Top Banner
Universitas Bina sarana Informatika
80

Universitas Bina sarana Informatika · PERPAJAKAN 3 PERTEMUAN 1 DASAR-DASAR PERPAJAKAN Overview Perpajakan Indonesia Sebelum mempelajari pajak, ada baiknya mahasiswa mengetahui terlebih

Sep 20, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Universitas Bina sarana Informatika · PERPAJAKAN 3 PERTEMUAN 1 DASAR-DASAR PERPAJAKAN Overview Perpajakan Indonesia Sebelum mempelajari pajak, ada baiknya mahasiswa mengetahui terlebih

Universitas Bina sarana Informatika

Page 2: Universitas Bina sarana Informatika · PERPAJAKAN 3 PERTEMUAN 1 DASAR-DASAR PERPAJAKAN Overview Perpajakan Indonesia Sebelum mempelajari pajak, ada baiknya mahasiswa mengetahui terlebih

PERPAJAKAN 1

PENDAHULUAN

Modul mata kuliah perpajakan ini berisi materi tentang Dasar-dasar Perpajakan,

KUP, PPh Pasal 21, 22, 23, 24, 4 ayat 2, PPN, Pajak Daerah, PBB, BPHTB & Bea

Materai

Setelah mempelajari modul ini diharapkan mahasiswa mampu mengetahui dan

memahami Dasar-Dasar Perpajakan, KUP, PPh PPN, Pajak Daerah, PBB, BPHTP

dan Bea Materai 2. Mahasiswa mampu menghitung PPh, PPN, Pajak Daerah &

PBB

Page 3: Universitas Bina sarana Informatika · PERPAJAKAN 3 PERTEMUAN 1 DASAR-DASAR PERPAJAKAN Overview Perpajakan Indonesia Sebelum mempelajari pajak, ada baiknya mahasiswa mengetahui terlebih

PERPAJAKAN 2

DAFTAR ISI

1. Dasar-Dasar Perpajakan ................................................... 4

2. Dasar-Dasar Perpajakan 2… .............................................12

3. Ketentuan Umum Dan tata cara Perpajakan ..................... 20

4. Pajak Penghasilan Pasal 21… .......................................... 32

5. Pajak Penghasil Pasal 22 dan Pasal 23… .......................... 37

6. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2… ................................. 42

7. Pajak Pertambahan Nilai ..................................................50

8. Pajak Daerah ................................................................... 66

9. Pajak Bumi dan Bangunan ...............................................72

10. BPHTB dan Bea Materai ................................................. 74

11. Dafatar Pustaka ............................................................... 80

Page 4: Universitas Bina sarana Informatika · PERPAJAKAN 3 PERTEMUAN 1 DASAR-DASAR PERPAJAKAN Overview Perpajakan Indonesia Sebelum mempelajari pajak, ada baiknya mahasiswa mengetahui terlebih

PERPAJAKAN 3

PERTEMUAN 1

DASAR-DASAR PERPAJAKAN

Overview Perpajakan Indonesia

Sebelum mempelajari pajak, ada baiknya mahasiswa mengetahui terlebih dahulu

kondisi perpajakan di Indonesia saat ini.

Kondisi perpajakan di Indonesia dapat dilihat dengan memperhatikan data-data

yang terdapat dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(RPBN)

Definisi Pajak

Prof Dr. Rochmat Soemitro SH (Guru besar hokum pajak Unpad, Bandung) Pajak

adalah: iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (dapat

dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjuk dan

Digunakan untuk membiayai pengeluaran umum

Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan No.16 Tahun 2009 pasal 1 ayat 1,

mendefinisikan pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang–Undang,

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk

keperluan negara bagisebesar–besarnya kemakmuran rakyat.

Unsur-Unsur Pajak :

1. Iuran atau Pungutan •Jika arah datangnya pajak dari Wajib Pajak, maka pajak

disebut iuran. •Jika arah datingnya kegiatan untuk mewujudkan pajak tersebut

berasal dari pemerintah, maka pajak disebut sebagai pungutan

2. Pajak dipungut berdasarkan undang undang •Pada hakekatnya pajak adalah

beban yang harus dipikul oleh rakyat banyak sehingga harus disetujui oleh

rakyat melalui DPR •Pasal 23 UUD 45“ segala pajak untuk keperluan Negara

berdasarkan undang-undang”

Page 5: Universitas Bina sarana Informatika · PERPAJAKAN 3 PERTEMUAN 1 DASAR-DASAR PERPAJAKAN Overview Perpajakan Indonesia Sebelum mempelajari pajak, ada baiknya mahasiswa mengetahui terlebih

PERPAJAKAN 4

3. Pajak dapat dipaksakan Fiscus mendapat wewenang dari undangun dan untuk

memaksa WP supaya mematuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakannya

(UU no 28 tahun 2007 tentang KUP dan UU no 19 tahun 2000 tentang

penagihan pajak dengan surat paksa) 4.Tidak menerima atau memperoleh

kontraprestasi Ciri khas utama pajak adalah Wajib pajak (WP) yang

membayar pajak tidak menerima atau memperoleh jasa timbal atau

kontraprestasi dari pemerintah 5.Untuk membiayai pengeluaran umum

pemerintah, seperti:jalan, sekolah, rumah sakit dsb

Pajak, Retribusi, dan Sumbangan

Pajak

• Manfaat tidak langsung bagi pembayar.

• Penerima manfaat tak diketahui.

• Diperuntukkan bagi kepentingan umum dan dipaksakan oleh hukum.

Retribusi

• Manfaat langsung bagi pembayar.

• Penerima diketahui.

• Diperuntukkan bagi kepentingan umum dan dipaksakan oleh hukum.

Sumbangan

• Manfaat langsung bagi penerima.

• Penerima diketahui.

• Diperuntukkan bagi kepentingan penerima dan bersifat sukarela.

Sejarah Pemungutan Pajak

Pajak sebagai suatu beban, pada awalnya menimbulkan pro dan kontra, pihak yang

pro biasanya adalah penguasa seperti raja atau bangsawan sedangkan yang kontra

adalah rakyat yang memikul beban pajak. Walau terjadi Pro dan kontra terhadap

pemungutan pajak, tetapi pemungutan pajak sebagai sumber dana tetap berlanjut

seperti contoh-contoh berikut:

1. Tributum sebagai pajak langsung (pajak atas kepala) di pungut pd saat perang

terhadap penduduk Roma (167M)

2. Sesudah abad ke2 Roma mengandalkan pajak vegtigalia seperti portoria yaitu

pungutan atas penggunaan pelabuhan

3. Jaman Julius Caesar dikenal centesima rerum venalium yaitu sejenis pajak

penjualan dengan tariff 1%

4. Abad 14 di Spanyol dikenal alcabala, salah satu bentuk pajak penjualan

Page 6: Universitas Bina sarana Informatika · PERPAJAKAN 3 PERTEMUAN 1 DASAR-DASAR PERPAJAKAN Overview Perpajakan Indonesia Sebelum mempelajari pajak, ada baiknya mahasiswa mengetahui terlebih

PERPAJAKAN 5

5. Salah satu bukti tertulis adanya pajak pada jaman Majapahit adalah

ditemukannya prasasti yang dikeluarkan raja pertama Majapahit Kertarajasa

Jayawardana tahun 1301 Masehi. Prasasti tersebut berisi pembebasan pajak

sebuah desa yang bernama Adan-Adan, desa tersebut ditetapkan sebagai desa

perdikan yang bebas pajak yang diberikan kepada Rajarsi yaitu pejabat yang

telah berjasa kepada Raja

Fungsi Pajak

1. Fungsi pajak berarti kegunaan pokok,

manfaat pokok Dari pajak itu sendiri

2. Fungsi pajak terdiri dari empat fungsi yaitu:

a. Fungsi budgetair

b. Fungsi Regulerend

c. Fungsi Stabilitas

d. Fungsiredistribusi

Fungsi Budgetair

Fungsi budgetair disebut fungsi utama atau fungsi fiskal Fungsi Budgetair adalah

suatu fungsi dalam mana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana

secara optimal kekas Negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku

Memasukkan dana secara optimal kekas negara berdasarkan UU perpajakan

adalah:

1. Jangan sampai ada wajib pajak yang tidak memenuhi sepenuhnya kewajiban

perpajakan.

2. Jangan sampai ada objek pajak yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak

3.Jangan sampai ada objek pajak yang lepas dari pengamatan atau perhitungan

fiskus.

Fungsi Regulerend

Pajak digunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu

Disebut juga fungsi tambahan karena hanya sebagai pelengkap dari fungsi utama

yaitu budgetair.

Contoh: pemerintah ingin memberantas/mengurangi kebiasaan mabuk-mabukan

dikalangan generasi muda maka pemerintah mengenakan pajak atas

minuman keras dengan demikian harga menjadi mahal dan diharapkan

konsumsi minuman keras menjadi berkurang Bentuk dan contoh

penerapan fungsi regulerend pada UU perpajakan terdapat dalam

Peraturan Pemerintah No.9 thn 2016

Page 7: Universitas Bina sarana Informatika · PERPAJAKAN 3 PERTEMUAN 1 DASAR-DASAR PERPAJAKAN Overview Perpajakan Indonesia Sebelum mempelajari pajak, ada baiknya mahasiswa mengetahui terlebih

PERPAJAKAN 6

Fungsi Stabilitas

Pajak digunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk menjaga stabilitas. Seperti:

stabilitas nilai tukar rupiah, stabilitas moneter bahkan bias juga stabilitas

keamanan. Fungsi ini berkaitan dengan fungsi lainnya, seperti regulerend Contoh:

Untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan menjaga aga deficit perdagangan

tidak semakin melebar, pemerintah dapat menetapkan kebijakan pengenaan

PPnBM diatas.

Fungsi Redistribusi

Pajak mempunyai fungsi pemerataan (Redistribusi) artinya dapat digunakan untuk

menyeimbangkan dan menyesuaikan antara pembagian pendapatan dengan

kesejahteraan masyarakat. Pajak hanya dibebankan kepada mereka yang

mempunyai kemampuan untuk membayar pajak. Namun demikian, infrastruktur

yang dibangun tadi, dapat juga dimanfaatkan oleh mereka yang tidak mempunyai

kemampuan membayar pajak, untuk meningkatkan pendapatannya. Mereka dapat

memanfaatkan jalan raya untuk kelancaran distribusi hasil pertaniannya, mereka

dapat memanfaatkan sekolah untuk pendidikan anak-anaknya.

Pajak Menurut Cara Pembebanan

Berdasarkan Cara pembebanannya, pajak dibagi 2 yaitu: 1. Pajak Langsung Yaitu pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh

wajib pajak dan tidak dapat dibebankan kepada orang lain atau pihak lain.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi & Bangunan (PBB), Pajak

Penerangan Jalan, Pajak Kendaraan Bermotor

2. Pajak Tidak Langsung Yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau

dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Contoh: Pajak

Penjualan,Pajak Pertambahan Nilai (PPN),Pajak Penjualan Atas Barang

Mewah (PPn BM), Bea Materai, Bea Cukai, Bea Balik Kendaraan Bermotor

Pajak Menurut Pemungut atau Pengelola Pajak Pusat

Yaitu Pajak yang pemungutan dan pengelolaannya dilaksanakan oleh pemerintah

pusat. Dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

– Kementrian Keuangan Contoh: PPh, PPN, PPnBM, BeaMaterai, Pajak Bumi dan

Bangunan (PBB) Perkebunan, PBB Kehutanan, PBB Pertambangan

Pengadministrasian yang berkaitan dengan pajak pusat, akan dilaksanakan di

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi

Perpajakan (KP2KP) dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak serta di

Kantor Pusat DJP.

Pajak Menurut Pemungut atau Pengelola Pajak Daerah

Yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah

tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan

Page 8: Universitas Bina sarana Informatika · PERPAJAKAN 3 PERTEMUAN 1 DASAR-DASAR PERPAJAKAN Overview Perpajakan Indonesia Sebelum mempelajari pajak, ada baiknya mahasiswa mengetahui terlebih

PERPAJAKAN 7

peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai

penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (UU Pajak daerah

No.28 thn 2009) Pemungutan dan pengelolaannya dilaksanakan oleh pemerintah

daerah, baik ditingkat provinsi maupun Kabupaten. Pengadministrasian yang

berhubungan dengan pajak daerah, akan dilaksanakan di Kantor Dinas Pendapatan

Daerah atau Kantor Pajak Daerah atau Kantor sejenisnya yang dibawahi oleh

Pemerintah Daerah setempat.

Pajak Daerah dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Pajak Propinsi, meliputi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama

Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bemotor, Pajak Air

Permukaan dan Pajak Rokok

2. Pajak Kabupaten/Kota, meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan,

Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan

Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak sarang Burung Walet, Pajak

Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah

dan/atau Bangunan.

Pajak Menurut Sifatnya :

1. Pajak subjektif adalah pajak yang pada waktu pengenaannya yang pertama-

tama kali dilihat adalah subjeknya, setelah ditemukan subjeknya baru dicari

objeknya Contoh: Pajak Penghasilan

2. Pajak Objektif adalah pajak yang pada waktu pengenaannya yang pertama-

tama diperhatikan adalah objeknya, setelah objek ditemukan baru dicari

subjeknya. Contoh: PPN, PPnBM, PBB, pajak kendaraan bermotor,

beamaterai, beamasuk,

Definisi Jenis-Jenis Pajak

1. Pajak Penghasilan (PPh) yaitu pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak

atau penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak.

(SitiResmi, 2009).

2. PPh Pasal 4 Ayat 2 yaitu pajak yang dikenakan pada wajib pajak badan

maupun wajib pajak pribadi atas beberapa jenis penghasilan yang didapat dan

pemotongan pajaknya bersifat final (UU PPh No.36 thn 2008).

3. PPh Pasal 15 yaitu pajak atas penghasilan yang diperoleh Perusahaan

pelayaran atau penerbangan international, perusahaan asuransi luar negeri,

perusahaan pengeboran minyak, gas dan panas bumi, perusahaan dagang

asing dan perusahaan yang berinvestasi dalam bentuk bangun-guna-serah (UU

PPh No.36 thn 2008).

Page 9: Universitas Bina sarana Informatika · PERPAJAKAN 3 PERTEMUAN 1 DASAR-DASAR PERPAJAKAN Overview Perpajakan Indonesia Sebelum mempelajari pajak, ada baiknya mahasiswa mengetahui terlebih

PERPAJAKAN 8

4. PPh Pasal 21 yaitu pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium,

tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun

sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan

oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri. (Peraturan Dirjen Pajak Nomor

PER 32/PJ/2015).

5. PPh Pasal 22 yaitu pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik

Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga

pemerintah dan lembaga-lembaga Negara lain, berkenaan dengan pembayaran

atas penyerahan barang; dan badan-badan tertentu baik badan pemerintah

maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan

usaha di bidang lainnya (Siti Resmi, 2011).

6. PPh Pasal 23 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima

atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi maupun badan), dan

bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau

penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh pasal 21 (Siti

Resmi, 2014).

7. PPh Pasal 24 yaitu pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas

penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam

negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang atas seluruh

penghasilan dalam negeri berdasarkan Undang undang dalam tahun pajak yg

sama (UU PPh No.36 thn 2008).

8. PPh Pasal 25 merupakan angsuran yang harus dibayar sendiri oleh Wajib

Pajak untuk setiap bulan dalam pajak PPh 21 ,22, 23 dan 24) (Siti Resmi,

2003) 9. PPh Pasal 26 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas

penghasilan yang diterima Wajib Pajak Luar Negeri dari Indonesia selain

bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia (UU PPh No.36 thn 2008) 10. Pajak

Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi

didalam negeri (di dalam Daerah Pabean), baik konsumsi barang maupun

konsumsi jasa (Waluyo,2011).

11. Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) merupakan pajak yang dikenakan

pada barang yang tergolong mewah yang dilakukan oleh produsen

(pengusaha) untuk menghasilkan atau mengimpor barang tersebut dalam

kegiatan usaha atau pekerjaannya UUPPN & PPnBM No. 42 thn 2009)

12. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pajak yang bersifat kebendaan dan besarnya

pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah/dan bangunan

keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besar pajak

13. Pajak Bea Materai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen yang bersifat

perdata dan dokumen untuk digunakan di pengadilan (UU Bea Materai No.13

thn 1985)

14. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau

penguasaan kendaraan bermotor

Page 10: Universitas Bina sarana Informatika · PERPAJAKAN 3 PERTEMUAN 1 DASAR-DASAR PERPAJAKAN Overview Perpajakan Indonesia Sebelum mempelajari pajak, ada baiknya mahasiswa mengetahui terlebih

PERPAJAKAN 9

15. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik

kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan

sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah,

watisan atau pemasukan kedalam badan usaha

16. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotora dalah pajak atas penggunaan bahan

bakar kendaraan bermotor. Bahan bakar kendaraan bermotoradalah semua

jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor

17. Pajak Air Permukaan adalah pajak atas Pengambilan dan/atau Pemanfaatan

Air Permukaan.Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada

permukaan tanah, tidak termasuk air laut baik yang berada dilaut maupun

didarat

18. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh instansi

pemerintah yang berwenang memungut cukai bersama dengan pemungutan

cukai rokok

19. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang

dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain

20. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau

pengusahaan sarang burung wallet

21. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia

jasa penginapan/ peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut

bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma

peristirahatan, pesanggrahan, rumah penginapan, dan sejenisnya serta rumah

kos dengan jumlah kamar lebih dari 10.

22. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan

dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin,

warung, bar

23. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan dengan dipungut

bayaran.Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, permainan

ketangkasan, atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton

atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran.

24. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah

benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan cora kragamnya

untuk tujuan komersial, dan dipergunakan untuk memperkenalkan,

menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap

barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan

dana/atau dinikmati oleh umum, kecuali yang dilakukan pemerintah

Soal Latihan

Page 11: Universitas Bina sarana Informatika · PERPAJAKAN 3 PERTEMUAN 1 DASAR-DASAR PERPAJAKAN Overview Perpajakan Indonesia Sebelum mempelajari pajak, ada baiknya mahasiswa mengetahui terlebih

PERPAJAKAN 10

1. Kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan

yang bersifat memaksa berdasarkan Undang–Undang, dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara

bagisebesar–besarnyakemakmuranrakyat,merupakan definisi pajak

menurut......

A. Waluyo B. Mardiasmo

C. Prof.Dr.Rochmat Soemitro,SH

D. Undang-Undang KUP No.16tahun 2009 pasal 1 ayat 1

E. Siti Resmi

2. Pemerintah ingin memberantas/mengurangi kebiasaan mabuk-mabukan

dikalangan generasi muda maka pemerintah mengenakan pajak atas minuman

keras dengan demikian harga menjadi mahal dan diharapkan konsumsi

minuman keras menjadi berkurang, merupakan penerapan fungsi pajak.....

A. Fungsi budgetair B. Fungsi Regulerend C. Fungsi Stabilitas

D. Fungsi Redistribusi E. Fungsi Ekonomis

3. Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

dipungut/dikelola oleh.....

A. Pemda Provinsi B. Pemda Kabupaten/kota

C. Pemerintah Pusat D. Swasta

E. Bendaharawan pajak

4. Pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik Pemerintah Pusat

maupun Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga

lembaga Negara lain, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang;

dan badan-badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan

dengan kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha di bidang lainnya,

merupakan definisi pajak....

A. PPh Pasal 21 B. PPh pasal 22 C. PPh Pasal 23

D. PPN E.PBB

Page 12: Universitas Bina sarana Informatika · PERPAJAKAN 3 PERTEMUAN 1 DASAR-DASAR PERPAJAKAN Overview Perpajakan Indonesia Sebelum mempelajari pajak, ada baiknya mahasiswa mengetahui terlebih

PERPAJAKAN 11

5. Pajak yang dikenakan atas konsumsi didalam negeri (didalam Daerah

Pabean), baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa, merupakan definisi

pajak.......

A. PPh Pasal 21 B. PPh Pasal 22 C. PPh Pasal 23

D. PPN E. PBB

PERTEMUAN 2

DASAR-DASAR PERPAJAKAN 2

Prinsip Pemungutan Pajak

Menurut Adam Smith, terdapat 4 prinsip pemungutan pajak :

1. Equality: Tekanan pajak diantara subjek pajak masing masing hendaknya

seimbang dengan kemampuannya

2. Certainty: Pajak yang harus dibayar seseorang harus terang dan pasti tidak

dapat dimulur-mulur atau ditawar tawar

3. Convenience: Dalam memungut pajak hendaknya memperhatikan saat-saat

yang paling baik dan tepat

4. Efficiency: Pemungutan pajak hendaknya dilaksanakan dengan sehemat-

hematnya, jangan sampai biayanya lebih tinggi

Menurut E.R.A.Seligmen, pd awalnya dasar pertimbangan pemungutan pajak

adalah besarnya kepentingan individu kepada negara, yg kemudian berganti

menjadi kemampuan untuk membayar (abilitytopay) Kemampuan membayar

(abilitytopay) Wajib pajak dapat dilihat dari:

– Poll : Setiap orang/kepala mempunyai kemampuan yang sama

untuk membayar pajak

– Expenditure : Besarnya pengeluaran yang dilakukan

– Property : Harta yang dimiliki

– Product : Kemampuan harta yang dimiliki untuk menghasilkan

penghasilan

– Income : Besarnya jumlah penghasilan

Prinsip Perpajakan di Indonesia

Page 13: Universitas Bina sarana Informatika · PERPAJAKAN 3 PERTEMUAN 1 DASAR-DASAR PERPAJAKAN Overview Perpajakan Indonesia Sebelum mempelajari pajak, ada baiknya mahasiswa mengetahui terlebih

PERPAJAKAN 12

GBHN sebagai haluan Negara jika diteliti lebih dalam ternyata mengandung

prinsip-prinsip perpajakan yang telah dibahas di atas.

Prinsip itu antara lain :

1. Peningkatan Penerimaaan: Sama dengan Fiscal dan revenue Productivity

2. Terkendali, terarah, dan efisien sama dengan kaedah eficiency

3. Keadilan sama dengan equality

4. Kemampuan sama dengan Ability to pay

5. Prosedur yang terus disempurnakan sama dengan Ease of compliance

6. Aparatur perpajakan yang mampu dan bersih sama dengan Ease of administration dan efficiency

7. Semua jenis pungutan pajak harus didasarkan atas peraturan perundang-

undangan, sama dengan asas yuridis

Sistem Perpajakan

1. Self assessment system adalah suatu sistem perpajakan yang memberikan

kepercayaan kepada WP untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri

kewajiban dan hak perpajakannya yang dikenal dengan 5M

a. Mendaftarkan

b. Menghitung

c. Menyetor

d. Melaporkan

e. Menetapkan

Contoh penerapan self assessment system adalah Penetapan PPh pasal 25

2. Official Assessment system adalah suatu sistem perpajakan dimana inisiatif

untuk memenuhi kewajiban perpajakan berada dipihak fiskus Dalam system

ini fiskus yang mencari WP, memberikan NPWP sampai dengan penetapan

jumlah pajak.

Contoh : Penerapan Official Assessment System adalah Pengenaan PPh Pasal

(4) Ayat (2) atas pengalihan tanah dan/atau bangunan dari WP kepada

pemerintah

3. With holding tax system adalah suatu sistem perpajakan dimana pihak ketiga

diberi kepercayaan (Kewajiban) atau diberdayakan oleh UU perpajakan untuk

memotong pajak penghasilan sekian persen dari penghasilan yang dibayarkan

kepada wajib pajak Tipe pajak yang dipotong melalui Withholding System :

Page 14: Universitas Bina sarana Informatika · PERPAJAKAN 3 PERTEMUAN 1 DASAR-DASAR PERPAJAKAN Overview Perpajakan Indonesia Sebelum mempelajari pajak, ada baiknya mahasiswa mengetahui terlebih

PERPAJAKAN 13

a. Provisional (bersifat sementara): Jumlah pajak yang telah dibayar dapat

menjadi kredit pajak atau mengurangi pajak terhutang atas seluruh

penghasilan sesudah akhir tahun

b. Final: Pajak yang telah dibayar tidak dijadikan kredit pajak/ mengurangi

pajak yang harus dibayar diakhir tahun, & tentunya penghasilan yang

dikenakan pajak final tidak dijumlahkan kepada penghasilan lain yang

dikenakan pajak tidak final

Contoh penerapan Witholding Tax system adalah Pemotongan dan

pemungutan PPh 21, 22, 23, dan 26

Stelsel Pajak :

1. Stelsel Riil (Nyata)

a. Pengenaan pajak didasarkan pada keadaan dari objek pajak yang

sesungguhnya

b. Dengan stelsel riil tidak dimungkinkan pemungutan pajak diawal atau

selama masa/tahun pajak, Pemungutan baru bias dilakukan setelah

masa/tahun pajak berakhir

c. Kelebihan : wajib pajak maupun fiscus tidak akan dirugikan apabila

teryata terjadi perubahan keadaan objek pajak karena perubahan tersebut

ikut dipertimbangkan dalam penentuan jumlah pajak

d. Kekurangan : Terlambatnya uang pajak masuk kas negara

Contoh: PPh Pasal 25

2. Stelsel Anggapan (Fictieve Stelsel)

a. Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan hokum (fictie) tertentu

yang diperkirakan diawal tahun

b. Uang hasil pajak dapat segera masuk ke dalam kas negara c.

Kekurangan: merugikan wajib pajak jika selama masa/tahun pajak

berjalan terjadi penurunan objek pajak dibandingkan anggapan yang

ditetapkan dan merugikan Negara jika sebaliknya.

Contoh: PPh 21 & PPh 23

3. Stelsel Campuran

Page 15: Universitas Bina sarana Informatika · PERPAJAKAN 3 PERTEMUAN 1 DASAR-DASAR PERPAJAKAN Overview Perpajakan Indonesia Sebelum mempelajari pajak, ada baiknya mahasiswa mengetahui terlebih

PERPAJAKAN 14

a. Merupakan perpaduan dua stelsel yang telah diuraikan sekaligus upaya

untuk menghilangkan kekurangan kedua stelsel tersebut

b. Dalam stelsel campuran Utang pajak ditetapkan dengan stelsel anggapan

diawal masa/tahun pajak yang merupakan ketetapan sementara, kemudian

diakhir masa/tahun pajak akan dikoreksi berdasarkan objek pajak yang

sesungguhnya

c. Kelebihan : Awal masa/tahun pajak uang hasil pajak sudah dapat

dimasukkan ke kas Negara sehingga dapat segera digunakan & apabila

terjadi perubahan dapat diperbaiki di akhir masa/tahun pajak

Contoh: PPh Pasal 29

Tarif Pajak

1. Tarif LumpSum / Spesifik / Tetap Suatu tariff yang berupa suatu jumlah

tertentu yang sifatnya tetap dan tidak dipengaruhi oleh besarnya jumlah dasar

pajak, objek pajak maupun subjek pajak

Contoh: Bea Materai

2. Tarif Proporsional Tarif ini merupakan sebuah “persentase tunggal” yang

dikenakan terhadap semua objek pajak berapapun nilainya

Contoh: Tarif PPN 10%

3. Tarif Progresif (Persentase meningkat)

a. Tarif ini berupa persentase yang meningkat seiring dengan meningkatnya

jumlah yang dikenai pajak

b. Penerapan tariff progresif dalam PPh tidak dilakukan secara absolut

(flatrate) melainkan dilakukan secara berlapis (bricketrate)

Contoh: Penghasilan Kena pajak

Tarif pajak

Sampai dengan 50.000.000 5 %

Diatas 50.000.000 s/d 250.000.000 15 %

Diatas 250.000.000 s/d 500.000.000 25 % Diatas 500.000.000 30 %

Tarif progresif terdiri dari 3 varian:

a. Tarif Progresif-progresif: Tarif progresif yang mempunyai susunan

peningkatan prosentase tarif secara meningkat pula

Penghasilan Kena pajak Tarif pajak Kenaikan marginal

Sampai dengan 50.000.000 10 %

Diatas 50.000.000 s/d 100.000.000 15 % 5 % Diatas 100.000.000 30 % 15 %

Page 16: Universitas Bina sarana Informatika · PERPAJAKAN 3 PERTEMUAN 1 DASAR-DASAR PERPAJAKAN Overview Perpajakan Indonesia Sebelum mempelajari pajak, ada baiknya mahasiswa mengetahui terlebih

PERPAJAKAN 15

b. Tarif Progresif-Proporsional: Tarif progresif yang mempunyai susunan

peningkatan prosentase tarif yang konstan dari satu prosentase ke

prosentase berikutnya.

Penghasilan Kena pajak Tarif pajak Kenaikan marginal

Sampai dengan 50.000.000 10 %

Diatas 50.000.000 s/d 100.000.000 15 % 5 %

Diatas 100.000.000 20 % 5 %

c. Tarif Progresif-Degresif: Tarif progresif yang mempunyai susunan

peningkatan prosentase secara menurun

Penghasilan Kena pajak Tarif pajak Kenaikan marginal

Sampai dengan 50.000.000 10 %

Diatas 50.000.000 s/d 100.000.000 20 % 10 % Diatas 100.000.000 25 % 5 %

4. Tarif Degresif (Persentase menurun) Tarif ini berupa persentase yang menurun seiring dengan meningkatnya jumlah yang dikenai pajak

Penghasilan Kena pajak Tarif pajak

Sampai dengan 50.000.000 25 %

Diatas 50.000.000 s/d 100.000.000 15 %

Diatas 100.000.000 5 %

Tarif progresif terdiri dari 3 varian:

a. Tarif Degresif-progresif: Tarif degresif yang mempunyai susunan

penurunan prosentase tariff secara meningkat

Penghasilan Kena pajak Tarif pajak Penurunan marginal

Sampai dengan 50.000.000 25 %

Diatas 50.000.000 s/d 100.000.000 20 % 5 % Diatas 100.000.000 10 % 10 %

b. Tarif Degresif-Proporsional: Tarif Degresif yang mempunyai susunan

penurunan prosentase tariff yang konstan dari satu prosentase ke

prosentase berikutnya

Page 17: Universitas Bina sarana Informatika · PERPAJAKAN 3 PERTEMUAN 1 DASAR-DASAR PERPAJAKAN Overview Perpajakan Indonesia Sebelum mempelajari pajak, ada baiknya mahasiswa mengetahui terlebih

PERPAJAKAN 16

Penghasilan Kena pajak Tarif pajak Penurunan marginal

Sampai dengan 50.000.000 25 %

Diatas 50.000.000 s/d 100.000.000 20 % 5 %

Diatas 100.000.000 15 % 5 %

c. Tarif Degresif-Degresif: Tarif Degresif yang mempunyai susunan

penurunan prosentase secara menurun pula

Penghasilan Kena pajak Tarif pajak Kenaikan marginal

Sampai dengan 50.000.000 25 %

Diatas 50.000.000 s/d 100.000.000 15 % 10 %

Diatas 100.000.000 10 % 5 %

5. Tarif Advalorem Adalah suatu tarif dengan persentase tertentu yang

dikenakan/ditetapkan pada harga atau nilai suatu barang

Contoh : PT XZY mengimpor barang jenis A sebanyak 1500 unit dengan

harga per unit Rp.100.000,00. Jika tariff Bea Masuk atas Impor Barang

tersebut 20%, maka besarnya Bea Masuk yang harus dibayar adalah: Nilai

Barang Impor = 1500 x Rp.100.000 = Rp.150.000.000 Tarif Bea Masuk 20%,

maka Bea Masuk yang harus dibayar: 20% x Rp.150.000.000 =

Rp.30.000.000

6. Tarif Spesifik Adalah tariff dengan suatu jumlah tertentu atas suatu jenis

barang tertentu atau suatu satuan jenis barang tertentu Contoh: Misalnya PT

ABC mengimpor barang jenis Z sebanyak 1500 unit dengan harga perunit

Rp.100.000. Jika tarif Bea Masuk atas impor barang Rp.10.000 per unit, maka

besarnya Bea Masuk yang harus dibayar adalah: Jumlah Barang Impor = 1500

unit

Tarif Bea Masuk Rp.10.000, maka Bea Masuk yang harus dibayar: Rp. 10.000

x 1500 = Rp.15.000.000

Hambatan Pemungutan Pajak

1. Hambatan / Perlawanan Pasif Perlawanan pasif, adalah perlawanan yang

inisiatifnya atau bukan kemauan dan usaha dari para wajib pajak itu sendiri.

Perlawanan pasif ini disebabkan oleh 3 faktor, yaitu:

a. Struktur Ekonomi Struktur eknonomi suatu Negara mempengaruhi

pemungutan pajak di Negara tersebut. Hal ini terkait dengan penghitungan

sendiri pendapatan netto oleh wajib pajak. Contohnya pajak penghasilan

yang diterapkan pada masyarakat agraris. Dalam hal ini, wajib pajak harus

Page 18: Universitas Bina sarana Informatika · PERPAJAKAN 3 PERTEMUAN 1 DASAR-DASAR PERPAJAKAN Overview Perpajakan Indonesia Sebelum mempelajari pajak, ada baiknya mahasiswa mengetahui terlebih

PERPAJAKAN 17

menghitung sendiri. Namun, menghitung pendapatan netto akan sangat

sulit dilakukan oleh masyarakat agraris. Karenaitu, timbullah perlawanan

pasif terhadap pajak

b. Perkembangan Moral & Intelektual Penduduk Yaitu perlawanan pasif yang

timbul dari lemahnya system control yang dilakukan oleh fiskus ataupun

karena objek dari pajak itu sendiri yang sulit untuk dikontrol. Contohnya di

Belgia terdapat pajak yang dikenakan terhadap permata. Dikarenakan

ukuran permata yang kecil dan sulit dikontrol keberadaannya maka bisa

saja pemilik permata ini menyembunyikannya agar terhindar dari

pengenaan pajak

c. Teknik Pemungutan Pajak Itu Sendiri Cara perhitungan pajak yang rumit

dan memerlukan pengisian formulir yang rumit menyebabkan adanya

penghindaran pajak, prosedur yang berbelit-belit dan menyulitkan wajib

pajak dan membuka celah untuk negosiasi antara petugas dan pembayar

pajak juga dapat mengakibatkan adanya penghindaran pajak

2. Hambatan / Perlawanan Aktif Perlawanan aktif adalah perlawanan yang

inisiatifnya berasal dari wajib pajak itu sendiri. Hal ini merupakan usaha yang

secara langsung dan bertujuan untuk menghindari pajak atau mengurangi

kewajiban pajak yang seharusnya dibayar. Perlawanan aktif terhadap pajak

ada 2 cara, yaitu:

a. Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Penghindaran yang dilakukan wajib

pajak masih dalam kerangka peraturan perpajakan. Penghindaran pajak

terjadi sebelum SKP keluar. Dalam penghindaran pajak ini, wajib pajak

tidak secara jelas melanggar undang-undang sekalipun kadang-kadang dgn

jelas menafsirkan undang undang tdk sesuai dgn maksud & tujuan

pembuat undang undang.

Penghindaran dr pajak dilakukan dgn 3 cara, yaitu: - Menahan diri Maksudnya adlh para wajib pajak tdk ingin terkena

pajak, maka mereka melakukan sesuatu yg nantinya bisa dikenai pajak.

Contohnya jika tidak mau terkena cukai tembakau, maka tidak

merokok.

- Pindah lokasi Maksudnya, para wajib pajak yg memiliki usaha, karena

mereka ingin mendapatkan pajak yang kecil untuk usaha mereka, maka

mereka pindah lokasi ke daerah yang tariff pajaknya rendah seperti di

Indonesia Timur

- Penghindaran pajak secara yuridis Melakukan perbuatan sedemikian

rupa sehingga perbuatan perbuatan yg dilakukan tidak terkena pajak.

Ini disebabkan karena para wajib pajak memanfaatkan celah dan

ketidakjelasan yang terdapat dalam UU.

Page 19: Universitas Bina sarana Informatika · PERPAJAKAN 3 PERTEMUAN 1 DASAR-DASAR PERPAJAKAN Overview Perpajakan Indonesia Sebelum mempelajari pajak, ada baiknya mahasiswa mengetahui terlebih

PERPAJAKAN 18

b. Pengelakan Pajak (Tax Evation) Pengelakan pajak dilakukan dengan cara-

cara yang melanggar undang-undang. Pengelakan pajak ini terjadi sebelum

Surat Ketetapan Pajak dikeluarkan. Hal ini merupakan pelanggaran

terhadap undang-undang dengan maksud melepaskan diri dari pajak /

mengurangi dasar penetapan pajak dengan cara menyembunyikan

sebagian dari penghasilannya.

Soal Essay

1. Cari data Pajak dalam APBN Terbaru

2. Cari data realisasi Penerimaan Pajak Terbaru

3. Cari data Kepatuhan WP Terbaru

4. Cari data total OPU sahawan dan perusahaan yang bayar pajak

Terbaru

5. Jelaskan Tentang Free Rider

Page 20: Universitas Bina sarana Informatika · PERPAJAKAN 3 PERTEMUAN 1 DASAR-DASAR PERPAJAKAN Overview Perpajakan Indonesia Sebelum mempelajari pajak, ada baiknya mahasiswa mengetahui terlebih

PERPAJAKAN 19

PERTEMUAN 3

KETENTUAN UMUM DANTATA CARA PERPAJAKAN

Tahun Pajak

Pasal 1 Angka 7 UU KUP, mendefinisikan Masa Pajak sbb: Masa Pajak adalah

Jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor,

dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu

sebagaimana ditentukan dalam UU KUP. Lebih lanjut, dalam Pasal 2A UU KUP

dijelaskan bahwa masa pajak adalah sama dengan 1 bulan kalender ataujangka

waktu lain yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan paling lama 3 bulan

kalender.

Contoh : Masa pajak Januari, Masa Februari, Masa Pajak Maret dst.

Pasal 1 Angka 8 UU KUP, mendefinisikan Tahun Pajak sebagai berikut :

Tahun Pajak adalah Jangk awaktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak

menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Jangka waktu 1

Tahun Kalender adalah jangka waktu dari tanggal 1 Januari s.d tanggal 31

Desember. Wajib Pajak dapat menggunakan tahun pajak selain tahun kalender

dengan terlebih dahulu mengajukan izin ke Kantor Pelayanan Pajak

Contoh: Tahun Pajak Sama Dengan Tahun Kalender:

Pembukuan dimulai 1 Jan 2015 dan berakhir 31 Des 2015, disebut tahun pajak

2015. Tahun Pajak Tidak Sama Dengan Tahun Kalender : Pembukuan dimulai 1

Juli 2014 dan berakhir 30 Juni 2015

Bagian Tahun Pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 (satu) Tahun Pajak. Bagian

dari jangka waktu 1 (satu) Tahun Pajak bisa 1 (satu) bulan Kalender atau beberapa

bulan Kalender Contoh: Pada awal Januari 2017, PT. X melakukan perubahan

Page 21: Universitas Bina sarana Informatika · PERPAJAKAN 3 PERTEMUAN 1 DASAR-DASAR PERPAJAKAN Overview Perpajakan Indonesia Sebelum mempelajari pajak, ada baiknya mahasiswa mengetahui terlebih

PERPAJAKAN 20

tahun buku dari Januari–Desember berubah menjadi April–Maret dan disetujui

oleh Direktorat Jenderal Pajak, mulai tahun pajak April 2017 – Maret 2018. Dalam

hal ini ada bagi anda tahun 2017 yaitu Januari 2017–Maret 2017 yang disebut

bagian tahun pajak 2017

Menurut UU KUP Pasal 1 angka 6:

NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam

administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau

identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Kewajiban mempunyai NPWP bagi wajib pajak dibedakan menjadi:

1. Orang pribadi yang mempunyai penghasilan diatas PTKP

2. Badan Usaha dalam segala bentuk termasuk BUT

3. Bendaharawan pemerintah pusat dan daerah

Pelaksanaan Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri mendapatkan NPWP dapat

dibedakan sebagai berikut:

1. WP Badan, harus mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lama 1

bulan setelah saat usaha mulai dijalankan, yaitu saat yang terjadi lebih dahulu

antara pendirian dan usaha nyata-nyata mulai dilakukan. Misal : PT Abadi

didirikan pada tgl 1 Jan 2008, dan baru mulai nyata-nyata terdapat kegiatan

usaha pada tgl 1 Maret 2008. Kewajiban mempunyai NPWP paling lama

harus dilaksanakan pada tgl 1 Februari 2008.

2. WP orang pribadi, harus mendaftarkan diri sebagai WP untuk diberikan

NPWP dapat dibedakan :

a. WP OP menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, wajib mendaftarkan diri

untuk memperoleh NPWP paling lambat akhir bulan berikutnya Pekerjaan

bebas : adlh pekerjaan yg dilakukan oleh OP yang mempunyai keahlian

khusus sebagai usaha untuk memperoleh pengh yg tdk terikat oleh

hubungan kerja.

b. WP OP tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Apabila

penghasilan sebulan setelah disetahunkan telah melebihi PTKP setahun,

wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lambat akhir

bulan berikutnya.

c. WP OP yg memerlukan NPWP, untuk mendapatkan sesuatu seperti

persyaratan pinjaman bank dan pendirian usaha

Page 22: Universitas Bina sarana Informatika · PERPAJAKAN 3 PERTEMUAN 1 DASAR-DASAR PERPAJAKAN Overview Perpajakan Indonesia Sebelum mempelajari pajak, ada baiknya mahasiswa mengetahui terlebih

PERPAJAKAN 21

TATA CARA MENDAPATKAN NPWP

Semua WP yang telah memenuhi persyaratan subyektif dan obyektif berdasarkan

sistem self assessment wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jendral

Pajak untuk dicatat sebagai WP dan sekaligus mendapatkan

NPWP

Persyaratan Subyektif : persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai

subyek pajak dalam UU PPh

Persyaratan Obyektif : persyaratan bagi subyek pajak yang menerima atau

memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan penotongan /

pemungutan sesuai dengan ketentuan UU PPh

1. Pendaftaran NPWP secara langsung. Dimana WP dengan secara langsung

datang ke KPP ( Kantor Pelayanan Pajak), atau KP2KP ( Kantor Pelayanan,

Penyuluhan dan Konsultasi Pajak )

a. Mengajukan permohonan NPWP

b. Penelitian kelengkapan dokumen

c. Pemberian NPWP

2. Pendaftaran NPWP secara elektronik atau e-Registration atau e-Reg

dilakukan WP melalui media internet.

DOKUMEN PERSYARATAN PENDAFTARAN NPWP

Wajib Pajak yang mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP harus mengisi dan

menandatangani formulir registrasi Wajib Pajak dan melengkapi dengan

persyaratan antara lain :

1. Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan

bebas :

a. Fotocopy KTP bagi WNI

b. Paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang

berwenang sekurang-kurangnya lurah atau kepala desa bagi orang asing.

2. Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.

a. Fotocopy KTP bagi WNI

b. Paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang

berwenang sekurang-kurangnya lurah atau kepala desa bagi orang asing.

c. Surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari instansi yang berwenang sekurang-kurangnya dari Lurah atau kepala desa.

Page 23: Universitas Bina sarana Informatika · PERPAJAKAN 3 PERTEMUAN 1 DASAR-DASAR PERPAJAKAN Overview Perpajakan Indonesia Sebelum mempelajari pajak, ada baiknya mahasiswa mengetahui terlebih

PERPAJAKAN 22

3. Joint Operation sebagai Wajib Pajak Pemungut / Pemotong

a. Fotocopy Perjanjian kerjasama sbg Joint Operation

b. Fotocopy Kartu NPWP masing-masing anggota Joint Operation.

c. Fotocopy KTP bagi penduduk Indonesia atau Paspor ditambah surat

keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang sekurang-

kurangnya lurah atau kepala desa bagi orang asing, dari salah seorang

pengurus Joint Operation.

4. Pemohon status cabang, Orang Pribadi pengusaha ttt / wanita kawin tidak

pisah harta harus melampirkan fotocopy SKT pada berikut : KP bagi Cabang,

Domisili bagi pengusaha tertentu dan Suami bagi wanita kawin tidak pisah

harta.

PENGHAPUSAN NPWP

Bagi WP perseorangan ataupun Badan dengan berbagai alasan dapat mengajukan

permohonan untuk penghapusan NPWP.

1. Bagi WP Orang Pribadi

a. Meninggal dunia

b. Pindah alamat di luar wilayah KPP dimana WP terdaftar

2. Bagi WP Badan

a. WP Bubar

b. WP dilikuidasi

c. WP melakukan penggabungan

d. WP badan tunggal pindah alamat dari KPP dimana WP terdaftar

3. Bagi WP BUT WP menghentikan kegiatannya di Indonesia.

4. Bagi WP Bendaharawan

a. Proyek yang dikelola bendaharawan sudah selesai

b. Kantor yang dikelola bendaharawan sudah tutup.

BATAS WAKTU PENYELESAIAN PENGHAPUSAN NPWP

Batas waktu penyelesaian pencabutan NPWP dapat

dibedakan berikut ini :

1. WP OP paling lama 6 bulan sejak permohonan diterima secara lengkap

2. WP Badan termasuk BUT dan bendaharawan paling lama 12 bulan sejak

tanggal permohonan diterima secara lengkap.

Page 24: Universitas Bina sarana Informatika · PERPAJAKAN 3 PERTEMUAN 1 DASAR-DASAR PERPAJAKAN Overview Perpajakan Indonesia Sebelum mempelajari pajak, ada baiknya mahasiswa mengetahui terlebih

PERPAJAKAN 23

NPPKP

Menurut UU KUP Pasal 2 ayat 2 :

Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP)

adalah nomor yang diberikan kepada setiap wajib pajak sebagai pengusaha yang

dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) berdasarkan undang-undang PPN, wajib

melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah

kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha, dan tempat

kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak

Menurut UU KUP Pasal 1 angka 5 :

Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yg melakukan penyerahan barang kena

pajak (BKP) & atau penyerahan jasa kena pajak yg dikenai pajak berdasarkan UU

PPN 1984 & perubahannya

Berdasarkan PMK No. 6197/PMK.03/2013

Pengusaha Kecil adalah pengusaha yang selama 1 (satu) tahun buku melakukan

penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah

peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp. 4.800.000.000,00.

Pengusaha kecil tidak perlu dikukuhkan sebagai PKP, namun demikian bagi

pengusaha kecil dapat memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP untuk dapat

memperoleh hak sebagai PKP.

Fungsi NPPKP adalah :

1. Untuk mengetahui Identitas PKP yang sebenarnya

2. Untuk melaksaakan hak dan kewajiban di bidang PPN dan PPn BM

3. Untuk Pengawasan Administrasi Perpajakan

Pencabutan NPPPKP adalah :

1. Pengusaha Kena Pajak pindah alamat ke wilayah kerja Kantor Pelayanan

Pajak lain.

2. PKP tidak memenuhi syarat lagi sebagai PKP termasuk PKP yang jumlah

peredaran dan/atau penerimaan bruto untuk suatu tahun buku tidak melebihi

batas jumlah peredaran dan/atau penerimaan bruto untuk Pengusaha Kecil.

SURAT PEMBERITAHUAN

Pasal 1 Angka 11 UU KUP, mendefinisikan Surat Pemberitahuan (SPT) sebagai

berikut :

Page 25: Universitas Bina sarana Informatika · PERPAJAKAN 3 PERTEMUAN 1 DASAR-DASAR PERPAJAKAN Overview Perpajakan Indonesia Sebelum mempelajari pajak, ada baiknya mahasiswa mengetahui terlebih

PERPAJAKAN 24

SPT adalah surat yang oleh WP digunakan untuk melaporkan penghitungan dan

atau pembayaran pajak, obyek pajak dan atau bukan obyek pajak dan atau harta

dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan

( Pasal 1 angka 11 UU KUP )

Fungsi SPT

1. Fungsi Pelaporan

a. Fungsi Pelaporan SPT bagi WP, adalah berkaitan dengan kegiatan seperti

berikut ini :

– Penghitungan jumlah PPh yang sebenarnya terhutang - Pembayaran / pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau

melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam bagian/tahun

pajak.

- Penghitungan penghasilan yang merupakan obyek pajak dan atau bukan

obyek pajak.

- Harta dan kewajiban

b. Fungsi Pelaporan SPT bagi PKP, bagi PKP fungsi SPT adalah sebagai

sarana untuk melaporkan kegiatan berikut :

– Penghitungan jumlah PPN dan PPnBM yang sebenarnya terhutang.

– Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran.

– Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh

PKP dan atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak

2. Fungsi Pertanggungjawaban

Fungsi Pertanggungjawaban pada SPT dapat dibedakan menurut yang

mempertanggung jawabkannya :

a. Fungsi Pertanggungjawaban SPT bagi WP, atas pembayaran dari kegiatan

pemotongan atau pemungutan PPh yang dilakukannya terhadap PPh OP

atau badan Lain dalam satu masa pajak.

b. Fungsi Pertanggungjawaban SPT bagi PKP, sebagai pemotong atau

pemungut pajak fungsi SPT adalah sarana untuk

mempertanggungjawabkan pajak yang telah dipotong atau dipungut dan

disetorkannya

Tata Cara Pelaporan SPT

1. Pelaporan SPT Secara Manual

Pelaporan SPT secara manual dapat dilakukan WP dengan mengirimkan SPT

dalam bentuk fisik langsung ke KPP atau KP2KP atau melalui media

pengiriman seperti kantor pos.

Page 26: Universitas Bina sarana Informatika · PERPAJAKAN 3 PERTEMUAN 1 DASAR-DASAR PERPAJAKAN Overview Perpajakan Indonesia Sebelum mempelajari pajak, ada baiknya mahasiswa mengetahui terlebih

PERPAJAKAN 25

Tatacara pelaporan SPT secara manual dilakukan WP atau PKP dengan

tahapan :

a. Pengambilan formulir SPT

b. Pengisian SPT (benar, jelas dan lengkap)

c. Penandatanganan SPT

d. Penyampaian SPT (langsung ke KPP / jasa pengiriman)

2. Pelaporan SPT menggunakan e-filling

E-F illing adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara

elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada

website Direktorat Jenderal (http://pajak.go.id atau

https://djponline.pajak.go.id/account/login) atau penyedia layanan SPT

elektronik atau Application Service Provider

(ASP) yaitu :

- www.spt.co.id

- www.pajakku.com

- www.eform.bri.co.id

- www.online-pajak.com

Berdasarkan peraturan terbaru, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI Nomor

9/PMK.03/2018, terdapat jenis SPT yang diwajibkan e-filing, yaitu :

- SPT Masa PPh Pasal 21 / PPh Pasal 26

- SPT Masa PPN / PPnBM 1111

- SPT Tahunan Badan bagi PKP (Pengusaha Kena Pajak) yang menerbitkan e-

Faktur

Pengelompokkan SPT

1. Menurut Jenis SPT : SPT masa & SPT Tahunan

2. Menurut Wajib Pajaknya (SPT PPh OP, SPT PPh Badan & BUT serta SPT

WP Bendaharawan)

3. Menurut Jenis Pajaknya : SPT PPh Tahunan OP, SPT PPh Tahunan OP

Karyawan, SPT PPh Tahunan Badan, SPT PPh 21 Tahunan, SPT PPh Masa &

SPT PPN Masa

SURAT SETORAN PAJAK

Page 27: Universitas Bina sarana Informatika · PERPAJAKAN 3 PERTEMUAN 1 DASAR-DASAR PERPAJAKAN Overview Perpajakan Indonesia Sebelum mempelajari pajak, ada baiknya mahasiswa mengetahui terlebih

PERPAJAKAN 26

UU KUP No. 16 Tahun 2009, Pasal 1 Angka 14 mendefinisikan Surat Setoran

Pajak (SSP) sebagai berikut :

SSP adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan

menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Negara

melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri keuangan Fungsi SSP

adalah sebagai bukti pembayaran pajak bila telah disahkan oleh Pejabat kantor

penerima pembayaran yang berwenang, atau bila telah mendapatkan validasi dari

pihak lain yang berwenang.

Jenis-Jenis SSP

1. SSP Standar, adalah surat yang oleh WP digunakan atau berfungsi untuk

melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terhutang ke kantor

Penerima Pembayaran dan digunakan sebagai bukti pembayaran dengan

bentuk, ukuran dan isi sesuai dengan yang telah ditentukan.

2. SSP Khusus, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke

Kantor Penerima Pembayaran yang dicetak oleh Kantor Penerima

Pembayaran dengan menggunakan mesin transaksi dan atau alat lainnya yang

isinya sesuai dengan yang ditetapkan dalam peraturan Direktur Jenderal

Pajak, dan mempunyai fungsi yang sama dengan SSP standar dalam

administrasi perpajakan.

3. SSPCP (Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak dalam rangka Impor)

adalah SSP yang digunakan importir atau wajib bayar dalam rangka impor. SSPCP digunakan untuk melakukan penyetoran penerimaan negara dalam

rangka impor.

4. SSCP ( Surat Setoran Cukai atas Barang kena Cukai dan PPN hasil

tembakau buatan dalam negeri) adalah SSP yang digunakan oleh

pengusaha untuk cukai atas barang kena cukai dan PPN hasil tembakau

buatan dalam negeri. SSCP digunakan untuk melakukan penyetoran

penerimaan negara dari cukai atas barang kena cukai & PPN hasil tembakau

buatan dalam negeri.

SURAT KETETAPAN PAJAK

UU KUP No. 16 Tahun 2009, Pasal 1 Huruf 15 mendefinisikan Surat Ketetapan

Pajak (SKP) sebagai berikut:

SKP adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar,

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil dan

Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Surat Ketetapan Pajak dapat diterbitkan karena

Page 28: Universitas Bina sarana Informatika · PERPAJAKAN 3 PERTEMUAN 1 DASAR-DASAR PERPAJAKAN Overview Perpajakan Indonesia Sebelum mempelajari pajak, ada baiknya mahasiswa mengetahui terlebih

PERPAJAKAN 27

berdasarkan pemeriksaan atau penelitian atas data WP, bahwa pajak yang dihitung

atau dilaporkan dalam SPT tidak benar, sehingga masih terdapat :

1. Pajak yang tidak atau kurang dibayar

2. Pajak yang tidak atau kurang dipotong atau dipungut.

Macam-Macam Surat Ketetapan Pajak (SKP)

1. Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan

atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda (Pasal 1 huruf 20 UU

KUP).

STP dapat diterbitkan oleh Dirjen Pajak melalui pemeriksaan ataupun

penelitian. STP dapat diterbitkan pada jenis pajak berikut ini yaitu Pajak

Penghasilan (PPh) dan PPN dan PPnBM

2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah surat ketetapan

pajak yang menetukan besarnya pajak jumlah pokok pajak, jumlah kredit

pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi

Administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar (Pasal 1 huruf 16 UU

KUP)

3. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) Adalah Surat Ketetapan Pajak yang

menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak

atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak (Pasal 1 huruf 18 UU

KUP) S

4. urat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Adalah surat ketetapan pajak

yang menetukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit

pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak

terhutang ( Pasal 1 huruf 19 UU KUP )

5. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) Adalah

surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang

telah ditetapkan (Psl 1 huruf 17 UU KUP)

SURAT TAGIHAN PAJAK

UU KUP No. 16 Tahun 2009, Pasal 1 Huruf 20 mendefinisikan Surat Tagihan

Pajak (STP) sebagai berikut:

Page 29: Universitas Bina sarana Informatika · PERPAJAKAN 3 PERTEMUAN 1 DASAR-DASAR PERPAJAKAN Overview Perpajakan Indonesia Sebelum mempelajari pajak, ada baiknya mahasiswa mengetahui terlebih

PERPAJAKAN 28

STP adalah surat yang diterbitkan untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi

administrasi berupa bunga dan/atau denda Surat Tagihan Pajak dapat diterbitkan

dalam hal-hal sebagai berikut :

1. Apabila PPh dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;

2. Apabila dari hasil penelitian Surat Pemberitahuan terdapat kekurangan

pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;

3. Apabila Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan/ atau

bunga;

4. Apabila pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN dan

perubahannya tidak melaporkan kegiatan usahanya utk dikukuhkan sebagai

Pengusaha Kena Pajak

5. Apabila pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak,

tetapi membuat Faktur Pajak;

6. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tidak

membuat atau membuat Faktur Pajak, tetapi tidak tepat waktu atau tidak

mengisi selengkapya Faktur Pajak.

Penerbitan Surat Tagihan Pajak akan ditambah dgn sanksi administrasi berupa

bunga sebesar 2% sebln utk paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya

pajak atau bagian tahun pajak atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya

Surat Tagihan Pajak

SANKSI PAJAK

SANKSI DENDA

Disebabkan antara lain :

1. Terlambat lapor SPT masa maupun tahunan

a. Sebesar Rp 500.000 untuk SPT masa PPN

b. Sebesar Rp 100.000 untuk SPT masa lainnya

c. Sebesar Rp 1.000.000 untuk SPT tahunan WP Badan

d. Sebesar Rp 100.000 untuk SPT tahunan OP

2. Mengungkapkan ketidakbenaran setelah diperiksa sebelum disidik

WP dpt mengungkapkan ketidakbenaran walaupun tlh dilakukan pemeriksaan

tetapi blm dilakukan penyidikan dgn membayar kekurangan pajaknya

ditambah sanksi denda 150% dari pajak yg kurang dibayar

3. Sanksi Keberatan ditolak

Permohonan keberatan yang diajukan oleh WP apabila ditolak atau

dikabulkan sebagian, maka besarnya jumlah pajak berdasarkan keputusan

keberatan dikurangi

Page 30: Universitas Bina sarana Informatika · PERPAJAKAN 3 PERTEMUAN 1 DASAR-DASAR PERPAJAKAN Overview Perpajakan Indonesia Sebelum mempelajari pajak, ada baiknya mahasiswa mengetahui terlebih

PERPAJAKAN 29

dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan dikenai

denda 50% yang ditagih dengan STP

4. Sanksi Pencabutan Penyidikan

Penghentian penyidikan hanya dilakukan setelah WP melunasi pajak yang

tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan ditambah

denda sebesar 4 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, atau yang

tidak seharusnya dikembalikan.

SANKSI BUNGA

Disebabkan antara lain :

1. Pembetulan SPT Tahunan sblm pemeriksaan (Psl 8 ayat 2)

Pembetulan SPT Tahunan yang mengakibatkan hutang pajak menjadi lebih

besar dikenakan sanksi bunga sebesar 2% perbulan atas jumlah pajak yang

kurang bayar dihitung sejak saat penyampaian SPT berakhir s/d tgl

pembayaran

2. Pembetulan SPT Masa sblm pemeriksaan (Psl 8 ayat 2a)

Pembetulan SPT Masa yang mengakibatkan hutang pajak menjadi lebih besar

dikenakan sanksi bunga sebesar 2% perbulan atas jumlah pajak yang kurang

dibayar dihitung sejak jatuh tempo s/d tgl pembayaran

3. Keterlambatan Pembayaran Pajak pada SPT Masa.

WP yang terlambat atau tidak membayar kewajiban masa pajak akan

dikenakan sanksi bunga 2% perbulan yang dihitung dari jatuh tempo

pembayaran s/d tgl pembayaran

4. Sanksi Keterlambatan Pembayaran Pajak pada SPT Tahunan

Pembayaran pajak yang kurang dibayar pada SPT tahunan harus dilunasi

sebelum batas waktu pelaporan SPT dilakukan, apabila melebihi batas

tersebut akan dikenakan bunga 2% perbulan yang dihitung mulai dari

berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Tahunan s/d tgl pembayaran.

5. Sanksi pada SKP Pajak Hasil Pemeriksaan.

Kekurangan pajak yang terhutang dalam SKP hasil pemeriksaan atau

keterangan lain ditambah sanksi bunga 2% sebulan untuk selama-lamanya 24

bulan, dihitung mulai saat terhutangnya atau berakhirnya masa pajak s/d

diterbitkan SKP

6. Sanksi Kurang Bayar Setelah 5 Thn WP Keluar Penjara.

WP yang keluar dari penjara akibat tindak pidana perpajakan atau pidana

lainnya walaupun telah lebih 5 tahun sejak saat pajak terhutangf atau

Page 31: Universitas Bina sarana Informatika · PERPAJAKAN 3 PERTEMUAN 1 DASAR-DASAR PERPAJAKAN Overview Perpajakan Indonesia Sebelum mempelajari pajak, ada baiknya mahasiswa mengetahui terlebih

PERPAJAKAN 30

berakhirnya masa/bagian/tahun pajak dapat diterbitkan SKPKB dengan

ditambah sanksi bunga 48%.

7. Sanksi pada STP Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Tahun Berjalan.

STP dapat diterbitkan berdasarkan hasil penelitian diketahui PPh tahun

berjalan tidak atau kurang dibayar, kekurangan pembayaran pajak akibat salah

tulis atau salah hitung. Atas hasil penelitian tersebut diterbitkan STP atas

sanksi bunga 2% setiap bulannya paling banyak 24 bulan.

8. Sanksi Pajak Ditagih Kembali

PKP yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian pajak

masukan dikenai sanksi bunga sebesar 2% perbulan dari pajak yang ditagih

kembali, dihitung dari tgl penerbitan SK Pengembalian Kelebihan

Pembayaran Pajak s/d tgl penerbitan STP.

9. Sanksi SKPKBT yg Diterbitkan Melebihi Batas Waktu

SKPKBT tetap dapat diterbitkan walaupun sudah lewat 5 tahun ditambah

bunga 48% dari pajak yang tidak/kurang dibayar, apabila dalam hal WP

setelah jangka waktu 5 tahun tersebut dipidana karena melakukan tindak

pidana bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap

10. Sanksi Bunga Penagihan

Pajak yang terhutang pada SKPKB, SKPKBT dan tambahan pajak yang harus

dibayar berdasarkan SK pembetulan, SK keberatan, atau Putusan Banding

yang tidak atau kurang dibayar pada saat jatuh tempo dikenakan sanksi bunga

2% perbulan untuk seluruh masa dihitung dari tgl jatuh tempo s/d tgl

pembayaran.

SANKSI KENAIKAN

Disebabkan antara lain :

1. Sanksi Mengungkapkan Ketidakbenaran SPT setelah pemeriksaan

sebelum ada SKP

Walaupun sedang dilakukan pemeriksaan sepanjang belum diterbitkan

ketetapan pajak, WP dapat mengungkapkan ketidak benaran SPT disertai

dengan pembayaran pajak yang kurang dibayar, beserta sanksi 50% dari pajak

yang kurag dibayar.

2. Sanksi pada SKPKB Hasil Pemeriksaan SPT Tidak benar.

Pengenaan sanksi kenaikan ini dapat dibedakan :

– Sanksi SPT Tidak Dilaporkan walaupun sudah ditegur

– Sanksi Pembukuan Tidak Dilakukan dengan benar

– Sanksi PPh Kurang Dipungut atau Kurang Dipotong

– PPn tidak harus dikompesasikan, direstitusi, tarif 0%

Page 32: Universitas Bina sarana Informatika · PERPAJAKAN 3 PERTEMUAN 1 DASAR-DASAR PERPAJAKAN Overview Perpajakan Indonesia Sebelum mempelajari pajak, ada baiknya mahasiswa mengetahui terlebih

PERPAJAKAN 31

3. SPT Tidak benar karena alpha, dibedakan menjadi 2 :

– Kealphaan dilakukan pertama kali, akan dikenakan sanksi administrasi

berupa kenaikan sebesar 200% dari jumlah pajak yang kurang dibayar.

– Kealphaan dilakukan lebih sekali.

4. Sanksi telah diterbitkan pembayaran pendahuluan pada WP punya peryaratan tertentu.

Hasil pemeriksaan terhadap WP yang telah diberikan SK Pengembalian

Pendahuluan Kelebihan Pajak dapat berupa SKPKB. Atas SKPKB tersebut

akan dikenakan kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak

5. Sanksi pada SKPKBT Data baru

Dalam hal masih ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap

atas perhitungan pajak yang terhutang dalam SKPKBT ditambah sanksi

administrasi berupa kenaikan 100% dari jumlah kurang bayar

6. Sanksi telah diterbitkan pembayaran pendahuluan pada WP kriteria

tertentu

Hasil pemeriksaan terhadap WP yang telah diberikan SK Pengembalian

Pendahuluan Kelebihan Pajak dapat berupa SKPKB. Atas SKPKB tersebut

akan dikenakan kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak

Soal Essay

1. Apa Beda Thn Pajak dan Bagian Tahun Pajak

2. Apa fungsi NPWP

3. Apa Fungsi SPT

4. Apa Fungsi SSP

5. Apa Fungsi STP

Page 33: Universitas Bina sarana Informatika · PERPAJAKAN 3 PERTEMUAN 1 DASAR-DASAR PERPAJAKAN Overview Perpajakan Indonesia Sebelum mempelajari pajak, ada baiknya mahasiswa mengetahui terlebih

PERPAJAKAN 32

PERTEMUAN 4

PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

Pajak Penghasilan

UU PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 1, mendefinsikan : Pajak Penghasilan (PPh) adalah Pajak penghasilan (PPh) dikenakan terhadap

subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak

UU PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 2 ayat 1 & 1a serta Pasal 2 ayat 2, 3, 4 dan 5 ,

menjelaskan bahwa Subjek PPh yaitu

1. Orang Pribadi (OP), meliputi : a. OP Dalam Negeri yaitu OP yg Bertempat tinggal / berada di Indonesia

lebih dari 183 hari dalam 12 bulan; atau dalam suatu tahun pajak berada di

Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia

b. OP Luar Negeri yaitu OP yg tidak Bertempat tinggal / berada di Indonesia

tidak lebih dari 183 hari dalam 12 bulan

2. Badan, meliputi :

a. Didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu

badan pemerintah

b. Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia,

yang :

- Menjalankan usaha atau kegiatan melalui BUT di Indonesia - Menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari

menjalankan usaha atau kegiatan melalui BUT di Indonesia

3. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, bersifat menggantikan

yang berhak .

UU PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 3, menjelaskan bahwa :

Yang Tidak Termasuk Subjek PPh yaitu :

1. Kantor perwakilan negara asing

Page 34: Universitas Bina sarana Informatika · PERPAJAKAN 3 PERTEMUAN 1 DASAR-DASAR PERPAJAKAN Overview Perpajakan Indonesia Sebelum mempelajari pajak, ada baiknya mahasiswa mengetahui terlebih

PERPAJAKAN 33

2. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara

asing dan orang yang diperbantukan/yang bekerja dan bertempat tinggal

bersama mereka

3. Organisasi - organisasi internasional, yang ditetapkan Menkeu

4. Pejabat – pejabat perwakilan organisasi internasional UU PPh No. 36 Tahun

2008 Pasal 4 ayat 1, menjelaskan bahwa :

Yang termasuk Objek PPh yaitu :

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang

diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi,

bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali

ditentukan lain dalam UU Pajak Penghasilan

2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan

3. Laba usaha

4. Keuntungan krn penjualan atau karena pengalihan harta

5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yg tlh dibeban kan sbg biaya &

pembayaran tambahan pengembalian pajak

6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan

pengembalian utang

7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari

perusahaan asuransi kepada pemegang polis, & pembagian sisa hasil usaha

koperasi;

8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;

9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;

10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;

11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dgn jmlh tertentu yg

ditetapkan dgn Peraturan Pemerintah

12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing;

13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;

14. Premi asuransi

15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri

dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas

16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum

dikenakan pajak;

17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah; 18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang yang

mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan

19. Surplus Bank Indonesia UU PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 3,

menjelaskan bahwa yang tidak termasuk Objek PPh yaitu :

a. Bantuan atau sumbangan, zakat yang diterima oleh badan/ lembaga amil

zakat yang disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima

zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi

Page 35: Universitas Bina sarana Informatika · PERPAJAKAN 3 PERTEMUAN 1 DASAR-DASAR PERPAJAKAN Overview Perpajakan Indonesia Sebelum mempelajari pajak, ada baiknya mahasiswa mengetahui terlebih

PERPAJAKAN 34

pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga

keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang

diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur

dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah

b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah garis keturunan lurus

satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, sosial termasuk yayasan,

koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang

ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan PMK, sepanjang tidak ada

hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di

antara pihak-pihak ybs

c. Warisan;

d. Harta, termasuk setoran tunai, sebagai pengganti saham atau sebagai

pengganti penyertaan modal

e. Penggantian atau imbalan sehubungan dgn pekerjaan / jasa yg diterima

atau diperoleh dlm bentuk natura dan / atau kenikmatan dr WP /

pemerintah, kecuali yg diberikan oleh bukan WP, WP yg dikenakan pajak

secara final atau WP dengan Norma Penghitungan Khusus (deemed profit)

f. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh PT sebagai WP

dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik

daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan

bertempat kedudukan di Indonesia

g. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah

disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun

pegawai

h. Penghasilan dari modal yg ditanamkan oleh dana pensiun dlm bidang-

bidang ttt yg ditetapkan dgn KepMenkeu;

i. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan

komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan,

perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan

kontrak investasi kolektif

j. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura

berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan

menjalankan usaha di Indonesia

k. Beasiswa yg memenuhi persyaratan ttt yang ketentuannya diatur lebih

lanjut dgn atau berdasarkan PMK

l. Sisa lebih yg diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang

bergerak dalam bidang pendidikan dan/ atau bidang penelitian &

pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya,

yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana & prasarana kegiatan

pendidikan dan/ atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu

paling lama 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut

Page 36: Universitas Bina sarana Informatika · PERPAJAKAN 3 PERTEMUAN 1 DASAR-DASAR PERPAJAKAN Overview Perpajakan Indonesia Sebelum mempelajari pajak, ada baiknya mahasiswa mengetahui terlebih

PERPAJAKAN 35

m. Bantuan atau santunan yg dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan

Sosial kepada Wajib Pajak ttt, yang ketentuannya diatur lebih lanjut

dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan

PPh 21

PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium,

tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun

sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan

oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri

Pemotong PPh Pasal 21 yaitu :

1. Pemberi kerja

2. Bendahara atau pemegang kas pemerintah

3. Dana pensiun, badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan badan-

badan lain

4. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta

badan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan penyerahan jasa

5. Penyelenggara kegiatan

Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap / Penerima

Pensiun

Penghasilan Bruto dikurang pengurang penghasilan Penghasilan Neto

Setahun/disetahunkan dikurangi PTKP, PKP, dikenakan tarif pasal 17

Penghasilan Bruto Pegawai Tetap meliputi : gaji, tunjangan & premi asuransi yang dibayar pemberi kerja

Penghasilan Bruto Penerima Pensiun berupa uang pensiun berkala

Pengurang Penghasilan Bruto meliputi :

1. Biaya jabatan, 5% dari pengh. Bruto. Maks. Rp. 6.000.000 per tahun atau Rp.

500.000 per bulan (utk Peg. Tetap)

2. Iuran pensiun, THT/JHT yg dibayar sendiri (utk Peg. Tetap)

3. Biaya Pensiun, 5% dari pengh. Bruto. Maks. Rp. 2.400.000 per thn atau Rp.

200.000 perbulan (utk penerima pensiun)

4. PTKP meliputi :

a. Untuk diri Wajib Pajak: Rp.54.000.000

b. Tambahan untuk WP status kawin: Rp 4.500.000

Page 37: Universitas Bina sarana Informatika · PERPAJAKAN 3 PERTEMUAN 1 DASAR-DASAR PERPAJAKAN Overview Perpajakan Indonesia Sebelum mempelajari pajak, ada baiknya mahasiswa mengetahui terlebih

PERPAJAKAN 36

c. Tambahan untuk istri yang penghasilannya digabung dgn suami : Rp.

4.000.000

d. Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yg menjadi tanggungan sepenuhnya

maksimal 3 orang Rp 4.500.000

Tarif PPh Pasal 17 ayat 1a

1. WP dgn penghasilan tahunan s.d Rp 50 juta adalah 5%

2. WP dgn penghasilan tahunan di atas Rp 50 juta - Rp 250 juta adalah 15%

3. WP dengan penghasilan tahunan di atas Rp 250 juta – Rp 500 juta adalah 25%

4. WP dengan penghasilan tahunan di atas Rp 500 juta adalah 30%

Contoh Perhitungan :

1. Rafa Saktiawan NPWP 26.325.054.8-423.000 pada tahun 2016 bekerja pada

PT Bakti Nusa dengan memperoleh gaji sebulan Rp.7.000.000,- dan membayar

iuran pensiun Rp.300.000,-, Rafa tidak kawin tetapi mempunyai satu anak.

Perhitungan PPh 21 adalah sebagai berikut :

Gaji sebulan 7.000.000 Pengurang

1. Biaya Jabatan (5% x 7.000.000 ) 350.000

2. Iuran Pensiun 300.000 + 650.000 _

Penghasilan neto sebulan 6.350.000

Penghasilan neto setahun (12 x 6. 350.000) = 76.200.000

Penghasilan neto setahun (pindahan) 76.200.000

PTKP setahun (TK/1)

– Untuk Wp sendiri 54.000.000

– 1 Tanggungan 4.500.000 +

58.500.000 _

Penghasilan kena pajak 17.700.000

PPh 21 setahun : 5% x 17. 700.000 = 885.000

PPh 21 sebulan : 885.000 / 12 = 73.750,-

Page 38: Universitas Bina sarana Informatika · PERPAJAKAN 3 PERTEMUAN 1 DASAR-DASAR PERPAJAKAN Overview Perpajakan Indonesia Sebelum mempelajari pajak, ada baiknya mahasiswa mengetahui terlebih

PERPAJAKAN 37

PERTEMUAN 5

PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 & PASAL 23

PPh 22 adalah Pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut

sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan dibidang

impor atau kegiatan usaha dibidang lainnya

Klasifikasi PPh 22 :

1. Pembayaran atas penyerahan barang oleh Bendaharawan

2. Kegiatan di bidang Impor

3. Kegiatan usaha dibidang lainnya

4. Penjualan barang yang tergolong sangat mewah

Pembayaran Atas Penyerahan Barang Oleh Bendaharawan

Pemungut PPh 22

1. Bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), berkenaan dgn

pembayaran atas pembelian brg

2. Bendahara Pengeluaran, berkenaan dgn pembayaran atas pembelian brg yg

dilakukan dgn mekanisme uang persediaan

3. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau Pejabat Penerbit Surat Perintah

Membayar yg diberi delegasi oleh KPA, berkenaan dgn pembayaran atas

pembelian brg kpd pihak ketiga yg dilakukan dgn mekanisme pembayaran

langsung

4. BUMN seperti PT. PLN, PT. Pertamina, PT. Telkom dsb, berkenaan dengan

pembayaran atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan

kegiatan usahanya

Page 39: Universitas Bina sarana Informatika · PERPAJAKAN 3 PERTEMUAN 1 DASAR-DASAR PERPAJAKAN Overview Perpajakan Indonesia Sebelum mempelajari pajak, ada baiknya mahasiswa mengetahui terlebih

PERPAJAKAN 38

Tarif PPh 22

Sebesar 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk PPN

Contoh Perhitungan

1. Pada tanggal 21 April 2018, Dinas Pendidikan membeli mebel dan peralatan

kantor lainnya dari Utama Furniture dgn nilai Rp. 220.000.000 (termasuk PPN

10%). PPh pasal 22 yg dipungut oleh bendahara dinas Pendidikan adalah :

DPP : (100/110) x Rp. 220.000.000 = Rp. 200.000.000

PPh Pasal 22 : 1,5 % x Rp. 200.000.000 = Rp. 3.000.000

2. Pada 20 Juli 2018, PT Telkom Wilayah Semarang membeli brg sehrg Rp.

390.000.000 dr PT. Utama, hrg ini termasuk

PPN 10% dan PPnBM 20%. PPh pasal 22 dihitung sbb :

DPP : {100% / (110%+20%)} x Rp. 390.000.000 = Rp. 300.000.000

PPh pasal 22 yang dipungut oleh PT Telkom Semarang 1,5% x Rp. 300.000.000 =

Rp. 4.500.000

Kegiatan di Bidang Impor

Pemungut PPh 22

1. Bank Devisa

2. Direktorat Jenderal Pajak

Tarif PPh 22

1. Barang-barang tertentu yg tercantum dlm Lampiran sebesar 7,5% dari nilai

impor (Barang–Barang ttt tercantum dlm Lampiran PMK 34/PMK.010/2017)

2. Selain barang-barang tertentu, yg menggunakan Angka Pengenal Impor

(API), sebesar 2,5% dari nilai impor, kecuali atas impor kedelai, gandum,

dan tepung terigu sebesar 0,5% dari nilai impor

3. Selain barang-barang tertentu yg tdk menggunakan Angka Pengenal Impor

(API), sebesar 7,5% dari nilai impor

4. Yang tidak dikuasai, sebesar 7,5% dari harga jual lelang

Nilai Impor

Adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan Bea Masuk yaitu Cost

Insurance and Freight (CIF) ditambah dengan Bea Masuk dan pungutan lainnya

yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

kepabeanan di bidang impor

Contoh Perhitungan

Page 40: Universitas Bina sarana Informatika · PERPAJAKAN 3 PERTEMUAN 1 DASAR-DASAR PERPAJAKAN Overview Perpajakan Indonesia Sebelum mempelajari pajak, ada baiknya mahasiswa mengetahui terlebih

PERPAJAKAN 39

1. Pada tanggal 21 April 2018, Dinas Pendidikan membeli mebel dan peralatan

kantor lainnya dari Utama Furniture dgn nilai Rp. 220.000.000 (termasuk PPN

10%). PPh pasal 22 yg dipungut oleh bendahara dinas Pendidikan adalah :

DPP : (100/110) x Rp. 220.000.000 = Rp. 200.000.000 PPh Pasal 22 : 1,5 % x Rp. 200.000.000 = Rp. 3.000.000

2. Pada 20 Juli 2018, PT Telkom Wilayah Semarang membeli brg sehrg Rp.

390.000.000 dr PT. Utama, hrg ini termasuk PPN 10% dan PPnBM 20%. PPh

pasal 22 dihitung sbb :

DPP : {100% / (110%+20%)} x Rp. 390.000.000 = Rp. 300.000.000 PPh pasal 22 yang dipungut oleh PT Telkom Semarang 1,5% x Rp. 300.000.000 =

Rp. 4.500.000

Contoh Perhitungan

1. Pd tgl 1 Jan 2018, PT ABC mengimpor barang dari Jerman dgn harga faktur

US$100.000. Brg yg diimpor adlh jenis brg yg tdk termasuk dlm barang-barang

ttt. By asuransi yg dibyr di luar negeri sebesar 5% dari hrg faktur & by angkut

sebesar 10% dari hrg faktur. Bea masuk & bea masuk tambahan masing-masing

sebesar 20% dan 10%. Kurs yg ditetapkan MenKeu pd saat itu sebesar US$1 =

Rp. 10.000.

Hitunglah PPh Pasal 22 yang dipungut oleh Ditjen Bea Cukai jika PT ABC

memiliki API

Jawab :

CIF = Hrg Faktur + By. Ass + By. Angkut

= US$ 100.000 + US$ 5.000 + US$ 10.000

= US$ 115.000 atau

= US$ 115.000 x Rp. 10.000 = Rp. 1.150.000.000

Nilai Impor = CIF + Bea Masuk + Bea Masuk Tambahan

= {1.150.000.000 + (20% x 1.150.000.000) + (10% x 1.150.000.000)

= Rp. 1.495.000.000

PPh 22 Atas Impor = 2,5% x Nilai Impor

= 2,5% x Rp. 1.495.000.000

= Rp. 112.125.000

Kegiatan Usaha di Bidang Lainnya

Pemungut & Tarif PPh 22

1. Produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas, atas

penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas

Tarif :

Page 41: Universitas Bina sarana Informatika · PERPAJAKAN 3 PERTEMUAN 1 DASAR-DASAR PERPAJAKAN Overview Perpajakan Indonesia Sebelum mempelajari pajak, ada baiknya mahasiswa mengetahui terlebih

PERPAJAKAN 40

a. Bahan Bakar Minyak

- 0,25% dari penjualan tdk termasuk PPN utk penj. Kpd stasiun pengisian bahan bakar umum Pertamina

- 0,3% dari penjualan tdk termasuk PPN utk penj. Kpd stasiun pengisian bahan

bakar umum bukan

Pertamina

- 0,3% dari penjualan tdk termasuk PPN utk penjualan kepada pihak selain

sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b)

b. Bahan Bakar Gas sebesar 0,3% dari penjualan tdk termasuk PPN

c. Pelumas sebesar 0,3% dr penjualan tdk termasuk PPN

Contoh Perhitungan :

PT Pertamina selaku produsen bahan bakar minyak, gas, dan pelumas

menyerahkan bahan bakar minyak senilai Rp. 300.000.000 (tidak termasuk PPN)

kepada non-SPBU. Maka, berapakah PPh Pasal 22 yang dipungut ?

Jawab :

PPh Pasal 22 yang dipungut atas penyerahan bahan bakar minyak adalah : 0,3% x

Rp. 300.000.000 = Rp. 900.000

2. Badan usaha yg bergerak dlm bid. usaha industri semen, industri kertas,

industri baja, industri otomotif & industri farmasi, atas penjualan hasil

produksinya kpd distributor di dalam negeri

Tarif :

a. Penjualan semua jenis semen sebesar 0,25% dr DPP PPN

b. Penjualan kertas sebesar 0,1% dr DPP PPN

c. Penjualan baja sebesar 0,3% dr DPP PPN

d. Penjualan semua jenis kendaraan bermotor beroda dua atau lebih sebesar

0,45% dr DPP PPN

e. Penjualan semua jenis obat sebesar 0,3% dr DPP PPN

Contoh Perhitungan :

Pada bulan Mei, PT. Semen Padang menjual hasil produknya kpd PT. Indah

senilai Rp. 825.000.000 (termasuk PPN 10%)

Jawab :

DPP PPN : (100/110) x Rp. 825.000.000) = Rp. 750.000.000

PPh 22 : 0,25% x Rp. 750.000 = Rp. 1.875

Page 42: Universitas Bina sarana Informatika · PERPAJAKAN 3 PERTEMUAN 1 DASAR-DASAR PERPAJAKAN Overview Perpajakan Indonesia Sebelum mempelajari pajak, ada baiknya mahasiswa mengetahui terlebih

PERPAJAKAN 41

3. Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM)

& importir umum kendaraan bermotor, atas penj. kendaraan bermotor di

dlm negeri Tarif : 0,45% dari DPP PPN

Contoh Perhitungan :

PT. Aneka Mobil sbg distributor otomotif membeli mobil Toyota sebesar Rp.

90.000.000 (sdh termasuk PPN) dari PT. Astra Internasional Tbk sbg ATPM

Toyota. Besarnya PPh 22 adlh sbb :

Jawab :

DPP PPN : (100/110) x Rp. 990.000.000 = Rp. 900.000.000

PPh 22 : 0,45% x Rp. 900.000.000 = Rp. 4.050.000

4. Industri & eksportir yg bergerak dlm sektor kehutanan, perkebunan,

pertanian, peternakan, & perikanan, atas pembelian bahan-bahan dari

pedagang pengumpul untuk keperluan industrinya atau ekspornya

Tarif : 0,25% dari Harga Pembelian

Contoh Perhitungan :

Tgl 8 Feb 2018 PT. Rubber membeli bahan olah karet dari PT Perkebunan

Nusantara yg menjual bahan olah karet hasil perkebunan sendiri senilai Rp.

600.000.000 & tgl 18 Feb 2018 membeli bahan olah karet dr Tn. Eko, seorang

pedagang besar yg membeli hasil karet dari petani karet di sekitar daerahnya

senilai Rp. 100.000.000. Berapa PPh 22 nya

Jawab :

PPh 22 : 0,25% x Rp. 100.000.000 = Rp. 250.000

Penjualan Barang Yang Tergolong Sangat Mewah Obyek PPh 22 (PMK

90/PMK.03/2015)

1. Pesawat terbang pribadi dan Helikopter pribadi

2. Kapal pesiar, Yacht dan sejenisnya

3. Rumah beserta tanahnya dgn hrg jual atau hrg pengalihan nya lebih dari Rp. 5 M atau luas bangunan lebih dr 400 M2

4. Apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual atau

pengalihannya lebih dari Rp. 5 M atau luas bangunan lebih dari 150 M2

5. Kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang dari 10 orang

berupa Sedan, Jeep, Sport Utility Vehicle (SUV), Multi Purpose Vehicle

(MPV), Minibus dan sejenisnya dgn hrg jual lebih dari Rp. 2 M atau dgn

kapasitas silinder lebih dari 3.000 cc.

6. Kendaraan bermotor roda dua dan tiga, dgn hrg jual lebih dari Rp. 300 juta

atau dgn kapasitas silinder lebih dari 250cc

Page 43: Universitas Bina sarana Informatika · PERPAJAKAN 3 PERTEMUAN 1 DASAR-DASAR PERPAJAKAN Overview Perpajakan Indonesia Sebelum mempelajari pajak, ada baiknya mahasiswa mengetahui terlebih

PERPAJAKAN 42

Pemungut PPh 22

Wajib Pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah wajib memungut PPh pasal 22 saat melakukan penjualan.

Tarif PPh 22 : 5% dari harga jual (tidak termasuk PPN dan PPnBM)

Contoh Perhitungan :

PT Ageng adlh perusahaan pengembang properti. Pd tgl 23 Mei 2018 PT Ageng

menjual satu unit apartemen senilai Rp. 10.500.000.000 (tidak termasuk PPN &

PPnBM) kpd Tn Nafis Berapa PPh 22 nya

Jawab :

PPh 22 : 5% x Rp. 10.500.000.000 = Rp. 525.000.000

PPh 23

PPh 23 adalah Pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal,

penyerahan jasa atau hadiah, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21

Pemotong PPh Pasal 23

1. Badan Pemerintah.

2. Subjek Pajak Badan dalam negeri.

3. Penyelenggaraan kegiatan.

4. Bentuk Usaha Tetap (BUT).

5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

6. Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk Direktur

Jenderal Pajak sesuai dengan KEP-50/PJ/1994, di antaranya:

- Akuntan, arsitek, dokter, notaris, PPAT.

- OP yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas

pembayaran berupa sewa

Objek & Tarif PPh Pasal 23

1. 15% dari jumlah bruto atas

a. Deviden kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi dikenakan final,

bunga, dan royalti

b. Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. 2.2% dari

jumlah bruto atas sewa & penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan

harta, kecuali sewa tanah dan/atau bangunan 3.2% dari jumlah bruto atas

imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa konsultan

4.2% dari jmlh bruto atas imbalan jasa lainnya, misalnya :

Jasa penilai, Jasa aktuaris, Jasa akuntansi, Jasa hukum, Jasa Arsitektur, Jasa

Perancangan, Jasa Penebangan hutan, Jasa pengolahan limbah dsb

Page 44: Universitas Bina sarana Informatika · PERPAJAKAN 3 PERTEMUAN 1 DASAR-DASAR PERPAJAKAN Overview Perpajakan Indonesia Sebelum mempelajari pajak, ada baiknya mahasiswa mengetahui terlebih

PERPAJAKAN 43

Soal Essay

1. Pada tanggal 21 Juni 2018, Dinas Pendidikan membeli Komputer dari

Elektronik City dgn nilai Rp. 475.000.000 (termasuk PPN 10%). PPh pasal 22 yg

dipungut oleh bendahara dinas Pendidikan adalah....

2. PT Ayu Lestari adlh perusahaan pengembang properti. Pd tgl 23 Juli 2018 PT

Ayu Lestari menjual satu unit apartemen senilai Rp. 10.500.000.000 (tidak

termasuk PPN & PPnBM) kpd Tn Fahmi. Berapa PPh 22 nya

Page 45: Universitas Bina sarana Informatika · PERPAJAKAN 3 PERTEMUAN 1 DASAR-DASAR PERPAJAKAN Overview Perpajakan Indonesia Sebelum mempelajari pajak, ada baiknya mahasiswa mengetahui terlebih

PERPAJAKAN 44

PERTEMUAN 6

PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT 2

PPh Pasal 4 Ayat 2 adalah pajak yang dikenakan pada wajib pajak badan maupun

wajib pajak pribadi atas beberapa jenis penghasilan yang mereka dapatkan dan

pemotongan pajaknya bersifat final.

Pemotong PPh Pasal 4 Ayat 2 :

1. Koperasi

2. Penyelenggara Kegiatan

3. Otoritas Bursa

4. Bendaharawan

Objek & Tarif PPh Pasal 4 Ayat 2

1. Bunga Deposito, Tabungan & Diskonto SBI

Dasar Hukum : PP 131 Thn 2000 jo KMK 51/KOM.04/2001

a. 20% dari jumlah bruto atas Bunga Deposito, Tabungan & Diskonto SBI yg

diterima WP DN & BUT

b. 20% dr jmlh bruto / Tarif P3B atas Bunga Deposito, Tabungan & Diskonto

SBI yg diterima WP LN

Contoh Perhitungan :

Aditya menyimpan uang deposito di Bank BCA sebesar

Rp. 100.000.000 dgn tingkat bunga 12% per tahun. Hitung Besanya Bunga

Deposito & PPh Psl 4 ayat 2 ?

Jawab :

Bunga deposito : (12% x 100.000.000)/12 = 1.000.000

PPh Psl 4 ayat 2 : 20% x Rp. 1.000.000 = Rp. 200.000

Page 46: Universitas Bina sarana Informatika · PERPAJAKAN 3 PERTEMUAN 1 DASAR-DASAR PERPAJAKAN Overview Perpajakan Indonesia Sebelum mempelajari pajak, ada baiknya mahasiswa mengetahui terlebih

PERPAJAKAN 45

2. Transaksi Saham Di Bursa Efek

Dasar Hukum : PP No. 14 Thn 1997 jo KMK 282/KMK.04/1997 jo SE- 15/PJ.42/1997 & SE 06/PJ.4/1997

a. 0,1% dari nilai transaksi atas Transaksi Saham Di Bursa Efek (bukan

saham Pendiri)

b. (0,1% dari nilai transaksi) + (0,5% dari nilai pasar saham pd saat

Penawaran Umum Perdana) atas Transaksi Saham Di Bursa Efek (saham

Pendiri)

Contoh Perhitungan :

Tuan Dilan menjual 1000 lembar saham dgn hrg Rp. 3.000 per lembar. Hitung

Besanya PPh Psl 4 ayat 2 ?

Jawab :

PPh Pasal 4 ayat 2 atas penjualan saham : 0,1% x (Rp. 3.000 x 1000 lbr) = Rp.

3.000

3. Bunga atau Diskonto Obligasi yang diperdagangkan di Bursa Efek

Dasar Hukum : PP No. 16 Thn 2009

a. Bunga Obligasi dgn kupon - 15% dari Jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan obligasi utk WP

DN & BUT

- 20% dari Jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan obligasi atau

Tarif P3B utk WP

LN selain BUT

b. Diskonto Obligasi dgn kupon

- 15% dari selisih lebih hrg jual diatas hrg perolehan obligasi utk WP DN & BUT

- 20% dari selisih lebih hrg jual diatas hrg perolehan obligasi utk WP LN selain

BUT

c. Diskonto Obligasi tanpa bunga - 15% dari selisih lebih hrg jual diatas hrg

perolehan obligasi utk WP DN & BUT

- 20% dari selisih lebih hrg jual diatas hrg perolehan obligasi utk WP LN selain

BUT

d. Bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yg diterima dan/atau diperoleh WP

reksadana yg terdaftar pd BPPM dan Lembaga Keuangan

- 0% dari Jmlh bruto bunga / Selisih lebih hrg jual atau nilai nominal di atas harga

perolehan obligasi utk thn 2009 sd 2010

- 5% dari Jmlh bruto bunga sesuai / Selisih lebih hrg jual atau nilai nominal di atas

harga perolehan obligasi utk thn 2011 sd 2013

Page 47: Universitas Bina sarana Informatika · PERPAJAKAN 3 PERTEMUAN 1 DASAR-DASAR PERPAJAKAN Overview Perpajakan Indonesia Sebelum mempelajari pajak, ada baiknya mahasiswa mengetahui terlebih

PERPAJAKAN 46

- 15% dari Jmlh bruto bunga / Selisih lebih hrg jual atau nilai nominal di

atas harga perolehan obligasi utk thn 2014 dst

Contoh Perhitungan :

PT Mino pada saat penerbitan perdana (tgl 1 Juli 2017) membeli 10 lembar Obligasi dgn kupon seharga Rp. 9.000.000 / lbr. Nominal obligasi Rp. 10.000.000

/ lbr. Jgk waktu Obligasi 5 thn. Bunga sebesar 16% / thn, jatuh tempo bunga tiap

tanggal 30 Juni & 31 Des. Penerbitan perdana tercatat di BEI. Hitung besarnya

bunga obligasi & PPh Pasal 4 ayat 2

Jawab :

Bunga = (6/12 x 16% x Rp. 10.000.000) x 10 lembar = Rp. 8.000.000 PPh Pasal 4

ayat 2 = 15% x Rp8.000.000 = Rp1.200.000

4. Hadiah

Dsr Hukum : PP No. 132 Thn 2000 & KEP-395/PJ./200125% dari Jumlah

bruto Hadiah Undian

Contoh Perhitungan :

PT Oke Oce menyelenggarakan penarikan hadiah undian atas senilai Rp.

100.000.000. Dalam penarikan undian tersebut nama Budiman muncul sebagai

pemenang.

Berapa besarnya PPh Psl 4 ayat 2 atas hadiah undian tsb Jawab :

PPh Psl 4 ayat 2 : 25% x Rp.100.000.000 = Rp. 25.000.000

5. Sewa Tanah dan/atau Bangunan

Dsr Hukum : PP No. 34 Tahun 2017 10% dari Jumlah bruto

Contoh Perhitungan :

Pd bln Juli 2017 Rafi Moreno, menyewakan rumahnya kpd Kinan Pali yg

berprofesi sbg pedagang kue s.d Desember 2017 sebesar Rp. 110.000.000 yg

dibayar pd tgl 3 Juli 2017.

Hitung besarnya PPh Pasal 4 ayat 2 terkait transaksi sewa antara Rafi Moreno dan

Kinan Pali Jawab : 10% x Rp. 110.000.000 = Rp. 11.000.000

6. Penghasilan dari Pengalihan Tanah dan / atau Bangunan Dsr Hukum : PP

No. 34 Tahun 2016

a. Wajib Pajak yang melakukan transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau

bangunan 2,5% dari Jumlah bruto nilai pengalihan (nilai yg tertinggi antara akta

pengalihan dgn NJOP)

b. Pengalihan hak atas Rumah Sederhana dan Rumah Susun Sederhana yang

dilakukan oleh Wajib Pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas

tanah dan/atau bangunan 1% dari Jumlah bruto nilai pengalihan (nilai yg tertinggi

antara akta pengalihan dgn NJOP)

c. Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kpd pemerintah, BUMN yg

mendpt penugasan khusus dari Pemerintah, atau BUMD yg mendpt penugasan

khusus dari kepala daerah, sebagaimana dimaksud dlm UU yang mengatur

mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum

Page 48: Universitas Bina sarana Informatika · PERPAJAKAN 3 PERTEMUAN 1 DASAR-DASAR PERPAJAKAN Overview Perpajakan Indonesia Sebelum mempelajari pajak, ada baiknya mahasiswa mengetahui terlebih

PERPAJAKAN 47

0% dari Jumlah bruto nilai pengalihan (nilai yg tertinggi antara akta pengalihan

dgn NJOP)

Contoh Perhitungan :

Pd tgl 2 Mei 2017, Rahmat membeli 1 unit rumah dari PT Griya Persada seharga

Rp. 800.000.000 scr tunai. Antara PT Griya Persada dgn Rahmat belum dilakukan

penandatanganan AJB melainkan penandatangan Perjanjian Pengikatan Jual Beli

(PPJB). Hitung PPh

Pasal 4 ayat 2

Jawab : 2,5% x Rp. 800.000.000 = Rp. 20.000.000

7. Penghasilan Usaha Jasa Konstruksi

Dsr Hukum : PP No. 51 Thn 2008 Jo PP No. 40 Thn 2009

a. Jasa Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki

kualifikasi usaha kecil 2% dari Penghasilan Bruto

b. Jasa Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yg tidak

memiliki kualifikasi usaha 4% dari Penghasilan Bruto

c. Jasa Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa selain Penyedia

Jasa sebagaimana dimaksud dlm huruf a dan huruf b (yg memiliki kualifikasi

menengah dan besar 3% dari Penghasilan Bruto

- Jasa Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh

Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha

- 4% dari Penghasilan Bruto

- Jasa Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh

Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha

- 6% dari Penghasilan Bruto

Contoh Perhitungan

Pd thn 2017, PT Jaya Makmur membangun gedung baru sebesar Rp.

25.000.000.000 tdk termasuk PPN Tgl 3 Jul 2017, PT Jaya menerima uang muka

kontrak pd saat dimulai pembangunan sebesar Rp. 5.000.000.000. Termin

pembayaran akan dilakukan sesuai dengan tingkat penyelesaian, yaitu :

- Termin pertama sebesar Rp. 5.000.000.000 setelah pekerjaan selesai 25%;

- Termin kedua sebesar Rp. 5.000.000.000 setelah pekerjaan selesai 50%;

- Termin ketiga sebesar Rp. 5.000.000.000 setelah pekerjaan selesai 75%; - Sisa Rp. 5.000.000.000 akan dibayarkan setelah pekerjaan selesai.

Ditanya : Hitung PPh Pasal 4 ayat 2

Jawab : Besarnya pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2 pd saat Pembayaran uang muka

kontrak dan pembayaran adalah 3% x Rp. 5.000.000.000 = Rp. 150.000.000

8. Bunga Simpanan yang dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota koperasi

Orang Pribadi Dsr Hukum : PP No. 15 Thn 2009

a. Bunga Simpanan s/d Rp. 240.000 / bulan

Page 49: Universitas Bina sarana Informatika · PERPAJAKAN 3 PERTEMUAN 1 DASAR-DASAR PERPAJAKAN Overview Perpajakan Indonesia Sebelum mempelajari pajak, ada baiknya mahasiswa mengetahui terlebih

PERPAJAKAN 48

0% dari Jumlah Penghasilan

b. Bunga Simpanan diatas Rp. 240.000 / bulan

10% dari Jumlah Penghasilan

Contoh Perhitungan

Koperasi Sumber Rezeki membagikan bunga simpanan koperasi kpd anggotanya

yaitu Rosita. Berdasarkan data yang ada Rosita mendapatkan bunga simpanan sbb

: Jan 2017 = Rp. 350.000 & Feb 2017 = Rp. 200.000. Berapa besar PPh Psl 4 ayat 2

Jawab :

- Utk Bln Jan 2017 : 10% x Rp. 350.000 = Rp. 35.000

- Utk Bln Feb 2017 : 0% x Rp. 350.000 =0

8. WP yang memiliki Peredaran Bruto (Omzet) s.d Rp. 4,8

Milyar dalam 1 tahun

Dsr Hukum : PP 23 tahun 2018

0,5% dari Peredaran Bruto (Omzet)

Contoh Perhitungan

Ibu Olivia adlh seorang merchant yg menjajakan batik scr online di marketplace.

Total Omzet tahun 2017 Rp 160 juta. Rinciannya adalah sebagai berikut :

Berapa besarnya PPh Pasal 4 ayat 2 Januari 15.000.000 Juli 10.000.000

Februari 11.000.000 Agustus 8.000.000

Maret 13.000.000 September 15.000.000

April 16.000.000 Oktober 13.000.000

Mei 15.000.000 November 17.000.000

Juni 11.000.000 Desember 16.000.000

Bln Omzet PPh Pasal 4 ayat 2

Januari 15.000.000 75.000

Februari 11.000.000 55.000

Maret 13.000.000 65.000

April 16.000.000 80.000

Mei 15.000.000 75.000

Juni 11.000.000 55.000

Juli 10.000.000 50.000

Agustus 8.000.000 40.000

September 15.000.000 75.000

Oktober 13.000.000 65.000

November 17.000.000 85.000

Desember 16.000.000 80.000

Total 160.000.000 800.000

Page 50: Universitas Bina sarana Informatika · PERPAJAKAN 3 PERTEMUAN 1 DASAR-DASAR PERPAJAKAN Overview Perpajakan Indonesia Sebelum mempelajari pajak, ada baiknya mahasiswa mengetahui terlebih

PERPAJAKAN 49

Soal Essay

1. Koperasi Bahagia membagikan bunga simpanan koperasi kpd anggotanya yaitu

Shinta. Berdasarkan data yang ada Shinta mendapatkan bunga simpanan sbb : Mar

2018 = Rp. 450.000 & Apr 2018 = Rp. 700.000. Berapa besar PPh Psl 4 ayat 2

2. Tuan Joko menjual 4000 lembar saham dgn hrg Rp. 12.000 per lembar. Hitung

Besanya PPh Psl 4 ayat 2 ?

Page 51: Universitas Bina sarana Informatika · PERPAJAKAN 3 PERTEMUAN 1 DASAR-DASAR PERPAJAKAN Overview Perpajakan Indonesia Sebelum mempelajari pajak, ada baiknya mahasiswa mengetahui terlebih

PERPAJAKAN 50

PERTEMUAN 9

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

DASAR HUKUM PPN

UU No. 8/1983 (1 Apr 1985)

UU No. 8/1983 (1 Apr 1985)

UU No. 11/1994 (1 Jan 1995)

UU No. 18/2000 (1 Jan 2001)

UU No. 42/2009 (1 Apr 2010)

PENGERTIAN PPN

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

(Value Added Tax / VAT)

Yaitu Pajak atas konsumsi umum dalam negeri (daerah pabean), baik berupa

konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan

bertingkat disetiap jalur produksi dan distribusi

KARAKTERISTIK PPN

1. PPN merupakan Pajak Objektif

Pajak objektif adalah suatu jenis pajak yang saat timbulnya kewajiban pajak

ditentukan oleh faktor kondisi objektifnya, yaitu keadaan, peristiwa atau perbuatan

hukum yang dikenakan pajak (disebut objek pajak) Sebagai pajak Objektif,

timbulnya kewajiban untuk membayar PPN ditentukan oleh adanya objek Pajak

2. PPN merupakan Pajak Tidak Langsung

Karakteristik ini memberikan konsekuensi yuridis bhw antara pemikul beban

pajak dgn penanggungjawab atas pembayaran pajak ke kas negara berada pd pihak

yg berbeda.

Pemikul beban pajak berkedudukan sebagai Pembeli Barang Kena Pajak atau

Penerima Jasa Kena Pajak.

Sementara itu Penanggungjawab atas pembayaran pajak ke kas negara adlh

Pengusaha Kena Pajak yang bertindak sbg Penjual Barang Kena Pajak atau

Pengusaha Kena Pajak

3. PPN merupakan Multi Stage Tax

Karakteristik PPN yang dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi. Setiap penyerahan barang menjadi Objek PPN dimulai dari

Page 52: Universitas Bina sarana Informatika · PERPAJAKAN 3 PERTEMUAN 1 DASAR-DASAR PERPAJAKAN Overview Perpajakan Indonesia Sebelum mempelajari pajak, ada baiknya mahasiswa mengetahui terlebih

PERPAJAKAN 51

tingkat Pabrikan (Manufaktur), kemudian ditingkat Pedagang Besar dalam

berbagai bentuk atau nama, sampai dengan tingkat Pedagang Pengecer dikenakan

PPN.

Contoh : PT. X adalah perusahan yang memproduksi Barang Kena Pajak (BKP), dimana BKP tsb dipasarkan melalui saluran distribusi tidak langsung.

Rantai Jalur Produksi : PT. X sbg Produsen (Pabrikan), Agen, Pengecer (Retail)

dan terakhir Konsumen. Untuk memproduksi produk “X” dibutuhkan biaya total

sebesar Rp. 10 juta. Mark up yang diambil oleh PT. X sebesar Rp. 5 juta shg

produk “X” dijual ke agen dengan hrg Rp. 15 juta. Agen menjual produk “X” ke

retail dengan mark up atau keuntungan sebesar 15% dari harga beli, sedangkan

retail mengambil keuntungan sebesar 10% dari harga beli. PPN dihitung

berdasarkan Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Berapa total PPN yang dipungut untuk produk “x” ?

Wajib Pajak (Pemungut) : PT ”X” Agen Retail

Dipungut : Agen Retail Konsumen

Biaya : 101517,25

PPN masukan =10% x : 11,51,725

DPP : 1517.2518.975

PPN keluaran =10% : 1,51,7251.897,5

Tambahan Pajak : 500225172,50

Total : 897,50 (Dalam jutaan rupiah)

5. PPN yg diterapkan adalah PPN Tipe Konsumsi

(Consumption Type VAT)

Dilihat dari sisi perlakuannya thdp brg modal maka seluruhbiaya yg dikeluarkan

utk memperoleh barang modal dpt dikurangi dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP),

shg kemungkinan terjadinya pengenaan pajak berganda atas brg modal dpt

dihindari. Hal ini dpt mendorong pengusaha yg dikenakan PPN utk melakukan

peremajaan barang modalnya secara berkala.

6. PPN adalah Pajak atas Konsumsi Umum Dalam Negeri

Sebagai pajak atas konsumsi dalam negeri, maka PPN hanya dikenakan atas

konsumsi Barang Kena Pajak dan / atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan di dalam

negeri. Oleh karena itu, untuk komiditi impor dikenakan PPN dengan prosentase

yang sama dengan produk domestik

7. Mekanisme Pemungutan PPN menggunakan Faktur Pajak

Dalam hal terjadi penyerahan Barang Kena Pajak dan / atau Jasa Kena Pajak,

maka Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak dan / atau

menyerahkan Jasa Kena Pajak wajib memungut PPN dan memberikan Faktur

Pajak.

Pada prinsipnya Faktur Pajak dapat dibuat pada saat penyerahan Barang Kena

Pajak dan / atau Jasa Kena Pajak atau pada saat penerimaan pembayaran (dalam

hal pembayaran terjadi sebelum penyerahan).

Page 53: Universitas Bina sarana Informatika · PERPAJAKAN 3 PERTEMUAN 1 DASAR-DASAR PERPAJAKAN Overview Perpajakan Indonesia Sebelum mempelajari pajak, ada baiknya mahasiswa mengetahui terlebih

PERPAJAKAN 52

8. PPN bersifat Non Kumulatif

Meskipun dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi dan jalur distribusi,

PPN yang disetor ke kas Negara hanyalah nilai tambah dari BKP atau JKP yang

bersangkutan (dengan mekanisme Pajak Keluaran-Pajak Masukan), sehingga

pengenaan PPN tidak menimbulkan dampak pajak berganda

9. PPN menganut Tarif Tunggal

PPN di Indonesia menganut tarif tunggal yang ditetapkan sebesar 10%.

Pengecualian dari tarif tunggal ini adalah tarif 0% atas Ekspor BKP, agar harga

barang ekspor benar-benar bersih dari unsur PPN dalam negeri sehingga barang

ekspor Indonesia dapat bersaing dengan barang ekspor dari Negara lainnya

MEKANISME PENGENAAN PPN

1. Setiap Pengusaha Kena Pajak (PKP) menyerahkan BKP atau JKP diwajibkan

membuat Faktur Pajak untuk memungut pajak yang terutang (dinamakan Pajak

Keluaran)

2. Pada saat PKP tsb diatas membeli BKP atau menerima JKP yg terutang

(dinamakan Pajak Masukan)

3. Pajak Masukan tsb dikreditkan dgn Pajak Keluaran sesuai dgn ketentuan yg

berlaku pd akhir masa pajak. Jika jmlh Pajak keluaran lebih besar drpd jmlh pajak

masukan, maka kekurangannya dibayar ke kas negara selambat-lambatnya tgl 15

bln berikutnya

1. Setiap PKP diwajibkan utk melaporkan pemungutan dan pembayaran pajak

terutang kpd Kepala KPP setempat selambat-lambatnya tgl 20 stlh akhir masa

pajak

BARANG & BARANG KENA PAJAK

Sesuai dgn UU PPN Pasal 1 angka 2, yg dimaksud dgn Barang adlh brg

berwujud, yg menurut sifat atau hukumnya dpt berupa brg bergerak atau brg tdk

bergerak & brg tdk berwujud. yg dikenakan pajak berdasarkan UU PPN.

Sesuai dengan UU PPN Pasal 1 angka 3, yang dimaksud dengan Barang Kena

Pajak (BKP) adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan UU PPN Pada

prinsipnya semua barang dikenakan PPN kecuali Undang – Undang menetapkan

sebaliknya Sesuai dengan UU PPN Pasal 4A ayat 2, yang termasuk jenis barang

yang tidak dikenai PPN adalah :

1. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari

sumbernya, antara lain : minyakmentah, gas bumi, asbes, bijih besi , bijih timah,

bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, dan bijih perak

2. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak,

antara lain : beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telor, susu,

buah2an, sayur2an, emas batangan

Page 54: Universitas Bina sarana Informatika · PERPAJAKAN 3 PERTEMUAN 1 DASAR-DASAR PERPAJAKAN Overview Perpajakan Indonesia Sebelum mempelajari pajak, ada baiknya mahasiswa mengetahui terlebih

PERPAJAKAN 53

JASA & JASA KENA PAJAK

Sesuai dgn UU PPN Pasal 1 angka 5, yg dimaksud dgn Jasa adlh Kegiatan

pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yg menyebabkan

suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia utk dipakai, termasuk

jasa yg dilakukan utk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan

dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan.

Sesuai UU PPN Psl 1 angka 6, yg dimaksud dgn Jasa Kena Pajak (JKP) adlh

jasa yg dikenai pajak berdasarkan UU PPN

Pada prinsipnya semua jasa dikenakan PPN kecuali Undang– Undang menetapkan sebaliknya

Sesuai dgn UU PPN Pasal 4A ayat 3, yg termasuk jenis jasa yang tidak dikenai

PPN adalah :

1. Jasa di bidang pelayanan kesehatan medik, antara lain : jasa dokter, jasa

kebidanan, jasa rumah sakit,

2. Jasa di bidang pelayanan sosial, antara lain : jasa pelayanan panti asuhan, jasa

pemadam kebakaran, jasa pemakaman

3. Jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko, antara lain : jasa pengiriman

surat dengan menggunakan perangko tempel dan menggunakan cara lain

pengganti perangko tempel

4. Jasa Keuangan, antara lain : Jasa perbankan, jasa pembiayaan, jasa penjaminan 5. Jasa Asuransi adalah jasa pertanggungan, antara lain : asuransi kerugian,

asuransi jiwa & reasuransi yg dilakukan oleh perusahaan asuransi kpd pemegang

polis asuransi

6. Jasa kesenian dan hiburan, antara lain : semua jenis jasa yang dilakukan oleh

pekerja seni dan hiburan

7. Jasa di bidang keagamaan, antara lain : Jasa pelayanan rumah ibadah, Jasa

pemberian khotbah

8. Jasa di bidang pendidikan, antara lain : Jasa penyelenggaraan pendidikan

sekolah & Jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah

9. Jasa di bidang penyiaran yg bukan bersifat iklan, antara lain : jasa penyiaran

radio atau tekevisi yg dilakukan oleh intansi pemerintah atau swasta yang tidak

bersifat iklan dan tidak dibiayai oleh sponsor yang bertujuan komersial

10. Jasa di bidang angkutan umum di darat & air, serta jasa angkutan udara di dlm

negeri yg menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan luar negeri

11. Jasa tenaga kerja, antara lain : Jasa penyediaan tenaga kerja dan Jasa

penyelenggara pelatihan tenaga kerja

12. Jasa Pengiriman Uang dgn Wesel Pos

13. Jasa Boga atau Catering

Page 55: Universitas Bina sarana Informatika · PERPAJAKAN 3 PERTEMUAN 1 DASAR-DASAR PERPAJAKAN Overview Perpajakan Indonesia Sebelum mempelajari pajak, ada baiknya mahasiswa mengetahui terlebih

PERPAJAKAN 54

14. Jasa perhotelan, antara lain : Jasa penyewaan kamar & Jasa penyewaan

ruangan utk kegiatan acara atau pertemuan di hotel

15. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan

pemerintahan secara umum antara lain : Jasa pemberian IMB, Jasa pemberian

SIUP, Jasa pemberian NPWP dan Jasa pembuatan KTP

16. Jasa Penyediaan Tempat parkir adalah jasa penyediaan tempat parkir yang

dilakukan oleh pemilik tempat parkir dan / atau penyediaan tempat parkir yang

dilakukan oleh pemilik tempat parkir dan / atau pengusaha kepada pengguna

tempat parkir dengan dipungut bayaran

17. Jasa Telepon Umum dengan menggunakan uang logam

OBJEK PPN

Obyek PPN meliputi : (UU PPN Pasal 4)

1. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) didalam daerah pabean yang dilakukan oleh Pengusaha

2. Impor Barang Kena Pajak

3. Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) didalam daerah pabean yang dilakukan oleh

pengusaha

4. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar daerah pabean didalam daerah

pabean

5. Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean didalam daerah pabean

6. Ekspor BKP Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak

7. Ekspor BKP Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak 8. Ekpor JKP oleh Pengusaha Kena Pajak

PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK (BKP) DIDALAM DAERAH

PABEAN YANG DILAKUKAN OLEH PENGUSAHA

Sesuai dengan UU PPN Pasal 1A ayat 1, yang termasuk

dalam pengertian Penyerahan BKP adalah :

1. Penyerahan hak atas BKP karena suatu perjanjian

2. Pengalihan BKP oleh karena suatu perjanjian sewa beli dan perjanjian leasing

3. Penyerahan BKP kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang

4. Pemakaian sendiri dan / atau pemberian cuma-cuma atas BKP

5. BKP berupa persediaan dan / atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak

untuk diperjual belikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan

6. Penyerahan BKP dari Pusat ke Kantor Cabang atau sebaliknya, dan / atau

penyerahan BKP antar cabang

7. Penyerahan BKP Secara Konsinyasi 8. Penyerahan BKP oleh PKP dalam

rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah,

Page 56: Universitas Bina sarana Informatika · PERPAJAKAN 3 PERTEMUAN 1 DASAR-DASAR PERPAJAKAN Overview Perpajakan Indonesia Sebelum mempelajari pajak, ada baiknya mahasiswa mengetahui terlebih

PERPAJAKAN 55

yang penyerahannya dianggap langsung oleh PKP kepada pihak yang

membutuhkan BKP Sesuai dengan UU PPN Pasal 1A ayat 2, yang tidak

termasuk dalam pengertian Penyerahan BKP adalah :

1. Penyerahan BKP kpd makelar sebagaimana dimaksud dlm kitab UU hukum dagang

2. Penyerahan BKP utk jaminan utang piutang 3. Penyerahan BKP sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf dalam hal Pengusaha Kena Pajak (PKP) melakukan

pemusatan tempat pajak terutang

4. Pengalihan BKP dlm rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan

dan pengambil alihan usaha dengan syarat pihak yg melakukan pengalihan dan yg

menerima pengalihan adalah PKP

5. BKP berupa aktiva yg menurut tujuan semula tdk untuk diperjualbelikan, yg

masih tersisa pd saat pembubaran perusahaan, dan yg pajak masukan atas

perolehannya tdk dpt dikreditkan sebagaimana dimaksud dlm UU PPN

Pasal 9 ayat 8 huruf b dan huruf c

Sesuai dengan penjelasan UU PPN Pasal 4, maka

Penyerahan barang yang dikenakan pajak harus memenuhi

syarat sebagai berikut :

1. Barang berwujud yang diserahkan merupakan BKP

2. Brg Tdk Berwujud yg diserahkan merupakan BKP Tidak Berwujud

3. Penyerahannya dilakukan didalam daerah pabean

4. Penyerahannya dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.

IMPOR BARANG KENA PAJAK

Pajak juga dipungut pd saat impor BKP, dan pemungutannya dilakukan melalui

Dirjen Bea & Cukai, tanpa memperhatikan apakah dilakukan dlm rangka kegiatan

usaha atau pekerjaannya

PEMANFAATAN BKP TIDAK BERWUJUD DARI LUAR DAERAH

PABEAN DIDALAM DAERAH PABEAN

Utk memberikan perlakuan pengenaan pajak yg sama dgn impor BKP, maka atas

BKP Tidak Berwujud yang berasal dari luar daerah pabean yang dimanfaatkan

oleh siapapun didalam daerah pabean juga dikenakan PPN

Contoh : Paijo sebagai pengusaha yg berkedudukan di Jakarta memperoleh hak

menggunakan merek yang dimiliki oleh Pengusaha dari Hongkong yg bernama Jet

Li. Atas pemanfaatan merek tersebut oleh Paijo didalam daerah pabean terutang

PPN

PEMANFAATAN JASA KENA PAJAK DARI LUAR DAERAH

PABEAN DIDALAM DAERAH PABEAN

Jasa yg berasal dari luar daerah pabean yg dimanfaatkan oleh siapapun didalam

daerah pabean dikenakan PPN

Page 57: Universitas Bina sarana Informatika · PERPAJAKAN 3 PERTEMUAN 1 DASAR-DASAR PERPAJAKAN Overview Perpajakan Indonesia Sebelum mempelajari pajak, ada baiknya mahasiswa mengetahui terlebih

PERPAJAKAN 56

Contoh : Mitha sebagai pengusaha yg berkedudukan di Jakarta memanfaatkan JKP

yang dimiliki oleh Pengusaha dari Inggris yang bernama Gerrard. Atas

pemanfaatan Jasa Kena Pajak tersebut oleh Mitha didalam daerah pabean terutang

PPN

EKSPOR BARANG KENA PAJAK BERWUJUD OLEH PENGUSAHA

KENA PAJAK

Pengusaha yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud hanyalah

Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak

EKSPOR BARANG KENA PAJAK TIDAK BERWUJUD OLEH

PENGUSAHA KENA PAJAK

Yang dimaksud ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, antara lain : ekspor

hak cipta bidang kesenian, ekspor paten

EKSPOR JASA KENA PAJAK OLEH PENGUSAHA KENA PAJAK

Temasuk dalam pengertian ekspor Jasa Kena Pajak adalah Penyerahan Jasa Kena

Pajak dari dalam daerah pabean ke luar daerah pabean oleh Pengusaha Kena

Pajak, yang menghasilkan dan melakukan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud

atas dasar pesanan atau permintaan dgn bahan dan/atau petunjuk dari pemesanan

di luar daerah pabean

Pada dasarnya Subjek PPN adalah siapapun yang dikenakan kewajiban dalam

bidang PPN, meliputi : PKP atau Bukan PKP

Berdasarkan UU PPN Pasal 1 ayat 14, yang dimaksud dengan Pengusaha adlh

orang pribadi atau badan dlm bentuk apa pun yg dalam kegiatan usaha atau

pekerjaannya menghasilkan brg, mengimpor brg, mengekspor brg melakukan

usaha perdagangan, memanfaatkan brg tidak berwujud dari luar Daerah Pabean,

melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari

luar Daerah Pabean

Berdasarkan UU PPN Pasal 1 ayat 15, yang dimaksud dengan Pengusaha Kena

Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau

penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang – Undang

Pengusaha Kecil tidak termasuk Subyek PPN. Hal ini sesuai dengan UU PPN

Pasal 3A ayat 1, yang berbunyi : “Pengusaha yang melakukan penyerahan

sebagaimana dimaksud dalam UU PPN pasal 4 ayat 1 huruf a, c, f, g dan h,

kecuali Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan,

wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP dan wajib memungut,

menyetor dan melaporkan PPN dan PPn BM yang terutang Pengusaha Kecil dapat

memilih untuk menjadi PKP. Hal ini

sesuai dengan UU PPN Pasal 3A ayat 1a, yang berbunyi :

Page 58: Universitas Bina sarana Informatika · PERPAJAKAN 3 PERTEMUAN 1 DASAR-DASAR PERPAJAKAN Overview Perpajakan Indonesia Sebelum mempelajari pajak, ada baiknya mahasiswa mengetahui terlebih

PERPAJAKAN 57

“Pengusaha kecil sebagaimana dimaksud pada UU PPN Pasal 3A ayat 1 dapat

memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP” Adapun Batasan untuk dinyatakan

sebagai Pengusaha Kecil diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor :

197/PMK.03/2013 Pasal 1, 4 dan Pasal 5

DASAR PENGENAAN PAJAK

Berdasarkan UU PPN Pasal 1 ayat 17, yg dimaksud dgn Dasar Pengenaan

Pajak (DPP) adlh Jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor atau

Nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang

Berdasarkan UU PPN Pasal 1 ayat 18, yg dimaksud dgn Harga Jual adlh nilai

berupa uang, termasuk semua biaya yg diminta / seharusnya diminta oleh penjual

krn penyerahan BKP, tdk termasuk PPN yg dipungut menurut UU ini & potongan

harga yg dicantumkan dlm Faktur Pajak Pabrikan biskuit selaku PKP

menyerahkan sejumlah biskuit hasil produksinya kpd pedagang besar dgn hrg jual

seluruhnya sebesar Rp 100.000.000. atas penyerahan ini terutang PPN

sebesar 10%. Pajak yg terutang dpt dihitung Sbb: Harga jual biskuit = Rp

100.000.000

PPN terutang sebesar 10% = Rp 10.000.000 Berdasarkan UU PPN Pasal 1 ayat 19, yg dimaksud dgn Penggantian adlh nilai

berupa uang, termasuk semua biaya yg diminta / seharusnya diminta oleh

pengusaha krn penyerahan JKP, ekspor JKP, atau ekspor BKP Tdk Berwujud,

tetapi tdk termasuk PPN yg dipungut menurut UU ini & potongan harga yg

dicantumkan dlm Faktur Pajak atau nilai berupa uang yg dibayar / seharusnya

dibayar oleh Penerima Jasa krn pemanfaatan JKP dan/atau oleh penerima manfaat

BKP Tidak Berwujud karena pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah

Pabean di dalam Daerah Pabean Dlm sebuah perjanjian jasa kebersihan (cleaning

service) antara PT Adi dgn PT Mitra sebuah perusahaan kebersihan, terdpt rincian

biaya yg hrs dibayar oleh pihak yg menerima jasa dlm 1 bln sbb:

Jasa kebersihan Rp 15.000.000

Premi asuransi keselamatan kerja Rp 500.000

Honorarium petugas kebersihan Rp 5.000.000 +

Penggantian Rp 20.500.000

DPP Rp 20.500.000 Berdasarkan UU PPN Pasal 1 ayat 20, yg dimaksud dengan Nilai Impor adalah

nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan Bea Masuk ditambah

pungutan berdasarkan ketentuan dlm peraturan perundang-undangan yg mengatur

mengenai Kepabeanan & Cukai utk Impor BKP, tdk termasuk PPN atau PPn BM

yg dipungut menurut UU ini Nilai Impor = Harga Impor (CIF) + Bea Masuk

PPN = 10% x Nilai Impor

Contoh : PT. X mengimpor barang A yang memiliki hrg dlm CIF sebesar US$

25.000 & berdasarkan buku tarif bea masuk dari Bea dan Cukai dikenakan bea

Page 59: Universitas Bina sarana Informatika · PERPAJAKAN 3 PERTEMUAN 1 DASAR-DASAR PERPAJAKAN Overview Perpajakan Indonesia Sebelum mempelajari pajak, ada baiknya mahasiswa mengetahui terlebih

PERPAJAKAN 58

masuk sebesar 25%, kurs pajak yg berlaku pd tgl impor (Pemberitahuan Impor

Barang) tsb adlh Rp. 12.000. Perhitungan PPN yang terutang atas barang yang

diimpor PT. X tsb adalah sbb :

Perhitungan :

Harga CIF = US$ 25.000

Bea Masuk = 25%

Kurs = Rp. 12.000

Nilai CIF dalam rupiah :

US$ 25.000 x Rp. 12.000 = Rp. 300.000.000

Bea Masuk :

25% x Rp. 300.000.000 = Rp. 75.000.000 +

Nilai Impor = Rp. 375.000.000 PPN = 10% x Rp. 375.000.000

= Rp. 37.500.000

Berdasarkan UU PPN Pasal 1 ayat 26, yang dimaksud dgn Nilai Ekspor adlh

nilai berupa uang, termasuk semua biaya yg diminta atau seharusnya diminta oleh

Eksportir.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No 75/PMK.03/2010 Pasal 1, yg

dimaksud dgn Nilai Lain adlh nilai berupa uang yg ditetapkan sebagai Dasar

Pengenaan Pajak Nilai Lain sebagaimana dimaksud dalam PMK No. 75

/PMK.03/2010 Pasal 1 dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri

Keuangan No. 38/PMK.11/2013 Pasal 2 (Jo. PMK No. 75 /PMK.03/2010 Pasal

1)

TARIF PPN

Tarif PPN adalah Tarif Tunggal

Tarif PPN diatur dalam UU PPN Pasal 7

Ayat 1 : Tarif PPN adalah 10%

Ayat 2 : Tarif PPN sebesar 0% diterapkan atas :

a. Ekspor BKP berwujud

b. Ekspor BKP tidak berwujud

c. Ekspor JKP Ayat 3 : Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diubah menjadi

paling rendah 5% dan paling tinggi 15% yang perubahan tarifnya diatur dengan

Peraturan Pemerintah

TARIF PPn BM

Tarif PPn BM diatur dalam UU PPN Pasal 8

Ayat 1 : Tarif PPn BM ditetapkan paling rendah 10% & paling tinggi 200%

Ayat 2 : Ekspor BKP yang tergolong mewah dikenai pajak dgn Tarif 0%

Ayat 3 : Ketentuan mengenai kelompok BKP yang tergolong mewah, yg dikenai

PPn BM dgn tarif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan Peraturan

Pemerintah Ayat 4 : Ketentuan mengenai jenis barang yg dikenai PPn BM

Page 60: Universitas Bina sarana Informatika · PERPAJAKAN 3 PERTEMUAN 1 DASAR-DASAR PERPAJAKAN Overview Perpajakan Indonesia Sebelum mempelajari pajak, ada baiknya mahasiswa mengetahui terlebih

PERPAJAKAN 59

sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan

Menteri Keuangan

LATIHAN SOAL

1. Dasar hukum Pajak Pengenaan Pajak adalah....

A. UU No. 42 tahun 2009

B. UU No. 8 tahun 2008

C. UU No. 15 tahun 2007

D. UU No. 13 tahun 2010

E. UU No. 25 tahun 2013

2. Pajak atas konsumsi umum dalam negeri (daerah pabean), baik berupa

konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan

bertingkat disetiap jalur produksi dan distribusi, disebut....

A. PPN

B. PPh

C. PPnBM

D. PBB

E. Pajak Langsung

3. Nilai Impor PT Maju Jaya Sebesar Rp 500.000.000,-, berapakah besar

PPNnya....

A. Rp 25.000.000

B. Rp 10.000.000

C. Rp 50.000.000

D. Rp 40.000.000

E. Rp 20.000.000

4. Tarif PPN untuk ekspor barang atau jasa berwujud adalah

A. 10%

B. 15%

C. 25%

D. 20%

E. 0%

5. Tarif PPnBM Ekspor BKP yang tergolong mewah, adalah.....

A. 10%

B. 15%

C. 25%

D. 20%

E. 0%

Page 61: Universitas Bina sarana Informatika · PERPAJAKAN 3 PERTEMUAN 1 DASAR-DASAR PERPAJAKAN Overview Perpajakan Indonesia Sebelum mempelajari pajak, ada baiknya mahasiswa mengetahui terlebih

PERPAJAKAN 60

PERTEMUAN 10

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

FAKTUR PAJAK

Menurut UU PPN No 42 Tahun 2009 Pasal 1 Angka 23, yg dimaksud dengan :

Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP yg melakukan

penyerahan BKP atau JKP Faktur Pajak tdk perlu dibuat secara khusus atau

berbeda dgn Faktur Penjualan. Faktur Pajak dpt berupa Faktur Penjualan atau

dokumen ttt yg ditetapkan sbg Faktur Pajak oleh Dirjen Pajak

Fungsi Faktur Pajak :

1. Bukti Pungutan pajak bagi PKP yang menyerahkan BKP / JKP, dan bagi Dirjen

Bea Cukai atas Impor Barang

2. Bukti pembayaran PPN & PPn BM bagi PKP pembeli BKP / JKP atau bagi

yang mengimpor BKP

3. Sarana Pengkreditan Pajak Masukan

4. Dasar Pembuatan Nota Retur

Menurut UU PPN No 42 Tahun 2009 Pasal 13, Ayat 1 : PKP wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap :

a. Penyerahan BKP sebagaimana dimaksud dlm Pasal 4 ayat (1) huruf a atau huruf

f dan / atau Pasal 16 D.

b. Penyerahan JKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c

c. Ekspor BKP Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)

huruf g, dan / atau

d. Ekspor JKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h.

Menurut UU PPN No 42 Tahun 2009 Pasal 13,

Ayat 1(a) : Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat pada :

a. Saat penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP

b. Saat penerimaan pembayaran dlm hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum

penyerahan BKP dan/atau sebelum penyerahan JKP

c. Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap

pekerjaan

Page 62: Universitas Bina sarana Informatika · PERPAJAKAN 3 PERTEMUAN 1 DASAR-DASAR PERPAJAKAN Overview Perpajakan Indonesia Sebelum mempelajari pajak, ada baiknya mahasiswa mengetahui terlebih

PERPAJAKAN 61

d. Saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Permenkeu. Pd prinsipnya Faktur

Pajak hrs dibuat pd saat Penyerahan atau pd saat Penerimaan Pembayaran

dlm hal pembayaraan terjadi sebelum penyerahan

Faktur Pajak terdiri dari :

1. FP Standar (termasuk Faktur Pajak Standar)

2. FP Bagi PKP Pedagang Eceran

3. Dokumen Tertentu Yang Ditetapkan Sebagai Faktur Pajak Oleh Dirjen Pajak

FAKTUR PAJAK STANDAR

Faktur Pajak Standar adalah Faktur Pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena

Pajak Saat Pembuatan Faktur Pajak Standar seperti yang diatur dalam PER-

24/PJ/2012 Pasal 2 sama dengan UU PPN No 42 Tahun 2009 Pasal 13 ayat 1(a)

Hal – hal yg termuat dalam Faktur Pajak Standar seperti yang diatur dalam PER-

24/PJ/2012 Pasal 5 sama dengan UU PPN No 42 Tahun 2009 Pasal 13 ayat 5

Kelengkapan Faktur Pajak Standar diatur dgn PER- 24/PJ/2012 Pasal 6 :

Ayat 1 : Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dlm Psl 5 wajib diisi scr lengkap,

jelas & benar serta ditandatangani oleh PKP / pejabat / pegawai yg ditunjuk oleh

PKP utk menandatanganinya Faktur Pajak yg tdk diisi scr lengkap, jelas & benar,

tdk ditanda tangani dan/atau ditandatangani menggunakan cap, dibuat melampaui

batas yg ditentukan, dibuat oleh pengusaha yg blm / tidak dikukuhkan sbg PKP

serta termasuk kesalahan dlm pengisian kode & nomor seri merupakan Faktur

Pajak cacat

Permintaan nomor Seri Faktur Pajak Standar diatur dgn SE–20/PJ/2014 :

Ayat 1 :

PKP harus membuat Faktur Pajak dengan menggunakan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini

Ayat 2 :

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

dari 16 (enam belas) digit yaitu :

a.2 (dua) digit Kode Transaksi;

b.1 (satu) digit Kode Status; dan

c.13 (tiga belas) digit Nomor Seri Faktur Pajak yang ditentukan oleh Direktorat

Jenderal Pajak

Kode & Nomor Seri Faktur Pajak sesuai Lampiran III PER-

24/PJ/2012 adalah sbb :

Page 63: Universitas Bina sarana Informatika · PERPAJAKAN 3 PERTEMUAN 1 DASAR-DASAR PERPAJAKAN Overview Perpajakan Indonesia Sebelum mempelajari pajak, ada baiknya mahasiswa mengetahui terlebih

PERPAJAKAN 62

Keterangan :

1. Penulisan Kode & Nomor Seri Faktur Pajak hrs lengkap sesuai dgn banyaknya digit

2. Kode Faktur Pajak meliputi Kode Transaksi & Kode Status

3.Kode Faktur Pajak diisi sendiri oleh WP

Kode Transaksi diisi dengan ketentuan sbb :

- 01 : Digunakan utk penyerahan BKP dan / atau JKP yg terutang PPN & PPN nya

dipungut oleh PKP Penjual yg melakukan penyerahan BKP dan / atau JKP. Kode

ini digunakan dlm hal bukan merupakan jenis penyerahan sebagaimana dimaksud

pd kode 04 s.d kode 09

- 02 : Digunakan utk penyerahan BKP dan / atau JKP kpd Pemungut PPN

Bendahara Pemerintah yg PPN nya dipungut oleh Pemungut PPN Bendahara

Pemerintah

- 03 : Digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP kpd Pemungut PPN

Lainnya (selain Bendahara Pemerintah) yg PPN nya dipungut oleh Pemungut PPN

Lainnya (selain Bendahara Pemerintah), seperti Kontraktor Kontrak Kerja Sama

Pengusahaan Minyak & Gas

- 04 : Digunakan utk penyerahan BKP dan/atau JKP yang menggunakan DPP

Nilai Lain yg PPNnya dipungut oleh PKP Penjual yg melakukan penyerahan BKP

dan/atau JKP

- 05 : Kode ini tdk digunakan - 06 : Digunakan utk penyerahan lainnya yg PPNnya di pungut oleh PKP Penjual

yg melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP, & penyerahan kpd OP pemegang

paspor LN (turis asing) sebagaimana dimaksud dlm Psl 16E UU PPN

- 07 : Digunakan utk penyerahan BKP dan/atau JKP yg mendapat fasilitas PPN

Tdk Dipungut atau Ditanggung Pemerintah (DTP)

- 08 : Digunakan utk penyerahan BKP dan/atau JKP yg mendpt fasilitas

Dibebaskan dari pengenaan PPN

- 09 : digunakan utk penyerahan Aktiva Pasal 16D yg PPN nya dipungut oleh PKP

Penjual yg melakukan penyerahan BKP

Page 64: Universitas Bina sarana Informatika · PERPAJAKAN 3 PERTEMUAN 1 DASAR-DASAR PERPAJAKAN Overview Perpajakan Indonesia Sebelum mempelajari pajak, ada baiknya mahasiswa mengetahui terlebih

PERPAJAKAN 63

DEFINISI FAKTUR PAJAK BAGI PKP PEDAGANG ECERAN

Menurut Peraturan Dirjen Pajak No. PER-58/PJ./2000

Pasal 1 Ayat 1 : PKP Pedagang Eceran yg selanjutnya disebut PKP PE adlh PKP

yg dlm kegiatan usaha atau pekerjaannya melakukan penyerahan BKP dgn cara

sbb :

1. Melalui suatu tempat penjualan eceran seperti toko & kios atau langsung

mendatangi dari satu tempat konsumen akhir ke tempat konsumen akhir lainnya

2. Dgn cara penjualan eceran yg dilakukan langsung kepada konsumen akhir,

tanpa didahului dengan penawaran tertulis, pemesanan tertulis, kontrak, atau lelan

3. Pada umumnya penyerahan BKP atau transaksi jual beli dilakukan scr tunai &

penjual langsung menyerahkan BKP atau pembeli langsung membawa BKP yang

dibelinya

Menurut Peraturan Dirjen Pajak No. PER-27/PJ/2011 :

Pasal 1 :

Dokumen ttt yg kedudukannya dipersamakan dgn Faktur Pajak antara lain :

1.Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yg tlh diberikan persetujuan ekspor oleh

pejabat yang berwenang dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

2. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) yg dibuat / di keluarkan oleh

BULOG/DOLOG utk penyaluran tepung terigu

3. Paktur Nota Bon Penyerahan (PNBP) yg dibuatkan / dikeluarkan oleh

PERTAMINA untuk penyerahan Bahan Bakar Minyak dan/atau bukan Bahan

Bakar Minyak

4. Bukti tagihan atas penyerahan jasa telekomunikasi oleh perusahaan

telekomunikasi

5. Bukti tagihan atas penyerahan listrik oleh perusahaan listrik 6. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang mencantumkan identitas pemilik

barang berupa nama, alamat dan NPWP, dan dilampiri dengan Surat Setoran

Pajak, Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP), dan/atau bukti

pungutan pajak oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yang mencantumkan

identitas pemilik barang berupa nama, alamat dan NPWP, yang merupakan satu

kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PIB tersebut, untuk impor Barang Kena

Pajak

Berdasarkan Psl 4 ayat 1 PerMenKeu No. 151/PMK.03/2013

Faktur Pajak berbentuk : 1. Faktur Pajak Elektronik (e-Faktur) yaitu Faktur Pajak yang dibuat secara

elektronik sesuai PerDirJen Pajak mengenai tata cara pembuatan Faktur Pajak

yang berbentuk elektronik, untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak

dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak

Page 65: Universitas Bina sarana Informatika · PERPAJAKAN 3 PERTEMUAN 1 DASAR-DASAR PERPAJAKAN Overview Perpajakan Indonesia Sebelum mempelajari pajak, ada baiknya mahasiswa mengetahui terlebih

PERPAJAKAN 64

2. Faktur Pajak berbentuk Kertas (hardcopy) yaitu Faktur Pajak yg dibuat tdk scr

elektronik berdasarkan PerDirJen Pajak utk setiap penyerahan dan/atau ekspor

BKP dan/atau penyerahan dan/atau ekspor JKP

PAJAK MASUKAN & PAJAK KELUARAN

Berdasarkan UU PPN Pasal 1 ayat 24, yang dimaksud dengan Pajak Masukan

adalah PPN yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena

perolehan BKP dan / atau JKP dan / atau pemanfaatan BKP tidak berwujud dari

Luar Daerah Pabean dan / atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean dan /

atau Impor BKP Berdasarkan UU PPN Pasal 1 ayat 25, yang dimaksud dengan

Pajak Keluaran adalah PPN terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena

Pajak yang melakukan penyerahan BKP, penyerahan JKP, Ekspor BKP berwujud,

Ekspor BKP tidak berwujud dan / atau JKP

PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN

Persyaratan umum PM dapat dikreditkan

1.Syarat Formal :

a.Tercantum dalam faktur pajak standar atau dokumen yang diperlakukan sebagai

FP standar;

b.Belum dilakukan pemeriksaan

2.Syarat Material

a.Berhubungan langsung dengan kegiatan usaha;

b.Belum dibebankan sebagai biaya

UU PPN Pasal 9 ayat 2 menyatakan bahwa Pajak Masukan dalam suatu Masa

Pajak dikreditkan dgn Pajak Keluaran dalam masa pajak yang sama

UU PPN Pasal 9 ayat 2b menyatakan bahwa Pajak Masukan yang dikreditkan

harus menggunakan Faktur Pajak yg memenuhi persyaratan sebagaimana

dimaksud dalam UU PPN Pasal 13 ayat 5 dan ayat 9 UU PPN Pasal 9 ayat 3

menyatakan bahwa Apabila dalam suatu masa pajak, Pajak Keluaran lebih besar

daripada Pajak Masukan, selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang

harus disetor oleh Pengusaha Kena Pajak UU PPN Pasal 9 ayat 4 menyatakan bhw

Apabila dlm suatu masa pajak, Pajak Masukan yg dpt dikreditkan lebih besar drpd

Pajak Keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yg dikompensasikan ke

masa pajak berikutnya

Jika

PM > PK = Pajak Lebih bayar

Jika

PM < PK = Pajak Kurang bayar

Page 66: Universitas Bina sarana Informatika · PERPAJAKAN 3 PERTEMUAN 1 DASAR-DASAR PERPAJAKAN Overview Perpajakan Indonesia Sebelum mempelajari pajak, ada baiknya mahasiswa mengetahui terlebih

PERPAJAKAN 65

PERTEMUAN 11

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

PENGISIAN SPT PPN 1111

Berdasarkan UU KUP No 16 Thn 2009, hal-hal yang perlu diperhatikan oleh PKP

dalam pengisian SPT adlh sbb :

1. Setiap PKP wajib mengisi dan menyampaikan SPT Masa PPN dengan benar,

lengkap, dan jelas serta menandatanganinya.

2. SPT Masa PPN ditandatangani oleh PKP atau orang yang diberi kuasa

menandatangani sepanjang dilampiri dengan surat kuasa khusus.

3. PKP harus mengambil sendiri formulir SPT Masa PPN ke KPP atau KP2KP

atau dgn cara mengunduh (download) melalui laman www.pajak.go.id

4. Penyampaian SPT Masa PPN dilakukan secara langsung ke KPP tempat PKP

dikukuhkan atau KP2KP atau tempat lain yang ditetapkan Direktur Jenderal Pajak

5. Selain disampaikan scr langsung, SPT Masa PPN dpt di – sampaikan melalui

pos dgn bukti pengiriman atau dgn cara lain sebagaimana diatur dalam Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007 dan perubahan/penggantinya.

6. Setiap PKP yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPT Masa PPN atau

menyampaikan SPT Masa PPN dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau

tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara,

dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling

banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar

BENTUK & ISI SPT MASA PPN 1111

SPT Masa PPN 1111 terdiri dari :

1. Induk SPT Masa PPN 2. Lampiran SPT Masa PPN, baik dlm bentuk formulir kertas (hard copy) atau data

elektronik, yg merupakan satu kesatuan yg tidak terpisahkan, yg masing-masing

diberi nomor, kode, dan nama formulir.

Page 67: Universitas Bina sarana Informatika · PERPAJAKAN 3 PERTEMUAN 1 DASAR-DASAR PERPAJAKAN Overview Perpajakan Indonesia Sebelum mempelajari pajak, ada baiknya mahasiswa mengetahui terlebih

PERPAJAKAN 66

HAL – HAL YANG PERLU DIKETAHUI

1. Yang Wajib Mengisi SPT Masa PPN 1111

Setiap PKP wajib mengisi menyampaikan SPT Masa PPN 1111 ini, kecuali PKP

yg menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan PM sebagaimana dimaksud

dlm UU PPN Psl 9 ayat (7) & ayat (7a). Khusus bagi PKP yg menghasilkan BKP

yg tergolong mewah, dlm hal PKP ybs melakukan penyerahan BKP yang

tergolong mewah maka kolom PPnBM pada masing-masing formulir juga harus

diis2. Batas Waktu Penyetoran PPN atau PPn BM & Batas Waktu serta

Tempat Pelaporan SPT Masa PPN 1111

a. Batas Waktu Penyetoran PPN atau PPN dan PPnBM

- PPN / PPnBM yg terutang dlm satu Masa Pajak, hrs di setor paling lama akhir

bln berikutnya stlh berakhirnya Masa Pajak & sblm SPT Masa PPN 1111

disampaikan.

- Dlm hal tgl jatuh tempo penyetoran bertepatan dgn hari libur termasuk

hari Sabtu atau hari libur nasional, penyetoran dpt dilakukan pd hari kerja

berikutnya.

b. Batas Waktu Pelaporan SPT Masa PPN 1111

- SPT Masa PPN 1111 harus disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya

setelah berakhirnya Masa Pajak.

- Dlm hal batas akhir pelaporan bertepatan dgn hari libur termasuk hari Sabtu /

hari libur nasional, pelaporan SPT Masa PPN 1111 dpt dilakukan pd hari kerja

berikutnya.

4. Cara Pelaporan dan Penyampaian SPT Masa PPN 1111

a. SPT Masa PPN 1111 dapat disampaikan oleh PKP dengan cara : - Manual yaitu Disampaikan langsung ke KPP, KP2KP, atau tempat lain

yang ditetapkan dengan Peraturan Dirjen Pajak, dan atas penyampaian SPT Masa

PPN 1111 tersebut PKP akan menerima tanda bukti penerimaan atau Disampaikan

melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi atau perusahaan jasa kurir, dgn bukti

pengiriman surat. Bukti pengiriman surat tsb dianggap sebagai tanda bukti dan

tanggal penerimaan SPT, sepanjang SPT tersebut lengkap

- elektronik (e-Filing), yaitu melalui sistem online yg real time melalui satu atau

beberapa perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) yang ditunjuk oleh Dirjen

Pajak, yg tata cara penyampaiannya diatur lebih lanjut dgn Peraturan Dirjen Pajak

No. 47/PJ/2008 ttg Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan dan

Penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan Secara

Elektronik (e-Filing) Melalu ASP dan perubahan / penggantinya

Soal Essay

PT. Tata telah dikukuhkan sebagai PKP dan berikut ini informasi

berkaitan dengan PM yang telah dibayar dan PK yang dipungut

selama 1 semester :

Januari 2014 :

Page 68: Universitas Bina sarana Informatika · PERPAJAKAN 3 PERTEMUAN 1 DASAR-DASAR PERPAJAKAN Overview Perpajakan Indonesia Sebelum mempelajari pajak, ada baiknya mahasiswa mengetahui terlebih

PERPAJAKAN 67

Pajak yang telah dibayar saat perolehan BKP … Rp. 5.000.000

Pajak keluaran yang telah dipungut ...................... Rp. 3.000.000

Februari 2014 :

Pajak yang telah dibayar saat perolehan BKP … Rp. 5.000.000

Pajak keluaran yang telah dipungut …………….. Rp. 8.000.000

Maret 2014 :

Pajak yang telah dibayar saat perolehan BKP … Rp. 7.000.000

Pajak keluaran yang telah dipungut …………….. Rp. 10.000.000

Berdasarkan informasi diatas, hitunglah besarnya Pajak Lebih Bayat atau Pajak

Kurang Bayar PT. Tatapada bulan Januari s.d Juni 2018

PERTEMUAN 12

PAJAK DAERAH

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang,

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk

keperluan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Jenis Pajak Daerah

1. Pajak Propinsi

2. Pajak Kabupaten/Kota

PAJAK PROPINSI

Pajak Propinsi , meliputi:

1. Pajak Kendaraan Bermotor

Subjek Pajak : Orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai

kendaraan bermotor

Objek Pajak : Kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Termasuk dalam pengertian Kendaraan bermotor adalah kendaraan bermotor

beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan

kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor

GT 5 (5 Gross Tonnage) sampai dengan GT 7.

Bukan Objek Pajak Kendaraan Bermotor :

- Kereta api

- Kendaraan yg semata-mata digunakan untuk pertahanan dan keamanan negara - Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat,

perwakilan negara asing dgn asas timbal balik & lembaga-lembaga internasional

yg memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah

Page 69: Universitas Bina sarana Informatika · PERPAJAKAN 3 PERTEMUAN 1 DASAR-DASAR PERPAJAKAN Overview Perpajakan Indonesia Sebelum mempelajari pajak, ada baiknya mahasiswa mengetahui terlebih

PERPAJAKAN 68

- Objek pajak lainnya yg ditetapkan dlm peraturan daerah Dasar Penggenaan Pajak

(DPP) : Hasil perkalian dari 2 unsur pokok, yaitu Nilai jual kendaraan bermotor &

Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau

pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor

Bukan Objek Pajak Kendaraan Bermotor :

- Kereta api

- Kendaraan yg semata-mata digunakan untuk pertahanan dan keamanan negara

- Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat,

perwakilan negara asing dgn asas timbal balik & lembaga-lembaga internasional

yg memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah

- Objek pajak lainnya yg ditetapkan dlm peraturan daerah Dasar Penggenaan Pajak

(DPP) : Hasil perkalian dari 2 unsur pokok, yaitu Nilai jual kendaraan bermotor &

Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau

pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor :

a.Kendaraan Bermotor Pribadi

-Utk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% dan

paling tinggi 2%

-Utk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan

secara progresif paling rendah 2% dan paling tinggi sebesar 10%

b.Angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan,

pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah daerah, dan kendaraan lainnya yang

ditetapkan dengan peraturan

daerah paling rendah sebesar 0,5% dan paling tinggi sebesar 1%

c.Kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah

sebesar 0,1% dan paling tinggi sebesar 0,2%

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Subjek Pajak : Orang pribadi atau badan yang dapat menerima penyerahan kendaraan bermotor

Objek Pajak : Penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor Bukan Objek Pajak

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor :

- Kereta api

- Kendaraan yg semata-mata digunakan untuk pertahanan dan keamanan negara

- Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat,

perwakilan negara asing dgn asas timbal balik & lembaga-lembaga internasional

yg mem- peroleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah- Objek pajak lainnya

yg ditetapkan dlm peraturan daerah

DPP : Nilai Jual Kendaraan Bermotor

Tarif Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor:

a.Penyerahan Pertama sebesar 20%

b.Penyerahan Kedua da seterusnya sebesar 1%

Page 70: Universitas Bina sarana Informatika · PERPAJAKAN 3 PERTEMUAN 1 DASAR-DASAR PERPAJAKAN Overview Perpajakan Indonesia Sebelum mempelajari pajak, ada baiknya mahasiswa mengetahui terlebih

PERPAJAKAN 69

Dan khusus untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak

menggunakan jalan umum tarif pajak ditetapkan paling tinggi sbb :

a.Penyerahan pertama sebesar 0,75% dan

b.Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075%

3. Pajak Bahan Bakar

Objek Pajak : bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap

digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan

untuk kendaraan di air

Subjek Pajak : konsumen bahan bakar kendaraan bermotor DPP : nilai jual bahan bakar kendaraan bermotor sebelum dikenakan PPN

Tarif Pajak : Paling tinggi sebesar 10% (ditetapkan dengan peraturan daerah)

4. Pajak Air Permukaan

Objek Pajak : Pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan

Bukan Objek Pajak :

a. Pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan utk keperluan dasar rumah

tangga, pengairan pertanian & perikanan rakyat, dgn tetap memperhatikan

kelestarian lingkungan dan peraturan perundang-undangan

b. Pengambilan dan/atau pemanfaatan Air permukaan lainnya yang ditetapkan

Perda

Subjek Pajak : Orang pribadi atau badan yang dapat melakukan pengambilan

dan/atau pemanfaatan air permukaan

DPP : Nilai perolehan Air permukaan Nilai perolehan Air permukaan dinyatakan dlm rupiah yang dihitung dgn

mempertimbangkan sebagian atau seluruh nya faktor-faktor berikut ini : Jenis

sumber air, Lokasi sumber air, Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air,

Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan, Kualitas air, Luas areal tempat

pengambilan dan/atau pemanfaatan air, Tingkat kerusakan lingkungan yang

diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air Penggunaan faktor-faktor

tsb disesuaikan dengan kondisi masing-masing Daerah dan besarnya Nilai

Perolehan Air Permukaan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Tarif Pajak :

Paling tinggi sebesar 10% (ditetapkan dengan peraturan daerah)

5. Pajak Rokok

Objek Pajak : Konsumsi rokok (yg meliputi Siraget, Cerutu, dan Rokok Daun)

Bukan Objek Pajak : Rokok yg tdk dikenai cukai berdasar kan peraturan

perundang-undangan dibidang cukai

Subjek Pajak : Konsumen Rokok

DPP : Cukai yg ditetapkan oleh Pemerintah thdp Rokok

Tarif Pajak : 10% dari Cukai Rokok

PAJAK KABUAPATEN / KOTA

1. Pajak Hotel

Page 71: Universitas Bina sarana Informatika · PERPAJAKAN 3 PERTEMUAN 1 DASAR-DASAR PERPAJAKAN Overview Perpajakan Indonesia Sebelum mempelajari pajak, ada baiknya mahasiswa mengetahui terlebih

PERPAJAKAN 70

Objek Pajak : Pelayanan yg disediakan hotel dgn pembayaran, termasuk jasa

penunjang sbg kelengkapan hotel yg sifatnya memberi kemudahan & kenyamanan

(fasilitas olahraga & hiburan, fasilitas telepon, fax, teleks, internet, fotokopi,

pelayanan cuci, seterika, transfortasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang

disediakan/dikelola hotel).

Bukan Objek Pajak :

a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemda

b. Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya

c. Jasa tempat tinggal dipusat pendidikan/kegiatan keagamaan

d. Jasa tempat tinggal di RS, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan & panti

sosial lainnya yg sejenis

e. Jasa biro perjalanan/perjalanan yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum

Subjek Pajak : Orang pribadi atau badan yang melakukan pembayarankepada

orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel

DPP : Jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel

Tarif Pajak : Paling tinggi sebesar 10% (ditetapkan dengan Perda)

2. Pajak Restoran

Objek Pajak : Pelayanan yang disediakan oleh Restoran (meliputi pelayanan

penjualan makanan dan/ atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik

dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain)

Bukan Objek Pajak : Pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai

penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan

Daerah

Subjek Pajak : Orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau

minuman dari Restoran

DPP : Jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran

Tarif Pajak : Paling tinggi sebesar 10% (sesuai dgn Perda)

3. Pajak Hiburan

Objek Pajak : Tontonan Film, Pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana,

Kontes kecantikan, binaraga, Pameran, Diskotik, karaoke, klab malam, Sirkus,

akrobat, dan sulap, Permainan bilyar, golf, dan boling, Pacuan kuda, kendaraan

bermotor, dan permainan ketangkasan, Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan

pusat kebugaran, dan Pertandingan olahraga

Subjek Pajak: Orang pribadi / badan yg menikmati hiburan DPP : Jmlh uang yg diterima atau yg seharusnya diterima oleh penyelenggara

hiburan termasuk potongan harga tiket Cuma-Cuma yg diberikan kepada penerima

hiburan

Tarif Pajak : Paling tinggi sebesar 35%

Khusus untuk pajak hiburan berupa pagelaran busana, kontes kencatikan, diskotik,

karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, & mandi uap/spa, tarif

pajak hiburan dpt ditetapkan paling tinggi sebesar 75% Khusus hiburan kesenian

Page 72: Universitas Bina sarana Informatika · PERPAJAKAN 3 PERTEMUAN 1 DASAR-DASAR PERPAJAKAN Overview Perpajakan Indonesia Sebelum mempelajari pajak, ada baiknya mahasiswa mengetahui terlebih

PERPAJAKAN 71

rakyat/tradisional dikenakan tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar

10%

4. Pajak Reklame

Objek Pajak : Semua peyelenggaraan Reklame, yang

meliputi : Reklame papan / bilboard / videotron / megatron,

Reklame kain, Reklame melekat, stiker, Reklame

selebaran, Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan,

Reklame udara, Reklame apung, Reklame suara, Reklame film / slide. Reklame

peragaan

Bukan Objek Pajak :

a. Penyelengaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta

mingguan, warta bulanan

b. Label/merek produk yang melekat pada barang yg diperdagangkan, yg erfungsi

uc. Nama pegenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan

tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dgn ketentuan yg mengatur

nama pengenl usaha tersebut atau profesi tersebut

d. Reklame yg diselengarakan oleh pemerintah atau perda

e. Penyelenggaraan reklame lainnya yg ditetapkan dgn peraturan daerah

Subjek Pajak: Orang pribadi atau badan yg menggunakan reklame

DPP : Nilai sewa reklame

Tarif Pajak : Paling tinggi sebesar 25%ntuk membedakan dari produk sejenis

lainnya

Page 73: Universitas Bina sarana Informatika · PERPAJAKAN 3 PERTEMUAN 1 DASAR-DASAR PERPAJAKAN Overview Perpajakan Indonesia Sebelum mempelajari pajak, ada baiknya mahasiswa mengetahui terlebih

PERPAJAKAN 72

PERTEMUAN 13

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak kebendaan atas bumi dan/atau

bangunan yang dikenakan terhadap orang pribadi atau badan yang secara nyata

mempunyai hak dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki,

menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Bumi dan bangunan

memberikan keuntungan dan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi

orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat

dari padanya, dan oleh karena itu wajar apabila mereka diwajibkan memberikan

sebagian dari manfaat atau kenikmatan yang diperolehnya kepada negara melalui

pajak

SUBJEK PAJAK & WAJIB PAJAK

Subjek Pajak PBB adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu

hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki,

menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bagunan.

Wajib Pajak PBB adalah subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar

pajak. Tanda bukti pembayaran/pelunasan pajak bukan merupakan bukti

pemilikan hak. DJP dapat menetapkan subjek pajak sebagai wajib pajak apabila

suatu objek pajak belum jelas diketahui wajib pajaknya.

DEFINISI OBJEK PAJAK PBB

Objek Pajak adalah : bumi dan/atau bangunan Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan

bumi meliputi tanah dan perairan perdalaman serta laut wilayah Indonesia

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada

tanah dan/atau perairan. Yang termasuk dalam pengertian bangunan adalah : jalan

lingkungan (jalan komplek hotel, pabrik,yang menjadi satu kesatuan dengan

komplek bangunan), jalan TOL, kolam renang, pagar mewah, tempat olah raga,

Page 74: Universitas Bina sarana Informatika · PERPAJAKAN 3 PERTEMUAN 1 DASAR-DASAR PERPAJAKAN Overview Perpajakan Indonesia Sebelum mempelajari pajak, ada baiknya mahasiswa mengetahui terlebih

PERPAJAKAN 73

tempat penampungan/kilang minyak, pipa minyak, air dan gas, fasilitas lain yang

memberikan manfaat.

KLASIFIKASI OBJEK PAJAK PBB

Klasifikasi objek PBB diatur oleh Menteri Keuangan.

Klasifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokan bumi dan bangunan

menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman serta untuk memudahkan

penghitungan pajak yang terhutang.

Faktor-faktor yg digunakan utk menentukan klasifikasi

bumi / tanah adlh : Letak, Peruntukan, Pemanfaatan dan Kondisi lingkungan

Faktor-faktor yang digunakan dalam menentukan

klasifikasi bangunan adalah : Bahan yang digunakan, Rekayasa, Letak, Kondisi lingkunan dan lain-lain

Page 75: Universitas Bina sarana Informatika · PERPAJAKAN 3 PERTEMUAN 1 DASAR-DASAR PERPAJAKAN Overview Perpajakan Indonesia Sebelum mempelajari pajak, ada baiknya mahasiswa mengetahui terlebih

PERPAJAKAN 74

PERTEMUAN 14

BPHTB & BEA MATERAI

BPHTB

BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau

bangunan. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan atau

peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau

bangunan oleh orang pribadi atau badan.

Pemindahan hak meliputi: Jual beli, Tukar menukar, Hibah, Hibah wasiat, Waris,

Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, Penunjukan pembeli dalam lelang,

Pelaksanaan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap,

Penggabungan usaha, Pelebaran usaha, Pemekaran usah & Hadiah

Pemberian hak baru meliputi:

1. Pelepasan hak meliputi : Pencabutan & Pembebasan hak atas tanah

2. Pemberian hak baru

Jenis Hak Atas Tanah Dan Atau Bangunan

Hak atas tanah adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai,

hak milik atas satuan rumah susun dan hak pengelolaan.

BPHTB hanya dikenakan terhadap perolehan hak atas tanah dan atau bangunan

yang bersertifikat saja.

Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai

orang pribadi atau badan-badan hukum tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Hak guna usaha aalh hak utk mengusahakan tanah yg dikuasai langsung oleh

Negara dlm jgk waktu sebagaimana yg ditentukan oleh perundang-undangan yg

berlaku

Hak guna bangunan adlh hak utk mendirikan & mempunyai bangunan-bangunan

atas tanah yg bukan miliknya sendiri dgn jgk waktu yg ditetapkan dlm UU Pokok

Agraria

Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah

yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi

wewenang dan kewajiban yg ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh

pejabat yg berwenang atau dlm perjanjian dgn pemilik tanahnya yg bukan

perjanjian sewa menyewa

Page 76: Universitas Bina sarana Informatika · PERPAJAKAN 3 PERTEMUAN 1 DASAR-DASAR PERPAJAKAN Overview Perpajakan Indonesia Sebelum mempelajari pajak, ada baiknya mahasiswa mengetahui terlebih

PERPAJAKAN 75

Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari Negara yang kewenangan

pelaksanaannya sebagai limpahan kepada pemegang haknya, antara lain, berupa

perencanaan peruntukan dan penggunaan tanah, penggunaan tanah untuk

keperluan pelaksanaan tugasnya, penyerahan bagian-bagian dari tanah tersebut

kepada pihak ketiga dan atau bekerja sama dengan pihak ketiga.

Hak milik atas satuan rumah susun adalah hak milik atas satuan bersifat perseorangan dan terpisah

Objek pajak yang tidak dikenakan BPHTB adalah objek pajak yang diperoleh :

1. Perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik 2. Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan atau untuk pelaksanaan

pembangunan guna kepentingan umum.

3. Badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan

keputusan menteri.

4. Orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum

lain dengan tidak mengubah nama.

5. Orang pribadi atau badan karena wakaf

6. Orang atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah

Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)

Dasar pengenaan pajak adalah NPOP yang meliputi:

1. Jual beli adalah harga transaksi

2. Tukar-menukar adalah nilai pasar

3. Hibah adalah nilai pasar

4. Hibah wasiat adalah nilai pasar

5. Waris adalah nilai pasar

6. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar

7. Pemisahan hak yg mengakibatkan peralihan adlh nilai pasar

8. Peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan

hukum tetap adalah nilai pasar

9. Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah

nilai pasar

8. Pemberian hak baru atas tanah diluar pelepasan hak adalah nilai pasar

9. Penggabungan usaha adalah nilai pasar

10.Peleburan usaha adalah nilai pasar

11.Pemekaran usaha adalah nilai pasar

12.Hadiah adalah nilai pasar

13.Penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam Risalah Lelang

Tarif Pajak BPHTB

Tarif pajak yang dikenakan atas objek BPHTB sebesar 5 %

Penghitungan Pajak BPHTB

Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) XXX

Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak

Page 77: Universitas Bina sarana Informatika · PERPAJAKAN 3 PERTEMUAN 1 DASAR-DASAR PERPAJAKAN Overview Perpajakan Indonesia Sebelum mempelajari pajak, ada baiknya mahasiswa mengetahui terlebih

PERPAJAKAN 76

(NPOPTKP) XXX (-)

Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP) XXX

Besarnya BPHTB terutang = 5 % X NPOPKP XXX

seperti waris dan hibah wasiat adalah sebesar 50% dari Bea Perolehan Hak atas

Tanah dan Bangunan yang seharusnya terhutang.

Besarnya BPHTB krn pemberian Hak Pengelolaan adalah: 1. 0% dari BPHTB yang seharusnya terhutang, dalam hal ini penerima Hak

Pengelolaan adalah Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pemda

Provinsi, Pemda Kabupaten/Kota, lembaga pemerintah lainnya, dan Perusahaan

Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perum Perumnas)

2. 50% dari BPHTB yang seharusnya terhutang dalam hal penerima Hak

Pengelolaan selain tersebut diatas.

OBJEK BEA MATERAI

Bea Materai adalah pajak atas dokumen, yaitu dokumen yang bersifat perdata.

Dokumen adalah kertas yg berisikan tulisan yg mengandung arti & maksud ttg

perbuatan, keadaan atau kenyataan bagi seseorang dan/atau pihak-pihak yang

berkepentingan.

Tujuh bentuk dokumen yang menjadi Obyek Bea Materai :

1. Surat Perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dgn tujuanutk digunakan

sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan/keadaan yg bersifat

perdata

2. Akta-akta Notaris termasuk salinannya.

3. Akta-akta yg dibuat PPAT termasuk rangkap-rangkapnya

4. Surat yang memuat jumlah uang

5. Surat yang memuat jumlah uang

6. Surat berharga seperti wesel, promes, aksep, sek.

7. Efek dengan nama dan dalam bentuk apapun.

8. Dokumen yg digunakan sbg alat pembuktian di muka pengadilan

Dokumen yang tidak dikenakan Bea Materai adalah:

1. Dokumen yang berupa : Surat Penyimpanan Barang, Konosemen, Surat

angkutan penumpang dan barang,dan surat-surat lainnya.

2. Segala bentuk ijasah.

3. Tanda terima gaji, uang pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya.

4. Tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara, kas pemda dan bank.

5. Kuitansi untuk semua jenis pajak dan untuk untuk penerimaan lainnya yang

disamakan dengan dengan itu dari kas negara , kas pemda dan bank.

6. Tanda penerimaan uang yg dibuat utk keperluan intern organisasi.

7. Dokumen yang menyebutkan tabungan, pembayaran uang tabungan kepada

penabung oleh bank, koperasi dan badan-badan lainnya yang bergerak dibidang

tersebut.

Page 78: Universitas Bina sarana Informatika · PERPAJAKAN 3 PERTEMUAN 1 DASAR-DASAR PERPAJAKAN Overview Perpajakan Indonesia Sebelum mempelajari pajak, ada baiknya mahasiswa mengetahui terlebih

PERPAJAKAN 77

8. Surat gadai yg diberikan oleh perusahaan jawatan pegadaian.

9. Tanda pembagian keuntungan atau bunga dari efek, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Subjek Bea Materai antara lain:

1. Pemegang dokumen

2. Pihak yang mendapat manfaat

3. Penerima dokumen

Tarif Bea Materai utk semua dokumen yg terkena Bea

Materai adlh sebesar Rp 6.000, kecuali dokumen yg

berbentuk :

1. Surat yang memuat jumlah uang.

a. Yang mempunyai harga nominal sampai Rp 250.000 tidak dikenakan Bea Materai.

b. Yang mempunyai harga nominal dari Rp 250.000,00 sampai Rp 1.000.000

dikenakan bea materai dengan tarif sebesar Rp 3000,00.

2. Surat berharga

a. Yang mempunyai harga nominal sampai Rp 250.000,00 tidak dikenakan Bea

Materai

b. Yang mempunyai harga nominal lebih dari Rp 250.000,00 sampai Rp

1.000.000,00 dikenakan Bea Materai dengan tarif sebesar Rp 3.000,00

c. Cek & bilyet giro dikenakan Bea Materai dgn tarif Rp 3.000 tanpa batas

pengenaan besarnya hrg nominal

3. Efek

a. Yang mempunyai harga nominal sampai Rp 1.000.000,00 dikenakan Bea

Materai dengan tarif sebesar Rp 3.000,00.

b. Sekumpulan efek yg tercantum dlm surat kolektif yg mempunyai jmlh harga

nominal sampai Rp 1.000.000 dikenakan Bea Materai dgn tarif sebesar Rp 3.000

Sanksi Administrasi

Dokumen sebagaimana yang dimaksud dalam objek Bea Meterai tidak atau

kurang dilunasi sebagaimana mestinya dikenakan denda administrasi sebesar

200% dari Bea Meterai yang tidak atau kurang dibayar.

LATIHAN SOAL

1. Manakah yang merupakan Pelepasan hak dalam BPHTB…

a. Pemekaran usaha

b. Penggabungan usaha

c. Pelebaran usaha

d. Tukar Menukar

e. Pencabutan

2. Sistem pemungutan BPHTB adalah…

a. Withholding tax system

b. Official assessment system

Page 79: Universitas Bina sarana Informatika · PERPAJAKAN 3 PERTEMUAN 1 DASAR-DASAR PERPAJAKAN Overview Perpajakan Indonesia Sebelum mempelajari pajak, ada baiknya mahasiswa mengetahui terlebih

PERPAJAKAN 78

c. Self assessment system

d. Estimeted tax system

e. Estimated cash system

3. Jika permohonan pengurangan BPHTB yang diajukan wajib pajak ternyata

ditolak maka kekurangan BPHTB yang belum dibayar akan ditagih dengan…

a. SSP

b. SSB

c. SKP

d. STB

e. SKBKB

4. WP dapat mengajukan keberatan kepada…

a. Presiden

b. Menteri Keuangan

c. Dirjen Pajak

d. Kepala KPP

e. Gubernur

5. Keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB di atur dalam UU

BPHTB pasal…

a. Pasal 21 ayat 2

b. Pasal 22 ayat 2

c. Pasal 22 ayat 4

d. Pasal 23 ayat 2

e. Pasal 23 ayat 4

Page 80: Universitas Bina sarana Informatika · PERPAJAKAN 3 PERTEMUAN 1 DASAR-DASAR PERPAJAKAN Overview Perpajakan Indonesia Sebelum mempelajari pajak, ada baiknya mahasiswa mengetahui terlebih

PERPAJAKAN 79

Daftar Pustaka

Mardiasmo. 2013. Perpajakan. Edisi Revisi 2013. Yogyakarta:CV Andi Offset

Setiawan, Agus. 2010. Petunjuk Praktis Pemotongan & Pemungutan

PPh.Jakarta:PT Ghalia Indonesia

Resmi, Siti. 2013. Perpajakan, Teori&KasusBukuSatu,EdisiTujuh. Jakarta:

Penerbit Salemba Empat

Rusjdi, Muhammad. 2007. PBB, BPHTB & BEA MATERAI. PT. Indeks. Jakarta

Untung Sukardji. 2011. Pokok-Pokok PPN (Pajak Pertambahan Nilai Indonesia)

(Edisi Revisi 2011). Rajawali Press. Jakarta

Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat. 2010. Susunan

Dalam Satu Naskah Undang-Undang Perpajakan. Dirjen Pajak. Jakarta

Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat. 2013. PPN. Dirjen

Pajak. Jakarta

Republik Indonesia.Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 Tentang Perubahan ke

Empat atas UU nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan