Top Banner
Tugas administrasi perpajakan Tentang Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Dosen Pembimbing:Sri Zuliarni.S.Sos.Mba Disusun oleh : Rahma dian sari 1201111898 Administrasi bisnis Fisipol Universitas riau 2013
29

tugas pratikum komputer dan administrasi perpajakan

Jun 23, 2015

Download

Documents

rahmadiansari
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: tugas pratikum komputer dan administrasi perpajakan

Tugas administrasi perpajakanTentang Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

Dosen Pembimbing:Sri Zuliarni.S.Sos.Mba

Disusun oleh :

Rahma dian sari 1201111898

Administrasi bisnisFisipol

Universitas riau 2013

Page 2: tugas pratikum komputer dan administrasi perpajakan

Kata Pengantar

Puji serta syukur saya panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah

memberikan Karunia dan Rahmat-Nya, sehingga saya mampu menyelesaikan paper ini

dengan tepat pada waktunya. Berkat bantuan dari pihak-pihak lain yang senantiasa membantu

saya. Paper ini saya buat agar pembaca dapat mengenal lebih banyak dan dapat mengambil

sisi positive dari pembayan pajak.

          Saya menyadari bahwa masih terdapat kekurangan maupun mungkin kesalahan dalam

penyusunan paper ini sehingga saya mengharapkan kritik dan saran yang bersifat

membangun untuk perbaikan di masa yang akan datang dari seluruh pembaca.

           Akhir kata, saya berharap dengan adanya paper ini dapat memberikan manfaat bagi

pembaca semuanya. Saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika terdapat kesalahan

dalam penyusunan paper ini.

Pekanbaru , 22 oktober 2013

Rahma Dian Sari,

Page 3: tugas pratikum komputer dan administrasi perpajakan

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN ..............................................

A.Latar Belakang ...........................................................

B.Rumusan Masalah ...............................................

C. Tujuan ...........................................................

BAB II PEMBAHASAN ...............................................................

A.Pengertian ...........................................................

B.Pendaftaran untuk mendapatkan npwp ..............................................................

C.Pelaporan usaha untuk pengukuhan npwp ..........................................................

D.Tata cara pendaftaran dan pemberian npwp

Serta pelaporan dan pengukuhan pkp ..........................................................

E.Perubahan data wajib pajak (WP) ..........................................................

F.Tempat pendaftaran wp tertentu dan pelaporan

Usaha pkp tertentu ..........................................................

G.Fungsi npwp dan pengukuhan ..........................................................

H.Penerbitan npwp dan pengukuhan pkp secara

Jabatan (sifat retroaktif ) ..........................................................

I.Sanksi yg berhubungan dengan npwp dan

Pengukuhan pkp .........................................................

J.Penghapusan npwp dan pencabutan pengukuhan

Sebagai pkp dan persyaratannya ..........................................................

K.Pendaftaran npwp dan pkp melalui elektronik ..........................................................

L.Wajib pajak pindah .........................................................

M.Ketentuan baru mengenai tata cara pendaftaran

Nomor pokok wajib pajak .........................................................

B III PENUTUP ………………………………….........................

A.Kesimpulan .............................................................

B.Daftar pustaka .............................................................

Page 4: tugas pratikum komputer dan administrasi perpajakan

BAB 1Pendahuluan

A.Latar belakang

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang perpajakan, Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak merupakan pihak yang melaksanakan berbagai kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku. Secara umum, Wajib Pajak merupakan pihak yang melaksanakan kewajiban perpajakan untuk seluruh jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Pajak Lainnya (PL, seperti: Bea Materai), sedangkan Pengusaha Kena Pajak merupakan pihak

yang melaksanakan kewajiban perpajakan terkait PPN. Npwp (nomor pokok wajib pajak ) adalah Nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas WP dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya

B Rumusan Masalah

Apakah npwp itu ?

Bagaimana pengelolaan npwp ?

C.Tujuan1.Untuk memudahkan masyarakat dalam pembayaran pajak

2.Dengan adanya npwp maka pemerintah lebih cepat mengetahuinya masyarakat

Berapa bayar pajaknya

3.Agar masyarakat sadar akan kewajibannya dalam membayar pajak

4.Dan dengan pajak itu maka pembangunan akan berjalan serta sumber pendapatan pemerintah itu dari pajak

Page 5: tugas pratikum komputer dan administrasi perpajakan

BAB II PEMBAHASAN

NPWP DAN PENGUKUHAN PKPSesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang perpajakan, Wajib Pajak dan Pengusaha

Kena Pajak merupakan pihak yang melaksanakan berbagai kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku. Secara umum, Wajib Pajak merupakan pihak yang melaksanakan kewajiban perpajakan untuk seluruh jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Pajak Lainnya (PL, seperti: Bea Materai), sedangkan Pengusaha Kena Pajak merupakan pihak yang melaksanakan kewajiban perpajakan terkait PPN.

Ketentuan dan tata cara perpajakan Dasar hukum dari Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalahUU.No. 6. Th. 1983sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 28 Th 2007.Dalam PembahasanKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan akan dijumpaipengertian-pengertian sebagai berikut:

Wajib Pajak: Orang pribadi/badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undanganperpajakan diatur untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak ataupemotongan pajak tertentu.2.

 Badan : Sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usahamaupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan, perseroan komanditer,perseroan lainnya, BMN, BUMD, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi,koprerasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi sosial politik, atauorganisasi yang sejenis, lembaga, bentuk uasaha tetap, dan bentuk badan lainnya.3. Masa Pajak : jangka waktu yang lamnya sama dengan satu (1) bulan takwin atau waktu lain yangditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan paling lama 3 (tiga) bulan takwim.4. Tahun Pajak : jangka waktu 1 (satu) tahun takwimkecuali bila wajib pajak menggunakan tahunbuku yang tidak sama dengan tahun takwim.5. Bagian tahun Pajak: bagian dari jangka waktu 1 (satu) Tahun Pajak.6. Pajak yang Terutang: pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, Tahun Pajakatau Bagian Tahun Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan7. Penanggung Pajak: Orang pribadi atau badan yang bertanggungjawab atas pembayaran pajak,termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurutketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.8.

Page 6: tugas pratikum komputer dan administrasi perpajakan

 Surat paksa: Surat perintah untuk membayar utang pajak dan biaya penagihan atas pajak.TAHUN PAJAKTahun pajak adalah jangka waktu satu tahun takwim atau tahun kalender (1 Januari s/d 31Desember), kecuali wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahuntakwim. Apabila tahun pajak tidak sama dengan tahun takwim, maka yang menjadi pedomandalam menetapkan tahun pajak adalah banyaknya bulan dalam tahun tersebut.Misalnya:

Pembukuan dimulai 1 Juli 2000 dan berakhir 30 Juni 2001. Karena enam bulan pertama jatuh di tahun 2000, maka ditetapkan sebagai tahun pajak 2000.

Pembukuan dimulai 1 Maret 2001 dan berakhir 28 Februari 2002. Karena bulan yanglebih banyak jatuh di tahun 2001, maka ditetapkan sebagai tahun pajak 2001.

Pembukuan dimulai 1 Maret 2001 dan berakhir 28 Februari 2002. Karena bulan yanglebih banyak jatuh di tahun 2001, maka ditetapkan sebagai tahun pajak 2001.Khusus untuk SPT Tahunan PPh Pasal 21 dan SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi yangtidak melakukan kegiatan usaha, Tahun Pajaknya akan selalu sama dengan tahun takwim(tahun kalender), meskipun tahun buku WP berbeda dengan tahun takwim (Pasal 23KEP - 545/PJ./2000).

A.Pengertian

Pajak Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Badan Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Wajib Pajak     Wajib Pajak (WP) adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotongan pajak tertentu serta orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pengusaha   Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak

Page 7: tugas pratikum komputer dan administrasi perpajakan

berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean

Pengusaha Kena Paja k   Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN) 1984 dan perubahannya, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak serta Termasuk pengertian PKP adalah pengusaha yang sejak semula bermaksud melakukan penyerahan BKP dan atau penyerahan JKP. 

Yang Termasuk Pengusaha Kena Pajak Pabrikan atau produsen. Importir dan indentor. Pengusaha yang mempunyai hubungan istimewa dengan pabrikan atau importer. Agen utama dan penyalur utama pabrikan atau importer. Pemegang hak paten atau merek dagang BKP. Pedangang besar, pengusaha yang melakukan penyerahan JKP. Pedagang eceran. 

Kewajiban Pengusaha Kena Pajak  Pengusaha Kena Pajak berkewajiban, antara lain untuk : 

Melaporkan usahanya unutk dikukuhkan menjadi PKP. Memungut PPN dan PPnBM yang terutang. Membuat faktur pajak atas setiap penyerahan kena pajak.  Membuat nota retur dalam hal terdapat pengambilan BKP.  Malakukan pencatatan dalam pembukuan mengenai kegiatan usahanya. Menyetor PPN dan PPnBM yang terutang. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Msa PPN. 

Pengecualian Pengusaha Kena Pajak Pengusaha yang tidak dibebani dari kewajiban perpajakan adalah : 

Pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kecil. Pengusaha yang menghasilkan barang yang tidak dikenakan PPN. Pengusaha di bidang jasa-jasa yang dikecualikan dari JKP. 

Pengusaha Kecil Pengusaha kecil adalah pengusaha yang selama 1 tahun buku melakukan penyerahan : 

BKP dengan jumlah peredaran bruto tidak lebih dari Rp 360.000.000,00 atau JKP dengan jumlah peredaran bruto tidak lebih dari Rp 180.000.000,00. 

Dalam hal pengusaha melakukan penyerahan BKP dan JKP, batas peredaran bruto untuk dapat ditetapkan sebagai Pengusaha Kecil adalah : 

Tidak lebih dari Rp 360.000.000,00 jika peredaran BKP lebih dari 50% dari jumlah seluruh peredaran bruto; atau 

Tidak lebih dari Rp 180.000.000,00 jika peredaran JKP lebih dari 50 % dari jumlah seluruh peredaran bruto dan penerimaan bruto. 

Page 8: tugas pratikum komputer dan administrasi perpajakan

Pengusaha kecil wajib melaporkan usahanya unutk dukukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Apabila sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku, jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan brutonya melebihi batas yang telah ditetapkan. Pengusaha tersebut wajib melaporkan usahanya unutk dikukuhkan sebagai PKP paling lambat pada akhir bulan berikutnya. PKP dapat mengajukan permohonan pencabuatn pengukuhan sebagai PKP apabila jmlah peredaran bruto dan atau penerimaan brutinya dalam satu tahun buku tidak melebihi batas yang telah ditentukan. Apabila diperiksa ternyata tidak memenuhi syarat, maka : 

Pengukuhan sabagai pengusaha kecil batal, dan unutk selanjutnya akan dukukuhkan sebagai PKP. 

PPN yang seharusnya terutang diragih ditambah sanksi yang berlaku.  Pajak masukan yang telah dibayar sampai dengan saat pembatalan

tidak dapat dikreditkan. Beberapa hal yang perlu diketahui sehubungan dengan pengusaha kecil : 

Dilarang membuat faktur pajak.  Tidak wajib memasukkan SPT Masa PPN.  Diwajibkan membuat pembukuan atau pencatatan.  Wajib lapor unutk dukukuhkan sebagai PKP, bagi pengusaha kecil

yang memperoleh peredaran bruto di atas batas yang telah ditentukan.

NPWP(Nomor Pokok Wajib Pajak )

Npwp (nomor pokok wajib pajak ) adalah Nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas WP dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya

B.Pendaftaran Untuk Mendapatkan NPWP     Berdasarkan sistem self assesment setiap WP mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan

Pajak (KPP) atau melalui Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan WP, untuk diberikan NPWP.

Berdasarkan sistem self assessment setiap WP yang memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri utuk memiliki NPWP dengan cara :a.Datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konnsultasi Pajak (KP2KP) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kependudukan WP.b.Melalui internet di situs Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) pada aplikasi e-Registration (ereg.pajak.go.id).

Kewajiban mendaftarkan diri berlaku pula terhadap wanita kawin yang dikenakan pajak secara terpisah dengan suaminya, karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta.

Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu yang mempunyai tempat usaha tersebar di beberapa tempat, selain wajib mendaftarkan diri ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggalnya, juga diwajibkan mendaftarkan diri ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan.

Page 9: tugas pratikum komputer dan administrasi perpajakan

Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, bila sampai dengan suatu bulan memperoleh penghasilan yang jumlahnya telah melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) setahun, wajib mendaftarkan diri paling lambat pada akhir bukan berikut. WP orang pribadi lainnya yang memerlukan NPWP dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh NPWP.

C.Pelaporan Usaha Untuk Pengukuhan PKP    

Pengusaha yang dikenakan PPN, wajib melaporkan usahanya pada KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi PKP.

Pengusaha orang pribadi atau badan yang mempunyai tempat kegiatan usaha tersebar di beberapa tempat, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan,juga wajib mendaftarakan diri ke KPP di tempat kegiatan usaha dilakukan.

Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP wajib mengajukan pernyataan tertulis untuk dikukuhkan sebagai PKP.

Pengusaha kecil yang tidak memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP tetapi sampai dengan suatu masa pajak dalam suatu tahun buku seluruh nilai peredaran bruto telah melampaui batasan yang ditentukan sebagai pengusaha kecil, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP paling lambat akhir masa pajak berikutnya

Pengusaha yang dikenakan PPN, wajib melaporkan usahanya pada KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi PKP.

Pengusaha orang pribadi atau badan yang mempunyai tempat kegiatan usaha tersebar di beberapa tempat, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan, juga wajib mendaftarakan diri ke KPP di tempat kegiatan usaha dilakukan.

Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP wajib mengajukan pernyataan tertulis untuk dikukuhkan sebagai PKP.

Pengusaha kecil yang tidak memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP tetapi sampai dengan suatu masa pajak dalam suatu tahun buku seluruh nilai peredaran bruto telah melampaui batasan yang ditentukan sebagai pengusaha kecil, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP paling lambat akhir masa pajak berikutnya.

D.Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian NPWP serta Pelaporan dan Pengukuhan PKP   Wajib Pajak (WP) mengisi formulir pendaftaran dan menyampaikan secara langsung atau melalui pos ke Kantor Pelayanan Pajak(KPP) atau Kantor Penyuluhan dan pengamatan Potensi Perpajakan(KP4) setempat dengan melampirkan : 

Untuk WP orang pribadi Non-Usahawan :A.Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesi

B.Fotokopi paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa bagi orang asing.

Untuk WP Orang Pribadi Usahawan :

A.Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia

B.Fotokopi paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa bagi orang asing;

Page 10: tugas pratikum komputer dan administrasi perpajakan

C.Surat Keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa.

Untuk WP Badan :

A.Fotokopi akte pendirian dan perubahan terakhir atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi BUT;

B.Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia

C.Fotokopi paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa bagi orang asing, dari salah satu pengurus aktif;

D.Surat Keterangan tempat kegiatan usaha dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa.

Untuk Bendaharawan sebagai Pemungut/ Pemotong

o Fotokopi KTP bendaharawan;o Fotokopi surat penunjukan sebagai bendaharawan.

Untuk Joint Operation sebagai wajib pajak Pemotong/pemungut:

o Fotokopi perjanjian kerja sama sebagai joint operation;o Fotokopi NPWP masing-masing anggota joint operation;o Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia atau fotokopi paspor ditambah surat

keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa bagi orang asing, dari salah seorang pengurus joint operation.

Wajib Pajak dengan status cabang, orang pribadi pengusaha tertentu atau wanita kawin tidak pisah harta harus melampirkan foto kopi surat keterangan terdaftar.

Apabila permohonan ditandatangani orang lain harus dilengkapi dengan surat kuasa khusus.

E.Perubahan Data Wajib Pajak (WP)Apabila terjadi perubahan data agar segera memberitahukan ke Kantor Pelayanan

pajak setempat dengan mengisi formulir perubahan/mutasi WP dan menyampaikan secara langsung atau melalui pos ke Kantor Pelayanan Pajak setempat.Perubahan Data Wajib Pajak (WP) Dilakukan dalam hal :  

Perbaikan data karena kesalahan data hasil komputer Perubahan nama WP karena penggantian nama disyaratkan adanya keterangan dari

institusi yang berwenang Perubahan alamat WP karena perpindahan tempat tinggal Perubahan NPWP karena adanya kesalahan nomor (misalnya NPWP cabang tidak

sama dengan NPWP Pusat); Perubahan status usaha WP dilampiri pernyataan tertulis dari WP atau fotokopi akte

perubahan Perubahan jenis usaha karena ada perubahan kegiatan usaha WP; Perubahan bentuk badan; Perubahan jenis pajak karena sesuatu hal yang mengakibatkan kewajiban jenis

pajaknya berubah;

Page 11: tugas pratikum komputer dan administrasi perpajakan

Penghapusan NPWP atau pencabutan Pengukuhan PKP karena dipenuhinya persyaratan yang ditentukan.

F.Tempat Pendaftaran WP Tertentu & Pelaporan Usaha PKP Tertentu KPP PND untuk BUMD di wilayah DKI Jakarta dan seluruh BUMN, kecuali

ditentukan lain KPP PMA Satu untuk wajib pajak PMA sektor Industri Kimia dan barang galian non

logam, kecuali ditentukan lain. KPP PMA Dua untuk wajib pajak PMA Industri Logam dan Mesin, kecuali

ditentukan lain. KPP PMA Tiga untuk wajib pajak PMA sektor pertambangan dan perdagangan,

kecuali ditentukan lain. KPP PMA Empat untuk Wajib Pajak PMA sektor industri tekstil, makanan, dan kayu,

kecuali ditentukan lain. KPP PMA Lima untuk Wajib Pajak sektor Agribisnis dan Jasa , kecuali ditentukan

lain. KPP Perusahan Masuk Bursa untuk seluruh wajib pajak Perusahaan Masuk Bursa,

kecuali ditentukan lain. KPP Badora untuk wajib pajak BUT dan orang asing yang berkedudukan/ bertempat

tinggal di wilayah DKI Jakarta, kecuali ditentukan lain. Seluruh WP BUMN (Badan Usah Milik Negara) da WP BUMD (Badan Usaha Milik

Daerah) di wilayah DKI Jakarta, di KPP BUMN Jakarta. WP PMA (Penanaman Modal Asing) yang tidak go public, di KPP PMA kecuali

yang telah terdaftar di KPP lama dan WP PMA di kawasan berikat dengan permohonan diberikan kemudahan mendaftar di KPP setempat;

WP Badan dan Orang Asing (Badora), di KPP Badora; WP go public, di KPP Perusahaan Masuk Bursa (Go Public), kecuali WP

BUMN/BUMD serta WP PMA yang berkedudukan di kawasan berikat; WP BUMN diluar Jakarta, di KPP setempat; Untuk WP BUMN/BUMD, PMA, Badora, Go Public di luar Jakarta, khusus PPh

pemotongan/pemungutan dan PPN/PPnBM di tempat kegiatan usaha atau cabang.

G.Fungsi NPWP & Pengukuhan  

Fungsi NPWP Sarana dalam administrasi Tanda pengenal diri atau identitas WP dalam melaksanakan hak dan kewajiban

perpajakannya Dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan Setiap WP hanya diberikan satu NPWP 

Fungsi Pengukuhan PKP Pengawasan dalam melaksanakan hak dan kewajiban PKP di bidang PPN dan PPnBM Sebagai identitas PKP yang bersangkutan.

H.Penerbitan NPWP dan Pengukuhan PKP Secara Jabatan(Sifat Retroaktif)

Page 12: tugas pratikum komputer dan administrasi perpajakan

KPP dapat menerbitkan NPWP dan Pengukuhan PKP secara jabatan, apabila WP tidak memenuhi kewajiban mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP atau memiliki NPWP atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagi PKP, bila berdasarkan data yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak ternyata WP memenuhi syarat untuk memperoleh NPWP atau PKP.

I.Sanksi Yang Berhubungan Dengan NPWP & Pengukuhan PKP  Setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau Pengukuhan PKP, sehingga dapat merugikan pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat )Setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau Pengukuhan PKP, sehingga dapat merugikan pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.

Pidana tersebut di atas ditambah 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana, apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan.

Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan.

Artikel terkait:1. Istilah-Istilah Perpajakan2. NPWP dan Manfaatnya3. Pendaftaran NPWP dan Pengukuhan PKP

Komentar

Setiap Warga Negara Indonesia yang mempunyai penghasilan diatas PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Untuk dapat melihat informasi tersebut, Wajib Pajak dapat mengasksesnya melalui website Direktorat Jenderal Pajakhttp://www.pajak.go.id dengan mengklik Petunjuk “3M” Mendaftar.Pendaftaran NPWP oleh Wajib Pajak dapat juga dilakukan secara elektronik yaitu melalui internet disitus Direktorat Jenderal Pajak dengan alamathttp://www.pajak.go.id dengan mengklik e-registration   (pendaftaran Wajib Pajak melalui internet), dimana Wajib Pajak

Page 13: tugas pratikum komputer dan administrasi perpajakan

cukup memasukan data-data pribadi (KTP/SIM/Paspor) untuk dapat memperoleh NPWP. Selanjutnya dapat mengirimkan melalaui pos fotokopi data pribadi tersebut ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau kedudukan Wajib Pajak. kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.

J.Penghapusan NPWP & Pencabutan Pengukuhan Sebagai PKP   dan Persyaratannya       Penghapusan NPWP dilakukan dalam hal :

WP meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan, disyaratkan adanya fotokopi akte kematian atau laporan kematian dari instansi yang berwenang;

Wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan, disyaratkan adanya surat nikah/ akte perkawinan dari catatan sipil :

Warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai Subjek Pajak. Apabila sudah selesai dibagi, disyaratkan adanya keterangan tentang selesainya warisan tersebut dibagi oleh para ahli waris ;

WP Badan yang telah dibubarkan secara resmi, disyaratkan adanya akte pembubaran yang dikukuhkan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang ;

Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang karena sesuatu hal kehilangan statusnya sebagai BUT, disyaratkan adanya permohonan WP yang dilampiri dokumen yang mendukung bahwa BUT tersebut tidak memenuhi syarat lagi untuk dapat digolongkan sebagai WP;

WP Orang Pribadi lainnya yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai WP.

Pencabutan Pengukuhan Sebagai PKP dilakukan dalam hal : -Pendaftaran Untuk Mendapatkan NPWP  

Berdasarkan sistem self assesment setiap WP mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan WP, untuk diberikan NPWP.

Kewajiban mendaftarkan diri berlaku pula terhadap wanita kawin yang dikenakan pajak secara terpisah, karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta.

Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu yang mempunyai tempat usaha tersebar di beberapa tempat, selain wajib mendaftarkan diri ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggalnya, juga diwajibkan mendaftarkan diri ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan.

Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, bila sampai dengan suatu bulan memperoleh penghasilan yang jumlahnya telah melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) setahun, wajib mendaftarkan diri paling lambat pada akhir bukan berikutnya.

WP orang pribadi lainnya yang memerlukan NPWP dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh NPWP.

PKP pindah alamat; WP Badan yang telah dibubarkan secara resmi; PKP lainnya yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai PKP.

Penghapusan NPWP dan Pencabutan Pengukuhan PKP dilakukan melalui proses pemeriksaan.

Page 14: tugas pratikum komputer dan administrasi perpajakan

K.Pendaftaran NPWP dan PKP Melalui Elektronik (Elektronic Registration)Pendaftaran NPWP dan PKP oleh Wajib Pajak dapat juga dilakukan secara elektronik yaitu melalui internet di situs Direktorat Jenderal Pajak dengan alamathttp://www.pajak.go.id. Wajib Pajak cukup memasukan data-data pribadi (KTP/SIM/Paspor) untuk dapat memperoleh NPWP. Berikut langkah-langkah untuk mendapatkan NPWP melalui internet:

Cari situs Direktorat Jenderal Pajak di Internet dengan alamathttp://www.pajak.go.id; Selanjutnya anda memilih menu e-reg (electronic registration);

Pilih menu “buat account baru” dan isilah kolom sesuai yang diminta Setelah itu anda akan masuk ke menu “Formulir Registrasi Wajib Pajak

Orang Pribadi”. Isilah sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang anda miliki;

Anda akan memperoleh Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sementara yang berlaku selama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran dilakukan. Cetak SKT sementara tersebut beserta Formulir Registrasi Wajib Pajak Orag Pribadi sebagai bukti anda sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak.

Tanda tangani formulir registrasi, kemudian kirimkan/sampaikan langsung bersama SKT sementara serta persyaratan lainnya ke Kantor Pelayanan Pajak seperti yang tertera pada SKT sementara anda. Setelah itu anda akan menerima kartu NPWP dan SKT asli.

L.Wajib Pajak PindahDalam hal WP pindah domisili atau pindah tempat kegiatan usaha, WP agar melaporkan diri ke KPP lama maupun KPP baru dengan ketentuan:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan

Pindah tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas; adalah surat keterangan tempat tinggal baru atau tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang baru dari instansi yang berwenang (Lurah atau Kepala Desa)

2. Wajib Pajak Orang Pribadi non usaha

Surat keterangan tempat tinggal baru dari lurah atau Kepala Desa, atau surat keterangan dari pimpinan instansi perusahaannya.

3. Wajib Pajak Badan.

Pindah tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha; adalah surat keterangan tempat kedudukan atau tempat kegiatan yang baru dari Lurah atau Kepala Desa

M.Ketentuan baru mengenai Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak

Sehubungan dengan perkembangan teknologi informasi dan dalam rangka meningkatkan

pelayanan kepada Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak untuk mendaftarkan diri

Page 15: tugas pratikum komputer dan administrasi perpajakan

dan/atau melaporkan kegiatan usahanya melalui jaringan sistem informasi yang terhubung

langsung secara on line dengan Direktorat Jenderal Pajak, Dirjen Pajak telah mengeluarkan

ketentuan baru mengenai Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau

Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan Perubahan Data Wajib Pajak dan/atau Pengusaha

Kena Pajak dengan Sistem e-Registration, yaitu dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak

Nomor PER-24/PJ/2009.

Sistem E-Registration

Sistem e-Registration adalah sistem pendaftaran Wajib Pajak dan/atau pengukuhan

Pengusaha Kena Pajak dan perubahan data Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak

melalui internet yang terhubung langsung secara on-line dengan Direktorat Jenderal Pajak.

Tata cara Pendaftaran NPWP dan/atau Pengukuhan PKP

Oleh Wajib Pajak

Wajib Pajak termasuk Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu dapat

mengajukan permohonan untuk memperoleh NPWP dan/atau melaporkan kegiatan

usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP melalui Sistem e-Registration.

Permohonan pendaftaran NPWP dan/atau pengukuhan PKP sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengisi Formulir Permohonan

Pendaftaran Wajib Pajak dan/atau Pengukuhan PKP pada Sistem e-Registration.

Wajib Pajak dapat mencetak sendiri Formulir Pendaftaran Wajib Pajak dan/atau

Pengukuhan PKP serta SKTS yang diterbitkan dari Sistem e-Registration.

SKTS berlaku terhitung sejak pendaftaran melalui Sistem e-Registration dilakukan

sampai dengan diterbitkan SKT oleh KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.

SKTS hanya berlaku untuk pembayaran, pemotongan dan pemungutan pajak oleh

pihak lain serta tidak dapat dipergunakan untuk melakukan kegiatan di luar bidang

perpajakan.

Oleh Kantor Pelayanan Pajak

Atas permohonan dan/atau pelaporan kegiatan usaha, KPP tempat Wajib Pajak

terdaftar menerbitkan SKT, Kartu NPWP dan/atau SPPKP.

Penerbitan SKT, Kartu NPWP, dan/atau SPPKP sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) harus dilakukan oleh KPP paling lama 1(satu) hari kerja sejak informasi

pendaftaran dan/atau pengukuhan melalui Sistem e-Registration diterima KPP,

sepanjang permohonan pendaftaran NPWP da/atau pengukuhan PKP diisi secara

lengkap.

Dalam hal proses penerbitan NPWP dan/atau PKP telah selesai, kepada Wajib

Pajak dikirimkan notifikasi melalui Sistem e-Registration.

Page 16: tugas pratikum komputer dan administrasi perpajakan

Tata Cara Perubahan Data Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak

Wajib Pajak dan/atau PKP dapat melakukan perubahan data melalui Sistem e-

Registration.

Permohonan perubahan data Wajib Pajak dan/atau PKP sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengisi Formulir Permohonan Perubahan

Data Wajib Pajak dan/atau PKP pada Sistem e-Registration.

Berdasarkan permohonan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

KPP menerbitkan Kartu NPWP dan SKT dan/atau SPPKP paling lama 1(satu) hari

kerja sejak informasi perubahan data melalui Sistem e-Registration diterima KPP,

sepanjang permohonan perubahan data diisi secara lengkap.

Dokumen yang Perlu Disiapkan

Dokumen yang perlu disiapkan oleh Wajib Pajak untuk mengisi formulir permohonan dalam

aplikasi e-Registration antara lain sebagai berikut:

Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan/tidak menjalankan usaha atau pekerjaan

bebas:

Kartu Tanda Penduduk bagi Penduduk Indonesia, atau paspor bagi orang asing

Untuk Wajib Pajak Badan:

Akte pendirian dan perubahan atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi

bentuk usaha tetap;

NPWP Pimpinan/Penanggung Jawab Badan;

Kartu Tanda Penduduk bagi penduduk Indonesia, atau paspor bagi orang asing sebagai

penanggung jawab.

Untuk Bendahara sebagai Wajib Pajak Pemungut/Pemotong:

Surat penunjukan sebagai Bendahara;

Kartu Tanda Penduduk Bendahara.

Untuk Joint Operation (JO)sebagai Wajib Pajak Pemungut/Pemotong:

Perjanjian Kerjasama/Akte Pendirian sebagai JO;

Kartu Tanda Penduduk bagi penduduk Indonesia, atau paspor bagi orang asing sebagai

penanggung jawab;

NPWP Pimpinan/Penanggung Jawab JO.

Pengisian alamat tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha pada

formulir didasarkan pada kenyataan atau menurut keadaan sebenarnya, tanpa harus sesuai

Page 17: tugas pratikum komputer dan administrasi perpajakan

dengan alamat tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha pada

dokumen formal seperti KTP/Paspor).

Wajib Pajak tidak perlu menyampaikan hardcopy dokumen  ke KPP terkait.

Tata cara pendaftaran NPWP dan/atau pengukuhan PKP melalui internet

Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak:

Membuka situs Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat http://www.pajak.go.id.

Memilih menu sistem e-Registration.

Membuat account dengan melakukan login pada sistem e- Registration.

Login ke sistem e-Registration dengan mengisi username dan password yang telah

dibuat.

Memilih menu “Permohonan Pendaftaran NPWP dan/atau Pengukuhan PKP”.

Memilih jenis Wajib Pajak yang sesuai (Orang Pribadi, Badan atau Bendahara)

Mengisi formulir permohonan pada layar komputer dengan lengkap dan benar.

Memilih tombol “daftar” untuk mengirim Formulir Permohonan Pendaftaran

NPWP dan/atau Pengukuhan PKP.

Mencetak formulir permohonan yang sudah diisi secara lengkap dan SKTS

melalui aplikasi e-Registration.

Menerima SKT, NPWP dan/atau SPPKP dari KPP dimana Wajib Pajak Terdaftar.

Catatan.

Wajib Pajak dan/atau PKP dapat menggunakan SKTS untuk melakukan pembayaran,

pemotongan dan pemungutan pajak oleh pihak lain serta tidak dapat dipergunakan untuk

melakukan kegiatan di luar bidang perpajakan.

Perubahan Data Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak melalui internet

Wajib Pajak dan/atau PKP

Membuka situs Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat http://www.pajak.go.id.

Memilih menu sistem e-Registration.

Membuat account dengan melakukan login pada sistem e- Registration.

Login ke sistem e-Registration dengan mengisi username dan password yang telah

dibuat.

Memilih menu “Permohonan Perubahan Data Wajib Pajak dan/atau PKP”.

Memilih Jenis Wajib Pajak yang sesuai (Orang Pribadi, Badan atau Bendahara).

Mengisi Formulir Permohonan Perubahan Data pada layar komputer dengan

lengkap dan benar.

Memilih tombol “perbarui” untuk mengirim Formulir Permohonan Perubahan

Data Wajib Pajak dan/atau PKP.

Page 18: tugas pratikum komputer dan administrasi perpajakan

Mencetak Formulir Permohonan Perubahan Data yang sudah diisi secara lengkap

dan SKTS melalui sistem e-Registration.

Menerima SKT, NPWP dan/atau SPPKP dari KPP Wajib Pajak terdaftar.

BAB III PENUTUP

A. KESIMPULAN Pajak (NPWP). NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai

sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Untuk dapat melihat informasi tersebut, Wajib Pajak dapat mengasksesnya melalui website Direktorat Jenderal Pajakhttp://www.pajak.go.id dengan mengklik Petunjuk “3M” Mendaftar.

Page 19: tugas pratikum komputer dan administrasi perpajakan

Pendaftaran NPWP oleh Wajib Pajak dapat juga dilakukan secara elektronik yaitu melalui internet disitus Direktorat Jenderal Pajak dengan alamathttp://www.pajak.go.id dengan mengklik e-registration   (pendaftaran Wajib Pajak melalui internet), dimana Wajib Pajak cukup memasukan data-data pribadi (KTP/SIM/Paspor) untuk dapat memperoleh NPWP. Selanjutnya dapat mengirimkan melalaui pos fotokopi data pribadi tersebut ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau kedudukan Wajib Pajak.

kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.

PENDAPAT Nomor pokok wajib pajak ini sangat penting sekali untuk pembangunan Negara

semakin banyak pajak yang masuk dari masyarakat maka semakin cepat pula perkembangan suatu daerah atau kota.jadi masyarakat yang peduli dengan pembayaran pajak itulah masyarakat yang ingin maju lebih baik lagi terhadap daerah atau kota dimana dia tinggal serta masyarakat yang ingin bayar pajak tersebut dia lah masyarakat yang peduli dengan pembangunan di daerah nya. Agar pembangunan di daerah masyarakat tersebut lebih indah dan tidak ada kerugian akan membayar pajak tersebut

DAFTAR PUSTAKAwww.pajak.co.id

www.blogspot.com///http.npwp

www.blogspot.com///http.wajib pajak indonesia

www.blogspot.com///http.nomor pokok wajib pajak

www.blogspot.com///http.pajak

Page 20: tugas pratikum komputer dan administrasi perpajakan
Page 21: tugas pratikum komputer dan administrasi perpajakan

Sumber: klinik-pajak.com

Artikel Terkait:

Perubahan Prosedur Pendaftaran NPWP dan Pengukuhan PKP

Panduan Pendaftaran NPWP Melalui Internet

Cara Membuat dan Melakukan Pendaftaran NPWP Online

Pengukuhan PKP dalam UU PPN

Pendaftaran dan Penghapusan NPWP

Kemudahan Apa Saja yang Dapat Dinikmati Wajib Pajak?

Syarat dan Tempat Pendaftaran sebagai Wajib Pajak

Transaksi Apa Saja yang Mensyaratkan NPWP?- See more at: http://keuanganlsm.com/pendaftaran-npwp-dan-pengukuhan-pkp-melalui-e-registration/#sthash.lXUxHake.dpuf