Utang Pajak Sebagai Dasar Permohonan Pailit

MOCH.FASLUKI IKHSANUDDIN030810294

Utang adalah perikatan yang mengandung kewajiban bagi salah satu pihak (baik perorangan maupun badan sebagai subjek hukum) untuk melakukan sesuatu (prestasi) atau untuk tidak melakukan sesuatu , yang menjadi hak pihak lainnya.

Utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Utang pajak timbul karena undang-undang, pemerintah dapat memaksakan pembayaran utang kepada wajib pajak.

Dalam hal kreditor mengajukan permohonan kepailitan terhadap debitor, syarat materiil yang harus dipenuhi oleh kreditor adalah adanya utang yang telah jatuh tempo yang tidak dibayar yang dapat ditagih dan debitor memiliki setidak-tidaknya dua kreditor.

Selain prinsip utang yang telah dijelaskan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tersebut, utang yang dijadikan dasar mengajukan kepailitan harus memenuhi unsur sebagai berikut : Utang tersebut telah jatuh tempo, Utang tersebut dapat ditagih, Utang tersebut tidak dibayar lunas.

Selanjutnya utang pajak merupakan bentuk dari perikatan yang bersumber dari undang-undang. Hal ini dikarenakan di Indonesia tidak menganut asas “acta compromise fiscal ” (dengan perjanjian timbul utang pajak), sehingga utang pajak tidak timbul dari persetujuan

Timbulnya utang pajak karena undang-undang dibedakan berdasarkan dua paham/aliran berikut: Menurut paham formal, utang pajak timbul karena

perbuatan fiskus, yaitu menerbitkan surat ketetapan pajak.

Menurut paham material, utang pajak timbul karena terpenuhinya tatbetstand. Artinya, jika ketentuan dalam undang-undang terpenuhi, tanpa harus menunggu fiskus menerbitkan surat ketetapan pajak, wajib pajak harus membayar pajak yang terutang.

Dalam proses kepailitan, pajak memenuhi kriteria utang sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) undang – undang no. 37 tahun 2004, yaitu telah jatuh tempo, dapat ditagih, dan kurang atau belum dibayarkan.

Pajak memiliki hak mendahului. Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, bubar,

atau dilikuidasi maka kurator, likuidator, atau orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan dilarang membagikan harta Wajib Pajak dalam pailit, pembubaran atau likuidasi kepada pemegang saham atau kreditur lainnya sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar utang pajak Wajib Pajak tersebut.

Debitor adalah pihak yang memiliki utang terhadap kreditor dan kreditor adalah pihak yang memiliki tagihan atau piutang terhadap debitor

Berdasarkan penggolongan atas kreditor, maka pembayaran untuk utang pajak merupakan hal yang menjadi prioritas utama dalam pelunasan utang terhadap debitor pailit.Kurator harus membayar terlebih dahulu utang pajak dan kreditor pemegang jaminan kebendaaan (kreditor separatis) terlebih dari kreditor lainnya.

Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut di atas, maka kantor pajak dapat mengajukan permohonan pailit atas perusahan yang tidak membayar pajak dengan dasar adanya utang pajak pada perusahaan tersebut yang tidak dibayar.