Tujuan Otonomi Daerah

ASAS OTONOMI DAERAH – KEUANGAN PUSAT & DAERAH

DASAR HUKUM• Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Pasal 18 Ayat 1 - 7, Pasal 18A ayat 1 dan 2 , Pasal 18B ayat 1 dan 2.• Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan

Otonomi Daerah, Pengaturan, pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yg Berkeadilan, serta perimbangan keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka NKRI.

• Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah.

• UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.• UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.• UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah (Revisi UU

No.32 Tahun 2004)

Tujuan Otonomi Daerah• Peningkatan pelayanan masyarakat yang semakin baik.• Pengembangan kehidupan demokrasi.• Keadilan nasional.• Pemerataan wilayah daerah.• Pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan

daerah serta antar daerah dalam rangka keutuhan NKRI.

• Mendorong pemberdayaaan masyarakat.• Menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan

peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

3 Azas Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia :

1. Desentralisasi2. Dekonsentrasi 3. Tugas pembantuan (Medebewind)

1. Desentralisasi :Pasal 1 Butir 7 UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah:

“Penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara

Kesatuan Republik Indonesia”

2. Dekonsentrasi :

Pasal 1 Butir 8 UU No. 32 / 2004 tentang Pemerintahan Daerah:

“Pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil

Pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.”

• Dekonsentrasi, bertujuan untuk memperpanjang jangkauan kekuasaan pusat ke wilayah bawahan.

• Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran yang dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.

Pasal 1 Butir 9 UU No. 32 / 2004 tentang Pemerintahan Daerah:

“Penugasan dari Pemerintah kepada daerah* dan/atau desa, dari pemerintah

provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, serta dari pemerintah

kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu”

(* daerah = Provinsi, Kabupaten, Kota)

• Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah otonom dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan.

3.Tugas Pembantuan(Medebewind):

• Dekonsentrasi dan tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi.

• Sebagai konsekuensi negara kesatuan memang tidak dimungkinkan semua wewenang pemerintah didesentralisasikan dan diotonomkan sekalipun kepada daerah.

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

di Indonesia

Yang Menjadi Kewenangan

Daerah

Yang Menjadi Kewenangan

Pusat

6 Urusan Absolut:1.Politik Luar Negeri2.Pertahanan3.Keamanan4.Yustisi5.Moneter dan Fiskal Nasional6.Agama

Urusan Wajib (Obligatory)Wajib diselenggarakan terkait dengan pelayanan dasar (basic services), seperti: Pendidikan, Kesehatan, Perumahan, Ketahanan Pangan, Sosial.

Urusan Pilihan (Optional)Terkait dengan potensi unggulan (core competence), seperti: Pertambangan, Perikanan, Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Pariwisata

Urusan di Luar 6 Urusan Absolut

• Sebagian dapat diselenggarakan sendiri oleh Pemerintah

• Sebagian dapat diselenggarakan melalui Dekonsentrasi;

• Sebagian dapat diselenggarakan melalui Tugas Pembantuan

Diselenggarakan melalui asas Desentralisasi dengan kriteria: eksternalitas, akuntablitas, dan

efisiensi

CONCURRENT (Urusan

Bersama)

Kebijakan Fiskal Nasional

• Konsep “Money Follows Functions”• Pelaksanaan Desentralisasi,

Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan• Transfer dari Pusat ke Daerah

KEBIJAKAN DESENTRALISASI FISKAL

kepala daerah diberikan diskresi (keleluasaan) untuk mengelola belanjanya. Hal ini tentu saja sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah

masing-masing.

sumber pendanaan

Pemerintah Pusat

Pemerintah Daerah

PADDana

Perimbangan

Hibah,Lain-lain

PendapatanBelanjaSurplus/Defisit

Pembiayaan

DesentralisasiDekonsentrasiTugas Pembantuan Pemerintah Pusat kepada Daerah/Desa

APBNAPBN

BHP & BPDAUDAK

SILPA Tahun LaluDana CadanganPenjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkanPinjaman Daerah

kewenangan

APBD

Pelaksanaan Kewenangan

Kebijakan Fiskal Nasional

Komposisi Pendapatan Pemerintah Daerah 2008-2010 (%)Jenis Pendapatan Provinsi Kota/

Kabupaten

Pemerintah Daerah

Pendapatan Asli Daerah 43.8% 7.3% 16.0%Dana Transfer dari Pemerintah Pusat

55.0% 86.6% 79.3%

Dana Bagi Hasil (DBH) 22.9% 16.4% 18.0%Dana Alokasi Umum (DAU) 22.7% 59.8% 51.0%Dana Alokasi Khusus (DAK) 1.6% 8.0% 6.5%Dana Otsus dan Penyesuaian

7.8% 2.5% 3.8%

Pendapatan Lainnya 1.2% 5.9% 4.7%TOTAL PENDAPATAN 100.0% 100.0% 100.0%

• Sumber pendanaan dalam APBD dapat dialokasikan untuk mendanai pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan dalam bentuk program dan kegiatan yang terkait dengan peningkatan pelayanan publik, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas lingkungan, dan pertumbuhan ekonomi daerah kebutuhan dana meningkat perimbangan keuangan pusat dan daerah

• Kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal telah memberikan dimensi yang lebih jelas bagi Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan serta pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.

• Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat didanai dari APBN,

• Urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah daerah didanai dari APBD.

Sistem pendanaan penyelenggaraan pemerintahan bisa berjalan efisien, efektif dan tidak menimbulkan tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan.

• pemerintah pusat masih dapat – melimpahkan kewenangan kepadaGubernur

selaku wakil pemerintah pusat di daerah dan/atau – menugaskan kepada Gubernur/Bupati/Walikota

selaku kepala daerah otonom untuk melaksanakan urusan pemerintahan lainnya di luar 6 urusan yang bersifat mutlak dalam rangka penyediaan pelayanan yang berskala nasional (lintas provinsi).

• Desentralisasi kewenangan kepada Gubernur tersebut dilaksanakan melalui pendanaan dekonsentrasi,

• sedangkan penugasan kepada Gubernur/Bupati/Walikota dilaksanakan melalui pendanaan tugas pembantuan– Kedua sumber pendanaan tersebut dialokasikan

melalui anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan tidak masuk dalam APBD karena yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kewenangan atas urusan pemerintahan yang didanai dari dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan adalah pemerintah pusat..

DANA YANG DIKELOLA PEMDA

• Pendapatan Asli Daerah, • Dana Perimbangan, • Pinjaman Daerah, • dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah

– Pendapatan Asli Daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

PAD• Pajak Daerah, hasil Retribusi

Daerah, hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, yang digali dari daerah yang bersangkutan berdasarkan asas desentralisasi.

DANA PERIMBANGAN• pendanaan Daerah yang bersumber

dari APBN yang terdiri atas: – Dana Bagi Hasil (DBH), – Dana Alokasi Umum (DAU)– Dana Alokasi Khusus (DAK)Ketiga komponen Dana

Perimbangan dialokasikan kepada daerah dalam satu kesatuan sistem transfer dana dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah guna mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara Pusat dan Daerah (vertical imbalance) serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar-Daerah (horizontal imbalance).

Dana Darurat• Dana dari Pem Pusat

berasal dari APBN untuk keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana nasional dan/atau peristiwa luar biasa yang tidak dapat ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD.

Pinjaman Daerah• salah satu sumber

pembiayaan yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

lain-lain Pendapatan yang sah• bertujuan memberikan peluang kepada

daerah untuk memperoleh pendapatan lainnya yang berasal dari:

– hasil kekayaan daerah yang tidak dipisahkan,

– hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan negara yang tidak dipisahkan,

– jasa giro, – pendapatan bunga, – tuntutan ganti rugi, – keuntungan selisih nilai tukar rupiah

terhadap mata uang asing, – dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain

sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah

Pengelolaan sumber dana APBD

Tertib dan taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan dapat dipertanggung-

jawabkan, agar setiap dana yang dibelanjakan dapat menghasilkan output yang terukur

dalam menstimulasi peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah.

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) VS ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH (APBD)

Rencana keuangan yang mencerminkan pilihan kebijakan untuk suatu periode pada masa yang akan datang .

Suatu pernyataan tentang perkiraan pengeluaran dan penerimaan yang diharapkan akan terjadi pada suatu periode di masa yang akan datang, serta data pengeluaran dan penerimaan yang sungguh-sungguh terjadi di saat ini dan masa yang lalu.

Pengertian Anggaran;

Semua tindakan pemerintah yang mempunyai akibat sehingga negara dibebani kewajiban untuk membayar dan negara memperoleh hak untuk menagih.

Untuk menjabarkan pengertian keuangan negara secara riil diperlukan adanya proses perencanaan (planning). Proses perencanaan dalam kaitannya dengan APBN tentu berkaitan dengan perencanaan keuangan (bubgeting atau penganggaran).

Keuangan Negara;

Rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh DPR.

Berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari – 31 Desember).

Tujuan APBN Mengatur pembelanjaan negara, mewujudkan stabilitas ekonomi dan pemerataan pendapatan/mengembangkan aktivitas ekonomi masyarakat.

Pengertian APBN

1. Fungsi OtorisasiDasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan,

2. Fungsi PerencanaanPedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan pada tahun tersebut.

3. Fungsi PengawasanPedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Fungsi APBN;

4. Fungsi AlokasiDiarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efesiensi dan efektivitas perekonomian.

5. Fungsi DistribusiMemperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

6. Fungsi StabilisasiAlat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

7. Fungsi PengorganisasianPedoman untuk menyeimbangkan berbagai pos yang ada agar semua kepentingan dapat dilaksanakan dengan baik.

Fungsi APBN ……… (Lanjutan)

Landasan Hukum APBN:1.UUD 1945 pasal 23 (1), tentang APBN yang ditetapkan

setiap tahun.2.UU No.17/2003 tentang keuangan negara.

Cara penyusunan APBN:Pemerintah mengajukan RAPBN (RUU APBN) – DPR – UU APBN selambat-lambatnya 2 bulan sebelum tahun anggaran dilaksanakan.

Kesulitan dalam menyusun RAPBN, banyak faktor yang setiap saat dapat berubah dalam kurun waktu satu tahun.

Faktor-faktor yang belum dapat dipastikan memberikan pengaruh dalam penentuan APBN umumnya terkait dengan enam sumber:

1.Nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika (USD)2.Harga minyak bumi di pasar Internasional3.Kuota minyak mentah yang ditentukan oleh OPEC4.Suku bunga5.Pertumbuhan ekonomi6.Inflasi

APBN disusun dengan berdasarkan azas-azas:

1.Kemandirian, yaitu meningkatkan sumber penerimaan dalam negeri.

2.Penghematan atau peningkatan efesiensi dan produktivitas.

3.Penajaman prioritas pembangunan4.Menitik beratkan pada azas-azas dan undang-undang

negara

Pelaksanaan APBN:APBN ditetapkan dengan UU – pelaksanaan APBN dituangkan dalam PP. Revisi APBN: Pemerintah mengajukan RUU Perubahan APBN kepada DPR.

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN:Selambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir, Presiden menyampaikan RUU tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN kepada DPR berupa Laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja NegaraTahun xxxx/xxxx

(dalam milyar rupiah)

Penerimaan dalam negeri xxx Belanja rutin xxxPenerimaan pembangunan xxx Belanja pembangunan xxx

Penerimaan Negara xxx Belanja Negara xxxx

Struktur APBNPendapatan Negara dan Hibah

Penerimaan Perpajakan

1. Penerimaan dalam negeri• Pajak penghasilan• Pajak Pertambahan Nilai (PPN)• Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)• Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Cukai,

dan pajak lainnya2. Pajak perdagangan internasional, terdiri atas Bea Masuk dan

Tarif EksporPenerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

1. Penerimaan SDA (Migas dan Non Migas)2. Bagian Laba BUMN3. PNBP Lainnya

Hibah

Belanja Negara

Belanja Pemerintah Pusat

1. Belanja Pegawai2. Belanja Barang3. Belanja Modal

Belanja Daerah 1. Dana Bagi Hasil2. Dana Alokasi Umum3. Dana Alokasi Khusus4. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian

Pembiayaan Pembiayaan Dalam Negeri

Pembiayaan Perbankan, Privatisasi, Surat Utang Negara, serta penyertaan modal negara

Pembiayaan Luar Negeri

1. Penarian Pinjaman Luar Negeri, terdiri atas Pinjaman Program dan Pinjaman Proyek

2. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar negeri, terdiri atas Jatuh Tempo dan Moratorium

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pengertian APBD:

APBD merupakan rencana pendapatan, belanja daerah, dan pembiayaan untuk satu tahun.

APBD juga merupakan wujud tahunan dari rencana jangka panjang daerah serta rencana jangka menengah yang dibuat dari visi misi kepala daerah.

Fungsi APBD• Fungsi Otorisasi: dasar untuk melaksanakan pendapatan

dan belanja pada tahun yang bersangkutan.• Fungsi Perencanaa: pedoman bagi manajemen dalam

merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.• Fungsi Pengawasan: pedoman untuk menilai apakah

kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang ada.

• Fungsi Alokasi: mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

• Fungsi Distribusi; memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan

• Fungsi Stabilisasi: menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

Struktur APBDPendapatan Daerah

Pendapatan Asli Daerah 1. Pajak Daerah2. Retribusi Daerah3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan4. Lain-lain PAD yang sah, yang terdiri dari:• Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan• Hasil pemanfaatan/pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan• Pendapatan bunga• Tuntutan ganti rugi• Keuntungan setelah nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing• Komisi potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau

pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerahDana Perimbangan 1. Dana Bagi Hasil

2. Dana Alokasi Umum3. Dana Alokasi Khusus

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan oleh Pemerintah

Belanja Daerah Belanja Tidak Langsung 1. Belanja Pegawai2. Bunga3. Subsidi4. Hibah5. Bantuan Sosial6. Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan g. Belanja tidak terduga

Belanja Langsung 1. Belanja Pegawai2. Belanja Barang dan Jasa3. Belanja Modal

Pembiayaan Penerimaan Pembiayaan 1. SILPA tahun anggaran sebelumnya2. Pencairan dana cadangan3. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan4. Penerimaan pinjaman5. Penerimaan kembali pemberian pinjaman

Pengeluaran Pembiayaan 1. Pembentukan dana cadangan2. Penyertaan modal pemerintah daerah3. Pembayaran pokok utang4. Pemberian pinjaman

Hubungan APBN - APBD

1.Penerimaan Pemerintah:

a. Penerimaan Dalam Negeri - Penerimaan dr Pajak - Penerimaan bukan Pajak b. Hibah

2. Belanja Pemerintah:

a. Belanja Pemerintah Pusat b. Belanja Daerah: - Propinsi - Kabupaten/Kota

3. Pembiayaan:

a. Dalam Negeri b. Luar Negeri:

- Pinjaman Program/Proyek- interest rate dan Pokok

Hutang

APBN APBD Propinsi

APBD Kabupaten/Kota

1. Penerimaan Propinsi: a. Pendapatan Asli Daerah: - Pajak - Bukan Pajak b. Transfer dari Pemerintah Pusat 2. Belanja Pemerintah Propinsi: a. Belanja Pem. Propinsi b. Belanja Kabupaten/Kota 3. Pembiayaan: - Pinjaman

1. Penerimaan Kabupaten/Kota: a. Pendapatan Asli Daerah: - Pajak - Bukan Pajak b. Transfer dari

- Pem. Pusat - Pem. Propinsi2. Belanja Kabupaten/Kota:3. Pembiayaan: - Pinjaman

Alur Sumber Dana APBN ke APBD

41

PENDAPATAN Pajak PNBP Hibah

BELANJA NEGARAI. Pemerintah Pusat Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Belanja K/L Bantuan Sosial Pembayaran Bunga Subsidi Belanja Hibah APP Belanja Lain-lainII. Belanja Daerah Dana Perimbangan Dana Otsus & Penyesuaian Hibah - PDN - Penerusan Hibah LN - Penerusan Pinjaman LN `Dana Darurat

PEMBIAYAAN I. Pembiayaan Dalam Negeri

1. Perbankan dalam negeri 2. Non-perbankan dalam negeri

II. Pembiayaan Luar negeri (neto) 1. Penarikan Pinjaman LN (bruto) 2. Pembayaran Cicilan Pokok Utang LN

PENGELUARAN :I. Pengeluaran Pembiayaan Dalam NegeriII. Pengeluaran Pembiayaan Luar

Negeri

APBNPENDAPATAN• PAD• Dana Perimbangan• Lain2 Pendapatan - Dana Otsus & Penyesuaian - Dana Hibah Daerah - Dana - Darurat

APBD

BELANJA Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Pembayaran Bunga Subsidi Belanja Hibah Bantuan Sosial Belanja Tak Terduga Belanja Transfer

PEMBIAYAANI. Penerimaan SILPA Pencaian Dana Cadangan Penjualan Aset yg dipisahkan Penerimaan Pinjaman Penerimaaan kembali pemberian pinjaman Penerimaan Piutang DaerahII. Pengeluaran Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal Pembayaran Utang Pemberian Pinjaman

TUGAS

Buat matriks perbedaan DAU dan DAK