Undang undang 23 tahun 2014 terhadap kebijakan anggaran pendidikan 2016 plk

Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan2015

Bahan Raker Bidang Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015Palangkaraya, 26 Maret 2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Outline Paparan

1

2

3

Anggaran Fungsi Pendidikan 2015

Pengalihan Kewenangan Pendidikan Menengah

Persiapan Penyerahan Kewenangan

4 Tindak Lanjut

11

PENGANTARANGGARAN FUNGSI PENDIDIKAN

12

12

13

Kebijakan Umum Pemanfaatan Anggaran Pendidikan

1 Nawacita

1.5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

1.6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.

1.8. Melakukan revolusi karakter bangsa.

1.9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

2 Arahan Khusus Presiden2.1. Wajib Belajar 12 Tahun.

2.2. Kartu Indonesia Pintar (KIP).

2.3. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pariwisata dan Kelautan/Maritim.

2.4. Pendidikan di Daerah Perbatasan, Papua, Papua Barat, dan Pedalaman.

3 Program Generik3.1. Penguatan Kapasitas Aktor Pendidikan.

3.2. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan.

3.3. Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan: Pariwisata.

3.4. Penguatan Tatakelola dan Partisipasi Publik.

Nawacita5 Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia*

Program “Indonesia Pintar” melalui Wajib Belajar 12 tahun

Jenjang 2014 2015 2019

PAUD 66,4 68,1 77,20

SD 97,3 97,6 100,5

SMP 74,2 80,7 93,7

SMA/SMK 68,9 75,7 85,7

Peningkatan % Angka Partisipasi Kasar

17,9 Juta siswa menerima KIP

250Unit Sekolah Baru dibangun

850Unit SD-SMP Satu Atap dibangun di

9.500Ruang Kelas Baru dibangun

Perbatasan, Papua, Pedalaman

9,0Juta siswa SMA/SMK menerima BOS

73.000Lembaga PAUD Baru

* Termasuk Kebijakan Umum 2.1, 2.2, 2.4, 3.1, dan 3.2

AKSES

14

Beberapa Kegiatan Prioritas 2015:

diberi bantuan

(Rp.11,2 T)

(Rp.10,6 T)

(Rp.170 M)

(Rp.650 M)

(Rp.1,5 T)

(Rp.535 M)

ANGGARAN:

Nawacita5 Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia*

Program “Indonesia Pintar” melalui Wajib Belajar 12 tahun

15

7.500 Ruang kelas direhabilitasi

1.950Perpustakaan dibangun

52.000Guru disertifikasi

292.000Guru ditingkatkan

1.150 Laboratorium dibangun

* Termasuk Kebijakan Umum 2.1, 3.1, dan 3.2

MUTU

Jenjang 2014 2015 2019

SD 45,0 58,8 75,0

SMP 50,5 54,0 70,0

SMA/SMK 77,1 78,6 85,0

Peningkatan % sekolah akreditasiminimum B

33.300Sekolah diakreditasi


(Rp.975 M)

(Rp.285 M)

(Rp.250 M)

(Rp.730 M)

(Rp.375 M)

(Rp.195 M)

ANGGARAN:

kompetensinya

16

Nawacita6 Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di

pasar internasional* Membangun sejumlah science and technopark di kawasan politeknik dan

SMK-SMK dengan prasarana dan sarana dengan teknologi terkini.

16

9Unit Sekolah Baru dibangun**

45Perpustakaan dibangun

4Unit Teaching Factory dibangun

320Ruang Kelas Baru dibangun

SMK Pariwisata

10Unit Sekolah Baru dibangun**

30Perpustakaan dibangun

4Unit Teaching Factory dibangun

200Ruang Kelas Baru dibangun

SMK Kelautan

* Termasuk Kebijakan Umum 2.3

35Ruang Praktik Siswa dibangun 75Ruang Praktik Siswa dibangun


** Pembangunan 1 Unit SMK Baru = Rp± 20 M (termasuk peralatan)

3.600

2015 2015-19

20.000

60 400

1.050 6.000

1.200 8.500

162 550

Pembangunan SMK

17

Nawacita8 Melakukan revolusi karakter bangsa

17

Kurikulum disempurnakan

94.500Guru Non-PNS diberi Tunjangan Fungsional

206.200 Guru Non PNS diberi Tunjangan Profesi

Membangun pendidikan kewarganegaraan.

Menghilangkan model penyeragaman dalam sistem pendidikan nasional.

Jaminan hidup yang memadai bagi para guru terutama bagi guru yang ditugaskan di daerah terpencil.

Ujian Nasional diperbaiki

62.500 Guru di daerah perbatasan/pedalaman/CLC

* Tunjangan Profesi Guru PNS dan Tambahan Penghasilan Guru dibayar melalui Transfer ke Daerah (Rp. 71,2T)


diberi Tunjangan Khusus(Rp.1,7 T)

(Rp.345 M)

(Rp.5.8 T)

ANGGARAN:

18

Nawacita9 Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial

Indonesia*

18

Pembuatan dan pemutaran Film untuk Pendidikan Karakter melalui bioskop

(termasuk bioskop keliling).

10.000 Cagar Budaya dilestarikan/diregistrasi

Memperkuat pendidikan ke-bhinneka-an dan menciptakan ruang-ruang dialog antar warga.

Mengembangkan insentif khusus untuk memperkenalkan dan mengangkat kebudayaan lokal.

Meningkatkan proses pertukaran budaya untuk membangun kemajemukan sebagai kekuatan budaya.

300 Desa Adat, Komunitas Budaya, dan Cagar Budaya direvitalisasi

10 Rumah Budaya dibangun/dirintis di Luar Negeri

12 Museum dibangun/direvitalisasi

* Termasuk Kebijakan Umum 3.3


19

Program Generik

4 Penguatan Tatakelola dan Partisipasi Publik

• Opini BPK: WTP (Wajar Tanpa

Pengecualian).

• Nilai LAKIP: 80.

• Predikat WBK (Wilayah Bebas

dari Korupsi)• Indek Kepuasan Pemangku

Kepentingan: 77.

• Penguatan Pengawasan dan SPI (Satuan

Pengawas Internal)

• Sosialisasi Budaya Anti Korupsi• Peningkatan Kualitas dan Kualifikasi

Auditor dan Pengelola Keuangan• Penguatan e-Procurement, e-Office, e-

MSA (Monitoring dan Serapan Anggaran),

• Layanan Pusat Terpadu Satu Pintu (PTSP)

TARGETBeberapa Kegiatan Prioritas 2015:

Pembangunan Pendidikan Erat Kaitannya Dengan Pembangunan Kesehatan & Penanggulangan Kemiskinan

Pendidikan vs Kesehatan

y = 0.8374x + 61.755R² = 0.2148

50.00

55.00

60.00

65.00

70.00

75.00

80.00

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00

An

gka

Har

apan

Hid

up

(Ta

hu

n)

Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)

20

Penduduk kabupaten/kota dengan rata-rata lama sekolah yang tinggi, cenderungmemiliki angka harapan hidup yang tinggi

Catatan: analisis di atas diolah berdasarkan data BPS tahun 2008

Kesehatan

21

Melek Aksara vs. Tingkat Kemiskinan

y = -0.5068x + 100.87R² = 0.2512

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00

Pro

po

rsiP

en

du

du

kM

ele

kA

ksar

a(%

)

Proporsi Penduduk Miskin (%)

Kabupaten/kota dengan proporsi penduduk miskin yang tinggi, cenderungmemiliki proporsi penduduk melek aksara yang rendah

Catatan: analisis di atas diolah berdasarkan data BPS tahun 2008

Kesehatan

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Rata-rata Lama Sekolah

(MYS)

Harapan Lama Sekolah

(EYS)

Indeks Pendidikan

Pendidikan

Harapan Hidup Pada Saat Lahir

GNI Perkapita (PPP $)

Indeks Kesehatan

Indeks Pendapatan

Kesehatan

Perhitungan HDI atau IPM 2012

(usia 15 tahun keatas) (mulai masuk sekolah)

13,2 Tahun(tertinggi =18)

7,9 Tahun(tertinggi =12,6)

22

Ekonomi

Rp.

69,4 Tahun(tertinggi =83,4)

$ 3.716(tertinggi =83.717)

0,674 (tertinggi =0,979)(Pendidikan memiliki efek pengali terhadap kesehatan dan pendapatan)

PERKEMBANGAN HDI (IPM) INDONESIATH. 2005-2011

0.57 0.580.59 0.60 0.61 0.61 0.62

0.400

0.450

0.500

0.550

0.600

0.650

0.700

0.750

0.800

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Sumber: HDR 2011, UNDP

Rank 108Jumlah Negara 169

Rank 124Jumlah Negara 187

1. DKI Jakarta2. Sulawesi Utara3. Riau4. Yogyakarta5. Kalimantan Timur6. Kepulauan Riau7. Kalimantan Tengah8. Sumatera Utara

9. Sumatera Barat20. Sumatera Selatan11. Bengkulu12. Bangka Belitung13. Jambi14. Jawa Tengah15. Bali

15 Provinsi di atas rerata Nasional (2011)

1. Aceh2. Jawa Barat3. Jawa Timur4. Sulawesi Selatan5. Lampung6. Maluku7. Sulawesi Tengah8. Banten9. Gorontalo

10. Sulawesi Tenggara11. Kalimantan Selatan12. Sulawesi Barat13. Kalimantan Barat14. Papua Barat15. Maluku Utara16. Nusa Tenggara Timur17. Nusa Tenggara Barat18. Papua

.

18 Provinsi di bawah rerata Nasional (2011)

23

HDI atau IPM 2012 PROVINSI

24Sumber: BPS, 2012

78.33

58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80

94. Papua

53. Nusa Tenggara Timur

91. Papua Barat

76. Sulawesi Barat

63. Kalimantan Selatan

36. Banten

81. Maluku

11. Aceh

35. Jawa Timur

33. Jawa Tengah

19. Bangka Belitung

17. Bengkulu

13. Sumatera Barat

62. Kalimantan Tengah

64. Kalimantan Timur

14. Riau

31. DKI Jakarta

73,29

Keterkaitan Pembangunan Pendidikan dengan IPM, Indeks Daya Saing Global, MDGs dan EFA

Rata-rata Lama Sekolah: rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani.Harapan Lama Sekolah : 13,2 Tahun

PAUDPendidikan Menengah

Universal SDPendidikan Tinggi SMP

Indeks Daya Saing GlobalIndeks Pembangunan

Manusia



• Kualitas Dikdas• APK dikdas• APK SM• APK Dikti• Kualitas managemen• Pelatihan & DIKTI• Efisiensi pasar kerja• Inovasi

MDG’s

SD/MISMP/MTs



• Kualitas Dikdas• APK Dikdas• APK SM• APK Dikti• Kualitas managemen• Pelatihan & Dikti• Efisiensi pasar kerja• Inovasi

APM SD/MI : 95,7

25

KOMPONEN ANGGARAN PENDIDIKANANGGARAN FUNGSI PENDIDIKAN

2014 2015

A Belanja Pemerintah Pusat 130,279.57 154,236.30

1 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 80,661.03 46,801,4

2 Kementerian Ristek dan Dikti - 41,507,7

3 Kementerian Agama 42,566.93 48,178.3

4 K/L lainnya 7,051.61 8,480.8

5 Bagian Anggaran 69 9,268.1

B Transfer ke Daerah 238,619.49 254,895.50

1 Anggaran Pendidiakan dalam DBH 982.48255 1,337.7

2 DAK Pendidikan 10,041.30 10,041.3

3 Anggaran Pendidikan dalam DAU 135,644.27 134,970.3

4 Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD 1,853.60 1,096.0

5 Tunjangan Profesi Guru 60,540.70 70,252.7

6 Anggaran Pendidikan dalam OTSUS 4,094.63 4,234.7

7 Dana Insentif Daerah 1,387.80 1,664.5

8 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 24,074.70 31,298.3

Total Anggaran Fungsi Pendidikan 368,899.06 409,131.80

20.00% 20.06%

TOTAL BELANJA NEGARA 1,842,495.00 2,039,483.60

Postur Anggaran Fungsi Pendidikan 2014 - 2015

26

Milyar Rp

Kompleksitas Pembiayaan Pendidikan

27

Masyarakat

Kemenkeu

Kemen-dikbud

DinasPendidikan

DinasPendidikan

Sekolah

Dekon

Pemprov

Kab/kota

DAU, Tunjangan guru,BOS, Bagi Hasil

PKH

Operasional

• DAU• DAK• Tunjangan

Profesiguru PNS

• Bagi hasil

• BSM,• Block grant fisik,• Tunjangan profesi

guru Non-PNS• Tunjangan khusus• BOP PAUD, BOS

Dikmen

Yayasan/organisasi

Pengalihan Kewenangan Pendidikan MenengahSesuai Undang-undang 23 tahun 2014

28

28

PERUBAHAN PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAH

1. ManajemenPendidikan

2. Kurikulum 3. Akreditasi

4. Pendidik danTenaga

Kependidikan

5. PerizinanPendidikan

Ruang lingkup perubahan pembagian urusan pemerintahbidang pendidikan :

PERUBAHAN PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAH (1. MANAJEMEN PENDIDIKAN)

Pusat:1. Penetapan SNP2. Pengelolaan Dikti

Provinsi:1. Pengelolaan Pendidikan

Khusus

Kab./Kota:1. Pengelolaan PAUDNI2. Pengelolaan Dikdas3. Pengelolaan Dikmen

UU 32 Tahun 2004 UU 23 Tahun 2014

Pusat:1. Penetapan SNP2. Pengelolaan Dikti

Provinsi:1. Pengelolaan Pendidikan

Khusus2. Pengelolaan Dikmen

Kab./Kota:1. Pengelolaan PAUDNI2. Pengelolaan Dikdas

PERUBAHAN PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAH (2. KURIKULUM)

Pusat:1. Penetapan Kurikulum

nasional

Provinsi:1. Penetapan Kurikulum

Muatan Lokal (mulok)Pendidikan Khusus

Kab./Kota:1. Penetapan Kurikulum

mulok PAUDN2. Penetapan Kurikulum

mulok Dikdas3. Penetapan Kurikulum

mulok Dikmen


Pusat:1. Penetapan Kurikulum

nasional

Provinsi:1. Penetapan Kurikulum

mulok PendidikanKhusus

2. Penetapan Kurikulummulok dikmen

Kab./Kota:1. Penetapan Kurikulum

mulok PAUDN2. Penetapan Kurikulum

mulok Dikdas

PERUBAHAN PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAH (3. AKREDITASI)

Pusat:1. Akreditasi PT2. Akreditasi Dikmen3. Akreditasi Dikdas4. Akreditasi PAUD5. Akreditasi Nonformal


Pusat:1. Akreditasi PT2. Akreditasi Dikmen3. Akreditasi Dikdas4. Akreditasi PAUD5. Akreditasi Nonformal

PERUBAHAN PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAH (4. PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN)

Pusat:1. Pengendalian Formasi

Pendidik2. Pengembangan Karier

Provinsi:1. -

Kab./Kota:1. Pemindahan PTK dalam

Kab./Kota


Pusat:1. Pengendalian Formasi

Pendidik2. Pengembangan karier3. Pemindahan PTK lintas

provinsi

Provinsi:1. Pemindahan PTK lintas

Kab./Kota dalam Provinsi

Kab./Kota:1. Pemindahan PTK dalam

Kab./Kota

PERUBAHAN PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAH (5. PERIZINAN PENDIDIKAN)

Pusat:1. Penerbitan izin PTS2. Penerbitan izin Sekolah

Asing

Provinsi:1. Penerbitan izin SLB

Kab./Kota:1. Penerbitan izin SD2. Penerbitan izin SMP3. Penerbitan izin SM4. Penerbitan izin

Pendidikan nonformal


Pusat:1. Penerbitan izin PTS2. Penerbitan izin Sekolah

Asing

Provinsi:1. Penerbitan izin SM2. Penerbitan izin SLB

Kab./Kota:1. Penerbitan izin SD2. Penerbitan izin SMP3. Penerbitan izin

Pendidikan nonformal

Pasal 298Belanja DAK diprioritaskan untukmendanai kegiatan fisik dan dapatdigunakan untuk kegiatan nonfisik.

UU NO.23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 303Ayat 1)

Daerah dapat membentuk dana cadanganguna mendanai kebutuhan pembangunanprasarana dan sarana Daerah yang tidakdapat dibebankan dalam 1 (satu) tahunanggaran.

Ayat 3)

Dana cadangan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) bersumber dari penyisihanatas penerimaan Daerah kecuali dari DAK,pinjaman Daerah, dan penerimaan lain-lainyang penggunaannya dibatasi untukpengeluaran tertentu.

Pasal 404Serah terima personel, pendanaan,sarana dan prasarana, serta dokumensebagai akibat pembagian UrusanPemerintahan antara Pemerintah Pusat,Daerah provinsi, dan Daerah Kab/Kotayang diatur berdasarkan Undang-Undangini dilakukan paling lama 2 (dua) Tahunterhitung sejak Undang-Undang ini diUndangkan

35

36

Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Organisasi dan Anggaran

1. SETJEN

2. ITJEN

3. PAUDNI

4. DIKDAS

5. DIKMEN

10. DIKTI

7. BAHASA

9. LITBANG

6. KEBUDAYAAN

8. SDM

1. SETJEN

2. ITJEN

3. PAUD DIKMAS

4. DIKDASMEN

7. BAHASA

8. LITBANG

6. KEBUDAYAAN

5. GURU

Rp 3,82 T

Rp 0,21 T

Rp 4,03 T

Rp 18,19 T

Rp 20,49 T

Rp 1,40 T

Rp 0,50 T

Rp 3,56 T

Rp 1,27 T

Rp 41,51 T

Rp 4,57 T

Rp 0,21 T

Rp 2,07 T

Rp 31,03 T

Rp 11,82 T

Rp 1,72 T

Rp 0,50 T

Rp 1,34 T

Struktur LAMA Struktur BARU

• Eselon I berkurang 1.• Dikdas-Dikmen digabung.• Unit pengelola guru

disatukan.• Penguatan Lembaga

Penjaminan Mutu Pendidikan.

Rp.2,1 TPenghematan dari Perjalanan Dinas/Meeting/Konsinyering yang digunakan untuk penajaman program/kegiatan prioritas (refocusing) [INPRES No 2 Tahun 2015]

Reorganisasi

Efisiensi Anggaran

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

SEKRETARIATJENDERAL

DITJEN

KEBUDAYAAN

DITJEN GURU DAN TENAGA

KEPENDIDIKAN

DITJENPAUD DAN

PENDIDIKAN MASYARAKAT

INSPEKTORAT JENDERAL

BADANPENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA

DITJEN

PENDIDIKAN DASAR

DAN MENENGAH

BADANPENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

STAF AHLI BIDANG PEMBANGUNAN

KARAKTER

STAF AHLI BIDANG INOVASI DAN DAYA SAING

STAF AHLI BIDANG REGULASI PENDIDIKAN

DAN KEBUDAYAAN

STAF AHLI BIDANG HUBUNGAN PUSAT DAN

DAERAH

37

STRUKTUR ORGANISASI KEMENDIKBUD(Perpres 14/2015)

Persiapan Penyerahan Kewenangan

38

38

39

1. Pengantar Menteri Koordinator PMK dan MenteriKoordinator Perekonomian

2. Paparan isu strategis dan langkah-langkah persiapan Implementasi UU No 23 Tahun 2014

3. Arahan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

4. Arahan Menteri Agama Tentang Posisi PendidikanAgama (Madrasah) Terkait UU No 23 tahun 2014;

5. Arahan Menteri Dalam Negeri;

6. Diskusi dan Masukan Isu Strategis

7. Kesimpulan.

Hasil Rakor Tingkat Menteri, 14 Januari 2015

UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah telahdiberlakukan 30 September 2014 dan memberikan masa transisiselama dua tahun.

a. Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggung jawab untukpendidikan dasar (SD/SMP), sementara pendidikan menengah(SMA/SMK) dan pendidikan anak berkebutuhan khusus menjaditanggung jawab Pemerintah Propinsi.

b. Pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah dari pemerintah Kab/Kota kepada pemerintah Prov. Berdampak kepada penyerahan personil, pendanaan, prasarana dan dokumen.

40

1. UU No. 23 Tahun 2014 telah diberlakukan

a. Kementerian Agama mengusulkan pengelolaan MI, MTs danMA tetap berada dibawah kewenangan Kementerian Agama.

b. Agar pelayanan pendidikan yang berkualitas dapat diberikantidak hanya kepada jenis pendidikan umum tetapi jugapendidikan agama dan keagamaan diusulkan oleh KementerianAgama untuk memperoleh penganggaran yang memadaikhususnya bagi peningkatan kualitas sarpras pendidikan baiksatuan pendidikan swasta maupun negeri yang bersumber dariAPBN.

41

2. Pengelolaan Pendidikan Agama

42

Pemerintah Propinsi harus menganggarkan dana pendamping

DAK pendidikan menengah sebesar 10% dalam RAPBD

a. Laporan penyerapan DAK seluruh Kabupaten/Kota perlusajikan secara utuh, khususnya terkait dengan penambahanaset.

b. SILPA DAK TA 2010 s.d 2014 sebesar Rp. 2,4 T, apakahdengan diberlaku-kannya UU No. 23 Tahun 2014 akandihibahkan seluruhnya kepada Pemerintah Kabupaten/Kota,atau ada kebijakan lain?

3. Penyerapan Dana Alokasi Khusus (DAK)

43

a. BOS SD-SMP selama ini disalurkan melalui transfer ke provinsi danselanjutnya disalurkan ke sekolah. Diperlukan peninjauan kembalimekanisme penyaluran BOS 2017, dengan tetap memperhatikanketepatan waktu.

b. Dalam APBN 2015 BOS SMA/SMK masih dikelola oleh pemerintahpusat. Di tahun 2016 diusulkan agar mekanismenya sama denganBOS Pendidikan Dasar.

4. Penyaluran Bantuan Operasional Sekoah (BOS)

2012- sekarang

44

a. UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa pemerintahpusat mengendalikan formasi pendidik, pemindahan pendidik dan pengembangankarir pendidik. Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas provinsi.

a. TPG cenderung berlebih. Tahun 2014 dianggarkan sebesar Rp 60,5T tetapidiperkirakan penyerapannya maksimum sebesar Rp 56T. Diperlukan pendataandan sistem evaluasi beban mengajar secara cermat.

b. TPG terhutang akan mendapatkan perhatian khusus

b. Distribusi guru tidak merata, baik secara kuantitas maupun kualitassehingga rasio guru siswa dibeberapa daerah berlebih.

a. Kemendikbud akan memetakan secara cermat jumlah guru SMA/SMK yangakan diserahkan kepada Pemerintah Propinsi, hal ini terkait dengan hak gaji dantunjangan profesi.

b. Kemendikbud akan membuat aturan secara tegas batas rasio guru dan siswa,agar Pemerintah Daerah tidak mudah mengangkat guru honorer. Hal inisekaligus sebagai alat agar distribusi dan rasio guru terhadap murid diperbaiki.

5. Guru

NOJENJANG

JUMLAHKabupaten TK SD SMP SLB* SMA SMK

01 Dki Jakarta 409 17.969 9.309 529 4.796 2.379 35.391

02 Jawa Barat 4.148 128.596 36.331 1.870 16.500 8.249 195.694

03 Jawa Tengah 8.238 123.056 45.386 1.090 15.189 11.336 204.295

04 Di Yogyakarta 2.749 13.185 6.662 877 2.931 3.518 29.922

05 Jawa Timur 8.137 131.936 44.822 884 16.806 13.021 215.606

06 Aceh 2.502 28.490 13.437 31 8.907 3.100 56.467

07 Sumatera Utara 659 64.515 22.406 62 11.350 5.693 104.685

08 Sumatera Barat 1.689 30.399 13.435 293 7.731 4.380 57.927

09 Riau 872 26.408 9.016 31 5.189 1.876 43.392

10 Jambi 739 18.691 6.337 132 3.179 1.517 30.595

11 Sumatera Selatan 943 35.818 11.639 186 6.266 2.122 56.974

12 Lampung 1.148 35.047 11.189 96 5.493 2.197 55.170

13 Kalimantan Barat 533 27.472 7.003 55 2.985 1.489 39.537

14 Kalimantan Tengah 1.047 17.888 5.671 85 2.927 1.506 29.124

15 Kalimantan Selatan 1.986 21.351 7.066 89 2.880 1.767 35.139

16 Kalimantan Timur 544 18.850 6.897 95 2.992 2.131 31.509

17 Sulawesi Utara 1.215 13.210 6.691 68 3.119 2.050 26.353

18 Sulawesi Tengah 1.733 18.054 6.161 41 2.893 1.796 30.678

19 Sulawesi Selatan 3.429 42.434 17.782 335 9.364 4.816 78.160

20 Sulawesi Tenggara 1.500 13.841 6.672 48 4.077 1.550 27.688

Pemerintah merencanakan akan mengalokasikan dana Desa sebesarRp.9 T, dan salah satu komponen program yang dapat dibiayaitermasuk Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUDHI).

a. Perlu koordinasi antara Kemendikbud, Kemenkes, Kemenag,BKKBN dan Kemendagri serta Kementerian Desa, PDT danTransmigrasi untuk pelaksanaannya.

b. PAUD HI merupakan intervensi strategis untuk pengembangananak secara optimal dalam periode emas mereka sekaligussebagai upaya menyiapkan anak untuk masuk ke jenjangpendidikan dasar.

46

6. PAUD

47

a. Pemerintah Propinsi perlu membuat perencanaan yangmatang agar ketersediaan/kapasitas sekolah menengahagar transisi dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA dapat tercapai100%, sebagai prasyarat bagi keberhasilan Program WajibBelajar 12 Tahun.

b. Data arus peserta didik/kohort SMP/MTs di propinsimenjadi dasar bagi perencanaan penyediaan ruang kelas,perencanaan kebutuhan guru dan kebutuhan pendanaan.

c. Kemdikbud secara reguler mengadakan koordinasi denganPemerintah Propinsi agar Pemerintah Propinsi lebihbertanggung jawab atas pengelolaan pendidikan menengahtermasuk melakukan monitoring pendidikan dasar.

7. Pelaksanaan Wajar 12 Tahun di Provinsi

Kondisi Akses Pendidikan Menengah Per Kecamatan

48

Aceh

Sumut

Sumbar

RiauKep. Riau

Bengkulu

Babel

120

11

Jambi

Lampung

Sumsel

213

11

DKI Jakarta

Banten

Jabar

Jateng

D.I JogjaJatim Bali NTB NTT

Kalbar

Kalteng

Kaltim

Kaltim

55

4

41

5

271

16 386

35

152

6

158

18

101

23

191

23

152

2592

34

76

2693

19

56

1

113

3

221

75

44

2 543

30

162

12 118

14

122

12

133

12

Sulut

131

23

Gorontalo

55

20

Sulteng

129

32

Sulbar

61

7

Sulsel

272

32

Sultra

188

16Maluku

79

11

Malut

100

14

Pabar

64

103

Papua

111

307

Permendikbud 80 tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal pasal 4 mengamanatkan disetiapwilayah kecamatan minimal terdapat satu sekolah jenjang pendidikan menengah.

Keterangan:

• Jumlah Kecamatan yang belum memiliki SM/MA = 13,93%

• Jumlah Kecamatan yang memiliki SM/MA = 86,07% 5853

947

Sumber: Dapodikmen 2013

• Total Kecamatan di seluruh Indonesia berjumlah 6.800 kecamatan

Periode Waktu Paling Rentan: Transisi Antar Jenjang Studi Kasus di Kab. Sukabumi

SD

SMP

SMA/K

39.450

24.781 18.688

11.031

=14.669 (37,2%)

=7.657 (41,0%)

lulusan

lulusan

Siswa baru

Siswa baru

8.459

lulusan

44.923

Siswa baru

= 36.464 (81,2%)

Sumber : Disdik Kab. Sukabumi, 2011 49

Anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah perluditingkatkan akuntabilitas dan efisiensinya yang meliputi:

a. Komponen non gaji dalam DAU 2015 sebesar Rp 14,1 T(dari DAU yang diperkirakan untuk anggaran pendidikansebesar Rp. 135 T);

b. Komponen dana cadangan dalam TPG 2015 sebesar Rp.3,7 T (dari dana TPG sebesar Rp. 70,2 T);

c. Pemanfaatan anggaran pendidikan dalam OTSUS, DanaInsentif Daerah (DID) dan anggaran pendidikan dalamDBH yang totalnya sebesar Rp. 7,2 T.

50

8. Akuntabilitas dan Efisiensi

Tindak Lanjut Pengalihan Kewenangan Pendidikan Menengah

51

51

Hasil Rapat

1. Rapat koordinasi tingkat menteri (Menko Perekonomian, MenkoPKM, dan K/L terkait) untuk memutuskan kebijakan penataananggaran pendidikan transfer daerah sesuai dengan UU 23/2014(Tentang Pemerintahan Daerah) serta meningkatkan akuntabilitas danefektivitas pemanfaatannya.

2. Penataan administrasi anggaran pendidikan transfer daerah meliputi:DAK (Dana Alokasi Khusus), DAU (Dana Alokasi Umum) Non-Gaji, TPG(Tunjangan Profesi Guru), Tamsil (Tambahan Penghasilan Guru), BOS(Bantuan Operasional Sekolah).

3. Diusulkan adanya kebijakan untuk memastikan akuntabilitas danefisiensi pemanfaatan anggaran pendidikan dalam DBH (Dana BagiHasil), dana Otsus (Otonomi Khusus) dan DID (Dana Insentif Daerah)yang selama ini belum jelas pemanfaatanya

Hasil Rapat

4. Pemindahan anggaran sekolah menengah ke provinsi (sesuaiamanah UU 23/2014) akan dilakukan mulai 1 Januari 2017.Diusulkan adanya uji coba di beberapa provinsi mulai tahunanggaran 2016.

5. Diusulkan adanya reformulasi pengalokasian DAK berdasarkankebutuhan spesifik daerah serta kemampuan fiskal untukpenyediaan dana pendamping.

6. Segera dilakukan pendataan aset SMA/SMK untuk dialihkanpengelolannya dari Kabupaten/Kota ke Provinsi.

7. Melakukan pendataan PTK yang akurat untuk memastikankebutuhan dana transfer sehingga tidak terjadikekurangan/kelebihan

Hasil Rapat8. Diusulkan adanya kuota jumlah guru per kabupaten/kota/provinsi yang

bisa dibayar oleh APBN untuk mendorong rasio guru-siswa yang idealserta efisiensi gaji dan tunjangan guru.

9. Menuntaskan pembayaran tunggakan TPG dan Tamsil (PTK Dikmen)sehingga tidak menjadi beban pada saat pengalihan ke provinsi.

10. Penyaluran BOS Dikdas dipertimbangkan tetap di provinsi sepertisekarang mengingat pengalaman penyaluran melalui kabupaten/kotadi masa lalu sangat tidak lancar.

Informasi Tambahan untuk Kemdikbud

55

Informasi Tambahan Untuk Kemdikbud

1. Dalam Dana Desa tahun 2015 sebesar Rp20 Trilyun terdapatperuntukan untuk pengembangan PAUD. Hal ini sangat baikuntuk mendukung program Paudisasi (1 desa 1 PAUD).

2. Terdapat SILPA Rp6 Trilyun dalam pembayaran TPG 2014 (serapan Rp54 Trilyun dari alokasi Rp60 Trilyun) karena jumlahguru yang diusulkan lebih besar dari yang laik bayar di daerah. Kemdikbud diminta memvalidasi keakuratan data guru untukperencanaan ke depan.

3. Terdapat SILPA Buffer BOS 2014.

4. Sinkronisasi ketentuan penganggaran dalam UU 23/2014 denganUU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan.

Informasi Tambahan

• Rembuk Nasional Pendidikan akan diselenggarakan pada tanggal 29-31 Maret 2015 di Pusdiklat Kemdikbud, Sawangan, Depok

• Pembukaan akan dilakukan oleh Presiden RI Bapak Jokowi pada hari Minggu, 29 Maret 2015 pukul 19.00 WIB

58

[email protected]

Undang undang 23 tahun 2014 terhadap kebijakan anggaran pendidikan 2016 plk

Education