. Pasal 16

179. Dana Bagi Hasil dari Dana Reboisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b: a. 60% (enam puluh persen) bagian Pemerintah digunakan

untuk rehabilitasi hutan dan lahan secara nasional; dan b. 40% (empat puluh persen) bagian daerah digunakan untuk

kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di kabupaten/kota penghasil.

180. Pasal 17 Pasal 20

181. (1) Penerimaan Pertambangan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c terdiri atas:

(1) DBH Sumber Daya Alam pertambangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf b, berasal dari:

Page 23: UU Nomor 33 Tahun 2004 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/files/doc/2097_Draft RUU HKPD.pdf · Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN

23

a. Penerimaan Iuran Tetap (Land-rent); dan b. Penerimaan Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi

(Royalti).

a. Penerimaan Iuran Tetap; dan b. Penerimaan Iuran Produksi.

182. (2) Dana Bagi Hasil dari Penerimaan Negara Iuran Tetap (Land-rent) yang menjadi bagian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibagi dengan rincian: a. 16% (enam belas persen) untuk provinsi yang

bersangkutan; dan b. 64% (enam puluh empat persen) untuk kabupaten/kota

penghasil.

(2) DBH Sumber Daya Alam pertambangan umum yang bersumber dari Iuran Tetap, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) untuk kabupaten/kota penghasil.

Yang dimaksud dengan kabupaten/ kota penghasil dalam ketentuan ini adalah kabupaten/kota yang menjadi tempat pengusahaan pertambangan umum.

183. (3) DBH Sumber Daya Alam pertambangan umum yang bersumber dari Iuran Tetap sebesar 80% (delapan puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang diperoleh dari wilayah laut di atas 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil, seluruhnya dialokasikan untuk provinsi yang bersangkutan.

184. (3) Dana Bagi Hasil dari Penerimaan Negara Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) yang menjadi bagian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibagi dengan rincian: a. 16% (enam belas persen) untuk provinsi yang

bersangkutan; b. 32% (tiga puluh dua persen) untuk kabupaten/kota

penghasil; dan c. 32% (tiga puluh dua persen) untuk kabupaten/kota

lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

(4) DBH Sumber Daya Alam pertambangan umum yang bersumber dari Iuran Produksi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dengan rincian: a. 16% (enam belas persen) untuk provinsi yang

bersangkutan; b. 32% (tiga puluh dua persen) untuk kabupaten dan kota

penghasil; dan c. 32% (tiga puluh dua persen) untuk kabupaten dan kota

lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

185. (5) DBH Sumber Daya Alam pertambangan umum yang bersumber dari Iuran Produksi sebesar 80% (delapan puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang diperoleh dari wilayah laut di atas 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil dibagi dengan rincian: a. 26% (dua puluh enam persen) untuk provinsi yang

bersangkutan; dan b. 54% (lima puluh empat persen) untuk kabupaten dan kota

lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

Page 24: UU Nomor 33 Tahun 2004 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/files/doc/2097_Draft RUU HKPD.pdf · Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN

24

186. (4) Bagian kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk semua kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.

187. Pasal 18

188. (1) Penerimaan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d terdiri atas: a. Penerimaan Pungutan Pengusahaan Perikanan; dan b. Penerimaan Pungutan Hasil Perikanan.

189. (2) Dana Bagi Hasil dari Penerimaan Negara sektor perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dibagikan dengan porsi yang sama besar kepada kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

190. Pasal 19 Pasal 21

191. (1) Penerimaan Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi yang dibagikan ke Daerah adalah Penerimaan Negara dari sumber daya alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dari wilayah Daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya.

(1) DBH Sumber Daya Alam pertambangan minyak bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf c, berasal dari Bagian Negara yang diperoleh dari pengusahaan pertambangan minyak bumi setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

192. (2) Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e angka 2 sebesar 15% (lima belas persen) dibagi dengan rincian sebagai berikut: a. 3% (tiga persen) dibagikan untuk provinsi yang ber-

sangkutan; b. 6% (enam persen) dibagikan untuk kabupaten/kota

penghasil; dan c. 6% (enam persen) dibagikan untuk kabupaten/kota

lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

(2) DBH Sumber Daya Alam pertambangan minyak bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dihasilkan dari wilayah laut sejauh 4 (empat) mil dari garis pantai, ditetapkan sebesar 15,5% (lima belas koma lima persen) dengan rincian: a. 3% (tiga persen) dibagikan untuk provinsi yang

bersangkutan; b. 6,25% (enam koma dua lima persen) untuk

kabupaten/kota penghasil; dan c. 6,25% (enam koma dua lima persen) untuk kabupaten dan

kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

Yang dimaksud dengan kabupaten dan kota penghasil dalam ketentuan ini: a. Untuk wilayah daratan (on shore)

adalah wilayah daratan kabupaten dan kota yang menjadi tempat kepala sumur (wellhead) produksi minyak bumi; dan

b. Untuk wilayah lepas pantai (off shore) adalah wilayah laut kabupaten dan kota yang menjadi tempat anjungan (platform) minyak bumi.

193. (3) DBH Sumber Daya Alam pertambangan minyak bumi sebesar 15,5% (lima belas koma lima persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diperoleh dari wilayah laut di atas 4

Page 25: UU Nomor 33 Tahun 2004 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/files/doc/2097_Draft RUU HKPD.pdf · Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN

25

(empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil dibagi dengan rincian: a. 5% (lima persen) untuk provinsi yang bersangkutan; dan b. 10,5% (sepuluh koma lima persen) untuk kabupaten dan

kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

194. Pasal 22

195. (1) DBH Sumber Daya Alam pertambangan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf d, berasal dari Bagian Negara yang diperoleh dari pengusahaan pertambangan gas bumi setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

196. (3) Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f angka 2 sebesar 30% (tiga puluh persen) dibagi dengan rincian sebagai berikut: a. 6% (enam persen) dibagikan untuk provinsi yang

bersangkutan; b. 12% (dua belas persen) dibagikan untuk

kabupaten/kota penghasil; dan c. 12% (dua belas persen) dibagikan untuk

kabupaten/kota lainnya dalam provinsi bersangkutan.

(2) DBH Sumber Daya Alam pertambangan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dihasilkan dari wilayah daratan kabupaten/kota yang bersangkutan, ditetapkan sebesar 30,5% (tiga puluh koma lima persen) dengan rincian: a. 6% (enam persen) untuk provinsi yang bersangkutan; b. 12,25% (dua belas koma dua lima persen) untuk

kabupaten/kota penghasil; dan c. 12,25% (dua belas koma dua lima persen) untuk

kabupaten dan kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

Yang dimaksud dengan kabupaten dan kota penghasil dalam ketentuan ini: a. Untuk wilayah daratan (on shore)

adalah wilayah daratan kabupaten dan kota yang menjadi tempat kepala sumur (wellhead) produksi gas bumi; dan

b. Untuk wilayah lepas pantai (off shore) adalah wilayah laut kabupaten dan kota yang menjadi tempat anjungan (platform) gas bumi.

197. (3) DBH Sumber Daya Alam pertambangan gas bumi sebesar 30,5% (tiga puluh koma lima persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diperoleh dari wilayah laut di atas 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil dibagi dengan rincian: a. 10% (sepuluh persen) untuk provinsi yang bersangkutan;

dan b. 20,5% (dua puluh koma lima persen) dibagikan untuk

kabupaten dan kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

198. (4) Bagian kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat

Page 26: UU Nomor 33 Tahun 2004 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/files/doc/2097_Draft RUU HKPD.pdf · Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN

26

(2) huruf c dan ayat (3) huruf c, dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk semua kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.

199. Pasal 20 Pasal 23

200. (1) Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e angka 2 dan huruf f angka 2 sebesar 0,5% (setengah persen) dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar.

Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b dan huruf c sebesar 0,25% (nol koma dua lima persen), Pasal 21 ayat (3) huruf b sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan Pasal 22 ayat (2) huruf b dan huruf c sebesar 0,25% (nol koma dua lima persen), Pasal 22 ayat (3) huruf b sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar.

201. (2) Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi masing-masing dengan rincian sebagai berikut: a. 0,1% (satu persepuluh persen) dibagikan untuk

provinsi yang bersangkutan; b. 0,2% (dua persepuluh persen) dibagikan untuk

kabupaten/ kota penghasil; dan c. 0,2% (dua persepuluh persen) dibagikan untuk

kabupaten/ kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

202. (3) Bagian kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk semua kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.

203. Pasal 21 Pasal 24

204. (1) Penerimaan Negara dari Pertambangan Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terdiri atas: a. Setoran Bagian Pemerintah; dan b. Iuran tetap dan iuran produksi.

(1) DBH Sumber Daya Alam pertambangan panas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf e, berasal dari: a. Setoran Bagian Pemerintah; b. Iuran Tetap; dan c. Iuran Produksi.

Setoran Bagian Pemerintah dalam ketentuan ini berlaku bagi kontrak pengusahaan panas bumi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003. Iuran Tetap dan Iuran Produksi dalam ketentuan ini berlaku bagi kontrak pengusahaan panas bumi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003.

205. (2) Dana Bagi Hasil dari Penerimaan Pertambangan Panas Bumi yang dibagikan kepada Daerah sebagaimana

(2) DBH Sumber Daya Alam yang berasal dari pertambangan panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang

Page 27: UU Nomor 33 Tahun 2004 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/files/doc/2097_Draft RUU HKPD.pdf · Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN

27

dimaksud dalam Pasal 14 huruf g dibagi dengan rincian: a. 16% (enam belas persen) untuk provinsi yang

bersangkutan; b. 32% (tiga puluh dua persen) untuk kabupaten/kota

penghasil; dan c. 32% (tiga puluh dua persen) untuk kabupaten/kota

lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan, ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dengan rincian: a. 10% (sepuluh persen) untuk provinsi yang bersangkutan; b. 35% (tiga puluh lima persen) untuk kabupaten/kota

penghasil; dan c. 35% (tiga puluh lima persen) untuk kabupaten dan kota

lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

206. (3) Bagian kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk semua kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.

207. Pasal 25 Dibahas kembali dalam pleno

208. (1) Gubernur menetapkan bobot pembagian DBH: a. CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1)

huruf c; b. Sumber Daya Alam kehutanan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 19 ayat (3) huruf c; c. Sumber Daya Alam pertambangan umum sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf c dan dalam Pasal 20 ayat (5) huruf b;

d. Sumber Daya Alam pertambangan minyak bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c dan Pasal 21 ayat (3) huruf b;

e. Sumber Daya Alam pertambangan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c dan Pasal 22 ayat (3) huruf b; dan

f. Sumber Daya Alam pertambangan panas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c;

untuk masing-masing kabupaten dan kota.

209. (2) Bobot pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan jumlah penduduk dan luas wilayah.

Penjelasan: Yang dimaksud penetapan bobot pembagian dalam ketentuan ini bertujuan untuk memberikan pembagian yang proporsional sesuai perimbangan beban kebutuhan antar daerah kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.

Page 28: UU Nomor 33 Tahun 2004 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/files/doc/2097_Draft RUU HKPD.pdf · Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN

28

Daerah yang memiliki jumlah penduduk dan luas wilayah yang lebih besar memiliki bobot yang lebih besar.

210. (3) Formula dan data yang digunakan dalam menetapkan bobot pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan gubernur.

Peraturan gubernur yang berisi bobot pembagian masing-masing daerah, formulasi dan data yang digunakan dalam penetapan bobot pembagian merupakan data terbuka.

211. (4) Peraturan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran.

212. (5) Bobot pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan oleh Menteri untuk menetapkan besaran alokasi untuk masing-masing kabupaten dan kota.

213. (6) Dalam hal bobot pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak disampaikan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri menetapkan besaran alokasi untuk masing-masing kabupaten dan kota dengan porsi yang sama besar.

214. Pasal 22 Paragraf Keempat Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil

Pasal 26

215. Pemerintah menetapkan alokasi Dana Bagi Hasil yang berasal dari sumber daya alam sesuai dengan penetapan dasar perhitungan dan daerah penghasil.

Menteri menetapkan alokasi sementara DBH Pajak dan DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) paling lambat 2 (dua) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.

216. Pasal 27

217. (1) Menteri teknis menetapkan daerah penghasil dan rencana penerimaan negara dari sumber daya alam per daerah sebagai dasar alokasi DBH Sumber Daya Alam paling lambat 2 (dua) bulan sebelum tahun anggaran bersangkutan dilaksanakan.

218. (2) Dalam hal sumber daya alam berada pada wilayah yang berbatasan atau berada pada lebih dari satu daerah, menteri teknis menetapkan daerah penghasil sumber daya alam berdasarkan pertimbangan Menteri Dalam Negeri paling

Penjelasan: Pertimbangan Menteri Dalam Negeri terkait dengan penentuan batas wilayah.

Page 29: UU Nomor 33 Tahun 2004 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/files/doc/2097_Draft RUU HKPD.pdf · Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN

29

lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya usulan pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri.

219. (3) Daerah penghasil dan rencana penerimaan negara dari sumber daya alam per daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Keuangan.

220. (4) Menteri menetapkan alokasi sementara DBH Sumber Daya Alam untuk masing-masing Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.

221. Pasal 28

222. (1) Menteri dan menteri teknis menetapkan prognosa realisasi penerimaan pajak, CHT, dan sumber daya alam per Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran berjalan.

223. (2) Menteri teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan prognosa realisasi penerimaan sumber daya alam kepada Menteri paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran berjalan.

224. (3) Menteri menetapkan prognosa realisasi DBH untuk masing-masing Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran berjalan.

Penjelasan: Menteri dalam menetapkan prognosa DBH mempertimbangkan data realisasi penerimaan pajak, CHT, dan SDA tiga triwulan sebelumnya.

225. Pasal 23 Paragraf Kelima Penyaluran Dana Bagi Hasil

Pasal 29

226. Dana Bagi Hasil yang merupakan bagian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disalurkan berdasarkan realisasi penerimaan tahun anggaran berjalan.

Penyaluran DBH dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah.

227. Pasal 30

228. (1) Penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilaksanakan per triwulan.

229. (2) Penyaluran triwulan kesatu, kedua dan ketiga dilakukan untuk masing-masing: a. DBH Pajak dan DBH CHT sebesar 25% (dua puluh lima

persen) dari alokasi sementara DBH Pajak dan DBH CHT

Page 30: UU Nomor 33 Tahun 2004 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/files/doc/2097_Draft RUU HKPD.pdf · Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN

30

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26; b. DBH Sumber Daya Alam sebesar 20% (dua puluh persen)

dari alokasi sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4).

230. (3) Penyaluran untuk triwulan keempat dilakukan berdasarkan prognosa realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dengan memperhitungkan penyaluran 3 (tiga) triwulan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

231. (4) Dalam hal jumlah penyaluran triwulan kesatu, kedua, dan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melebihi prognosa realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, kelebihan penyaluran tersebut diperhitungkan dengan penyaluran tahun anggaran berikutnya atau dana perimbangan lainnya pada tahun anggaran berjalan atau tahun anggaran berikutnya.

Catatan usulan BKF:

Ayat ini dipertimbangkan kembali, dengan alasan adanya ketidakpastian bagi daerah dan pusat dalam menyalurkan DBH (selalu timbul masalah kurang/lebih bayar DBH pada tahun-tahun berikutnya perlu dibangun sistem yang dapat memberikan kepastian hak DBH daerah dan penyaluran dari pusat).

Penyesuaian itu diperlukan jika selisih antara prognosa dengan realisasi sangat ekstrim.

Angka DBH dalam APBN merupakan angka DBH yang diperhitungkan dalam PDN netto untuk menetapan pagu DAU nasional.

232. Pasal 24

233. (1) Realisasi penyaluran Dana Bagi Hasil yang berasal dari sektor minyak bumi dan gas bumi tidak melebihi 130% (seratus tiga puluh persen) dari asumsi dasar harga minyak bumi dan gas bumi dalam APBN tahun berjalan.

234. (2) Dalam hal Dana Bagi Hasil sektor minyak bumi dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi 130% (seratus tiga puluh persen), penyaluran dilakukan melalui mekanisme APBN Perubahan.

Page 31: UU Nomor 33 Tahun 2004 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/files/doc/2097_Draft RUU HKPD.pdf · Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN

31

235. Pasal 25 Pasal 31

236. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa pemotongan atas penyaluran Dana Bagi Hasil sektor minyak bumi dan gas bumi.

Dalam hal terdapat selisih kurang antara prognosa realisasi dengan realisasi pada akhir tahun, selisih kurang dimaksud diperhitungkan pada tahun anggaran berikutnya.

237. Pasal 26

238. Ketentuan lebih lanjut mengenai Dana Bagi Hasil diatur dengan Peraturan Pemerintah.

239. Bagian Ketiga Bagian Ketiga

240. Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Umum

241. Pasal 27 Pasal 32

242. (1) Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN.

(1) DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN.

Keunggulan formula DAU yang baru: 1. Menghilangkan alokasi dasar; 2. Mengurangi insentif pemekaran

daerah; 3. Formula untuk 3 tahun (MTEF).

243. (2) DAU untuk suatu Daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar.

(2) DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk: a. Provinsi sebesar 10% (sepuluh persen); dan b. Kabupaten dan kota sebesar 90% (sembilan puluh persen).

Daerah kabupaten dan kota yang ada di wilayah Provinsi DKI Jakarta tidak menerima DAU karena otonomi Provinsi DKI Jakarta diletakkan pada lingkup provinsi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Catatan:

10:90 perbandingan SDO dan inpres atau DRD dan DPD

Dipertimbangkan untuk perubahan porsi terkait penambahan/pemekaran jumlah kabupaten/kota

244. (3) Celah fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal Daerah.

(3) Proporsi DAU untuk provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diubah sesuai dengan perubahan urusan antara provinsi dan kabupaten/kota, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

245. (4) Alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) (4) Perubahan proporsi DAU untuk provinsi dan

Page 32: UU Nomor 33 Tahun 2004 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/files/doc/2097_Draft RUU HKPD.pdf · Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN

32

dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah.

kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam APBN.

246. (5) Dalam hal terjadi perubahan APBN yang menyebabkan PDN Neto turun atau naik, maka besaran DAU tidak mengalami perubahan.

247. Pasal 28 Pasal 33

248. (1) Kebutuhan fiskal Daerah merupakan kebutuhan pendanaan Daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum.

(1) DAU suatu Daerah dialokasikan atas dasar Celah Fiskal. DAUi = CF dimana, DAUi = Dana Alokasi Umum untuk daerah i CF = Celah Fiskal

249. (2) Celah Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebagai selisih antara kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal Daerah.

CF = Kebutuhan Fiskal – Kapasitas Fiskal

250. (3) Kebutuhan fiskal Daerah merupakan kebutuhan pendanaan Daerah untuk melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

251. (2) Setiap kebutuhan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur secara berturut-turut dengan jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi, Produk Domestik Regional Bruto per kapita, dan Indeks Pembangunan Manusia.

(4) Kebutuhan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diukur secara berturut-turut dengan jumlah penduduk, luas wilayah daratan dan laut, Indeks Pembangunan Manusia, dan kondisi geografis Daerah yang dicerminkan oleh Indeks Kemahalan Konstruksi.

252. (3) Kapasitas fiskal Daerah merupakan sumber pendanaan Daerah yang berasal dari PAD dan Dana Bagi Hasil.

(5) Kapasitas fiskal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penjumlahan dari PAD dan DBH.

Untuk provinsi PAD dalam ketentuan ini tidak termasuk PAD yang dibagihasilkan ke kabupaten dan kota dan untuk kabupaten dan kota DBH tersebut termasuk DBH dari provinsi.

253. Pasal 29 Pasal 34

254. Proporsi DAU antara daerah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan imbangan kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota.

(1) Kebutuhan fiskal suatu Daerah dihitung sebagai hasil perkalian rata-rata belanja Daerah secara nasional dengan jumlah perkalian bobot-bobot variabel indeks jumlah penduduk, indeks luas wilayah, indeks pembangunan manusia dan indeks kemahalan konstruksi.

dimana, IPM = Indeks Pembangunan Manusia IKK = Indeks Kemahalan Konstruksi

Page 33: UU Nomor 33 Tahun 2004 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/files/doc/2097_Draft RUU HKPD.pdf · Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN

33

255. (2) Rata-rata belanja Daerah secara nasional sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan membagi total belanja Daerah dengan jumlah Daerah.

256. (3) Bobot variabel indeks jumlah penduduk, variabel indeks luas wilayah, variabel indeks pembangunan manusia dan varibel indeks kemahalan konstruksi ditetapkan dalam Undang-Undang tentang APBN.

257. (4) Indeks jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan membagi jumlah penduduk suatu Daerah dengan rata-rata jumlah penduduk secara nasional.

258. (5) Indeks luas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan membagi luas wilayah suatu Daerah dengan rata-rata luas wilayah secara nasional.

259. (6) Indeks pembangunan manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan membagi celah indeks pembangunan manusia suatu Daerah dengan rata-rata celah indeks pembangunan manusia secara nasional.

260. (7) Indeks Kemahalan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan membagi indeks kemahalan konstruksi suatu Daerah dengan rata-rata indeks kemahalan konstruksi secara nasional.

261. Pasal 35

262. (1) DAU suatu provinsi dihitung berdasarkan perkalian bobot provinsi yang bersangkutan dengan jumlah DAU seluruh provinsi.

DAU Provinsii = Bobot Provinsii x DAU Provinsi

263. (2) Bobot provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan membagi Celah Fiskal provinsi yang bersangkutan dengan total Celah Fiskal seluruh provinsi.

dimana, CF Provinsii = celah fiskal untuk daerah provinsi i

CF Provinsi = total celah fiskal seluruh provinsi

264. Pasal 30 Pasal 36

265. (1) DAU atas dasar celah fiskal untuk suatu daerah provinsi sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dihitung

(1) DAU untuk suatu kabupaten/kota dihitung berdasarkan perkalian bobot kabupaten/kota yang bersangkutan dengan

DAU Kab/Kotai = Bobot

Page 34: UU Nomor 33 Tahun 2004 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/files/doc/2097_Draft RUU HKPD.pdf · Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN

34

berdasarkan perkalian bobot daerah provinsi yang bersangkutan dengan jumlah DAU seluruh daerah provinsi.

jumlah DAU seluruh kabupaten dan kota. Kab/Kotai x DAU Kab/Kota

266. (2) Bobot daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perbandingan antara celah fiskal daerah provinsi yang bersangkutan dan total celah fiskal seluruh daerah provinsi.

(2) Bobot kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan membagi Celah Fiskal kabupaten/kota yang bersangkutan dengan total Celah Fiskal seluruh kabupaten dan kota.

dimana,

CF Kab/Kotai = celah fiskal

untauk Kab/Kota i.

CF Kab/Kota = total celah fiskal

seluruh Kab/Kota.

267. Pasal 31

268. (1) DAU atas dasar celah fiskal untuk suatu daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dihitung berdasarkan perkalian bobot daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dengan jumlah DAU seluruh daerah kabupaten/ kota.

269. (2) Bobot daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perbandingan antara celah fiskal daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan total celah fiskal seluruh daerah kabupaten/kota.

270. Pasal 32

271. (1) Daerah yang memiliki nilai celah fiskal sama dengan nol menerima DAU sebesar alokasi dasar.

272. (2) Daerah yang memiliki nilai celah fiskal negative dan nilai negatif tersebut lebih kecil dari alokasi dasar menerima DAU sebesar alokasi dasar setelah dikurangi nilai celah fiskal.

273. (3) Daerah yang memiliki nilai celah fiskal negative dan nilai negatif tersebut sama atau lebih besar dari alokasi dasar tidak menerima DAU.

274. Pasal 37

275. Bobot masing-masing provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan bobot masing-masing kabupaten dan kota

Page 35: UU Nomor 33 Tahun 2004 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/files/doc/2097_Draft RUU HKPD.pdf · Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN

35

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sepanjang tidak ada penambahan Daerah baru.

276. Pasal 38

277. (1) Dalam hal alokasi DAU suatu Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 mengalami penurunan dari alokasi DAU pada tahun terakhir sebelum diberlakukannya Undang-Undang ini, maka Daerah yang bersangkutan diberikan DAU sebesar DAU tahun terakhir.

Penjelasan ayat (1) Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa Daerah akan memperoleh DAU yang sama dengan tahun sebelumnya walaupun dari hasil penghitungan berdasarkan formula yang diatur dalam Undang-Undang ini mengalami penurunan. Contoh: Daerah A memperoleh DAU tahun 2012 sebesar Rp100 miliar. Berdasarkan penghitungan DAU sesuai formula dalam Undang-Undang ini, pada tahun 2013 daerah A mendapatkan alokasi DAU sebesar Rp60 miliar maka berdasarkan ketentuan ini daerah A tetap mendapatkan alokasi DAU sebesar Rp100 Miliar untuk tahun 2013.

278. (2) Pengalokasian DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak diberlakukannya formula penghitungan DAU berdasarkan Undang-Undang ini.

Berdasarkan ketentuan ini, penghitungan DAU suatu Daerah sebagaimana contoh dalam penjelasan ayat (1) berlaku untuk jangka paling lama 2 (dua) tahun. Contoh: Sebelum berlakunya Undang-Undang ini, Daerah A memperoleh DAU sebesar Rp100 miliar. Sesuai dengan formula penghitungan DAU dalam Undang-Undang ini, pada tahun

Page 36: UU Nomor 33 Tahun 2004 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/files/doc/2097_Draft RUU HKPD.pdf · Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN

36

kedua pemberlakuan Undang-Undang ini Daerah A tetap mengalami penurunan DAU yaitu sebesar Rp80 miliar maka Daerah A berdasarkan ketentuan ini tetap mendapatkan alokasi DAU sebesar Rp100 miliar. Daerah yang mengalami penurunan DAU selama 2 (dua) tahun berturut-turut sejak diberlakukannya Undang-Undang ini tetap mendapatkan DAU sebesar DAU tahun terakhir sebelum diberlakukannya Undang-Undang ini. Penghitungan DAU sebagaimana contoh di atas tidak berlaku dalam hal terjadi penurunan Pendapatan Dalam Negeri Neto secara signifikan yang diakibatkan oleh krisis keuangan.

279. (3) Pengalokasian DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tidak mengurangi alokasi DAU kepada Daerah lain.

Dengan ketentuan ini maka plafond DAU Nasional harus dinaikkan. Catatan usulan BKF:

Masa transisi hanya 1 tahun dan tidak ada penambahan plafon DAU nasional (diambil dari daerah-daerah yang mengalami kenaikan DAU).

Ayat ini dihapus.

280. Paragraf Kesatu

281. Mekanisme Pengalokasian

282. Pasal 39

283. (1) Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan DAU dalam nota keuangan dan rancangan APBN tahun anggaran berikutnya, yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Page 37: UU Nomor 33 Tahun 2004 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/files/doc/2097_Draft RUU HKPD.pdf · Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN

37

284. (2) Kebijakan DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas terlebih dahulu dalam forum Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah sebelum penyampaian nota keuangan dan rancangan APBN ke Dewan Perwakilan Rakyat.

285. Paragraf Kedua

286. Penetapan Alokasi

287. Pasal 40

288. (1) Menteri menetapkan alokasi DAU untuk masing-masing Daerah paling lambat 2 (dua) bulan sebelum tahun anggaran bersangkutan dilaksanakan.

289. (2) Ketetapan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup informasi alokasi masing-masing Daerah, dasar penghitungan alokasi DAU dan sumber data yang digunakan.

290. Paragraf Ketiga

291. Penyaluran

292. Pasal 41

293. (1) DAU disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah.

294. (2) Penyaluran DAU untuk masing-masing Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilaksanakan setiap bulan masing-masing sebesar 1/12 (satu perdua belas) dari DAU Daerah yang bersangkutan.

295. (3) Penyaluran DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sebelum bulan bersangkutan.

296. Pasal 33

297. Data untuk menghitung kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diperoleh dari lembaga statistik pemerintah dan/atau lembaga pemerintah yang berwenang menerbitkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

298. Pasal 34

299. Pemerintah merumuskan formula dan penghitungan DAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 dengan memperhatikan pertimbangan dewan yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan otonomi daerah.

Page 38: UU Nomor 33 Tahun 2004 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/files/doc/2097_Draft RUU HKPD.pdf · Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN

38

300. Pasal 35

301. Hasil penghitungan DAU per provinsi, kabupaten, dan kota ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

302. Pasal 36

303. (1) Penyaluran DAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilaksanakan setiap bulan masingmasing sebesar 1/12 (satu perdua belas) dari DAU Daerah yang bersangkutan.

304. (2) Penyaluran DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebelum bulan bersangkutan.

305. Pasal 37

306. Ketentuan lebih lanjut mengenai DAU diatur dalam Peraturan Pemerintah.

307. Bagian Keempat Bagian Keempat

308. Dana Alokasi Khusus Dana Alokasi Khusus

309. Pasal 38 Pasal 42

310. Besaran DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN.

(1) DAK dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah.

Diusahakan meningkat melalui kebijakan pemerintah tertentu

311. (2) Kegiatan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. kegiatan dalam rangka mendorong pencapaian Standar

Pelayanan Minimum pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan/atau infrastruktur jalan, jembatan, sanitasi, irigasi, dan air minum;

b. kegiatan dalam rangka pencapaian prioritas nasional selain kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a; dan

c. kegiatan dalam rangka kebijakan tertentu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Penjelasan huruf c: Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan tidak termasuk undang-undang yang mengatur tentang anggaran pendapatan dan belanja negara. Yang dimaksud dengan jalan … (UU 38/2004&PP 34/2006). Penyediaan layanan dasar dengan standar minimum tertentu merupakan tanggung jawab Daerah. Daerah menetapkan target capaian SPM berdasar SPM nasional dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan dan kondisi Daerah. Target capaian SPM bersifat dinamis antar Daerah antar waktu.

Page 39: UU Nomor 33 Tahun 2004 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/files/doc/2097_Draft RUU HKPD.pdf · Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN

39

Kementerian teknis menilai capaian SPM setiap Daerah. Kegiatan yang didanai dengan DAK tidak tumpang tindih dengan kegiatan yang didanai dengan DAK lainnya. Catatan usulan BKF: Pengalokasian DAK harus didasarkan atas UU ini (menutup ruang untuk pengalokasian DAK tertentu hanya berdasarkan UU APBN).

312. (3) Kegiatan dalam rangka pencapaian prioritas nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari: a. prioritas nasional berdasarkan sektor/bidang; dan b. prioritas nasional berdasarkan kewilayahan.

Penjelasan huruf b: Prioritas nasional berdasarkan kewilayahan, termasuk pengembangan kawasan tertentu.

313. Pasal 39 Pasal 43

314. (1) DAK dialokasikan kepada Daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah.

DAK diprioritaskan untuk mendanai kegiatan dalam rangka pencapaian Standar Pelayanan Minimum dan kebijakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a dan huruf c.

315. (2) Kegiatan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dalam APBN.

316. Pasal 44

317. (1) Daerah yang mendapatkan alokasi DAK untuk mendanai kegiatan dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a adalah: a. Daerah dengan kemampuan keuangan rendah dan

sedang; dan b. Daerah yang belum mencapai Standar Pelayanan

Minimum pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan/atau infrastruktur jalan, jembatan, sanitasi, irigasi, dan air minum.

Yang dimaksud dengan kemampuan keuangan rendah dan sedang adalah berdasarkan hasil pengelompokan KKD.

318. (2) Penentuan Daerah yang belum mencapai Standar Pelayanan

Page 40: UU Nomor 33 Tahun 2004 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/files/doc/2097_Draft RUU HKPD.pdf · Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN

40

Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan oleh menteri teknis yang membidangi pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur jalan, jembatan, sanitasi, irigasi, dan air minum.

319. Pasal 45

320. (1) Kemampuan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a, dihitung dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah.

321. (2) Penerimaan umum APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah dari PAD, DAU dan DBH.

322. (3) Kemampuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk indeks.

323. (4) Indeks kemampuan keuangan suatu daerah (IKKD) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan membagi kemampuan keuangan Daerah yang bersangkutan dengan rata-rata kemampuan keuangan Daerah secara nasional dan ditetapkan oleh Menteri.

dimana, IKKDi = Indeks kemampuan

keuangan daerah untuk Daerah i

KKDi = Kemampuan keuangan daerah Daerah i

324. Pasal 46

325. (1) Tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dihitung dengan membandingkan capaian pelayanan dengan Standar Pelayanan Minimum yang ditetapkan.

326. (2) Hasil perhitungan tingkat pencapaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk indeks pencapaian Standar Pelayanan Minimum.

327. Pasal 47

328. (1) Daerah yang mendapat DAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a, adalah Daerah dengan IKKD di bawah rata-rata nasional dan indeks pencapaian Standar Pelayanan Minimum di bawah Standar Pelayanan Minimum yang ditetapkan.

Page 41: UU Nomor 33 Tahun 2004 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/files/doc/2097_Draft RUU HKPD.pdf · Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN

41

329. (2) Daerah yang mendapatkan alokasi DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing bidang dapat ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sesuai dengan tingkat pencapaian standar pelayanan minimal.

Penjelasan

Dengan ketentuan ini Daerah dapat

memperoleh alokasi DAK untuk

bidang yang sama untuk jangka waktu

paling lama 3 (tiga) tahun apabila

waktu yang diperlukan untuk

mencapai standar pelayanan minimal

tersebut memerlukan waktu 3 (tiga)

tahun atau lebih.

Dalam hal daerah bersangkutan belum

mencapai standar pelayanan minimal

setelah 3 (tiga) tahun maka daerah

yang bersangkutan dimungkinkan

kembali untuk mendapatkan DAK

bidang yang sama.

Penentuan jangka waktu maksimal 3

(tiga) tahun sejalan dengan penerapan

kerangka perencanaan pengeluaran

jangka menengah (MTEF).

Besaran alokasi dapat ditinjau setiap tahun sesuai kemampuan APBN.

330. Pasal 48

331. (1) Alokasi DAK per tahun suatu Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) dihitung sebagai perkalian bobot Daerah yang bersangkutan dengan pagu alokasi DAK nasional per bidang.

DAKi = Bobot Daerahi x pagu

alokasi DAK Nasional per

bidang

332. (2) Bobot Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan membagi penjumlahan IKKD dan indeks pencapaian Standar Pelayanan Minimum Daerah yang bersangkutan dengan total IKKD dan total indeks pencapaian Standar Pelayanan Minimum seluruh Daerah.

DAK SPM diperuntukkan bagi daerah yang KKDnya rendah dan SPMnya belum mencapai kriteria tertentu, maka indeks IKKD dan indeks SPM perlu diinvers.

Page 42: UU Nomor 33 Tahun 2004 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/files/doc/2097_Draft RUU HKPD.pdf · Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN

42

dimana,

= invers Indeks kemampuan keuangan daerah untuk Daerah i

= invers Indeks pencapaian Standar Pelayanan Minimum untuk Daerah i

∑( ) = Total invers indeks kemampuan keuangan daerah dan indeks pencapaian Standar Pelayanan Minimum (definisi IKKD dan IPSPM perlu ditambahkan dalam pasal 1)

333. Pasal 49

334. (1) Daerah yang mendapatkan alokasi DAK untuk mendanai kegiatan prioritas nasional berdasarkan sektor/bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf a, ditetapkan berdasarkan: a. kemampuan keuangan Daerah; dan b. kriteria teknis.

Definisi kemampuan keuangan daerah

335. (2) Daerah yang mendapatkan alokasi DAK untuk mendanai kegiatan prioritas nasional berdasarkan kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf b, ditetapkan berdasarkan kriteria teknis.

336. (3) Kriteria teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan menggunakan indikator-indikator khusus dalam bentuk indeks teknis.

337. Pasal 50

338. (1) Alokasi DAK suatu Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dihitung sebagai perkalian bobot Daerah yang bersangkutan dengan pagu alokasi DAK nasional per bidang.

DAKi = Bobot Daerahi x pagu DAK

per bidang

339. (2) Bobot Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan membagi penjumlahan IKKD dan indeks teknis

Page 43: UU Nomor 33 Tahun 2004 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/files/doc/2097_Draft RUU HKPD.pdf · Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN

43

Daerah yang bersangkutan dengan total IKKD dan indeks teknis seluruh Daerah.

dimana,

= invers dari IKKD untuk menyamakan arah perhitungan dengan indeks teknis untuk Daerah i. ITi = Indeks teknis Daerah i

∑( + IT) = Total invers dari IKKD untuk menyamakan arah perhitungan dengan indeks teknis dan indeks teknis

340. (3) Alokasi DAK suatu Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) dihitung sebagai perkalian bobot Daerah yang bersangkutan dengan pagu alokasi DAK nasional per bidang.

DAKi = Bobot Daerahi x pagu DAK

per bidang

341. (4) Bobot Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan membagi indeks teknis Daerah yang bersangkutan dengan indeks teknis seluruh Daerah.

dimana,

ITi = Indeks teknis untuk daerah i

∑IT = Total indeks teknis

342. Pasal 51

343. (1) Kebijakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c, meliputi: a. pencapaian wajib belajar; b. peningkatan profesionalisme guru; c. pemberian insentif.

Catatan:

Huruf c antara lain sejalan dengan pemberian insentif pada Revisi UU 32/2004.

344. (2) Pengalokasian DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, untuk Daerah ditetapkan berdasarkan biaya per unit yang mencerminkan kebutuhan dana.

345. (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diukur berdasarkan antara lain rasio pajak, rasio belanja pegawai dan rasio belanja modal.

346. (4) Dana insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan untuk peningkatan kualitas pelayanan bidang

Page 44: UU Nomor 33 Tahun 2004 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/files/doc/2097_Draft RUU HKPD.pdf · Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN

44

pendidikan dan/atau pembangunan infrastruktur dasar.

347. Pasal 52

348. Kegiatan khusus dalam rangka kebijakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Ayat (2) huruf c selain yang ditetapkan dalam undang-undang ini, kriteria pengalokasian DAK untuk kebijakan dimaksud diatur dalam Peraturan Presiden.

349. Pasal 40

350. (1) Pemerintah menetapkan kriteria DAK yang meliputi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.

351. (2) Kriteria umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan Keuangan Daerah dalam APBD.

352. (3) Kriteria khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan karakteristik Daerah.

353. (4) Kriteria teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kementerian Negara/departemen teknis.

354. Pasal 41

355. (1) Daerah penerima DAK wajib menyediakan Dana Pendamping sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari alokasi DAK.

356. (2) Dana Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD.

357. (3) Daerah dengan kemampuan fiskal tertentu tidak diwajibkan menyediakan Dana Pendamping.

358. Pasal 42

359. Ketentuan lebih lanjut mengenai DAK diatur dalam Peraturan Pemerintah.

360. Pasal 53

361. DAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang bersifat fisik dan non fisik.

362. Paragraf Kesatu

363. Mekanisme Pengalokasian

364. Pasal 54

Page 45: UU Nomor 33 Tahun 2004 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/files/doc/2097_Draft RUU HKPD.pdf · Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN

45

365. (1) Menteri teknis menetapkan indeks pencapaian Standar Pelayanan Minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) dan indeks teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) per bidang.

366. (2) Ketetapan indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga memuat indikator-indikator yang digunakan dan cara menghitung indeks teknis serta sumber data yang digunakan.

367. (3) Indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri paling lambat bulan Maret setiap tahun.

368. Pasal 55

369. (1) Menteri teknis/pimpinan lembaga mengusulkan kegiatan khusus kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri.

370. (2) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas mengkoordinasikan usulan kegiatan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah sebagai kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK.

371. (3) Usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan target dan sasaran penuntasan kegiatan yang akan didanai dari DAK.

372. (4) Berdasarkan usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri mengalokasikan DAK dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Negara dan kesesuaian dengan rencana kerja Pemerintah tahun anggaran bersangkutan.

373. Pasal 56

374. (1) Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan DAK dalam nota keuangan RAPBN tahun anggaran berikutnya, yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

375. (2) Kebijakan DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam forum Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah sebelum penetapan Rencana Kerja Pemerintah.

376. Paragraf Kedua

377. Penetapan Alokasi

378. Pasal 57

Page 46: UU Nomor 33 Tahun 2004 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/files/doc/2097_Draft RUU HKPD.pdf · Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN

46

379. (1) Menteri menetapkan alokasi DAK untuk masing-masing provinsi, kabupaten dan kota paling lambat 2 (dua) minggu setelah Undang-Undang APBN diundangkan.

380. (2) Ketetapan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup informasi alokasi masing-masing Daerah, formula penghitungan alokasi DAK dan sumber data yang digunakan.

381. Pasal 58

382. (1) Menteri teknis/pimpinan lembaga teknis menetapkan pedoman umum penggunaan DAK untuk pencapaian Standar Pelayanan Minimum dan prioritas nasional sebagai dasar pelaksanaan kegiatan DAK di Daerah.

Pedoman umum juga mengatur komposisi antara kegiatan fisik dan non fisik.

383. (2) Pedoman umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Undang-Undang ini ditetapkan.

Penjelasan Hal-hal yang perlu diatur dalam pedoman umum: Kemendiknas: arah kebijakan, penggunaan, dan metode pelaksanaan. Kemenkes: Arah kebijakan, ruang lingkup kegiatan, monev (system pelaporan), dan sanksi. Kementerian PU: Arah kebijakan, ruang lingkup, koordinasi, pelaporan.

384. (3) Pedoman umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan setiap 2 (dua) tahun sekali.

385. (4) Dalam hal petunjuk lebih lanjut untuk pelaksanaan DAK diperlukan, menteri teknis/pimpinan lembaga teknis dapat menetapkan petunjuk teknis setiap tahun dengan mengacu pedoman umum yang berlaku.

Penjelasan Bentuk petunjuk lebih lanjut dari pedoman umum dapat berupa surat edaran.

Petunjuk teknis antara lain mengatur standar teknis apabila kegiatan yang dilaksanakan mempunyai standar khusus, a.l. kurikulum pendidikan.

386. Paragraf Ketiga

387. Penyaluran

Page 47: UU Nomor 33 Tahun 2004 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/files/doc/2097_Draft RUU HKPD.pdf · Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN

47

388. Pasal 59

389. (1) DAK disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah.

390. (2) DAK disalurkan secara bertahap/periodik.

391. Pasal 60

392. (1) Dalam hal pelaksanaan kegiatan DAK standar pelayanan minimal dan prioritas nasional telah selesai dan terdapat sisa alokasi DAK, sisa alokasi DAK tersebut dapat dioptimalkan untuk DAK pada bidang yang sama dalam tahun anggaran yang sama.

393. (2) Sisa alokasi DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi SiLPA jika tidak dapat dioptimalkan sampai berakhirnya tahun anggaran.

394. Paragraf Keempat

395. Pemantauan, Evaluasi, Pelaporan dan Sanksi

396. Pasal 61

397. (1) Kepala Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan DAK kepada Menteri teknis/Pimpinan lembaga teknis, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas setiap semester.

398. (2) Kepala Daerah yang tidak menyampaikan laporan pelaksanaan DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenakan sanksi administrasi berupa penundaan penyaluran DAK pada tahun anggaran berikutnya.

399. (3) Sanksi penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berlaku untuk penyaluran DAK standar pelayanan minimal dan DAK prioritas nasional.

400. Pasal 62

401. (1) Menteri teknis/Pimpinan lembaga teknis bersama-sama

dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala

Bappenas melakukan pemantauan dan evaluasi DAK.

Catatan: Sesuai Pasal 8 UU 25/2004 ttg Sistem Perencanan Pembangunan Nasional.

402. (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), dapat dilakukan dengan menggunakan laporan

pelaksanaan DAK yang disampaikan oleh Kepala Daerah.

Laporan teknis memuat jumlah dana DAK yang diserap.

Page 48: UU Nomor 33 Tahun 2004 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/files/doc/2097_Draft RUU HKPD.pdf · Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN

48

403. (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) digunakan sebagai bahan dalam merumuskan

kebijakan DAK tahun berikutnya.

404. Pasal 63

405. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengalokasian,

pelaporan dan pelaksanaan sanksi diatur dalam Peraturan

Menteri.

406. Pasal 64

407. (1) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) untuk Daerah baru hasil pemekaran, mulai dialokasikan secara mandiri pada tahun ketiga sejak Undang-Undang pembentukannya diundangkan.

Catatan:

dibahas dalam pleno

Karena daerah baru hasil pemekaran melalui tahapan daerah persiapan minimal 3 tahun, perlu dipertimbangkan Daerah baru tersebut dapat langsung diberikan daper secara mandiri.

Agar sinkron dengan RUU Pemda.

408. (2) Selama jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang pembentukannya diundangkan, Dana Perimbangan untuk Daerah baru hasil pemekaran diperhitungkan secara proporsional dari alokasi Dana Perimbangan Daerah Induk.

Penghitungan dan pengalokasian Dana Perimbangan untuk daerah baru dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

409. (3) Proporsi Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung berdasarkan antara lain jumlah penduduk dan luas wilayah.

410.

411. Pasal 65

412. Tata cara penyaluran Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

413. BAB VII

414. DANA OTONOMI KHUSUS

415. Bagian Kesatu

416. Jenis

417. Pasal 66

418. (1) Dana Otonomi Khusus dialokasikan kepada Daerah yang

Page 49: UU Nomor 33 Tahun 2004 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/files/doc/2097_Draft RUU HKPD.pdf · Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN

49

memiliki otonomi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

419. (2) Jenis Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan Undang-Undang otonomi khusus.

420. (3) Menteri menetapkan besaran alokasi dana otonomi khusus yang ditetapkan dalam APBN sebagai dasar penyaluran.

421. Bagian Kedua

422. Penyaluran

423. Pasal 67

424. (1) Penyaluran Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dilaksanakan secara bertahap dengan rincian sebagai berikut: a. tahap I pada bulan Maret sebesar 30% (tiga puluh persen)

dari alokasi; b. tahap II pada bulan Juli sebesar 45% (empat puluh lima

persen) dari alokasi; dan c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 25% (dua puluh lima

persen) dari alokasi.

425. (2) Penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapatkan pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri.

426. BAB VII

427. LAIN-LAIN PENDAPATAN

428. Pasal 43

429. Lain-lain Pendapatan terdiri atas pendapatan hibah dan pendapatan Dana Darurat.

430. Pasal 44

431. (1) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 merupakan bantuan yang tidak mengikat.

432. (2) Hibah kepada Daerah yang bersumber dari luar negeri dilakukan melalui Pemerintah.

433. (3) Hibah dituangkan dalam suatu naskah perjanjian antara Pemerintah Daerah dan pemberi hibah.

434. (4) Hibah digunakan sesuai dengan naskah perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

435. Pasal 45

Page 50: UU Nomor 33 Tahun 2004 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/files/doc/2097_Draft RUU HKPD.pdf · Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN

50

436. Tata cara pemberian, penerimaan, dan penggunaan hibah, baik dari dalam negeri maupun luar negeri diatur dengan Peraturan Pemerintah.

437. Pasal 46

438. (1) Pemerintah mengalokasikan Dana Darurat yang berasal dari APBN untuk keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana nasional dan/atau peristiwa luar biasa yang tidak dapat ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD.

439. (2) Keadaan yang dapat digolongkan sebagai bencana nasional dan/atau peristiwa luar biasa ditetapkan oleh Presiden.

440. Pasal 47

441. (1) Pemerintah dapat mengalokasikan Dana Darurat pada Daerah yang dinyatakan mengalami krisis solvabilitas.

442. (2) Daerah dinyatakan mengalami krisis solvabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan evaluasi Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

443. (3) Krisis solvabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

444. Pasal 48

445. Ketentuan lebih lanjut mengenai Dana Darurat diatur dengan Peraturan Pemerintah.

446. BAB VIII BAB VIII

447. PINJAMAN DAERAH PINJAMAN DAERAH

448. Bagian Kesatu Bagian Kesatu

449. Batasan Pinjaman Batasan Pinjaman

450. Pasal 49 Pasal 68

451. (1) Pemerintah menetapkan batas maksimal kumulatif pinjaman Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan keadaan dan prakiraan perkembangan perekonomian nasional.

(1) Pemerintah menetapkan batas maksimal kumulatif pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan keadaan dan prakiraan perkembangan perekonomian nasional.

452. (2) Batas maksimal kumulatif pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi 60% (enam puluh

(2) Batas maksimal kumulatif pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi 60% (enam puluh persen) dari

Page 51: UU Nomor 33 Tahun 2004 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/files/doc/2097_Draft RUU HKPD.pdf · Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN

51

persen) dari Produk Domestik Bruto tahun bersangkutan. Produk Domestik Bruto tahun bersangkutan.

453. (3) Menteri Keuangan menetapkan batas maksimal kumulatif pinjaman Pemerintah Daerah secara keseluruhan selambat-lambatnya bulan Agustus untuk tahun anggaran berikutnya.

(3) Menteri menetapkan batas maksimal kumulatif pinjaman Pemerintah Daerah secara keseluruhan selambat-lambatnya bulan Agustus untuk tahun anggaran berikutnya.

454. (4) Pengendalian batas maksimal kumulatif Pinjaman Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

455. Pasal 50 Pasal 69

456. (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman untuk membiayai sebagian anggarannya.

Ketentuan ini dimaksudkan bahwa Pinjaman Daerah merupakan alternatif pendanaan APBD yang digunakan untuk menutup defisit APBD, pengeluaran pembiayaan, dan/atau kekurangan arus kas.

457. (1) Daerah tidak dapat melakukan pinjaman langsung kepada pihak luar negeri.

(2) Pemerintah Daerah tidak dapat melakukan pinjaman langsung kepada pihak luar negeri.

458. (3) Pinjaman kepada pihak luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Pemerintah Pusat.

459. (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa penundaan dan/atau pemotongan atas penyaluran Dana Perimbangan oleh Menteri Keuangan.

(4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi berupa penundaan dan/atau pemotongan atas penyaluran Dana Perimbangan oleh Menteri.

460. Bagian Kedua Bagian Kedua

461. Sumber Pinjaman Sumber, Jenis dan Penggunaan Pinjaman

462. Pasal 51 Pasal 70

463. (1) Pinjaman Daerah bersumber dari: a. Pemerintah; b. Pemerintah Daerah lain; c. lembaga keuangan bank; d. lembaga keuangan bukan bank; dan e. masyarakat.

(1) Pinjaman Daerah bersumber dari: a. Pemerintah Pusat; b. Pemerintah Daerah lain; c. lembaga keuangan bank; d. lembaga keuangan bukan bank; dan e. masyarakat.

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “lembaga keuangan bank” adalah lembaga keuangan bank yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “lembaga keuangan bukan bank” adalah lembaga pembiayaan yang berbadan hukum Indonesia dan

Page 52: UU Nomor 33 Tahun 2004 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/files/doc/2097_Draft RUU HKPD.pdf · Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN

52

mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti lembaga pembiayaan leasing. Yang dimaksud dengan “bank” adalah bank umum sesuai peraturan perbankan nasional. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “masyarakat” adalah orang pribadi atau badan yang melakukan investasi di pasar modal.

464. (2) Pinjaman Daerah yang bersumber dari Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan melalui Menteri Keuangan.

(2) Pinjaman Daerah yang bersumber dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan melalui Menteri.

Penjelasan: Pinjaman Daerah yang bersumber dari Pemerintah Pusat dananya berasal dari pendapatan dalam negeri dan penerusan pinjaman, termasuk dana investasi Pemerintah Pusat. Pinjaman Daerah yang bersumber dari Pemerintah diberikan dalam kerangka hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

465. (3) Pinjaman Daerah yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa Obligasi Daerah diterbitkan melalui pasar modal.

(3) Pinjaman Daerah yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berupa Obligasi Daerah yang diterbitkan melalui pasar modal domestik.

466. Bagian Ketiga

467. Jenis dan Jangka Waktu Pinjaman

468. Pasal 52 Pasal 71

469. (1) Jenis Pinjaman terdiri atas : a. Pinjaman Jangka Pendek; b. Pinjaman Jangka Menengah; dan c. Pinjaman Jangka Panjang.

(1) Jenis Pinjaman terdiri atas: a. pinjaman jangka pendek; dan b. pinjaman jangka panjang.

470. (2) Pinjaman Jangka Pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Pinjaman Daerah dalam

(2) Pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan Pinjaman Daerah dalam jangka

Dalam ketentuan ini yang dimaksud

Page 53: UU Nomor 33 Tahun 2004 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/files/doc/2097_Draft RUU HKPD.pdf · Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN

53

jangka waktu kurang atau sama dengan satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain seluruhnya harus dilunasi dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

waktu kurang atau sama dengan 1 (satu) tahun anggaran dengan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan/atau kewajiban lainnya seluruhnya harus dilunasi dalam tahun anggaran yang berkenaan.

dengan "tahun anggaran yang berkenaan" adalah tahun anggaran pada saat Pemerintah Daerah melakukan Pinjaman Jangka Pendek.

Jangka waktu pelunasan Pinjaman Jangka Pendek tidak dapat melebihi tahun anggaran berkenaan. Dengan demikian, Pinjaman Jangka Pendek tidak diperkenankan dilakukan untuk mendanai defisit kas pada akhir tahun anggaran.

Pinjaman Jangka Pendek tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan, misalnya pelunasan kewajiban atas pengadaan/pembelian barang dan/atau jasa yang tidak dilakukan pada saat barang dan/atau jasa dimaksud diterima.

471. (3) Pinjaman Jangka Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Pinjaman Daerah dalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan Kepala Daerah yang bersangkutan.

472. (4) Pinjaman Jangka Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Pinjaman Daerah dalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain harus dilunasi pada tahun-tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman yang bersangkutan.

(3) Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Pinjaman Daerah dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dengan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain harus dilunasi pada tahun-tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman yang bersangkutan.

473. Bagian Keempat

474. Penggunaan Pinjaman

475. Pasal 53

Page 54: UU Nomor 33 Tahun 2004 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/files/doc/2097_Draft RUU HKPD.pdf · Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN

54

476. (1) Pinjaman Jangka Pendek dipergunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas.

477. (2) Pinjaman Jangka Menengah dipergunakan untuk membiayai penyediaan layanan umum yang tidak menghasilkan penerimaan.

478. Pasal 72

479. (3) Pinjaman Jangka Panjang dipergunakan untuk membiayai proyek investasi yang menghasilkan penerimaan.

(1) Pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf a, dipergunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas.

Pinjaman jangka pendek hanya dapat dilaksanakan untuk mendanai kegiatan yang sudah tercantum dalam APBD.

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan kekurangan arus kas antara lain untuk menutup kekurangan pembayaran gaji pegawai.

480. (2) Pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan kepada bank yang ditunjuk sebagai pengelola Rekening Kas Umum Daerah.

481. (3) Pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa melalui persetujuan DPRD.

482. (4) Pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggungjawabkan dalam laporan keuangan.

483. Pasal 73

484. (4) Pinjaman Jangka Menengah dan Jangka Panjang wajib mendapatkan persetujuan DPRD.

(1) Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b, dipergunakan untuk membiayai penyediaan infrastruktur dalam rangka pelayanan publik yang menjadi urusan Daerah.

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “pelayanan publik” adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang dan jasa yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

485. (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diteruskan kepada badan usaha milik daerah.

Dalam ketentuan ini yang dimaksud diteruskan kepada Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa pinjaman, hibah, dan/atau penyertaan modal.

486. Bagian Kelima Bagian Ketiga

Page 55: UU Nomor 33 Tahun 2004 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/files/doc/2097_Draft RUU HKPD.pdf · Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN

55

487. Persyaratan Pinjaman Persyaratan Pinjaman

488. Pasal 54 Pasal 74

489. Dalam melakukan pinjaman, Daerah wajib memenuhi persyaratan: a. jumlah sisa Pinjaman Daerah ditambah jumlah pinjaman

yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya;

b. rasio kemampuan keuangan Daerah untuk mengembalikan pinjaman ditetapkan oleh Pemerintah;

c. tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang berasal dari Pemerintah.

(1) Dalam melakukan pinjaman jangka panjang, Pemerintah Daerah wajib memenuhi persyaratan: a. jumlah sisa Pinjaman Daerah ditambah jumlah pinjaman

yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya;

b. rasio kemampuan keuangan Daerah untuk mengembalikan pinjaman paling rendah 2,5 (dua koma lima);

c. tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang berasal dari Pemerintah Pusat;

d. mendapatkan persetujuan DPRD.

Huruf b

Rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman menunjukan rasio kemampuan membayar kembali pinjaman yang dikenal dengan istilah Debt Service Coverage Ratio (DSCR) dihitung dengan formula sebagai berikut:

DSCR = Rasio Kemampuan Membayar Kembali Pinjaman Daerah yang bersangkutan;

PAD = Pendapatan Asli Daerah; DAU = Dana Alokasi Umum; DBH = Dana Bagi Hasil; DBHDR = Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi;

BW = Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa;

Pokok Pinjaman = Angsuran Pokok Pinjaman;

Bunga = Beban Bunga Pinjaman;

Besaran PAD, DAU, DBH, DBHDR, dan BW dihitung dari rata-rata realisasi per tahun selama 3 (tiga) tahun terakhir.

Pokok Pinjaman, Bunga, dan Biaya Lain merupakan Kewajiban Pinjaman.

Page 56: UU Nomor 33 Tahun 2004 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/files/doc/2097_Draft RUU HKPD.pdf · Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN

56

PAD untuk provinsi dihitung setelah PAD tersebut dikurangi dengan dana bagi hasil kepada kabupaten/kota. PAD untuk kabupaten/kota dihitung setelah PAD tersebut ditambah dengan dana bagi hasil dari provinsi. Persetujuan DPRD dalam ketentuan ini diberikan dalam dua tahapan, yaitu tahap pengusulan pinjaman dan tahap efektifnya pinjaman. Pada tahap pengusulan pinjaman, persetujuan DPRD diberikan dalam bentuk rekomendasi dari pimpinan DPRD dalam rangka memperoleh Pinjaman Daerah. Pada tahap efektinya pinjaman persetujuan DPRD diberikan dalam bentuk Peraturan Daerah mengenai Persetujuan Pinjaman yang antara lain memuat jumlah nilai pinjaman, penggunaan pinjaman, rencana penarikan pinjaman per-periode, dan pembayaran pokok dan bunga selama masa pinjaman.

490. (2) Menteri dapat menetapkan rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b lebih tinggi dari 2,5 (dua koma lima) dengan memperhatikan perkembangan perekonomian nasional dan kapasitas fiskal daerah.

491. Pasal 55 Pasal 75

492. (1) Daerah tidak dapat memberikan jaminan atas pinjaman pihak lain.

(1) Pemerintah Daerah tidak dapat memberikan jaminan atas pinjaman pihak lain.

Page 57: UU Nomor 33 Tahun 2004 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/files/doc/2097_Draft RUU HKPD.pdf · Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN

57

493. (2) Pendapatan Daerah dan/atau barang milik Daerah tidak boleh dijadikan jaminan Pinjaman Daerah.

(2) Barang milik Daerah tidak boleh dijadikan jaminan Pinjaman Daerah.

Sesuai dengan UU 1/2004 Pasal 49 ayat (5): “Barang milik negara/daerah dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman”. Alternatif: Pemda menempatkan dananya pada Bank yang memberi pinjaman.

494. (3) Proyek yang dibiayai dari Obligasi Daerah beserta barang milik Daerah yang melekat dalam proyek tersebut dapat dijadikan jaminan Obligasi Daerah.

495. (3) Pemerintah Daerah melakukan penetapan strategi dan kebijakan pengelolaan Pinjaman Daerah termasuk kebijakan pengendalian risiko .

496. Bagian Keenam Bagian Keempat

497. Prosedur Pinjaman Daerah Prosedur Pinjaman Daerah

498. Pasal 56 Pasal 76

499. (1) Pemerintah dapat memberikan pinjaman kepada Pemerintah Daerah yang dananya berasal dari luar negeri.

(1) Usulan pinjaman pemerintah daerah kepada Pemerintah Pusat yang dananya berasal dari penerusan pinjaman disampaikan Kepala Daerah kepada Menteri.

500. (2) Pinjaman kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perjanjian penerusan pinjaman kepada Pemerintah Daerah.

(2) Pinjaman Pemerintah Daerah yang dananya berasal dari penerusan pinjaman dilakukan melalui perjanjian penerusan pinjaman.

501. (3) Perjanjian penerusan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan antara Menteri Keuangan dan Kepala Daerah.

(3) Penerusan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dalam bentuk mata uang Rupiah atau mata uang asing.

502. (4) Perjanjian penerusan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dinyatakan dalam mata uang Rupiah atau mata uang asing.

(4) Perjanjian penerusan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan antara Menteri dan Kepala Daerah.

503. (5) Menteri menetapkan tingkat suku bunga penerusan pinjaman dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan kegiatan yang dibiayai dari pinjaman.

504. Pasal 77

505. (1) Usulan pinjaman Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang dananya berasal dari selain penerusan pinjaman disampaikan Kepala Daerah kepada Menteri.

Page 58: UU Nomor 33 Tahun 2004 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/files/doc/2097_Draft RUU HKPD.pdf · Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN

58

506. (2) Pinjaman Pemerintah Daerah yang dananya berasal dari selain penerusan pinjaman dilakukan melalui perjanjian pinjaman.

507. (3) Penerusan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dalam bentuk mata uang Rupiah.

508. (4) Perjanjian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan antara Menteri dan Kepala Daerah.

509. (5) Menteri menetapkan tingkat suku bunga pinjaman dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan kegiatan yang dibiayai dari pinjaman.

510. Pasal 78

511. (1) Pinjaman Daerah yang bersumber dari Pemerintah Daerah lain, lembaga keuangan bank, dan lembaga keuangan bukan bank, dilakukan sesuai prosedur yang diberlakukan oleh pemberi pinjaman dengan mengacu pada persyaratan pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74.

Perlu persetujuan Menteri dalam rangka pengelolaan makro ekonomi.

512. (2) Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perjanjian pinjaman yang ditandatangani oleh pemberi pinjaman dan Kepala Daerah.

513. Bagian Ketujuh Bagian Kelima

514. Obligasi Daerah Obligasi Daerah masuk dalam pembahasan pleno Obligasi tidak masuk dalam lingkup

HKPD sehingga perlu dipertimbangkan kembali

515. Pasal 57 Pasal 79

516. (1) Daerah dapat menerbitkan Obligasi Daerah dalam mata uang Rupiah di pasar modal domestik.

(1) Pemerintah Daerah dapat menerbitkan Obligasi Daerah dalam mata uang Rupiah dan di pasar modal domestik.

517. (2) Nilai Obligasi Daerah pada saat jatuh tempo sama dengan nilai nominal Obligasi Daerah pada saat diterbitkan.

(2) Nilai Obligasi Daerah pada saat jatuh tempo setinggi-tingginya sama dengan nilai nominal Obligasi Daerah pada saat diterbitkan.

518. (3) Penerbitan Obligasi Daerah wajib memenuhi ketentuan dalam Pasal 54 dan Pasal 55 serta mengikuti peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

(3) Penerbitan Obligasi Daerah wajib memenuhi ketentuan dalam Pasal 74 dan Pasal 75 serta ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

519. (4) Hasil penjualan Obligasi Daerah digunakan untuk membiayai investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

(4) Hasil penjualan Obligasi Daerah digunakan untuk membiayai investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Yang dimaksud penerimaan dalam ketentuan ini adalah penerimaan dengan jumlah yang subtansial namun tidak berarti harus menutup

Page 59: UU Nomor 33 Tahun 2004 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/files/doc/2097_Draft RUU HKPD.pdf · Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN

59

keseluruhan biaya investasi.

520. (5) Penerimaan dari investasi sektor publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan untuk membiayai kewajiban bunga dan pokok Obligasi Daerah terkait dan sisanya disetorkan ke kas Daerah.

521. Pasal 58 Pasal 80

522. (1) Dalam hal Pemerintah Daerah menerbitkan Obligasi Daerah, Kepala Daerah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan DPRD dan Pemerintah.

(1) Pemerintah Daerah dapat menerbitkan Obligasi Daerah dengan syarat: a. hasil audit terakhir dari Badan Pemeriksa Keuangan atas

laporan keuangan Pemerintah Daerah mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian atau wajar dengan pengecualian; dan

b. mendapatkan persetujuan dari DPRD dan Pemerintah Pusat.

523. (2) Penerbitan Obligasi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi : a. penetapan nilai bersih maksimal Obligasi Daerah yang

akan diterbitkan; b. pembayaran semua kewajiban pokok, bunga, dan/atau

kewajiban lainnya yang timbul sebagai akibat penerbitan Obligasi Daerah dimaksud.

Yang dimaksud dengan nilai bersih adalah tambahan atas nilai nominal Obligasi Daerah yang beredar. Tambahan nilai nominal ini merupakan selisih antara nilai nominal Obligasi Daerah yang diterbitkan dengan nilai nominal obligasi yang ditarik kembali dan dilunasi sebelum jatuh tempo dan obligasi yang dilunasi pada saat jatuh tempo selama satu tahun anggaran. Persetujuan DPRD atas semua Obligasi Daerah yang diterbitkan secara otomatis merupakan persetujuan atas pembayaran dan pelunasan segala kewajiban keuangan di masa mendatang yang timbul dari penerbitan Obligasi Daerah.

524. (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas nilai bersih maksimal Obligasi Daerah yang akan diterbitkan pada saat penetapan APBD.

(3) Penerbitan Obligasi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

525. Pasal 59 Pasal 81

526. Pemerintah tidak menjamin Obligasi Daerah. Pemerintah Pusat tidak menjamin Obligasi Daerah.

Page 60: UU Nomor 33 Tahun 2004 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/files/doc/2097_Draft RUU HKPD.pdf · Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN

60

527. Pasal 60 Pasal 82

528. Setiap Obligasi Daerah sekurang-kurangnya mencantumkan: a. nilai nominal; b. tanggal jatuh tempo; c. tanggal pembayaran bunga; d. tingkat bunga (kupon); e. frekuensi pembayaran bunga; f. cara perhitungan pembayaran bunga; g. ketentuan tentang hak untuk membeli kembali Obligasi

Daerah sebelum jatuh tempo; dan h. ketentuan tentang pengalihan kepemilikan.

Setiap Obligasi Daerah sekurang-kurangnya mencantumkan: a. nilai nominal; b. tanggal jatuh tempo; c. tanggal pembayaran bunga; d. tingkat bunga (kupon); e. frekuensi pembayaran bunga; f. cara perhitungan pembayaran bunga; g. ketentuan tentang hak untuk membeli kembali Obligasi

Daerah sebelum jatuh tempo; dan h. ketentuan tentang pengalihan kepemilikan.

529. Pasal 61

530. (1) Persetujuan DPRD mengenai penerbitan Obligasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) meliputi pembayaran semua kewajiban bunga dan pokok yang timbul sebagai akibat penerbitan Obligasi Daerah dimaksud.

531. Pasal 83

532. (2) Pemerintah Daerah wajib membayar bunga dan pokok setiap Obligasi Daerah pada saat jatuh tempo.

(1) Pemerintah Daerah wajib membayar bunga dan pokok Obligasi Daerah pada saat jatuh tempo.

533. (3) Dana untuk membayar bunga dan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan dalam APBD setiap tahun sampai dengan berakhirnya kewajiban tersebut.

(2) Dana untuk membayar bunga dan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dalam APBD setiap tahun sampai dengan berakhirnya kewajiban tersebut.

534. (4) Dalam hal pembayaran bunga dimaksud melebihi perkiraan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Daerah melakukan pembayaran dan menyampaikan realisasi pembayaran tersebut kepada DPRD dalam pembahasan Perubahan APBD.

(3) Dalam hal dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencukupi untuk pembayaran bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah wajib melakukan pembayaran dan menyampaikan realisasi pembayaran tersebut kepada DPRD dalam pembahasan Perubahan APBD.

535. Pasal 62 Pasal 84

536. (1) Pengelolaan Obligasi Daerah diselenggarakan oleh Kepala Daerah.

(1) Pengelolaan Obligasi Daerah diselenggarakan oleh Kepala Daerah.

537. (2) Kepala Daerah menunjuk satuan kerja yang bertanggung jawab untuk mengelola Obligasi Daerah.

538. (2) Pengelolaan Obligasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi: a. penetapan strategi dan kebijakan pengelolaan Obligasi

Daerah termasuk kebijakan pengendalian risiko;

(3) Pengelolaan Obligasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi: a. penetapan strategi dan kebijakan pengelolaan Obligasi

Daerah termasuk kebijakan pengendalian risiko;

Page 61: UU Nomor 33 Tahun 2004 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/files/doc/2097_Draft RUU HKPD.pdf · Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN

61

b. perencanaan dan penetapan struktur portofolio Pinjaman Daerah;

c. penerbitan Obligasi Daerah; d. penjualan Obligasi Daerah melalui lelang; e. pembelian kembali Obligasi Daerah sebelum jatuh

tempo; f. pelunasan pada saat jatuh tempo; dan g. pertanggungjawaban.

b. perencanaan dan penetapan struktur portofolio Pinjaman Daerah;

c. penerbitan Obligasi Daerah; d. pembelian kembali Obligasi Daerah sebelum jatuh tempo; e. penjualan Obligasi Daerah melalui lelang atau tanpa

lelang; f. pelunasan pada saat jatuh tempo; dan g. pertanggungjawaban.

539. Bagian Kedelapan Bagian Keenam

540. Pelaporan Pinjaman Pelaporan Pinjaman dan Sanksi

541. Pasal 63 Pasal 85

542. (1) Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman kepada Pemerintah setiap semester dalam tahun anggaran berjalan.

(1) Pemerintah Daerah menyampaikan laporan posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman kepada Menteri setiap semester dalam tahun anggaran berjalan.

543. (2) Dalam hal Daerah tidak menyampaikan laporan, Pemerintah dapat menunda penyaluran Dana Perimbangan.

(2) Dalam hal Daerah tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat mengenakan sanksi berupa penundaan penyaluran Dana Perimbangan.

544. Pasal 64 Pasal 86

545. (1) Seluruh kewajiban Pinjaman Daerah yang jatuh tempo wajib dianggarkan dalam APBD tahunanggaran yang bersangkutan.

(1) Seluruh kewajiban Pinjaman Daerah yang jatuh tempo wajib dianggarkan dalam APBD tahun anggaran yang bersangkutan.

546. (2) Dalam hal Daerah tidak memenuhi kewajiban membayar pinjamannya kepada Pemerintah, kewajiban membayar pinjaman tersebut diperhitungkan dengan DAU dan/atau Dana Bagi Hasil dari Penerimaan Negara yang menjadi hak Daerah tersebut.

(2) Dalam hal Daerah tidak memenuhi kewajiban membayar pinjamannya kepada Pemerintah, kewajiban membayar pinjaman tersebut diperhitungkan dengan DAU dan/atau DBH yang menjadi hak Daerah tersebut.

547. (3) Dalam hal Daerah tidak memenuhi kewajiban membayar Obligasi Daerah, Menteri dapat memotong DAU dan/atau DBH yang menjadi hak Daerah tersebut.

548. Pasal 65 Pasal 87

549. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pinjaman Daerah termasuk Obligasi Daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pinjaman Daerah termasuk penerbitan Obligasi Daerah, pelaporan Pinjaman Daerah serta pengenaan sanksi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

550. BAB IX

551. HIBAH KEPADA DAERAH

552. Pasal 88

Page 62: UU Nomor 33 Tahun 2004 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/files/doc/2097_Draft RUU HKPD.pdf · Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN

62

553. (1) Hibah diberikan kepada Daerah dalam rangka: a. penerusan pinjaman luar negeri dan/atau hibah luar

negeri; b. penyelenggaraan kegiatan yang berskala nasional dan

internasional; dan/atau c. kegiatan tertentu untuk Daerah tertentu berdasarkan

usulan kementerian/lembaga.

Penjelasan Pasal 85 ayat (1) huruf a: Dengan ketentuan ini, Pemerintah Daerah tidak dapat menerima hibah secara langsung dari pihak luar negeri. Contoh huruf b: Pembangunan sarana dan prasarana olah raga yang dimiliki Pemerintah Daerah atau akan dihibahkan kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pekan olah raga berskala nasional atau internasional.

554. (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengikat secara politis yang dapat mempengaruhi kebijakan strategis Daerah.

Catatan: perlu mempertimbangkan Dana Hibah sebagai kapasitas fiskal dalam penghitungan Dana Alokasi Khusus.

555. (3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perjanjian hibah antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah.

556. (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendanai kegiatan yang merupakan urusan Daerah.

557. (5) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan.

558. Pasal 89

559. Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 diusulkan oleh kementerian/lembaga.

560. Pasal 90

561. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan hibah diatur dengan Peraturan Menteri.

562. BAB X

563. DANA DARURAT

564. Pasal 91

565. (1) Dana Darurat dapat dialokasikan kepada Daerah dalam APBN untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak dapat ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD.

Ayat (1) Pada dasarnya dana penanggulangan pascabencana berasal dari APBD, tetapi apabila APBD tidak mencukupi

Page 63: UU Nomor 33 Tahun 2004 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/files/doc/2097_Draft RUU HKPD.pdf · Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN

63

untuk menanggulangi bencana tersebut Pemerintah Pusat dapat mengalokasikan Dana Darurat dalam APBN.

566. (2) Kriteria bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh lembaga yang bertanggung jawab di bidang penanggulangan bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

567. (3) Dana Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada tahap pascabencana.

Catatan: Perlu pembatasan jangka waktu tahap pascabencana (UU 24/2007).

568. (4) Dana Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk mendanai kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas umum untuk pelayanan dasar yang menjadi urusan daerah.

569. Pasal 92

570. (1) Dana Darurat diusulkan oleh daerah yang mengalami bencana kepada kementerian/lembaga.

571. (2) Dana Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan kepada Menteri oleh kementerian/lembaga setelah berkoordinasi dengan lembaga yang bertanggung jawab di bidang penanggulangan bencana.

572. (3) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Menteri mengalokasikan Dana Darurat dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Negara.

573. Pasal 93

574. Ketentuan lebih lanjut mengenai Dana Darurat diatur dengan Peraturan Menteri.

575. BAB IX BAB XI

576. PENGELOLAAN KEUANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN Masuk pembahasan pleno

577. DALAM RANGKA DESENTRALISASI DALAM RANGKA DESENTRALISASI

578. Bagian Kesatu Bagian Kesatu

579. Asas Umum Asas Umum

580. Pasal 66 Pasal 94

581. (1) Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif,

(1) Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan,

Page 64: UU Nomor 33 Tahun 2004 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/files/doc/2097_Draft RUU HKPD.pdf · Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN

64

transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

582. (2) APBD, Perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(2) APBD, Perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

583. (3) APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, dan distribusi.

(3) APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, dan distribusi.

584. (4) Semua Penerimaan dan Pengeluaran Daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD.

(4) Semua Penerimaan dan Pengeluaran Daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD.

585. (5) Surplus APBD dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran Daerah tahun anggaran berikutnya.

(5) Surplus penerimaan Daerah dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran Daerah tahun anggaran berikutnya.

Sesuai UU 17/2003

586. (6) Penggunaan surplus APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk membentuk Dana Cadangan atau penyertaan dalam Perusahaan Daerah harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari DPRD.

(6) Khusus penggunaan surplus penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk membentuk Dana Cadangan atau penyertaan dalam badan usaha milik daerah harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari DPRD.

Sesuai UU 17/2003

587. Pasal 95

588. (1) Dana APBN yang dialokasikan kepada Daerah setelah APBD ditetapkan, dapat langsung digunakan tanpa menunggu perubahan APBD.

589. (2) Dalam hal APBD perubahan belum ditetapkan, penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam APBD perubahan.

590. (3) Dalam hal APBD perubahan telah ditetapkan, penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

591. Pasal 67 Pasal 96

592. (1) Peraturan Daerah tentang APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.

(1) Peraturan Daerah tentang APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.

593. (2) Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pada pengeluaran atas beban APBD, jika anggaran untuk mendanai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak

(2) Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pada pengeluaran atas beban APBD, jika anggaran untuk mendanai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak

Page 65: UU Nomor 33 Tahun 2004 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/files/doc/2097_Draft RUU HKPD.pdf · Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN

65

cukup tersedia. cukup tersedia.

594. (3) Semua Pengeluaran Daerah, termasuk subsidi, hibah, dan bantuan keuangan lainnya yang sesuai dengan program Pemerintah Daerah didanai melalui APBD.

(3) Semua Pengeluaran Daerah, termasuk subsidi, hibah, dan bantuan sosial sesuai dengan program Pemerintah Daerah didanai melalui APBD.

Catatan : Bantuan Keuangan lainnya tidak dikenal dalam UU 17/2003 dan SAP.

595. (4) Keterlambatan pembayaran atas tagihan yang berkaitan dengan pelaksanaan APBD dapat mengakibatkan pengenaan denda dan/atau bunga.

(4) Keterlambatan pembayaran atas tagihan yang berkaitan dengan pelaksanaan APBD dapat mengakibatkan pengenaan denda dan/atau bunga.

596. (5) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan Keuangan Daerah.

(5) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan Keuangan Daerah.

597. (6) Kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikaitkan dengan penyediaan pelayanan dasar sesuai dengan standar pelayanan minimum dan sektor unggulan Daerah.

598. (6) Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

(7) Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

599. (7) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, ditetapkan penggunaan surplus tersebut dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

(8) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, ditetapkan penggunaan surplus tersebut dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

600. Pasal 97

601. (1) Dana APBD yang dialokasikan untuk belanja pegawai setinggi-tingginya 50% (lima puluh persen) dari total belanja APBD.

Catatan: Exercise.

602. (2) Dalam hal dana APBD yang dialokasikan untuk belanja pegawai melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah tidak dapat menambah jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah sampai dengan terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

603. Pasal 68 Pasal 98

604. Tahun anggaran APBD sama dengan tahun anggaran APBN, yang meliputi masa 1 (satu) tahun mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Tahun anggaran APBD sama dengan tahun anggaran APBN, yang meliputi masa 1 (satu) tahun mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

605. Pasal 99

606. (1) APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan anggaran pembiayaan.

607. (2) Anggaran pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Page 66: UU Nomor 33 Tahun 2004 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/files/doc/2097_Draft RUU HKPD.pdf · Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN

66

berasal dari PAD, pendapatan transfer, dan Lain-lain Pendapatan.

608. (3) PAD bersumber dari: a. Pajak Daerah; b. Retribusi Daerah; c. pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan d. lain-lain PAD.

609. (4) Lain-lain PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, meliputi: a. hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan; b. jasa giro; c. pendapatan bunga; d. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang

asing; dan e. komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari

penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.

Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

610. (5) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi transfer dana dari Pemerintah Pusat dan antar Pemerintah Daerah.

611. (6) Transfer dana dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus, Hibah dan Dana Darurat.

612. (7) Lain-lain pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pendapatan selain PAD dan pendapatan transfer.

Contoh : sumbangan dari masyarakat.

613. (8) Anggaran belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja.

614. (9) Anggaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. penerimaan pembiayaan, antara lain SiLPA, penerimaan

pinjaman, pencairan dana cadangan, dan penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan;

b. pengeluaran pembiayaan, antara lain, pembayaran pokok pinjaman, pemberian pinjaman, pembentukan dana cadangan, dan penyertaan modal.

615. Bagian Kedua Bagian Kedua

616. Perencanaan Perencanaan

Page 67: UU Nomor 33 Tahun 2004 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/files/doc/2097_Draft RUU HKPD.pdf · Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN

67

617. Pasal 69 Pasal 100

618. (1) Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah menyusun RKPD yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

(1) Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah menyusun RKPD yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

619. (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar penyusunan rancangan APBD.

(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar penyusunan rancangan APBD.

620. (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam RKA SKPD.

(3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam RKA SKPD.

621. (4) Ketentuan mengenai pokok-pokok penyusunan RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

622. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan RKA SKPD diatur dengan Peraturan Daerah.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan RKA SKPD diatur dengan Peraturan Daerah.

623. Pasal 70

624. (1) APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan anggaran pembiayaan.

625. (2) Anggaran pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan.

626. (3) Anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja.

627. (4) Anggaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

628. Pasal 71 Pasal 101

629. (1) Pemerintah Daerah menyampaikan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya sejalan dengan RKPD kepada DPRD selambat-lambatnya bulan Juni tahun berjalan.

(1) Pemerintah Daerah menyampaikan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya sejalan dengan RKPD kepada DPRD selambat-lambatnya bulan Juni tahun berjalan.

630. (2) DPRD membahas kebijakan umum APBD yang diajukan Pemerintah Daerah dalam pembicaraan pendahuluan

(2) DPRD membahas kebijakan umum APBD yang diajukan Pemerintah Daerah dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD

Page 68: UU Nomor 33 Tahun 2004 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/files/doc/2097_Draft RUU HKPD.pdf · Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN

68

RAPBD tahun anggaran berikutnya. tahun anggaran berikutnya.

631. (3) Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati, Pemerintah Daerah dan DPRD membahas prioritas dan plafon anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap SKPD.

(3) Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati, Pemerintah Daerah dan DPRD membahas prioritas dan plafon anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap SKPD.

632. Pasal 72 Pasal 102

633. (1) Kepala SKPD selaku pengguna anggaran menyusun RKA SKPD tahun berikutnya.

(1) Kepala SKPD selaku pengguna anggaran menyusun RKA SKPD tahun berikutnya.

634. (2) Renja SKPD disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai.

(2) Renja SKPD disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai.

635. (3) RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan prakiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sudah disusun.

(3) RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan prakiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sudah disusun.

636. (4) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD.

(4) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan Rancangan APBD.

637. (5) Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada pejabat pengelola Keuangan Daerah sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun berikutnya.

(5) Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan Daerah sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun berikutnya.

638. Pasal 73 Pasal 103

639. (1) Kepala Daerah mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD.

(1) Kepala Daerah mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD.

640. (2) DPRD bersama dengan Pemerintah Daerah membahas Rancangan APBD yang disampaikan dalam rangka mendapatkan persetujuan.

(2) DPRD bersama dengan Pemerintah Daerah membahas Rancangan APBD yang disampaikan dalam rangka mendapatkan persetujuan.

641. (3) Rancangan APBD yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

(3) Rancangan APBD yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

642. Bagian Ketiga Bagian Ketiga

643. Pelaksanaan Pelaksanaan

644. Pasal 74 Pasal 104

645. Semua Penerimaan Daerah wajib disetor seluruhnya tepat waktu ke Rekening Kas Umum Daerah.

(1) Semua penerimaan dan pengeluaran Daerah harus dibukukan pada Rekening Kas Umum Daerah.

646. (2) Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Page 69: UU Nomor 33 Tahun 2004 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/files/doc/2097_Draft RUU HKPD.pdf · Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN

69

wajib disetor tepat waktu dan tepat jumlah.

647. Pasal 75 Pasal l05

648. (1) Pengeluaran atas beban APBD dalam satu tahun anggaran hanya dapat dilaksanakan setelah APBD tahun anggaran yang bersangkutan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

(1) Pengeluaran atas beban APBD dalam satu tahun anggaran hanya dapat dilaksanakan setelah APBD tahun anggaran yang bersangkutan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

649. (2) Dalam hal Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disetujui DPRD, untuk membiayai keperluan setiap bulan Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar realisasi APBD tahun anggaran sebelumnya.

(2) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disetujui DPRD, untuk membiayai keperluan setiap bulan Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar realisasi APBD tahun anggaran sebelumnya.

650. (3) Kepala SKPD menyusun dokumen pelaksanaan anggaran untuk SKPD yang dipimpinnya berdasarkan alokasi anggaran yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

(3) Kepala SKPD menyusun dokumen pelaksanaan anggaran untuk SKPD yang dipimpinnya berdasarkan alokasi anggaran yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

651. (4) Pengguna anggaran melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan.

(4) Pengguna anggaran melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan.

652. (5) Pengguna anggaran berhak untuk menguji, membebankan pada mata anggaran yang disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan atas beban APBD.

(5) Pengguna anggaran berhak untuk menguji, membebankan pada mata anggaran yang disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan atas beban APBD.

653. (6) Pembayaran atas tagihan yang dibebankan APBD dilakukan oleh bendahara umum Daerah.

(6) Pembayaran atas tagihan yang dibebankan APBD dilakukan oleh bendahara umum Daerah.

654. (7) Pembayaran atas tagihan yang dibebankan APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.

(7) Pembayaran atas tagihan yang dibebankan APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.

655. Pasal 76 Pasal 106

656. (1) Daerah dapat membentuk Dana Cadangan guna mendanai kebutuhan yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(1) Daerah dapat membentuk Dana Cadangan guna mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

657. (2) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

658. (2) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan APBD kecuali dari DAK, Pinjaman Daerah, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu.

(3) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan APBD kecuali dari DAK, Pinjaman Daerah, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu.

659. (3) Penggunaan Dana Cadangan dalam satu tahun anggaran menjadi penerimaan pembiayaan APBD dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

(4) Penggunaan Dana Cadangan dalam satu tahun anggaran menjadi penerimaan pembiayaan APBD dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

660. Pasal 77 Pasal 107

Page 70: UU Nomor 33 Tahun 2004 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/files/doc/2097_Draft RUU HKPD.pdf · Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN

70

661. (1) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) ditempatkan dalam rekening tersendiri dalam Rekening Kas Umum Daerah.

(1) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) ditempatkan dalam rekening tersendiri dalam Rekening Kas Umum Daerah.

662. (2) Dalam hal Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.

(2) Dalam hal Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.

663. Pasal 78 Pasal 108

664. (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain atas dasar prinsip saling menguntungkan.

(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain atas dasar prinsip saling menguntungkan.

665. (2) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(2) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

666. (3) Anggaran yang timbul akibat dari kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam APBD.

(3) Anggaran yang timbul akibat dari kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam APBD.

667. Pasal 79 Pasal 109

668. (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan belanja dari APBD yang belum tersedia anggarannya.

(1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan belanja dari APBD yang belum tersedia anggarannya.

669. (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya harus memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut: a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas

Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;

b. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan

c. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

670. (2) Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

(3) Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD atau disampaikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

671. Pasal 80 Pasal 110

672. (1) Perubahan APBD ditetapkan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran.

(1) Perubahan APBD ditetapkan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran.

673. (2) Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar

(2) Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.

Page 71: UU Nomor 33 Tahun 2004 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/files/doc/2097_Draft RUU HKPD.pdf · Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN

71

biasa.

674. (3) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).

(3) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).

675. Bagian Keempat Bagian Keempat

676. Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban

677. Pasal 81 Pasal 111

678. (1) Pemerintah Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

(1) Pemerintah Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

679. (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri laporan keuangan Perusahaan Daerah.

680. (3) Bentuk dan isi Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntasi Pemerintahan.

(2) Bentuk dan isi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntasi Pemerintahan.

681. Pasal 82 Pasal 112

682. Pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Keuangan Negara dan Perbendaharaan Negara.

Hal yang berkenaan dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Daerah, sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini, dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara dan perbendaharaan negara.

683. Bagian Kelima Bagian Kelima

684. Pengendalian Pengendalian

685. Pasal 83 Pasal 113

686. (1) Menteri Keuangan menetapkan batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBN dan APBD.

(1) Menteri menetapkan batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBN dan APBD.

Yang dimaksud dengan defisit dalam ayat ini adalah pendapatan dikurangi belanja, tidak termasuk defisit yang dibiayai pinjaman yang bersumber dari Pemerintah Pusat.

Page 72: UU Nomor 33 Tahun 2004 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/files/doc/2097_Draft RUU HKPD.pdf · Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN

72

687. (2) Jumlah kumulatif defisit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi 3% (tiga persen) dari Produk Domestik Bruto tahun bersangkutan.

(2) Jumlah kumulatif defisit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi 3% (tiga persen) dari Produk Domestik Bruto tahun bersangkutan.

Catatan: Dicari penjelasan mengenai definisi dari defisit supaya tidak terjadi moral hazard Harus ada simulasi untuk seluruh Daerah. Dalam jangka menengah (2 tahun atau 3 tahun) APBD diatur agar yang semula defisit agar sudah balance.

688. (3) Menteri Keuangan menetapkan kriteria defisit APBD dan batas maksimal defisit APBD masing-masing Daerah setiap tahun anggaran.

(3) Menteri menetapkan batas maksimal kumulatif defisit APBD dan batas maksimal defisit APBD masing-masing Daerah setiap tahun anggaran.

689. (4) Dalam hal suatu Daerah menetapkan defisit melampaui batas maksimal defisit APBD, Menteri dapat memberikan persetujuan pelampauan defisit tersebut sepanjang batas maksimal kumulatif defisit APBD tidak terlampaui.

690. (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan sanksi berupa penundaan atas penyaluran Dana Perimbangan.

(5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat dikenakan sanksi berupa penundaan atas penyaluran Dana Perimbangan.

.

691. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

692. Pasal 84 Pasal 114

693. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, pembiayaan defisit bersumber dari: a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA); b. Dana Cadangan; c. Penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan d. Pinjaman Daerah.

(1) Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

694. (2) Sumber-sumber pembiayaan defisit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain: a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA); b. Dana Cadangan; c. Pinjaman Daerah; d. Penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

695. Pasal 115

696. (1) Dalam hal anggaran diperkirakan surplus, Pemerintah

Page 73: UU Nomor 33 Tahun 2004 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/files/doc/2097_Draft RUU HKPD.pdf · Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN

73

Daerah dapat mengajukan rencana penggunaan surplus anggaran kepada DPRD.

697. (2) Penggunaan surplus anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk: a. pembayaran pokok utang; b. penyertaan modal; c. pembentukan dana cadangan.

698. Pasal 116

699. (1) Penyaluran DAU dan DBH dapat ditunda atau dikonversi dalam bentuk surat utang Negara bagi Daerah yang memiliki SiLPA yang tinggi.

Catatan: SiLPA baru dapat diketahui paling cepat bulan September tahun berikutnya setelah audit BPK, sehingga aturan ini tidak efektif untuk menekan jumlah SiLPA. Alternatifnya yang dilihat adalah saldo kas dan menjadi persyaratan penyaluran triwulan I.

700. (2) SiLPA yang tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila melebihi kebutuhan belanja untuk 3 (tiga) bulan.

Dalam ketentuan ini penghitungan SiLPA dilakukan untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan periode penyaluran DAU dan DBH tersebut. Catatan : Simulasi SiLPA untuk kebutuhan belanja untuk 3 bulan

701. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya DAU dan DBH yang ditunda atau dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri.

702. Bagian Keenam

703. Penilaian Kinerja Keuangan Daerah

704. Pasal 117

705. (1) Pemerintah Pusat melakukan penilaian secara berkala terhadap kinerja keuangan Daerah.

Penilaian kinerja keuangan Daerah dilakukan dengan menggunakan indikator, antara lain, kesehatan keuangan, SDM di bidang keuangan,

Page 74: UU Nomor 33 Tahun 2004 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/files/doc/2097_Draft RUU HKPD.pdf · Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN

74

dan pengelolaan keuangan Daerah serta kualitas perencanaan pembangunan Daerah.

706. (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk: a. memberikan insentif bagi Daerah yang kinerjanya baik; b. memberikan insentif non fiskal untuk perbaikan kinerja

bagi Daerah yang kinerjanya rendah; c. mengusulkan penghapusan Daerah bagi Daerah yang

kinerjanya rendah dalam jangka waktu tertentu.

Penjelasan huruf c: Sebelum dilakukan penghapusan, Daerah diberikan kesempatan untuk memperbaiki kinerja keuangan Daerah terutama yang terkait dengan: a. peningkatan upaya

perpajakan/retribusi b. peningkatan kemampuan

penyelesaian kewajiban keuangan c. peningkatan kemampuan SDM

pengelola keuangan, dan d. peningkatan kualitas pengelolaan

keuangan.

707.

708. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

709. Bagian Keenam Bagian Ketujuh

710. Pengawasan dan Pemeriksaan Pengawasan dan Pemeriksaan

711. Pasal 85 Pasal 118

712. (1) Pengawasan Dana Desentralisasi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(1) Pengawasan APBD dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

713. (2) Pemeriksaan Dana Desentralisasi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara.

(2) Pemeriksaan APBD dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara.

714. Pasal 119

715. Pejabat tertentu di bidang pengelola keuangan Daerah wajib memiliki sertifikasi di bidang pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan pejabat tertentu di bidang pengelolaan keuangan Daerah dalam ketentuan ini, antara lain, bendahara, internal auditor, pengelola barang milik daerah, pejabat pengadan barang dan

Page 75: UU Nomor 33 Tahun 2004 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/files/doc/2097_Draft RUU HKPD.pdf · Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN

75

jasa, dan penyidik pajak.

716. Pasal 86 Pasal 120

717. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Keuangan Daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Keuangan Daerah diatur dengan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan.

718. Pasal 121

719. (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal kepada badan usaha milik daerah.

720. (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk badan usaha yang menyelenggarakan penyediaan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak.

Perlu penjelasan yang dimaksud dengan “hajat hidup orang banyak”.

721. (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka: a. pendirian;

b. penambahan modal.

722. (4) Penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b) dilakukan dalam rangka: a. memperbaiki struktur permodalan; dan/atau b. meningkatkan kapasitas usaha; c. penyehatan keuangan.

723. (5) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam APBD.

724. Pasal 122

725. Pemerintah Daerah berhak memperoleh bagian laba/deviden atas penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1).

Dengan ketentuan ini Pemerintah Daerah tidak berhak memperoleh bagian laba/deviden apabila badan usaha mengalami kerugian.

726. Pasal 123

727. (1) Selain penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memberikan pinjaman dan/atau hibah kepada badan usaha milik daerah dalam rangka: a. meningkatkan kapasitas usaha; dan/atau b. penyehatan keuangan.

728. (2) Pemberian pinjaman dan hibah sebagaimana dimaksud

Page 76: UU Nomor 33 Tahun 2004 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/files/doc/2097_Draft RUU HKPD.pdf · Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN

76

pada ayat (1) diberikan hanya kepada badan usaha milik daerah dengan kriteria: a. menyelenggarakan penyediaan barang dan/atau jasa

bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak; dan b. seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

729. (3) Pemberian pinjaman dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam APBD.

730. Pasal 124

731. (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi kepada badan usaha milik daerah.

732. (2) Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila Pemerintah Daerah menetapkan tarif barang dan/atau jasa di bawah biaya produksi.

Subsidi diberikan apabila perhitungan tarif rata-rata lebih kecil dari biaya produksi rata-rata. Pemberian subsidi dilakukan setelah pemerintah daerah melakukan audit khusus yang terkait dengan efisiensi biaya produksi.

733. (3) Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam APBD.

734. BAB X

735. DANA DEKONSENTRASI

736. Bagian Kesatu

737. Umum

738. Pasal 87

739. (1) Pendanaan dalam rangka Dekonsentrasi dilaksanakan setelah adanya pelimpahan wewenang Pemerintah melalui kementerian negara/lembaga kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah di Daerah.

740. (2) Pelaksanaan pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didanai oleh Pemerintah.

741. (3) Pendanaan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan wewenang yang dilimpahkan.

742. (4) Kegiatan Dekonsentrasi di Daerah dilaksanakan oleh SKPD yang ditetapkan oleh gubernur.

Page 77: UU Nomor 33 Tahun 2004 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/files/doc/2097_Draft RUU HKPD.pdf · Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN

77

743. (5) Gubernur memberitahukan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga yang berkaitan dengan kegiatan Dekonsentrasi di Daerah kepada DPRD.

744. (6) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberitahukan kepada DPRD pada saat pembahasan RAPBD.

745. (7) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan untuk kegiatan yang bersifat nonfisik.

746. Bagian Kedua

747. Penganggaran Dana Dekonsentrasi

748. Pasal 88

749. Dana Dekonsentrasi merupakan bagian anggaran kementerian negara/lembaga yang dialokasikan berdasarkan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga.

750.

751.

752. Bagian Kedua

753. Penyaluran Dana Dekonsentrasi

754. Pasal 89

755. (1) Dana Dekonsentrasi disalurkan melalui Rekening Kas Umum Negara.

756. (2) Pada setiap awal tahun anggaran gubernur menetapkan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai pelaksana kegiatan Dekonsentrasi.

757. (3) Dalam hal terdapat sisa anggaran lebih atas pelaksanaan Dekonsentrasi, sisa tersebut merupakan penerimaan kembali APBN.

758. (4) Dalam hal terdapat saldo kas atas pelaksanaan Dekonsentrasi, saldo tersebut harus disetor ke Rekening Kas Umum Negara.

759. (5) Dalam hal pelaksanaan Dekonsentrasi menghasilkan penerimaan, maka penerimaan tersebut merupakan penerimaan APBN dan disetor ke Rekening Kas Umum Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

760. Bagian Keempat

761. Pertanggunjawaban dan Pelaporan

Page 78: UU Nomor 33 Tahun 2004 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/files/doc/2097_Draft RUU HKPD.pdf · Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN

78

762. Dana Dekonsentrasi

763. Pasal 90

764. (1) Penatausahaan keuangan dalam pelaksanaan Dekonsentrasi dilakukan secara terpisah dari penatausahaan keuangan dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Desentralisasi.

765. (2) SKPD menyelenggarakan penatausahaan uang/barang dalam rangka Dekonsentrasi secara tertib sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

766. (3) SKPD menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi kepada gubernur.

767. (4) Gubernur menyampaikan laporan pertanggungjawaban seluruh pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi kepada menteri negara/ pimpinan lembaga yang memberikan pelimpahan wewenang.

768. (5) Menteri negara/pimpinan lembaga menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi secara nasional kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundangundangan.

769. Bagian Kelima

770. Status Barang dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi

771. Pasal 91

772. (1) Semua barang yang diperoleh dari Dana Dekonsentrasi menjadi barang milik Negara.

773. (1) Barang milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihibahkan kepada Daerah.

774. (2) Barang milik Negara yang dihibahkan kepada Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dikelola dan ditatausahakan oleh Daerah.

775. (2) Barang milik Negara yang tidak dihibahkan kepada Daerah wajib dikelola dan ditatausahakan oleh kementerian negara/lembaga yang memberikan pelimpahan wewenang.

776. Pasal 92

777. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran, penyaluran, pelaporan, pertanggungjawaban, dan

Page 79: UU Nomor 33 Tahun 2004 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/files/doc/2097_Draft RUU HKPD.pdf · Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN

79

penghibahan barang milik Negara yang diperoleh atas pelaksanaan Dana Dekonsentrasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

778. Bagian Keenam

779. Pengawasan dan Pemeriksaan

780. Pasal 93

781. (1) Pengawasan Dana Dekonsentrasi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

782. (1) Pemeriksaan Dana Dekonsentrasi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

783. BAB XI BAB XII

784. DANA TUGAS PEMBANTUAN DANA TUGAS PEMBANTUAN

785. Bagian Kesatu

786. Umum

787. Pasal 94 Pasal 125

788. (1) Pendanaan dalam rangka Tugas Pembantuan dilaksanakan setelah adanya penugasan Pemerintah melalui kementerian negara/lembaga kepada Kepala Daerah.

(1) Dana Tugas Pembantuan dialokasikan untuk mendanai urusan yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat yang pelaksanaannya ditugaskan kepada pemerintah daerah.

789. (2) Pelaksanaan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didanai oleh Pemerintah.

(2) Urusan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang didanai dari Dana Tugas Pembantuan meliputi kegiatan atau program yang lebih tepat dan efisien dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

790. (3) Pendanaan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan penugasan yang diberikan.

791. (4) Kegiatan Tugas Pembantuan di Daerah dilaksanakan oleh SKPD yang ditetapkan oleh gubernur, bupati, atau walikota.

(3) Kegiatan atau program yang didanai dari Dana Tugas Pembantuan dilaksanakan oleh SKPD yang ditetapkan oleh kepala daerah.

792. (5) Kepala Daerah memberitahukan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga yang berkaitan dengan kegiatan Tugas Pembantuan kepada DPRD.

793. (6) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberitahukan kepada DPRD pada saat pembahasan RAPBD.

Page 80: UU Nomor 33 Tahun 2004 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/files/doc/2097_Draft RUU HKPD.pdf · Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN

80

794. (7) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan untuk kegiatan yang bersifat fisik.

795. Bagian Kedua Bagian Kesatu

796. Penganggaran Dana Tugas Pembantuan Penganggaran Dana Tugas Pembantuan

797. Pasal 95 Pasal 126

798. Dana Tugas Pembantuan merupakan bagian anggaran kementerian negara/lembaga yang dialokasikan berdasarkan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga.

(1) Dana Tugas Pembantuan merupakan bagian anggaran kementerian negara/lembaga yang dialokasikan berdasarkan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga.

799. (2) Besaran Dana Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kegiatan atau program yang akan ditugaskan.

800. (3) Rencana lokasi dan anggaran untuk program dan kegiatan yang akan ditugaskan disusun dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara, keseimbangan pendanaan dan tingkat kesejahteraan di Daerah, dan kebutuhan pembangunan Daerah.

801. Bagian Ketiga Bagian Kedua

802. Penyaluran Dana Tugas Pembantuan Penyaluran Dana Tugas Pembantuan

803. Pasal 96 Pasal 127

804. (1) Dana Tugas Pembantuan disalurkan melalui Rekening Kas Umum Negara.

(1) Penyaluran Dana Tugas Pembantuan dilakukan oleh Bendahara Umum Negara atau kuasanya melalui Rekening Kas Umum Negara.

805. (2) Pada setiap awal tahun anggaran Kepala Daerah menetapkan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai pelaksana kegiatan Tugas Pembantuan.

806. (3) Dalam hal terdapat sisa anggaran lebih atas pelaksanaan Tugas Pembantuan, sisa tersebut merupakan penerimaan kembali APBN.

(2) Dalam hal pelaksanaan Tugas Pembantuan terdapat saldo kas pada akhir tahun anggaran, saldo tersebut harus disetor ke Rekening Kas Umum Negara.

807. (3) Dalam hal terdapat saldo kas atas pelaksanaan Tugas Pembantuan, saldo tersebut harus disetor ke Rekening Kas Umum Negara.

808. (4) Dalam hal pelaksanaan Tugas Pembantuan menghasilkan penerimaan, maka penerimaan tersebut merupakan penerimaan APBN yang harus disetor ke Rekening Kas Umum Negara sesuai ketentuan yang berlaku.

(3) Dalam hal pelaksanaan Tugas Pembantuan menghasilkan penerimaan, penerimaan tersebut merupakan penerimaan APBN yang harus disetor ke Rekening Kas Umum Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Page 81: UU Nomor 33 Tahun 2004 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/files/doc/2097_Draft RUU HKPD.pdf · Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN

81

809. Bagian Keempat Bagian Ketiga

810. Pertanggunjawaban dan Pelaporan Pelaksanaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan

811. Tugas Pembantuan Dana Tugas Pembantuan

812. Pasal 97 Pasal 128

813. (1) Penatausahaan keuangan dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan dilakukan secara terpisah dari penatausahaan keuangan dalam pelaksanaan Dekonsentrasi dan Desentralisasi.

(1) Penatausahaan keuangan dan barang dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan dilakukan secara terpisah dari penatausahaan keuangan dan barang dalam pelaksanaan Desentralisasi.

814. (2) SKPD menyelenggarakan penatausahaan uang/barang dalam rangka Tugas Pembantuan secara tertib sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) SKPD menyelenggarakan penatausahaan keuangan dan barang dalam rangka Tugas Pembantuan secara tertib sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

815. (3) SKPD menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan kepada Gubernur, bupati, atau walikota.

(3) SKPD menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan kepada kepala daerah.

816. (4) Kepala Daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban seluruh pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan kepada menteri negara/pimpinan lembaga yang menugaskan.

(4) Kepala daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban seluruh pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan kepada menteri negara/pimpinan lembaga yang menugaskan.

817. (5) Menteri negara/pimpinan lembaga menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan secara nasional kepada Presiden sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

818. Bagian Kelima Bagian Keempat

819. Status Barang dalam Pelaksanaan Status Barang dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan

820. Tugas Pembantuan

821. Pasal 98 Pasal 129

822. (1) Semua barang yang diperoleh dari Dana Tugas Pembantuan menjadi barang milik Negara.

(1) Semua barang yang diperoleh dari Dana Tugas Pembantuan menjadi barang milik negara.

823. (2) Barang milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihibahkan kepada Daerah.

(2) Barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihibahkan kepada Daerah bersamaan dengan berakhirnya pelaksanaan kegiatan atau program.

824. (3) Barang milik Negara yang dihibahkan kepada Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dan ditatausahakan oleh Daerah.

(3) Barang milik negara yang dihibahkan kepada Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dikelola dan ditatausahakan oleh Daerah.

Page 82: UU Nomor 33 Tahun 2004 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/files/doc/2097_Draft RUU HKPD.pdf · Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN

82

825. (4) Barang milik Negara yang tidak dihibahkan kepada Daerah wajib dikelola dan ditatausahakan oleh kementerian negara/lembaga yang memberikan penugasan.

(4) Barang milik Negara yang tidak dihibahkan kepada Daerah wajib dikelola dan ditatausahakan oleh kementerian negara/lembaga yang memberikan penugasan.

826. Pasal 99 Pasal 130

827. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran, penyaluran pelaporan, pertanggungjawaban, dan penghibahan barang milik Negara yang diperoleh atas pelaksanaan Dana Tugas Pembantuan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran, penyaluran, pelaporan, pertanggungjawaban, dan penghibahan barang milik Negara yang diperoleh atas pelaksanaan Tugas Pembantuan diatur dengan Peraturan Menteri.

828. Bagian Enam Bagian Kelima

829. Pengawasan dan Pemeriksaan Pengawasan dan Pemeriksaan

830. Pasal 100 Pasal 131

831. (1) Pengawasan Dana Tugas Pembantuan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(1) Pengawasan Dana Tugas Pembantuan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

832. (2) Pemeriksaan Dana Tugas Pembantuan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangundangan di bidang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

(2) Pemeriksaan Dana Tugas Pembantuan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

833. BAB XII BAB XIII

834. SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH INFORMASI KEUANGAN DAERAH Penyajian IKD tidak harus dalam bentuk sistem yang tersendiri, tetapi dapat menjadi bagian dari sistem informasi pemerintahan daerah secara keseluruhan. Catatan dalam rangka hubungan keuangan Pusat dan Daerah.

835. Pasal 132

836. (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan Informasi Keuangan Daerah (IKD).

837. (2) Penyediaan IKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Page 83: UU Nomor 33 Tahun 2004 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/files/doc/2097_Draft RUU HKPD.pdf · Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN

83

bertujuan untuk: a. membantu Kepala Daerah dalam menyusun anggaran

Daerah dan laporan pengelolaan keuangan Daerah; b. membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan

keuangan Daerah; c. membantu Kepala Daerah dan instansi terkait lainnya

dalam melakukan evaluasi kinerja keuangan Daerah; d. membantu menyediakan kebutuhan statistik keuangan

Daerah; e. mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat;

dan f. mendukung penyelenggaraan SIKD secara nasional.

838. (3) IKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri dari informasi anggaran, pelaksanaan anggaran, dan laporan keuangan.

839. Pasal 101 Pasal 133

840. (1) Pemerintah menyelenggarakan Sistem Informasi Keuangan Daerah secara nasional, dengan tujuan : a. merumuskan kebijakan dan pengendalian fiskal

nasional; b. menyajikan informasi Keuangan Daerah secara

nasional; c. merumuskan kebijakan Keuangan Daerah, seperti Dana

Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan pengendalian defisit anggaran; dan

d. melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi pendanaan Desentralisasi, Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Pinjaman Daerah, dan defisit anggaran Daerah.

(1) Pemerintah Pusat menyelenggarakan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) secara nasional.

Yang dimaksud dengan SIKD adalah serangkaian perangkat dan prosedur yang berfungsi mengumpulkan, menyimpan, mengolah, dan menganalisis data keuangan daerah dan data terkait lainnya serta menyajikannya menjadi informasi.

841. (2) Penyelenggaraan SIKD secara nasional bertujuan: a. membantu Pemerintah Pusat dalam merumuskan

kebijakan keuangan Daerah dan pengendalian fiskal nasional;

b. menyajikan informasi Keuangan Daerah secara nasional; dan

c. membantu Pemerintah Pusat dalam melakukan

Page 84: UU Nomor 33 Tahun 2004 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/files/doc/2097_Draft RUU HKPD.pdf · Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN

84

pemantauan, pengendalian dan evaluasi pendanaan Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan.

842. (2) Sistem Informasi Keuangan Daerah secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah.

(3) Penyelenggaraan SIKD secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri.

843. Pasal 134

844. (1) Pemerintah daerah menyampaikan IKD kepada Menteri.

845. (2) Daerah yang terlambat menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa penundaan penyaluran Dana Perimbangan oleh Menteri.

846. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan SIKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 diatur dengan Peraturan Menteri.

Peraturan Menteri dalam ketentuan ini memuat antara lain jenis, batas waktu, bentuk, format, tata cara penyampaian dan penyajian informasi keuangan daerah serta tata cara pengenaan sanksi.

847. Pasal 102

848. (1) Daerah menyampaikan informasi Keuangan Daerah yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Pemerintah.

849. (2) Daerah menyelenggarakan Sistem Informasi Keuangan Daerah.

850. (3) Informasi yang berkaitan dengan Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup: a. APBD dan laporan realisasi APBD provinsi, kabupaten,

dan kota; b. neraca Daerah; c. laporan arus kas; d. catatan atas laporan Keuangan Daerah; e. Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan; f. laporan keuangan Perusahaan Daerah; dan g. data yang berkaitan dengan kebutuhan fiskal dan

kapasitas fiskal Daerah.

851. (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d disampaikan kepada

Page 85: UU Nomor 33 Tahun 2004 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/files/doc/2097_Draft RUU HKPD.pdf · Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN

85

Pemerintah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

852. (4) Menteri Keuangan memberikan sanksi berupa penundaan penyaluran Dana Perimbangan kepada Daerah yang tidak menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

853. Pasal 103 Pasal 135

854. Informasi yang dimuat dalam Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 merupakan data terbuka yang dapat diketahui, diakses, dan diperoleh masyarakat.

IKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) dapat diakses oleh masyarakat.

855. Pasal 104

856. Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, Pasal 102, dan Pasal 103, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

857. BAB XIV

858. KETENTUAN LAIN-LAIN

859. Pasal 136

860. (1) Persyaratan teknis pemekaran Daerah berdasarkan parameter kesisteman aspek keuangan meliputi: a. rasio potensi penerimaan pajak Daerah/retribusi Daerah

dan DBH terhadap PDRB; b. kesiapan sistem administrasi keuangan;

861. (2) Rasio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk: a. kabupaten/kota baru sekurang-kurangnya sama dengan

rasio rata-rata kabupaten/kota lainnya secara nasional; b. provinsi baru sekurang-kurangnya sama dengan rasio

terkecil provinsi lainnya yang berdampingan.

862. (3) Kesiapan sistem administrasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup: a. sistem dan prosedur pengelolaan keuangan; b. sumber daya manusia di bidang pengelolaan keuangan.

Catatan: Point a & b perlu penjelasan + pembagian aset dan utang piutang

863. (4) Persyaratan teknis aspek keuangan merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam penilaian kelayakan daerah pemekaran.

864. BAB XIII BAB XV

865. KETENTUAN PERALIHAN KETENTUAN PERALIHAN

Page 86: UU Nomor 33 Tahun 2004 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/files/doc/2097_Draft RUU HKPD.pdf · Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN

86

866. Pasal 105 Pasal 137

867. (1) Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Daerah masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.

(1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan peraturan pelaksanaannya masih tetap berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini.

868. (2) Peraturan pelaksanaan sebagai tindak lanjut Undang-Undang ini sudah selesai selambatlambatnya 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

(2) Peraturan pelaksanaan atas Undang-Undang ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.

869. Pasal 106

870. (1) Pelaksanaan tambahan Dana Bagi Hasil sektor minyak bumi dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e dan huruf f serta Pasal 20 dilaksanakan mulai tahun anggaran 2009.

871. (2) Sejak berlakunya Undang-Undang ini sampai dengan tahun anggaran 2008 penerimaan pertambangan minyak bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dibagi dengan imbangan: a. 85% (delapan puluh lima persen) untuk Pemerintah;

dan b. 15% (lima belas persen) untuk Daerah.

872. (3) Sejak berlakunya Undang-Undang ini sampai dengan tahun anggaran 2008 penerimaan pertambangan gas bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dibagi dengan imbangan: a. 70% (tujuh puluh persen) untuk Pemerintah; dan b. 30% (tiga puluh persen) untuk daerah.

873. Pasal 107

Page 87: UU Nomor 33 Tahun 2004 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/files/doc/2097_Draft RUU HKPD.pdf · Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN

87

874. (1) Sejak berlakunya Undang-Undang ini sampai dengan tahun anggaran 2007 DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 25,5% (dua puluh lima setengah persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN.

875. (2) Ketentuan mengenai alokasi DAU sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dilaksanakan sepenuhnya mulai tahun anggaran 2008.

876. Pasal 108

877. (1) Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan yang merupakan bagian dari anggaran kementerian negara/lembaga yang digunakan untuk melaksanakan urusan yang menurut peraturan perundang-undangan menjadi urusan Daerah, secara bertahap dialihkan menjadi Dana Alokasi Khusus.

878. (2) Pengalihan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

879. BAB XIV BAB XVI

880. KETENTUAN PENUTUP KETENTUAN PENUTUP

881. Pasal 109 Pasal 138

882. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, maka: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) dinyatakan tidak berlaku.

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, maka: 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

883. 2. Ketentuan yang mengatur tentang Dana Bagi Hasil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua dinyatakan tetap berlaku selama tidak diatur lain.

2. Ketentuan Pasal 18 dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

884. 3. 3. Ketentuan Pasal 66A, Pasal 66B, Pasal 66C, dan Pasal 66D dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1997 tentang Cukai dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

885. 4. Ketentuan mengenai DBH PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan mulai tahun anggaran 2014.

Dengan ketentuan ini, kabupaten/kota yang penerimaan PBB sektor Pedesaan

Page 88: UU Nomor 33 Tahun 2004 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/files/doc/2097_Draft RUU HKPD.pdf · Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN

88

dan Perkotaan tahun 2013 mencapai atau melampaui target tidak lagi memperoleh insentif PBB pada tahun 2014

886. Pasal 110 Pasal 139

887. Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 20…

888. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

889. Disahkan di Jakarta Disahkan di Jakarta

890. pada tanggal 15 Oktober 2004 pada tanggal …

891. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

892. Diundangkan di Jakarta Diundangkan di Jakarta

893. pada tanggal 15 Oktober 2004 pada tanggal …

894. SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, BAMBANG KESOWO

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN

895. LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 126

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 20… NOMOR …

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR …