TUJUAN GLOBAL IMPLEMENTASI LOKAL 1 oleh : Erna Witoelar *)
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
TUJUAN GLOBALIMPLEMENTASI LOKAL
1
oleh: Erna Witoelar*)
2
Perspektif Global
dan Nasional
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan /SDGs
- SDGs adalah kesepakatan global yang tidak mengikat (non
binding global agreement), yang berlaku universal
- Memelihara keterpaduan pilar2 lingkungan hidup, ekonomi
& sosial dari Pembangunan Berkelanjutan, namun berbasis
hak azasi, fokus pada kaum perempuan, lansia, orang
muda dan kelompok termajinalkan
- Dengan tata kelola sebagai perekat, mendorong kemitraan
baru yang inovatif, dukungan data akurat, dan mekanisme
akuntabilitas yang progressif (dari Laporan Sekjen PBB, Sept. 2014)
Sampai di mana SDGs di Indonesia? - Pemerintah dan berbagai stakeholders di Indonesia telah
menyiapkan diri dari penyusunan sampai pelaksanaanSDGs sejak 3-4 thn sebelum diluncurkan PBB pada 2015
- Keterlibatan berbagai pelaku ini dilakukan di tingkat global, dan berlanjut di tingkat nasional sampai lokal; karenanyaproses & produk SDGs di Indonesia juga cukup partisipatif
- Akhirnya suatu Perpres No. 59/2017 tentang PelaksanaanPencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / SDGs
- Dengan kesiapan ber-beda2 ini, semua pelaku bergerakdgn tempo & arah ber-beda2 pula tantangan harmonisasi
Pelaksanaan TPB/SDGs di Indonesia(dari perspektif pemerintah)
1. Peningkatan Kesadaran
2. Pertemuandengan Para Pihak
1. Pedoman Teknis RANdan RAD SDGs
3. Diseminasi Persiapan
RAN & RAD SDGs
1. Peraturan Presiden Nomor 59/2017tentang Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs
2. Perumusan Peta JalanSDGS
3. RAN dan RAD SDGs
1. Implementasi2. Monitoring,
Evaluasi danPelaporan
2015 2016 2017 2017-2030
(dari Presentasi Bappenas di FEII, Forum & Expo Inovasi Indonesia,
Kolaborasi Pemerintahan Daerah untuk SDGs, Jkt, 19-21 Juli 2017)
DEWAN PENGARAH
TIM PELAKSANA
SEKRETARIAT
TIM PAKAR
Dasar Hukum: Perpres No. 59/2017 tentangPelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs
(dari Presentasi Bappenas di FEII, 19-21 Juli 2017)
Tujuan 1 s/d 5 Tujuan 7 s/d 10
dan 17
Tujuan 6 dan
11 s/d 15Tujuan 16
REPUB
LIK
INDON
ESIA
7
Peran Pemangku Kepentingan
PEMERINTAH
&
PARLEMEN
AKADEMISI
&
PAKAR
FILANTROPI
&
BISNIS
OMS
&
MEDIA
Implementasi TPB
1. Penetapan Indikator2. Kebijakan & Program3. Persiapan Data dan Informasi4. Sosialisasi/Diseminas,
Komunikasi & Advokasi5. Monev & Pelaporan6. Dukungan Regulasi &
Anggaran
1. Advokasi Pelaku Usaha2. Fasilitasi Program3. Peningkatan Kapasitas4. Dukungan Pendanaan
1. PeningkatanKapasitas
2. Pemantauan danEvaluasi
3. Policy Paper/Policy Brief sebagai dasarPolicy Formulation
1. Diseminasi danAdvokasi
2. Fasilitasi Program3. Membangun
pemahaman publik4. Monitoring
(perspektif berbeda dari Presentasi Bappenas juga di FEII, 19-21 Juli 2017)
REPUB
LIK
INDON
ESIA
8
Dokumen TPB/SDGs Indonesia
(dari Presentasi Bappenas di FEII, 19-21 Juli 2017)
8
• DokumenrencanastrategispencapaianTPB/SDGs tahun2016-2030
Peta JalanTPB/SDGs
• DokumenrencanapencapaianTPB/SDGs tingkatnasional
RAN TPB/SDGs
• DokumenrencanapencapaianTPB/SDGs tingkat daerah
RAD TPB/SDGs
6 bulan setelahPerpres
ditandatangani
1 tahun setelahPerpres
ditandatangani
1 tahun setelahPerpres
ditandatangani
REPUB
LIK
INDON
ESIA
9
TU
JUA
N P
EM
BA
NG
UN
AN
B
ER
KE
LA
NJU
TA
N (
TP
B/
SD
Gs)
SDGs Dalam Agenda Pembangunan RI
(dari Presentasi Bappenas di FEII, 19-21 Juli 2017)
Karena proses2 pembentukan komitmen global (mis. SDGs, ParisAgreement, New Urban Agenda, dll), cukup inklusif & melibatkanbanyak orang biasa, kelompok minat (perempuan & orang muda), lsm & perguruan tinggi, mereka juga membangun kepemilikan kuat
Partisipasi Pelaku: dari Global Nasional
10
Tumbuh kuatnya komitmen pelaku filantropi dan bisnis untukkesepakatan2 global ini juga belum pernah sebesar ini. Berbagai
instrumen selalu diangkat Philanthropy Platform dan Private Sector Forum yang hadir mendampingi Sidang Umum PBB setiap tahun
Para pelaku dari Indonesia (lsm, perguruan tinggi, filantropi danbisnis, beserta beberapa kepala daerah) yang aktif di forum global, dengan cepat membawa ke dalam negeri pada proses-2 nasional, daerah & lokal, semua informasi, pengetahuan, instrumen, dll
Filantropi dan Bisnisuntuk Pencapaian SDGs
• Forum Komunikasi Filantropi dan Bisnis untuk SDGs, terbentuk 3 Maret 2016 dengan inisiator pertama Perhimpunan Filantropi Indonesia, bekerjasamadengan Indonesia Global Compact Network (IGCN), Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD) & Komite Tetap SDGs KADIN.
• VISI: Meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan masyarakat Indonesia melalui pencapaian SDGs di tahun 2030 dalam kemitraan di kalangan Filantropi dan Bisnis. (dengan prinsip “No one left behind”).
• Kini Forum ini telah beranggotakan 13 perhimpunanyang berjejaring di level global, nasional sampai lokal
(dari paparan Filantropi Indonesia di berbagai Seminar ttg SDGs sejak Mei’16)
Filantropi dan Bisnisuntuk Pencapaian SDGs
Anggota Filantropi & Bisnis Indonesia untuk SDGs:• Perhimpunan Filantropi Indonesia (FI)• Indonesia Global Compact Network (IGCN)
• Indonesia Business Council for Sust. Development (IBCSD)• Komite Tetap SDGs Kadin (Komtap SDGs)• Partnership for Sustainable Community (CCPHI)
• Indonesia Business Links (IBL)• Partnership for Indonesia’s Sustainable Agriculture (PISAgro)• Indonesia CSR Society (ICS)• Corporate Forum for Community Development (CFCD)• Scaling Up Nutrition Movement (SUN Movement)• Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO)• Satuan Kerja Khusus Minyak & Gas Bumi (SKK Migas)• Forum CSR Kesejahteraan Sosial
Dengan saling keterkaitan dan pendekatan holistik antar Tujuan & antar Target2 nya maka tidak ada satupun negara / daerah / institusi pelaku / sektor yang bisa menangani pencapaian SDGs sendiri.
Dibutuhkan kemitraan lintas sektor, lintas wilayah danlintas pelaku, baik di tingkat global, nasional maupun lokal
Proses partisipatif yang berlangsung ber-tahun2 sejakpenyusunan SDGs juga telah menumbuhkan kepemilikan & komitmen yang kuat pada banyak pihak, hingga lebih mudah membangun kemitraan.
13
KETERPADUAN & KEMITRAAN: Mutlak bagi Pencapaian SDGs
14
Perspektif Nasional
Dan Lokal
Dengan kuatnya komitmen global akan perlunyakemitraan, makin kuat pula kebutuhan akan kordinasidan kerjasama yang baik di semua level.
Apapun yang telah disepakati di tingkat global dannasional, implementasinya ada di tingkat lokal.
Dengan keberagaman kapasitas lokal, maka semuakomitmen di tingkat global/nasional perlu mencakupkomitmen untuk mendukung implementasi lokal: penting: harmonisasi upaya nasional ke daerah2
Komitmen global untuk cara pencapaian SDGs (baikinstrumen, sumberdaya, teknologi, dll) perlu ditransfer& difasilitasikan untuk menjangkau implementasi lokal.
Semua SDGs adalah Tujuan Lokal
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
Pemda menyusunprogram dan kegiatan yang arahnya pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan
Melaksanakan rencana yang disusun dengan melibatkan seluruh pihak terkait
Mengendalikanpelaksanan program dan kegiatan dengan melihat kesesuaian dengan arah SDGs
Evaluasi hasilcapaian programdan kegiatan darisisi kontribusinyaterhadappencapaian SDGs
PENGENDALIAN MONEVPERENCANAAN
1
PELAKSANAAN
2 3 4
Peran Pemda merupakan pelaksana dalam pencapaian SDGs.
SDGs sebagai bagian dari prioritas nasional dan komitmen Internasional harus terintegrasi ke dalam pembangunan daerah
Tahapan dan proses pencapaian SDGs di daerah merupakan bagian dari tahapan dan proses pembangunan daerah itu sendiri
TAHAPANPEMBANGUNAN
DAERAH
(dari Presentasi Kemdagri di FEII, 19-21 Juli 2017)
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
• SDGs harus dituangkan kedalamprogram dan kegiatan konkrityang dimuat dalam dokumenperencanaan daerah.
• Penyusunan program dankegiatan sesuai dengan kondisi,potensi dan permasalahandaerah, dan memperhatikanaspek lingkungan hidup.
DOKUMEN PERENCANAAN
DAERAH
Saat ini tengah disusun Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri
tentang Integrasi SDGs dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD)
Peran Pemda sebagaiPelaksana adalah:1. Mencapai
(program),Tujuan
Indikator(Kegiatan) SDGs;
2. Mengoptimalkan potensi fisik dan non fisik di wilayahnya;
3. Menginternalisasikandan mengintegrasikan program dan kegiatan yang mendukung SDGs pada Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
(dari Presentasi Kemdagri di FEII, 19-21 Juli 2017)
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
Perangkat daerah merupakan unit pelaksana urusan pemerintahan yang didesentralisasikan
SDGs dapat dikelompokkan secara khusus dalam urusan pemerintahan, atau bersifat lintas urusan.
Koordinasi pencapaian SDGs dilakukan oleh Bappeda bersama-sama dengan Sekretariat Daerah
Diperlukan kerjasama antar perangkat daerah dan antar daerah untuk pencapaian SDGs yang efektif
KOORDINASI KERJASAMA
(dari Presentasi Kemdagri di FEII, 19-21 Juli 2017)
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
PIHAK KETIGA
LEMBAGA ATAU PEMERINTAH DAERAH
DI LUAR NEGERI
1
2
3
Kerja sama dapat dilakukan oleh Daerah dengan:
a. Daerah lain;
b. pihak ketiga; dan/atau
c. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Pasal 363 ayat (2)UU 23 tahun 2014
KERJASAMA DAERAH
DAERAH LAIN
penyampaian aspirasi; pengawasan; dan/atau
keterlibatan lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan
Pemda wajib mendorong partisipasi masyarakat
(Pasal 355 UU 23 Tahun2014)
Lingkup Partisipasia. penyusunan Perda dan kebijakan Daerah yang
mengatur dan membebani masyarakat;
b. perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,monitoring dan evaluasi pembangunan
Daerah;
c. pengelolaan aset dan/atau sumber daya alam
Daerah; dan
d. penyelenggaraan pelayanan publik.
Bentuk partisipasikonsultasi publik; musyawarah; kemitraan;
KERJASAMA DAERAH PARTISIPASI
(dari Presentasi Kemdagri di FEII, 19-21 Juli 2017)
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
Pendanaan pembangunan daerah tidak hanya bersumber dari APBD
Skema pendanaan melalui kerjasama pemerintah dan sektor swasta, serta kerjasama pemerintah dengan masyarakat perlu dioptimalkan
Kerjasama dengan masyarakat dan dunia usaha diarahkan pada pencapaian tujuan pembangunan daerah yang tertuang dalam pasal 258 ayat (1) UU 23tahun 2014.
Saat ini tengah disusun Peraturan pemerintah tentang Pemberian insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor
(dari Presentasi Kemdagri di FEII, 19-21 Juli 2017)
Diprakarsai asosiasi pemda global, secara khusus pengembangan wilayah ditargetkan di SDG 11. Hal inidapat melalui perkuatan perencanaan antara perkotaan& daerah-daerah sekitarnya.
Langsung / tidak, hal ini menghasilkan dampak yg bisamendukung pencapaian Tujuan2 lain, mis. pengelolaan SD Air Terpadu (SDG 6), Energi (SDG 7), perubahaniklim (SDG 13) ekosistem laut & pesisir (SDG 14), ekosistem daratan (SDG 15) dll
Terpenting adalah keterpaduan dengan berbagaiTujuan Pembangunan Sosial yg inklusif (SDG 1-5) sertaSDG 16-17 tentang Tata Kelola & Kemitraan
21
Perspektif Pengembangan WilayahMenuju Pencapaian SDGs di tingkat lokal
Pada judul SDG11 disebut ‘Kota dan Masyarakatnya’ karena
disadari sepenuhnya bahwa:
populasi masyarakat perkotaan dunia sudah melebihi 60%
pimpinan daerah (yg kini umumnya sudah dipilih langsung)
diasumsikan lebih dekat komunikasi dgn masyarakatnya
Keberadaan lsm, PT, media massa & media sosial lebih
banyak di perkotaan: komunikasi publik lebih lancar &
melampaui wilayahnya sampai ke perdesaannya
Secara khusus, banyak lsm & P.Tinggi yang ikut dari proses
awal penyusunan SDGs dapat lebih effektif menjembatani
partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan,
pemantauan & evaluasi pencapaian SDGs sampai perdesaan22
Kemitraan Pemerintah Daerah dengan Masyarakatnya untuk SDGs
23
Pencapaian SDGs di tingkat LokalBanyak Instrumen yang Sudah Tersedia
Kedua publikasi ini sudah diterjemahkan dalambahasa Indonesia dan bisa diunduh di website UCLG ASPAC (United Cities and Local Governments): www.uclg-aspac.org
1. implementation: menginformasikantentang inisiatif, yang baru, yang sudahdilakukan, dan siapa yang terlibat
2. Learning: Menghubungkanpelaksanaan ke jejaring, terlibat untuksaling berbagi pengalaman danmempercepat porsespengimplementasian
3. Monitoring and reporting: Bersamadengan UCLG menjaga SDGs untuktetap dekat dengan pemerintah daerah, mengingat tidak semua indikatorrelevan untuk setiap daerah.
4. Advocacy and awareness raising: dibutuhkan proses pelaksanaan di tingkat daerah yang melibatkanmasyarakat yang sejalan dengankeputusan nasional dan global
Tahapan penting bagi pencapaian SDGs di daerah:
(dari Presentasi UCLG ASPAC di
FEII, 19-21 Juli 2017)
SDG 11
SDG 9
SDG 11
SDG 16
SDG 16
SDG 10
SDG 11
SDG 8
Segala kegiatanyang tidakberdasar padakondisi tiapdaerah tidakakanberkelanjutan
Fasilitasi Proses Pembelajaran
dan Pertukaran antar
Pemerintah Daerah
(dari Presentasi UCLG ASPAC di FEII, 19-21 Juli 2017)
1. Penetapan Indikatordalam Setiap Target/Sasaran
2. PengembanganKebijakan, Regulasi, & Penyelarasan Program/Kegiatan
3. Penyiapan Data dan Informasi yang Digunakan
4. Sosialisasi/Diseminas,Komunikasi & Advokasi
5. Monev & Pelaporan6. Pendanaan
1. Peningkatan Kapasitas2. Pemantauan danEvaluasi3. PolicyResearch
1. Advokasi kepadaPelaku Usaha
2. FasilitasiProgram/Kegiatan kepada PelakuUsaha
3. Peningkatan Kapasitas4. DukunganPendanaan
1. Diseminasi dan Advokasi kepada Masyarakat
2. FasilitasiProgram/Kegiatan di Lapangan
3. Membangunpemahaman publik
4. MonitoringPelaksanaan
Implementasi
TPB/SDGs
P A
OF
Prinsip & Platform Partisipasi bagi SDGsPrinsip Kemitraan
Trust Building
EqualPartnership
Participation
Accountable
Mutual Benefits
Agar Diterapkan juga di Tingkat Lokal
(dari Presentasi Bappenas di FEII,
19-21 Juli 2017)
Perubahan tak terelakkan lagi, baik dalam proses maupun produk tata kelola pemerintahan.
Pemimpin perlu pula merubah gaya kepemimpinan, baik di tingkat global, nasional & lokal; pada instansi sektoral, lsm, filantropi & bisnis, perguruan tinggi, dll
Bangun kemitraan dalam keterpaduan dengan tata kelola yang partisipatif, transparan & akuntabel; di
semua tingkat pemerintahan nasional lokal;
Bangun data yang akurat, dengan berbagi informasi, pemahaman & sumberdaya;
Integrasikan pencapaian SDGs dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah;
Bangun program2 terpadu dalam kebersamaan 27
MELIHAT ke DEPAN
*) Pendiri & Dewan Pengarah Perhimpunan Filantropi Indonesia; Pendiri & Anggota
Pembina KEHATI; mantan Duta besar Khusus PBB untuk MDGs di Asia Pasifik, dll
**) disampaikan pada Executive Program for Sustainable Partnership, kerjasama
CCPHI & Univ. Paramadina, Jakarta, 9 Augustus, 2017
28
Terima Kasih
I. From MDGs to SDGs, EPSP Feb. 18, 2016
(Evolusi dari MDGs SDGs; Fokus pada Sejarah
& Kesempatan yg ditumbuhkan oleh SDGs)
II. Sustainable Partnerships for Global Goals’
Impementations, EPSP August 24, 2016
(Kemitraan Berkelanjutan; Fokus pada perkenalan
pelaku Filantropi & Bisnis)
III. Global Goals Implementation: Building Partnership
& Synergies, EPSP March 15, 2017
(Membangun sinergi dalam Kemitraan; Fokus pada
berbagai instrumen dari para pelaku)
29
Lampiran: Presentasi EPSP yang lalu
Related Documents
