Tugas Tax Treaty

PERENCANAAN PERPAJAKAN

TAX TREATY

INDONESIA-PHILIPINA & INDONESIA-MALAYSIA

Ernatalia Sari 125020300111001

Kelas CC

Jurusan Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Brawijaya

2014

TAX TREATY

A. Pengertian

Tax treaty adalah kontrak yang mengikat suatu Negara dengan

Negara lain dalam hal perlakuan pajaknya. Di dalam tax treaty selalu

terdapat pasal-pasal dan ayat-ayat yang berkaitan dengan aspek transaksi

pihak tertentu. Tax treaty dikelompokkan menjadi empat bagian yaitu :

cakupan tax treaty, bagian yang mengatur minimalisasi pengenaan pajak

berganda, bagian tentang pencegahan penghindaran pajak dan bagian yang

mencakup hal-hal lainnya.

B. Tax Treaty Model OECD dan UN model

Setiap tax treaty memiliki prinsip dasar yang hampir sama,

sebagian berasal dari konvensi internasional dimana setiap Negara

menyusun tax treaty nya masing-masing berdasarkan model perjanjian

yang diakui oleh internasional. Di dunia ini ada dua model tax treaty yang

dijadikan acuan dalam menyusun treaty yaitu model OECD dan UN

model. Dimana model OECD adalah model yang dikembangkan oleh

Organization of Economic Cooperation and Development dimana model

ini dikembangkan oleh Negara-negara Eropa Barat dan prinsip yang

digunakan adalah azaz pengenaan pajak domisili. Sedangkan model UN

adalah model yang dikembangkan oleh PBB untuk memperjuangkan

kepentingan Negara-negara berkembang, sehingga prinsip yang dipakai

adalah prinsip sumber penghasilan.

C. Tax Treaty Indonesia

Model tax treaty yang dipakai oleh Indonesia adalah campuran dari

model OECD dan UN yaitu disebut dengan P3B. P3B adalah singkatan

dari Penghindaran Pengenaan Pajak Berganda. P3B Indonesia ini diatur

dan disepakati secara sendiri-sendiri dengan tiap-tiap Negara sehingga

ketentuan pasal maupun ayat bagi setiap Negara berbeda. Berikut ini akan

disajikan ketentuan P3B Negara Indonesia dengan dua Negara di Asia

yakni Philipina dan Malaysia

ANALISIS TAX TREATY

REPUBLIK INDONESIA DENGAN REPUBLIK PHILIPINA

Tax Treaty antara Republik Indonesia dan Republik Philipina

ditandatangani pada tanggal 18 Juni 1981. Tax Treaty ini mulai berlaku sejak 1

Januari 1983. Berikut adalah analisis per pasal dari Tax Treaty tersebut.

A. Subjek Tax Treaty (Pasal 1)

Subjek dari Tax Treaty ini baik menurut Model OECD maupun Model UN

adalah sama yakni penduduk dari salah satu atau kedua negara pihak pada

persetujuan.

Mengenai pajak apa saja yang tercakup dalam Tax Treaty ini diatur dalam

Pasal 2. Pajak yang tercakup antara lain:

Di Indonesia: Pajak Pendapatan, Pajak Perseroan, dan Pajak atas Bunga,

Dividen dan Royalty, yang kemudian disebut Pajak Indonesia.

Di Philipina: Income Tax (Pajak Penghasilan), yang kemudian disebut

Pajak Philipina.

(Pasal 2 pada OECD Model maupun UN Model sama.)

Apabila kita ingin lebih memahami peraturan dalam perjanjian tax treaty

ini kita bisa melihat pasal 3. Dalam pasal 3 kita dapat mengetahui definisi dari

istilah-istilah yang tercantum dalam keseluruhan tax treaty ini. Pada pasal 3

OECD Model maupun UN Model mirip, hanya saja urutannya yang berbeda dan

ada lebih banyak definisi istilah pada OECD Model, yaitu definisi “enterprise”

dan “bussiness”.

B. STATUS DOMISILI PAJAK

Pasal 4 mengatur mengenai status domisili fiskal atau penentuan Subjek

Pajak Dalam Negeri. Menurut Pasal 4 Tax Treaty ini, ada 3 dasar penentuan

Subjek Pajak Dalam Negeri. Dan satu ketentuan tambahan, jika 3 dasar penentuan

tersebut tidak bisa dilaksanakan. Dasar penentuan status yang dimaksud antara

lain:

1. Berdasarkan undang-undang kedua negara.

2. Bila tidak dapat ditentukan menurut undang-undang, maka status

seseorang akan ditentukan berdasarkan tempat di mana pusat

kepentingan pokoknya (centre of vital interest) berada,

3. Bila tidak dapat ditentukan juga maka statusnya akan ditentukan

menurut kebiasaannya berdiam.

4. Apabila status seseorang tidak dapat ditentukan juga dengan ketiga

cara di atas, maka status orang tersebut akan ditentukan melalui

mutual agreement yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang

(competent authority) dari kedua belah pihak.

C. BUT (Bentuk Usaha Tetap)

Mengenai bentuk usaha tetap diatur pada pasal 5. Batas waktu proyek konstruksi

dan pemberian jasa yang akan dianggap sebagai BUT, yaitu lebih dari 6 bulan

menurut model UN (pasal 5 ayat 2i dan 5 ayat 2m) dan lebih dari 3 bulan menurut

model OECD (Pasal 5 ayat 2j).

Pada Tax Treaty ini pengertian BUT diperluas dengan memasukkan

tempat-tempat eksplorasi sumber daya alam, tempat-tempat yang digunakan untuk

melakukan penjualan, dan suatu gudang yang disediakan untuk fasilitas

penyimpanan barang bagi orang/badan lain sebagai pengertian BUT (Pasal 5 ayat

2h, 5 ayat 2k, dan 5 ayat 2l).

Adapun dalam pasal ini juga disebutkan yang tidak termasuk sebagai BUT

adalah sebagai berikut:

a) penggunaan fasilitas-fasilitas semata-mata dengan maksud untuk

menyimpan atau memamerkan barang-barang atau barang dagangan

kepunyaan perusahaan;

b) pengurusan suatu persediaan barang-barang atau barang dagangan

kepunyaan perusahaan semata-mata dengan maksud untuk disimpan atau

dipamerkan;

c) pengurusan suatu persediaan barang-barang atau barang dagangan

kepunyaan perusahaan semata-mata dengan maksud untuk diolah oleh

perusahaan lain;

d) pengurusan suatu tempat usaha tertentu semata-mata dengan maksud

untuk melakukan pembelian barang-barang atau barang dagangan atau

untuk melakukan pengumpulan keterangan bagi keperluan perusahaan;

e) pengurusan suatu tempat usaha tertentu semata-mata dengan maksud

untuk melakukan kegiatan-kegiatan lain yang bersifat persiapan atau

penunjang bagi keperluan perusahaan;

f) pengurusan suatu tempat usaha tertentu semata-mata untuk setiap

kegiatan-kegiatan gabungan dari yang disebut dalam sub-ayat (a) sampai

(e) asal saja hasil keseluruhan kegiatan ditempat usaha tertentu itu bersifat

persiapan atau penunjang

Pada Tax Treaty ini juga terdapat penjelasan mengenai kegiatan asuransi

yang termasuk dalam pengertian BUT.

D. PAJAK PENGHASILAN DALAM TAX TREATY

Penghasilan Dari Harta Tak Bergerak (pasal 6)

Dalam pasal 6 mengatur mengenai pendapatan yang diterima oleh

penduduk suatu Negara yang berasal dari harta tak gerak (termasuk

pendapatan yang berasal dari pertanian dan kehutanan) yang terletak di

Negara lain,akan dikenakan pajak di negara lain itu. Ketentuan tersebut

juga berlaku terhadap pendapatan yang diterima dari penggunaan secara

langsung, penyewaan atau penggunaan harta tak gerak dalam bentuk

apapun.

Penghasilan dari Laba Usaha (pasal 7)

Laba usaha yang dapat dikenakan pajak di negara lainnya, yaitu:

1. penjualan-penjualan yang dilakukan di negara lainnya itu dari

barang-barang atau barang dagangan yang sama atau jenisnya serupa

seperti yang dijual melalui BUT; atau

2. kegiatan-kegiatan usaha lainnya yang dijalankan di negara lainnya

itu yang sama atau jenisnya serupa seperti yang dilakukan melalui

BUT.

Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan BUT itu,

termasuk biaya eksekutif dan administrasi, baik yang dikeluarkan di

negara pendirian BUT ataupun di tempat lain, boleh dikurangkan. Namun,

ada beberapa biaya yang tidak boleh dikurangkan, yaitu pengeluaran yang

dilakukan oleh BUT kepada kantor pusatnya atau kantor-kantor lain dari

perusahaan tersebut dalam bentuk royalti, komisi, atau bunga atas

pinjaman, kecuali untuk institusi bank.

Yang berasal dari Perkapalan dan pengangkutan udara (pasal 8)

Pasal 8 mengatur mengenai penghasilan yang diperoleh oleh

perusahaan perkapalan dan penerbangan udara. Pasal 8 Tax Treaty ini

lebih condong ke UN Model Alternatif B karena terdapat ketentuan yang

mengatur bahwa penghasilan dari satu negara yang diperoleh oleh

perusahaan negara yang lain melalui kegiatan perkapalan dan penerbangan

udara dalam lalu lintas internasional dapat dikenakan pajak oleh negara

pertama dengan tarif yang disepakati. Tarif yang disepakati oleh Republik

Indonesia dan Republik Philipina adalah tidak lebih dari 1,5% atau tarif

Philipina yang paling rendah yang dapat dikenakan atas laba yang sejenis,

yang diperoleh menurut keadaan-keadaan yang sama oleh penduduk

Negara ketiga. Tarif ini berlaku juga terhadap laba yang diperoleh dari

pengikutsertaan dalam suatu gabungan perusahaan, suatu usaha kerja

sama, atau suatu keagenan usaha internasional.

Penghasilan dari hubungan istimewa (pasal 9)

Suatu perusahaan dianggap memiliki hubungan apabila

1. suatu perusahaan dari suatu Negara, baik secara langsung maupun

tidak langsung turut serta dalam pimpinan, pengawasan atau modal

suatu perusahaan di Negara lainnya; atau

2. orang-orang/badan-badan yang sama baik secara langsung maupun

tidak langsung turut serta dalam pimpinan, pengawasan atau modal

suatu perusahaan di Negara lainnya.

Jika suatu perusahaan memperoleh laba, tetapi karena ada syarat-

syarat yang menyangkut hubungan dagang atau keuangannya dibuat atau

diterapkan oleh kedua perusahaan yang saling berhubungan tersebut dan

berbeda dari yang dibuat antara perusahaan-perusahaan lainnya yang

bebas, laba tersebut tidak diperoleh oleh perusahaan pertama, maka laba

tersebut dapat ditambahkan ke dalam laba perusahaan tersebut dan

dikenakan pajak.

Penghasilan atas dividen (pasal 10)

Berdasarkan Tax Treaty ini, dividen yang dibayarkan oleh perusahaan di

suatu negara kepada penduduk di negara lain dapat dikenakan pajak oleh

negara lain tersebut. Namun, dividen tersebut juga dapat dikenakan pajak

oleh negara pertama dengan tarif:

a. 15% dari jumlah bruto dividen apabila orang yang menikmati itu

adalah suatu perusahaan dengan kepemilikan langsung minimal 25%

modal perusahaan yang membayar dividen

b. 20% dari jumlah dividen dalam hal lain.

Penghasilan bunga (pasal 11)

Pasal 11 mengatur mengenai pemajakan atas bunga. Bunga yang

dibayarkan oleh penduduk suatu negara kepada penduduk negara lainnya

dapat dikenakan pajak di negara pertama maupun di negara lainnya

tersebut. Untuk kasus pertama (bunga dikenakan pajak di negara pertama),

besarnya tarif pajak atas bunga yang disepakati oleh Republik Indonesia

dan Republik Philipina adalah tidak melebihi 15% dari jumlah bruto

pembayaran bunga. Ketentuan ini sesuai dengan UN Model di mana

besarnya tarif pajak atas bunga tidak ditentukan terlebih dahulu (seperti

pada OECD Model yang menentukan tarif pajak atas bunga maksimal

10%), melainkan dinegosiasikan antara kedua belah pihak yang

mengadakan perjanjian.

Meskipun demikian, terdapat beberapa ketentuan tambahan pada Tax

Treaty ini yang tidak terdapat baik pada OECD Model maupun UN Model.

Pertama, bunga yang dari suatu negara dan dibayarkan kepada penduduk

negara lainnya, hanya akan dikenakan pajak di negara lainnya itu, jika

bunga yang dibayarkan itu berkenaan dengan:

1. obligasi, surat hutang atau kewajiban lainnya yang sejenis dari

Pemerintah Negara itu termasuk Pemerintah Daerah/Lokal; atau

2. pinjaman yang dibuat, dijamin atau diasuransikan, atau piutang

yang diberikan, dijamin atau diasuransikan oleh Bank Sentral

(Bank Indonesia atau Central Bank of the Philippines), atau setiap

bank pinjaman lainnya yang ditentukan dan dimufakati melalui

surat menyurat antara pejabat yang berwenang dari kedua negara.

Kedua, besarnya tarif pajak atas bunga adalah tidak melebihi 10% untuk

bunga yang dibayarkan oleh suatu badan yang berkedudukan di suatu

Negara kepada penduduk Negara lainnya berkenaan dengan obligasi

umum, surat hutang, atau kewajiban lainnya yang sejenis.

Ketiga, pejabat yang berwenang (competent authority) dari kedua negara

dengan kesepakatan bersama (mutual agreement) akan menyelesaikan cara

penerapan pembatasan-pembatasan seperti yang telah diatur dalam ayat-

ayat sebelumnya.

Penghasilan atas royalty (Pasal 12)

Pasal 12 mengatur mengenai pemajakan atas royalti. Pasal ini lebih

condong ke UN Model, meskipun ada bagian dari UN Model yang

dihilangkan (Pasal 12 ayat 5 UN Model). Royalti yang dibayarkan oleh

penduduk suatu negara kepada penduduk negara lainnya dapat dikenakan

pajak di negara pertama maupun di negara lainnya tersebut. Untuk kasus

pertama (bunga dikenakan pajak di negara pertama), besarnya tarif pajak

atas bunga yang disepakati oleh Republik Indonesia dan Republik

Philipina adalah:

1. Di Indonesia:

15% dari jumlah bruto royalti.

2. di Philipina:

a. 15% dari jumlah bruto royalti, jika royalti itu dibayarkan oleh

suatu perusahaan yang terdaftar pada Badan Penanaman Modal

Philipina (Philippine Board of Investments) dan ikut serta

dalam kegiatan sektor-sektor usaha seperti yang telah

ditentukan oleh Badan tersebut;

b. dalam hal-hal lainnya, 25 % dari jumlah bruto royalty.

Guna menyelesaikan cara penerapan pembatasan-pembatasan seperti yang

telah diatur dalam ayat-ayat sebelumnya, pejabat yang berwenang

(competent authority) dari kedua belah pihak (Indonesia dan Philipina)

akan mengadakan mutual agreement.

Keuntungan Dari Pemindahan Harta (pasal 13)

Pasal 13 mengatur mengenai pemajakan atas penghasilan dari keuntungan

pengalihan harta. Ketentuan pada Tax Treaty ini mengatur bahwa

keuntungan yang diterima oleh penduduk suatu negara dari pengalihan

harta tak bergerak yang terletak di negara lain dapat dikenakan pajak di

negara lain itu, termasuk harta yang dimiliki oleh BUT dan saham-saham

perusahaan. Sedangkan keuntungan yang diterima oleh perusahaan dari

suatu negara dari pengalihan kapal-kapal atau pesawat udara yang

dioperasikan dalam jalur lalulintas internasional atau barang bergerak yang

berkenaan dengan pengoperasian kapal-kapal dan pesawat udara itu hanya

akan dikenakan pajak di negara tempat manajemen efektif perusahaan

tersebut berada. Keuntungan pengalihan harta selain yang telah disebutkan

di atas akan dikenakan pajak di negara tempat orang/badan tersebut.

Ketentuan pada Pasal 13 Tax Treaty ini lebih condong ke UN Model

karena keuntungan pengalihan saham-saham perusahaan ini dapat

dikenakan pajak di negara tempat perusahaan tersebut berada tanpa harus

memperhitungkan besarnya persentas kepemilikan. Pada UN Model,

besarnya persentase kepemilikan ini agar dapat dikenakan pajak di negara

tempat perusahaan tersebut berada dinegosiasikan oleh kedua belah pihak

(dalam kasus Indonesia dan Philipina ini disepakati besarnya persentase

kepemilikan adalah lebih dari 0%), sedangkan pada OECD Model negara

tersebut baru dapat mengenakan pajak apabila besarnya persentase

kepemilikan melebihi 50%.

Penghasilan dari pekerjaan bebas (Pasal 14)

Pasal 14 mengatur mengenai pemajakan atas penghasilan dari orang yang

melakukan pekerjaan bebas. Penghasilan yang diterima oleh seorang

penduduk suatu negara sehubungan dengan jasa-jasa profesional atau

pekerjaan bebas akan dikenakan pajak di negara itu. Namun, penghasilan

itu dapat dikenakan pajak di negara lainnya apabila:

1. orang tersebut mempunyai tempat tertentu yang secara teratur

tersedia baginya untuk melakukan pekerjaan di negara lain itu,

tetapi hanya sebesar penghasilan yang berasal dari tempat tertentu

itu; atau

2. orang tersebut tinggal di negara itu dalam jangka waktu 90 hari

atau lebih dalam suatu tahun kalender.

Ketentuan ini lebih condong ke UN Model, meskipun tidak sama persis.

Pada UN Model, jangka waktu agar penghasilan seseorang dapat

dikenakan pajak di negara lain adalah 183 hari atau lebih dalam 12 bulan.

Penghasilan dari pekerjaan tidak bebas (pasal 15)

Pasal 15 mengatur mengenai pemajakan atas penghasilan dari orang yang

melakukan pekerjaan tidak bebas. Ketentuan Pasal 15 pada OECD Model

dan UN Model sama. Penghasilan dari penduduk suatu yang melakukan

pekerjaan tidak bebas hanya akan dikenakan pajak di negara itu, kecuali

jika pekerjaan itu dilakukan di negara lain, penghasilan yang diperolehnya

dari negara lain tersebut dapat dikenakan pajak di negara lain itu.

Meskipun demikian, penghasilan yang diperoleh penduduk suatu negara

sehubungan dengan pekerjaannya di negara lain hanya akan dikenakan

pajak di negara pertama apabila:

1. orang tersebut berada di negara lain itu dalam jangka waktu tidak

lebih dari 183 hari dalam tahun kalender yang bersangkutan, dan

2. penghasilan tersebut dibayar oleh atau atas nama pemberi kerja

yang bukan merupakan penduduk negara lain itu, dan

3. penghasilan tersebut tidak menjadi beban suatu BUT atau tempat

tertentu yang dimiliki oleh pemberi kerja di negara lain itu.

Penghasilan yang diterima seseorang sehubungan dengan pekerjaan

sebagai awak kapal atau pesawat udara yang dioperasikan dalam lalu lintas

internasional oleh perusahaan di suatu negara, akan dikenakan pajak di

negara itu.

Penghasilan para direktur (Pasal 16)

Pasal 16 mengatur mengenai pemajakan atas penghasilan yang diterima

direktur. Penghasilan yang diterima oleh penduduk suatu negara yang

menjadi anggota dewan direksi pada suatu perusahaan di negara lain, dapat

dikenakan pajak di negara lain. Untuk remunerasi yang diterima penduduk

suatu negara dari perusahaan di negara lain sehubungan dengan

pelaksanaan pekerjaan sehari-hari yang bersifat ketatalaksanaan atau

teknis, dapat dikenakan pajak di negara lain itu sesuai dengan ketentuan-

ketentuan Pasal 15. Pasal 16 ini lebih condong kepada UN Model karena

pada Tax Treaty ini terdapat ketentuan yang mengatur mengenai

pemajakan atas penghasilan yang diterima oleh Top-Level Managerial

Officials.

Para Seniman dan Olahragawan (pasal 17)

Pasal 17 ini mengatur mengenai pemajakan atas penghasilan yang diterima

oleh artis dan atlet. Penghasilan yang diterima artis dan atlet dari suatu

negara atas kegiatan personal mereka di negara lain, dapat dikenakan pajak

di negara lain tersebut. Namun, jika penghasilan sehubungan dengan

kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh artis atau atlet jatuhnya bukan

kepada mereka sendiri tetapi kepada pihak lain, maka penghasilan itu

dapat dikenakan pajak di negara di mana mereka melakukan kegiatan-

kegiatan.

Pasal 17 pada OECD Model dan UN Model sama, oleh karena itu Pasal 17

pada Tax Treaty ini mirip dengan kedua model di atas. Namun, pada Tax

Treaty ini terdapat ketentuan tambahan, yaitu bahwa ketentuan ayat 1 dan

ayat 2 pasal ini tidak berlaku terhadap penghasilan yang diterima oleh artis

dan atlet dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan di suatu negara, yang

berhubungan dengan program khusus pertukaran kebudayaan yang telah

disepakati kedua negara atau yang sepenuhnya dibiayai oleh dana-dana

pemerintah dari negara lainnya, termasuk dana Pemerintah Daerah/Lokal

atau badan-badannya. Ketentuan-ketentuan di atas juga tidak berlaku

terhadap penghasilan yang diterima dari kegiatan-kegiatan pertukaran

kebudayaan tersebut di atas oleh organisasi yang tidak mencari

keuntungan, asalkan penghasilan itu tidak untuk dibayarkan atau tidak

untuk keuntungan para pemilik, anggota, atau pemegang saham, dan

organisasi tersebut telah disahkan sebagai memenuhi syarat ketentuan ini

oleh pejabat yang berwenang di negara lain itu.

Pensiunan dan Tunjangan Hari Tua (pasal 18)

Pasal 18 mengatur mengenai pemajakan atas pensiun dan tunjangan hati

tua. Pensiun dan pembayaran sejenis lainnya yang dibayarkan kepada

penduduk suatu negara akibat dari hubungan kerja masa lalu, hanya akan

dikenakan pajak di negara itu. Pasal 18 pada Tax Treaty ini sesuai dengan

UN Model Alternatif A karena terdapat ketentuan yang mengatur

mengenai pensiun jaminan sosial yang dibayarkan oleh suatu badan

jaminan sosial dari suatu negara. Pensiun jaminan sosial itu hanya akan

dikenakan pajak di negara itu.

Gaji Jabatan dalam Pemerintah (pasal 19)

Pasal 19 mengatur mengenai pemajakan atas penghasilan pegawai

pemerintah (pegawai negeri). Ketentuan Pasal 19 pada OECD Model dan

UN Model sama. Pasal 19 pada Tax Treaty ini mirip dengan OECD Model

dan UN Model dengan sedikit perubahan kata-kata. Penghasilan selain

pensiun dari pegawai pemerintah suatu negara yang bekerja di negara lain

hanya akan dikenakan pajak di negara pertama. Akan tetapi, penghasilan

tersebut hanya akan dikenakan pajak di negara lainnya jika orang tersebut

merupakan warganegara dari negara lain itu atau tidak merupakan

penduduk negara lain itu karena semata-mata bermaksud untuk

memberikan jasa-jasa.

Pensiun dari pegawai pemerintah suatu negara yang bekerja di negara lain

yang dibayarkan oleh atau dari dana-dana yang diadakan oleh suatu negara

atau Pemerintah Daerah/Lokal kepada seseorang sehubungan dengan jasa-

jasa yang diberikan kepada negara atau Pemerintah daerah/Lokal itu hanya

akan dikenakan pajak di negara pertama. Pensiun hanya akan dikenakan

pajak di negara lainnya jika orang tersebut merupakan penduduk dan

warganegara dari negara lain tersebut.

Gaji atas guru dan Peneliti (pasal 20)

Pasal 20 mengatur mengenai pemajakan atas penghasilan dari profesor

(guru besar) dan guru. Ketentuan Pasal 20 ini tidak terdapat baik pada

OECD Model maupun UN Model. Penghasilan yang diterima oleh

profesor dan guru yang merupakan penduduk suatu negara yang

melakukan kunjungan ke negara lain dengan maksud melakukan kegiatan

mengajar atau melaksanakan studi lanjutan atau penelitian di suatu

universitas, perguruan tinggi, sekolah atau lembaga pendidikan lainnya

dalam jangka waktu tidak melebihi 2 tahun, hanya akan dikenakan pajak

di negara pertama. Penghasilan ini termasuk pengiriman pengiriman uang

dari negara manapun yang memungkinkan guru besar atau guru tersebut

melaksanakan maksud di atas.

Penghasilan pelajar dan peserta latihan (pasal 21)

Pasal 21 mengatur mengenai pemajakan atas pelajar dan peserta latihan.

Ketentuan Pasal 21 ini sesuai dengan OECD Model dan UN Model

(OECD Model dan UN Model sama) dengan beberapa ketentuan

tambahan. Penghasilan dari pelajar dari suatu negara yang belajar di

perguruan tinggi negara lain untuk jangka waktu tidak melebihi 5 tahun

sejak tanggal kedatangannya, akan dibebaskan dari pengenaan pajak di

negara lain itu, dengan syarat:

1. penghasilan tersebut merupakan pengiriman uang dari luar negeri

guna keperluan hidup atau pendidikannya

2. setiap penghasilan yang tidak melebihi US$1,800 dalam satu tahun

kalender karena pemberian jasa-jasa perorangan yang dilakukan di

Negara lain itu sebagai tambahan dana baginya untuk keperluan

hidup dan pendidikan tersebut.

Untuk penghasilan dari peserta latihan dari suatu negara yang semata-mata

sebagai peserta latihan dengan maksud untuk memperoleh pengalaman di

bidang teknik, keahlian, atau usaha di negara lain untuk jangka waktu

tidak melebihi 2 tahun sejak tanggal kedatangannya, akan dibebaskan dari

pajak, dengan syarat:

1. penghasilan tersebut merupakan pengiriman uang dari luar negeri

guna keperluan hidup atau latihannya

2. setiap penghasilan yang tidak melebihi US$3,600 dalam satu tahun

kalender karena pemberian jasa yang mempunyai kaitan dengan

latihannya atau sebagai tambahan dana baginya.

Sedangkan untuk penghasilan dari penduduk dari suatu negara yang

semata-mata untuk tujuan melakukan studi, riset, atau latihan sebagai

penerima bantuan, tunjangan, atau sumbangan dari suatu organisasi

keilmuan, pendidikan, agama, atau sosial atau berdasarkan program

bantuan teknik antara kedua negara, di negara lain untuk jangka waktu

tidak melebihi 2 tahun sejak tanggal kedatangannya, akan dibebaskan dari

pajak, dengan syarat:

1. penghasilan tersebut merupakan jumlah bantuan, tunjangan, atau

sumbangan itu

2. penghasilan tersebut merupakan pengiriman uang dari luar negeri

guna keperluan hidup pendidikan atau latihan

3. setiap penghasilan karena pemberian jasa-jasa perorangan yang

dilakukan di negara lain itu, asalkan pemberian jasa-jasa tersebut

mempunyai kaitan dengan studi, riset, latihannya atau sebagai

tambahan dana baginya.

Penentuan batas waktu untuk pelajar, peserta latihan, dan periset/penerima

bantuan dapat ditinjau kembali melalui kesepakatan antara pejabat yang

berwenang di kedua negara.

Penghasilan Yang Tidak Diatur Secara Tegas (pasal 22)

Pasal 22 mengenai pemajakan atas penghasilan lain-lain. Penghasilan lain-

lain adalah penghasilan yang tidak disebut secara tegas dalam Tax Treaty

ini. Ketentuan pada OECD Model maupun pada UN Model untuk

pemajakan atas penghasilan lain-lain ini sebenarnya sama, yaitu hanya

akan dikenakan pajak di negara domisili. Tax Treaty ini juga mengadopsi

ketentuan tersebut, tetapi dengan sedikit tambahan bahwa jika penghasilan

lain-lain penduduk dari suatu negara diterima dari sumber-sumber yang

berada di negara lain, maka penghasilan tersebut juga dapat dikenakan

pajak di negara lain itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan negara tersebut.

E. PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA

Pasal 23 mengatur mengenai penghindaran pajak berganda. Baik pada

OECD Model maupun pada UN Model, terdapat 2 cara untuk menghindari pajak

berganda, yaitu exemption method dan credit method. Tax Treaty ini

menggunakan credit method, meskipun kata-kata yang digunakan pada Tax Treaty

ini tidak sama persis dengan kata-kata pada OECD Model dan UN Model. Jumlah

pajak atas penghasilan yang dibayar penduduk suatu negara di negara lain akan

diperkenankan untuk diperhitungkan terhadap pajak yang terutang oleh penduduk

di negara pertama tersebut.

Pasal 24 mengatur mengenai non diskriminasi. Ketentuan pada OECD

Model dan UN Model adalah sama. Pasal 24 pada Tax Treaty ini mengadopsi

ketentuan pada OECD Model dan UN Model dengan sedikit perubahan. Pertama,

tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai orang-orang yang tidak memiliki

kewarganegaraan (stateless persons). Kedua, terdapat ketentuan yang menyatakan

bahwa tidak ada yang terkandung dalam pasal ini akan diartikan dengan maksud

mencegah salah satu Negara untuk membatasi kepada warga negaranya

menikmati fasilitas pajak dan fasilitas khusus lainnya yang diberikan dalam

rangka program pembangunan ekonomi. Ketiga, pengertian pajak pada pasal ini

hanyalah pajak-pajak yang diatur pada Tax Treaty ini.

Pasal 25 mengatur mengenai prosedur kesepakatan bersama (mutual

agreement). Ketentuan Pasal 25 ini lebih condong kepada UN Model karena tidak

terdapat ketentuan yang menyatakan jika pejabat yang berwenang tidak mampu

mencapai kesepakatan dalam penyelesaian suatu kasus, orang yang mengajukan

kasus tersebut dapat mengajukan kasus tersebut ke arbitrase. Meskipun demikian,

terdapat beberapa perbedaan antara UN Model dan Tax Treaty ini. Pertama, kasus

harus diajukan kepada pejabat yang berwenang dalam jangka waktu 2 tahun sejak

pemberitahuan pertama dari tindakan yang menimbulkan pengenaan pajak yang

tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan tax Treaty ini. Pada UN Model, tidak ada

ketentuan yang mengatur batas waktu ini.

Kedua, terdapat ketentuan mengenai daluwarsa utang pajak akibat

permasalahan/kasus yang menyebabkan perlu diadakan kesepakatan bersama

(mutual agreement). Daluwarsa utang pajak itu sesuai dengan undang-undang

masing-masing negara, tetapi tidak boleh lebih dari 5 tahun sejak akhir masa pajak

di mana penghasilan yang bersangkutan diterima/diperoleh. Pada UN Model,

tidak ada ketentuan yang mengatur batas waktu ini.

Ketiga, ketentuan pada Pasal 25 ayat 4 UN Model tidak digunakan pada

Tax Treaty ini.

Pasal 26 mengatur mengenai pertukaran informasi. Ketentuan pada Tax

Treaty ini lebih condong kepada UN Model karena tidak terdapat kewajiban suatu

negara untuk memberikan atau membantu mencari informasi kepada negara lain,

meskipun negara tersebut tidak memerlukan informasi tersebut untuk tujuan

perpajakannya. Selain itu, tidak terdapat ketentuan yang membuat suatu negara

tidak dapat menolak untuk memberikan informasi karena informasi tersebut

tersimpan di bank atau lembaga keuangan lainnya. Akan tetapi, terdapat ketentuan

tambahan pada Tax Treaty ini, yaitu pertukaran informasi dapat dilakukan secara

rutin ataupun karena permintaan yang berkenaan dengan masalah-masalah khusus.

Untuk pertukaran informasi rutin, pejabat berwenang dari kedua negara dapat

membuat persetujuan daftar informasi yang akan diberikan secara rutin.

Pasal 27 mengatur mengenai bantuan penagihan. Ketentuan ini hanya ada

pada OECD Model dan tidak ada pada UN Model. Tax Treaty ini mengadopsi

ketentuan pada OECD Model, tetapi tidak semuanya. Tax Treaty ini hanya

mengadopsi ketentuan pada Pasal 27 ayat 8a OECD Model, yang artinya kira-kira

bahwa pasal ini sama sekali tidak akan ditafsirkan sebagai meletakkan kewajiban

kepada suatu negara untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang bertentangan

dengan undang-undang atau praktek administrasi dari salah satu negara berkenaan

dengan penagihan pajak-pajaknya sendiri.

F. PERLAKUAN PERPAJAKAN UNTUK PEJABAT DIPLOMATIK

Pasal 28 mengatur mengenai perlakuan perpajakan kepada pejabat

diplomatik dan konsulat. Tidak ada ketentuan pada persetujuan ini yang akan

mempengaruhi hak-hak khusus di bidang fiskal dari para pejabat diplomatik dan

konsulat berdasarkan peraturan umum dari hukum internasional atau berdasarkan

ketentuan-ketentuan dari perjanjian-perjanjian khusus. Ketentuan ini sama dengan

OECD Model maupun UN Model.

G. PERATURAN LAIN TERKAIT TAX TREATY

Pasal 29 mengatur mengenai peraturan lain-lain. Ketentuan ini tidak

terdapat baik pada OECD Model maupun UN Model. Isi Pasal 29 Tax Treaty ini

kira-kira sebagai berikut:

1. Ketentuan-ketentuan Tax Treaty ini tidak akan ditafsirkan sebagai

membatasi setiap cara pengecualian, pembebasan, pengurangan, kredit

pajak, atau kelonggaran lainnya yang ada sekarang maupun masa

mendatang yang diberikan:

a. oleh undang-undang dari salah satu Negara dalam penentuan pajak

yang dikenakan oleh Negara itu; atau

b. oleh setiap aturan khusus lainya mengenai perpajakan sehubungan

dengan kerjasama ekonomi atau tehnik antara kedua Negara.

2. Tidak ada satu ketentuan pun dalam hal Tax Treaty ini akan ditafsirkan

untuk mencegah Philipina mengenakan pajak terhadap warganegaranya

yang sedang bertempat tinggal di Indonesia, menurut perundang-undangan

nasionalnya. Namun demikian pajak yang dibayar karenanya tidak akan

diperhitungkan.

3. Pejabat-pejabat yang berwenang dari kedua negara dapat langsung

berhubungan satu sama lain, dengan tujuan untuk dapat menerapkan Tax

Treaty ini.

H. SAAT BERLAKU DAN BERAKHIRNYA TAX TREATY

Pasal 30 mengatur mengenai saat berlakunya Tax Treaty ini. Ketentuan ini

sama baik pada OECD Model maupun UN Model. Pasal 30 Tax Treaty ini mirip

dengan kedua model tersebut di atas. Peratifikasian dan pertukaran instrumen

ratifikasi Tax Treaty ini dilakukan di Jakarta. Tax Treaty ini akan sah berlaku

setelah habisnya waktu 30 hari sejak tanggal pertukaran instrumen ratifikasi dan

ketentuan-ketentuan Tax Treaty ini akan mengikat kedua negara:

a. dalam hal pajak-pajak dipungut pada sumbernya, atas jumlah yang

dibayarkan kepada bukan penduduk pada atau setelah 1 Januari tahun

kalender berikutnya setelah dilakukan pertukaran instrumen ratifikasi; dan

b. dalam hal pajak-pajak lainnya, untuk tahun-tahun pengenaan pajak mulai

pada atau setelah 1 Januari tahun kalender berikutnya setelah dilakukan

pertukaran instrumen ratifikasi.

Pasal 31 mengatur mengenai saat berakhirnya Tax Treaty ini. Ketentuan

ini sama baik pada OECD Model maupun UN Model. Pasal 31 Tax Treaty ini

mirip dengan kedua model tersebut di atas. Tax Treaty ini akan tetap berlaku

sampai dinyatakan berakhir oleh suatu negara. Tax Treaty ini baru dapat diakhiri

setelah tahun ke-5 sejak Tax Treaty ini berlaku. Salah satu negara menyampaikan

pemberitahuan mengenai pengakhiran Tax Treaty ini kepada negara lainnya pada

atau sebelum 30 Juni setiap tahun kalender setelah tahun ke-5 sejak Tax Treaty ini

berlaku. Jika hal ini telah dilakukan, maka Tax Treaty ini akan tidak berlaku lagi:

a. dalam hal pajak-pajak dipungut pada sumbernya, atas jumlah yang

dibayarkan kepada bukan penduduk pada atau setelah 1 Januari tahun

kalender berikutnya setelah pemberitahuan disampaikan; dan

b. dalam hal pajak-pajak lainnya, untuk tahun-tahun pengenaan pajak mulai

pada atau setelah 1 Januari tahun kalender berikutnya setelah

pemberitahuan disampaikan.

ANALISIS TAX TREATY

REPUBLIK INDONESIA DENGAN MALAYSIA

Tax Treaty antara Republik Indonesia dan Malaysia ditandatangani pada

tanggal 18 Juni 1981. Tax Treaty ini mulai berlaku sejak 1 Januari 1983. Berikut

adalah analisis per pasal dari Tax Treaty tersebut.

A. Subjek Tax Treaty (Pasal 1)

yang merupakan subjek tax treaty ini adalah penduduk salah satu atau

kedua negara yang terikat persetujuan. Indonesia tidak menggunakan perjanjian

tetapi menggunakan persetujuan, kata persetujuan lebih mengikat dan dilandasi

oleh kesepakatan kedua belah pihak yang adil dan tidak memberatkan kedua belah

pihak.

Mengenai pajak masing-masing negara yang terkait dengan tax treaty ini

mencakup:

o Indonesia : 1) Pajak Penghasilan

o Malaysia : 1) Pajak penghasilan dan excess profit tax

2) The supplementari income tax, that is, development tax

3) Pajak penghasilan minyak

Persetujuan ini berlaku pula bagi setiap pajak yang serupa atau pada

hakekatnya sejenis yang dikenakan setelah tanggal penandatanganan Persetujuan

ini sebagai tambahan terhadap atau sebagai pengganti dari, pajak-pajak yang

sekarang berlaku. Para pejabat yang berwenang dari kedua Negara pihak pada

Persetujuan akan memberitahukan satu sama lain setiap perubahan-perubahan

penting yang terjadi dalam perundang-undangan pajak masing-masing. (pasal 2)

Sama seperti sebelumnya mengenai penjelasan istilah yang ada dalam tax

treaty ini ada dalam pasal 3. Tidak ada perbedaan dalam penjelasan tentang

definisi tentang person, company, perusahaan, lalu lintas internasional, pejabat,

dan istilah tentang warga negara. Untuk persetujuan Indonesia dan Malaysia pada

ayat ( 1 ) dijelaskan lebih lanjut tentang pengertian:

a. istilah "Malaysia" berarti Federasi Malaysia dan termasuk di dalamnya

daerah perairan Malaysia yang sesuai dengan hukum internasional, yang

saat ini sudah atau disusun berdasarkan Undang-Undang Malaysia

mengenai landas kontinen sebagai wilayah dimana di dalamnya berlaku

hukum Malaysia sehubungan dengan eksplorasi dan eksploitasi sumber

daya alam, apakah terdapat di dasar laut, tanah dibawahnya dan perairan

sekitarnya, dapat diolah.

b. istilah "Indonesia" meliputi wilayah Republik Indonesia sebagaimana

dirumuskan dalam perundang-undangannya dan bagian-bagian dari landas

kontinen dan lautan sekitarnya yang berbatasan, dimana Republik

Indonesia mempunyai kedaulatan, hak-hak kedaulatan dan hak-hak lainnya

sesuai dengan hukum internasional.

c. istilah suatu "Negara pihak pada Persetujuan" dan "Negara pihak pada

Persetujuan lainnya" berarti Indonesia atau Malaysia sesuai dengan

hubungan kalimatnya.

d. istilah "pajak" berarti pajak Indonesia atau pajak Malaysia sesuai dengan

hubungan kalimatnya.

Pada persetujuan Indonesia – Malaysia menambahkan istilah “perusahaan”

yang melakukan kegiatan dalam berbagai usaha dan istilah “usaha” yang termasuk

jasa – jasa professional dan kegiatan lainnya dari suatu pekerjaan bebas.

B. STATUS DOMISILI PAJAK

Pasal 4 menjelaskan domisili pajak. Dalam tax treaty ini penghasilan

dikenakan berdasarkan asas domisili, untuk menghindari pajak berganda maka

negara sumber memotong pajak dan diperhitungkan kembali penghasilan dan

pajak yang dibayar di negara domisili. Dan juga mengatur apabila ada

kependudukan ganda di kedua negara ditentukan melalui:

a. Hubungan pribadi dan ekonomi yang lebih erat di negara mana

b. Kebiasaan penduduk itu berdiam

c. Persetujuan bersama.

Perbedaan tax treaty Indonesia – Malaysia adalah tidak ada ayat yang

menjelaskan tentang warga negara yaitu “ jika ia mempunyai tempat yang biasa

ditinggali di kedua negara atau sama sekali tidak mempunyai di kedua negara, ia

akan dianggap sebagai penduduk negara dimana ia menjadi warga negara”

C. BUT (Bentuk Usaha Tetap)

Dalam tax treaty ini menambahkan bentuk BUT termasuk gudang atau

gerai penjualan dan sebuah pertanian atau perkebunan, serta suatu pertambangan,

suatu ladang minyak atau gas, suatu tempat penggalian atau tempat penambangan

sumber alam lainnya termasuk kayu atau hasil hutan lainnya.

Untuk bangunan dan kontruksi atau proyek instalasi dan aktiviyas

berlanjut dianggap BUT apabila melebihi 6 bulan sama seperti UN Model.

Pengecualian BUT Indonesia juga menambah pengurusan suatu tempat dari suatu

usaha semata – mata dengan maksud tujuan iklan dan penyedia informasi. Dalam

persetujuan ini juga tidak mengatur tentang perusahaan asuransi yang melakukan

usaha di negara lain. Semuanya tercantum dalam pasal 5.

D. PAJAK PENGHASILAN DALAM TAX TREATY

Penghasilan Dari Harta Tak Bergerak (pasal 6)

Penghasilan dari harta tak gerak pada umumnya dikenakan di negara harta

itu berada, termasuk penggunaan secara langsung misal disewakan, atau

pelaksanaa jasa profesi, atau hak – hak yang diberikan atas penggunaan

harta tersebut. Di negara Indonesia, untuk pengenaan pajak dari harta tak

bergerak berupa tanah dan bangunan dikenakan pajak 5% dari nilai

tertinggi antara Nilai Jual Objek Pajak disbanding harga jual sedangkan

untuk harta lainnya bila dijual, maka akan dikenakan pajak di PPh

badannya atau di BUTnya.

Penghasilan dari Laba Usaha (pasal 7)

Laba perusahaan akan dikenakan pajak di negara domisili, kecuali untuk

BUT pengenaan pajaknya dikenakan di negara lain. Yang dikenakan pajak

hanya atas labanya saja yang diperoleh dari negara sumber penghasilan.

Biaya BUT dapat dibebankan sebagai biaya terkait dengan kegiatan usaha

BUT yang diterapkan dalam pasal 6 UU PPh Indonesia dan dikoreksi

fiscal sesuai dengan pasal 9 UU PPh Indonesia. Negara Indonesia tidak

menggunakan rumus atas suatu pembagian suatu laba BUT, namun

menggunakan perbandingan omzet untuk menentukan biaya yang wajar.

Yang berasal dari Perkapalan dan pengangkutan udara (pasal 8)

Laba yang diperoleh dari pengoperasian kapal laut atau pesawat

udara dalam jalur lalu lintas internasional hanya akan dikenakan pajak di

Negara dimana tempat manajemen yang efektif dari perusahaan berada

(asas sumber), tetapi pajak yang dikenakan tersebut akan dikurangi dengan

50%.

Juga mengatur bahwa laba yang berasal dari pengoperasian

pesawat udara dalam jalur lalu lintas internasional, hanya akan dikenakan

pajak di negara pihak pada persetujuan dimana perusahaan yang

mengoperasikan pesawat tersebut berkedudukan.

Penghasilan dari hubungan istimewa (pasal 9)

Apabila terdapat hubungan istimewa antara induk di negara domisili dan

anak perusahaan di negara sumber, atau sebaliknya maka negara yang

merasa dirugikan atas transaksi yang tidak wajar dapat melakukan

penghitungan kembali jumlah penghasilan atau beban wajar sesuai dengan

apabila perusahaan unduk atau anak tersebut melakukan transaksi dengan

perusahaan yang tidak terikat hubungan istimewa. Adanya transfer pricing

menyebabkan pengelakan pajak.

Penghasilan atas dividen (pasal 10)

Dividen yang dibayarkan oleh suatu perseroan yang berkedudukan

di suatu Negara pihak pada Persetujuan kepada penduduk Negara pihak

pada Persetujuan lainnya dapat dikenakan pajak di Negara lainnya tersebut

( asas sumber ).

Dividen yang dibayarkan oleh suatu perseroan yang berkedudukan

di Indonesia kepada penduduk Malaysia akan dikenakan pajak di

Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Indonesia yang berlaku tetapi

bila penerima adalah pemilik dari dividen tersebut maka pengenaan

pajaknya tidak akan melebihi dari 15% dari jumlah bruto dividen.

Dividen yang dibayarkan oleh suatu perusahaan yang

berkedudukan di Malaysia kepada penduduk Indonesia yang merupakan

pemilik yang sebenarnya atas dividen tersebut, akan dibebaskan dari

pengenaan pajak di Malaysia dimana pengenaan pajak atas dividen

tersebut telah termasuk dalam pengenaan penghasilan dari perusahaan.

Penghasilan bunga (pasal 11)

Istilah "bunga" berarti penghasilan dari semua jenis tagihan atau

piutang, baik yang dijamin dengan hipotik ataupun tidak, dan baik yang

berhak maupun tidak atas bagian laba debitur dan pada khususnya

penghasilan dari surat-surat berharga pemerintah dan penghasilan dari

obligasi atau surat-surat hutang.

Bunga yang dibayarkan dari salah satu negara ke negara lainnya

dalam persetujuan ini dapat dikenakan di negara lainnya ( asas domisili ),

namun demikian, bunga itu dapat juga dikenakan pajak di Negara pihak

dimana bunga itu berasal (asas sumber) dan sesuai dengan perundang-

undangan Negara tersebut akan tetapi apabila penerima bunga adalah

pemberi pinjaman yang menikmati bunga itu, maka pajak yang dikenakan

tidak akan melebihi 15% dari jumlah kotor bunga.

Bunga yang menjadi hak penduduk Indonesia akan dibebaskan dari

pengenaan pajak di Malaysia jika pinjaman atau utang-utang lainnya yang

menyebabkan timbulnya pembayaran bunga tersebut, merupakan pinjaman

yang disetujui sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dari

peraturan Pajak Penghasilan Malaysia Tahun 1967.

Ketiga, pejabat yang berwenang (competent authority) dari kedua

negara dengan kesepakatan bersama (mutual agreement) akan

menyelesaikan cara penerapan pembatasan-pembatasan seperti yang telah

diatur dalam ayat-ayat sebelumnya.

Penghasilan atas royalty

Istilah "royalti" ini berarti pembayaran dalam bentuk apapun yang diterima

sebagai balas jasa karena :

a. penggunaan atau hak untuk menggunakan, suatu paten, merek

dagang, pola atau model, rencana, rumus, atau cara pengolahan

yang dirahasiakan, atau hak cipta pekerjaan ilmu pengetahuan

atau penggunaan atau hak untuk menggunakan perlengkapan

industri, rniagaan atau ilmu pengetahuan, atau keterangan

menyangkut pengalaman di bidang industri, perniagaan dan

ilmu pengetahuan.

b. penggunaan atau hak untuk menggunakan, film-film

sinematografi atau pita-pita yang digunakan untuk siaran radio

atau televisi, atau hak cipta kesusasteraan atau karya seni.

Royalty yang diperoleh dari salah satu negara persetujuan ini oleh

penduduk negara lainnya dapat dikenakan pajak di negara lain. Namun

demikian, royalti tersebut dapat juga dikenakan pajak di Negara pihak

pada Persetujuan (asas sumber) dimana royalti itu berasal.

Keuntungan Dari Pemindahan Harta (pasal 13)

Menggunakan asas sumber karena dikenakan pajak di tempat dimana

negara harta tersebut terletak. Penduduk asing yang menjalankan usaha

berupa BUT dapat menghitung laba rugi penjualan aktiva tersebut dengan

menggabungkannya kedalam laba usaha BUT. Namun demikian

keuntungan yang diperoleh dari pemindahtanganan kapal-kapal laut atau

pesawat-pesawat udara yang dioperasikan oleh perusahaan dari Negara

pihak pada Persetujuan dalam jalur lalu lintas internasional atau dari harta

gerak yang berkenaan dengan pengoperasian kapal-kapal laut atau

pesawat-pesawat udara tersebut, hanya akan dikenakan pajak di negara

perusahaan tersebut berdomisili ( asas domisili )

Demikian juga keuntungan yang diperoleh dari pemindahtanganan saham

perusahaan, yang kekayaannya terutama terdiri dari barang tak gerak yang

terletak di Negara pada pihak Persetujuan, akan dikenakan di negara itu

dan keuntungan yang diperoleh dari pemindahtanganan hak atas

persekutuan atau perusahaan perserikatan, yang kekayaannya terutama

terdiri harta tak gerak yang terletak di Negara pihak pada Persetujuan,

akan dikenakan pajak di negara itu ( kedua – duanya asas sumber )

Penghasilan dari pekerjaan bebas (Pasal 14)

Pekerjaan Bebas ( Mengikuti diantaranya pasal 15, 16, 17, 18, 19, dan 20)

Untuk orang pribadi yang memperoleh penghasilan dari jasa profesi

seperti: dokter, arsitek, pengacara, akuntan dll apabila ia memperoleh hasil

dari negara sumber, maka dikenakan pajak hanya dari negara domisili

kecuali jika :

a. Penerima balas jasa berada di Negara itu dalam suatu masa atau

masa-masa yang jumlahnya tidak melebihi 183 hari dalam tahun

takwim yang bersangkutan

b. Balas jasa itu dibayarkan oleh, atau atas nama majikan yang bukan

merupakan penduduk Negara lain tersebut

c. Balas jasa itu tidak akan menjadi beban bentuk usaha tetap atau

tempat tetap yang dimiliki oleh majikan itu di Negara lain

tersebut.

Penghasilan para direktur (Pasal 15)

Penghasilan para Direktur dan pembayaran-pembayaran serupa yang

diperoleh penduduk negara lain dalam persetujuan ini dalam

kedudukannya sebagai anggota Dewan Direksi dari perusahaan yang

berkedudukan di Negara pihak pada Persetujuan lainnya dapat dikenakan

pajak di Negara tempat perusahaan tersebut berada (asas sumber).

Para Seniman dan Olahragawan (pasal 16)

Penghasilan yang diperoleh penduduk dari negara pihak pada persetujuan

ini sebagai seniman, seperti artis teater, film, radio atau televisi, atau

pemain musik, atau sebagai olahragawan, dari kegiatan-kegiatan pribadi

mereka, dapat dikenakan pajak di Negara pihak pada Persetujuan lainnya

dimana kegiatan tersebut dilakukan ( asas sumber ).

Pensiunan dan Tunjangan Hari Tua (pasal 17)

Istilah "tunjangan hari tua" berarti suatu jumlah tertentu yang dibayarkan

secara berkala dalam waktu tertentu selama hidup atau selama suatu masa

atau jangka waktu tertentu berdasarkan suatu kewajiban untuk melakukan

pembayaran sebagai penggantian balas jasa yang memadai dan penuh

dalam bentuk uang atau yang dapat dinilai dengan uang.

Setiap pensiun atau balas jasa lainnya yang sejenis atau tunjangan hari tua

yang dibayarkan pada penduduk Negara pihak pada Persetujuan

sehubungan dengan pekerjaan atau jasa pada masa yang lampau dapat

dikenakan pajak di negara penduduk tersebut berdomisili ( asas domisili )

Gaji Jabatan dalam Pemerintah (pasal 18)

Untuk PNS atau pegawai pemerintah terdapat aturan sebagai berikut:

a. Jika gajinya dibayar oleh pemerintah negara dimana dia bekerja,

maka pemajakannya tetap di negara yang membayarkan.

b. Jika gajinya berasal dari perusahaan milik negara, maka berlaku

seperti ketentuan pasal 14 tentang pegawai bebas dan juga pasal

15 tentang jabatan direktur.

c. Jika penduduk asing bekerja di kedutaan Indonesia di luar negeri,

maka pemajakannya tetap di negara dimana kedutaan tersebut

berada.

d. Untuk pensiunan akan dikenakan pajak dimana ia berstatus

menjadi PNS atau pegawai pemerintah.

Pelajar dan Peserta Latihan (pasal 19)

Seseorang yang merupakan penduduk dari suatu Negara pihak

pada Persetujuan segera sebelum mengunjungi Negara pihak pada

Persetujuan lainnya dan tinggal untuk sementara di Negara lain semata-

mata :

a. sebagai seorang pelajar pada sebuah universitas yang diakui,

perguruan tinggi, sekolah atau lembaga pendidikan lain yang

diakui di Negara lain tersebut

b. sebagai seorang pengusaha atau teknisi yang magang

c. seorang penerima bantuan, tunjangan atau penghargaan untuk

maksud belajar, riset atau latihan dari Pemerintah dari salah satu

Negara atau dari organisasi ilmiah, pendidikan, keagamaan atau

sosial atau dalam rangka program bantuan teknik yang diadakan

oleh Pemerintah dari salah satu Negara.

Akan dibebaskan dari pajak di Negara lain atas :

a. seluruh pembayaran dari luar negeri untuk keperluan biaya

hidupnya, pendidikan, belajar, riset atau latihan

b. seluruh hibah, tunjangan atau penghargaan

c. setiap pembayaran yang tidak melebihi 2.200 Dollar Amerika per

tahun dalam hubungan dengan jasa yang diberikan di Negara lain,

asalkan jasa tersebut dilakukan sehubungan dengan kegiatan

belajarnya, riset atau latihan atau perlu untuk membiayai hidupnya

Gaji atas guru dan Peneliti (pasal 20)

Dibebaskan dari pengenaan pajak atas semua pembayaran yang diterima

dari kegiatan mengajar dan penelitian apabila seseorang dari negara lain di

persetujuan ini sesaat sebelum mengunjungi negara dimana terdapat

universitas, perguruan tinggi, sekolah atau lembaga pendidikan sejenis

yang mengundang orang tersebut , dengan masa tidak lebih dari 2 tahun

semata-mata dengan maksud untuk mengajar dan melakukan penelitian

atau keduanya pada lembaga pendidikan tersebut,.

Tidak berlaku untuk penghasilan dari kegiatan penelitian jika penelitian

tersebut untuk kepentingan seseorang atau orang-orang tertentu.

Penghasilan Yang Tidak Diatur Secara Tegas (pasal 21)

Untuk penghasian lainnya yang tidak diatur dalam pasal – pasal terdahulu

hanya dikenakan pajak pada negara domisili, kecuali jika penghasilan

tersebut berasal dari sumber – sumber di negara memperoleh penghasilan

tersebut maka negara tersebut boleh mengenakan pajak atas penghasilan

tersebut.

E. PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA

Mengenai penghindaran pajak berganda untuk negara Indonesia

dengan Malaysia diatur dalam pasal 22:

a. Untuk penduduk Malaysia terhadap jumlah pajak yang dibayar

menurut perundang – undangan pajak Indonesia atas penghasilan

di Indonesia dapat dikreditkan terhadap pajak Malaysia ( namun

pengurangan tersebut tidak boleh melebihi bagian dari pajak

Malaysia yang dihitung sebelum pengurangan sesuai dengan jenis

penghasilan yang bersangkutan ).

b. Demikian juga untuk penduduk Indonesia pajak yang dibayar di

negara lain diluar Indonesia, pajak yang dibayar berdasarkan

perundang-undangan Malaysia oleh penduduk Indonesia atas

pendapatan yang diterima dari Malaysia akan diperhitungkan

terhadap pajak yang dibayar di Indonesia atas pendapatan itu.

Bagaimanapun pajak yang diperhitungkan itu tidak akan melebihi

jumlah pajak yang dikenakan di Indonesia sesuai dengan

perhitungan sebelum pengurangan tersebut diberikan.

c. Royalti yang diterima oleh penduduk Indonesia dari penyewaan

film, yang dikenakan bea berdasarkan undang-undang bea

persewaan bioskop film Malaysia, maka bea tersebut dianggap

sebagai pajak Malaysia.

Pada pasal 23 dijelaskan tentang tidak adanya pembeda atau

diskriminasi. Kedudukan tax treaty adalah menjamin adanya kesamaan hak

dan kewajiban kedua warga negara yang terlibat dalam persetujuan, negara

yang mengadakan persetujuan tidak boleh membedakan atau memberatkan

pajak bagi penduduk yang bukan warga negaranya. Bahkan tanpa ada

persetujuan pun, negara domisili tidak boleh melakukan pemajakan yang

lebih memberatkan kepada penduduk asing lainnya.

Pasal 24 mengenai Tata Cara Persetujuan Bersama. Persetujuan

bersama harus diatur dalam sebuah tata cara agar tidak terjadi hal – hal yang

memberatkan atau membedakan perlakuan perpajakan terhadap warga

negara lainnya, bilamana terjadi hal – hal yang tidak sesuai atau melanggar

ketentuan persetujuan ini, maka;

a. Masalah ini harus diajukan dalam waktu 3 tahun sejak

pemberitahuan pertama dari tindakan yang mengakibatkan

pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan persetujuan

ini.

b. Pejabat yang berwenang akan berusaha, apabila keberatan yang

diajukan itu beralasan dan apabila ia tidak dapat menemukan suatu

penyelesaian yang tepat, untuk menyelesaikan masalah itu melalui

persetujuan bersama dengan Negara pihak pada Persetujuan

lainnya, dengan maksud untuk menghindarkan pengenaan pajak

yang tidak sesuai dengan Persetujuan ini

c. Para pejabat yang berwenang dari kedua Negara pihak pada

Persetujuan akan berusaha untuk menyelesaikan setiap masalah

atau keragu-raguan yang timbul dalam penafsiran atau penerapan

Persetujuan ini melalui suatu persetujuan bersama. Mereka dapat

juga berkonsultasi satu sama lain untuk mencegah pengenaan

pajak berganda dalam hal-hal yang tidak diatur dalam Persetujuan

ini.

d. Para pejabat yang berwenang dari kedua Negara pihak pada

Persetujuan dapat berhubungan langsung satu sama lain untuk

mencapai suatu persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat-ayat

terdahulu.

Pasal 25 tentang Pertukaran Informasi. Salah satu tujuan

persetujuan ini adalah memberikan informasi atau pertukaran informasi

guna mencegah terjadinya pengelakan atau penyelundupan pajak.

Informasi yang bersifat rahasia hanya boleh diungkapkan kepada orang –

orang atau pejabat yang berkaitan dengan penetapan atau penagihan pajak,

pelaksanaan tuntutan atau penentuan banding sehubungan dengan pajak –

pajak yang dicakup dalam persetujuan ini.

Pertukaran Informasi tidak mewajibkan pihak pada persetujuan untuk

mengungkapkan rahasia di bidang perdagangan, usaha, industry,

perniagaan atau keahlian yang pengungkapannya bertentangan dengan

kebijaksanaan umum.

F. PERLAKUAN PAJAK PEJABAT DIPLOMATIK DAN

KONSULAT

Persetujuan ini tidak akan mempengaruhi hak-hak istimewa di bidang

perpajakan dari para pejabat diplomatik dan konsuler berdasarkan

peraturan umum dalam hukum internasional ataupun berdasarkan

ketentuan- ketentuan dalam suatu persetujuan khusus. Semuanya

tercantum dalam pasal 26.

G. SAAT BERLAKU DAN BERAKHIRNYA TAX TREATY

Pasal 27 berisi mengenai kapan berlakunya suatu tax treaty.

Persetujuan ini akan diratifikasikan oleh Pemerintah-pemerintah dari

Negara-negara pihak pada Persetujuan dan instrumen ratifikasi akan

dipertukarkan secepat mungkin. Persetujuan ini akan diberlakukan pada

saat pertukaran instrumen ratifikasi dan akan berlaku pada tahun

penetapan atau tahun pajak pada awal Januari 1987 dan tahun-tahun

penetapan berikutnya atau tahun-tahun pajak berikutnya.

Pasal 28 mengenai berakhirnya persetujuan. Persetujuan ini akan

tetap berlaku sampai diakhiri oleh salah satu Negara pihak pada

Persetujuan. Masing-masing Negara pihak pada Persetujuan dapat

mengakhiri Persetujuan tersebut dengan menyampaikan pemberitahuan

tertulis tentang berakhirnya Persetujuan kepada Negara pihak pada

Persetujuan yang lain melalui saluran diplomatik, sekurang-kurangnya 6

(enam) bulan sebelum berakhirnya tahun takwim sesudah tahun 1991.

Dalam hal demikian, Persetujuan tersebut akan tidak berlaku atas tahun

penetapan atau tahun pajak yang dimulai pada atau setelah 1 Januari tahun

takwim berikutnya pada saat pemberitahuan berakhirnya Persetujuan

diberikan.