Top Banner
UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM LAMONGAN TAHUN AKADEMIK 2019/2020 Mata Kuliah : Hukum Pajak Semester / Kelas : IV (Empat) B Fakultas / Prodi : Hukum / Ilmu Hukum Hari / Tanggal : Jum’at, 26 Juni 2020 Dosen : Jatmiko Winarno, SH, MH Sifat : Daring PILIHLAH JAWABAN YANG BENAR DARI SOAL BERIKUT ! 1. Pemerintah dalam memungut pajak, minimal harus ada 3 variabel penting, yaitu ..... a. Subjek pajak, objek pajak, tarif pajak b. Subjek pajak, objek pajak, hukum pajak c. Tarif pajak, hukum pajak, wajib pajak d. Wajib pajak, objek pajak, hukum pajak 2. Apabila Surat Pemberitahuan WP tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan sesuai ketentuan UU KUP 2007 dan setelah ditegur secara tertulis tetap tidak disampaikan tepat pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran, maka kepada Wajib Pajak tersebut akan diterbitkan …. a. STP b. SKPKB c. SKPKBT d. Surat Teguran 3. Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam UU perpajakan yang berlaku ternyata telah lewat dan Dirjen Pajak tidak memberikan keputusan maka permohonan keberatan Wajib Pajak dianggap …. a. Ditolak b. Tidak mengajukan permohonan keberatan c. Diterima d. Diterima sebagian 4. Jika Wajib Pajak tidak menyetujui atas keputusan keberatan dari Dirjen Pajak maka Wajib Pajak dapat mengajukan banding ke …. a. Mahkamah Agung b. Kejaksaan Agung c. PTUN d. Badan Peradilan Pajak 5. Jenis pajak yang menerapkan tarif tetap adalah …. a. Pajak Penghasilan (PPh) b. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) c. Pajak pertambahan Nilai (PPN) d. Bea Meterai 6. Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi dan guna menemukan tersangka adalah a. Penyidikan pajak b. Penyelidikan pajak c. Penelitian pajak d. Pengawasan pajak 7. Salah satu unsur dalam pengertian pajak adalah …. a. Adanya kontrapretasi langsung yang didapat b. Tidak harus didasarkan undang-undang c. Sifatnya dapat dipaksakan d. Untuk membayar utang luar negeri yang jatuh tempo
9

UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP FAKULTAS HUKUM … · UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM LAMONGAN TAHUN AKADEMIK 2019/2020 Mata Kuliah : Hukum Pajak Semester

Aug 23, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP FAKULTAS HUKUM … · UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM LAMONGAN TAHUN AKADEMIK 2019/2020 Mata Kuliah : Hukum Pajak Semester /

UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM LAMONGAN

TAHUN AKADEMIK 2019/2020

Mata Kuliah : Hukum Pajak

Semester / Kelas : IV (Empat) B

Fakultas / Prodi : Hukum / Ilmu Hukum

Hari / Tanggal : Jum’at, 26 Juni 2020

Dosen : Jatmiko Winarno, SH, MH

Sifat : Daring

PILIHLAH JAWABAN YANG BENAR DARI SOAL BERIKUT !

1. Pemerintah dalam memungut pajak, minimal harus ada 3 variabel penting, yaitu .....

a. Subjek pajak, objek pajak, tarif pajak

b. Subjek pajak, objek pajak, hukum pajak

c. Tarif pajak, hukum pajak, wajib pajak

d. Wajib pajak, objek pajak, hukum pajak

2. Apabila Surat Pemberitahuan WP tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan sesuai ketentuan

UU KUP 2007 dan setelah ditegur secara tertulis tetap tidak disampaikan tepat pada waktunya sebagaimana

ditentukan dalam Surat Teguran, maka kepada Wajib Pajak tersebut akan diterbitkan ….

a. STP

b. SKPKB

c. SKPKBT

d. Surat Teguran

3. Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam UU perpajakan yang berlaku ternyata telah lewat dan

Dirjen Pajak tidak memberikan keputusan maka permohonan keberatan Wajib Pajak dianggap ….

a. Ditolak

b. Tidak mengajukan permohonan keberatan

c. Diterima

d. Diterima sebagian

4. Jika Wajib Pajak tidak menyetujui atas keputusan keberatan dari Dirjen Pajak maka Wajib Pajak dapat

mengajukan banding ke ….

a. Mahkamah Agung

b. Kejaksaan Agung

c. PTUN

d. Badan Peradilan Pajak

5. Jenis pajak yang menerapkan tarif tetap adalah ….

a. Pajak Penghasilan (PPh)

b. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

c. Pajak pertambahan Nilai (PPN)

d. Bea Meterai

6. Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti

itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi dan guna menemukan tersangka adalah

a. Penyidikan pajak

b. Penyelidikan pajak

c. Penelitian pajak

d. Pengawasan pajak

7. Salah satu unsur dalam pengertian pajak adalah ….

a. Adanya kontrapretasi langsung yang didapat

b. Tidak harus didasarkan undang-undang

c. Sifatnya dapat dipaksakan

d. Untuk membayar utang luar negeri yang jatuh tempo

Page 2: UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP FAKULTAS HUKUM … · UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM LAMONGAN TAHUN AKADEMIK 2019/2020 Mata Kuliah : Hukum Pajak Semester /

8. Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan

tanpa hak NPWP atau pengukuhan PKP akan dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara ….

a. Paling singkat 3 bulan

b. Paling singkat 6 bulan

c. Paling lama 4 tahun

d. Paling lama 6 tahun

9. Dalam hal keberatan WP ditolak atau dikabulkan sebagian, maka WP akan dikenai sanksi administrasi berupa

:.....

a. Bunga 2%

b. Bunga 2% per bulan

c. Denda sebesar 50%

d. Kenaikan sebesar 50%

10. Jenis Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Tingkat I sesuai dengan UU Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah adalah Pajak ….

a. Reklame

b. Penerangan jalan

c. Bahan bakar kendaraan bermotor

d. Pengambilan dan pengolahan galian golongan C

11. Apabila WP menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau pengukuhan PKP sehingga dapat

menimbulkan kerugian pada pendapatan negara akan dikenakan sanksi.....

a. Denda paling sedikit 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak/kurang dibayar

b. Denda paling banyak 6 kali jumlah pajak terutang yang tidak/kurang dibayar.

c. Pidana penjara paling singkat 9 bulan.

d. Pidana penjara paling lama 6 tahun.

12. Menjaga ketertiban pembayaran pajak, memudahkan pengawasan administrasi perpajakan dan sebagai identitas

Wajib Pajak adalah merupakan ….

a. Fungsi surat ketetapan pajak

b. Manfaat pengukuhan pengusaha kena pajak

c. Syarat NPWP

d. Fungsi NPWP

13. Penghapusan NPWP dapat dilakukan dalam hal ….

a. Wajib Pajak orang pribadi meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan

b. wanita kawin tidak dengan perjanjian pisah harta dan penghasilan

c. Wajib Pajak badan telah dibubarkan secara resmi

d. A, B, dan C benar semua

14. Apabila permohonan keberatan diterima, baik sebagian atau seluruhnya maka kelebihan pembayaran pajak

dikembalikan dengan ditambah ….

a. Bunga 2% sebulan

b. Bunga 2% sebulan maksimum 24 bulan

c. Bunga 4% sebulan

d. Kenaikan 50% dari pajak yang lebih dibayar

15. Jangka waktu paling lambat penyetoran PPh Pasal 22 yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

adalah ….

a. Tanggal 10 bulan takwim berikutnya

b. Pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran

c. 1 hari setelah pemungutan pajak dilakukan

d. Tanggal 15 bulan takwim berikutnya

16. Dasar hukum yang mengatur tentang keberatan adalah ….

a. Pasal 25 UU KUP 2007

b. Pasal 27 UU KUP 2007

c. Pasal 28 UU KUP 2007

d. Pasal 29 UU KUP 2007

17. Surat yang digunakan untuk menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan

pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih dibayar oleh Wajib Pajak Daerah

adalah surat ….

Page 3: UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP FAKULTAS HUKUM … · UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM LAMONGAN TAHUN AKADEMIK 2019/2020 Mata Kuliah : Hukum Pajak Semester /

a. Tagihan Pajak Daerah

b. Pemberitahuan Pajak Daerah

c. Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar

d. Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan

18. Retribusi Daerah adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan oleh ….

a. Pemerintah Daerah

b. Pemerintah Pusat

c. Kabupaten

d. Negara

19. Pemungutan pajak daerah yang didasarkan pada penetapan Kepala Daerah dengan menggunakan Surat Ketetapan

Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lainnya yang dipersamakan adalah ciri dari sistem pemungutan pajak, yaitu

….

a. With Holding System

b. Self Assessment System

c. Official Assessment

d. Regulerend System

20. Metode pemeriksaan yang dilakukan dengan cara menguji kebenaran angka-angka dalam SPT, laporan

keuangan, buku-buku, catatan-catatan dan dokumen pendukung sesuai dengan proses pemeriksaan pajak adalah

metode ….

a. Vouching

b. Konfirmasi

c. Langsung

d. Tidak langsung

21. Yang bertindak sebagai penyidik dalam tindak pidana pajak adalah ….

a. Jaksa

b. Kepolisian

c. Pegawai Negeri Sipil (PNS) tertentu di lingkungan Kejaksaan Agung

d. Pegawai Negeri Sipil (PNS) tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak

22. Peradilan yang hanya melibatkan pihak Wajib Pajak dengan Fiskus adalah ....

a. Peradilan Pajak

b. Peradilan Tata Usaha Negara

c. Peradilan Administrasi Murni

d. Peradilan Administrasi Tidak Murni

23. Orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan

hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang

berlaku dinamakan .....

a. Wakil Wajib Pajak

b. Konsultan Pajak

c. Kuasa Wajib Pajak

d. Penanggung Pajak

24. Pihak yang berwenang untuk mengurangkan / menghapuskan sanksi administratif dan

mengurangkan/membatalkan Ketetapan Pajak adalah : ….

a. Menteri Keuangan

b. Pengadilan Pajak

c. Kepala KPP

d. Direktur Jenderal Pajak

25. Sejak surat permohonan keberatan Wajib Pajak diterima, Dirjen Pajak harus memberikan keputusan dalam

jangka waktu paling lama ….

a. 1 bulan

b. 6 bulan

c. 12 bulan

d. 24 bulan

26. Dasar hukum yang mengatur tentang pemeriksaan pajak adalah ….

a. Pasal 28 UU Nomor 28 Tahun 2007

b. Pasal 29 UU Nomor 28 Tahun 2007

c. Pasal 39 UU Nomor 28 Tahun 2007

Page 4: UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP FAKULTAS HUKUM … · UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM LAMONGAN TAHUN AKADEMIK 2019/2020 Mata Kuliah : Hukum Pajak Semester /

d. Pasal 41 UU Nomor 28 Tahun 2008

27. Permintaan buku, catatan dan dokumen serta data, informasi serta keterangan lain dalam rangka pemeriksaan

pajak wajib dipenuhi oleh Wajib Pajak .....

a. Paling lama 6 bulan sejak permintaan disampaikan.

b. Paling lama 4 bulan sejak permintaan disampaikan

c. Paling lama 3 bulan sejak permintaan disampaikan

d. Paling lama 1 bulan sejak permintaan disampaikan

28. Penghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan untuk kepentingan penerimaan negara, dapat

dilakukan atas permintaan dari ….

a. Direktur Jenderal Pajak

b. Kepolisian

c. Menteri Keuangan

d. Penyidik Pajak

29. Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Retribusi Tempat Penitipan Anak adalah merupakan

jenis-jenis dari Retribusi ….

a. Jasa Umum

b. Jasa Usaha

c. Perizinan Tertentu

d. Daerah Khusus

30. Tujuan utama pemerintah melakukan reformasi pajak adalah ….

a. Menegakkan kemandirian dalam pembiayaan pembangunan nasional

b. Pajak sebagai pelengkap sumber dana pembangunan

c. Kemajuan perekonomian dan dunia usaha

d. Intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan

31. Jangka waktu yang menjadi dasar bagi WP untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang

dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam UU KUP 2007 adalah ….

a. Jangka waktu pajak

b. Bagian tahun pajak

c. Asa pajak

d. Tahun pajak

32. Apabila seorang Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan usahanya dimulai 1 Mei 2008 – 30 April 2009

maka tahun pajaknya menggunakan ….

a. Tahun 2008

b. Tahun 2009

c. Terserah Wajib Pajak

d. Terserah keputusan Dirjen Pajak

33. Jangka waktu pengajuan surat permohonan keberatan Wajib Pajak kepada Dirjen Pajak paling lambat ….

a. 1 bulan

b. 3 bulan

c. 6 bulan

d. 12 bulan

34. Tarif pajak yang persentasenya semakin kecil jika dasar pengenaan pajaknya meningkat dan besarnya penurunan

dari tarifnya semakin kecil disebut dengan tarif.....

a. Tetap

b. Degresif

c. Progresif

d. Proporsional

35. Negara diibaratkan sebagai perusahaan asuransi yang memberikan perlindungan warga negara dengan cara

mengharuskan warga neragar untuk membayar premi ke negara dalam bentuk pajak, hal ini merupakan pendapat

dalam teori ….

a. Perlindungan

b. Kepentingan

c. Daya pikul

d. Asuransi

Page 5: UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP FAKULTAS HUKUM … · UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM LAMONGAN TAHUN AKADEMIK 2019/2020 Mata Kuliah : Hukum Pajak Semester /

36. Pemeriksaan yang meliputi suatu jenis pajak atau seluruh jenis pajak, untuk tahun berjalan dan/atau tahun-tahun

sebelumnya dan/atau untuk tujuan lain yang dilakukan di tempat Wajib Pajak dinamakan pemeriksaan….

a. Kantor

b. Lapangan

c. Rutin

d. Khusus

37. Penafsiran terhadap undang-undang perpajakan yang tidak diperkenankan untuk digunakan adalah .....

a. Penafsiran Sosiologis

b. Penafsiran A Contrario

c. Penafsiran Otentik

d. Penafsiran Historis

38. Persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan

pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan PPh 1984 dan perubahannya dalam UU

KUP 2007 adalah persyaratan ….

a. Subjektif

b. Objektif

c. Preventif

d. Persuasif

39. Cara perhitungan Retribusi Daerah adalah dengan menggunakan rumus sebagai berikut …

a. Dasar pengenaan pajak ´ Tarif Pajak Daerah

b. Retribusi Kabupaten + Jumlah Retribusi Pusat

c. Dasar pengenaan pajak ´ Tarif Retribusi

d. Tingkat penggunaan jasa ´ Tarif retribusi

40. Apabila seseorang beretempat tinggal di luar Indonesia tetapi dikenakan pajak oleh pemerintah Indonesia, maka

pemerintah Indonesia menganut .....

a. Azas Domisili

b. Azas Pemerataan

c. Azas Kebangsaan

d. Azas Sumber

Page 6: UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP FAKULTAS HUKUM … · UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM LAMONGAN TAHUN AKADEMIK 2019/2020 Mata Kuliah : Hukum Pajak Semester /

UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM LAMONGAN

TAHUN AKADEMIK 2019/2020

Mata Kuliah : Hukum Perikatan

Semester / Kelas : IV (Empat) B

Fakultas / Prodi : Hukum / Ilmu Hukum

Hari / Tanggal : Kamis, 25 Juni 2020

Dosen : Dhevi Nayasari S, SH, MH

Sifat : Daring

Soal !

1. Jelaskan apa yang menjadi syarat sahnya perjanjian berdasarkan pasak 1320 KUHPerdata dan apa

resikonya apabila syarat tersebut di langgar

2. Jelaskan secara singkat apa yang di maksud dengan Perikatan yang lahir dari Undang Undang

serta Berikan Contohnya

3. Wan Prestasi dan force majeur merupakan dua hal yang tidak dapat terlaksananya suatu perikatan

a. Jelaskan apa yang di maksud dengan Foerce Majeur

b. berikan contoh kasus sederhana yang dapat membedakan antara tidak terlaksananya

perjanjian karena wan prestasi dan tidak terlaksananya pejanjian karena force majeur

c. Sebutkan setidaknya 2 tuntutan yang dapat dilakukan seseorang kreditor terhadap debitur

wanprestasi sebutkan pula dasar hukum nya

4. Terdapat beberapa hal yang dapat mengakibatkan hapusnya suatu perikatan perikatan diantaranya

melalui Pembayaran Konsinyasi dan Novasi jelaskan ketiga hal tersebut disertai dengan contohnya

****** Selamat Mengerjakan Semoga Sukses ******

Page 7: UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP FAKULTAS HUKUM … · UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM LAMONGAN TAHUN AKADEMIK 2019/2020 Mata Kuliah : Hukum Pajak Semester /

UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM LAMONGAN

TAHUN AKADEMIK 2019/2020

Mata Kuliah : Hukum Perusahaan

Semester / Kelas : IV (Empat) B

Fakultas / Prodi : Hukum / Ilmu Hukum

Hari / Tanggal : Kamis, 25 Juni 2020

Dosen : Dhevi Nayasari S, SH, MH

Sifat : Daring

Soal !

Tulislah dengan tulisan tangan di atas kertas folio bergaris

1. Bagaimanakah nentuk tanggung jawab sekutu dalam Persekutuan Perdata , Firma dan

Persekutuan Comanditer

2. Jelaskan tata cara pendirian koperasi hingga koperasi tersebut mendapat status sebagai

badan hukum

3. Sebutkan , apa sajakah yang menjadi Organ Perseroan Terbatas Disertai Penjelasan

Wewenang dan tanggung jawab nya

4. Salah satu ciri substantif Perseroan Terbatas sebagai badan hukum Adalah mengenai

terbatasnya tanggung jawab. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Tanggung jawab

terbatas di dalam sebuah PT ! Apakah keterbatas tanggung jawab tersebut bersifat

mutlak ?

Jelaskan jawaban saudara disertai dasar hukum nya.

Page 8: UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP FAKULTAS HUKUM … · UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM LAMONGAN TAHUN AKADEMIK 2019/2020 Mata Kuliah : Hukum Pajak Semester /

UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM LAMONGAN

TAHUN AKADEMIK 2019/2020

Mata Kuliah : Hukum Kewarganegaraan

Semester / Kelas : IV (Empat) B

Fakultas / Prodi : Hukum / Ilmu Hukum

Hari / Tanggal : Kamis, 25 Juni 2020

Dosen : Ayu Dian Ningtias, SH, MH

Sifat : Daring

1. Kajilah Bagaimana pembuktian Actus Reus dan Mens Rea dalam Penyelidikan Perkara cyber

crime, (minimal 200 kata)

( JAWABAN DITULIS DAN DI FOTO KEMUDIAN DIUNGGAH PADA GOOGLE

FORM YANG TELAH DISEDIAKAN OLEH FAKULTAS HUKUM UNISLA)

Page 9: UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP FAKULTAS HUKUM … · UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM LAMONGAN TAHUN AKADEMIK 2019/2020 Mata Kuliah : Hukum Pajak Semester /

UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM LAMONGAN

TAHUN AKADEMIK 2019/2020

Mata Kuliah : HAN

Semester / Kelas : IV (Empat) B

Fakultas / Prodi : Hukum / Ilmu Hukum

Hari / Tanggal : Kamis, 25 Juni 2020

Dosen : Adang Moelyono, SH., M.Kn

Sifat : Daring

1. Sebutkan Hirarkie peraturan perundang undangan dan sebutkan Dasar hukumnya!

2. Undang Undang/peraturan pemerintah pengganti Undang Undang adalah bentuk dan jenis

peraturan apa ? dan siapa yang mempunyai kewenangan mengeluarkan Peraturan Pengganti

Undang Undang (Perpu) tersebut, sebutkan prosesnya di buatnya (Perpu) sebutkan dasar

hukum pengaturan Perpu di UUD 1945 ?

3. PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG

KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DAN STABULITAS SISTEM KEUANGAN

KEUANGAN PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-

l9) DAN/ATAU DALAM RANGKA MENGHADAPI ANCAMAN

YANG MEMBAHAYAKAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN/ATAU STABILITAS

SISTEM KEUANGAN. sebelum berubah menjadi Undang Undang termasuk tipe PERPU

tersebut diatas dikategorikan Perpu biasa atau Perpu yang masuk kategori dalam Hukum

Tata negara Darurat. Jelaskan dengan dasar UUD 1945