UAS SMKN 8B -18- Mandala Ulul Amri - 144060006337

Ujian Akhir Semester

Program Diploma IV Keuangan Spesialisasi STAR BPKP

Tahun Akademik 2014/2015

Mata Ujian : Seminar Manajemen Kekayaan Negara (SMKN)

Dosen : Dr. Lalu Hendry Yujana, SE, Ak.,MM

Dikerjakan oleh : Mandala Ulul Amri

NPM : 144060006337

Kelas : 8B – STAR BPKP

Soal Pertama

Menurut Pasal 33 ayat 3 UUD Tahun 1945 “bumi, air dan kekayaan alam yang

terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat”. Namun, harus diakui bahwa sampai saat ini kita belum memberikan

perhatian yang memadai dalam konteks “manajemen atas kekayaan negara yang dikuasai

ini”. Neraca sumber daya lama yang ada juga sangat jauh dari memadai untuk maksud ini.

1. Jelaskan lingkup kekayaan negara yang dikuasai secara luas termasuk besaran-

besaran potensinya menurut para ahli, baik di darat/bumi; air/laut; dan

angkasa/udara;

Menurut Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), disebutkan bahwa subjek dari

kekayaan yang dikuasai negara adalah kekayaan negara potensial yang terbagi atas sektor

agraria (pertanahan), pertanian, perkebunan, kehutanan, pertambangan, mineral, dan

batubara, minyak dan gas bumi, kelautan dan perikanan, sumber daya air, udara dan

antariksa, energi, panas bumi, dan kekayaan negara lainnya. Kekayaan negara potensial

ini merupakan penjabaran kekayaan di tiga wilayah utama, yakni darat/bumi; air/laut; dan

angkasa/udara.

1

Di Indonesia sendiri, sulit ditemukan dokumentasi yang memadai terkait pendapat dari

para ahli jika dihubungkan dengan nilai sebenarnya dari potensi kekayaan alam (yang

dikuasai) Indonesia. Seringkali pendapat yang dikeluarkan tidak didasari perhitungan

yang ilmiah jika ditinjau dari ilmu pengetahuan.

Namun, ada satu publikasi dari Badan Pusat Statistik yang cukup mewakili gambaran

kekayaan alam di Indonesia, yang terangkum dalam Sistem Terintegrasi Neraca

Lingkungan dan Ekonomi Indonesia (SINERLING). Data terakhir yang dapat diunduh

adalah data tahun 2007 – 2011, sedangkan data dua tahun setelahnya, disebutkan masih

dalam proses. Bahkan sistem ini telah mencoba mengembangkan konsep kaitan antara

PDB dengan penipisan sumber daya alam dan degradasi lingkungan, yang dilakukan

dengan cara membuat neraca terpisah sebagai bagian dari sistem pendapatan nasional.

Neraca terpisah atau neraca satelit ini merupakan suatu neraca yang mengintegrasikan

neraca pendapatan nasional dan neraca lingkungan yang dinamakan “Satellite System for

Integrated Environmental and Economic Accounting” dan disingkat menjadi SEEA.

Menurut publikasi ini, dilihat dari wujud fisiknya sumber daya alam secara umum dapat

dibedakan atas empat kelompok yang masing-masing dapat dirinci menurut jenisnya,

yaitu:

Sumber daya mineral (minyak bumi, gas, barang galian, barang tambang lainnya).

Sumber daya biologis yang hidup di dalam air dan di atas tanah (tumbuhan dan

binatang) serta di udara (unggas).

Sumber daya yang mengalir meliputi sinar matahari, air yang mengalir, angin,

samudera dan ombak.

Sumber daya yang bersifat statis menurut keadaan dan kondisinya (seperti air, udara,

tanah). Sumber daya ini tidak digunakan dalam proses produksi tetapi aspek penting

yang diukur adalah perubahan kualitasnya.

Yang menarik dari publikasi ini, adalah adanya neraca sumber daya alam dan lingkungan,

yang secara konsep bisa dikembangkan untuk menyusun neraca sumber daya alam secara

komprehensif dan kemudian disatukan ke dalam neraca keuangan pemerintah.

2

Selain itu, dengan ditambah publikasi dari Kementerian/Lembaga lain, misalnya

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mengeluarkan Statistik

Kementerian Kehutanan (terbaru tahun 2013) dan Kementerian ESDM yang

mengeluarkan Outlook Energi (terbaru tahun 2014), serta Badan Informasi Geospasial

(dalam pemaparan “Neraca Sumber Daya Alam dalam Kebijakan Nasional, 2012) cukup

mewakili gambaran potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia. Sebagai catatan

tambahan, kurangnya publikasi terkait potensi kekayaan alam yang ada di Indonesia juga

merupakan tantangan tersendiri untuk mewujudkannya mengingat publikasi ini

memainkan peran yang penting dalam salah satu komponen ideal perencanaan

pembangunan di Indonesia.

Sebagai gambaran awal, berikut akan disajikan potensi beberapa sumber daya alam di

Indonesia berbentuk visualisasi, yang diambil dari publikasi Badan Informasi Geospasial

Tahun 2012.

Gambaran Hutan di Kalimantan

3

Potensi SDA Air

Sedangkan untuk potensi minyak bumi, batu bara, dan gas alam, ditampilkan dari

publikasi Outlook Energi Tahun 2014, Kementerian ESDM.

Potensi Minyak Bumi

Cadangan minyak bumi nasional baik berupa cadangan terbukti maupun cadangan

potensial mengalami peningkatan pada periode 2012-2013. Cadangan potensial

4

minyak pada tahun 2013 sebesar 3,85 miliar barel sedangkan cadangan terbukti

sebesar 3,69 miliar barel.

Gambaran Batu Bara di Indonesia

Cadangan batubara indonesia sampai dengan 2013 mencapai sebesar 28,97 Miliar

Ton, sedangkan sumber daya batubara mencapai 119,82 miliar Ton dengan rincian

sumberdaya terukur sebesar 39,45 miliar Ton, terindikasi sebesar 29,44 miliar

Ton, tereka sebesar 32,08 miliar Ton dan hipotetik sebesar 19,56 miliar Ton. Jika

melihat tingkat produksi batubara yang mencapai 431 juta Ton, dan apabila

diasumsikan bahwa tidak ada peningkatan cadangan terbukti, maka produksi

batubara diperkirakan dapat bertahan dalam jangka waktu 50 tahun mendatang.

Energi Terbarukan

5

2. Uraikan Neraca Sumber Daya Alam yang ada sejauh ini, dan apa evaluasi saudara

atas Neraca Sumber Daya Alam hal ini; dan

Pemerintah Republik Indonesia belum membuat Neraca Sumber Daya Alam secara

memadai. Artinya bahwa Neraca Sumber Daya Alam yang ada masih memiliki

keterbatasan informasi karena hanya menggambarkan berapa jumlah kekayaan yang

dikuasai negara yang telah dimanfaatkan dalam kurun waktu tertentu, sedangkan jumlah

keseluruhan beserta potensinya tidak tergambar di dalam neraca yang dimaksud. Adanya

keterangan informasi terkait sumber daya alam hanya berisi informasi spasial,

berdasarkan pada sektor tertenu saja.

Hal inipun sejauh ini hanya dilakukan pelaporan oleh dua kementerian/lembaga, yakni

Kementerian Kehutanan dengan menerbitkan Buku Statistik Kawasan Hutan Tahun 2013

pada tahun 2014 yang berisi data serta informasi mengenai keberadaan kawasan hutan di

Indonesia serta potensi yang terdapat di dalamnya serta Kementerian Energi dan Sumber

Daya Mineral yang juga telah melakukan hal serupa, yaitu dengan membuat Peta

Cadangan Minyak Bumi Indonesia.

Maka, secara keseluruhan belum dapat digambarkan kekayaan (dan potensi) sumber daya

alam yang dimiliki oleh Indonesia. Untuk itu, perlu dilakukan terobosan-terobosan agar

neraca sumber daya alam dapat disajikan secara lengkap dan memadai. Hal ini tidak lain

bertujuan agar dari neraca yang disusun ini dapat dijadikan sebagai bahan perencanaan

pengelolaan kekayaan negara, secara lebih komprehensif. Bagaimana seharusnya yang

harus dilakukan, dari angka yang tersaji apa yang bisa dimanfaatkan untuk meng-generate

penerimaan negara demi penyelenggaraan pemerintahan yang tujuan akhirnya adalah

kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Penyusunan neraca sumberdaya alam akan bermanfaat bagi para pengambil keputusan

dalam memahami keadaan sumberdaya pada saat sekarang dan memantau

penggunaannya demi pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Ini

mengandung makna bahwa setiap rupiah yang diperoleh sebagai hasil pembangunan akan

dibayar (dikompensasikan) dengan besarnya rupiah tertentu dari penggunaan faktor

6

produksi atau sumberdaya yang tersedia. Sedangkan sumberdaya yang paling nyata

mengkompensasi adalah sumberdaya lingkungan. Oleh karenanya secara riil hasil yang

diperoleh dari suatu kegiatan pembangunan bukan hanya besaran nilai rupiah yang

dinikmati, tetapi harus dikurangi dengan besaran nilai sumberdaya yang telah digunakan

untuk mencapai hasil pembangunan.

Dalam publikasi SINERLING yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, terdapat tabel

bentuk neraca sumber daya alam:

Kerangka Umum Neraca Sumber Daya Alam

Masing-masing sumber daya alam disajikan dalam bentuk satuan fisik dan satuan

moneter dengan metode perhitungan ditentukan oleh jenis tiap sumber daya alam. Neraca

fisik disusun dengan menampilkan besaran deplesi dan kerusakan sumber  daya alam

pada suatu periode. Dapat dilengkapi dengan neraca spasial. Neraca moneter merupakan

penilaian ekonomi terhadap neraca fisik.

7

3. Gagasan apa yang saudara ajukan untuk menangani “kekayaan negara yang

dikuasai”, baik dari aspek regulasi; Pengelolaan Kekayaan Negara; Accounting and

Reporting; Control; SDM dan sebagainya. Ajukan secara rinci. Dukung dengan

penerapan di Negara lain.

Gagasan yang bisa dikembangkan dalam rangka menangani kompleksitas pengelolaan

kekayaan negara yang dikuasai adalah sebagai berikut:

Regulasi

Belum ada undang-undang yang mengatur pengelolaan kekayaan negara di Indonesia.

Ada beberapa upaya yang dilakukan, akan tetapi draft UU Kekayaan Negara tidak

pernah masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) di DPR. Padahal, aspek

regulasi ini, dengan didasari kajian yang memadai dapat dijadikan sebagai landasan

pengelolaan kekayaan negara sebagai legal standing segala tindakan pengelolaan

yang memungkinkan untuk dilakukan. Meskipun demikian, keputusan politik yang

mendukung sebenarnya telah ada pernyataan resminya melalui Trisakti (Buku 1, 2,

dan 3).

Pengelolaan Kekayaan Negara

Untuk menuju pengelolaan kekayaan negara yang baik dan memadai, diperlukan

waktu yang tidak sebentar, membutuhkan waktu yang cukup, untuk membangun

sistem dan infrastruktur yang memadai (komprehensif) di Indonesia. Selain itu,

dukungan kegiatan harus terarah dan berkelanjutan, serta menggunakan time frame

yang rasional. Kegiatan tersebut meliputi kegiatan inventarisasi (sensus) untuk

kemudian dilakukan penilaian, agar nantinya dapat dipertanggungjawabkan dalam

bentuk laporan tertulis.

Akuntansi dan Pelaporan

Perkembangan ilmu akuntansi dikaitkan lingkungan terkait mendorong pengelolaan

keuangan, baik itu kekayaan dalam ranah swasta maupun kekayaan yang dimiliki dan

dikuasai pemerintah. Meskipun kebijakan akuntansi lingkungan juga baru

mendapatkan perhatian yang serius di Indonesia yang dilakukan oleh akademisi dan

praktisi akuntansi, namun demikian, hal ini bisa menjadi momentum pemerintah

untuk turut serta merumuskan sebuah kebijakan akuntansi yang komprehensif untuk

8

mengatur pencatatan, penilaian, dan pelaporan kekayaan negara. Disisi regulasi

pemerintah pendukung akuntansi, perlu adanya perluasan (dan penyempurnaan)

terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 71 yang mengatur standar akuntansi

pemerintah agar mengakomodasi kebijakan akuntansi pemerintah yang lebih modern

dan sesuai dengan situasi dan kondisi aktual.

Perlu dikembangkan juga sustainability reporting kekayaan alam Indonesia, dimana

dari laporan ini akan tergambarkan seberapa lama Indonesia dapat mempertahankan

kekayaan alamnya dan sejauh mana kekayaan tersebut dapat dimanfaatkan. Konsep

ini dapat diadopsi dari praktik yang telah lazim dilakukan di perusahaan-perusahaan

secara umum sebagai perwujudan konsep going concern.

Sumber Daya Manusia

Aspek yang tidak kalah penting adalah sumber daya manusia (SDM), tidak hanya

masalah kompetensi pemahaman secara akuntasi, tetapi juga secara regulasi dan

motivasi (will). Jika Pemerintah dapat menyediakan SDM yang memiliki kualifikasi

dengan dukungan sistem dan infrastruktur yang memadai maka pengelolaan kekayaan

negara akan jauh lebih baik.

Control (Pengendalian)

Bahwa kekayaan negara perlu dikendalikan, baik penguasaan, eksplorasi, maupun

pelaporan untuk dijadikan sebagai bahan perencanaan dan alat kendali perencanaan di

masa depan.

Praktik di Negara Lain:

Isu akuntansi lingkungan merupakan isu pembahasan yang bahkan telah dimulai pada

awal 1990-an. Menyadari bahwa dunia yang ditinggali sudah semakin tua dan kehilangan

energinya, dan juga pentingnya menyertakan sebuah standar aturan dan pelaporan yang

dapat dijadikan sebagai alat kendali, tidak hanya bagi swasta, tetapi juga bagi Pemerintah,

semakin menunjukkan bahwa praktik pengelolaan kekayaan (sumber daya alam)

mendapatkan urgensi untuk dilakukan pengelolaan secara baik.

9

Praktik yang dilakukan oleh Australia, yakni terkait adanya water accounting, dimana

air di beberapa negara bagian Australia merupakan barang mewah dan barang langka,

yang pengelolaanya harus diawasi secara ketat menunjukkan bahwa aspek pengelolaan

kekayaan negara harus dilakukan tidak dengan arbritary. Pengelolaan yang dilakukan

oleh Australia meliputi aturan yang memadai (ada dua standar aturan utama yang

mengatur), pengelolaan secara akuntansi, pelaporan, dan pengendalian pemakaian. Ada

satu biro tersendiri yang dimiliki oleh Pemerintah Australia yang mengurusi masalah ini.

Negara lain yang sudah melakukan pelaporan atas sumber daya alamnya adalah

Norwegia. Norwegia sudah mulai menyadari pengelolaan sumberdaya sejak tahun 1970-

an ditandai dengan serangkaian konfik politik. Pekerjaan pada sistem akuntansi sumber

daya alam Norwegia diprakarsai oleh Kementerian Lingkungan Hidup pada awal tahun

1970, namun sistem sejak tahun 1978 telah dikembangkan dan dioperasikan oleh Statistik

Norwegia (SN).

Pertama rekening sumber daya alam Norwegia didirikan untuk energi, mineral, hutan,

ikan dan penggunaan lahan pada awal tahun 1980 (SSB, 1981; Afsen, Bye dan Lorentsen,

1987). Tujuan dari akun tersebut adalah untuk memberikan perencanaan jangka yang

lebih baik dan lebih panjang dari eksploitasi sumber daya alam, dan penekanan diletakkan

pada aspek sumber daya, meskipun beberapa sumber dan skema akuntansi juga termasuk

beberapa aspek lingkungan (yaitu penggunaan lahan).

Sumber daya alam diklasifikasikan dalam dua kelompok:

sumber Material - sumber yang dapat diekstraksi atau dipanen dari alam. Akun untuk

sumber daya tersebut ditandai rekening material.

sumber Lingkungan - sumber yang kemungkinan hidup dan produksi tergantung.

Akun untuk sumber daya tersebut telah di Norwegia telah dilambangkan rekening

lingkungan.

Account sumber daya Norwegia disimpan dalam satuan fisik. Selain itu, beberapa

perhitungan cadangan atau modal alam dalam satuan moneter telah dilakukan. Namun,

penilaian ini hanya dilakukan untuk nilai sumber daya sebagai sumber daya alam dan

tidak untuk nilai yang mungkin sebagai aset lingkungan.

10

Berdasarkan hasil penelitian Alfsen (1994) dan Sæbø (1994) dapat disimpulkan

bahwa terdapat akibat dan dampak tidak langsung bagi ekonomi karena adanya kebijakan

pengendalian lingkungan. Penggabungan model ekonomi, energi, dan lingkungan yang

diterapkan oleh Norwegia memberikan manfaat yang cukup besar terkait dengan

pemeliharaan lingkungan dan penjagaan atas jumlah cadangan energi. Analisis yang

dilakukan dengan menggabungkan ketiga kebijakan tersebut menghasilkan informasi

yang komprehensif dan bermanfaat dari pada melakukannya secara masing-masing. Akun

sumber daya Norwegia dipelihara melalui satuan fisik, dan penilaian secara moneter

untuk sumber daya alam serta lingkungan disajikan untuk analisis tetapi tidak termasuk

dalam skema akuntansi (Sæbø, 1994).

4. Mungkinkah Indonesia dapat menyusun Neraca yang menyeluruh dengan

menyajikan kekayaan negara yang dimiliki dan kekayaan negara yang dikuasai,

sekaligus ?

Mengapa perlu neraca sumber daya alam, disamping pemerintah telah memiliki laporan

keuangan pemerintah pusat (dan daerah) ?

Sebagai salah satu basis penyusunan kebijakan dan program pembangunan sumber

daya alam.

Melalui neraca sumber daya alam, para pengambil kebijakan dapat:

Mengetahui perubahan jumlah, fungsi, dan status sumber daya alam.

Menganalisis keterkaitan antara pengaruh degradasi lingkungan dan deplesi

sumber daya alam.

Menganalisis keterkaitan dengan pendapatan nasional, dan lebih penting lagi

adalah pendapatan masyarakat dan kualitas kehidupan masyarakat sekitar SDA

alam tersebut.

Sebagai dasar penilaian penyusutan sumberdaya alam dan degradasi lingkungan dan

sekaligus mengkoreksi Produk Domestik Bruto (PDB).

Pedoman dan instrumen bagi pemerintah dalam melakukan pembangunan yang

berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Sebagai bagian dari analisis dampak lingkungan.

11

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup, terdapat sebuah skema instrument ekonomi berporos pada lingkungan

hidup (dan dapat dikaikan ke sumber daya alam).

Skema Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup

Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2009

Sebagai mahasiswa Politeknik Keuangan Negara STAN dan PNS di Lingkungan

Pemerintah Indonesia, saya menyatakan bahwa adanya peluang yang sangat potensial

yang dapat dilakukan Pemerintah Indonesia untuk menyusun neraca menyeluruh, baik

kekayaan negara yang dimilik maupun kekayaan negara yang dikuasai.

Sikap optimisme ini didasari bahwa ada banyak resources sumber daya manusia yang

dapat dididik dan diarahkan untuk menjadi punggawa yang mengelola hal ini. Memiliki

pemahaman dasar yang memahami akuntasi merupakan modal yang cukup untuk

kemudian diarahkan sebagai petugas pengelola kekayaan negara. Visi dan Misi Presiden

Terpilih juga dapat dimanfaatkan sebagai dasar pijakan bergerak untuk kemudian

12

mengajukan sebuah desain system pengelolaan (dan tentu saja pelaporan) yang memadai,

termasuk regulasi, akuntansi, dan lain sebagainya. Bukankah akan lebih ‘memudahkan’

tugas dan pencapaian tujuan yang ingin dicapai Presiden, jika menggunakan alat

perencanaan dan alat kendali yang memadai terkait pengelolaan kekayaan yang

potensinya sangat baik ini ?

Soal Kedua

Total aset BUMN kita saat ini setidak-tidaknya telah mencapai 4.000 triliun lebih,

sementara BUMD sekitar 400 triliun. Namun, kinerjanya masih jauh dari memadai. Peran

Kekayaan Negara/Daerah yang Dipisahkan sepatutnya menjadi tulang punggung penguatan

ekonomi nasional/daerah.

1. Dengan pendekatan teori keagenan (Agency Theory), bagaimana respon saudara

dalam melihat kondisi BUMN dan BUMD kita saat ini, apakah ada kompleksitas

yang terjadi;

Teori Agensi (Agency Theory) adalah teori tentang perusahaan yang dikembangkan oleh

Jensen dan Meckling, sekitar tahun 1976. Teori ini menjelaska hubungan antara pihak

yang disebut agent yang bertindak sebagai manajer perusahaan yang bertugas mengelola

operasional kegiatan perusahaan, dan pihak kedua yang disebut dengan principal, yang

dalam hal ini adalah pemilik modal dari perusahaan. Hubungan antar keduanya, dimana

masing-masing pihak bertujuan untuk memaksimalkan kepentingan (interest) mereka,

dipelajari melalui teori agensi ini. Agent akan berusaha memaksimalkan kepentingannya

berupa penambahan kekayaan (wealth) bagi dirinya sesaat ketika ada transfer modal dari

pemilik, sedangkan principal memaksimalkan kepentingannya dengan ditandai dengan

bertambahnya nilai (value) perusahaan yang dalam hal ini berarti kekayaan (wealth)

principal telah meningkat dengan cara mengarahkan agar agent bertindak sesuai

kepentingannya.

Dalam hubungan antar keduanya ini seringkali tidak sejalan sehingga memunculkan

adanya effort berupa biaya-biaya (cost) untuk memastikan tujuan pemaksimalan

kepentingannya tetap tercapai. Biaya yang terjadi, dapat dibagi menjadi 3 jenis:

13

Monitoring cost, yang merupakan biaya pemantauan bagi kegiatan (dan tugas)

yang dilakukan oleh agent. Contoh biaya ini adalah biaya audit.

Bonding cost, yang merupakan biaya yang dikeluarkan oleh agent dalam rangka

mengurangi pemantauan (biaya pemantauan) yang dilakukan oleh principal.

Misalnya, biaya persiapan dan pelaporan laporan keuangan tahunan/semesteran.

Residual loss, pada prinsipnya adalah biaya yang merupakan selisih antara

monitoring cost dan bonding cost.

Teori agensi ini dapat digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan hubungan

antara agent dan principal dalam kaitanya dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dimana yang menjadi agent BUMN/BUMD

adalah jajaran direksi, sedangkan Pemerintah (Pemerintah Pusat dan Daerah) menjadi

pemilik badan usaha (principal).

Yang menjadi kepentingan Pemerintah mendirikan BUMN/BUMD adalah untuk

menggerakkan perekonomian nasional/daerah sebagai salah satu bentuk pilar

penyelenggaran pemerintahan baik menggerakkan pendapatan di masyarakat maupun

memberikan imbal hasil sebagai salah satu pos penerimaan negara/daerah, menyediakan

barang/jasa bagi masyarakat dimana bisa jadi swasta tidak mau/mampu menyediakannya

dan menjadikan BUMN/BUMD semakin kuat. Sedangkan kepentingan yang dimiliki

jajaran direksi adalah memaksimalkan kekayaanya, baik berupa yang berbentuk finansial

(gaji, bonus, dll) dan non-finansial (kebanggaan, nama besar, relasi, dll).

Kompleksitas yang terjadi adalah banyaknya BUMN/BUMD yang kondisinya sangat

memprihatinkan, baik dalam keadaan merugi, tata kelola yang tidak benar, mati suri,

tidak mampu bersaing dengan korporasi swasta dan asing. Hal ini tentu saja menghalangi

pencapaian kepentingan yang diinginkan oleh Pemerintah. Salah satu pihak yang disoroti

terkait merosotnya kinerja BUMN/BUMD ini adalah jajaran direksi. Beberapa kalangan

menilai bahwa kompetensi para direksi ini tidak mumpuni untuk memimpin sebuah

perusahaan. Penggantian direksi (agent) juga tidak lantas menjadikan BUMN/BUMD ini

berubah menuju keaadan yang lebih baik. Sedangkan banyak pihak yang berkepentingan

untuk menjadi direksi BUMN/BUMD karena merupakan jabatan bergensi. Selain itu,

adanya batasan kewenangan terkait regulasi yang ada yang mengatur ‘kehidupan’

14

perusahaan milik negara/daerah menjadikan jajaran direksi tidak dapat bergerak secara

professional untuk mengelola BUMN/BUMD yang dipimpinnya, sehingga kinerja

perusahaan tetap stagnan dan tentu saja tujuan pribadi mereka tidak tercapai.

Perlu adanya langkah konkret dan kajian ilmiah yang mendalam untuk menjadikan

kinerja BUMN/BUMD menjadi lebih baik.

2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan sulitnya atau terhambatnya perkembangan

bisnis BUMN;

Ada beberapa hal yang menyebabkan perkembangan bisnis BUMN terhambat dan sulit

berkembang, diantaranya:

Modal

Ketiadaan sumber modal yang memadai di dalam negeri membuat sebagian BUMN

kesulitan memperbaiki struktur permodalan mereka untuk mengembangkan bisnis

usaha BUMN dan hanya mengandalkan suntikan dana pemerintah melalui penyertaan

modal. Berbeda dengan perusahaan swasta (dan asing) yang struktur permodalannya

jauh lebih baik.

Regulasi

BUMN adalah bagian dari keuangan negara (kekayaan negara yang dipisahkan)

meskipun pengelolaannya diserahkan dengan pola korporasi. Dalam menjalankan

bisnisnya, BUMN masih harus mengikuti regulasi yang ditetapkan oleh Pemerintah,

disamping regulasi bisnis umum dan akuntansi yang berlaku di pasaran. Hal ini

seringkali menjadi hambatan dalam menyediakan barang/jasa untuk menghasilkan

pendapatan bagi BUMN.

Kepentingan

Konsep teori agensi yang berlaku di BUMN agak sedikit unik dibandingkan dengan

teori agensi pada perusahaan secara umum. Secara kepemilikan, BUMN dimiliki oleh

Pemerintah, akan tetapi ada ‘tangan gaib tapi terlihat’ yang berkepentingan dalam

pengelolaan BUMN, dan tentu saja itu adalah parlemen. Seringkali diberitakan bahwa

kepentingan yang dibawa oleh anggota parlemen tidak selalu terkait dengan

pengelolaan BUMN secara good governance, melainkan membawa misi

15

(kepentingan) tertentu yang bahkan berlawanan dengan hukum yang berlaku di

Indonesia.

Kebanggaan/Motivasi

Hanya sebagian BUMN yang memiliki motivasi (will) untuk menjadi besar dan

membanggakan nama Indonesia di dunia internasional, bahwa ada perusahaan asal

Indonesia yang menjadi hegemoni, paling tidak masuk jajaran terbaik di bisnis yang

menjadi core business nya. Jika ada jiwa kebanggaan itu, setidaknya akan menjadi

motivasi untuk mengembangkan bisnis BUMN dengan beragam ide yang tidak pernah

mati.

Kemampuan Bersaing

Kemampuan bersaing disini bukan dalam hal struktur permodalan akan tetapi

ketidakmampuan BUMN/BUMD untuk bersaing yang disebabkan oleh kompetensi

SDM (skill), baik dari jajaran direksi maupun jajaran teknis. Banyak orang pintar tapi

tidak cukup mampu melakukan pekerjaannya. Hal ini bisa didukung dengan ketiadaan

kompensasi yang memadai yang dapat dijadikan motivasi memperbaiki diri.

3. Hal-hal apa yang menurut saudara perlu diperbaiki segera berkait dengan

penyajian Investasi Permanen di Neraca LKPP maupun LKPD, baik aspek legal,

inventarisasi, nilai, dan pengungkapannya dan sebagainya.

31 Des 2014 31 Des 2013

Sumber: Neraca LKPP Tahun 2014 (audited)

Dalam catatan temuanya terkait investasi permanen ini, BPK menyatakan bahwa:

Dalam penyajian nilai ekuitas Unit Badan Lainnya (UBL) Non Satker sebagai Aset

Lainnya dan BUMN sebagai Investasi Permanen pada LKPP Tahun 2014 ditemukan

adanya permasalahan antara lain: (1) RUPS PT Krakatau Steel menetapkan adanya

dividen dalam bentuk saham sebesar Rp956,49 miliar Tahun 2010 yang menambah nilai

investasi Pemerintah, namun penambahan PMN tersebut tidak dapat ditetapkan dengan

Peraturan Pemerintah (PP) karena sampai dengan Tahun 2014 DPR tidak memberikan

16

persetujuan; dan (2) SKK Migas mengakui adanya Kewajiban Diestimasi atas Imbalan

Pasca Kerja sebesar Rp611,36 miliar yang tidak disetujui oleh Menteri Keuangan

sehingga terdapat perbedaan dalam penyajian nilai ekuitas bersih antara LKPP dengan

LK SKK Migas.

Investasi Permanen dilakukan dengan melakukan penyertaan modal negara pada

perusahaan negara, lembaga internasional, badan usaha, atau badan hukum lainnya

dengan ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP). Aspek legal PP ini terpenuhi

tentunya dengan dilengkapi kajian ilmiah yang memadai terkait perusahaan/lembaga

yang akan dijadikan portofolio investasi.

Salah satu bentuk penyertaan modal ini adalah dengan cara menyerahkan aset milik

pemerintah untuk dijadikan sebagai bentuk penyertaan modal pemerintah. Terkait aset

ini, masih terdapat jumlah tertentu yang masih dikelompokkan ke dalam Bantuan

Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYDS) sehingga perlu adanya

inventarisasi yang memadai terkait nilai BPYDS ini untuk kemudian diberikan legal

standing nya, agar status hukumnya jelas. Selain itu, atas pengungkapan BPYDS ini

harus disajikan dalam jumlah yang benar (dengan berdasar dokumen pendukung).

Setiap investasi diungkapkan secara lengkap (disclosure) baik secara angka di neraca,

maupun di catatan atas laporan keuangan, baik investasi yang memakai konsep cost

method maupun equity method. Pertambahan, Penurunan, Pengembangan (dari hasil

kontribusi perusahaan kepada negara) disajikan secara memadai dan akuntabel.

Perlu diungkapkan juga performa tiap-tiap BUMN atau BUMD dalam laporan

keuangan (CALK) agar diketahui kinerja masing-masing BUMN/BUMD untuk

kemudian dilakukan treatment atas kinerja BUMN/BUMD tersebut.

17

Soal Ketiga

Laporan audit BPK dan management letter yang disampaikan, masih menyajikan

banyak temuan di bidang Aset atau BUMN dengan berbagai variasi masalahnya.

1. Uraikan apa penyebab belum sesuainya LBMN dan LKPP. Dari sebanyak mungkin

aspek, apakah saudara mempunyai gagasan untuk mengatasi hal ini ?

Penyebab utama belum sesuainya Laporan Barang Milik Negara (LBMN) dan Laporan

Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) adalah adanya dua system yang berjalan dalam

pengelolaan BMN, yakni Sistem BMN dan Sistem Akuntansi Instansi itu sendiri.

Perbedaan yang terjadi akibat perbedaan sudut pandang dari dua sistem ini, arus uang

menurut akuntansi, dan arus barang menurut sistem barang. Selain itu database dari kedua

sistem ini juga terpisah sehingga secara periodik, dilakukan rekonsiliasi antara KPKNL

dengan Instansi Pengguna Barang pada tingkat unit terkecil, sampai ke level yang

tertinggi yakni DJKN dan DJPB (Direktorat APK).

Selain itu, masih kurangnya kompetensi SDM pada tingkat pengguna barang sehingga

seringkali masih melakukan kesalahan pencatatan, dan mengharuskan KPPN melakukan

pendampingan agar risiko salah catat dapat dikendalikan dari awal dan tidak menyulitkan

proses rekonsiliasi.

Gagasan untuk mengatasi perbedaaan ini:

Menggunakan satu line pengelolaan BMN, dalam hal ini fungsi akuntansi dan barang

dijadikan satu kendali (satu pertanggungjawaban). Hal ini bertujuan untuk

menghilangkan potensi perbedaan yang rutin terjadi. Dalam hal ini adalah tugas satker

pengguna barang yang bersangkutan.

Fungsi DJKN menjadi pengawasan, dan tidak ‘turut serta’ dalam proses pencatatan

harian. Kemudian dimunculkan mekanisme pengawasan yang memadai agar DJKN

dapat tetap mengawal dan mengeluarkan kebijakan yang lebih strategis.

Menggunakan satu aplikasi terintegrasi dengan single database untuk

mengintegrasikan laporan keuangan dengan laporan barang milik negara.

18

Diklat pengelolaan BMN pada tingkat satker secara intensif untuk meningkatkan

kemampuan dan pemahaman (skill and will) serta kemudian dilakukan penilaian

berkala, apakah satker yang telah di-diklat-kan mempunyai kinerja yang memuaskan.

Memberikan motivasi atau gambaran substansi, bukan teknis, pada pimpinan instansi

lewat menyisipkannya dalam materi diklat PIM misalkan, agar masalah perbedaan

pencatatan ini tidak dipandang sebagai masalah biasa yang bisa diselesaikan hanya

dengan rekonsiliasi rutin biasa.

2. Ajukan gagasan bagaimana operasionalisasi Pengawasan dan Pengendalian atas

aset yang perlu dilakukan, baik di Pengguna maupun Pengelola, termasuk

kaitannya dengan APIP, secara rinci.

Secara konsep, pengawasan dan pengendalian atas aset dilakukan terhadap tiga hal:

Aset itu sendiri

Teknis pelaksanaan pengawasan dan pengendalian

Organisasi pelaksana pengawas dan pengendali

Organisasi pelaksana dibagi menjadi dua bagian: (a) Pengguna Barang dan (b) Pengelola

Barang. Ruang lingkup kegiatan pengawasan dan pengendalian aset pada pengguna

barang meliputi kegiatan pemantauan dan penertiban, sedangkan pada pengelola

barang meliputi pemantauan dan investigasi.

Organisasi Pengawasan dan Pengendali Aset

19

Pengguna

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka pemantauan meliputi 6 lingkup:

1. Penggunaan

Kegiatan ini dilakukan terhadap: (a) BMN yg digunakan Pengguna/Kuasa Pengguna

Barang, (b) BMN yang digunakan sementara oleh Pengguna barang lainnya, dan (c)

BMN yang dioperasikan pihak lain untuk pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi

K/L. Hal ini tentu harus didukung kegiatan yang lain, yakni penatausahaan BMN,

karena jika pencatatannya belum memadai maka yang terpantau penggunaannya

hanya yang tercatat secara seadanya saja.

2. Pemanfaatan

Fungsi utama pemantauan pemanfaatan ini adalah apakah pelaksanaan pemanfaatan

telah mendapat persetujuan pengelola barang, dan apakah pelaksanaan pemanfaatan

telah dilaksanakan sesuai persetujuan pengelola barang/perjanjian. Beberapa model

bisnis pemanfaatan BMN harus diungkapkan dengan jelas, bagaimana kontraknya,

berapa lama, pendapatannya berapa dan apakah telah dikelola sebagaimana mestinya.

3. Pemindahtanganan

Kegiatan yang dilakukan ini bertujuan untuk memastikan bahwa (a) apakah

pelaksanaan pemindahtanganan telah mendapat persetujuan pengelola barang, dan

(b) apakah pelaksanaan pemindahtanganan telah dilaksanakan sesuai persetujuan

pengelola barang. Titik kritisnya, meskipun kegiatan pemantauan ada di level

pengguna barang, ada di pengelola. Bagaimana mekanisme persetujuan atas

pemindahtanganan ini ? Bagaimana kajiannya ? Apakah tujuan yang ingin didapat

dari pemindahtanganan ini ?. Sedangkan pengguna harus memantau jenis

pemindahtanganan dan penyetoran dari penerimaan pemindahtanganan ini.

4. Penatausahaan

Pemantauan atas kesesuaian antara pelaksanaan penatausahaan dengan peraturan

perundangan yg berlaku.

Penatausahaan meliputi: (a) Pendataan, (b) Pencatatan, dan (c) Pelaporan.

Kegiatan penatausahaan ini memilik tantangan sendiri, yakni pengguna harus

memelihara pendataan BMN, jadi semua BMN yang ada dalam wewenangnya didata

secara administrasi dan secara fisik untuk dilakukan pencatatan, baik secara

akuntansi, kondisi BMN, dan siapa yang menggunakan, apakah peruntukannya sudah

sesuai, untuk kemudian dapat dilaporkan dalam bentuk yang memadai, dalam hal

20

ketetapan jumlah, harga, dan kondisi barang, serta peruntukan BMN yang pada

akhirnya menjadi sebuah laporan yang lengkap dan komprehensif.

5. Pemeliharaan dan (6) Pengamanan

Kegiatan pemantauan ini bertujuan untuk mengetahui apakah pemeliharaan BMN

telah sesuai DIPA dan dokumen penganggaran turunannya. Sedangkan pengamanan

BMN meliputi: Administrasi, (Tanah bersertifikat an. Pemerintah RI cq. K/L), Fisik

(Tidak dikuasai pihak lain), dan Hukum (Tidak dalam sengketa).

Pengguna dapat melakukan kegiatan penertiban barang melalui:

1. Kegiatan inventarisasi dan re-inventarisasi.

2. Penilaian (valuation) dan Penilaian ulang (re-valuation).

3. Membentuk mekanisme “asset clearance office” terhadap BMN yang “tidak jelas”

dengan cara membuat pencatatan dan pelaporan tersendiri yang bertujuan

mewujudkan tertib hukum, tertib fisik, dan tertib administrasi.

4. Melalui BLU Pengelola Aset yang dibentuk oleh Pengelola Barang, aset milik

pengguna yang statusnya idle, dapat dikemudian dikelola secara efektif dan berdaya

guna.

Pengelola Barang

Kegiatan yang dilakukan oleh pengelola barang meliputi kegiatan pemantauan dan

kegiatan investigasi.

21

Dalam melakukan tugas dan wewenangnya dalam mengawasi dan mengendalikan BMN,

baik pengguna barang maupun pengelola barang dapat melakukan kerjasama dengan

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) mengingat kegiatan pengawasan dan

pengendalian BMN merupakan salah satu upaya mewujudkan tata kelola BMN yang baik.

Pengguna dapat meminta APIP melakukan kegiatan audit atau pendampingan dalam

kegiatan pemantauan yang bersifat rutin (periodik). Audit dilakukan bila ada indikasi

penyimpangan penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan,

pemeliharaan, dan pengamanan. APIP ini dapat berasal dari intern instansi pengguna,

dalam hal ini Inspektorat Jenderal Kementerian/Lembaga, atau jika tidak memiliki

sumber daya yang memadai dapat melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan (BPKP).

Pengelola Barang, dalam melakukan pemantauan dan investigasi dapat juga melibatkan

APIP di dalamnya. APIP dapat berasal dari Inspektorat Jenderal Kementerian/Lembaga

atau dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Tugas dan wewenang

Pengelola Barang yang sangat luas dan kompleks dalam melakukan pemantauan BMN ini

memilik tujuan agar pengelolaan BMN sesuai peruntukannya, berdaya guna, dan sebagai

salah satu unsur utama dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat/Daerah.

Sebagai tambahan, dalam melakukan pemantauan, perlu adanya ketegasan dalam

beberapa hal:

Kriteria pemantauan harus jelas.

Menentukan teknik dan prosedur pemantauan yang memadai.

Teknik pemantauan secara khusus.

Standar pelaporan pemantauan.

Mekanisme exit meeting.

Aspek lain yang harus diperhatikan adalah terkait kompentensi Sumber Daya Manusia,

bagaimana mewujudkan SDM yang mempunyai kemampuan (skill) yang baik dan

berkeinginan (will) yang tinggi bagi operasionalisasi kegiatan pengawasan dan

pengendalian BMN.

22

Soal Keempat

Ajukan gagasan saudara yang luas berkait dengan hal-hal apa yang perlu dilakukan,

antara lain dari alternatif model bisnis dan sebagainya, untuk:

1. Mendorong pemanfaatan aset tetap bagi penguatan Penerimaan Negara Bukan

Pajak;

Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMN/D yang tidak digunakan untuk

penyelenggaraan tugas dan fungsi K/L/SKPD dan/atau optimalisasi BMN/D dengan tidak

mengubah status kepemilikan dengan tujuan antara lain untuk penguatan APBN melalui

pos Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pemanfaatan dikelola dengan terlebih

dahulu dilakukan penilaian kecuali dalam bentuk pemanfaatan Pinjam Pakai.

Model bisnis (jenis pemanfaatan) yang dilakukan di Indonesia antara lain:

Sewa

Pinjam Pakai

Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)

Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG)

Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI)

Model bisnis yang dikelola oleh Pemerintah Indonesia meski telah memberikan

kontribusi kepada APBN namun masih belum maksimal, hal ini bisa dilihat dari

prosentase sumbangsih di dalam penerimaan negara.

No. Akun

Akun 2013 2012 2011 2010 2009

42314 Pendapatan Sewa 291.228.758.879

271.221.959.766

186.810.775.728

147.500.857.682

124.823.250.679

423141 Pendapatan Sewa Tanah & GB

211.622.555.598

199.768.666.357

146.379.986.926

122.592.983.407

104.209.108.945

423142 Pendapatan Sewa PM

29.039.633.746 41.261.940.524 4.032.068.912 3.855.865.338 5.831.384.600

423143 Pendapatan Sewa JIJ

771.226.420 1.491.636.660 - - -

423144 Pendapatan dari KSP Tanah & GB

2.763.478.526 245.943.085 - - -

423145 Pendapatan dari 1.200.000 43.000 - - -

23

No. Akun

Akun 2013 2012 2011 2010 2009

KSP PM423146 Pendapatan dari

KSP JIJ35.653.377 23.606.250 - - -

423147 Pendapatan dari BGS

930.000 36.210.000 - - -

423148 Pendapatan dari BSG

- - - - -

423149 Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya

46.994.081.212 28.393.913.890 36.398.719.890 21.052.008.937 14.782.757.134

Sumber: diolah dari presentasi kelompok 3 (LKPP)

Hal ini disebabkan antara lain tidak jelasnya tarif PNBP (tidak rasional), birokrasi yang

berbelit, periode waktu kerjasama tidak menarik bagi investor, dan korupsi yang terjadi di

Indonesia.

The most problematic factors for doing business

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

Inefficient government bureaucracy 16,2 14,3 15,4 15,0 8,7

Corruption 16,0 15,4 14,2 19,3 15,7

Inadequate supply of infrastructure 8,4 9,5 8,7 9,1 7,5

Access to financing 7,8 7,2 5,4 6,9 10,6

Inflation 6,7 6,1 5,6 5,2 9,5

Government instability/coups 6,4 6,1 5,0 4,9 5,2

Policy instability 6,0 7,4 5,4 5,7 6,9

Tax regulations 5,6 6,0 5,1 2,6 2,9

Inadequately educated workforce 5,4 6,3 4,1 4,2 4,1

Restrictive labor regulations 5,3 3,6 6,8 6,3 4,9

Poor work ethic in national labor force 4,9 6,2 7,2 5,7 5,3

Crime and theft 3,6 2,7 4,3 2,8 4,5

Tax rates 2,7 4,2 3,3 5,2 5,3

Poor public health 2,7 2,5 2,0 3,5 2,3

Foreign currency regulations 2,2 2,3 5,2 1,6 5,9

Sumber: diolah dari The Global Competitiveness Report24

Kekurangan dan kelemahan yang ada pada model bisnis harus diperbaiki mengingat

potensi penerimaan masih sangat besar baik dari sewa, BGS/BSG, dan Kerja Sama

Penyediaan Infrastruktur.

2. Mendorong pengembangan infrastruktur di Indonesia;

Pengembangan infrastruktur di Indonesia merupakan salah satu visi dari Presiden Joko

Widodo dalam rencana lima tahun kepemimpinannya. Sektor infrastruktur manjadi salah

satu prioritas dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi nasional menghadapi

diterapkannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Dalam draf Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang tercantum di Kementerian

Perencanaan Pembangunan Nasional, kebutuhan investasi prioritas di sektor infrastruktur

mencapai Rp 5.452 triliun. Investasi tersebut diharapkan menjadi lokomotif pertumbuhan

ekonomi yang ditargetkan sekitar 6%-8%.

Kebutuhan investasi prioritas tersebut dijabarkan dari tiga skenario pendanaan untuk

infrastruktur 2015-2019. Skenario pertama, jika target investasi dilaksanakan keseluruhan

(100%), maka dibutuhkan dana Rp 6.541 triliun. Skenario kedua, apabila investasi

dilaksanakan 75%, kebutuhan dananya sebesar Rp 4.781 triliun. Skenario ketiga, jika

pelaksanaan investasi hanya 50% dana yang diperlukan Rp 3.561 triliun. Kementerian

Bappenas memproyeksikan alokasi pendanaan infrastruktur RPJMN 2015-2019,

persentase APBN dan APBD hanya sekitar 22%. Sedangkan selisih atau gap pendanaan

dari yang direncanakan mencapai lebih dari 70%. Adapun skema pembiayaan

alternatifnya bisa dari BUMN, KPS, off balance sheet, pinjaman, obligasi dan lainnya.

Skenario tersebut tentu harus didukung dengan eksekusi yang baik di lapangan melalui

model bisnis pemanfaatan aset negara dalam rangka pengembangan infrastruktur. Model

yang bisa dilakukan adalah dengan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur. Kerja Sama

Penyediaan Infrastruktur (KSPI) adalah kerja sama antara Pemerintah dan badan usaha

untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Jangka waktu KSPI paling lama 50 (lima puluh) tahun dan dapat diperpanjang.

25

Kelemahan yang ada sekarang adalah analisa kerja sama penyediaan infrastuktur ini

masih dalam ‘rencana-yang-tidak-dapat-dieksekusi’ dan ‘kajian-yang-tidak-ilmiah’

sehingga perlu adanya perbaikan perencanaan kerja sama penyediaan infrastruktur.

3. Penanganan aset yang bermasalah, baik secara hukum, fisik maupun administrasi.

Nilai aset pemerintah yang masih belum jelas yang dapat dilihat dari seringnya masalah

selisih nilai aset menjadi temuan dalam pemeriksaan keuangan BPK. Untuk itu, perlu

adanya penanganan yang serius dalam mengatasi permasalahan ini

Aspek Hukum

Menerbitkan aturan terkait penyelesaian aset bermasalah, termasuk di dalamnya

standard operating procedure kegiatan penertiban.

Menerbitkan dasar hukum tim penertiban aset (cq. Direktorat Jenderal Kekayaan

Negara).

Aspek Fisik

Melakukan kegiatan inventarisasi fisik secara komprehensif mengingat terakhir kali

melakukan inventarisasi adalah tahun 2007.

26

Membentuk tim penertiban aset dengan tugas memetakan, mengobservasi, dan

menertibkan secara fisik aset-aset pemerintah yang bermasalah.

Aspek Administrasi

Melaporkan aset yang bermasalah, baik yang telah diketahui secara aspek legalnya,

maupun masih dalam proses perkiraan (dalam proses penanganan) untuk dilaporkan

sebagai pelengkap dalam laporan keuangan.

Membuat database aset bermasalah.

Pembinaan dan Piloting Penggunaan Aplikasi Modul KNL Sub Barang Rampasan

Kejaksaan.

Hal ini dapat diwujudkan melalui mekanisme “asset clearance office”, dimana

mekanisme ini adalah sebuah cara/pendekatan yang sangat memadai untuk mengelola

aset bermasalah dengan ‘mengumpulkannya’ pada satu ‘keranjang besar’ untuk kemudian

dilakukan perlakuan yang memadai dan tepat guna terhadapnya.

27