Home >Education >Undang undang 23 tahun 2014 terhadap kebijakan anggaran pendidikan 2016 plk

Undang undang 23 tahun 2014 terhadap kebijakan anggaran pendidikan 2016 plk

Date post:20-Jul-2015
Category:
View:1,335 times
Download:2 times
Share this document with a friend
Transcript:

PowerPoint Presentation

Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar NegeriKementerian Pendidikan dan Kebudayaan2015Bahan Raker Bidang Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015Palangkaraya, 26 Maret 20151UNDANG-UNDANG 23 TAHUN 2014 TERHADAP KEBIJAKAN ANGGARAN PENDIDIKAN 2016Kalteng Harari -> kesejahteraan guru, PKGsd118.68 , smp 88,56 sm75,3812

3

4

5

6

7

8

9

10

Outline Paparan123 Anggaran Fungsi Pendidikan 2015Pengalihan Kewenangan Pendidikan Menengah Persiapan Penyerahan Kewenangan4Tindak Lanjut11PENGANTARANGGARAN FUNGSI PENDIDIKAN12121213Kebijakan Umum Pemanfaatan Anggaran Pendidikan1Nawacita1.5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.1.6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.1.8. Melakukan revolusi karakter bangsa.1.9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

2Arahan Khusus Presiden2.1. Wajib Belajar 12 Tahun.2.2. Kartu Indonesia Pintar (KIP).2.3. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pariwisata dan Kelautan/Maritim.2.4. Pendidikan di Daerah Perbatasan, Papua, Papua Barat, dan Pedalaman.3Program Generik3.1. Penguatan Kapasitas Aktor Pendidikan. 3.2. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan.3.3. Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan: Pariwisata.3.4. Penguatan Tatakelola dan Partisipasi Publik.Nawacita5Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia*Program Indonesia Pintar melalui Wajib Belajar 12 tahunJenjang201420152019PAUD66,468,177,20SD97,397,6100,5SMP74,280,793,7SMA/SMK68,975,785,7Peningkatan % Angka Partisipasi Kasar17,9 Juta siswa menerima KIP250Unit Sekolah Baru dibangun850Unit SD-SMP Satu Atap dibangun di9.500Ruang Kelas Baru dibangunPerbatasan, Papua, Pedalaman9,0Juta siswa SMA/SMK menerima BOS73.000Lembaga PAUD Baru* Termasuk Kebijakan Umum 2.1, 2.2, 2.4, 3.1, dan 3.2AKSES14Beberapa Kegiatan Prioritas 2015:diberi bantuan(Rp.11,2 T)(Rp.10,6 T)(Rp.170 M)(Rp.650 M)(Rp.1,5 T)(Rp.535 M)ANGGARAN:Nawacita5Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia*Program Indonesia Pintar melalui Wajib Belajar 12 tahun157.500 Ruang kelas direhabilitasi1.950Perpustakaan dibangun52.000Guru disertifikasi292.000Guru ditingkatkan1.150 Laboratorium dibangun* Termasuk Kebijakan Umum 2.1, 3.1, dan 3.2MUTUJenjang201420152019SD45,058,875,0SMP50,554,070,0SMA/SMK77,178,685,0Peningkatan % sekolah akreditasi minimum B33.300Sekolah diakreditasiBeberapa Kegiatan Prioritas 2015:(Rp.975 M)(Rp.285 M)(Rp.250 M)(Rp.730 M)(Rp.375 M)(Rp.195 M)ANGGARAN:kompetensinya16Nawacita6Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional*Membangun sejumlah science and technopark di kawasan politeknik dan SMK-SMK dengan prasarana dan sarana dengan teknologi terkini.169Unit Sekolah Baru dibangun**45Perpustakaan dibangun4Unit Teaching Factory dibangun320Ruang Kelas Baru dibangunSMK Pariwisata10Unit Sekolah Baru dibangun**30Perpustakaan dibangun4Unit Teaching Factory dibangun200Ruang Kelas Baru dibangunSMK Kelautan* Termasuk Kebijakan Umum 2.335Ruang Praktik Siswa dibangun75Ruang Praktik Siswa dibangunBeberapa Kegiatan Prioritas 2015:** Pembangunan 1 Unit SMK Baru = Rp 20 M (termasuk peralatan)3.60020152015-1920.000604001.0506.0001.2008.500162550Pembangunan SMK17Nawacita8Melakukan revolusi karakter bangsa17Kurikulum disempurnakan94.500Guru Non-PNS diberi Tunjangan Fungsional206.200 Guru Non PNS diberi Tunjangan ProfesiMembangun pendidikan kewarganegaraan.Menghilangkan model penyeragaman dalam sistem pendidikan nasional.Jaminan hidup yang memadai bagi para guru terutama bagi guru yang ditugaskan di daerah terpencil.Ujian Nasional diperbaiki62.500 Guru di daerah perbatasan/pedalaman/CLC* Tunjangan Profesi Guru PNS dan Tambahan Penghasilan Guru dibayar melalui Transfer ke Daerah (Rp. 71,2T)Beberapa Kegiatan Prioritas 2015:diberi Tunjangan Khusus(Rp.1,7 T)(Rp.345 M)(Rp.5.8 T)ANGGARAN:18Nawacita9Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia*18Pembuatan dan pemutaran Film untuk Pendidikan Karakter melalui bioskop (termasuk bioskop keliling).10.000 Cagar Budaya dilestarikan/diregistrasiMemperkuat pendidikan ke-bhinneka-an dan menciptakan ruang-ruang dialog antar warga.Mengembangkan insentif khusus untuk memperkenalkan dan mengangkat kebudayaan lokal.Meningkatkan proses pertukaran budaya untuk membangun kemajemukan sebagai kekuatan budaya.300 Desa Adat, Komunitas Budaya, dan Cagar Budaya direvitalisasi10 Rumah Budaya dibangun/dirintis di Luar Negeri12 Museum dibangun/direvitalisasi* Termasuk Kebijakan Umum 3.3Beberapa Kegiatan Prioritas 2015:1819Program Generik4Penguatan Tatakelola dan Partisipasi PublikOpini BPK: WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).Nilai LAKIP: 80.Predikat WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi)Indek Kepuasan Pemangku Kepentingan: 77. Penguatan Pengawasan dan SPI (Satuan Pengawas Internal)Sosialisasi Budaya Anti KorupsiPeningkatan Kualitas dan Kualifikasi Auditor dan Pengelola KeuanganPenguatan e-Procurement, e-Office, e-MSA (Monitoring dan Serapan Anggaran), Layanan Pusat Terpadu Satu Pintu (PTSP)TARGETBeberapa Kegiatan Prioritas 2015:Pembangunan Pendidikan Erat Kaitannya Dengan Pembangunan Kesehatan & Penanggulangan Kemiskinan Pendidikan vs Kesehatan20Penduduk kabupaten/kota dengan rata-rata lama sekolah yang tinggi, cenderung memiliki angka harapan hidup yang tinggiCatatan: analisis di atas diolah berdasarkan data BPS tahun 2008PendidikanKemiskinanKesehatan2021Melek Aksara vs. Tingkat KemiskinanKabupaten/kota dengan proporsi penduduk miskin yang tinggi, cenderung memiliki proporsi penduduk melek aksara yang rendahCatatan: analisis di atas diolah berdasarkan data BPS tahun 2008PendidikanKemiskinanKesehatan21Indeks Pembangunan Manusia (IPM)Rata-rata Lama Sekolah (MYS)Harapan Lama Sekolah (EYS)Indeks PendidikanPendidikanHarapan Hidup Pada Saat LahirGNI Perkapita (PPP $)Indeks KesehatanIndeks PendapatanKesehatanPerhitungan HDI atau IPM 2012(usia 15 tahun keatas)(mulai masuk sekolah)13,2 Tahun(tertinggi =18)7,9 Tahun(tertinggi =12,6)22

EkonomiRp.69,4 Tahun(tertinggi =83,4)$ 3.716(tertinggi =83.717)0,674 (tertinggi =0,979)(Pendidikan memiliki efek pengali terhadap kesehatan dan pendapatan)MYS : 5,822PERKEMBANGAN HDI (IPM) INDONESIATH. 2005-2011Sumber: HDR 2011, UNDPRank 108Jumlah Negara 169Rank 124Jumlah Negara 1871. DKI Jakarta2. Sulawesi Utara3. Riau4. Yogyakarta5. Kalimantan Timur6. Kepulauan Riau7. Kalimantan Tengah8. Sumatera Utara9. Sumatera Barat20. Sumatera Selatan11. Bengkulu12. Bangka Belitung13. Jambi14. Jawa Tengah15. Bali15 Provinsi di atas rerata Nasional (2011)AcehJawa BaratJawa TimurSulawesi SelatanLampungMalukuSulawesi TengahBantenGorontalo10. Sulawesi Tenggara11. Kalimantan Selatan12. Sulawesi Barat13. Kalimantan Barat14. Papua Barat15. Maluku Utara16. Nusa Tenggara Timur17. Nusa Tenggara Barat18. Papua. 18 Provinsi di bawah rerata Nasional (2011)2323HDI atau IPM 2012 PROVINSI24Sumber: BPS, 2012 73,29MYS : 5,824Keterkaitan Pembangunan Pendidikan dengan IPM, Indeks Daya Saing Global, MDGs dan EFARata-rata Lama Sekolah: rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani.Harapan Lama Sekolah : 13,2 Tahun

SD/MISMP/MTsHarapan Lama SekolahRata-rata Lama SekolahKualitas DikdasAPK DikdasAPK SMAPK DiktiKualitas managemenPelatihan & DiktiEfisiensi pasar kerjaInovasiAPM SD/MI : 95,7

2525KOMPONEN ANGGARAN PENDIDIKANANGGARAN FUNGSI PENDIDIKAN20142015ABelanja Pemerintah Pusat130,279.57154,236.301Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan80,661.0346,801,4 2Kementerian Ristek dan Dikti - 41,507,7 3Kementerian Agama42,566.93 48,178.3 4K/L lainnya7,051.61 8,480.8 5Bagian Anggaran 69 9,268.1 BTransfer ke Daerah238,619.49254,895.501Anggaran Pendidiakan dalam DBH 982.482551,337.7 2DAK Pendidikan 10,041.3010,041.3 3Anggaran Pendidikan dalam DAU135,644.27 134,970.3 4Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD1,853.60 1,096.0 5Tunjangan Profesi Guru60,540.70 70,252.7 6Anggaran Pendidikan dalam OTSUS 4,094.63 4,234.7 7Dana Insentif Daerah1,387.80 1,664.5 8Bantuan Operasional Sekolah (BOS)24,074.70 31,298.3 Total Anggaran Fungsi Pendidikan 368,899.06409,131.8020.00%20.06%TOTAL BELANJA NEGARA1,842,495.002,039,483.60Postur Anggaran Fungsi Pendidikan 2014 - 201526Milyar RpKompleksitas Pembiayaan Pendidikan 27MasyarakatKemenkeuKemen-dikbudDinas PendidikanDinas PendidikanSekolah DekonPemprovKab/kotaDAU, Tunjangan guru,BOS, Bagi HasilPKHOperasionalDAUDAKTunjangan Profesi guru PNSBagi hasilBSM, Block grant fisik,Tunjangan profesi guru Non-PNSTunjangan khususBOP PAUD, BOS DikmenYayasan/organisasi27Pengalihan Kewenangan Pendidikan MenengahSesuai Undang-undang 23 tahun 2014282828PERUBAHAN PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHRuang lingkup perubahan pembagian urusan pemerintah bidang pendidikan :PERUBAHAN PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAH (1. MANAJEMEN PENDIDIKAN)Pusat:Penetapan SNPPengelolaan DiktiProvinsi:Pengelolaan Pendidikan Khusus

Kab./Kota:Pengelolaan PAUDNIPengelolaan DikdasPengelolaan DikmenUU 32 Tahun 2004UU 23 Tahun 2014Pusat:Penetapan SNPPengelolaan DiktiProvinsi:Pengelolaan Pendidikan KhususPengelolaan Dikmen

Kab./Kota:Pengelolaan PAUDNIPengelolaan DikdasPERUBAHAN PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAH (2. KURIKULUM)Pusat:Penetapan Kurikulum nasionalProvinsi:Penetapan Kurikulum Muatan Lokal (mulok) Pendidikan Khusus

Kab./Kota:Penetapan Kurikulum mulok PAUDNPenetapan Kurikulum mulok DikdasPenetapan Kurikulum mulok DikmenUU 32 Tahun 2004UU 23 Tahun 2014Pusat:Penetapan Kurikulum nasionalProvinsi:Penetapan Kurikulum mulok Pendidikan KhususPenetapan Kurikulum mulok dikmen

Kab./Kota:Penetapan Kurikulum mulok PAUDNPenetapan Kurikulum mulok DikdasPERUBAHAN PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAH (3. AKREDITASI)Pusat:Akreditasi PTAkreditasi DikmenAkreditasi DikdasAkreditasi PAUDAkreditasi NonformalUU 32 Tahun 2004UU 23 Tahun 2014Pusat:Akreditasi PTAkreditasi DikmenAkreditasi DikdasAkreditasi PAUDAkreditasi NonformalPERUBAHAN PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAH (4. PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN)Pusat:Pengendalian Formasi PendidikPengembangan KarierProvinsi:-

Kab./Kota:Pemindahan PTK dalam Kab./KotaUU 32 Tahun 2004UU 23 Tahun 2014Pusat:Pengendalian Formasi PendidikPengembangan karierPemindahan PTK lintas provinsi

Provinsi:Pemindahan PTK lintas Kab./Kota dalam Provinsi

Kab./Kota:Pemindahan PTK dalam Kab./KotaPERUBAHAN PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAH (5. PERIZINAN PENDIDIKAN)Pusat:Penerbitan izin PTSPenerbitan izin Sekolah AsingProvinsi:Penerbitan izin SLB

Kab./Kota:Penerbitan izin SDPenerbitan izin SMPPenerbitan izin SMPenerbitan izin Pendidikan nonformalUU 32 Tahun 2004UU 23 Tahun 2014Pusat:Penerbitan izin PTSPenerbitan izin Sekolah AsingProvinsi:Penerbitan izin SMPenerbitan izin SLB

Kab./Kota:Penerbitan izin SDPenerbitan izin SMPPenerbitan izin Pendidikan nonformalPasal 298Belanja DAK diprioritaskan untuk mendanai kegiatan fisik dan dapat digunakan untuk kegiatan nonfisik.UU NO.23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAHPasal 303Ayat 1) Daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Ayat 3) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari penyisihan atas penerimaan Daerah kecuali dari DAK, pinjaman Daerah, dan penerimaan lain-lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu.Pasal 404Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah Kab/Kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) Tahun terhitung sejak Undang-Undang ini di Undangkan3536Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Organisasi dan Anggaran1. SETJEN2. ITJEN3. PAUDNI4. DIKDAS5. DIKMEN10. DIKTI7. BAHASA9. LITBANG6. KEBUDAYAAN8. SDM 1. SETJEN2. ITJEN3. PAUD DIKMAS4. DIKDASMEN7. BAHASA8. LITBANG6. KEBUDAYAAN5. GURU Rp 3,82 TRp 0,21 TRp 4,03 TRp 18,19 TRp 20,49 TRp 1,40 TRp 0,50 TRp 3,56 TRp 1,27 TRp 41,51 TRp 4,57 TRp 0,21 TRp 2,07 TRp 31,03 TRp 11,82 TRp 1,72 TRp 0,50 TRp 1,34 TStruktur LAMAStruktur BARUEselon I berkurang 1.Dikdas-Dikmen digabung.Unit pengelola guru disatukan.Penguatan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan.Rp.2,1 TPenghematan dari Perjalanan Dinas/Meeting/Konsinyering yang digunakan untuk penajaman program/kegiatan prioritas (refocusing) [INPRES No 2 Tahun 2015]ReorganisasiEfisiensi AnggaranMENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANSEKRETARIAT JENDERALDITJENKEBUDAYAANDITJEN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKANDITJEN PAUD DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT INSPEKTORAT JENDERALBADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASADITJENPENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHBADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGANSTAF AHLI BIDANG PEMBANGUNAN KARAKTERSTAF AHLI BIDANG INOVASI DAN DAYA SAINGSTAF AHLI BIDANG REGULASI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANSTAF AHLI BIDANG HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH37STRUKTUR ORGANISASI KEMENDIKBUD(Perpres 14/2015)Persiapan Penyerahan Kewenangan38383839Pengantar Menteri Koordinator PMK dan Menteri Koordinator PerekonomianPaparan isu strategis dan langkah-langkah persiapan Implementasi UU No 23 Tahun 2014Arahan Menteri Pendidikan dan KebudayaanArahan Menteri Agama Tentang Posisi Pendidikan Agama (Madrasah) Terkait UU No 23 tahun 2014; Arahan Menteri Dalam Negeri;Diskusi dan Masukan Isu StrategisKesimpulan.

Hasil Rakor Tingkat Menteri, 14 Januari 2015UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah telah diberlakukan 30 September 2014 dan memberikan masa transisi selama dua tahun.Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggung jawab untuk pendidikan dasar (SD/SMP), sementara pendidikan menengah (SMA/SMK) dan pendidikan anak berkebutuhan khusus menjadi tanggung jawab Pemerintah Propinsi. Pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah dari pemerintah Kab/Kota kepada pemerintah Prov. Berdampak kepada penyerahan personil, pendanaan, prasarana dan dokumen.

401. UU No. 23 Tahun 2014 telah diberlakukanKementerian Agama mengusulkan pengelolaan MI, MTs dan MA tetap berada dibawah kewenangan Kementerian Agama. Agar pelayanan pendidikan yang berkualitas dapat diberikan tidak hanya kepada jenis pendidikan umum tetapi juga pendidikan agama dan keagamaan diusulkan oleh Kementerian Agama untuk memperoleh penganggaran yang memadai khususnya bagi peningkatan kualitas sarpras pendidikan baik satuan pendidikan swasta maupun negeri yang bersumber dari APBN.

412. Pengelolaan Pendidikan Agama42Pemerintah Propinsi harus menganggarkan dana pendampingDAK pendidikan menengah sebesar 10% dalam RAPBD Laporan penyerapan DAK seluruh Kabupaten/Kota perlu sajikan secara utuh, khususnya terkait dengan penambahan aset.SILPA DAK TA 2010 s.d 2014 sebesar Rp. 2,4 T, apakah dengan diberlaku-kannya UU No. 23 Tahun 2014 akan dihibahkan seluruhnya kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, atau ada kebijakan lain?3. Penyerapan Dana Alokasi Khusus (DAK)43BOS SD-SMP selama ini disalurkan melalui transfer ke provinsi dan selanjutnya disalurkan ke sekolah. Diperlukan peninjauan kembali mekanisme penyaluran BOS 2017, dengan tetap memperhatikan ketepatan waktu.Dalam APBN 2015 BOS SMA/SMK masih dikelola oleh pemerintah pusat. Di tahun 2016 diusulkan agar mekanismenya sama dengan BOS Pendidikan Dasar.

4. Penyaluran Bantuan Operasional Sekoah (BOS)2012- sekarang44UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa pemerintah pusat mengendalikan formasi pendidik, pemindahan pendidik dan pengembangan karir pendidik. Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas provinsi.TPG cenderung berlebih. Tahun 2014 dianggarkan sebesar Rp 60,5T tetapi diperkirakan penyerapannya maksimum sebesar Rp 56T. Diperlukan pendataan dan sistem evaluasi beban mengajar secara cermat. TPG terhutang akan mendapatkan perhatian khusus

Distribusi guru tidak merata, baik secara kuantitas maupun kualitas sehingga rasio guru siswa dibeberapa daerah berlebih.Kemendikbud akan memetakan secara cermat jumlah guru SMA/SMK yang akan diserahkan kepada Pemerintah Propinsi, hal ini terkait dengan hak gaji dan tunjangan profesi.Kemendikbud akan membuat aturan secara tegas batas rasio guru dan siswa, agar Pemerintah Daerah tidak mudah mengangkat guru honorer. Hal ini sekaligus sebagai alat agar distribusi dan rasio guru terhadap murid diperbaiki.5. GuruNOJENJANGJUMLAHKabupatenTKSDSMPSLB*SMASMK01Dki Jakarta 409 17.969 9.309 529 4.796 2.379 35.391 02Jawa Barat 4.148 128.596 36.331 1.870 16.500 8.249 195.694 03Jawa Tengah 8.238 123.056 45.386 1.090 15.189 11.336 204.295 04Di Yogyakarta 2.749 13.185 6.662 877 2.931 3.518 29.922 05Jawa Timur 8.137 131.936 44.822 884 16.806 13.021 215.606 06Aceh 2.502 28.490 13.437 31 8.907 3.100 56.467 07Sumatera Utara 659 64.515 22.406 62 11.350 5.693 104.685 08Sumatera Barat 1.689 30.399 13.435 293 7.731 4.380 57.927 09Riau 872 26.408 9.016 31 5.189 1.876 43.392 10Jambi 739 18.691 6.337 132 3.179 1.517 30.595 11Sumatera Selatan 943 35.818 11.639 186 6.266 2.122 56.974 12Lampung 1.148 35.047 11.189 96 5.493 2.197 55.170 13Kalimantan Barat 533 27.472 7.003 55 2.985 1.489 39.537 14Kalimantan Tengah 1.047 17.888 5.671 85 2.927 1.506 29.124 15Kalimantan Selatan 1.986 21.351 7.066 89 2.880 1.767 35.139 16Kalimantan Timur 544 18.850 6.897 95 2.992 2.131 31.509 17Sulawesi Utara 1.215 13.210 6.691 68 3.119 2.050 26.353 18Sulawesi Tengah 1.733 18.054 6.161 41 2.893 1.796 30.678 19Sulawesi Selatan 3.429 42.434 17.782 335 9.364 4.816 78.160 20Sulawesi Tenggara 1.500 13.841 6.672 48 4.077 1.550 27.688 21Maluku 387 14.986 5.595 6 3.837 1.328 26.139 22Bali 1.315 18.860 7.715 305 3.950 2.181 34.326 23Nusa Tenggara Barat 1.221 21.470 7.356 125 3.683 2.115 35.970 24Nusa Tenggara Timur 1.339 29.393 9.846 93 4.594 2.303 47.568 25Papua 683 9.249 4.362 12 2.519 1.470 18.295 26Bengkulu 684 11.158 4.783 74 2.545 1.352 20.596 27Maluku Utara 531 7.573 2.742 9 1.764 711 13.330 28Banten 1.154 29.539 7.198 269 3.787 1.668 43.615 29Kepulauan Bangka Belitung 266 6.927 1.971 50 844 733 10.791 30Gorontalo 774 5.458 2.872 72 1.199 1.079 11.454 31Kepulauan Riau 168 5.797 2.308 36 1.404 612 10.325 32Papua Barat 212 4.636 2.265 - 1.289 571 8.973 33Sulawesi Barat 572 6.785 2.340 28 1.016 736 11.477 53.526 999.041 355.265 7.976 168.005 93.352 1.677.165 Pemerintah merencanakan akan mengalokasikan dana Desa sebesar Rp.9 T, dan salah satu komponen program yang dapat dibiayai termasuk Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI). Perlu koordinasi antara Kemendikbud, Kemenkes, Kemenag, BKKBN dan Kemendagri serta Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi untuk pelaksanaannya.PAUD HI merupakan intervensi strategis untuk pengembangan anak secara optimal dalam periode emas mereka sekaligus sebagai upaya menyiapkan anak untuk masuk ke jenjang pendidikan dasar. 466. PAUD47Pemerintah Propinsi perlu membuat perencanaan yang matang agar ketersediaan/kapasitas sekolah menengah agar transisi dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA dapat tercapai 100%, sebagai prasyarat bagi keberhasilan Program Wajib Belajar 12 Tahun.Data arus peserta didik/kohort SMP/MTs di propinsi menjadi dasar bagi perencanaan penyediaan ruang kelas, perencanaan kebutuhan guru dan kebutuhan pendanaan.Kemdikbud secara reguler mengadakan koordinasi dengan Pemerintah Propinsi agar Pemerintah Propinsi lebih bertanggung jawab atas pengelolaan pendidikan menengah termasuk melakukan monitoring pendidikan dasar.7. Pelaksanaan Wajar 12 Tahun di ProvinsiKondisi Akses Pendidikan Menengah Per Kecamatan48

AcehSumutSumbarRiauKep. RiauBengkuluBabel12011JambiLampungSumsel21311DKI JakartaBantenJabarJatengD.I JogjaJatimBaliNTBNTTKalbarKaltengKaltimKaltim55441527116386351526158181012319123152259234762693195611133221754425433016212118141221213312Sulut13123Gorontalo5520Sulteng12932Sulbar617Sulsel27232Sultra18816Maluku7911Malut10014Pabar64103Papua111307Permendikbud 80 tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal pasal 4 mengamanatkan disetiap wilayah kecamatan minimal terdapat satu sekolah jenjang pendidikan menengah.Keterangan:Jumlah Kecamatan yang belum memiliki SM/MA = 13,93%Jumlah Kecamatan yang memiliki SM/MA = 86,07%5853947Sumber: Dapodikmen 2013Total Kecamatan di seluruh Indonesia berjumlah 6.800 kecamatan48Periode Waktu Paling Rentan: Transisi Antar Jenjang Studi Kasus di Kab. SukabumiSDSMPSMA/K39.45024.78118.68811.031=14.669 (37,2%)=7.657 (41,0%)lulusanlulusanSiswa baruSiswa baru 8.459 lulusan 44.923 Siswa baru = 36.464 (81,2%)Sumber : Disdik Kab. Sukabumi, 201149Contoh kohort pendidikan dasar dan menengah di kabupaten sukabumi, 2011. Coba cari contoh nasional49Anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah perlu ditingkatkan akuntabilitas dan efisiensinya yang meliputi:Komponen non gaji dalam DAU 2015 sebesar Rp 14,1 T (dari DAU yang diperkirakan untuk anggaran pendidikan sebesar Rp. 135 T);Komponen dana cadangan dalam TPG 2015 sebesar Rp. 3,7 T (dari dana TPG sebesar Rp. 70,2 T); Pemanfaatan anggaran pendidikan dalam OTSUS, Dana Insentif Daerah (DID) dan anggaran pendidikan dalam DBH yang totalnya sebesar Rp. 7,2 T.

508. Akuntabilitas dan EfisiensiTindak Lanjut Pengalihan Kewenangan Pendidikan Menengah515151Hasil Rapat1.Rapat koordinasi tingkat menteri (Menko Perekonomian, Menko PKM, dan K/L terkait) untuk memutuskan kebijakan penataan anggaran pendidikan transfer daerah sesuai dengan UU 23/2014 (Tentang Pemerintahan Daerah) serta meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas pemanfaatannya.2.Penataan administrasi anggaran pendidikan transfer daerah meliputi: DAK (Dana Alokasi Khusus), DAU (Dana Alokasi Umum) Non-Gaji, TPG (Tunjangan Profesi Guru), Tamsil (Tambahan Penghasilan Guru), BOS (Bantuan Operasional Sekolah).3.Diusulkan adanya kebijakan untuk memastikan akuntabilitas dan efisiensi pemanfaatan anggaran pendidikan dalam DBH (Dana Bagi Hasil), dana Otsus (Otonomi Khusus) dan DID (Dana Insentif Daerah) yang selama ini belum jelas pemanfaatanyaHasil Rapat4.Pemindahan anggaran sekolah menengah ke provinsi (sesuai amanah UU 23/2014) akan dilakukan mulai 1 Januari 2017. Diusulkan adanya uji coba di beberapa provinsi mulai tahun anggaran 2016.5.Diusulkan adanya reformulasi pengalokasian DAK berdasarkan kebutuhan spesifik daerah serta kemampuan fiskal untuk penyediaan dana pendamping.6.Segera dilakukan pendataan aset SMA/SMK untuk dialihkan pengelolannya dari Kabupaten/Kota ke Provinsi. 7.Melakukan pendataan PTK yang akurat untuk memastikan kebutuhan dana transfer sehingga tidak terjadi kekurangan/kelebihanHasil Rapat8.Diusulkan adanya kuota jumlah guru per kabupaten/kota/provinsi yang bisa dibayar oleh APBN untuk mendorong rasio guru-siswa yang ideal serta efisiensi gaji dan tunjangan guru.9.Menuntaskan pembayaran tunggakan TPG dan Tamsil (PTK Dikmen) sehingga tidak menjadi beban pada saat pengalihan ke provinsi.10.Penyaluran BOS Dikdas dipertimbangkan tetap di provinsi seperti sekarang mengingat pengalaman penyaluran melalui kabupaten/kota di masa lalu sangat tidak lancar. Informasi Tambahan untuk Kemdikbud55Informasi Tambahan Untuk Kemdikbud1.Dalam Dana Desa tahun 2015 sebesar Rp20 Trilyun terdapat peruntukan untuk pengembangan PAUD. Hal ini sangat baik untuk mendukung program Paudisasi (1 desa 1 PAUD).2.Terdapat SILPA Rp6 Trilyun dalam pembayaran TPG 2014 (serapan Rp54 Trilyun dari alokasi Rp60 Trilyun) karena jumlah guru yang diusulkan lebih besar dari yang laik bayar di daerah. Kemdikbud diminta memvalidasi keakuratan data guru untuk perencanaan ke depan.3.Terdapat SILPA Buffer BOS 2014.4.Sinkronisasi ketentuan penganggaran dalam UU 23/2014 dengan UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan. Informasi TambahanRembuk Nasional Pendidikan akan diselenggarakan pada tanggal 29-31 Maret 2015 di Pusdiklat Kemdikbud, Sawangan, DepokPembukaan akan dilakukan oleh Presiden RI Bapak Jokowi pada hari Minggu, 29 Maret 2015 pukul 19.00 [email protected]

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended