Tugas Smp Manajemen PPh Pot-put

Manajemen Pajak PPh Pemotongan & Pemungutan ( PPh Pasal 22, 23/26 dan PPh Pasal 4 ayat (2)/Final )

1. PendahuluanSistem PPh pemotongan & pemungutan (withholding income taxes system) di Indonesia dapat dibilang cukup kompleks karena begitu banyak pasal dalam Undang-Undang PPh yang berlaku yang mengatur masalah pemotongan dan pemungutan pajak ini. Pasal-pasal yang berkenaan dengan masalah PPh pot-put ini antara lain adalah PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 21/26, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23/26 dan PPh Pasal 24.Belum lagi sebagian yang teknis pelaksanaannya diatur menurut peraturan pemerintah, peraturan menteri keuangan, dan peraturan direktur jenderal pajak. Kompleksitas juga ditunjukkan dengan beragamnya obyek dan tarif PPh pot-put, sifat pemotongannya yang final dan tidak final, juga dasar pengenaannya ada yang berbasiskan jumlah bruto (gross amount) sebelum PPN dan ada pula yang dikenakan dari nilai perkiraan neto (net estimated income). Demikian pula halnya dengan saat terutangnya yang variatif, mulai saat dibayar, tersedia untuk dibayar, sampai saat jatuh tempo. Untungnya, sebagian besar PPh pemotongan tersebut memiliki jatuh tempo pembayaran yang hampir sama, yaitu pada tanggal 10 dan 20 masa pajak berikutnya, kecuali PPh pemungutan Pasal 22.Oleh karena itu, perusahaan harus mengetahui berbagai ketentuan, kewajiban maupun teknis mekanisme PPh pemotongan & pemungutan ini sebagai langkah manajemen pajak. Berikut akan diuraikan ketentuan, mekanisme dan perencanaan pajak sehubungan objek PPh pot-put PPh Pasal 4 ayat (2), Pasal 22, dan Pasal 23/26.

2. Pembahasan2.1 Ketentuan PPh Pemotongan dan PemungutanPemahaman dasar atas sistem pemotongan dan pemungutan pajak di Indonesia yang kompleks merupakan kunci keberhasilan bagi perusahaan untuk mengelolanya. Tabel berikut menyajikan ringkasan obyek PPh pemotongan-pemungutan yang berlaku saat ini:NoPasal yang mengatur dalam UU PPhObyek Pemotongan/ PemungutanTarifDasar Pengenaan PajakSifatKeterangan

1.Pasal 4 ayat (2)Jasa pelaksana konstruksi2%Jumlah bruto tidak termasuk PPN FinalKepada kontraktor yang memiliki kualifikasi usaha kecil

2.Pasal 4 ayat (2)Jasa pelaksana konstruksi3%Jumlah bruto tidak termasuk PPNFinalKepada kontraktor yang memiliki kualifikasi usaha menengah/besar

3.Pasal 4 ayat (2)Jasa pelaksana konstruksi4%Jumlah bruto tidak termasuk PPNFinalKepada kontraktor yang tidak memiliki kualifikasi

4.Pasal 4 ayat (2)Jasa perencana dan pengawas konstruksi4%Jumlah bruto tidak termasuk PPNFinalKepada kontraktor yang memiliki kualifikasi usaha menengah/besar

5.Pasal 4 ayat (2)Jasa perencana dan pengawas konstruksi6%Jumlah bruto tidak termasuk PPNFinalKepada kontraktor yang tidak memiliki kualifikasi usaha

6.Pasal 4 ayat (2)Hadiah undian25%Nilai uang atau nilai pasar apabila hadiah diberikan dalam bentuk naturaFinal

7.Pasal 4 ayat (2)Bunga deposito, tabungan, dan diskonto SBI20%Jumlah brutoFinalPengecualian diberikan apabila jumlahnya tidak melebihi Rp 7.500.000,00 dan bukan merupakan jumalh yang dipecah-pecah

8.Pasal 4 ayat (2)Penjualan saham di Bursa Efek Indonesi (BEI)0,1%Jumlah brutoFinalTambahan 0,5% untuk saham pendiri dengan kondisi tertentu

9.Pasal 4 ayat (2)Persewaan tanah dan/ atau bangunan10%Jumlah brutoFinal

10.Pasal 4 ayat (2)Pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan5%Nilai pengalihanFinalNilai yang tertinggi antara nilai berdasarkan Akta Pengalihan Hak dengan NJOP berdasarkan SPPT PBB

11.Pasal 4 ayat (2)Bunga Obligasi dengan kupon (interest bearing bond) yang diperdagangkan di BEI15%Jumlah bruto bungan sesuai dengan masa kepemilikan obligasiFinalApabila dibayarkan kepada WPLN tarifnya 20% atau tariff lebih rendah menurut ketentuan Tax Treaty

12.Pasal 4 ayat (2)Diskonto Obligasi dengan kupon yang diperdagangakn di BEI15%Selisih lebih harga jual atau nilai nominal diatas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalanFinalApabila dibayarkan kepada WPLN tarifnya 20% atau tariff lebih rendah menurut ketentuan Tax Treaty

13.Pasal 4 ayat (2)Bunga dan/ atau diskonto dari Obligasi yang diterima dan/ atau diperoleh WP reksadana yang terdaftar pada Bapepam LK5%(2011-2013); 15% (2014 dan seterusnyaJumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan obligasi / selisih lebih harga jual atau nilai nominal diatas harga perolehan obligasiFinalUntuk penjelasan yang lebih terinci, silakan baca PP Nomor 16 Tahun 2009

14.Pasal 4 ayat (2)Penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangan usahanya oleh perusahaan modal ventura0,1%Jumlah bruto Nilai Transaksi Penjualan/ Pengalihan Penyertaan ModalFinalUntuk penjelasan yang lebih terinci, silahkan baca PP Nomor 4 Tahun 1995

15.Pasal 22Pembelian Barang oleh Bendaharawan dan BUMN/BUMD1,5%Harga PembelianTidak Final

16.Pasal 22Importasi dengan API2,5%Nilai imporTidak Final

17.Pasal 22Importasi tanpa API7,5%Nilai imporTidak Final

18.Pasal 22Lelang atas impor barang yang tidak dikuasai7,5%Harga jual lelangTidak Final

19.Pasal 22Penjualan oleh industri semen0,25%DPP PPNTidak FinalPihak perusahaan dalam industri tersebut mendapat penunjukan sebagai pemungut PPh Pasal 22 oleh pihak KPP

20.Pasal 22Penjualan oleh industri kertas0,1%DPP PPNTidak Final

21.Pasal 22Penjualan oleh industri baja0,3%DPP PPNTidak Final

22.Pasal 22Penjualan oleh industri otomotif0,45%DPP PPNTidak Final

23.Pasal 22Penjualan oleh industri rokok25%Harga bandrolTidak Final

24.Pasal 22Penjualan bahan bakar migas oleh PERTAMINA (premium,solar,premix,super TT)0,25%Harga JualTidak Final

25.Pasal 22Penjualan bahan bakar migas oleh PERTAMINA (minyak tanah, gas/LPG, dan pelumas)0,3%Harga jualTidak Final

26.Pasal 22Penjualan bahan bakar migas oleh SWASTANISASI (premium, solar, premix/ super TT)0,3%Harga jualTidak Final

27.Pasal 22Pembelian bahan-bahan berupa hasil perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan untuk keperluan industri dan ekspor pedagang pengumpul0,5%Harga beli (tidak termasuk PPN)Tidak Final

28.Pasal 23Bunga15%Jumlah brutoTidak FinalObyek PPh Pasal 23 dibayarkan kepada sesama WPDN dan/ atau BUT sehingga ketentuannya sering disebut sebagai domestic withholding tax. Dalam hal penerima imbalan sehubungan dengan jasa tidak memiliki NPWP, besarnya pemotongan adalah lebih tinggi 100% daripada tarif sebagaimana dimaksud diatas.

29.Pasal 23Dividen15%Jumlah bruto

30.Pasal 23Royalti15%Jumlah bruto

31.Pasal 23Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh 2115%Jumlah bruto

32.Pasal 23Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan /atau bangunan2%Jumlah bruto tidak termasuk PPNTidak Final

33.Pasal 23Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 212%Jumlah bruto tidak termasuk PPNTidak Final

34.Pasal 23Jasa penilai (appraisal)2%Tidak Final

35.Pasal 23Jasa aktuaris2%

36.Pasal 23Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan2%

37.Pasal 23Jasa perancang (design)2%

38.Pasal 23Jasa pengeboran (drilling) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh BUT2%

39.Pasal 23Jasa penunjang di bidang penambangan migas2%

40.Pasal 23Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas2%

41.Pasal 23Jasa penunjang di bidang penerbangan dan Bandar udara 2%Tidak Final

42.Pasal 23Jasa penebangan hutan2%

43.Pasal 23Jasa pengolahan limbah2%

44.Pasal 23Jasa penyedia tenaga kerja (outsourching services)2%

45.Pasal 23Jasa perantara/ atau keagenan2%

46.Pasal 23Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh BEI, KSEI, dan KPEI2%

47.Pasal 23Jasa custodian/ penyimpanan/ penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI2%

48.Pasal 23Jasa pengisian suara (dubbing) dan/ atau sulih suara2%

49.Pasal 23Jasa mixing film2%Tidak Final

50.Pasal 23Jasa sehubungan dengan software computer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan2%

51.Pasal 23Jasa instalasi/ pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh WP yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi2%Tidak Final

52.Pasal 23Jasa perawatan/ perbaikan/ pemeliharaan mesin, perawatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV Kabel, alat transportasi/ kendaraan dan/ atau bangunan selain yang dilakukan oleh WP yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/ atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi2%

53.Pasal 23Jasa maklon2%

54.Pasal 23Jasa penyilidikan dan keamanan2%

55.Pasal 23Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer2%Tidak Final

56.Pasal 23Jasa pengepakan2%

57.Pasal 23Jasa penyediaan tempat dan/ atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi2%

58.Pasal 23Jasa pembasmian hama2%Jumlah bruto tidak termasuk PPNTidak Final

59.Pasal 23Jasa kebersihan (cleaning services)2%

60.Pasal 23Jasa catering atau tata boga2%

61.Pasal 26Dividen 20%Jumlah brutoFinalObyek PPh pasal 26 dibayarkan kepada WPLN. Pengurangan tarif yang lebih rendah atau pengecualian pajak menurut Tax Treaty dapat diberikan dengan persyaratan

62.Pasal 26Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang

63.Pasal 26Royalty, Sewa, dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta

64.Pasal 26Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan

65.Pasal 26Hadiah dan penghargaan

66.Pasal 26Pensiunan dan pembayaran berkala lainnya

67.Pasal 26Premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya

68.Pasal 26Keuntungan karena pembebasan utang

69.Pasal 26Penjualan atau pengalihan harta di Indonesia berupa perhiasan mewah, berlian, emas, intan, jam tangan mewah, barang antik, lukisan, mobil, motor, kapal pesiar, dan/ atau pesawat terbang ringan oleh WPLN20%25% (= tarif efektif pajaknya 5%) dari harga jualFinalPengecualian diberikan untuk transaksi bernilai kurang dari Rp 10.000.000,00 Lihat PMK Nomor: 82/ PMK.03/2009

70.Pasal 26Penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara (special purpose company atau conduit company), yang ditetapkan sebagai penjualan atau pengalihan saham badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, atau penjualan atau pengalihan BUT di Indonesia20%25% (= tarif efektif pajaknya 5%) dari harga jualFinalAturan lebih rinci, lihat PMK Nomor: 258/PMK.03/2008

Catatan:Khusus untuk pembayaran kepada WPLN, perlu diperhatikan apakah penghasilan yang diberikan kepada pihak WPLN tersebut merupakan passive income (bunga, dividend an royalty), karena perlakuan pajaknya akan berbeda manakala kita bertransaksi dengan WPLN mitra perjanjian (tax treaty partner).(a) Perlakuan pajak jika WPLN tersebut merupakan resident Negara treaty partnerUntuk passive income yang diterima WPLN treaty partner, pihak pembayar di Indonesia wajib memotong PPh Pasal 26 dengan menggunakan tarif tax treaty yang bersangkutan (reduced rate treaty) dengan persyaratan dilampirkannya Certificate of Resident (COR) / Certificate od Domicile (COD) yang sekarang dikenal dengan sebutan Form DGT-1 dan Form DGT-2 pada SPT Masa PPh Ps. 26. Dalam hal ini Indonesia sebagai Negara sumber tetap memiliki hak pemajakan atas passive income tersebut, tanpa melihat apakah WPLN tersebut memiliki Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia atau tidak. Dalam hal WPLN tersebut memiliki BUT di Indonesia, maka pihak pembayar di Indonesia wajib memotong PPh Pasal 23 (bukan PPh pasal 26).Sebaliknya untuk active income yang diterima WPLN treaty partner, pihak pembayar di Indonesia tidak wajib memotong PPh Pasal 26 manakala WPLN tersebut tidak memiliki Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia dengan persyaratan dilampirkannya COR/COD. Apabila WPLN tersebut memiliki BUT di Indonesia, maka pihak pembayar di Indonesia wajib memotong PPh Pasal 23 (bukan PPh Pasal 26).Pada beberapa Tax Treaty, atas pembayaran imbalan jasa teknik (active income) kepada WPLN yang merupakan resident Negara tersebut pihak pembayar di Indonesia wajib memotong PPh Pasal 26 dengan reduced rate tax treaty dari imbalan bruto, meskipun WPLN tersebut tidak memiliki BUT di Indonesia, sepanjang jasa teknik tersebut dilakukan di Indonesia.

(b) Perlakuan pajak jika WPLN tersebut bukan merupakan resident Negara treaty partner (non treaty partner)Untuk passive income yang diterima WPLN non treaty partner, pihak pembayar di Indonesia wajib memotong PPh Pasal 26 dengan menggunakan tarif UU PPh, yaitu 20% dari jumlah bruto jika WPLN tersebut tidak memiliki BUT di Indonesia. Dalam hal WPLN tersebut memiliki BUT di Indonesia, maka pihak pembayar di Indonesia wajib memotong PPh Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto.Sebaliknya untuk active income yang diterima WPLN non treaty partner, pihak pembayar di Indonesia wajib memotong PPh Pasal 26 sebesar 20% dari jumlah bruto jika WPLN tersebut tidak memiliki BUT di Indonesia. Dalam hal WPLN tersebut memiliki BUT di Indonesia, maka pihak pembayar di Indonesia wajib memotong PPh Pasal 23 sebesar 2% dari jumlah bruto.

2.2 Klausul Wtiholding Income Tax Dalam KontrakKontrak perjanjian sebagai suatu dokumen perpajakan memiliki setidaknya 3 fungsi, yaitu diantaranya:1. Fungsi administratif, dimana kontrak perjanjian dipergunakan sebagai dasar administrasi pencatatan dan pembukuan akuntansi dan keuangan perusahaan dan terefleksi pada laporan keuangan perusahaan2. Fungsi teknis, karena kontrak perjanjian akan secara material membahas aspek teknis hal-hal yang diperjanjikan, seperti:a. Pihak yang mengadakan kontrak perjanjianb. Ruang lingkup perjanjianc. Hak dan kewajiban para pihak yang mengikat kontrakd. Nilai kontrak dan term pembayarane. Saat berlakunya kontrakf. Wilayah keberlakuan kontrak perjanjiang. Syarat-syarat umum dan khusus yang disepakati para pihak termasuk lampiran atau apendiks perjanjian, apabila ada.3. Fungsi legal yuridis, yang mana fungsi ini memberikan penekanan bahwa dokumen kontrak perjanjian adalah undang-undang bagi pihak-pihak yang mengikatnya. Hal ini terutama berguna dalam upaya penyelesaian kesalahpahaman dan perselisihan antar para pihak dimana kontrak perjanjian dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam menyelesaikan suatu kasus.

Pada sistem pemotongan pemungutan pajak, pihak penerima (pembayaran) penghasilan adalah pihak yang secara ekonomis membayar pajaknya demgan pihak pembayar yang secara yuridis melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya, dalam bentuk (i) pemotongan pajak dari penerima penghasilan; (ii) pembayaran pajaknya ke kas negara; (iii) pelaporannya ke kantor pajak; dan (iv) pengarsipannya dalam jangka waktu 10 tahun , termasuk memberikan bukti pemotongan pajaknya kepada pihak penrima penghasilan. Kelalaian dalam melakukan pemenuhan kewajiban pemotongan pajak ini, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pembayar.

(a) Sanksi perpajakan atas ketidakpatuhanBerdasarkan ketentuan Pasal 13 UU KUP yang berlaku, sanksi perpajakan yang diterapkan atas kelalaian pihak pembayar (apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar) karena tidak melakukan pemotongan PPh pot-put adalah jumlah kekurangan pajak yang terutang ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan paling lama 24 bulan yang dihitunh sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB). Penambahan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetor, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetor.

(b) Nilai kontrak adalah net of taxUntuk menghindari pengenaan PPh pot-put, seringkali pihak penerima (pembayaran) penghasilan (payee) memakai trik legal pembayaran bersih (net of tax) dalam withholding tax clause yang ada dalam kontrak. Dengan pencatuman klausul nilai kontrak adalah sejumlah tertentu, pada hakikatnya pihak payee berusaha mengalihkan beban pajak pemotongan yang seharusnya secara ekonomis menjadi tanggungannya, kepada pihak pembayar (payor). Dalam hal payor menanggung PPh pot-put tadi, maka jumlah pajak yang dipotong tersebut secara umum akan diperlakukan sebagai bukan biaya pengurang (non-deductible expense) bagi perhitungan PPh badan payor. Sementara jika payor memilih untuk memberikan tunjangan pajak, maka perhitungan PPh pot-put transaksi tersebut dilakukan dengan metode grossed-up. Umumnya, tunjangan pajak ini merupakan biaya pengurang bagi payor dalam perhitungan PPh badannya. Adanya opsi ini, sebetulnya dapat juga dijadikan sarana untuk mengoptimalkan efesiensi dan efektivitas PPh bagi payor dengan membandingkannya dengan kewajiban PPh badannya.

(c ) Kuasa pengadministrasian PPh pot-put kepada payeeDalam kondisi tertentu, dapat disepakati di dalam kontrak perjanjian bahwa pengadministrasian PPh pot-put yang normalnya dilakukan oleh pihak pembayar (payor), untuk dilakukan oleh pihak penerima penghasilan (payee). Kompleksnya sistem pemotongan pemungutan PPh di Indonesia sebagaimana telah diulas sebelumnya, dapat membuat pihak payor kesulitan untuk menunaikan kewajiban perpajakannya, ditambah lagi apabila kondisi internal payor yang tidak memungkinkan untuk itu, seperti:(i) Tidak adanya sumber daya (tax personel) yang memadai untuk melakukan kewajiban pengadministrasian PPh pot-put(ii) Payor dalam posisi sedang dalam proses likuidasi (pembubaran)(iii) Biaya pengadministrasian pajak ini dianggap terlalu mahal dan kurang memberikan manfaat bagi payor

2.3 Mengelola Perbedaan Interpretasi Dalam PPh Pemotongan-PemungutanSalah satu kiat manajemen pajak pada PPh pot-put adalah eliminir bias dalam interpretasi suatu transaksi apakah merupakan obyek PPh pot-put atau bukan. Sewaktu ketentuan PPh pot-put, misalnya mengenai pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa masih diatur dalam rezim perpajakan yang mengenakan tarif beragam dalam praktek di lapangan sering kali muncul perselisihan terkait dengan penentuan obyek dan tarif pemotongan pajaknya.Akibatnya, pihak payor dihadapkan dengan resiko sebagai withholder dengan keberagaman tarif tersebut. Kejadian di lapangan mengajarkan bahwa pihak payor cenderung akan bertindak konservatif dalam melakukan pemotongan pajak karena dia adalah pihak yang akan terkena sanksi perpajakan apabila dalam pemeriksaan pihak otoritas pajak memiliki pandangan yang berbeda. Misalnya, atas suatu jasa yang telah diselesaikan oleh payee, pihak otoritas pajak menganggap payor melakukan kekurangan potong pajak karena hanya memotong pajak dengan 2% atau 4,5% padahal semestinya menurut pemeriksa pajak, tarif yang seharusnya dikenakan adalah 6%. Kekuranganptongan tadi akan ditagihkan kepada pihak payor ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga keterlambatan, dengan penerbitan SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar). Untuk mengantisipasi hal tersebut, bisa saja payor mengenakan tarif 6% kepada payee. Akan tetapi, payee dapat tidak setuju dengan perlakuan tersebut, paling tidak atas opportunity cash yang hilang karena pemotongan pajak yang lebih besar. Mengatasi hal ini, payor bisa saja setuju dengan tarif 2% atau 4,5% dengan meminta jaminan (warranty) bahwa payee akan bertanggung jawab atas selisih kurangpotong berikut sanksi administrasi perpajakan jika nantinya terdapat pemeriksaan pajak dan terbit SKPKB.Untuk itu, antara kedunaya dapat memasukkan klausul indemnity atau warranty atas resiko perpajakan diatas tadi dalam kontrak yang ditandatangani. Dari sisi payee, klausul indemnity atau warranty tadi sebenarnya dapat diantisipasi dengan beberapa cara. Pertama, payee dapat melakukan riset perpajakan atas perlakuan pajak yang pernah ada sebelumnya yang analog dengan jasa yang dikerjakan oleh payee berdasarkan regulasi yang pernah dikeluarkan oleh pihak otoritas perpajakan. Analisis analogi ini kemudian disepakati oleh kedua belah pihak sebagai suatu kecenderungan yang akan diambil pihak pemeriksa pajak saat mereka menemukan kasus yang terjadi. Kedua, payee atau payor dapat menunjuk pihak independen (biasanya konsultan pajak) untuk memberikan opini atas perlakuan perpajakan yang sesuai secara teknis maupun praktis atas kasus di atas apabila masih belum mendapatkan titik temu antara keduanya. Keutamaan dari cara kedua ini umumnya karena pihak konsultan pajak independen dapat memberikan opini dalam jangka waktu yang predictable, disamping keakuratannya yang relative terjaga karena pengalaman teknis dan praktiknya di lapangan. Kriteria konsultan pajak independen yang akan ditunjuk, lebih lanjut dapat didiskusikan antara payor dan payee, khususnya apabila keduanya punya preferensi tertentu.Yang terakhir, cara ketiga adalah dengan pengajuan private ruling oleh salah satu pihak kepada pihak otoritas pajak selaku tax regulator. Jawaban berupa konfirmasi, penegasan atau klarifikasi yang diberikan oleh pihak otoritas pajak akan dijadikan sebagai acuan utama untuk memperlakukan pemotongan pajak atas transaksi yang dilakukan. Payor dan payee harus respect terhadap private ruling ini, kedua belah pihak dimungkinkan untuk menghindari klausul indemnity atau warranty dalam kontrak perdatanya, meski demikian factor waktu sering kali menjadi permasalahan karena time frame untuk mendapatkan jawaban dari pihak otoritas pajak sukar untuk dipastikan.

2.4 Peran Pencatatan Akuntansi Dalam Pemotongan PajakDalam pembahasan tabel pemotongan pajak sebelumnya, diketahui bahwa basis pengenaan pajak PPh pot-put dapat berbentuk jumlah bruto pembayaran (gross amount) atau nilai estimasi bersih (net estimated income), tidak termasuk PPN.Definisi jumlah bruto yang merupakan dasar pengenaan pajak di atas diatur dalam Surat Edaran (SE) Dirjen Pajak Nomor: SE-53/PJ/2009 yang menegaskan bahwa yang dimaksud dengan jumlah bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 UU PPh yang berlaku adalah seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak bdan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaab luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, tidak termasuk:(1) Pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa yang dibuktikan dengan kontrak kerja dan daftat pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan;(2) Pembayaran atas pengadaan/pembelian barang atau material dengan bukti pendukung berupa faktur pembelian barang atau material;(3) Pembayaran kepada pihak kedua (sebagai perantara) untuk selanjutnya dibayarkan kepada pihak ketiga dengan alat bukti berupa faktur tagihan dari pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis;(4) Pembayaran penggantian biaya (reimbursement) yaitu penggantian pembayaran sebesar jumlah yang nyata-nyata telah dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak ketiga dengan bukti berupa faktur tagihan atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak ketiga.

Namun, jumlah bruto tersebut tidak berlaku atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa catering atau dalam hal penghasilan yang dibayarkan telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final.Seringkali dalam pemeriksaan pajak oleh pihak otoritas pajak, pihak pemeriksa melakukan teknik rekonsiliasi obyek PPh pot-put antara jumlah yang terdapat dalam laporan keuangan dengan jumlah yang telah dilaporkan perusahaan dalam SPT Masa PPh pot-putnya. Dalam praktiknya, jumlah yang diambil untuk kepentingan rekonsiliasi tadi adalah angka sesuai pos perkiraan dalam laporan laba-rugi perusahaan. Untuk memudahkan pihak perusahaan jika nantinya terdapat temuan oleh fiskus dan juga kemudahan dalam rekonsiliasi, pencatatan akuntansi untuk komponen jasa dan pembelian material sebaiknya tidak digabungkan.Peran pencatatan akuntansi juga menjadi signifikan dalam pengelolaan kewajiban PPh pot-put, khususnya untuk wajib pajak yang bergerak di industri-industri tertentu yang umumnya tidak dikenakan PPN, seperti perbankan, asuransi dan multifinance. Biasanya, karena status perusahaan dalam industri tersebut sebagai non-PKP, mereka cenderung mengkapitalisir PPN atas suatu jasa menjadi beban. Sebenarnya pencatatan seperti ini sah-sah saja, akan tetapi ketika nantinya fiskus melakukan ekualisasi, akan terdapat perbedaan angka (unreconciled item) atas kewajiban pemotongan PPh pot-put atau suatu jasa karena jumlah pada SPT Masa PPh pot-put tidak sama dengan biaya sehubungan jasa tersebut pada laporan keuangan. Dalam hal ini, akan lebih baik jika perusahaan melakukan pemisahan antara biaya jasa dan PPN atas jasa tersebut.

2.5 Rekonsiliasi Obyek Pemotongan PPh Pot-PutPembahasan rekonsiliasi/ekualisasi obyek pemotongan PPh pot-put ini dapat dilakukan tinjauannya dari 2 (dua) aspek, yaitu: aspek perusahaan sebagai pihak pemotong (withholding tax agent) dan segi perusahaan selaku pihak yang dipotong oleh pihak ketiga (pelanggan). Uraian rinci dari keduanya disajikan di bawah ini.(a) Rekonsiliasi obyek PPh pot-put bagi perusahaan selaku pemotongUpaya manajemen pajak yang terukur apabila perusahaan bertindak selaku pemotong pajak, salah satunya adalah melakukan rekonsiliasi/ekualisasi atas kewajiban pemotongan PPh pot-put. Caranya adalah dengan membandingkan obyek pemotongan PPh pot-put berdasarkan angka yang tertera dalam laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak yang telah dilaporkan perusahaan dalam SPT Masa PPh pot-put yang bervariasi, mulai dari pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2), 15, 21/26, dan 23/26, tergantung obyeknya.Untuk kewajiban PPh pot-put Pasal 4 ayat (2), 15, 22, dan 23/26 seringkali digabungkan kertas kerjanya dalam kasus pemeriksaan pajak umum, mempertimbangkan kesamaan obyek dan efisiensi pengerjaannya. Identifikasi atas selisih hasil rekonsiliasi obyek PPh pot-put menurut pencatatan pembukuan dan pelaporan pajaknya, merupakan hal penting yang harus dilakukan perusahaan. Perbedaan atau selisih (un-reconciled items) tersebut dipengaruhi beberapa factor, yaitu:(i) Secara substantial, biaya tersebut sebenarnya bukan merupakan obyek PPh pot-put (masalah beda interpretasi);(ii) Jumlah yang menjadi obyek PPh pot-put tidak seluruhnya benar/akurat, terkait dengan masalah reimbursement, PPN atau biaya-biaya lain yang digabungkan penjurnalannya;(iii) Masalah beda waktu, misalnya movementa atas biaya dibayar dimuka (prepaid) yang kewajiban PPh pot-putnya dilakukan saat pembayaran, sementara pembebanannya dilakukan lintas tahun, melalui metode alokasi/amortisasi atau beda waktu atas biaya yang masih akrual sehingga diakui pembebanannya oleh perusahaan yang kewajiban PPh pot-putnya ditunaikan saat pembayaran kepada pihak vendor;(iv) Selisih jumlah tadi sebenarnya secara yuridis bukan merupakan obyek pemotongan PPh pot-put, hanya saja memerlukan pembuktian dokumentasi yang cukuo masif. Misalnya, pembayaran jasa kepada pihak vendor yang telah mendapatkan pembebasan pemotongan pajak yang perlu di dukung dengan bukti SKB (Surat Keterangan Bebas) Pemotongan Pajak;(v) Perbedaan kurs (foreign exchange different), dimana pencatatan pembukuan dan pembayaran PPh pot-put dilakukan dengan basis kurs konversi yang berbeda.(b) Rekonsiliasi obyek PPh pot-put bagi perusahaan selaku pihak yang dipotongSelaku penerima penghasilan yang merupakan obyek PPh pot-put, perusahaan akan dipotong pajaknya oleh pelanggan. Untuk kepentingan perpajakan, perusahaan dapat melakukan rekonsiliasi obyek PPh pot-put berdasarkan bukti potong yang diterima dari pelanggan dengan penghasilan yang dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Badan atau audit report laporan keuangannya.Beberapa penyebab perbedaan atau selisih (un-reconciled items) yaitu diantaranya:(i) Masalah beda waktu (temporary or timing different), dimana pihak perusahaan telah mengakui penghasilan saat penerbitan tagihan (invoice) kepada pelanggan, sementara pemotongan PPh pot-put nya dilakukan lintas tahun, saat pembayaran oleh pihak pelanggan.(ii) Masalah perbedaan kurs (foreign exchange different), dimana perusahaan penerima penghasilan mencatat revenue berdasarkan kurs yang berlaku saat pengakuan penghasilan sementara bukti potong yang diterima pelanggan mengkonversinya berdasarkan kurs PMK saat pembayaran.

Karena fungsinya yang berkaitan dengan kontrol atas kepatuhan perpajakan perusahaan, pihak otoritas pajak telah memasukkan prosedur ekualisasi/rekonsiliasi ini sebagai salah satu metode yang digunakan oleh pemeriksa pajak sebagai salah satu alat untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi perusahaan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-04/PJ/2012 tertanggal 3 Pebruari 2012, disebutkan bahwa Teknik-teknik Pemeriksaan yang dapat digunakan Pemeriksa Pajak, meliputi: (a) pemanfaatan informasi internal dan/atau eksternal Direktorat Jenderal Pajak; (b) pengujian keabsahan dokumen; (c) evaluasi; (d) analisis angka-angka; (e) penelusuran angka-angka (tracing); (f) penelusuran bukti; (g) pengujian keterkaitan; (h) ekualisasi atau rekonsiliasi; (i) permintaan keterangan atau bukti; (j) konfirmasi; (k) inspeksi; (l) pengujian kebenaran fisik; (m) pengujian kebenaran perhitungan matematis; (n) wawancara; (o) uji petik (sampling); (p) Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK); dan/atau (q) Teknik-teknik Pemeriksaan lainnya. Untuk meyakini kebenaran pos-pos SPT yang diperiksa, Pemeriksa Pajak dapat menggunakan satu atau lebih teknik-teknik pemeriksaan sesuai pertimbangan professional pemeriksa pajak, kecuali ditentukan lain oleh suatu peraturan.

2.6 Perencanaan Pajak pada PPh Potong PungutUntuk mencapai efisiensi yang maksimal, perencanaan pajak pada PPh pot-put harus difokuskan pada dua sisi, yakni sisi sebagai wajib potong manakala perusahaan melakukan pembayaran atas obyek PPh pot-put dan sisi sebagai pihak yang dipotong manakala perusahaan menerima/memperoleh penghasilan yang merupakan obyek PPh pot-put. Hal ini dikarenakan dapat saja dalam masa yang sama perusahaan berada pada posisi sebagai wajib potong dan sekaligus berada pada posisi pihak yang dipotong.

Contoh:Pada laporan rugi laba PT. A terdapat objek PPh pot-put baik pada pos penghasilan maupun pada pos biaya, sebagai berikut:Pada pos penghasilan: Penghasilan royalty dari PT.B (objek PPh Ps.23) Penghasilan dari sewa peralatan dari PT.C (Objek PPh Ps.4 ayat (2)/ PPh final)Pada pos biaya: Biaya bunga pinjaman kepada PT.C (objek PPh Ps.23) Biaya sewa showroom kepada PT.D (objek PPh Ps.4 ayat(2)/PPh final) Biaya fee jasa konsultan pajak XYZ (objek PPh Ps. 23)

Apabila objek PPh pot-put tersebut ada pada pos penghasilan berarti PT.A merupakan pihak yang dipotong PPh pot-put, sedangkan apabila objek PPh pot-put ada pada pos biaya berarti PT. A merupakan pihak yang wajib memotong PPh pot-put tersebut.

(a) Perencanaan pajak pada posisi sebagai pemotongPada posisi sebagai pemotong, perusahaan memiliki kewajiban yang wajib dilaksanakan dan apabila perusahaan tidak atau lalai melaksanakan kewajiban tersebut, maka secara otomatis perusahaan akan terkena sanksi pajak. Adapun kewajiban perusahaan sebagai Wajib potong PPh pot-put adalah :(i) Kewajiban MemotongPemotongan objek PPh pot-put dilakukan menggunakan sarana bukti potong. Terdapat beberapa sanksi pajak yang terkait, seperti: sanksi kurang potong (2% dari pajak yang kurang dipotong); sanksi terlambat potong (2% perbulan dari pajak yang terlambat dipotong), salah potong misalnya seharusnya memotong PPh Pasal 23 tapi dipotong PPh Pasal 21 (dianggap tidak memotong), sanksi tidak memotong, dll.(ii) Kewajiban Menyetor pajak yang telah dipotongPenyetoran atas pajak yang telah dipotong menggunakan saran Surat Setoran Pajak (SSP). Terdapat beberapa sanksi pajak terkait, seperti: sanksi terlambat setor (2% perbulan dari pajak yang terlambat disetor), sanksi kurang setor (2% dari pajak yang kurang disetor), sanksi tidak menyetor, dll.(iii) Kewajiban Melaporkan pajak yang telah dipotong dan disetorPelaporan atas pajak yang telah dipotong dan disetor tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak tempat perusahaan terdaftar dengan menggunakan sarana SPT Masa (SPM). Terdapat sanksi pajak jika terlambat melaporkan yaitu terkena sanksi administrasi sebesar Rp 100.000,00

Adapun tujuan dari perencanaan pajak pada posisi sebagai Wajib potong adalah untuk mencapai efisiensi dengan cara menghindari sanksi-sanksi pajak terkait dengan tiga kewajiban diatas. Untuk menghindari sanksi pajak terkait dengan kewajiban perpajakan diatas, maka perusahaan harus memperhatikan beberapa hal berikut, yaitu:(i) Kapan saat terutangnya PPh potong pungut tersebut(ii) Apa saja objek dan tarif PPh pot-put(iii) Kapan PPh pot-put harus dibayarkan ke Kas Negara(iv) Kapan PPh yang telah dipotong tersebut harus dilaporkan ke KPP(v) Apa saja sanksi terkait dengan ketiga kewajiban tersebut.

(b) Perencanaan pajak pada posisi sebagai pihak yang dipotongPada posisi sebagai pihak yang dipotong, perusahaan memiliki hak pengkreditan atas PPh yang telah dipotong oleh pihak ketiga terhadap PPh Badan perusahaan (sepanjang PPh yang dipotong tidak tergolong PPh final). Hak pengkreditan tersebut tidak bersifat otomatis, karena untuk dapat mengkreditkan perusahaan harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, yakni:(i) Harus didukung oleh bukti potong asli (atau legalisir sesuai asli)(ii) Tahun pengkreditan harus sesuai dengan tahun yang tertera pada bukti potong(iii) Jenis pajak yang tercantum pada bukti potong dan SSP harus benar (atau didukung oleh Surat Pemindahbukuan yang diterbitkan oleh KPP jika terjadi kesalahan jenis PPh yang dipotong).Adapaun tujuan dari perencanaan pajak pada posisi sebagai pihak yang dipotong adalah untuk mencapai efisiensi dengan cara memaksimalkan pemanfaatan hak pengkreditan tersebut. Untuk itu perusahaan harus selalu memperhatikan persyaratan-persyaratan untuk dapat melakukan pengkreditan PPh potong pungut diatas.

3. Kesimpulan

Karena kompleksitas system PPh Pemotongan dan Pemungutan (withholding income taxes sytem), perusahaan harus mengetahui dan mengerti beberapa hal terkait system PPh Pemotongan dan Pemungutan (PPh Pot-Put) ini. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam manajemen PPh pot-put yaitu:1. Ketentuan PPh Pemotongan dan Pemungutan2. Klausul Withholding Income Tax dalam PPh pot-put3. Mengelola perbedaan interpretasi dalam PPh pot-put4. Peran pencatatan akuntansi dalam pemotongan pajak5. Rekonsiliasi/ekualisasi objek pemotongan PPh pot-put6. Perencanaan pajak pada PPh potong pungut

Dengan mengetahui hal-hal tersebut diatas beserta pilihan yang dapat diambil jika terjadi masalah sehubungan pemotongan dan pemungutan pajak, perusahaan dapat meminimalkan resiko dari kompleksitas system PPh pot-put. Serta dengan manajemen pajak yang baik, pajak perusahaan lebih efisien dan perusahaan dapat terhindar dari sanksi perpajakan yang mungkin terjadi.

Daftar Pustaka

Imam Santoso & Ning Rahayu. 2013. Corporate Tax Management. Jakarta: OrtaxMardiasmo. 2011. Perpajakan Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: ANDI Yogyakarta.Gunadi. 2007. Pajak Internasional. Jakarta: Lembaga Penerbit FEUITata Cara dan Ketentuan Pajak diakses pada 10 April 2015 dari www.pajak.go.id