Uu Employment

UU No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian UU No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan IndustrialPerselisihan Hubungan Industrial

Kenny Wiston Law OfficesKenny Wiston Law Offices

American Grill Building 6American Grill Building 6thth Floor Floor

Jl. Tanjung Karang No. 2, Dukuh Atas, Jakarta Pusat 10230Jl. Tanjung Karang No. 2, Dukuh Atas, Jakarta Pusat 10230

E-mail: E-mail: [email protected], , http://www.kennywiston.com

Undang-undang Yang Terkait Dengan Undang-undang Yang Terkait Dengan KetenagakerjaanKetenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;Pekerja/Serikat Buruh;

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Ketenagakerjaan;

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;Perselisihan Hubungan Industrial;

Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Perlindungan dan Pembinaan Tenaga Kerja Indonesia di Perlindungan dan Pembinaan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Luar Negeri

SISTEMATIKA UU NO. 2 TAHUN 2004SISTEMATIKA UU NO. 2 TAHUN 2004

UU No. 2 Tahun 2004 terdiri dari 8 Bab, yaitu:UU No. 2 Tahun 2004 terdiri dari 8 Bab, yaitu:

1.1. Bab I (Pasal 1 – 5) tentang Ketentuan Umum (Definisi, dan Bab I (Pasal 1 – 5) tentang Ketentuan Umum (Definisi, dan Ruang Lingkup secara Umum);Ruang Lingkup secara Umum);

2.2. Bab II (Pasal 6 – 54) tentang Tata Cara Penyelesaian Bab II (Pasal 6 – 54) tentang Tata Cara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Penyelesaian Bipatrit, Perselisihan Hubungan Industrial (Penyelesaian Bipatrit, Konsiliasi, Mediasi, dan Arbitrase);Konsiliasi, Mediasi, dan Arbitrase);

3.3. Bab III (Pasal 55 -80) tentang Pengadilan Hubungan Bab III (Pasal 55 -80) tentang Pengadilan Hubungan Industrial (Ruang Lingkup PHI; Hakim, Panitera, Panitera Industrial (Ruang Lingkup PHI; Hakim, Panitera, Panitera Pengganti PHI secara Umum);Pengganti PHI secara Umum);

4. …

5.5. Bab V (Pasal 116 – 122) tentang Sanksi Administrasi dan Bab V (Pasal 116 – 122) tentang Sanksi Administrasi dan Ketentuan Pidana (bagi Mediator, Panitera, Konsiliator, Arbiter);Ketentuan Pidana (bagi Mediator, Panitera, Konsiliator, Arbiter);

6.6. Bab VI (Pasal 123) tentang Ketentuan Lain-lain;Bab VI (Pasal 123) tentang Ketentuan Lain-lain;

4.4. Bab IV (Pasal 81 – 115) tentang Penyelesaian Perselisihan Bab IV (Pasal 81 – 115) tentang Penyelesaian Perselisihan Melalui PHI (Hukum Acara dalam PHI, Pengambilan Melalui PHI (Hukum Acara dalam PHI, Pengambilan Putusan, dan Upaya Hukum Kasasi);Putusan, dan Upaya Hukum Kasasi);

7.7. Bab VII (Pasal 124) tentang Ketentuan Peralihan;Bab VII (Pasal 124) tentang Ketentuan Peralihan;

8.8. Bab VIII (Pasal 125 - 126) tentang Ketentuan Penutup Bab VIII (Pasal 125 - 126) tentang Ketentuan Penutup (Tidak Berlakunya (Tidak Berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhantentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, dan , dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang Undang-undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Di Perusahaan SwastaPemutusan Hubungan Kerja Di Perusahaan Swasta););

Jenis-jenis Perselisihan Hubungan IndustrialJenis-jenis Perselisihan Hubungan Industrial

Perselisihan Hak;Perselisihan Hak;

Perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak Perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama;Kerja Bersama;

Definisi Perselisihan Hubungan Industrial:Definisi Perselisihan Hubungan Industrial:Adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan Adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya karena adanya perselisihan mengenai hak,perselisihan mengenai hak, perselisihan perselisihan kepentingankepentingan, , perselisihan PHKperselisihan PHK dan dan perselisihan antar perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.

Perselisihan Kepentingan;

Perselisihan Antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh;Perselisihan Antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh;

Perselisihan antara SP/SB dengan SP/SB lain hanya dalam Perselisihan antara SP/SB dengan SP/SB lain hanya dalam satu perusahaan, karena tidak adanya persesuaian paham satu perusahaan, karena tidak adanya persesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak, dan kewajiban mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak, dan kewajiban keserikatpekerjaan.keserikatpekerjaan.

Perselisihan PHK;Perselisihan PHK;

Perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian Perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai PHK, yang dilakukan oleh salah satu pendapat mengenai PHK, yang dilakukan oleh salah satu pihak;pihak;

Perselisihan Kepentingan;Perselisihan Kepentingan;

Perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena Perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan dan/atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dan/atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja, atau Peraturan Perusahaan atau dalam Perjanjian Kerja, atau Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama;Perjanjian Kerja Bersama;

Alur PPHI dalam UU No. 2 Tahun 2004Alur PPHI dalam UU No. 2 Tahun 2004

1.1. Perundingan BipatritPerundingan Bipatrit – Perjanjian Bersama; – Perjanjian Bersama;

2.2. MediasiMediasi/Instansi Pemerintah:/Instansi Pemerintah: Perselisihan Hak;Perselisihan Hak; Perselisihan Kepentingan;Perselisihan Kepentingan; Perselisihan PHK;Perselisihan PHK; Perselisihan antar SP/SB dalam satu perusahaan.Perselisihan antar SP/SB dalam satu perusahaan.

3.3. KonsiliasiKonsiliasi:: Perselisihan Kepentingan;Perselisihan Kepentingan; Perselisihan PHK, dan;Perselisihan PHK, dan; Perselisihan antar SP/SB dalam satu perusahaan;Perselisihan antar SP/SB dalam satu perusahaan;

4.4. ArbitraseArbitrase Perselisihan Kepentingan;Perselisihan Kepentingan; Perselisihan antar SP/SB dalam satu perusahaan;Perselisihan antar SP/SB dalam satu perusahaan;

5.5. Pengadilan Hubungan IndustrialPengadilan Hubungan Industrial

Kemungkinan Kendala-Kendala Pelaksanaan Kemungkinan Kendala-Kendala Pelaksanaan UU No. 2 Tahun 2004UU No. 2 Tahun 2004

Pencabutan Pasal 158 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Pencabutan Pasal 158 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Kesalahan Berat untuk PHK akan memperlama proses Kesalahan Berat untuk PHK akan memperlama proses penyelesaian;penyelesaian;

Perselisihan Mengenai PHK dan Perselisihan Mengenai Perselisihan Mengenai PHK dan Perselisihan Mengenai Hak tidak dapat diselesaikan di Arbitrase;Hak tidak dapat diselesaikan di Arbitrase;

SDM: Hakim Ad Hoc Tidak Harus berlatar Belakang Hukum, SDM: Hakim Ad Hoc Tidak Harus berlatar Belakang Hukum, hanya 21 hari dalam pelatihan dan pendidikan bagi Hakim hanya 21 hari dalam pelatihan dan pendidikan bagi Hakim Ad Hoc;Ad Hoc; Sarana dan Prasarana: 33 gedung Pengadilan untuk PHI, 3 Sarana dan Prasarana: 33 gedung Pengadilan untuk PHI, 3 di PN, sisanya gedung bekas P4D dan P4P;di PN, sisanya gedung bekas P4D dan P4P;

PENYELESAIAN PERSELISIHAN DENGAN MUSYAWARAH BIPATRIT

PENGUSAHAPEKERJA /

SERIKAT PEKERJA PERSELISIHAN

BIPATRIT

Max. 30 Hari (Ps. 3 (2))SEPAKAT TIDAK SEPAKAT

PERJANJIAN BERSAMA

Didaftarkan ke PHI pada PN setempat

Akta Bukti Pendaftaran

Perjanjian Bersama

RISALAH PERUNDINGAN

RISALAH PERUNDINGAN

Alur Penyelesaian Mediasi

Instansi Ketenagakerjaan

Setempat

2 Pilihan Penyelesaian akan ditawarkan

Konsiliasi Arbitrase

Jika TidakMemilih

Mediasi

Paling lama 30 hari Mediator akan mengeluarkan Anjuran

(Pasal 15)

SepakatTidak Sepakat

PHIPERJANJIAN BERSAMA

Akta Bukti Pendaftaran

Perjanjian Bersama

Didaftarkan ke PHI pada PN setempat

Alur Penyelesaian Konsiliasi

PERJANJIAN BERSAMA

Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama

Didaftarkan ke PHI pada PN setempat

Konsiliasi

Paling lama 30 hari Konsiliator akan

mengeluarkan Anjuran(Pasal 25)

SepakatTidak Sepakat

PHI

Instansi Ketenagakerjaan

Setempat

2 Pilihan Penyelesaian akan ditawarkan

Arbitrase

Jika TidakMemilih

Mediasi

Alur Penyelesaian Arbitrase

Tidak Sepakat

Instansi Ketenagakerjaan

Setempat

2 Pilihan Penyelesaian akan

ditawarkan

KonsiliasiArbitrase

Jika Tidak Memilih

Mediasi Paling lama 30 hari Arbiter akan mengeluarkan

Anjuran(Pasal 40)

Sepakat

MAPERJANJIAN BERSAMA

Akta Bukti Pendaftaran

Perjanjian Bersama

Didaftarkan ke PHI pada PN setempat

Upaya Hukum Terhadap Putusan Arbitrase

Salah satu atau kedua belah pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan putusan Arbitrase dalam hal:

1. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui atau dinyatakan palsu;

2. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan;

3. Putusan diambil dari tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan perselisihan;

4. Putusan melampaui kekuasaan arbiter hubungan industrial; atau

5. Putusan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Penyelesaian Perselisihan MelaluiPenyelesaian Perselisihan MelaluiPengadilan Hubungan IndustrialPengadilan Hubungan Industrial

PHI bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:PHI bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:

a.a. Tingkat pertama mengenai perselisihan hak;Tingkat pertama mengenai perselisihan hak;

b.b. Tingkat pertama dan terakhir mengenai Tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan;perselisihan kepentingan;

c.c. Tingkat pertama mengenai perselisihan PHK;Tingkat pertama mengenai perselisihan PHK;

d.d. Tingkat pertama dan terakhir mengenai Tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.dalam satu perusahaan.

Putusan PHI mengenai Perselisihan Hak dan PHK Putusan PHI mengenai Perselisihan Hak dan PHK dapat diajukan ke MA melalui Upaya Hukum dapat diajukan ke MA melalui Upaya Hukum Permohonan Kasasi paling lama 14 hari setelah Permohonan Kasasi paling lama 14 hari setelah putusan dibacakan, atau menerima pemberitahuan putusan dibacakan, atau menerima pemberitahuan putusan.putusan.

Ketentuan Beracara dalam PHI tidak berbeda Ketentuan Beracara dalam PHI tidak berbeda seperti Hukum Acara Perdata; Kecuali hal-hal yang seperti Hukum Acara Perdata; Kecuali hal-hal yang diatur secara khusus dalam UU No. 2 Tahun 2004 diatur secara khusus dalam UU No. 2 Tahun 2004 (Pasal 81 – Pasal 115).(Pasal 81 – Pasal 115).

TERIMA KASIHTERIMA KASIH

Kenny Wiston Law OfficesKenny Wiston Law Offices

American Grill Building 6American Grill Building 6thth Floor Floor

Jl. Tanjung Karang No. 2, Dukuh Atas, Jakarta Pusat 10230Jl. Tanjung Karang No. 2, Dukuh Atas, Jakarta Pusat 10230

E-mail: E-mail: [email protected], , http://www.kennywiston.com