Nur’ain Isqodrin, SE., Ak., M.Acc Isqodrin.wordpress.com UN Model, OECD Model & Indonesian Model
Nur’ain Isqodrin, SE., Ak., M.Acc
Isqodrin.wordpress.com
UN Model,
OECD Model &
Indonesian Model
UN Model OECD Model
Model yang dikembangkan untuk memperjuangkan kepentingan negara – negara berkembang, sehingga prinsip sumber penghasilan tergambar dalam model ini
Model yang dikembangkan oleh negara – negara eropa barat, prinsip yang digunakan adalah asas pengenaan pajak domisili
Perbandingan UN Model, OECD
Model dan Indonesian Model
* Indonesia menggunakan campuran antara kedua model
Perpajakan Internasional 2
Perjanjian perpajakan Liga Bangsa-bangsa
(1921)
OECD 70 negara (1928)
Model London (1946)
Model Mexico (1943)
OEEC
Draft Double Taxation Convention on Income and
Capital (1946)
(1992) (1997) (2000) (2005)
Perpajakan Internasional 3
The Economics and Social Council of the United Nations
(1967)
The Group of Experts 25 negara (1980)
(1979)
(1974)
Draft United Nations Model Convention
(1979)
(1995) (1997) (1998) (1999)
(2000) (2005)
Perpajakan Internasional 4
UN Model OECD Model
This convention shall apply to person who are resident of one or both of the constrating states
This convention shall apply to person who are resident of one or both of the constrating states
Pasal 1 Subyek Pajak
• Tidak ada perbedaan antara UN model dan OECD Model
• Indonesian model mengganti istilah convention dengan
aggrement, karena dalam pengertian P3B bukanlah
perjanjian namun persetujuan
Perpajakan Internasional 5
UN Model OECD Model
The convention shall apply also to any identical or substantially similar taxes which are imposed after date of signature of the convention in addition to, or in place of, the existing taxes. The competent authorities of the constracting state shall notify each other of any significant changes made to their tax law
The convention shall apply also to any identical or substantially similar taxes which are imposed after date of signature of the convention in addition to, or in place of, the existing taxes. The competent authorities of the constracting state shall notify each other of any significant changes that have been made in their taxation law
Pasal 2 Jenis Pajak
Perpajakan Internasional 6
• Baik UN, OECD dan Indonesian Model Tidak ada perbedaan
pada umumnya
• Model indonesia pengenaan pajak hanya atas pajak
penghasilan dan semua pajak yang dikenakan atas seluruh
atau unsur dari penghasilan termasuk pajak atas keuntungan
dari pemindahtanganan harta bergerak atau harta tidak
bergerak
• Indonesia tidak mengenakan pajak atas kekayaan, namun jika terdapat tambahan kekayaan netto lainnya dalam UU
Pph juga merupakan obyek pajak
Perpajakan Internasional 7
UN Model OECD Model
No Different No Different
Pasal 3 Istilah Umum
• Pasal 3 ayat 1 model indonesia menambahkan istilah
indonesia yaitu suatu wilayah teritorial dari republik indonesia
• Pasal 3 ayat 1 huruf e, istilah international menurut indonesia
model adalah jasa angkutan oleh kapal atau pesawat udara
yang dioperasikan oleh sebuah perusahaan yang dinegara
yang terikat persetujuan • Model OECD menambahkan istilah perusahaan dan istilah
usaha, istilah “perusahaan” yang melakukan kegiatan dalam
berbagai usaha. Sedangkan istilah usaha termasuk jasa-jasa
profesional dan kegiatan lain dari suatu pekerjaan bebas
Perpajakan Internasional 8
UN Model OECD Model
Place of incorporation Place of incorporation
Pasal 4 Penduduk
• Tempat kedudukan perusahaan
• Seusai dengan aturan UN Model dan OECD Model
UN model asas sumber penghasilan
OECD asas domisili
Perpajakan Internasional 9
UN Model OECD Model Indonesia Model
• Convention • Bangunan,
konstruksi atau proyek instalasi dianggap BUT jika kegiatannya lebih dari 6 bulan
• Convention • Bangunan,
konstruksi atau proyek instalasi dianggap BUT jika kegiatannya lebih dari 12 bulan
• Aggrement • BUT termasuk gudang
atau gerai penjualan dan sebuah pertanian /perkebunan dll
• Bangunan, konstruksi atau proyek instalasi dianggap BUT jika kegiatannya lebih dari 6 bulan
• Pengecualian BUT adalah pengurusan suatu tempat tertentu dari suatu usaha semata-mata untuk tujuan iklan atau penyedia infomasi
Pasal 5 BUT
Perpajakan Internasional 10
UN Model OECD Model Indonesia Model
• No Different • Menambakan untuk
dikenakan pajak atas harta tidak bergerak juga terhadap penghasilan dari harta tak gerak yang digunakan untuk pelaksanaan jasa-jasa profesi.
• No Different • No Different • Menambakan untuk
dikenakan pajak atas harta tidak bergerak juga terhadap penghasilan dari harta tak gerak yang digunakan untuk pelaksanaan jasa-jasa profesi.
Pasal 6 Pendapatan harta tak bergerak
Perpajakan Internasional 11
UN Model OECD Model Indonesia Model
• Laba Untuk BUT diperjelas termasuk jika perusahan induk melakukan penjualan barang dagangan dinegara lain seperti BUT dinegara sumber
• Biaya yang tidak dapat dikurangkan oleh BUT yaitu pembayaran yang dilakukan BUT kepada kantor pusatnya atau kantor lainnya milik pusat spt : Royalti, imbalan dll
• Tidak dianggap ada laba BUT jika hanya karena pembelian barang kepada perusahaan induk
• Laba Untuk BUT diperjelas termasuk jika perusahan induk melakukan penjualan barang dagangan dinegara lain seperti BUT dinegara sumber
• Biaya yang tidak dapat dikurangkan oleh BUT yaitu pembayaran yang dilakukan BUT kepada kantor pusatnya atau kantor lainnya milik pusat spt : Royalti, imbalan dll
Pasal 7 Laba Usaha
Perpajakan Internasional 12
UN Model OECD Model Indonesia Model
• Menerapkan pemajakan di negara sumber, tetapi pajak yang dikenakan akan dikurangi dengan jumlah yang sepadan dengan 50%.
• Laba yang berasal dr pengoperasian pesawat udara dalam jalur lalu lintas hanya akan dikenakan pajak dinegara pihak dimana perusahaan mengoperasikan pesawat tersebut
Pasal 8 Perkapalan, sungai dan udara
Perpajakan Internasional 13
UN Model OECD Model Indonesia Model
• Adanya transfer pricing dapat melakukan pengelakan pajak, yang dirugikan dalam hal ini pada umumnya adalah negara sumber, karena terkait dengan pendapatan atau peredaran usaha yang kadang kala dikecilkan, sehingga penerimaan pajak berkurang.
• Tidak terdapat pasal 9 ayat 3
• Pasal 9 ayat 3 Suatu negara yang terikat persetujuan tidak akan merubah laba dari sebuah perusahaan dalam keadaan sesuai pada ayat 2 setelah habis batas waktu yang disajikan dalam hukum perpajakannya
Pasal 9 Hubungan istimewa
Perpajakan Internasional 14
UN Model OECD Model Indonesia Model
• Pemajakan deviden tergantung pada kesepakatan kedua negara, pada umumnya lebih rendah dari model OECD
• Tarif deviden ditentukan sebesar 5% jika kepemilikan sahamnya minimal 25%.
• Pembebanan pajak tidak melebihi sekian persen dari jumlah kotor deviden. Ayat ini tidak akan mempengaruhi pajak perusahaan menyangkut deviden dibayar dari laba mana yang dikeluarkan
Pasal 10 Deviden
Perpajakan Internasional 15
• UN Model
• OECD Model
• Indonesia Model
“Secara umum tidak memiliki perbedaan yang signifikan, perbedaan terletak pada aturan pemajakan yaitu sumber penghasilan atau asas domisili, selain itu juga disesuaikan berdasarkan pada kultur dan sistem perpajakan di negara-negara yang bersangkutan sehingga pemajakannya dapat dioptimalkan”
Kesimpulan
Perpajakan Internasional 16
TERIMA KASIH