Home >Documents >Tulisan Migas

Tulisan Migas

Date post:18-Oct-2015
Category:
View:46 times
Download:2 times
Share this document with a friend
Transcript:

ABUSE OF POWER Penegak Hukum terhadap Kegiatan Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) Tertentu(Otokritik atas penggunaan Ketentuan Pidana Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi untuk menjerat Pelaku Penyaluran Jenis BBM Tertentu di Provinsi Maluku Utara)Oleh: Edy Sameaputty, SH

I. Latar Belakang MasalahBahan Bakar Minyak adalah salah satu unsur vital yang diperlukan dalam pelayanan kebutuhan masyarakat umumnya baik di negara-negara miskin, negara-negara berkembang bahkan di negara-negara yang telah berstatus negara maju sekalipun. Pemanfaatan Bahan Bakar Minyak dewasa ini tidak saja berimplikasi pada kebijakan-kebijakan luar negeri suatu negara yang berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara itu sendiri namun juga berdampak secara global yang mengakibatkan penderitaan umat manusia, dalam hal ini kebijakan luar negeri suatu negara terkait pemanfaatan Bahan Bakar Minyak yang dimulai dengan upaya penguasaan terhadap sumber-sumber cadangan utama minyak bumi di beberapa tempat, padahal tempat-tempat dimaksud telah berstatus sebagai negara merdeka dengan kewajiban hukum yang berlaku di negaranya untuk mengurus pengolahan dan penguasaan cadangan minyak bumi di negara itu sendiri. Sudah menjadi rahasia umum bahwa pecahnya perang teluk pada awal Tahun 1990-an adalah salah satu contoh di antara sekian banyak contoh kebijakan luar negeri dari negara-negara peserta perang pada saat itu yang berjuang mengatasnamakan kepentingan dan kedaulatan negara dengan tujuan untuk menguasai kepemilikan salah satu cadangan minyak bumi terbesar di dunia. Berdasarkan contoh kasus itulah maka diperlukan pengaturan terhadap kegiatan pengelolaan serta pemanfaatan sumber daya alam tersebut bagi kepentingan masyarakat internasional, secara khusus bagi pemenuhan kehidupan masyarakat yang hidup dan bernaung di bawah suatu negara yang berdaulat;Undang-Undang Dasar Republik Indonesia menempatkan pengelolaan Sumber Daya Alam pada ketentuan pasal 33, sehingga berdasarkan ketentuan itulah maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1962 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Kewajiban Perusahaan Minyak Memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara yang dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan usaha pertambangan minyak dan gas bumi saat itu. Pembentukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 menjadi dasar perubahan signifikan dalam sistem pengaturan tentang hal-hal dengan pelaksanaan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi, diantaranya pengelompokan Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai Usaha Pertambangan dalam ketentuan PERPU No. 44 Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi. Pengelompokan Kegiatan Usaha Hulu dan Usaha Hilir diatur dan dijabarkan pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yakni:Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi terdiri atas:

1. Kegiatan Usaha Hulu yang mencakup:

a. Eksplorasi;

b. Eksploitasi.

2. Kegiatan Usaha Hilir yang mencakup:

a. Pengolahan;

b. Pengangkutan;

c. Penyimpanan;

d. Niaga.

Selain pengelompokan tersebut di atas, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 juga memberikan terobosan baru terhadap pengawasan pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu maupun Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi. PERPU No. 44 Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, kegiatan usaha yang dikualifisir seluruhnya sebagai kegiatan pertambangan diawasi oleh Departemen yang berkepentingan dan memiliki kewenangan meliputi pertambangan minyak dan gas bumi, sementara Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 mengatur pengawasan untuk masing-masing Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir dilaksanakan oleh Badan Pengawas dan Badan Pengatur, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 41 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, antara lain:(2) Pengawasan atas pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu berdasarkan Kontrak Kerja Sama dilaksanakan oleh Badan Pelaksana.

(3) Pengawasan atas pelaksanaan Kegiatan Usaha Hilir berdasarkan lzin Usaha dilaksanakan oleh Badan Pengatur.selanjutnya pada Bab IX pasal 44 sampai dengan pasal 49 diatur ketentuan-ketentuan menyangkut Badan Pelaksana dan Badan Pengatur tersebut.Selain ketentuan-ketentuan tentang klasifikasi Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi juga membatasi kewenangan Pertamina dan menempatkan Pertamina sejajar dengan Badan-badan Usaha yang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi dapat diizinkan untuk melakukan Kegiatan Usaha Hulu maupun Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi. Pembatasan-pembatasan kewenangan Pertamina sebagaimana diatur dalam BAB XII Pasal 60 sampai dengan pasal 63 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 meliputi tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan pengusahaan kontraktor Eksplorasi dan Eksploitasi termasuk Kontraktor Kontrak Bagi Hasil serta hal-hal menyangkut dengan pelaksanaan Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract) dialihkan menjadi kewenangan Badan Pelaksana Hulu. Sebagai catatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Undang-Undang PERTAMINA menempatkan Pertamina sebagai Pemegang Kekuasaan Tunggal kegiatan-kegiatan usaha pertambangan minyak dan gas bumi yang meliputi eksplorasi, eksploitasi, pemurnian dan pengolahan, pengangkutan dan penjualan di wilayah Negara Republik Indonesia.Pembentukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi juga didukung dengan semangat penegakan hukum yang diimplementasikan melalui Ketentuan-Ketentuan Pidana yang diatur dalam Bab XI pasal 51 sampai dengan pasal 58 Undang-Undang dimaksud. Ketentuan-ketentuan Pidana tersebut dibentuk oleh Pembuat Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi yang pada pokoknya untuk mengatur perbuatan-perbuatan terkait dengan Kegiatan Usaha Hulu maupun Kegiatan Usaha Hilir yang dapat dikualifisir sebagai perbuatan pidana dengan ancaman pidana jenis pidana kurungan, pidana penjara dan pidana denda. Terkait dengan ketentuan pidana dimaksud, Institusi penegak hukum khususnya dalam lingkungan Sistem Peradilan Pidana sering diperhadapkan dengan perkara-perkara yang disangka, didakwa serta diadili berdasarkan ketentuan Pidana yang diatur dalam pasal 53 dan pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 (ketentuan pasal 53 dan pasal 55 lebih khusus mengatur tentang perbuatan-perbuatan pidana yang dilakukan dalam hal pelaksanaan Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi). Namun yang menjadi masalah dalam penggunaan dan penerapan ketentuan pasal 53 dan pasal 55 tersebut ialah, ketentuan tersebut digunakan untuk menjerat para pelaku yang diduga melakukan tindak pidana berkaitan dengan usaha Hilir padahal yang bersangkutan melakukan Kegiatan Penyaluran yang tidak secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. II. Permasalahan

Menjadi pertanyaan untuk selanjutnya dibahas adalah apakah Ketentuan Pidana untuk Kegiatan Usaha Hilir yang diatur dalam pasal 53 dan pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dapat dikenakan dan diterapkan terhadap kegiatan penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu?III. Pembahasan

III. 1. Penjelasan Ketentuan Pidana Pasal 53 dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas BumiSebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi pada pokoknya mengatur tentang hal-hal menyangkut Kegiatan Usaha Hulu (meliputi Eksplorasi dan Eksploitasi) serta Kegiatan Usaha Hilir (meliputi Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga). Uraian definisi jenis-jenis kegiatan baik Hulu maupun Hilir telah dijabarkan pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, antara lain:

Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Kerja yang ditentukan.

Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dan Wilayah Kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian minyak dan gas bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya.

Pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan.

Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi. Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi.

Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa.Adapun ketentuan pidana pasal 53 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 yakni Setiap orang yang melakukan:

a. Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa lzin Usaha Pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun dan denda paling tinggi Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);

b.Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) Tahun dan denda paling tinggi Rp. 40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah);

c. Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa lzin Usaha Penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling l

Embed Size (px)
Recommended