Tugas Makalah Hukum Personal 3 (Minggu 6)
Kejahatan dan Pelanggaran Hukum di Dunia Pasar Modal
Disusun Oleh : Riana NIM : 1501202370
1
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI ............................................................................................................ 2 ABSTRAK ............................................................................................................... 3
BAB I
PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Penulisan ........................................................ 4 1.2. Pasar Modal, Pengertian dan Instrumen-instrumennya ............ 4 1.3. Pihak-pihak yang terkait dalam Pasar Modal ........................... 7
BAB II
PEMBAHASAN 2.1. Penyebab terjadinya Kejahatan dan Pelanggaran Hukum dalam Pasar Modal........................................................... ..........................9 2.2. Definisi, Bentuk, dan Contoh Kasus Kejahatan dan Pelanggaran Hukum dalam Pasar Modal ......................................................... 10 2.3. Sanksi dan Penyelesaian atas Kejahatan dan Pelanggaran Hukum dalam Pasar Modal....................................................................... 18
BAB III
KESIMPULAN ........................................................................... 23
DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................. 25
2
ABSTRAK Perkembangan ekonomi yang berlangsung sekarang ini, telah banyak mengubah pola investasi masyarakat. Pada awalnya, masyarakat berinvestasi secara tradisional dengan menyimpan uangnya dalam bentuk simpanan tabungan ataupun deposito di bank. Namun seiring perkembangan ekonomi, pola investasi yang diterapkan semakin modern. Salah satu caranya adalah dengan berinvestasi pada pasar modal (capital market) dengan kemungkinan keuntungan yang lebih besar. Melalui pasar modal, masyarakat dapat menginvestasikan uangnya dalam berbagai instrumen investasi pasar modal seperti saham, surat obligasi, reksadana, waran, Kontrak Opsi Saham (KOS), derivatif, dan lain sebagainya. Bagi pelaku usaha, pasar modal merupakan media penyedia dana jangka pendek maupun jangka panjang. Bagi penanam modal (investor), pasar modal merupakan sarana investasi jangka pendek maupun jangka panjang. Bagi perekonomian negara, pasar modal merupakan barometer atau indikator perkembangan perekonomian negara yang sehat, sekaligus sebagai sarana meningkatkan penerimaan negara melalui pajak. Sebagai contoh, kita dapat melihat betapa banyak perusahaan di Indonesia yang telah go public dan mendaftarkan dirinya dalam Pasar Modal, baik dalam sektor perbankan (BCA, Mandiri, BII, dan lain-lain), sektor industri swasta (PT. Indofood, PT. Kalbe Farma, dan lain-lain), sektor pertambangan (PT. Antam, PT. Bumi Resources, PT. Indotambangraya Megah), dan lain-lain. Praktek dalam pasar modal tidak boleh melanggar ketentuan seperti disebutkan dalam hukum pasar modal yang diatur dalam UU No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal. Namun tak bisa disangkal, karena gelap mata seringkali beberapa oknum terjebak melakukan kejahatan dan pelanggaran dalam pasar modal, bahkan jumlahnya semakin meningkat. Dari data Bapepam, pelanggaran yang terjadi tahun 2007, kurang lebih 39 kasus, tahun 2008, 56 kasus, tahun 2009, 100 kasus, dan tahun 2010, 129 kasus. Kejahatan dalam pasar modal ini dapat berupa tindak pidana seperti penipuan, manipulasi pasar (wash sales, cornering the market,dan lainlain), dan perdagangan orang dalam (insider trading) serta pelanggaran secara administratif dan teknis UU Pasar Modal. Contohnya : Kasus penggelapan dana PT. Sarijaya Permana Sekuritas oleh Herman Ramli sebagai komisaris utama. Kejahatan dalam pasar modal dapat terjadi selain karena mental dan moralitas pelaku yang lemah, juga dapat dikarenakan oleh kurang tegasnya peraturan dan aparat yang bertugas. Bapepam-LK yang dalam hal ini berfungsi membina, mengatur dan mengawasi kegiatan pasar modal harus bertindak tegas dalam menindak kasus-kasus kejahatan dalam pasar modal agar tercipta kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat.3
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Penulisan Perkembangan pasar modal di Indonesia selama 32 tahun ini telah berlangsung dengan pesat dan dinamis. Perkembangan ini salah satunya ditandai dengan perkembangan instrumen yang terdapat dalam pasar modal itu sendiri. Pada awalnya produk yang dijual dalam pasar modal berwujud barang, tetapi sekarang ini berupa surat berharga (efek). Dari segi kemudahan transaksi, awalnya transaksi di pasar modal menggunakan warkat, namun berkat kemajuan teknologi dan informasi, maka transaksi dapat dilakukan dari jarak jauh (remote trading) dalam bursa efek. Dari segi jenis produk atau instrumen, pada awalnya hanya berupa saham dan obligasi. Namun seiring berkembangnya pasar modal, produk tersebut dikembangkan sehingga menghasilkan turunan-turunannya yang disebut derivatif, antara lain seperti : rights, warrant (waran), option, Kontrak Opsi Saham (KOS), kontrak berjangka indeks saham (LQ45, Mini LQ). Kemudian beberapa instrumen baru juga diciptakan sebagai instrumen investasi dalam pasar modal, seperti reksadana, SUN (Surat Utang Negara), dan DIRE (Dana Investasi Real Estate). Keragaman instrumen ini ditujukan sebagai sarana memupuk modal bagi pelaku usaha, dan memudahkan investor dalam menentukan pilihan investasi yang paling tepat. Namun adakalanya terdapat pelaku usaha yang nakal dalam transaksi pasar modal, yang berakibat merugikan bagi investor yang telah menginvestasikan dananya. Tindakan ini digolongkan sebagai kejahatan dalam pasar modal, yang dapat berupa kejahatan serius seperti tindak pidana dan pelanggaran atas ketentuan hukum pasar modal. Oleh karena itu, dalam makalah ini akan dibahas lebih lanjut mengenai tindak pidana dan pelanggaran-pelanggaran tersebut dalam kaitannya dengan hukum pasar modal, beserta dengan tindakan penanggulangannya agar kegiatan pasar modal dapat berlangsung dengan sehat, aman dan terpercaya.
1.2. Pasar Modal, Pengertian dan Instrumen-instrumennya Secara sederhana, pasar, biasanya diartikan sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Sesuai perkembangan zaman, maka pengertian ini menjadi semakin luas. Pengertian pasar modal menurut UU Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 adalah : Kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang4
berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal merupakan pasar tempat memperdagangkan berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, misalnya saham (ekuiti/penyertaan), obligasi (surat utang), reksadana, produk derivatif, maupun instrumen lainnya. Fungsi pasar modal adalah sebagai sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi pemerintah, sekaligus sebagai sarana bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan investasi. Dana yang diperoleh dari pasar modal, dapat digunakan untuk pengembangan usaha, membayar utang, penambahan modal kerja, dan lain-lain. Pasar modal memiliki peran yang penting bagi kemajuan perekonomian negara. Pasar modal berbeda dengan pasar uang. Dalam pasar uang, yang diperdagangkan adalah surat berharga yang memiliki jangka waktu pendek (maksimal satu tahun). Tempat transaksi pasar modal adalah di bursa efek, sedangkan pasar uang tidak memiliki tempat transaksi yang nyata. Instrumen-instrumen yang diperdagangkan dalam pasar modal antara lain : a. Saham : yaitu tanda penyertaan modal seseorang atau badan usaha dalam suatu perseroan terbatas. Investor akan menerima keuntungan berupa dividen dan capital gain. Sedangkan kerugiannya berupa capital loss dan resiko likuidasi. Ada 2 jenis saham : saham biasa (common stock) dan saham preferen. Biasanya saham diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan yang telah go public atau melakukan IPO (Initial Public Offering). b. Obligasi (Bonds) : ialah surat utang jangka menengah dan jangka panjang yang dapat dialihkan, berisi janji dari pihak penerbit obligasi untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi. Obligasi dapat dibedakan atas sisi penerbitnya, dari sistem pembayaran bunga, dari hak penukaran/opsi, dari segi jaminan/kolateralnya, dari nilai nominalnya, dari perhitungan imbal hasil dan dari cara peralihannya. c. Produk Derivatif : merupakan produk turunan dari suatu efek utama, baik itu saham maupun obligasi. Yang termasuk derivatif adalah : Option : atau Opsi adalah suatu kontrak berupa hak bagi pembeli kontrak untuk membeli atau menjual suatu aset tertentu kepada penjual kontrak opsi pada harga tertentu dan dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
5
-
Rights Issue : efek yang memberikan hak kepada pemegang saham lama untuk membeli saham baru yang akan dikeluarkan penjual pada proporsi dan harga tertentu.
-
Warrant (waran) : adalah hak untuk membeli saham atau obligasi dari satu perusahaan dengan harga yang telah ditentukan sebelumnya oleh penerbit waran/emiten.
-
KOS (Kontrak Opsi Saham) : efek yang memuat hak beli (call option) atau hak jual (put option) atas underlying stock berupa saham perusahaan tercatat yang menjadi dasar perdagangan seri KOS dalam jumlah dan strike price tertentu serta berlaku dalam periode tertentu.
-
Kontrak Berjangka Indeks Saham : turunan dari indeks saham unggulan, yang dalam kontraknya memuat kewajiban untuk membeli atau menjual aset dasar berupa indeks saham pada masa mendatang. Contoh : Indeks LQ 45, Mini LQ, LQ 45 Futures Periodik, dan JP Futures.
d. Reksadana (Mutual Funds) : Suatu produk yang ditujukan untuk menghimpun dana masyarakat dalam satu wadah secara kolektif, dalam suatu portfolio efek ( terdiri atas beragam efek ) yang diatur oleh manajer investasi. Dalam reksadana, pemodal tidak langsung membeli efek di pasar modal, melainkan membeli produk reksadana yang dikelola oleh manajer investasi. Jenis reksadana : reksadana konvensional dan reksadana khusus ( reksadana terproteksi, reksadana dengan penjaminan, reksadana indeks ). e. Premier ETF LQ 45 : adalah reksadana terbuka berbentuk kontrak investasi kolektif (KIK) yang unit penyertaannya dapat diperdagangkan di bursa efek secara langsung. f. Dana Investasi Real Estate (DIRE) atau REITs : adalah kumpulan uang pemodal yang oleh perusahaan investasi akan diinvestasikan ke bentuk aset properti baik secara langsung seperti membeli gedung ataupun tidak langsung dengan membeli saham/obligasi perusahaan properti, dalam bentuk KIK (kontrak investasi kolektif). g. Surat Utang Negara (SUN) : adalah surat berharga berupa obligasi pemerintah, atau surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara, sesuai dengan masa berlakunya. h. Indeks Harga Saham : adalah indikator yang menunjukkan pergerakan harga saham dan tren pasar modal. i. Indeks Obligasi Pemerintah : indikator yang menunjukkan perkembangan instrumen obligasi pemerintah.6
j. Efek Beragun Aset (Asset Backed Securities) : adalah unit penyertaan kontrak investasi kolektif yang portofolionya terdiri dari aset keuangan berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial, sewa guna usaha, perjanjian jual beli bersyarat, perjanjian pinjaman cicilan, tagihan kartu kredit, pemberian kredit, dan lain-lain.
1.3. Pihak-pihak yang terkait dalam Pasar Modal Secara singkat pihak-pihak yang terkait dengan pasar modal, digambarkan dalam struktur pasar modal berikut ini :
Para pemain utama yang terlibat di pasar modal dan lembaga penunjang yang terlibat langsung dalam proses transaksi antara pemain utama sebagai berikut: y Emiten : Perusahaan yang akan melakukan penjualan surat-surat berharga atau
melakukan emisi di bursa (disebut emiten). y Investor : Pemodal yang akan membeli atau menanamkan modalnya di perusahaan yang melakukan emisi (disebut investor). Sebelum membeli surat berharga yang ditawarkan, investor biasanya melakukan penelitian dan analisis tertentu. Penelitian ini mencakup bonafiditas perusahaan, prospek usaha emiten dan analisis lainnya.7
y
Lembaga Penunjang : Fungsi lembaga penunjang ini antara lain turut serta mendukung beroperasinya pasar modal, sehingga mempermudah baik emiten maupun investor dalam melakukan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pasar modal.
y
Penjamin emisi (underwriter) : Lembaga yang menjamin terjualnya saham/obligasi sampai batas waktu tertentu dan dapat memperoleh dana yang diinginkan emiten.
y
Perantara perdagangan efek (broker/ pialang) : Perantaraan dalam jual beli efek, yaitu perantara antara si penjual (emiten) dengan si pembeli (investor).
y
Perdagangan efek (dealer) : yang berfungsi sebagai pedagang dan perantara dalam jual beli efek.
y
Penanggung (guarantor) : Lembaga penengah antara si pemberi kepercayaan dengan si penerima kepercayaan.
y
Wali amanat (trustee) : Jasa wali amanat diperlukan sebagai wali dari si pemberi amanat (investor).
y
Perusahaan surat berharga (securities company) : Mengkhususkan diri dalam perdagangan surat berharga yang tercatat di bursa efek.
y
Perusahaan pengelola dana (investment company) : Mengelola surat-surat berharga yang akan menguntungkan sesuai dengan keinginan investor, terdiri dari 2 unit yaitu sebagai pengelola dana dan penyimpan dana.
y
Biro / Kantor administrasi efek : Kantor yang membantu para emiten maupun investor dalam rangka memperlancar administrasinya.
y
Akuntan Publik : pihak yang memberikan pendapat atas kewajaran,dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha serta arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
y y
Penilai : Pihak yang melakukan penilaian terhadap aktiva tetap perusahaan. Penasihat Investasi : Penasihat Investasi adalah Pihak yang memberi nasihat kepada Pihak lain mengenai penjualan atau pembelian Efek dengan memperoleh imbalan jasa.
y y
Konsultan Hukum yang terdaftar. Notaris : Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang membuat Akta Anggaran dasar dan Akta Perubahan Anggaran Dasar termasuk pembuatan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Perjanjian Antar Penjamin Emisi Efek, Perjanjian Perwaliamanatan, Perjanjian Agen Penjual dan perjanjian lain yang diperlukan.
8
BAB II PEMBAHASAN
2.1. Penyebab Terjadinya Kejahatan atau Pelanggaran Hukum dalam Pasar Modal Aturan yang mengatur mengenai kejahatan atau pelanggaran hukum dalam Pasar Modal diatur dalam UU Pasar Modal No. 8 tahun 1995, yang juga dimuat dalam Lembaran Negara RI tahun 1995 nomor 64, yang telah disetujui DPR mulai 2 Oktober 1995, lalu disahkan presiden sejak 10 November 1995, dan mulai berlaku sejak 1 Januari 1996. Berlakunya UU tersebut juga diperlengkapi dengan 2 (dua) Peraturan Pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, dan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 1996 tentang Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal, serta 3 (tiga) Keputusan Menteri Keuangan. Perkembangan dalam pasar modal yang berjalan dengan dinamis dan atraktif, turut memunculkan kesempatan bagi sejumlah kelompok yang mencari keuntungan sendiri, dengan melakukan berbagai kejahatan atau tindak pidana dan pelanggaran hukum dalam pasar modal. Secara singkat, munculnya tindak kejahatan atau pelanggaran dalam pasar modal dapat disebabkan karena : a. Kesalahan Pelaku Kesalahan pelaku yang dimaksud antara lain melakukan penipuan, ataupun manipulasi pasar, dan berbagai tindak kejahatan dan pelanggaran hukum dalam pasar modal lainnya sebagaimana diatur dalam UU Pasar Modal. Motif pelaku biasanya didasari oleh keinginan mencari keuntungan yang besar untuk kepentingan sendiri. Pelaku biasanya mampu membaca situasi pasar, dan memanfaatkan kesempatan yang ada untuk meraup keuntungan dengan berbagai macam teknik yang kadang sulit dilacak. b. Kesalahan aparat yang mencakup integritas dan profesionalisme Yang dimaksud dalam poin ini adalah pihak yang berwenang, dalam hal ini Bapepam-LK dan Kepolisian harus dengan cepat tanggap dan tegas menindak kasus-kasus kejahatan dan pelanggaran hukum di pasar modal. Bila pihak berwenang tidak tegas, atau malah menyalahgunakan kesempatan untuk kepentingan sendiri, yang terjadi adalah kejahatan yang terus berulang, yang dikarenakan ketidaktegasan dan tidak profesionalnya aparat yang bertugas untuk menjaga peraturan yang ada ditindak tegas pelanggarannya.9
c. Kelemahan peraturan UU Pasar Modal yang terutama mengatur kegiatan pasar modal, harus selalu disesuaikan dengan perubahan dan perkembangan terkini dari pasar modal. Produk pasar modal yang semakin berkembang, serta bentuk kejahatan dan pelanggaran yang juga makin bertambah dan berkembang tekniknya harus diikuti dengan perkembangan isi peraturan pada UU Pasar Modal yang signifikan. Isi peraturan yang kurang atau tidak mengatur ketentuan dan sanksi untuk suatu kasus kejahatan tertentu, akan mengakibatkan peraturan ini tidak berlaku bagi suatu kasus. Akibatnya kasus tersebut tidak akan ada penyelesaiannya, mengakibatkan kerugian, dan memungkinkan terjadinya kasus yang terulang di masa mendatang. Untuk itu regulasi yang ada harus terus disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi.
2.2. Definisi, Bentuk, dan Contoh Kasus Kejahatan dan Pelanggaran Hukum di Pasar Modal Definisi dari kejahatan pasar modal yaitu segala bentuk pelanggaran yang berhubungan dengan kegiatan pasar modal baik berupa tindak pidana maupun pelanggaran terhadap ketentuan peraturan-peraturan pasar modal dan peraturan peraturan lain yang ada kaitannya dengan kegiatan di pasar modal. Kejahatan dalam Pasar Modal dikategorikan menjadi 2 (dua) yaitu : yang berupa Tindak Pidana (kejahatan) dan Pelanggaran. Dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal telah diatur berbagai bentuk pelanggaran dan tindakan pidana pasar modal berserta sanksi bagi pelakunya. y Tindak Pidana Kejahatan Pasar Modal
Tindak pidana di pasar modal mempuyai karakteristik yang khas yaitu tindak pidana yang terjadi berpusat pada hilangnya barang berupa informasi atau aset, sulit dilacak, dan berakibat fatal dan meluas, yaitu hilangnya sejumlah efek / aset dengan jumlah fantastis, jumlah korban yang cukup banyak dan beragam, yang akhirnya dengan jumlah korban yang banyak akan meruntuhkan kepercayaan terhadap keberadaan pasar modal itu sendiri dan yang paling bahaya Indonesia tidak lagi dipercaya sebagai negara dengan tujuan investasi yang aman khususnya investasi lewat pasar modal. Sedangkan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di pasar modal merupakan pelanggaran yang bersifat teknis dan administratif yang sering dilakukan oleh pihak pihak yang terlibat di dalam kegiatan pasar modal. Efek yang serius dengan sering terjadinya pelanggaran di pasr modal bersifat berantai dan meluas. Kerugian tidak hanya dialami oleh pihak Investor atau pialang saja tetapi kerugaan dapat berlanjut kepada ke perusahaan yang10
sahamnya di perdagangkan. Bila hal itu sering terjadi mengakibatkan pasar modal dapat dinilai buruk oleh pasar, akibatnya investor tidak mau masuk ke pasar modal dan yang sudah berada di pasar modal malah keluar karena ketidak percayaan tersebut. Perbuatan-perbuatan yang termasuk tindak pidana kejahatan dalam pasar modal, antara lain meliputi : 1. Penipuan, yaitu diatur dalam Pasal 90 Undang-undang No. 8 Tahun 1995, bahwa dalam kegiatan perdagangan efek, setiap pihak dilarang secara langsung atau tidak langsung : a. Menipu atau mengelabui pihak lain dengan menggunakan sarana dan atau cara apapun; b. Turut serta menipu atau mengelabui pihak lain c. Membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang materiil agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat peryataan dibuat dengan maksud untuk menguntungkan atau mengindarkan kerugian untuk diri sendiri atau pihak lain dengan tujuan mempengaruhi Pihak lain untuk membeli atau menjual efek. Penipuan ini dapat berupa penipuan informasi atas harta atau informasi apapun, maupun penipuan aset. Dalam pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), penipuan adalah tindakan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara : melawan hukum, memakai nama atau martabat palsu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang padanya, atau menyerahkan sejumlah uang, atau menghapuskan piutang. Contoh kasus penipuan yang terjadi di pasar : Aset PT. Sarijaya Permana Sekuritas sejumlah kurang lebih Rp. 240 milyar yang diraup sendiri oleh komisaris utamanya, Herman Ramli, lalu kasus Perusahaan Gas Negara (PGN) beberapa tahun lalu, yang mengatakan pipa gas dariSumatera Selatan ke Jawa Barat akan tersambung Desember 2006, ternyata tidak selesai sampai Januari 2007 dalam memberikan informasi yang tidak terbuka dan mengandung unsur penipuan.
2.
Manipulasi
Pasar,
yang
dimaksud
kegiatan
ini
antara
lain
:
a. Menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai perdagangan, keadaan pasar, atau harga efek (Pasar 91), contohnya : melakukan transaksi efek yang tidak mengakibatkan perubahan pemilikan, atau melakukan penawaran jual atau beli efek pada harga tertentu, yang dalam hal ini, pihak tersebut juga telah bersekongkol dengan pihak lain yang melakukan penawaran beli atau jual efek yang sama pada harga yang kurang lebih sama. b. Rekayasa harga efek di bursa, yaitu apabila setiap pihak, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain, melakukan 2 (dua) transaksi Efek atau lebih, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga menyebabkan harga Efek di Bursa Efek tetap, naik, atau11
turun dengan tujuan mempengaruhi Pihak lain untuk membeli, menjual, atau menahan Efek (Pasal 92). Ketentuan ini melarang dilakukannya serangkaian transaksi efek oleh satu pihak atau beberapa pihak yang bersekongkol sehingga menciptakan harga efek yang semu di bursa efek karena tidak didasarkan pada kekuatan permintaan jual atau beli efek yang sebenarnya dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau pihak lain. c. Memberikan peryataan atau keterangan tidak benar atau menyesatkan, sehingga harga efek di bursa terpengaruh, yaitu setiap pihak dilarang dengan cara apapun, membuat peryataan atau memberikan keterangan yang secara material tidak benar atau menyesatkan, sehingga mempengaruhi harga efek di bursa efek apabila pada saat peryataan dibuat atau keterangan diberikan : 1). Pihak yang bersangkutan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa peryataan atau keterangan tersebut secara material tidak benar atau menyesatkan; atau 2). Pihak yang bersangkutan tidak cukup berhati-hati dalam menentukan kebenaran material dari peryataan atau keterangan tersebut. Dalam praktek perdagangan efek internasional, yang termasuk dalam tindakan manipulasi pasar antara lain :-
Markering the close (merekayasa harga penutupan) : Merekayasa harga permintaan atau penawaran efek pada saat atau mendekati sesi penutupan perdagangan (yaitu Pk. 16.00) dengan tujuan membentuk harga pembukaan yang lebih tinggi pada hari perdagangan berikutnya.
-
Painting the tape (perdagangan semu) : Kegiatan perdagangan antara rekening efek satu dengan rekening efek lain yang masih berada dalam penguasaan satu pihak sehingga tercipta perdagangan semu, ini bisa dilakukan setiap saat.
-
Pembentukan harga terkait dengan merger, konsolidasi dan akuisisi : Ketentuan di Perseroan Terbatas, pemegang saham yang tidak menyetujui rencana merger, konsolidasi, atau akuisisi berhak meminta kepada perseroan untuk membeli saham dengan harga yang wajar. Pemegang saham dapat memanfaatkan ketentuan ini untuk kepentingan pribadi dengan menjual dengan harga tinggi.
-
Cornering the market (menyudutkan pasar) : Membeli efek dalam jumlah besar sehingga dapat menguasai pasar (menyudutkan pasar) dengan cara short selling, yaitu menjual efek di mana pihak penjual belum memiliki efeknya.
-
Pools (menghimpun dana dalam jumlah besar) : Penghimpunan dana dalam jumlah besar oleh sekelompok investor dan dana tersebut dikelola oleh broker atau seseorang yang memahami pasar.12
-
Wash Sales (menggoreng saham) : Permintaan beli atau permintaan jual antara anggota asosiasi yang dilakukan pada saat yang sama dimana tidak terjadi perubahan kepemilikan manfaat atas efek, dengan maksud membuat kesan seolaholah terjadi aktivitas pasar atas saham tertentu.
-
Insider Trading / Perdagangan Orang Dalam : Kasus perdagangan orang dalam dapat diidentikkan dengan kasus pencurian. Bedanya bila pada pencurian konvensional objeknya adalah materi kepunyaan orang lain, maka pada perdagangan orang dalam objek pencuriannya tetap milik orang lain, tetapi dengan mempergunakan informasi yang seharusnya menjadi milik umum, sehingga dengan begitu pelaku memperoleh keuntungan. Penjelasan mengenai insider trading lebih lanjut dijelaskan dalam poin berikutnya.
Contoh kasus manipulasi pasar antara lain : Kasus Bank Global International yang melakukan penipuan atas produk reksadananya yang bernama Prudence. Lalu Kasus PT. Mentari Securindo, dimana PT Mentari, diungkap oleh Bursa Efek Jakarta (BEJ) karena adanya transaksi yang tidak wajar, satu jam sebelum penutupan bursa 21 September 2005. Aksi PT Mentari tersebut nyaris membuat lembaga kliring yakni PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) kebobolan Rp 49 miliar. Transaksi di luar normal tersebut menggunakan perdagangan saham PT Arona Binasejati Tbk dan saham PT Sugi Samapersada Tbk, masing-masing sebesar 40 juta lembar dan 42 lembar senilai Rp 49 miliar. Transaksi yang nyaris membobol dana KPEI Rp 49 miliar ini, diduga hanya dilakukan satu orang investor dengan modal Rp 10 juta. 3. Insider Trading atau Perdagangan oleh Orang Dalam : Insider trading adalah Perdagangan efek dengan mempergunakan Informasi Orang Dalam (IOD). Pasal 95 UU Pasar Modal menyatakan bahwa orang dalam dari emiten atau perusahaan publik yang mempunyai IOD dilarang melakukan pembelian atau penjualan atas efek emiten atau perusahaan publik dimaksud atau efek perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan. Dengan demikian pokok permasalahan insider trading adalah informasi. Orang dalam atau dikenal dengan insider adalah : (a) komisaris, direktur atau pegawai emiten atau perusahaan publik ; (b) pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik ; (c) orang perseorangan yang karena kedudukan atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan emiten atau perusahaan publik memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi orang dalam ; atau13
pihak yang dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak lagi menjadi pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), (b) dan (c). Yang dimaksud kedudukan adalah jabatan pada lembaga, institusi, atau badan pemerintah. Yang dimaksud hubungan usaha adalah hubungan kerja, atau kemitraan dalam kegiatan usaha, antara lain hubungan nasabah, pemasok, kontraktor, pelanggan, dan kreditur. Yang dimaksud informasi orang dalam adalah informasi material yang dimiliki oleh orang dalam yang belum tersedia untuk umum. Contohnya : Tuan A berhenti sebagai direktur pada 1 Januari, namun Tuan A masih dianggap sebagai orang dalam sampai dengan 30 Juni pada tahun yang bersangkutan. Sementara pihak lain yang dilarang melakukan insider trading adalah mereka yang sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 97 UU Pasar Modal, berusaha untuk memperoleh IOD dari orang dalam dan kemudian memperolehnya untuk melawan hukum, dikenakan larangan yang sama dengan larangan yang berlaku bagi orang yang sebagaimana dimaksud Pasal 95 dan Pasal 96. Contoh perbuatan yang melanggar hukum dalam memperoleh informasi adalah : Berusaha memperoleh informasi orang dalam dengan cara mencuri Berusaha memperoleh informasi orang dalam dengan cara membujuk Berusaha memperoleh informasi orang dalam dengan cara kekerasan/ancaman
Demikian juga perusahaan efek yang memiliki IOD, pegawai Bapepam yang diberi tugas atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bapepam untuk melakukan pemeriksaan juga dilarang memanfaatkan untuk diri sendiri atau pihak lain kecuali diperintahkan oleh UU lainnya. (Pasal 98 ayat 4). Contoh kasus Insider Trading : Yaitu salah satu kasus yang terjadi pada perusahaan pembuat pesawat terbang Airbus. Berdasarkan berita dari suatu surat kabar nasional, Regulator pasar modal Prancis, AMF,menuduh sekitar 20 eksekutif perusahaan induk Airbus, European Aeronautic Defence and Space Company (EADS), melakukan insider trading dalam jumlah yang sangat besar dimana manajemen dan pemegang saham EADS diduga menjual saham terlebih dahulu sebelum masalah yang melilit Airbus diketahui publik. Lalu kasus PGN, yang tiba-tiba sahamnya anjlok secara tidak wajar, yaitu sebesar 23,36 persen, dari Rp9.650 (harga penutupan pada tanggal 11 Januari 2006) menjadi Rp7.400 per lembar saham pada tanggal 12 Januari 2007 . Contoh lain adalah kasus insider trading pada PT. Indosat yang dilakukan pihak asing sehingga terjadi kerugian sekitar 400 miliar. Kemungkinan terjadinya insider trading dapat dideteksi dari ada atau tidaknya orang dalam yang melakukan transaksi atas efek perusahaan tersebut, serta adanya peningkatan atau14
penurunan harga dan volume perdagangan yang tidak wajar. Penyelesaian kasus insider trading adalah yang paling sulit baik di Indonesia, maupun di lingkup internasional, perlu penyidikan yang sangat rumit dan proses yang panjang.
4. Short Selling : Selain penipuan, manipulasi pasar, serta insider trading yang dilarang dalam pasar modal seperti disebutkan sebelumnya, juga telah berkembang perbuatan pelanggaran dan tindak pidana yang lain yang belum terjangkau oleh Undang-undang Pasar Modal, yaitu Short Selling. Short Selling ialah perdagangan efek pada pasar tidak normal atau jatuh. Yang menjadikan short selling sebagai perbuatan pidana adalah merusak atau menurunkan harga efek, merusak atau menurunkan indeks harga saham yang secara langsung dapat merubah kondisi perekonomian nasional. Contoh kasus short selling : Yang cukup menghebohkan adalah kasus short selling internasional yang dilakukan Paul Berliner pada The Blackstone Group dan ADS Company. Bahkan pada masa krisis yang lalu, beberapa perusahaan sempat diduga terlibat kasus short selling dalam IHSG yang pada akhirnya terbukti tidak ada keterlibatan dalam short selling setelah diselidiki oleh Bapepam.
5. Money Laundering (Tindakan Pencucian Uang ) : Money Laundering atau Tindakan Pencucian Uang adalah adalah suatu upaya untuk menyembunyikan asal usul uang atau kekayaan hasil kejahatan melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau harta tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang legal. Tindakan Money Laundering diatur dalam UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindakan Pencucian Uang. Perlu dicermati bahwa pasar modal juga dapat dijadikan sebagai lahan Money Laundering, baik melalui pembelian saham di transaksi bursa, maupun akuisisi perusahaan terbuka serta manipulasi data keuangan perusahaan terbuka. Dalam transaksi di Pasar Modal sulit diketahui asal usul atau sumber pendanaan yang dijadikan alat bayar oleh pelaku pasar modal, ini yang sulit untuk dilakukan pembuktian. Pasar modal sering digunakan sebagai tempat potensial untuk money laundry karena memiliki karakteristik dan sistem yang potensial dan unik, serta tak terpisah dari perbankan dan bidang lainnya. Contoh kasus pencucian uang dalam pasar modal : Kasus money laundering yang dilakukan dalam Bank Century, dan kasus Money Laundry oleh Melinda Dee pada Citibank.
15
6. Skema Ponzi : Skema Ponzi adalah istilah yang digunakan untuk mendefinisikan sebuah sistem dimana seseorang menginvestasikan dana demi mendapat keuntungan, dan keuntungan tersebut diperoleh dari investasi yang dilakukan oleh investor berikutnya. Sistem ini dikembangkan oleh Carlo Ponzi, seorang penipu terbesar dalam sejarah Amerika. Korban pertama yang merupakan awal skema penipuan ini adalah temannya. Pada waktu itu, Carlo meminjam uang sebesar $20 dengan janji akan mengembalikan dengan keuntungan sebsar 50%. Carlo kemudian meminjam uang lagi dari teman lainnya dan mengembalikan uang tersebut ke teman yang pertama. Dari pengalaman itu, Carlo Ponzi akhirnya membentuk perusahaan yang dinamakan Securities Exchange Company dan menawarkan hasil sebesar 50% dari setiap investasi yang ditanamkan. Untuk meyakinkan para investor, Carlo Ponzi menyatakan bahwa dia menginvestasikan dana dengan membeli Kupon Pos Internasional dan mengkonversikan nilainya dengan dolar Amerika. Pada tahun 1920 Ponzi dan perusahaannya jasa kupon pos di Boston menjadi perbincangan di Pantai Timur Amerika. Dia berhasil meraup 9,5 juta dollar dari 10.000 investor dalam waktu singkat, dengan menjual surat perjanjian (promissory notes) Bayar 55 sen untuk setiap sen, hanya dalam waktu 45 hari.. Investasi kemudian datang dengan deras karena tergiur oleh keuntungan yang berlimpah. Hanya dalam beberapa bulan, Carlo Ponzi menjadi orang yang kaya raya di AS. Namun akhirnya pada 21 Oktober 1920, Carlo Ponzi dipenjara 5 tahun karena terbukti melakukan penggelapan uang dan kemudian dipenjara lagi sampai akhirnya dideportasi kembali ke Italia. Penipuan dengan menggunakan Skema Ponzi saat ini masih banyak dilakukan dalam berbagai penawaran bisnis dengan berbagai modifikasi. Aplikasi skema ponzi ini sangat banyak ditemukan dalam bisnis internet dan biasanya dibungkus dengan promosi yang berupa Confidence Trick. Confidence trick disebut juga Scam yang berasal dari istilah Irlandia S cam e yang berarti itu adalah trik. Dilakukan dengan memanipulasi dan mengeksploitasi kelemahan seseorang seperti keserakahan, ketidakjujuran dan kesombongan meski juga sering dilakukan atas kekurangpahaman, kenaifan dan ketertarikan seseorang. Salah satu hal yang sering dimanfaatkan untuk melakukan Scam adalah keinginan orang untuk menjadi kaya dengan cepat.Skema penipuan ini juga sering terjadi di Indonesia. Ada sebuah perusahaan menjanjikan keuntungan besar, namun sebenarnya keuntungan itu dibayar dengan dana yang masuk dari anggota baru. Tidak pernah ada investasi riil. Investor kawakan Wall Street, Bernard Madoff juga melakukan hal yang demikian. Madoff menggunakan dana dari investor baru untuk membayar bunga investor lama. Nilainya terus bertumpuk-tumpuk16
hingga mencapai US$ 50 miliar. Penipuan Madoff baru terungkap setelah para investor menarik dananya sehubungan dengan krisis finansial. Disitu baru diketahui bahwa Madoff sudah kehabisan dana. Dari penjelasan-penjelasan diatas, jelas bahwa tindakan pidana dalam pasar modal terdapat beragam jenis, dengan teknik yang berbeda-beda, namun secara keseluruhan berujung pada akibat yang fatal, terutama mengakibatkan kerugian yang besar jumlah dan efeknya. Contoh kasus Skema Ponzi di Indonesia : Bisnis investasi berdasarkan skema Ponzi yang dilakukan PT. Sarana Perdana Indoglobal tahun 2008 yang akhirnya runtuh juga setelah omset milyaran rupiah selama tiga tahun. Contoh lain ialah : Bisnis MLM, Money Game (Skema Piramida), Get Rich Quick Scheme, arisan berantai, dan lain sebagainya.
y
Pelanggaran dalam Pasar Modal
Diatas, telah disampaikan perbuatan yang tergolong sebagai tindak pidana pelanggaran hukum dalam pasar modal. Sedangkan, perbuatan atau tindakan-tindakan yang digolongkan sebagai pelanggaran, antara lain digolongkan sebagai berikut : 1. Pelanggaran yang bersifat administratif, yang berkaitan dengan laporan atau dokumen kepada BAPEPAM dan atau masyarakat (pasal 25-pasal 89 UUPM). Laporan tersebut baik berkala maupun laporan yang penting, yang berisikan fakta material penting dan relevan mengenai peristiwa yang ada, dan bisa mengakibatkan berpengaruhnya harga, atau segala bentuk informasi maupun fakta yang dapat mempengaruhi pihak investor atau pihak lain yang ada hubungannya dengan pasar modal. Contohnya : Suatu perusahaan efek, tidak melaporkan hasil laporan kegiatannya di pasar modal dengan terbuka, atau berusaha menutup-nutupi laporan kegiatannya. 2. Pelanggaran yang bersifat teknis : pelanggaran ini yaitu segala kegiatan yang menyangkut segala bentuk perizinan, persetujuan dan pendaftaran ke BAPEPAM. Contohnya adalah : setiap pihak yang beroperasi di pasar modal tanpa memperoleh ijin, persetujuan dan pendaftaran melakukan kegiatan di pasar modal sebagai Lembaga Kliring / Penjamin dana, Perusahaan efek, perseroan reksadana, Badan Penasihat Investasi, Penyelenggara kustodian, wali amanat, biro administrasi efek, dan lain sebagainya.
17
Pelanggaran-pelanggaran ini dapat berupa : 1. Pelanggaran yang dilakukan secara individual 2. Pelanggaran yang dilakukan secara berkelompok 3. Pelanggaran yang dilakukan langsung, atau berdasarkan perintah dan arahan pihak lain Pihak-pihak yang berpotensi melakukan pelanggaran adalah emiten atau perusahaan atau perusahaan publik, dan pihak-pihak yang memiliki posisi strategis dalam perusahaan seperti direksi, komisaris, dan pemegang saham utama serta para profesional di bidang pasar modal seperti penasihat investasi, manajer investasi, akuntan, penilai, dan konsultan hukum. Efek yang serius dengan sering terjadinya pelanggaran di pasr modal bersifat berantai dan meluas. Kerugian tidak hanya dialami oleh pihak Investor atau pialang saja tetapi kerugaan dapat berlanjut kepada ke perusahaan yang sahamnya di perdagangkan. Bila hal itu sering terjadi mengakibatkan pasar modal dapat dinilai buruk oleh pasar, akibatnya investor tidak mau masuk ke pasar modal dan yang sudah berada di pasar modal malah keluar karena ketidak percayaan tersebut. Contoh kasus pelanggaran dalam pasar modal : Kasus pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Reliance Asset Management, yang mengelola dana dari PT. Askrindo. Dalam hal ini PT. Reliance dalam pengelolaan investasi, tidak mampu memberikan dokumen kontrak investasi, informasi mengenai metode dan batasan investasi serta metode pengambilan keputusan investasi dalam mengelola dana dari PT. Askrindo. Bahkan dalam susunan manajerial, PT. Reliance tidak memiliki direksi dan strategi manajemen resiko.
2.3. Sanksi dan Penyelesaian Kasus Kejahatan dan Pelanggaran Hukum dalam Pasar Modal Ketentuan mengenai sanksi dan penyelesaian kasus kejahatan pasar modal juga telah dicantumkan dalam UU Pasar Modal. Dalam hal ini Bapepam-LK sebagai lembaga regulator dan pengawas pasar modal merupakan pihak yang memiliki kewenangan dalam menyidik dan memeriksa kasus pelanggaran yang muncul, dan kemudian menetapkan sanksi terhadap pihak yang telah melakukan pelanggaran sebagai bentuk penyelesaian dan penanggulangan atas kasus yang terjadi.
18
Dalam penyelidikan kasus terhadap kejahatan atau pelanggaran hukum dalam pasar modal, Bapepam-LK memiliki kewenangan sebagai berikut : 1. Meminta keterangan dan atau konfirmasi dari pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap UU Pasar Modal dan atau peraturan pelaksanaannya atau pihak lain bila dianggap perlu. 2. Mewajibkan pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap UU Pasar Modal dan atau peraturan pelaksanaannya untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan tertentu. 3. Memeriksa dan atau membuat salinan terhadap catatan, pembukuan, dan atau dokumen lain, baik milik pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap UU Pasar Modal dan atau peraturan pelaksanaannya maupun milik Pihak lain apabila dianggap perlu 4. Menetapkan syarat dan atau mengizinkan pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap UU Pasar Modal dan atau peraturan pelaksanaannya untuk melakukan tindakan tertentu yang diperlukan dalam rangka penyelesaian kerugian yang timbul. Bapepam akan melakukan pemeriksaan terhadap dugaan kasus pelanggaran tertentu jika : a. Terdapat laporan, pemberitahuan, atau pengaduan tentang adanya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal b. Tidak dipenuhinya kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak-pihak yang memperoleh perizinan, persetujuan, atau pendaftaran dari Bapepam atau pihak lain yang dipersyaratkan untuk menyampaikan laporan kepada Bapepam c. Terdapat petunjuk tentang terjadinya pelanggaran atas peraturan perundangundangan di bidang pasar modal Bila setelah pemeriksaan dilakukan, suatu kasus terbukti melanggar ketentuan hukum pasar modal maka akan dikenakan saksi sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan, apakah tindakan pidana atau dalam bentuk pelanggaran administratif. Tindakan pelanggaran secara pidana maka akan dikenakan sanksi secara pidana. Sanksi pidana di bidang pasar modal diatur dalam Pasal 103 hingga Pasal 110 UU No. 8 tahun 1995, antara lain sebagai berikut :
19
-
Pasal 103 ayat (1) : setiap pihak yang melakukan kegiatan di pasar modal tanpa izin sebagai bursa efek (Pasal 6), tanpa izin sebagai LKP dan LPP (Pasal 13), tanpa izin sebagai perusahaan reksadana (Pasal 18), tanpa izin sebagai perusahaan efek (Pasal 30), tanpa izin sebagai penasihat investasi (Pasal 34), tanpa persetujuan sebagai kustodian (Pasal 43), tanpa izin sebagai biro administrasi efek (Pasal 48), tanpa pendaftaran sebagai wali amanat (Pasal 50), tanpa pendaftaran sebagai profesi penunjang pasar modal (Pasal 64), diancam pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun, dan denda maksimal Rp. 5 miliar.
-
Pasal 103 ayat (2) : setiap pihak yang melakukan kegiatan (sebagai wakil perusahaan efek) tanpa memperoleh izin dari Bapepam-LK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp. 1 miliar.
-
Pasal 104 : setiap pihak yang melanggar ketentuan penipuan, manipulasi pasar, dan perdagangan orang dalam (insider trading) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97 ayat 1, dan Pasal 98, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 15 milyar
-
Pasal 105 : manajer investasi dan atau pihak terafiliasinya yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp. 1 miliar. Pasal 42 menyatakan perusahaan efek yang bertindak sebagai manajer investasi atau pihak terafiliasinya dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun, baik langsung maupun tidak langsung, yang dapat mempengaruhi manajer investasi yang bersangkutan untuk membeli atau menjual efek untuk reksadana.
-
Pasal 106 Ayat (1) : mengatur sanksi pidana bagi emiten yang melakukan penawaran umum tanpa terlebih dahulu menyampaikan pernyataan pendaftaran sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (1). Pelanggar ketentuan ini dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 15 miliar. Sementara bagi perusahaan publik yang tidak menyampaikan pernyataan pendaftaran sebagaimana diatur dalam Pasal 73, diancam pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda maksimal Rp. 5 miliar.
-
Pasal 107 : setiap pihak yang dengan sengaja bertujuan menipu atau merugikan pihak lain atau menyesatkan Bapepam, menghilangkan, memusnahkan,
menghapuskan, mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, atau memalsukan catatan pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran termasuk20
emiten dan perusahaan publik, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp. 5 miliar. Pasal 108 : ancaman pidana penjara atau pidana kurungan dan denda sebagaimana dimaksud Pasal 103, 104, 105, 106, dan 107 berlaku pula bagi pihak yang baik langsung maupun tidak langsung ikut mempengaruhi pihak lain untuk melakukan pelanggaran pasal-pasal yang dimaksud. Pasal 109 : setiap pihak yang tidak mematuhi atau menghambat pelaksanaan Pemeriksaan oleh Bapepam sebagaimana diatur Pasal 100, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun, dan denda maksimal Rp. 1 miliar. Pasal 110 ayat (1) menyatakan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2), Pasal 105, dan Pasal 109 adalah pelanggaran. Pasal 110 ayat (2) menyatakan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1), Pasal 104, Pasal 106, dan Pasal 107 adalah kejahatan. Pasal 111 : setiap pihak yang menderita kerugian sebagai akibat dari pelanggaran atas UU No. 8 tahun 1995 dan atau peraturan pelaksanaannya dapat menuntut ganti rugi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain yang memiliki tuntutan yang serupa, terhadap pihak atau pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut. Untuk pelanggaran secara administratif, maka dikenakan sanksi administratif seperti diatur dalam Pasal 102 UU No. 8 tahun 1995. Sanksi administratif dikenakan jika terjadi pelanggaran atas UU Pasar Modal menyangkut izin, pelaporan dan pendaftaran pihak-pihak yang terkait dalam pasar modal. Sanksi administratif yang dimaksud antara lain berupa : Peringatan tertulis Denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu Pembatasan kegiatan usaha Pembekuan kegiatan usaha Pencabutan izin usaha Pembatalan persetujuan Pembatalan pendaftaran
Sanksi atas kejahatan dan pelanggaran dalam pasar modal juga dituangkan dalam PP No. 45 tahun 1995 berisi sanksi administratif, dan KUH Perdata Pasal 1365 dan UU Perseroan Terbatas. Penyelesaian kasus kejahatan dan pelanggaran pasar modal oleh Bapepam-LK21
biasanya diakhiri dengan dikeluarkannya Press Release kepada masyarakat sebagai bukti pelaporan penyelesaian kasus kejahatan dan pelanggaran pasar modal secara transparan dan terbuka kepada masyarakat. Dalam menyelesaikan kasus-kasus kejahatan dan pelanggaran hukum pasar modal, maka dukungan pihak berwenang, dalam hal ini Kepolisian RI, juga memegang peranan penting. Antara lain dalam menindak dan menyidik pelaku dalam kasus yang terjadi dengan tegas. Ketegasan dan keprofesionalitas Bapepam-LK dan pihak berwenang sangat dibutuhkan. Selain itu ketentuan yang diatur dalam UU Pasar Modal harus terus disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi di pasar modal, agar ketentuan dan sanksi yang dikenakan relevan dan sesuai ketentuan yang telah diatur dalam UU Pasar Modal. Terdapat 5 faktor penunjang yang turut membantu dalam penegakan hukum dalam pasar modal, yaitu : a. Peraturan perundang-undangan yang pasti dan bisa ditegakkan b. Penegak hukum yang membentuk UU yang melakukan tugas dengan tegas c. Kesadaran masyarakat untuk menaati ketentuan yang telah diatur d. Fasilitas Pendukung dalam penegakan hukum pasar modal e. Budaya hukum masyarakat
22
BAB III KESIMPULAN
1. Bahwa saat ini banyak orang tertarik untuk melakukan investasi di pasar modal dibandingkan menginvestasikan dananya secara tradisional di bank. Pasar modal adalah pasar yang memperdagangkan berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, seperti : saham, obligasi, reksadana, produk derivatif, maupun beragam instrumen lainnya. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan dan institusi pemerintah, dan sarana investasi bagi masyarakat, sekaligus berfungsi sebagai indikator perkembangan dan tren perekonomian suatu negara. 2. Bahwa perkembangan pasar modal di Indonesia, selain memicu peningkatan di sisi ekonomi, di sisi lain turun memicu terjadinya berbagai pelanggaran hukum atau kejahatan dalam pasar modal yang dilakukan oleh sejumlah oknum. Motif pelaku kejahatan dalam pasar modal antara lain didasari akan kelobaan dan kepentingan mencari keuntungan sendiri yang pada akhirnya merupakan kesalahan pelaku itu sendiri, dibarengi dengan adanya ketidaktegasan pihak berwenang dan kelemahan peraturan yang berlaku. Jika hal ini terus dibiarkan, maka kejahatan yang terjadi tidak dapat ditindak secara tegas, dan akan menimbulkan pengulangan dan peningkatan jumlah kasus kejahatan dalam pasar modal. 3. Bahwa pelanggaran hukum atau kejahatan dalam pasar modal dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu yang termasuk kedalam tindak pidana, dan bentuk yang lain adalah pelanggaran. Kedua bentuk pelanggaran hukum tersebut diatur dalam UU Pasar Modal No. 8 tahun 1995 mengenai pengertian, jenis, dan bentuk pelanggarannya. 4. Yang termasuk sebagai tindak pidana pelanggaran hukum pasar modal
antara lain : penipuan, manipulasi pasar, perdagangan orang dalam (insider trading), short selling, money laundering (pencucian uang), dan skema Ponzi. 5. Yang termasuk tindakan pelanggaran antara lain tindakan pelanggaran secara administratif (mengenai pelaporan, pemberian informasi laporan, dan lain sebagainya), dan pelanggaran secara teknis (mengenai perizinan, susunan teknis, dan lain sebagainya). 6. Wewenang untuk penyelesaian kasus pelanggaran hukum dan kejahatan dalam pasar modal ini diberikan kepada Bapepam-LK selaku pengawas dalam pasar modal, bekerja sama dengan Departemen Kepolisian RI. Penyelesaian atas kasus-kasus pelanggaran yang terjadi biasanya dengan diberikan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Bila23
pelanggaran yang dilakukan bersifat pidana, maka akan diberlakukan sanksi pidana, seperti diatur pada Pasal 103 hingga Pasal 110 UU Pasar Modal No. 8 tahun 1995. Jika pelanggaran yang dilakukan bersifat administratif, maka dikenakan sanksi administratif seperti diatur dalam Pasal 102 UU Pasar Modal No. 8 tahun 1995. 7. Bahwa dalam penyelesaian kasus pelanggaran hukum di pasar modal, dibutuhkan kerjasama antara kesadaran dan kepatuhan masyarakat akan UU dan ketentuan yang berlaku, tindakan tegas dan profesionalisme dari pihak berwenang (Bapepam-LK dan Polri), serta penetapan peraturan yang selalu relevan sesuai dengan kondisi perkembangan di pasar modal, sehingga pemberian sanksi dan penyelesaian kasus dapat disesuaikan dengan aturan yang berlaku.
24
DAFTAR PUSTAKA
Irsan Nasarudin, M. dan Indra Surya, 2004, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, Prenada Media, Jakarta. Iswi Hariyani, S.H., M.H dan Ir. R. Serfianto D.P., 2010, Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal, Visi Media, Jakarta. http://kombisonline.com/bisnis-online/skema-ponzi-dalam-bisnis-investasi-money-game/ http://tetrag5.blogspot.com/2011/01/penegakan-hukum-tindak-pidana-pasar.html http://finance.detik.com/read/2006/03/08/110534/554603/6/index.html http://bocahpinggiran.wordpress.com/2008/12/20/pelanggaran-prinsip-disclosure-dalaminsider-trading-kasus-pt-gas-negara/ http://investasi.kontan.co.id/v2/read/1230109006/5935/Dua-Belas-Perusahaan-Efek-LolosDari-Jeratan-Kasus-Short-Sellinghttp://www.majalahtrust.com/hukum/figur/104.php http://erwan29680.wordpress.com/2009/05/18/tinjauan-umum-mengenai-kejahatan-danpelangaran-di-pasar-modal/ http://alsalcundip.infodiscussion.net/t12-skema-ponzi-suatu-jenis-kejahatan-dalam-pasarmodal http://lovetya.wordpress.com/2008/12/15/hukum-ekonomi-penyimpangan-dalam-pasarmodal/ http://www.bapepam.go.id/old/layanan/warta/2005_agustus/Kajian%20Hukum%20Atas%20I nsider%20Trading.pdf http://id.wikipedia.org/wiki/Pasar_modal#Pelaku_Pasar_Modal http://politik.vivanews.com/news/read/124617ada_dugaan_korupsi_di_bailout_bank_century _
25
