UNIVERSITAS DIPONEGORO PERENCANAAN KOLABORATIF … · Hal tersebut dibuktikan dengan kurang berhasilnya pencapaian unsur perencanaan kolaboratif itu sendiri yang meliputi: transparansi,

UNIVERSITAS DIPONEGORO

PERENCANAAN KOLABORATIF DALAM PELAKSANAAN

PROGRAM PLP-BK DI DESA KUTOHARJO, KAB. KENDAL

TUGAS AKHIR

ATIKA SILMI RAHMAYANTI

L2D 008 010

FAKULTAS TEKNIK

JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA

SEMARANG

JULI 2012


PERENCANAAN KOLABORATIF DALAM PELAKSANAAN

PROGRAM PLP-BK DI DESA KUTOHARJO, KAB. KENDAL

TUGAS AKHIR

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana

ATIKA SILMI RAHMAYANTI

L2D 008 010

FAKULTAS TEKNIK


SEMARANG

JULI 2012

ii

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas Akhir yang berjudul, “Perencanaan Kolaboratif dalam Pelaksanaan Program PLP-BK

di Desa Kutoharjo, Kab. Kendal” ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik

yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

NAMA : Atika Silmi Rahmayanti

NIM : L2D 008 010

Tanda Tangan : ......................................

Tanggal : 20 Juni 2012

iii

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir ini diajukan oleh :

Nama : Atika Silmi Rahmayanti

NIM : L2D 008 010

Jurusan : Perencanaan Wilayah dan Kota

Fakultas : Teknik

Judul Tugas Akhir : Perencanaan Kolaboratif dalam Pelaksanaan Program PLP-BK di

Desa Kutoharjo, Kab. Kendal

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang

diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana pada Jurusan Perencanaan Wilayah & Kota, Fakultas

Teknik, Universitas Diponegoro.

TIM PENGUJI

Pembimbing : Dr.-Ing Asnawi, S.T. ( ……………………………)

Penguji I : Dr. Mussadun, S.T., M. Si ( ……………………………)

Penguji II : Mohammad Muktiali, S.E., M.Si, M.T. ( ……………………………)

Semarang, 21 Juni 2012

Mengetahui,

Ketua Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota

Fakultas Teknik Universitas Diponegoro

Dr.-Ing Asnawi, S.T.

NIP. 197107241997021001

iv

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Diponegoro, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Atika Silmi Rahmayanti

NIM : L2D 008 010

Jurusan : Perenanaan Wilayah dan Kota

Fakultas : Teknik

Jenis Karya : Tugas Akhir

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas

Diponegoro Hak Bebas Royalti Noneksklusif (None-exclusive Royalty Free Right) atas karya

ilmiah saya yang berjudul:

“Perencanaan Kolaboratif dalam Pelaksanaan Program PLP-BK di Desa Kutoharjo, Kab.

Kendal”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti/ Noneksklusif ini

Universitas Diponegoro berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk

pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap

mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Semarang

Pada Tanggal : 20 Juni 2012

Yang menyatakan

Atika Silmi Rahmayanti

v

“If we fail to plan, we plan to fail” (Nicholas White)

“The philosopher have only interpreted the world, in various ways; the point, however, is to change it” (Karl Marx, 1844)

“Every exit is an entry somewhere else” (Tom Stoppard)

“Planners must rely on practical wisdom” (Sandercock, 2003)

“Never take it simple, but make it simple” (Me, 2012)

This is dedicated to …

…my beloved parents and siblings

…my supervisors

…all the generous respondents

…Kutoharjo village and villagers

…my new little-equivocal-fancy-family ever on BIGTEAM:

mbak Ririd, Mega, abang Ridha, mbak Ang, Icha, Herlinda (Kokop)

…my dear besties: Mega, Dara, mbak Ririd, tante Fara, Idut

…all my colleagues

…Aris for just simply being there

BUNCH of ENDLESS thanks to all of them, I thank- YOU all !

vi

ABSTRAK

Pendekatan perencanaan partisipatif dalam pelaksanaan program PLP-BK untuk

mengentaskan kemiskinan ternyata tidak berhasil menjamin keberhasilan program, sehingga

digunakan pendekatan lain berupa pendekatan perencanaan kolaboratif. Perencanaan kolaboratif

tergolong sebagai jenis perencanaan baru yang belum melekat dalam praktek pembangunan di

Indonesia, maka perlu diadakan suatu kajian mengenai peluang dan tantangan implementasi

perencanaan kolaboratif tersebut. Berangkat dari permasalahan tersebut, peneliti memilih salah

satu lokasi pelaksanaan program PLP-BK di Kab. Kendal, yaitu Desa Kutoharjo sebagai lokasi

penelitian. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengeksplorasi (menggali) pemaknaan dan

pengimplementasian perencanaan kolaboratif dalam pelaksanaan Program PLP-BK di Desa

Kutoharjo.

Penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan post-positivistik, dengan dasar filosofis

fenomenologis, metode penelitian kualitatif, dan dengan teknik analisis data kualitatif deskriptif.

Untuk mencapai tujuan penelitian dilakukan identifikasi terhadap aspek: karakteristik warga Desa

Kutoharjo, pelaksanaan program PLP-BK di Desa Kutoharjo, serta peluang dan tantangan

penerapan perencanaan kolaboratif dalam pelaksanaan program PLP-BK di Desa Kutoharjo.

Dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan, peneliti melakukan wawancara secara semi-

terstruktur dan mendalam (depth interview) terhadap 19 orang pelaku yang berkaitan langsung

atau memiliki pengalaman terhadap fenomena pelaksanaan Program PLP-BK di Desa Kutoharjo,

Kab. Kendal. Pengumpulan data sekunder juga dilakukan untuk menunjang penelitian, yaitu

melalui survei instansi dan penelitian naskah/dokumentasi.

Hasil penelitian yang diperoleh yaitu bahwa penerapan perencanaan kolaboratif dalam

pelaksanaan program PLP-BK di Desa Kutoharjo, Kab. Kendal belum terlaksana secara optimal.

Hal tersebut dibuktikan dengan kurang berhasilnya pencapaian unsur perencanaan kolaboratif itu

sendiri yang meliputi: transparansi, transfer pengetahuan, pemberdayaan masyarakat, inklusivitas

perencanaan, perpaduan antarstakeholder (informasi, pengetahuan, dan kemampuan), partisipasi

warga dalam perumusan visi (tujuan), pembelajaran bersama, perwujudan rasa memiliki,

komunikasi, pendekatan interdisipliner dalam perencanaan, komitmen stakeholder, kepercayaan

antarstakeholder, serta review perencanaan oleh pemerintah. Rekomendasi yang dapat diberikan

oleh peneliti yaitu: pengurangan peran Bappeda sebagai koordinator agar terjalin hubungan yang

bersifat kemitraan, pengadaan pertemuan informal untuk menjamin terjadinya pembelajaran

bersama dan inklusivitas perencanaan, penghapusan/revisi prosedur SPPN agar tercipta

perencanaan yang lebih bersifat fleksibel (tidak kaku), penjaringan aspirasi terhadap seluruh

anggota masyarakat desa lokasi pelaksanaan program PLP-BK, serta pengeliminiasian prosedur

pelaksanaan program PLP-BK yang sulit dipenuhi oleh warga (format LPJ yang rumit, prosentase

dana swadaya yang besar, dan penentuan pengadaan kawasan prioritas).

Kata Kunci : Kemiskinan, Perencanaan Kolaboratif, Program PLP-BK

vii

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusun

dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul “Perencanaan Kolaboratif dalam Pelaksanaan

Program PLP-BK di Desa Kutoharjo, Kab. Kendal”.

Dalam proses pengerjaan tugas akhir ini, banyak pihak yang telah memberikan bantuan,

dukungan serta dorongan baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, tidak lupa

penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 1. Kedua orang tua, kakak, dan adik yang selalu mendoakan dan memberi dukungan;

2. Dr.-Ing. Asnawi, S.T. selaku ketua jurusan perencanaan wilayah dan kota Universitas

Diponegoro sekaligus sebagai dosen pembimbing atas pemberian masukan, kritik, ide,

pengetahuan, dan motivasi dalam mendukung penyelesaian tugas akhir;

3. Dr. Mussadun, S.T., M. Si dan Mohammad Muktiali, S.E., M.Si, M.T. selaku dosen penguji

yang telah memberikan saran dan masukan yang berharga sehingga membuat tugas akhir ini

menjadi lebih baik;

4. Dr. Sc. Agr. Iwan Rudiarto, ST, MT dan Anang Wahyu Sejati, S.T., M.T. selaku Panitia Tugas

Akhir;

5. Dara, Fara, Umrotul, Mala, Aulisa, dan Novy yang telah memberikan dukungan moril;

6. Aris Setya Bhakti atas kesediaan berbagi yang tidak surut walaupun terhalang jarak;

7. Teman-teman keluarga besar Big Team satu payung penelitian: Mega, Ririd, Ridha, Icha,

Anggi, dan Herlinda atas kebersamaan selama penelitian berlangsung;

8. Teman-teman Planologi angkatan 2008 atas dorongan dan kebersamaannya selama ini; serta

9. Semua pihak yang secara tidak langsung terkait dan membantu dalam penyelesaian tugas akhir

ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penyusun menyadari bahwa draft tugas akhir ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu,

masukan dan kritik yang membangun sangat diharapkan guna penyusunan draft selanjutnya yang

lebih baik untuk ke depannya.

Semarang, 20 Juni 2012

Penyusun

viii

DAFTAR ISI

Halaman Judul ........................................................................................................................... i

Halaman Pernyataan Orisinalitas ............................................................................................... ii

Halaman Pengesahan ................................................................................................................. iii

Halaman Pernyataan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir Untuk Kepentingan Akademis ......... iv

Halaman Pribadi ........................................................................................................................ v

Abstrak ...................................................................................................................................... vi

Kata Pengantar .......................................................................................................................... vii

Daftar Isi .................................................................................................................................... viii

Daftar Tabel .............................................................................................................................. xi

Daftar Gambar ........................................................................................................................... xii

Daftar Lampiran ........................................................................................................................ xiii

Daftar Ringkasan Istilah ............................................................................................................ xiv

Bab I Pendahuluan ............................................................................................................... 1

1.1 Latar Belakang ................................................................................................... 1

1.2 Rumusan Masalah dan Fokus Kajian Penelitian ................................................ 3

1.3 Tujuan Penelitian dan Sasaran Penelitian ............................................................ 4

1.3.1 Tujuan Penelitian .................................................................................... 4

1.3.2 Sasaran Penelitian ................................................................................... 4

1.4 Ruang Lingkup Penelitian .................................................................................. 5

1.4.1 Ruang Lingkup Spasial .......................................................................... 5

1.4.2 Ruang Lingkup Substansi ...................................................................... 8

1.5 Manfaat Penelitian .............................................................................................. 8

1.6 Posisi Peneliti dalam Lingkup Perencanaan Wilayah dan Kota ......................... 9

1.7 Keaslian Penelitian ............................................................................................. 9

1.8 Kerangka Pikir .................................................................................................... 12

1.9 Metodologi Penelitian ........................................................................................ 14

1.9.1 Metode Penelitian .................................................................................... 14

1.9.2 Teknik Pengumpulan Data ....................................................................... 14

1.9.3 Teknik Sampling ...................................................................................... 16

1.9.4 Kompilasi dan Analisis Data ................................................................... 17

ix

1.10 Sistematika Penulisan ......................................................................................... 22

Bab II Perspektif Teori dan Kajian Pustaka Perencanaan Kolaboratif dalam Pelaksanaan

Program PLP-BK ........................................................................................................ 23

2.1 Konsep Dasar Perencanaan ................................................................................ 23

2.1.1 Definisi Perencanaan .............................................................................. 23

2.1.2 Perencanaan dalam Konteks Pembangunan ............................................ 29

2.1.3 Perencanaan Lingkungan ........................................................................ 33

2.1.4 SPPN (Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional) ............................. 37

2.2 Konsep Dasar Perencanaan Kolaboratif ............................................................. 41

2.2.1 Latar Belakang Munculnya Konsep Perencanaan Kolaboratif ............... 41

2.2.2 Definisi dan Hakekat Perencanaan Kolaboratif ...................................... 43

2.3 Program PLP-BK ............................................................................................... 46

2.4 Kajian Pustaka Penelitian Perencanaan Kolaboratif dan Program PLP-BK ...... 49

2.5 Sintesa Perspektif Teoritis .................................................................................. 50

Bab III Gambaran Umum Lokasi Penelitian ........................................................................ 52

3.1 Profil Kabupaten Kendal sebagai Lokasi Penelitian Makro ................................ 52

3.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Kendal ..................................................... 52

3.1.2 Kondisi Pembangunan di Kabupaten Kendal ......................................... 53

3.1.3 Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kendal Terkait Program PLP-BK

Desa Kutoharjo ....................................................................................... 55

3.2 Profil Desa Kutoharjo sebagai Lokasi Penelitian Mikro .................................... 60

3.2.1 Gambaran Umum Desa Kutoharjo .......................................................... 60

3.2.2 Kondisi Pembangunan di Desa Kutoharjo ............................................. 62

3.2.3 Kebijakan Pembangunan Desa Kutoharjo Terkait Program PLP-BK ... 64

Bab IV Perencanaan Kolaboratif dalam Pelaksanaan Program PLP-BK Desa Kutoharjo

Kab. Kendal ................................................................................................................. 75

4.1 Analisis Karakteristik Masyarakat Desa Kutoharjo ........................................... 76

4.1.1 Heterogenitas Warga ............................................................................... 76

4.1.2 Nilai dan Norma ...................................................................................... 79

4.2 Analisis Pelaksanaan Program PLP-BK dan Kebijakan Pembangunan Desa

Kutoharjo ........................................................................................................... 80

4.2.1 Proses Pelaksanaan Program PLP-BK Desa Kutoharjo .......................... 80

4.2.2 Perencanaan dan Kebijakan Pembangunan Desa Kutoharjo .................. 82

x

4.2.3 Peran Pemerintah Kabupaten Kendal Terkait Pelaksanaan Program

PLP-BK di Desa Kutoharjo ..................................................................... 85

4.2.4 Kendala dalam Pelaksanaan Program PLP-BK ...................................... 87

4.2.5 Manfaat Pelaksanaan Program PLP-BK ................................................. 92

4.3 Peluang dan Tantangan Perencanaan Kolaboratif .............................................. 93

4.4 Pembahasan Temuan Penelitian ......................................................................... 112

Bab V Penutup ....................................................................................................................... 116

5.1 Kesimpulan ........................................................................................................ 116

5.2 Rekomendasi ...................................................................................................... 117

5.2.1 Rekomendasi Terhadap Stakeholder Terkait Program PLP-BK .............. 117

5.2.2 Rekomendasi Penelitian .......................................................................... 119

5.3 Kelemahan Penelitian ........................................................................................ 120

Daftar Pustaka ........................................................................................................................... 120

xi

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Keaslian Penelitian ................................................................................................ 11

Tabel I.2 Kebutuhan Data Penelitian .................................................................................... 15

Tabel I.3 Narasumber Penelitian ........................................................................................... 17

Tabel I.4 Kode Narasumber .................................................................................................. 18

Tabel I.5 Pengkodean Data ................................................................................................... 19

Tabel II.1 Tingkat Partisipasi Masyarakat ............................................................................. 35

Tabel II.2 Perbedaan Perencanaan Kolaboratif dan Perencanaan Partisipatif ....................... 44

Tabel II.3 Perencanaan Kolaboratif dalam Perspektif Perencanaan Komunikatif ................. 45

Tabel II.4 Tahapan PLP-BK .................................................................................................. 47

Tabel II.4 Sintesa Teori .......................................................................................................... 50

Tabel III.1 Jumlah Penduduk Miskin Kab. Kendal ................................................................. 53

Tabel III.2 Program Prioritas Dinas Ciptaru Terkait PLP-BK Desa Kutoharjo

Tahun 2011-2015 .................................................................................................... 60

Tabel III.3 Komposisi Latar Belakang dan Profesi ................................................................. 62

Tabel III.4 Rangkaian Kegiatan PLP-BK Desa Kutoharjo ..................................................... 68

Tabel III.5 Keputusan Prioritas Tindakan Pada Kawasan Penataan Lingkungan Permukiman 70

Tabel III.6 Rangkaian Kegiatan PLP-BK Desa Kutoharjo ..................................................... 72

Tabel IV.1 Peluang dan Tantangan Perencanaan Kolaboratif ................................................. 110

xii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Administrasi Kab. Kendal ......................................................................... 6

Gambar 1.2 Peta Administrasi Desa Kutoharjo .................................................................... 7

Gambar 1.3 Posisi Peneliti dalam Lingkup Perencanaan Wilayah dan Kota ........................ 10

Gambar 1.4 Kerangka Pikir ................................................................................................... 13

Gambar 1.5 Komponen dalam Analisis Data Kualitatif ........................................................ 17

Gambar 1.6 Kerangka Analisis .............................................................................................. 21

Gambar 2.1 Proses Perencanaan ........................................................................................... 26

Gambar 2.2 Model Perencanaan Pembangunan .................................................................... 29

Gambar 2.3 Keterkaitan Antara Perencanaan ....................................................................... 40

Gambar 2.4 Transformasi Kondisi Sosial Program PLP-BK ................................................ 48

Gambar 2.5 Kolaborasi Tim Perencana PLP-BK .................................................................. 48

Gambar 3.1 Piramida Penduduk Kab. Kendal Tahun 2008 .................................................. 52

Gambar 3.2 Piramida Penduduk Desa Kutoharjo ................................................................. 61

Gambar 3.3 Komposisi Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Kutoharjo .............................. 61

Gambar 3.4 Komposisi Agama Penduduk Kab. Kendal Tahun 2008 ................................... 61

Gambar 3.5 Komposisi Pekerjaan Penduduk Desa Kutoharjo .............................................. 62

Gambar 3.6 Potensi Desa Kutoharjo ..................................................................................... 63

Gambar 3.7 Permasalahan Lingkungan Permukiman Kumuh Desa Kutoharjo .................... 64

Gambar 3.8 Konsep Makro Pengembangan 9 Segmen Paket Wisata Religi ........................ 67

Gambar 3.9 Strategi Pemilahan Sampah Desa Kutoharjo ..................................................... 69

Gambar 3.10 Kawasan Makam Mbah Musyafak sebagai Kawasan Prioritas PLP-BK

Desa Kutoharjo ................................................................................................. 70

Gambar 4.1 Proses Perencanaan Program PLP-BK Desa Kutoharjo .................................... 82

Gambar 4.2 Proses Penyusunan Visi-Misi Kab. Kendal ....................................................... 110

xiii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A Form Wawancara

Lampiran B Rekap Hasil Wawancara

Lampiran C Berita Acara

Lampiran D Lembar Asistensi

xiv

DAFTAR RINGKASAN ISTILAH

Accountable autonomy: merupakan hasil dari kegiatan pemberdayaan masyarakat, yaitu

adanya kemampuan (kapasitas) masyarakat dalam bidang perencanaan.

Askot: asisten koordinator kota

CBO (Community Based Organization): kelompok masyarakat.

Community base development: pembangunan berbasis komunitas.

Covering program: mengaitkan suatu usulan program pembangunan dengan visi-misi daerah,

sehingga usulan tersebut dapat diimplementasikan dengan menggunakan dana APBD.

CSO (Civil Society Organization): organisasi masyarakat.

Fasilitator: tenaga terlatih/berpengalaman dalam memfasilitasi dan memandu diskusi

kelompok ataupun konsultasi publik. Seorang fasilitator harus memenuhi kualifikasi

kompetensi teknis/substansi dan memiliki keterampilan dalam penerapan berbagai teknik dan

instrumen untuk menunjang efektivitas dan partisipasi dalam kegiatan.

Faskel: fasilitator kelurahan.

Hasil (outcome): segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-

kegiatan dalam satu program.

Holistic: menyeluruh; terkolaborasi, terkoordinasi, dan terkomunikasikan dengan baik.

Inklusi: suatu sifat keterbukaan, kedekatan, dan partisipatif.

KDH: kepala daerah terpilih.

Kebijakan pembangunan: arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mencapai

tujuan.

Keluaran (output): barang/jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk

mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.

Misi: rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan): forum antar pelaku dalam rangka

menyusun rencana pembangunan nasional dan daerah.

Mutual learning: pembelajaran bersama yang dilakukan oleh seluruh stakeholder terlibat

(pemerintah, masyarakat, fasilitator, TAPP, dan SKPD) melalui pertemuan yang diadakan

secara informal sehingga tercipta inklusivitas perencanaan.

NGO (Non Governmental Organization): Lembaga Swadaya Masyarakat.

Pemaknaan: interpretasi/pemahaman seseorang/pihak tertentu terhadap suatu isu.

Pembangunan: upaya yang dilakukan secara terarah, terpadu, dan berkesinambungan untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tahapan pembangunan meliputi perencanaan,

pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan.

xv

Pemda: pemerintah daerah.

PLP-BK: upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan, kualitas kehidupan, serta

penghidupan masyarakat melalui pendekatan TRIDAYA (keterpaduan pembangunan sosial,

ekonomi, dan lingkungan) untuk membentuk masyarakat mandiri dan madani.

Power over (power for people): pemerintah sebagai subjek pembangunan (merencanakan dan

mengatur segala kegiatan pembangunan), sedangkan masyarakat sebagai objek pembangunan

(penerima program pembangunan). Kekuasaan berada sepenuhnya di tangan pemerintah.

Power with (people): masyarakat bersama dengan pemerintah dan stakeholder lain yang

terlibat sebagai subje pembangunan. Kekuasaan dipegang bersama oleh seluruh pihak yang

terlibat dalam perencanaan dan program pembangunan.

Program pembangunan: instrumen kebijakan yang berisi satu/lebih kegiatan yang

dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta

memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi

pemerintah.

Renja SKPD: dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 tahun, memuat kebijakan,

program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemda maupun

yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renstra SKPD: dokumen perencanaan SKPD (periode 5 tahun); memuat visi, misi, tujuan,

strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan

fungsi SKPD; berpedoman kepada RPJMD; dan bersifat indikatif.

RKPD: dokumen perencanaan pemda untuk periode 1 tahun yang merupakan penjabaran dari

RPJMD dan mengacu pada RKP Nasional, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah,

prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan

langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

RPJMD: dokumen perencanaan pemda untuk periode 5 tahun yang memuat penjabaran visi,

misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan

memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi

pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program SKPD, lintas SKPD, dan program

kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan

yang bersifat indikatif. Penyusunan RPJMD dilakukan oleh Tim Inti dan Pokja (Kelompok

Kerja), yang terdiri dari: perwakilan unsur Bappeda, unsur SKPD dan unsur NGS (Perguruan

Tinggi, LSM, dan unsur perwakilan kelompok masyarakat).

RPJPD: dokumen perencanaan pemda untuk periode 20 tahun, memuat visi, misi, dan arah

pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional.

Sasaran (target): hasil (keluaran) yang diharapkan dari suatu program (kegiatan).

Sense of belonging: rasa memiliki terhadap sesuatu, merupakan salah satu sasaran dalam

program PLP-BK.

SKPD: perangkat daerah pada pemda selaku pengguna anggaran.

xvi

Social learning: suatu proses pemberdayaan masyarakat, yaitu untuk meningkatkan kapasitas

masyarakat dalam bidang perencanaan.

Strategi pembangunan: tahapan berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

Stakeholder (pemangku kepentingan): kelompok, organisasi, dan individu yang memiliki

kepentingan/pengaruh dalam proses pengambilan keputusan/pelaksanaan pembangunan, yang

langsung/tidak langsung mendapatkan manfaat/dampak dari pelaksanaan pembangunan.

Transfer knowledge: penyaluran pengetahuan.

Visi: rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

1

1

BAB I

PENDAHULUAN

Sebagai pendahuluan akan dijelaskan mengenai: latar belakang, rumusan masalah dan fokus

kajian penelitian, tujuan dan sasaran penelitian, ruang lingkup penelitian, manfaat penelitian, posisi

peneliti, keaslian penelitian, kerangka pikir, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

1.1 Latar Belakang

Realitas kemiskinan adalah bukti nyata gagalnya sebuah pembangunan yang sulit dibantah

(Adiyoso, 2009: 2). Meskipun dalam tiga dekade terakhir Indonesia telah berhasil mengurangi

angka kemiskinan, namun jumlah penduduk miskin masih tetap tinggi. Karena itu kemiskinan

masih menjadi isu utama dalam kebijakan sosial dan budaya (Bappenas, 2000). Dimana jumlah

penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan)

di Indonesia pada bulan Maret 2011 mencapai 30,02 juta orang atau 12,49 % dari jumlah

total penduduk Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2011). Besarnya prosentase kemiskinan tersebut

kemudian menjadi agenda pembangunan tersendiri bagi pemerintah untuk segera menangani

kemiskinan yang dianggap sebagai faktor pendorong timbulnya berbagai permasalahan lain.

Penyebab utama kegagalan pembangunan di Indonesia yaitu pasca disahkannya UU no. 5

tahun 1974 tentang Pemerintah Daerah yang diberlakukan oleh pemerintah selama kurang lebih 25

tahun dalam pembangunan di segala bidang dengan sistem sentralisasi (top down). Pembangunan

pada masa itu dinilai tidak aplikatif karena perencanaan pembangunan tidak melibatkan

masyarakat. Disamping itu, kurangnya sosialisasi mengenai penataan ruang mengakibatkan

rendahnya pemahaman masyarakat terhadap tata ruang, kesadaran, dan pengetahuan masyarakat

dalam mengelola dan meningkatkan kualitas lingkungan permukimannya. Hal tersebut juga

menjadi faktor pendorong munculnya permukiman kumuh yang menghambat pembangunan daerah

hampir di seluruh wilayah kabupaten/kota di Indonesia.

Kemiskinan tidak selalu identik dengan aspek-aspek ekonomi. Karena itu definisi dan

konsep kemiskinan selalu berubah. Pada tahun 2001, pemerintah mendefinisikan indikator

kemiskinan sebagai kerentanan, ketidakberdayaan, dan ketidakmampuan untuk menyatakan

aspirasi (Surat Edaran Presiden No. 124 Tahun 2001). Menurut World Bank (2002), kemiskinan

mempunyai banyak dimensi: termasuk dimensi pendapatan atau tingkat pendapatan dan konsumsi,

dimensi yang tidak termasuk pendapatan atau tingkat pendapatan dan konsumsi, dimensi yang

tidak termasuk pendapatan atau indikator sosial seperti pendidikan, kesehatan, akses kepada

1

2

2

pelayanan dan infrastruktur, dan dimensi lain termasuk resiko, ketersisihan, dan akses ke modal

sosial.

Kemiskinan kemudian didefinisikan kembali oleh pemerintah melalui BPS (2006), yaitu

penduduk miskin adalah individu atau keluarga dengan sumber pendapatan yang tidak cukup untuk

menganggung kehidupan yang layak. Ciri-cirinya yaitu pendapatan rendah atau dibawah garis

kemiskinan. Garis kemiskinan diukur oleh jumlah dari pengeluaran kebutuhan dasar makanan

seperti: beras, gula, garam, minyak goreng, dan kebutuhan non makanan seperti: perumahan,

pendidikan dasar, dan kesehatan.

Untuk mengatasi berbagai dampak permasalahan pembangunan, pemerintah melakukan

perubahan struktur pemerintahan dengan mengesahkan UU no. 22 tahun 1999 tentang

Pemerintahan Daerah dan UU no. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Daerah. Yang kemudian keduanya direvisi menjadi UU no. 32 tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah dan UU no. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Kedua UU tersebut secara otomatis mengubah sistem

pemerintahan Indonesia dari sentralisasi (top-down) menjadi desentralisasi (bottom-up). Kedua UU

tersebut mengusung isu otonomi daerah, sehingga mengubah peranan dan fungsi-fungsi pemerintah

daerah, serta pengalokasian dana kepada daerah.

Penyelenggaraan otonomi daerah merupakan salah satu upaya strategis bagi daerah

untuk dapat mengembangkan kreativitas daerah sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik

berdasarkan aspirasi masyarakat yang dinamis, sehingga tuntutan dan kebutuhan masyarakat

akan mudah dipenuhi. Pengesahan UU otonomi daerah yang baru juga bertujuan untuk mendorong

pemerintah daerah agar lebih memahami dan berkonsentrasi dalam membangun wilayahnya tanpa

harus bergantung secara penuh kepada pemerintah pusat. Pelaksanaan otonomi daerah akan

meningkatkan keleluasaan daerah didalam menggunakan anggaran dan pada gilirannya

membutuhkan modifikasi di dalam jenis perencanaan pembangunan daerah. Perubahan pendekatan

perencanaan ini dianggap sebagai suatu keharusan dalam rangka menjamin pelaksanaan otonomi

daerah dan keberhasilan pembangunan (pengentasan kemiskinan).

Dalam merespon masalah kemiskinan sebagai dampak kegagalan pembangunan, pemerintah

pada akhirnya menyadari bahwa:

“Pemecahan masalah kemiskinan perlu didasarkan pada penampungan aspirasi

masyarakat miskin dan adanya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak

dasar rakyat secara bertahap, yaitu hak sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Tantangan

yang dihadapi antara lain: kurangnya pemahaman terhadap hak-hak dasar masyarakat

miskin, kurangnya keberpihakan dalam perencanaan dan penganggaran, lemahnya sinergi

dan koordinasi kebijakan pada semua pemangku kepentingan dalam berbagai upaya

penanggulangan kemiskinan, rendahnya partisipasi dan terbatasnya akses masyarakat

miskin dalam pengambilan keputusan, serta keterbatasan pemahaman dalam

mengembangkan potensi daerah berpenduduk miskin. Padahal investasi daerah miskin di

3

3

pedesaan dan daerah kumuh perkotaan dalam bukti empiris dapat menghasilkan atau

mengembangkan potensi bagi sentra kegiatan ekonomi” (Penjelasan Perda Kab. Kendal no.

2 tahun 2008: 38).

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya penanggulangan kemiskinan secara

berkelanjutan dalam membangun kemandirian masyarakat dan pemerintah daerah, salah satunya

yaitu dengan pencetusan program PLP-BK (Pengembangan Lingkungan Permukiman Berbasis

Komunitas) pada tahun 2008 oleh Direktorat Jenderal PU Cipta Karya. Program PLP-BK

merupakan kelanjutan dari Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) yang biasanya

disebut dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM-Mandiri). Dalam

pelaksanaannya, program PLP-BK menggunakan konsep TRIDAYA (keterpaduan pembangunan

sosial, ekonomi, dan lingkungan) (Direktorat Jenderal Cipta Karya, 2008).

Di provinsi Jawa Tengah PLP-BK baru dilaksanakan pada beberapa daerah, salah satunya

yaitu Kabupaten Kendal. Penelitian yang akan dilakukan mengambil lokasi pelaksanaan program

PLP-BK di Desa Kutoharjo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal. Desa Kutoharjo

merupakan salah satu desa yang memiliki potensi wisata alam, religi, dan kuliner. Namun dengan

adanya lingkungan permukiman kumuh sebagai dampak kemiskinan warga di sekitar kawasan,

menyebabkan pembangunan dan pengoptimalan kawasan wisata desa menjadi terhambat.

1.2 Rumusan Masalah dan Fokus Kajian Penelitian

Sejauh ini PLP-BK dianggap sebagai program yang komprehensif dan terintegrasi dalam

upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia, sebab melalui program tersebut masyarakat dapat

menentukan dan menggunakan dana sesuai dengan kebutuhan secara mandiri. Program PLP-BK

tidak hanya ditujukan untuk mengentaskan kemiskinan penduduk, tetapi juga untuk meningkatkan

partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan. Namun ternyata dalam prakteknya, partisipasi

masyarakat dalam pelaksanaan program PLP-BK kerapkali dipertanyakan dan dianggap belum

mencapai tingkat efektivitas program. Hal ini menimbulkan kritik terhadap pendekatan

perencanaan partisipatif yang diterapkan dalam pelaksanaan program PLP-BK selama ini.

Selain itu efektivitas program PLP-BK ternyata dinilai belum optimal dalam implementasi

karena kurangnya koordinasi pusat-daerah dalam perencanaan tata ruang, rencana tata ruang dalam

pembangunan daerah belum dapat saling bersinergi dengan rencana pembangunan lainnya,

Sehingga terjadi fenomena gap (kesenjangan) antara perencanaan skala kabupaten/kota (citywide)

dengan perencanaan pada skala lingkungan (desa/kelurahan). Perumusan tujuan perencanaan

selama ini dilakukan oleh perencana, bukan oleh masyarakat sebagai user (pengguna) rencana,

sehingga terkadang tidak sesuai dengan kenyataan dan menghasilkan ketimpangan antara

perencanaan dengan implementasi.

4

4

Keberagaman karakteristik lokal lokasi pelaksanaan program PLP-BK memaksa pemerintah

untuk menerima suatu jenis perencanaan yang lebih fleksibel dan dapat disesuaikan secara lokal.

Healey (2006: 241) mengatakan bahwa kunci keberhasilan reformasi perencanaan pembangunan

suatu daerah terdiri dari: empowerment (pemberdayaan masyarakat), consensus-building

(penjalinan kemitraan), stakeholders (pemangku kepentingan), consumer responsiveness (responsif

terhadap masyarakat), dan collaboration (kolaborasi). Hal tersebutlah yang kemudian menjadi

pertimbangan untuk diterapkannya model pendekatan perencanaan kolaboratif dalam pelaksanaan

program PLP-BK.

Namun karena jenis perencanaan kolaboratif itu sendiri tergolong sebagai jenis perencanaan

baru dan belum terlalu melekat dalam praktek implementasi pembangunan di Indonesia, maka

dianggap penting untuk diadakan suatu kajian mengenai peluang dan tantangan penerapan model

pendekatan perencanaan kolaboratif dalam pelaksanaan program PLP-BK. Kajian tersebut

bermaksud untuk melihat apakah jenis pendekatan perencanaan kolaboratif mampu menjamin

keberhasilan program PLP-BK dan apakah sudah sesuai dengan karakteristik lokal wilayah di

Indonesia. Untuk melakukan kajian terhadap pendekatan perencanaan kolaboratif dalam

pelaksanaan program PLP-BK, maka dilakukan penelitian dengan mengambil lokasi pelaksanaan

program PLP-BK di Desa Kutoharjo, Kab. Kendal sebagai wilayah studi penelitian.

Pertanyaan penelitian (research question) yang menjadi dasar studi dalam penelitian ini

adalah “Bagaimana perencanaan kolaboratif dimaknai dalam pelaksanaan Program PLP-BK

di Desa Kutoharjo, Kab. Kendal?”. Kemudian muncul beberapa pertanyaan pendukung yang

menjadi fokus penelitian, yaitu:

a) Bagaimana karakteristik masyarakat Desa Kutoharjo?

b) Bagaimana proses pelaksanaan program PLP-BK di Desa Kutoharjo, Kab. Kendal?

c) Bagaimana karakteristik perencanaan dan kebijakan pembangunan skala kabupaten (Kab.

Kendal) yang berhubungan dengan pelaksanaan program PLP-BK di Desa Kutoharjo?

d) Apakah peluang dan tantangan perencanaan kolaboratif dalam pelaksanaan program PLP-BK

di Desa Kutoharjo, Kab. Kendal?

1.3 Tujuan dan Sasaran Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dilakukan yaitu untuk mengeksplorasi (menggali) sejauh mana

perencanaan kolaboratif dimaknai dan diimplementasikan dalam pelaksanaan program PLP-BK di

Desa Kutoharjo, Kab. Kendal.

1.3.2 Sasaran Penelitian

Adapun sasaran yang menjadi fokus dalam penelitian ini meliputi:

5

5

a) Menganalisis karakteristik masyarakat Desa Kutoharjo;

b) Menganalisis proses pelaksanaan program PLP-BK di Desa Kutoharjo, Kab. Kendal;

c) Menganalisis karakteristik perencanaan dan kebijakan pembangunan skala Kabupaten Kendal

yang berhubungan dengan pelaksanaan program PLP-BK di Desa Kutoharjo; dan

d) Menganalisis peluang dan tantangan perencanaan kolaboratif dalam pelaksanaan program PLP-

BK di Desa Kutoharjo, Kab. Kendal.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

1.4.1 Ruang Lingkup Spasial

Pada akhir tahun 2008 Kabupaten Kendal dipercaya menjadi salah satu lokasi pilot project

program PLP-BK dari 18 lokasi pilot di Indonesia, tepatnya di Kel. Kebondalem (Kec. Kota), atas

dasar kinerja BKM PNPM Mandiri Perkotaan yang dinilai baik. Pada tahun 2009 Kab. Kendal

mendapat tiga lokasi baru, yaitu: Desa Kutoharjo (Kec. Kaliwungu), Desa Plantaran (Kec.

Kaliwungu Selatan), dan Desa Sidorejo (Kec. Brangsong). Justifikasi pemilihan Kab. Kendal

sebagai wilayah studi makro penelitian didasarkan pada pertimbangan di antaranya:

Kab. Kendal merupakan salah satu kabupaten lokasi pelaksanaan program PLP-BK di Jawa

Tengah sekaligus lokasi pilot project terdekat dengan Kota Semarang.

Karena pertimbangan efisiensi dan efektivitas waktu, biaya, serta tenaga peneliti, maka

penelitian dikerucutkan dengan memilih wilayah studi yang lebih dekat, dengan pertimbangan

agar data dan informasi dapat tergali maksimal.

Kemudian lokasi penelitian difokuskan pada Desa Kutoharjo sebagai wilayah studi mikro

dengan justifikasi lokasi sebagai berikut:

Pemilihan wilayah studi mikro berupa unit desa memudahkan peneliti karena cukup sederhana

untuk diamati, berkaitan dengan alasan: keterbatasan peneliti dalam mengamati situasi sosial

yang sangat kompleks dan bermobilitas tinggi, situasi sosial yang relatif mudah untuk dimasuki

(accessibility) dan memudahkan peneliti untuk ikut berpartisipasi, serta situasi sosial desa

tergolong tidak menimbulkan gangguan situasi apabila diobservasi, hal ini perlu diamati agar

proses pengamatan berjalan lancar serta alamiah; dan

Dewasa ini, konsep pengembangan pariwisata dipercaya sebagai salah satu metode

pengembangan wilayah dan pemberdayaan komunitas. Konsep pengembangan pariwisata

seutuhnya berpotensi menyediakan pendekatan yang berkelanjutan bagi pembangunan wilayah

(Okech, 2009: 001). Dimana unsur pembangunan berkelanjutan serta pengembangan kondisi

fisik, sosial, dan ekonomi tersebut sangat mendukung pelaksanaan program PLP-BK dan

menjadi salah satu aspek penting dalam perencanaan kolaboratif. Diantara ketiga desa

penerima program PLP-BK pada tahun 2009 (Plantaran, Sidorejo, dan Kutoharjo), Desa

6

6

Kutoharjo merupakan satu-satunya desa yang memiliki potensi pengembangan sektor

pariwisata, sehingga Desa Kutoharjo dianggap tepat dijadikan sebagai lokasi penelitian.

Sumber: BPN, 2008 dengan Modifikasi Penyusun, 2012

GAMBAR 1.1

PETA ADMINISTRASI KAB. KENDAL

100 0100 200M


FAKULTAS TEKNIK


SEMARANG

2012

PROPOSAL

TUGAS AKHIR

PETA ADMINISTRASI

KABUPATEN KENDAL

LEGENDA

SKALA ORIENTASI

INSET

SUMBER:

BADAN PERTANAHAN NASIONAL

2008

Kabupaten Kendal

Jalan

Sungai

Batas Kecamatan

N

KABUPATEN KENDAL

LAUT JAWA

KOTA SEMARANG

KABUPATEN BATANG

KABUPATEN TEMANGGUNG

380000

380000

390000

390000

400000

400000

410000

410000

420000

420000

9200

000

9200

000

9210

000

9210

000

9220

000

9220

000

9230

000

9230

000

9240

000

9240

000

100 0100 200M


FAKULTAS TEKNIK


SEMARANG

2012

PROPOSAL

TUGAS AKHIR

PETA ADMINISTRASI

KABUPATEN KENDAL

LEGENDA

SKALA ORIENTASI

INSET

SUMBER:


2008

Kabupaten Kendal

Jalan

Sungai

Batas Kecamatan

N

KABUPATEN KENDAL

LAUT JAWA

KOTA SEMARANG

KABUPATEN BATANG


380000

380000

390000

390000

400000

400000

410000

410000

420000

420000

9200

000

9200

000

9210

000

9210

000

9220

000

9220

000

9230

000

9230

000

9240

000

9240

000

Kab. Brebes

Kab. TegalKab. Pemalang

Kab. Pekalongan

Kab. Batang

Kab. Cilacap

Kab. Banyumas

Kab. Purbalingga

Kab. Banjarnegara

Kab. Kebumen

Kab. Wonosobo

Kab. Purworejo

Kab. Magelang

Kota Salatiga

Kab. SemarangKab. Temanggung

Kota Semarang

Kab. Demak

Kab. Jepara

Kab. PatiKab. Kudus

Kab. GroboganKab. Blora

Kab. Rembang

Kab. SragenKab. Boyolali

Kab. Karanganyar

Kota Surakarta

Kab. Sukoharjo

Kab. Klaten

Kab. Wonogiri

Kab. Kendal

100 0100 200M


FAKULTAS TEKNIK


SEMARANG

2012

PROPOSAL

TUGAS AKHIR

PETA ADMINISTRASI

KABUPATEN KENDAL

LEGENDA

SKALA ORIENTASI

INSET

SUMBER:


2008

Kabupaten Kendal

Jalan

Sungai

Batas Kecamatan

N

KABUPATEN KENDAL

LAUT JAWA

KOTA SEMARANG

KABUPATEN BATANG


380000

380000

390000

390000

400000

400000

410000

410000

420000

420000

9200

000 9200000

9210

000 9210000

9220

000 9220000

9230

000 9230000

9240

000 9240000

7

7

Sumber: Penyusun, 2012

GAMBAR 1.2

PETA ADMINISTRASI DESA KUTOHARJO

Kab. Batang

Kab. Temanggung

Kota Semarang

8

8

1.4.2 Ruang Lingkup Substansi

Batasan mengenai substansi dalam penelitian ini difokuskan pada pembahasan yang terkait

dengan beberapa hal, diantaranya yaitu:

1. Konsep Dasar Perencanaan

Teori perencanaan dianggap penting sebagai dasar dalam filosofis dalam melakukan tindakan

perencanaan, sebagai dasar untuk menjelaskan fenomena permasalahan pembangunan, serta

sebagai landasan mempertimbangkan pendekatan perencanaan yang sesuai dengan suatu

wilayah tertentu. Materi yang dibahas dalam teori perencanaan meliputi: definisi perencanaan

dan siklus perencanaan, perencanaan dalam konteks pembangunan, perencanaan lingkungan,

dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

2. Perencanaan Kolaboratif

Perencanaan kolaboratif merupakan alternatif pendekatan perencanaan yang akan diteliti dan

dimaknai dalam pelaksanaan program PLP-BK. Materi yang dibahas meliputi: latar belakang

munculnya konsep perencanaan kolaboratif, definisi dan hakekat perencanaan kolaboratif, serta

karakteristik perencanaan kolaboratif.

3. Program PLP-BK

Dalam substansi ini materi yang dibahas meliputi: pengertian, tahapan, transformasi, dan

kolaborasi dalam Program PLP-BK sebagai program yang dicanangkan pemerintah dalam

upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, antara lain:

1. Manfaat Teoritis, yaitu kegunaan hasil penelitian bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Hasil penelitian diharapkan dapat menyumbang wawasan keilmuan mengenai peluang dan

tantangan pendekatan perencanaan kolaboratif dalam pelaksanaan Program PLP-BK yang

sesuai dengan karakteristik Indonesia (dengan melihat hasil penelitian di Desa Kutoharjo,

Kab. Kendal).

2. Manfaat Praktis, yaitu kegunaan hasil penelitian bagi beberapa pihak.

a. Bagi pemerintah, dapat dijadikan sebagai referensi dalam mempertimbangkan penerapan

perencanaan kolaboratif (dengan melihat tantangan dan peluang) dalam perencanaan

pembangunan pada periode perencanaan berikutnya. Hasil penelitian juga diharapkan

dapat menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk lebih optimis dan arif dalam

pengembangan wilayahnya.

b. Bagi perencana daerah, dapat menambah wawasan mengenai pendekatan perencanaan

kolaboratif yang dapat diaplikasikan untuk menangani permasalahan pembangunan

9

9

sesuai dengan karakteristik suatu wilayah tertentu. Selain itu memberi pelajaran kepada

para perencana daerah akan pentingnya kolaborasi dalam suatu perencanaan demi

menjamin keberhasilan implementasi rencana.

c. Stakeholder dan masyarakat, dapat memberi manfaat dalam:

menambah wawasan dan kapasitas mengenai perencanaan tata ruang dengan cara

transfer pengetahuan melalui diskusi grup, melalui proses pembelajaran bersama

(mutual-learning), dan pembelajaran sosial (social-learning);

menumbuhkembangkan kesadaran, kesediaan, serta inisiatif dalam ikut aktif

berperan serta dalam pengembangan lingkungan;

meminimalisasi dampak kemiskinan berupa kecenderungan berkembangnya

lingkungan permukiman kumuh maupun pola perilaku kehidupan yang dapat

membuat lingkungan permukiman terasa kumuh dengan meningkatkan rasa peduli

lingkungan dengan ikut berpartisipasi dalam perencanaan lingkungan, sehingga

diharapkan dapat menghilangkan adanya lingkungan permukiman kumuh maupun

pola perilaku kehidupan yang dapat membuat lingkungan permukiman terasa kumuh.

1.6 Posisi Peneliti dalam Lingkup Perencanaan Wilayah dan Kota

Perencanaan kolaboratif yang dicetuskan sekitar tahun 1990-an, masih terbilang sebagai

suatu jenis perencanaan baru dalam lingkup perencanaan wilayah dan kota, sehingga masih banyak

pelaku pembangunan yang belum mengerti bahkan belum memahami tipe perencanaan tersebut.

Lain halnya dengan Program Pengembangan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLP-

BK), istilah tersebut sudah tidak asing lagi dalam lingkup perencanaan wilayah dan kota. Penelitian

yang dilakukan bertujuan untuk melihat peluang dan tantangan penerapan teori perencanaan

kolaboratif dalam pelaksanaan Program PLP-BK sebagai upaya pengentasan kemiskinan. Secara

tidak langsung penerapan teori perencanaan kolaboratif dalam lingkup bidang perencanaan wilayah

dan kota bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman kumuh sebagai salah satu

dampak kemiskinan. Untuk lebih jelasnya, kedudukan atau posisi penelitian dalam lingkup

perencanaan wilayah dan kota dapat dilihat pada GAMBAR 1.3 berikut.

1.7 Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian adalah penjelasan perbedaan antara penelitian yang dilakukan saat ini

oleh peneliti, dengan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya oleh pihak lain. Penelitian

mengenai perencanaan kolaboratif sebelumnya sudah pernah dilakukan oleh Carmen Sirriani,

seorang profesor sosiologi dan kebijakan publik Universitas Brandeis. Sirriani mengambil studi

kasus negara bagian Seattle (USA), yang telah sukses menerapkan pendekatan kolaboratif dalam

10

10

perencanaan pembangunan negaranya. Seattle memiliki problematika kegagalan pembangunan

yang mirip dengan Indonesia, yaitu kegagalan pembangunan akibat pendekatan perencanaan

komprehensif. Sehingga kesuksesan Seattle tersebut mendorong perencana Indonesia untuk

mengadopsi pendekatan yang sama. Namun karena karakteristik Seattle sebagai negara maju yang

sangat berbeda dengan Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang, menyebabkan

kesuksesan pendekatan perencanaan kolaboratif di Seattle tersebut tidak dapat diadopsi seutuhnya,

dan harus menyesuaikan dengan karakteristik/kondisi lokal di Indonesia. Hal tersebut mendorong

peneliti untuk melakukan penelitian mengenai tantangan dan peluang penerapan perencanaan

kolaboratif di Indonesia, untuk menemukan rumusan pendekatan perencanaan yang mampu

menjamin keberhasilan perencanaan pembangunan di Indonesia. Yaitu dengan mengambil studi

fenomena pelaksanaan Program PLP-BK di Desa Kutoharjo, Kab. Kendal.

Sumber : Analisis Penyusun, 2012

GAMBAR 1.3

POSISI PENELITI DALAM LINGKUP PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA

Sedangkan penelitian mengenai Program PLP-BK sebelumnya sudah pernah dilakukan oleh

Yohanes Herry Santosa, mahasiswa Program S-1 Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota

Universitas Diponegoro. Penelitian tersebut lebih menekankan pada: “Bagaimana proses

Perencanaan Wilayah dan Kota

Perencanaan Kolaboratif dalam Upaya Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Kumuh

Praktek Penyelenggaraan

Perencanaan Wilayah dan Kota

Pengendalian Pemanfaatan

Ruang

Perencanaan Ruang

Partisipasi Masyarakat

Pemanfaatan Ruang

Dasar Teori Perencanaan

Wilayah dan Kota

Pemberdayaan Masyarakat

Teori Perencanaan

Overview Perencanaan dan Konsep Kolaborasi

Perencanaan

Perencanaan Kolaboratif

Perencanaan Lingkungan

Perumahan dan Permukiman

Penanganan Lingkungan Permukiman

Kumuh

PLP-BK

Perencanaan Tata Ruang Kota

11

11

perencanaan partisipatif dilakukan dalam program PLP-BK”. Namun ternyata masih terdapat

banyak kritik terhadap pelaksanaan perencanaan partisipatif dalam pelaksanaan Program PLP-BK

tersebut. Sehingga hal inilah yang mendorong peneliti untuk melakukan kajian terhadap

pelaksanaan Program PLP-BK dilihat dari sisi penerapan perencanaan kolaboratif pada penelitian

yang akan dilakukan. Sehingga melalui hasil penelitian tersebut dapat dilihat tantangan dan

peluang penerapan perencanaan kolaboratif dalam pelaksanaan Program PLP-BK.

TABEL I.1

KEASLIAN PENELITIAN

KETERANGAN PENELITIAN SEBELUMNYA PENELITIAN YANG

DILAKUKAN

Peneliti Carmen Sirianni Yohanes Herry Santosa Atika Silmi Rahmayanti

Judul Neighborhood Planning as Collaborative Democratic Design

Proses Perencanaan Partisipatif pada Tahap Proses Perencanaan dalam Pelaksanaan Program PLP-BK

Perencanaan Kolaboratif dalam Pelaksanaan Program PLP-BK di Desa Kutoharjo, Kab. Kendal

Tahun 2007 2010 2012

Lokasi Penelitian

Seattle, USA

Kelurahan Pringapus, Kab. Semarang


Tujuan Penelitian

Mendeskripsikan dan menganalisa bagaimana pemerintah lokal dapat membangun kapasitas serta memungkinkan peran seluruh stakeholder lingkungan dan pemerintah kota untuk mencapai perencanaan kolaboratif dan akuntabel

Mengevaluasi proses perencanaan partisipasi pada tahapan proses perencanaan dalam pelaksanaan kegiatan program PLP-BK

Menggali pemaknaan dan implementasi perencanaan kolaboratif dalam pelaksanaan Program PLP-BK

Metode Penelitian

Kualitatif

Kualitatif Kualitatif deskriptif

Fokus Penelitian

Komponen esensial desain perencanaan kolaboratif Seattle yang berhasil memberdayakan warga dan mewujudkan akuntabilitas resiprok (timbal-balik)

Konsep penting yang diutamakan dalam perencanaan lingkungan kolaboratif Seattle

Karakteristik masyarakat yang terlibat dalam PLP-BK

Proses perencanaan partisipasi berdasarkan pedoman normatif dalam PLP-BK

Proses perencanaan partisipasi berdasarkan yang terjadi di lapangan yang dilihat dari aspek-aspek partisipasi masyarakat serta permasalahan dan manfaat dalam pelaksanaannya

Proses perencanaan partisipasi berdasarkan logic model

Karakteristik masyarakat Desa Kutoharjo

Karakteristik proses pelaksanaan program PLP-BK dan kebijakan pembangunan skala lingkungan Desa Kutoharjo

Karakteristik perencanaan dan kebijakan pembangunan skala Kabupaten Kendal Karakteristik pelaku pembangunan yang terlibat program PLP-BK

Peluang dan tantangan perencanaan kolaboratif dalam pelaksanaan program PLP-BK di Desa Kutoharjo

Output Penelitian

Terindikasinya lima komponen esensial

Terindikasinya proses perencanaan partisipasi dalam

Gambaran proses, kelebihan, dan

12

12

desain perencanaan lingkungan kolaboratif Seattle yang berhasil memberdayakan warga dan mewujudkan akuntabilitas resiprok (timbal-balik)

Terindikasinya tiga konsep penting yang diutamakan dalam perencanaan lingkungan kolaboratif Seattle

pelaksanaan program PLP-BK pada tahapan proses perencanaan

Aspek partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan partisipasi dalam pelaksanaan program PLP-BK

Manfaat dan permasalahan yang dialami dalam proses perencanaan partisipasi dalam pelaksanaan PLP-BK

Rekomendasi

kelemahan pelaksanaan program PLP-BK dan kebijakan pembangunan Desa Kutoharjo

Gambaran proses, kelebihan, dan kelemahan perencanaan dan kebijakan pembangunan

Gambaran peluang dan tantangan penerapan perencanaan kolaboratif dalam PLP-BK di Desa Kutoharjo, Kab. Kendal

Sumber : Analisis Penyusun, 2012

1.8 Kerangka Pikir

Kerangka pikir dimulai dari latar belakang penelitian berupa kegagalan pembangunan akibat

kelemahan pendekatan sistem pembangunan top-down. Kegagalan pembangunan tersebut

terindikasi melalui angka kemiskinan Indonesia yang sedang ditangani oleh pemerintah. Salah satu

upaya yang dilakukan untuk menangani permasalahan kegagalan pembangunan yaitu dengan

pelaksanaan program PLP-BK sebagai program pengentasan kemiskinan, dan penerapan

perencanaan kolaboratif dalam pelaksanaan program PLP-BK.

Perencanaan kolaboratif yang tergolong sebagai jenis perencanaan baru belum diketahui

apakah mampu menjamin keberhasilan program PLP-BK dan apakah sudah sesuai dengan

karakteristik lokal wilayah di Indonesia atau tidak. Selain itu perencanaan kolaboratif belum terlalu

melekat dalam praktek implementasi pembangunan di Indonesia, terutama dalam pelaksanaan

program PLP-BK. Sehingga muncul pertanyaan: “Bagaimana perencanaan kolaboratif dimaknai

dan diimplementasikan dalam pelaksanaan Program PLP-BK?”. Berangkat dari pertanyaan

tersebut, peneliti memilih salah satu lokasi pelaksanaan program PLP-BK di Kab. Kendal, yaitu

Desa Kutoharjo, sebagai lokasi penelitian. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui

pemaknaan perencanaan kolaboratif dalam pelaksanaan Program PLP-BK di Desa Kutoharjo.

Untuk mencapai tujuan penelitian dilakukan identifikasi terhadap: karakteristik masyarakat

Desa Kutoharjo, karakteristik perencanaan program PLP-BK dan kebijakan pembangunan skala

lingkungan Desa Kutoharjo), karakteristik perencanaan dan kebijakan pembangunan skala Kab.

Kendal, serta peluang dan tantangan penerapan perencanaan kolaboratif dalam pelaksanaan

program PLP-BK Desa Kutoharjo. Penelitian akan menghasilkan evaluasi keseluruhan hasil

analisis yang telah disebutkan sebelumnya yang akan digunakan dalam penyusunan rekomendasi

penerapan perencanaan kolaboratif dalam program PLP-BK yang lebih baik pada periode

selanjutnya.

13

13

Sistem pembangunan top-down

Pemerintah sebagai subjek pembangunan

Perencanaan penataan ruang tidak efektif

Reformasi pembangunan

Otonomi daerah (bottom up)

Gap perencanaan

Kemiskinan

Perencanaan Kolaboratif

Masyarakat sebagai objek pembangunan

Upaya penanganan melalui Program PLP-BK

Kurangnya sosialisasi penataan ruang

kepada masyarakat

Tidak melibatkan masyarakat dalam

perencanaan

Kurangnya kepedulian masyarakat akan

penataan ruang

Munculnya lingkungan permukiman kumuh

(Lokasi penelitian: Desa Kutoharjo, Kab. Kendal)

Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap

penataan ruang

Kegagalan pembangunan

Ekonomi rendah

Ketidakberdayaan

Ketidakmampuan menyatakan

aspirasi

Partisipasi masyarakat dalam Program PLP-BK dipertanyakan

Konteks Penelitian (Latar belakang)

Kritik terhadap perencanaan partisipatif

Tujuan

Bagaimana perencanaan kolaboratif dimaknai dan diimplementasikan

dalam pelaksanaan Program PLP-BK di Desa Kutoharjo, Kab. Kendal ? Research Question

Menggali pemaknaan dan pengimplementasian perencanaan kolaboratif dalam

pelaksanaan Program PLP-BK di Desa Kutoharjo, Kab. Kendal

Analisis karakteristik perencanaan dan

kebijakan pembangunan

skala Kab. Kendal

Analisis karakteristik proses pelaksanaan program PLP-BK dan

kebijakan pembangunan skala

lingkungan (Desa Kutoharjo)

Analisis peluang dan tantangan perencanaan kolaboratif dalam

pelaksanaan program PLP-BK di


Belum diketahui apakah perencanaan kolaboratif mampu menjamin keberhasilan PLP-BK dan

apakah sesuai dengan karakteristik lokal wilayah di Indonesia atau tidak Masalah

Analisis karakteristik masyarakat

Desa Kutoharjo

Analisis

Sumber: Analisis Penyusun, 2012

GAMBAR 1.4

KERANGKA PIKIR

Output

Evaluasi pemaknaan dan pengimplementasian perencanaan kolaboratif dalam

pelaksanaan Program PLP-BK di Desa Kutoharjo, Kab. Kendal

Kesimpulan

Rekomendasi

14

14

1.9 Metodologi Penelitian

Menurut Sugiyono, (1997: 2), metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan

data dengan tujuan dan kegunaan tertentu dengan memperhatikan empat akta kunci, yakni cara

ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Lokasi penelitian adalah di Desa Kutoharjo, Kec. Kaliwungu,

Kab. Kendal. Penelitian dilakukan selama 2 bulan, yaitu dimulai bulan April hingga bulan Mei

2012.

1.9.1 Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan menggunakan dasar filosofis fenomenologis, yaitu kebenaran

diperoleh dengan cara menangkap fenomena atau gejala yang memancar dari objek yang diteliti

(Afifuddin dan Beni, 2009: 59). Penelitian dilakukan untuk menjawab pertanyaan “how” yaitu

bagaimana perencanaan kolaboratif dimaknai dalam pelaksanaan program PLP-BK di Desa

Kutoharjo, Kab. Kendal. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan problematika baru, sehingga

disebut sebagai penelitian eksploratif (Yin, 1996; Bungin, 2010b). Penggunaan dasar filosofis

fenomenologis diharapkan dapat membantu peneliti dalam hal: pengamatan, imajinasi, berpikir

secara abstrak, serta dapat merasakan atau menghayati fenomena di lapangan.

Sedangkan untuk mencapai tujuan penelitian, maka pendekatan yang dipilih adalah

pendekatan post-positivistik. Pendekatan post-positivistik yaitu memandang realitas sosial sebagai

sesuatu holistik/utuh, kompleks, dinamis, dan penuh makna (Afifuddin dan Beni, 2009: 57).

Sehingga dalam penelitian yang akan dilakukan, peneliti terjun langsung ke lapangan untuk

menangkap fenomena yang terjadi di lokasi penelitian.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, dengan harapan

temuan-temuan empiris dapat dideskripsikan secara lebih rinci, lebih jelas, dan lebih akurat.

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek

yang alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan

secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih

menekankan makna daripada generalisasi (Afifuddin dan Beni, 2009: 58).

1.9.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua cara, yaitu primer dan

sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara secara semi-terstruktur dan

mendalam (depth interview) kepada 19 orang pelaku yang berkaitan langsung atau memiliki

pengalaman terhadap fenomena pelaksanaan program PLP-BK di Desa Kutoharjo, Kab. Kendal.

Sedangkan pengumpulan data sekunder dilakukan melalui survei instansi dan penelitian

naskah/dokumentasi. Survei instansi dilakukan untuk mendapatkan data berupa dokumen

perencanaan melalui instansi yang terkait dalam kegiatan PLP-BK Desa Kutoharjo dan kegiatan

perencanaan Kab. Kendal, meliputi dokumen: peraturan desa, RPJPD, RPJMD, RKPD, Renja

15

15

SKPD, dan Renstra SKPD dengan masing-masing dokumen tahun terbaru. Sedangkan penelitian

naskah/dokumentasi diperoleh melalui dokumentasi pihak yang terlibat dalam pelaksanaan

Program PLP-BK Desa Kutoharjo, berupa catatan kegiatan, jadwal kegiatan, dan hasil diskusi.

Selanjutnya kebutuhan data dapat dilihat pada TABEL I.2

TABEL I.2

KEBUTUHAN DATA PENELITIAN

No Sasaran Penelitian

Data yang DIbutuhkan

Jenis Data

Pengumpulan Data

Bentuk Data

Sumber Data

1 Gambaran karakteristik warga Desa Kutoharjo

Modal sosial

Profesi

Nilai/norma

Data primer

Wawancara Deskripsi Tim Teknis ND

BKM Mulia

Fasilitator Kelurahan

Ketua Dusun

Ketua RT

Masyarakat Basis

Perangkat Desa

2 Gambaran karakteristik pelaksanaan program PLP-BK Desa Kutoharjo

Pedoman teknis pelaksanaan PLP-BK:

Peta swadaya

RPLP

RTPLP

Aturan Bersama

Data sekunder

Dokumentasi Tabel

Deskripsi

Dokumen

TAPP


Proses pelaksanaan program PLP-BK Desa Kutoharjo:

Perencanaan

Implementasi (pembangunan)

Partisipasi masyarakat

Hambatan pelaksanaan

Manfaat program

Efisiensi program

Efektivitas program

Data

primer

Wawancara Tabel

Deskripsi

Dokumen

TAPP

Tim Teknis ND

BKM Mulia


Ketua Dusun

Ketua RT

Masyarakat Basis

Perangkat Desa

Data sekunder

Penelitian naskah/ dokumentasi

3 Gambaran karakteristik perencanaan dan kebijakan pembangunan skala Kabupaten Kendal Kendal terkait pelaksanaan PLP-BK Desa Kutoharjo

Sinergisitas program skala kab dengan skala lingkungan (desa)

Alokasi sumberdaya

Sarana pemberdayaan komunitas

Inklusivitas perencanaan

Data

primer

Wawancara Tabel

Deskripsi

Dokumen

Bappeda

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Kendal

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Kendal

Askot PNPM

BKM Mulia

POKJA Kec.

Tim Teknis ND


Perangkat Desa

Data sekunder

Survei instansi


16

16

No Sasaran Penelitian

Data yang DIbutuhkan

Jenis Data

Pengumpulan Data

Bentuk Data

Sumber Data

4 Gambaran peluang dan tantangan penerapan perencanaan kolaboratif dalam pelaksanaan program PLP-BK di Desa Kutoharjo

Karakteristik perencanaan kolaboratif:

Transparansi

Transfer pengetahuan

Pemberdayaan masyarakat

Kombinasi informasi, pengetahuan, dan kemampuan berbagai stakeholder terlibat


Keterkaitan perumusan tujuan (visi) dengan partisipasi warga

Pembelajaran bersama

Sense of belonging

Komunikasi

Pendekatan disiplin bidang

Komitmen stakeholder

Kepercayaan

Review perencanaan pemda

Data primer

Wawancara Tabel

Deskripsi

Gambar/ foto

Dokumen

Bappeda



Askot PNPM

BKM Mulia

POKJA Kec.

TAPP

Tim Teknis ND


Ketua Dusun

Ketua RT

Perangkat Desa Masyarakat Basis

Data sekunder

Survei instansi



1.9.3 Teknik Sampling

Dalam penelitian ini sampling ditentukan dengan metode non-probabilitas sampling, yaitu

tidak bermaksud menarik generalisasi dari hasil, tetapi menelusuri secara mendalam (Arikunto

dalam Afifuddin dan Beni, 2009: 66). Sedangkan teknik sampling yang digunakan, yaitu purposive

sampling dan snow-ball sampling. Melalui purposive sampling, peneliti memilih beberapa key

informan berupa pelaku yang berkaitan langsung atau memiliki pengalaman terhadap fenomena

pelaksanaan Program PLP-BK di Desa Kutoharjo, Kab. Kendal. Kemudian melalui teknik snowball

sampling key informan menunjuk beberapa pihak yang dapat dijadikan sebagai narasumber lain

yang dipandang mampu memebrikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Daftar

narasumber penelitian dapat dilihat pada TABEL I.3

17

17

TABEL I.3 NARASUMBER PENELITIAN

Key Informan (Purposive Sampling) Narasumber Tambahan (Snowball Sampling)

Bappeda Kab Kendal Bappeda Bidang Fisik Prasarana



Askot PNPM Kab. Kendal Bappeda Bidang Ekonomi

TAPP (Tenaga Ahli Perencanaan Partisipatif) Desa Kutoharjo Fasilitator Kelurahan (Faskel) Desa Kutoharjo

Faskel Bidang Pemberdayaan Tim teknis ND

BKM Mulia Desa Kutoharjo Perangkat Desa POKJA Kec. Kaliwungu

Masyarakat Basis Ketua RT Ketua Dusun


1.9.4 Kompilasi dan Analisis Data

Tahapan analisis data kualitatif secara umum dikelompokkan ke dalam: pengumpulan data,

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Satu jalur dengan jalur yang lain

bukan hal yang terpisah-pisah.

1. Masa Pengumpulan Data

Dalam masa pengumpulan data, peneliti berusaha membangun trustee (kepercayaan) dan

rapport (hubungan) dengan narasumber agar diperoleh informasi yang mendalam dan

komprehensif. Sedangkan dalam penyajian hasil wawancara penelitian, peneliti tidak menyebutkan

identitas narasumber demi menjaga kerahasiaan informasi. Untuk membedakan antara narasumber

satu dengan yang lain, serta untuk mempermudah pengelompokan data yang berasal dari hasil

wawancara, maka pada tahap ini dibantu dengan metode pengkodean. Pengkodean data dilakukan

untuk mempermudah dalam tahap analisis selanjutnya, dimana dari hasil pengelompokan akan

diperoleh suatu kesimpulan. Format pengkodean data penelitian sebagai berikut:

Sumber: Miles dan

Huberman,1994 (dalam

Asnawi, 2012)

GAMBAR 1.5

KOMPONEN DALAM

ANALISIS DATA

KUALITATIF

18

18

Untuk sumber pengumpulan data, kode yang digunakan adalah W (Wawancara). Sedangkan

jenis informasi diberi kode yang diperjelas dengan keterangan sebagai berikut:

KMD : Karakteristik Masyarakat Desa Kutoharjo

PPP : Proses Pelaksanaan Program PLP-BK Desa Kutoharjo

PKP : Perencanaan dan Kebijakan Pembangunan Desa Kutoharjo

PTP : Perencanaan Terkait Program PLP-BK Desa Kutoharjo

KPS : Kolaborasi Perencanaan Kab. Kendal dengan Desa Kutoharjo

PPK : Peluang Penerapan Perencanaan Kolaboratif

TPK : Tantangan Penerapan Perencanaan Kolaboratif

Adapun inisial narasumber diperjelas dengan keterangan sebagai berikut:

TABEL I.4

KODE NARASUMBER

Narasumber KODE Askot PNPM Kab. Kendal AP

Bappeda Kab Kendal bidang Ekonomi BE

Bappeda Kab Kendal bidang Fispra BF

BKM Mulia Desa Kutoharjo BKM

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Kendal DPU

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Kendal DKP

Fasilitator Kelurahan (Faskel) Desa Kutoharjo bidang Urban Planner (UP)

FKU

Fasilitator Kelurahan (Faskel) Desa Kutoharjo bidang Pemberdayaan

FKP

Ketua Dusun KD

Ketua RT KR

Masyarakat Basis MB

Perangkat Desa PD

POKJA Kecamatan PK

TAPP (Tenaga Ahli Perencanaan Partisipatif) Desa Kutoharjo TA

Tim Teknis ND TT Sumber: Analisis Penyusun, 2012

Keterangan a : jenis informasi yang diberikan; n: sumber pengumpulan data

b : narasumber

c : nomor urut responden

d : paragraf ke-

a.n …/b…/ c.../ d…

19

19

Contoh pemberian kode dapat dilihat dalam TABEL I.5. Dimana pengkodean data tersebut

berarti bahwa data yang dikumpulkan yaitu mengenai kolaborasi perencanaan antara Kab. Kendal

dengan Desa Kutoharjo, yang diperoleh melalui hasil wawancara narasumber Askot PNPM Kab.

Kendal dengan nomor urut responden 1, dan terdapat dalam paragraf ke-3.

TABEL I.5

PENGKODEAN DATA

No Urut

Wawancara

Kode Informasi

1 KPS.W/AP/1/3 ……………………………………

… ………………………… ……………………………………


2. Reduksi Data

Reduksi data adalah kegiatan merangkum, memilih hal-hal yang lebih penting (pokok),

memfokuskan hal-hal yang lebih penting, serta mencari tema dan pola yang sesuai dengan pokok

bahasan penelitian. Reduksi data juga dapat dikatakan sebagai suatu proses bentuk analisis yang

menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi

data dengan cara sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan akhir. Reduksi data

berlangsung secara terus-menerus selama kegiatan penelitian kualitatif berlangsung. Antisipasi

akan kegiatan reduksi data dilakukan sebelum data terkumpul, antisipasi ini sudah nampak saat

peneliti memutuskan kerangka konseptual wilayah penelitian, permasalahan penelitian, dan

pendekatan pengumpulan data yang dipilihnya. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah

reduksi data selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema atau pokok bahasan).

3. Penyajian Data

Penyajian data yaitu sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan

adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan selanjutnya berdasarkan apa yang telah

dipahami tersebut. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis

kualitatif deskriptif, dengan cara berpikir deduktif dan induktif, dimana peneliti bertujuan untuk

menggambarkan, meringkaskan kondisi, situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial pelaksanaan

Program PLP-BK yang ada di masyarakat Desa Kutoharjo, dan berupaya menarik realitas itu ke

permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, atau gambaran tentang kondisi, situasi,

ataupun fenomena Program PLP-BK di Desa Kutoharjo. Kerangka analisis dalam penelitian

berfungsi untuk membantu mempermudah peneliti dalam melakukan analisis berdasarkan fokus

penelitian yang telah ditentukan sebelumnya. Kerangka analisis dapat dilihat pada Gambar 1.6

20

20

4. Penarikan Kesimpulan/ Verifikasi Data

Kegiatan akhir dalam tahap kompilasi dan analisis data kualitatif adalah kegiatan penarikan

kesimpulan dan verifikasi data. Kesimpulan yang ditemukan masih bersifat sementara dan akan

berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan dan

berikutnya. Menguji keabsahan hasil penelitian dengan melakukan triangulasi. Uji keabsahan

melalui triangulasi dilakukan karena dalam penelitian kualitatif untuk menguji keabsahan informasi

tidak dapat dilakukan dengan alat-alat uji statistik (Bungin, 2010a: 60). Dalam penelitian yang

dilakukan, triangulasi penelitian untuk menguji keabsahan data berupa triangulasi metode

pengumpulan data dan triangulasi sumber data.

Triangulasi metode pengumpulan data adalah menggunakan berbagai macam metode untuk

mengumpulkan satu macam data, yaitu dengan menggunakan metode pengumpulan data primer

(wawancara) dan metode pengumpulan data sekunder (survey instansi dan penelitian

naskah/dokumentasi). Sedangkan triangulasi sumber data adalah menggunakan berbagai macam

narasumber untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

21

21

INPUT PROSES OUTPUT

Karakteristik warga Desa Kutoharjo:

Modal sosial

Profesi

Nilai/norma

Analisis karakteristik warga Desa Kutoharjo

(Kualitatif deskriptif)

Gambaran modal sosial serta

nilai/norma warga

Desa Kutoharjo

Perencanaan dan kebijakan pembangunan Kab. Kendal terkait pelaksanaan PLP-BK Desa Kutoharjo:

Sinergisitas program skala kab dengan skala lingkungan (desa)

Alokasi sumberdaya

Sarana pemberdayaan komunitas



kelemahan perencanaan dan

kebijakan pembangunan

Kabupaten Kendal

Analisis karakteristik perencanaan dan

kebijakan pembangunan skala Kabupaten Kendal


Pedoman teknis pelaksanaan PLP-BK:

Peta swadaya

RPLP

RTPLP

Aturan Bersama

Proses pelaksanaan program PLP-BK Desa Kutoharjo:

Perencanaan

Implementasi (pembangunan)

Partisipasi masyarakat

Hambatan pelaksanaan

Manfaat program

Efisiensi program

Efektivitas program


kelemahan perencanaan

program PLP-BK dan kebijakan

pembangunan Desa Kutoharjo

Analisis karakteristik perencanaan program PLP-BK dan kebijakan pembangunan skala

lingkungan Desa Kutoharjo


Karakteristik perencanaan kolaboratif:

transparansi

transfer knowledge

kepercayaan

komitmen berkelanjutan stakeholder terlibat

pembelajaran bersama

pemberdayaan masyarakat

inklusivitas perencanaan

sense of belonging sebagai dampak

komunikasi

pendekatan interdisipliner

kombinasi informasi, pengetahuan, dan kemampuan

berbagai stakeholder terlibat


GAMBAR 1.6

KERANGKA ANALISIS

Gambaran peluang dan tantangan penerapan

perencanaan kolaboratif

dalam PLP-BK

Kesimpulan

REKOMENDASI

Analisis peluang dan tantangan penerapan

perencanaan kolaboratif dalam PLP-BK di Desa

Kutoharjo (Kualitatif deskriptif)

22

22

1.10 Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam penelitian ini terangkum dalam sistem penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah dan fokus kajian

penelitian, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, manfaat penelitian, posisi peneliti

dalam lingkup perencanaan wilayah dan kota, keaslian penelitian, kerangka pikir, dan

sistematika penulisan dalam penggarapan penelitian yang dilakukan.

BAB II PERSPEKTIF TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA PERENCANAAN

KOLABORATIF DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PLP-BK

Bab ini menjelaskan mengenai perspektif teori dan kajian pustaka pendukung penelitian.

Perspektif teori meliputi kajian mengenai: konsep dasar perencanaan, konsep dasar

perencanaan kolaboratif, dan Program PLP-BK. Kajian literatur tersebut membingkai

penelitian, sekaligus dapat memperkuat pemahaman mengenai jalannya penelitian yang

dilakukan. Dari kajian teoritis ini kemudian diperoleh sintesis literatur yang akan menjadi

intisari materi yang akan diteliti selama proses penelitian berlangsung. Sedangkan kajian

pustaka dilakukan untuk mengetahui penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan yang

hampir mirip atau berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan.

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai profil Kabupaten Kendal sebagai lokasi penelitian makro

dan profil Desa Kutoharjo sebagai lokasi penelitian mikro. Masing-masing profil terdiri

dari: gambaran umum kondisi pembangunan, dan kebijakan pembangunan yang terkait

Program PLP-BK Desa Kutoharjo.

BAB IV PERENCANAAN KOLABORATIF DALAM PELAKSANAAN PROGRAM

PLP-BK DESA KUTOHARJO, KAB.KENDAL

Bab ini menjelaskan mengenai hasil analisis terhadap aspek: karakteristik masyarakat

Desa Kutoharjo, proses pelaksanaan program PLP-BK di Desa Kutoharjo, peluang dan

tantangan penerapan perencanaan kolaboratif dalam pelaksanaan program PLP-BK Desa

Kutoharjo, serta pembahasan temuan penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan yang diperoleh dari pelaksanaan penelitian,

rekomendasi yang ditujukan kepada pihak-pihak (stakeholder) terkait, rekomendasi

penelitian, serta kelemahan penelitian.

UNIVERSITAS DIPONEGORO PERENCANAAN KOLABORATIF … · Hal tersebut dibuktikan dengan kurang berhasilnya pencapaian unsur perencanaan kolaboratif itu sendiri yang meliputi: transparansi,

Documents