Top Banner
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Dalam studi hukum internasional publik, sengketa dapat didefinisikan sebagai pertikaian mengenai suatu persoalan hukum atau suatu fakta, suatu perselisihan mengenai pandangan hukum atau kepentingan antara dua subyek hukum menurut hukum internasional (P.C.I.J. 1924 Ser. A, No. 2, hlm 11). Berbagai metode penyelesaian sengketa telah berkembang sesuai dengan tuntutan jaman. Metode penyelesaian sengketa dengan kekerasan, misalnya perang, invasi, dan lainnya, telah menjadi solusi bagi negara sebagai aktor utama dalam hukum internasional klasik. Sebagai salah satu konflik terpanjang dalam sejarah umat manusia, perseteruan antara Palestina dengan Israel. Perseteruan antara kedua entitas ini telah berlangsung selama enam dekade (jika dihitung dari terbentuknya negara
40

Tugas Kelompok Oi Peranan Pbb

Jun 26, 2015

Download

Documents

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Tugas Kelompok Oi Peranan Pbb

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam studi hukum internasional publik, sengketa dapat didefinisikan

sebagai pertikaian mengenai suatu persoalan hukum atau suatu fakta, suatu

perselisihan mengenai pandangan hukum atau kepentingan antara dua

subyek hukum menurut hukum internasional (P.C.I.J. 1924 Ser. A, No. 2,

hlm 11). Berbagai metode penyelesaian sengketa telah berkembang sesuai

dengan tuntutan jaman. Metode penyelesaian sengketa dengan kekerasan,

misalnya perang, invasi, dan lainnya, telah menjadi solusi bagi negara

sebagai aktor utama dalam hukum internasional klasik. Sebagai salah satu

konflik terpanjang dalam sejarah umat manusia, perseteruan antara Palestina

dengan Israel. Perseteruan antara kedua entitas ini telah berlangsung selama

enam dekade (jika dihitung dari terbentuknya negara Israel), dan dimulainya

konflik antara Palestina – Israel telah melalui latar belakang sejarah yang

cukup panjang

Cara-cara kekerasan yang digunakan tersebut akhirnya

direkomendasikan untuk tidak digunakan lagi semenjak lahirnya The Hague

Peace Conference pada tahun 1899 dan 1907, yang kemudian menghasilkan

Convention on the Pacific Settlement of International Disputes 1907.

Namun karena sifatnya yang rekomendatif dan tidak mengikat, konvensi

Page 2: Tugas Kelompok Oi Peranan Pbb

tersebut tidak mempunyai kekuatan memaksa untuk melarang negara-negara

melakukan kekerasan sebagai metode penyelesaian sengketa.

Dalam praktek hubungan antar negara pada saat ini, PBB telah

menjadi organisasi yang besar. UN Charter (Piagam) telah dijadikan sebagai

rujukan utama oleh banyak negara untuk menyelesaikan sengketa dengan

damai. Pencantuman penyelesaian sengketa secara damai di dalam Piagam,

memang mutlak diperlukan. Selain karena PBB bertujuan untuk menjaga

kedamaian dan keamanan internasional, negara-negara anggota PBB

membutuhkan panduan dalam melaksanakan tujuan PBB tersebut.

Tujuan dibentuknya PBB, yaitu menjaga kedamaian dan keamanan

internasional tercantum di dalam Pasal 1 Piagam, yang berbunyi :

“To maintain international peace and security, and to that end: to take

effective collective measures for the prevention and removal of threats to the

peace, and for the suppression of acts of aggression or other breaches of the

peace, and to bring about by peaceful means, and in conformity with the

principles of justice and international law, adjustment or settlement of

international disputes or situations which might lead to a breach of the

peace”

Kedamaian dan keamanan internasional hanya dapat diwujudkan

apabila tidak ada kekerasan yang digunakan dalam menyelesaikan sengketa,

yang ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (4) Piagam. Penyelesaian sengketa

secara damai ini, kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 33 Piagam

yang mencantumkan beberapa cara damai dalam menyelesaikan sengketa,

Page 3: Tugas Kelompok Oi Peranan Pbb

diantaranya : Negosiasi; Pencarian Fakta; Mediasi; Konsiliasi; Arbitrase;

Pengadilan; atau dengan cara lain yang dipilih oleh para pihak.

PBB tidak memaksakan prosedur apapun kepada negara anggotanya.

Dengan kebebasan dalam memilih prosedur penyelesaian sengketa, negara-

negara biasanya memilih untuk memberikan prioritas pada prosedur

penyelesaian secara politik/diplomatik, daripada mekanisme arbitrase atau

badan peradilan tertentu, karena penyelesaian secara politik/diplomatik akan

lebih melindungi kedaulatan mereka.

B. PERMASALAHAN

1. Mengapa PBB berkepentingan dalam penyelesaian masalah Israel dan

Palestina?

2. Bagaimana Peran PBB dalam penyelesaian konflik Isreal – Palestina ?

C. TUJUAN

1. Untuk memahami kepentingan PBB dalam penyelesaian masalah

Israel-Palestina.

2. Untuk mengetahui peran PBB dalam penyelesaian konflik Israel-

Palestina.

Page 4: Tugas Kelompok Oi Peranan Pbb

BAB II

PENYELESAIAN SENGKETA SECARA DIPLOMATIK

Penyelesaian sengketa internasional pada umumnya dapat

digolongkan dalam dua bagian, yaitu penyelesaian secara hukum dan

diplomatik. Penyelesaian secara hukum meliputi arbitrase dan pengadilan,

sedangkan penyelesaian secara diplomatik meliputi negosiasi; pencarian

fakta; mediasi; konsiliasi; dan jasa-jasa baik. Kelima metode tersebut

memiliki ciri khas, kelebihan, dan kekurangan masing-masing.

a) Negosiasi

Negosiasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang

cukup lama dipakai. Sampai pada permulaan abad ke-20, negosiasi

menjadi satu-satunya cara yang dipakai dalam penyelesaian sengketa.

Sampai saat ini cara penyelesaian melalui negosiasi biasanya adalah

cara yang pertama kali ditempuh oleh para pihak yang bersengketa.

Penyelesaian sengketa ini dilakukan secara langsung oleh para pihak

yang bersengketa melalui dialog tanpa ada keikutsertaan dari pihak

ketiga. Dalam pelaksanaannya, negosiasi memiliki dua bentuk utama,

yaitu bilateral dan multilateral. Negosiasi dapat dilangsungkan melalui

saluran diplomatik pada konferensi internasional atau dalam suatu

lembaga atau organisasi internasional.

Dalam praktek negosiasi, ada dua bentuk prosedur yang dibedakan.

Yang pertama adalah negosiasi ketika sengketa belum muncul, lebih

Page 5: Tugas Kelompok Oi Peranan Pbb

dikenal dengan konsultasi. Dan yang kedua adalah negosiasi ketika

sengketa telah lahir.

Keuntungan yang diperoleh ketika negara yang bersengketa

menggunakan mekanisme negosiasi, antara lain :

(1) Para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan penyelesaian

sesuai dengan kesepakatan diantara mereka

(2) Para pihak mengawasi dan memantau secara langsung prosedur

penyelesaiannya

(3) Dapat menghindari perhatian publik dan tekanan politik dalam

negeri.

(4) Para pihak mencari penyelesaian yang bersifat win-win solution,

sehingga dapat diterima dan memuaskan kedua belah pihak

b) Pencarian Fakta

J.G.Merrills menyatakan bahwa salah satu penyebab munculnya

sengketa antar negara adalah karena adanya ketidaksepakatan para

pihak mengenai fakta. Untuk menyelesaikan sengketa ini, akan

bergantung pada penguraian fakta-fakta para pihak yang tidak

disepakati. Untuk menyelesaikan sengketa tersebut, para pihak

kemudian membentuk sebuah badan yang bertugas untuk menyelidiki

fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Fakta-fakta yang ditemukan ini

kemudian dilaporakan kepada para pihak, sehingga para pihak dapat

menyelesaikan sengketa diantara mereka.

Page 6: Tugas Kelompok Oi Peranan Pbb

Dalam beberapa kasus, badan yang bertugas untuk menyelidiki fakta-

fakta dalam sengketa internasional dibuat oleh PBB. Namun dalam

konteks ini, enquiry yang dimaksud adalah sebuah badan yang

dibentuk oleh negara yang bersengketa. Enquiry telah dikenal sebagai

salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa internasional semenjak

lahirnya The Hague Convention pada tahun 1899, yang kemudian

diteruskan pada tahun 1907.

c) Mediasi

Ketika negara-negara yang menjadi para pihak dalam suatu sengketa

internasional tidak dapat menemukan pemecahan masalahnya melalui

negosiasi, intervensi yang dilakukan oleh pihak ketiga adalah sebuah

cara yang mungkin untuk keluar dari jalan buntu perundingan yang

telah terjadi dan memberikan solusi yang dapat diterima oleh kedua

belah pihak. Pihak ketiga yang melaksanakan mediasi ini tentu saja

harus bersifat netral dan independen. Sehingga dapat memberikan

saran yang tidak memihak salah satu negara pihak sengketa.

Intervensi yang dilakukan oleh pihak ketiga ini dapat dilakukan dalam

beberapa bentuk. Misalnya, pihak ketiga memberikan saran kepada

kedua belah pihak untuk melakukan negosiasi ulang, atau bisa saja

pihak ketiga hanya menyediakan jalur komunikasi tambahan.

Dalam menjalankan tugasnya, mediator tidak terikat pada suatu

hukum acara tertentu dan tidak dibatasi pada hukum yang ada.

Mediator dapat menggunakan asas ex aequo et bono untuk

Page 7: Tugas Kelompok Oi Peranan Pbb

menyelesaikan sengketa yang ada. Pelaksanaan mediasi dalam

penyelesaian sengketa internasional diatur dalam beberapa perjanjian

internasional, antara lain The Hague Convention 1907; UN Charter;

The European Convention for the Peaceful Settlement of Disputes.

d) Konsiliasi

Sama seperti mediasi, penyelesaian sengketa melalui cara konsiliasi

menggunakan intervensi pihak ketiga. Pihak ketiga yang melakukan

intervensi ini biasanya adalah negara, namun bisa juga sebuah komisi

yang dibentuk oleh para pihak. Komisi konsiliasi yang dibentuk oleh

para pihak dapat saja terlembaga atau bersifat ad hoc, yang kemudian

memberikan persyaratan penyelesaian yang diterima oleh para pihak.

Namun keputusan yang diberikan oleh komisi konsiliasi ini tidak

mengikat para pihak. Pada prakteknya, proses penyelesaian sengketa

melalui konsiliasi mempunyai kemiripan dengan mediasi. Pembedaan

yang dapat diketahui dari kedua cara ini adalah konsiliasi memiliki

hukum acara yang lebih formal jika dibandingkan dengan mediasi.

Karena dalam konsiliasi ada beberapa tahap yang biasanya harus

dilalui, yaitu penyerahan sengketa kepada komisi konsiliasi, kemudian

komisi akan mendengarkan keterangan lisan para pihak, dan

berdasarkan fakta-fakta yang diberikan oleh para pihak secara lisan

tersebut komisi konsiliasi akan menyerahkan laporan kepada para

pihak disertai dengan kesimpulan dan usulan penyelesaian sengketa.

Page 8: Tugas Kelompok Oi Peranan Pbb

e) Jasa-jasa Baik

Jasa-jasa baik adalah cara penyelesaian sengketa melalui bantuan

pihak ketiga. Pihak ketiga berupaya agar para pihak yang bersengketa

menyelesaikan sengketanya dengan negosiasi. Menurut pendapat

Bindschedler, yang dikutip oleh Huala Adolf, jasa baik dapat

didefinisikan sebagai berikut: the involvement of one or more States

or an international organization in a dispute between states with the

aim of settling it or contributing to its settlement.

Penyelesaian sengketa melalui jalur hukum atau judicial settlement

juga dapat menjadi pilihan bagi subyek hukum internasional yang

bersengketa satu sama lain. Bagi sebagian pihak, bersengketa melalui jalur

hukum seringkali menimbulkan kesulitan, baik dalam urusan birokrasi

maupun besarnya biaya yang dikeluarkan. Namun yang menjadi keuntungan

penyelesaian sengketa jalur hukum adalah kekuatan hukum yang mengikat

antara masing-masing pihak yang bersengketa.

a) Arbitrase

Hukum internasional telah mengenal arbitrase sebagai alternatif

penyelesaian sengketa, dan cara ini telah diterima oleh umum sebagai

cara penyelesaian sengketa yang efektif dan adil. Para pihak yang

ingin bersengketa dengan menggunakan metode arbitrase dapat

menggunakan badan arbitrase yang telah terlembaga, atau badan

arbitrase ad hoc. Meskipun dianggap sebagai penyelesaian sengketa

Page 9: Tugas Kelompok Oi Peranan Pbb

internaisonal melalu jalur hukum, keputusan yang dihasilkan oleh

badan arbitrase tidak dapat sepenuhnya dijamin akan mengikat

masing-masing pihak, meskipun sifat putusan arbitrase pada

prinsipnya adalah final dan mengikat.

Pada saat ini, terdapat sebuah badan arbitrase internasional yang

terlembaga, yaitu Permanent Court of Arbitration (PCA). Dalam

menjalankan tugasnya sebagai jalur penyelesaian sengketa, PCA

menggunakan UNCITRAL Arbitration Rules 1976.

b) Pengadilan Internasional

Selain arbitrase, lembaga lain yang dapat ditempuh untuk

menyelesaikan sengketa internasional melalui jalur hukum adalah

pengadilan internasional. Pada saat ini ada beberapa pengadilan

internasional dan pengadilan internasional regional yang hadir untuk

menyelesaikan berbagai macam sengketa internasional. Misalnya

International Court of Justice (ICJ), International Criminal Court,

International Tribunal on the Law of the Sea, European Court for

Human Rights, dan lainnya.

Kehadiran pengadilan internasional sesungguhnya telah dikenal sejak

eksisnya Liga Bangsa-Bangsa, yaitu melalui Permanent Court of

International Justice (PCIJ). Namun seiring dengan bubarnya LBB

pasca Perang Dunia II, maka tugas dari PCIJ diteruskan oleh ICJ

sejalan dengan peralihan dari LBB kepada PBB.

Page 10: Tugas Kelompok Oi Peranan Pbb

Penyelesaian sengketa internasional melalui jalur hukum berarti

adanya pengurangan kedaulatan terhadap pihak-pihak yang

bersengketa. Karena tidak ada lagi keleluasaan yang dimiliki oleh para

pihak, misalnya seperti memilih hakim, memilih hukum dan hukum

acara yang digunakan. Tetapi dengan bersengketa di pengadilan

internasional, maka para pihak akan mendapatkan putusan yang

mengikat masing-masing pihak yang bersengketa.

Page 11: Tugas Kelompok Oi Peranan Pbb

BAB III

PERKEMBANGAN KONFLIK ISRAEL-PALESTINA

A. Eksistensi PBB

Hukum internasional dipraktekkan dengan pemahaman koordinatif,

yang mengutamakan kedaulatan masing-masing negara. Tanpa adanya

lembaga yang bertugas untuk melaksanakan law enforcement, hukum

internasional sering dikatakan bukan merupakan suatu hukum. Terlepas dari

itu semua, masyarakat internasional tetap mengakui eksistensi hukum

internasional dalam mengatur interaksi antara subyek hukum internasional.

Kelahiran League of Nations (LBB) yang menjadi lembaga

intergovernmental pasca terjadinya Perang Dunia I (PD I), tidak mampu

mencegah terjadinya penyelesaian sengketa dengan kekerasan antar negara.

Karena LBB terbukti tidak dapat melakukan tindakan preventif untuk

mencegah terjadinya Perang Dunia II (PD II). Dari kondisi seperti itulah,

negara-negara yang terlibat dalam PD II kemudian membentuk United

Nations (PBB) sebagai pengganti dari LBB. Kelahiran PBB diharapkan

dapat mencegah terjadinya hal serupa PD I dan II.

Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dapat didefinisikan sebagai suatu

organisasi negara-negara merdeka yang telah menerima kewajiban-

kewajiban yang dimuat dalam Piagam PBB yang ditandatangani di San

Fransisco pada tanggal 26 Juni 1945.1 Prinsip-prinsip yang dinyatakan

1 R. Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003, Hlm. 200

Page 12: Tugas Kelompok Oi Peranan Pbb

dalam piagam tersebut berasal dari konsepsi-konsepsi dan rencana-rencana

sekutu pada masa Perang Dunia II, yang pertama kali dinyatakan dalam:

(a) Piagam Atlantik (Atlantic Charter) yang diajukan oleh Presiden

Amerika Serikat dan Perdana Menteri Inggris pada bulan Agustus

1941.

(b) Deklarasi Perserikatan Bangsa Bangsa yang ditandatangani oleh 26

negara pada Hari Tahun Baru 1942 setelah Jepang memulai

permusuhan-permusuhan di Pasifik.

(c) Deklarasi Moskow Oktober 1943, yang dikeluarkan oleh pemerintah-

pemerintah Amerika Serikat, Inggris, Uni Soviet, dan Cina, yang

mengakui perlunya mendirikan suatu organisasi internasional umum

yang dilandasi oleh prinsip persamaan kedaulatan dari negara-negara

yang cinta damai dan terbuka keanggotaaannnya bagi semua negara

besar maupun kecil, demi untuk ememlihara perdamaian dan

keamanan internasional.

Dalam praktek hubungan antar negara pada saat ini, PBB telah

menjadi organisasi intergovernmental yang besar. Dengan keanggotaan

sebanyak itu, UN Charter (Piagam) telah dijadikan sebagai rujukan utama

oleh banyak negara untuk menyelesaikan sengketa dengan damai.

Pencantuman penyelesaian sengketa secara damai di dalam Piagam,

memang mutlak diperlukan. Selain karena PBB bertujuan untuk menjaga

kedamaian dan keamanan internasional, negara-negara anggota PBB

membutuhkan panduan dalam melaksanakan tujuan PBB tersebut.

Page 13: Tugas Kelompok Oi Peranan Pbb

Tidak bisa dipungkiri, hukum internasional saat ini sebagian besar

direpresentasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). PBB merupakan

organisasi antar-pemerintah yang mempunyai anggota paling besar, dan

juga memiliki cakupan sektor pembahasan yang paling luas jika

dibandingkan dengan organisasi internasional lain yang lebih cenderung

memfokuskan diri kepada salah satu sektor saja (ekonomi, solidaritas Islam,

regionalisme, dan lainnya). PBB pun didirikan dengan berdasarkan kepada

hukum internasional, dapat dilihat dari dokumen hukum yang menjadi

landasan berdirinya PBB, sistem koordinatif yang dianut oleh PBB, dan

berbagai konsep lain yang dianut oleh PBB. Hukum internasional yang

direpresentasikan oleh PBB dapat dilihat melalui kebiasaan-kebiasaan

dalam PBB, dan juga resolusi-resolusi yang dihasilkan oleh badan-badan

utama PBB. Resolusi PBB, meskipun beberapa diantaranya tidak

mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, tetap dianggap sebagai salah

satu sumber hukum internasional dan diterima oleh negara-negara. Fakta

bahwa PBB lebih merupakan sebuah organisasi politis ketimbang sebagai

law-maker dalam hukum internasional, tidak mengenyampingkan

peranannya dalam perkembangan hukum internasional.

Kehadiran hukum internasional dalam hubungan antar negara, pada

awalnya diharapkan mampu hadir sebagai pemecah kebuntuan bagi

memberikan keadilan bagi permasalahan-permasalahan yang muncul dalam

konteks masyarakat internasional. Namun pada perkembangannya, tidak

jarang hukum internasional justru dibuat tidak berdaya dihadapan

Page 14: Tugas Kelompok Oi Peranan Pbb

kepentingan negara-negara besar. Dalam berbagai konflik yang telah hadir

di ranah hubungan internasional, negara-negara adidaya tidak pernah

meluputkan sedikit kesempatan pun untuk menanamkan pengaruhnya

diantara pihak-pihak yang sedang berkonflik. Kubu Barat dan Timur selalu

menjadi dua dunia yang berusaha untuk menyebarkan pahamnya di berbagai

belahan dunia.

Dalam konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina, beberapa

resolusi telah dikeluarkan baik oleh Majelis Umum maupun Dewan

Keamanan PBB. Resolusi pertama terjadi pada tahun 1967, ketika

Israel menggunakan cara-cara militer untuk merebut wilayah palestina.

Resolusi yang dimaksud adalah Resolusi Dewan Keamanan No.242, yang

diterbitkan pada tanggal 22 November 1967. Resolusi tersebut menekankan

penolakan terhadap pencaplokan wilayah dengan cara perang dan

mendorong perlunya usaha perdamaian yang adil dan langgeng

dimana  setiap negara dapat hidup dengan aman melalui penarikan pasukan

bersenjata Israel dari wilayah-wilayah yang diduduki dalam konflik pada

saat itu sehingga menjadi akhir semua klaim atau keadaan perang, dihormati

dan diakuinya kekuasaan, integritas wilayah dan politik setiap negara di

Timur Tengah, serta hak-hak untuk hidup aman di wilayah perbatasan yang

diakui, yang bebas dari ancaman maupun pengerahan kekuasaan.

Resolusi kedua adalah Resolusi Dewan Keamanan No. 250/1968.

Resolusi tersebut di antaranya menegaskan kembali resolusi sebelumnya

dan juga penegasan bahwa penambahan wilayah melalui penaklukan militer

Page 15: Tugas Kelompok Oi Peranan Pbb

tidak dapat diterima. Resolusi tersebut dikeluarkan karena memperhatikan

bahwa sejak diadopsinya resolusi-resolusi yang telah dikeluarkan baik oleh

Majelis Umum maupun Dewan Keamanan PBB, Israel telah mengambil

langkah lebih jauh dan bertindak bertentangan dengan resolusi-resolusi

tersebut. Selanjutnya pada tanggal 15 September 1969, Dewan Keamanan

mengeluarkan lagi Resolusi No. 271 yang berisi antara lain tentang

pernyataan mengenai bahaya yang ditimbullkan terhadap perdamaian dan

keamanan menyusul kerusakan yang sedemikian parah di Masjid Suci Al

Aqsa di Jerusalem, di wilayah pendudukan Israel, karena pada tanggal 21

Agustus 1969 secara sengaja dibakar.  Resolusi selanjutnya yang ditetapkan

adalah Resolusi No. 476 yang diterbitkan pada tanggal 21 Agustus 1980.

Dalam resolusi ini membahas tentang penegasan kembali karakter geografis,

demografis, sejarah, dan status kota Jerusalem. Pada awal tahun 2009,

menyusul agresi militer Israel ke Jalur Gaza, untuk kesekian kalinya Dewan

Keamanan mengeluarkan resolusinya. Resolusi Dewan Keamanan

No.1860/2009 tersebut menyerukan adanya gecatan senjata segera dan

bertahan lama yang akan mengarah kepada penarikan sepenuhnya

pasukan Israel. Dalam resolusi tersebut juga diserukan penyaluran bantuan

kemanusiaan secara aman, termasuk makanan dan peralatan medis. Resolusi

itu disetujui oleh 14 dari 15 negara anggota Dewan Keamanan PBB.

Amerika Serikat memilih abstain dalam voting tersebut.

B. Sejarah Israel - Palestina

Page 16: Tugas Kelompok Oi Peranan Pbb

Konflik Israel-Palestina bukanlah sebuah konflik dua sisi yang

sederhana, seolah-olah seluruh bangsa Israel (atau bahkan seluruh orang

Yahudi yang berkebangsaan Israel) memiliki satu pandangan yang sama,

sementara seluruh bangsa Palestina memiliki pandangan yang sebaliknya.

Di kedua komunitas terdapat orang-orang dan kelompok-kelompok yang

menganjurkan penyingkiran teritorial total dari komunitas yang lainnya,

sebagian menganjurkan solusi dua negara, dan sebagian lagi menganjurkan

solusi dua bangsa dengan satu negara sekular yang mencakup wilayah Israel

masa kini, Jalur Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem Timur.2

Konflik Palestina-Israel adalah konflik yang paling lama berlangsung

di wilayah Timur Tengah yang menyebabkannya menjadi perhatian utama

masyarakat internasional. Sebagai contoh, konflik antara keduanya menjadi

agenda pertama dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa

(PBB), dimulainya konflik antara Israel-Palestina telah melalui latar

belakang sejarah yang cukup panjang.3

a. Akhir abad ke-19 - 1920: Asal konflik

- Tahun 1897, Kongres Zionis Pertama diselenggarakan

- Deklarasi Balfour 1917: 2 November 1917. Inggris mencanangkan

Deklarasi Balfour, yang dipandang pihak Yahudi dan Arab sebagai janji

untuk mendirikan ”tanah air” bagi kaum Yahudi di Palestina

b. 1920-1948: Mandat Britania atas Palestina

2 http://www.indonesiaindonesia.com/f/42697-sejarah-perang-israel-palestina/ diakses pada tanggal 15 November 2010 pkl 03.27

3 http://id.wikipedia.org/wiki/Konflik_Israel_dan_Palestina diakses pada tanggal 15 November 2010 pkl 03.27

Page 17: Tugas Kelompok Oi Peranan Pbb

- Teks 1922: Mandat Palestina Liga Bangsa-bangsa

- Mandat Britania atas Palestina

- Revolusi Arab 1936-1939: Revolusi Arab dipimpin Amin Al-

Husseini. Tak kurang dari 5.000 warga Arab terbunuh. Sebagian besar

oleh Inggris. Ratusan orang Yahudi juga tewas. Husseini terbang ke Irak,

kemudian ke wilayah Jerman, yang ketika itu dalam pemerintahan Nazi.

- Rencana Pembagian Wilayah oleh PBB 1947

- Deklarasi Pembentukan Negara Israel, 14 Mei 1948: Secara

sepihak Israel mengumumkan diri sebagai negara Yahudi. Inggris

hengkang dari Palestina. Mesir, Suriah, Irak, Libanon, Yordania, dan

Arab Saudi menabuh genderang perang melawan Israel

c. 1948-1967

- Perang Arab-Israel 1948

- Persetujuan Gencatan Senjata 1949: 3 April 1949. Israel dan Arab

bersepakat melakukan gencatan senjata. Israel mendapat kelebihan

wilayah 50 persen lebih banyak dari yang diputuskan dalam Rencana

Pemisahan PBB

- Exodus bangsa Palestina

- Perang Suez 1956

- Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) resmi berdiri pada Mei

1964. Tujuannya menghancurkan Israel.

- Perang Enam Hari 1967

- Resolusi Khartoum

Page 18: Tugas Kelompok Oi Peranan Pbb

- Pendudukan Jalur Gaza oleh Mesir

- Pendudukan Tepi Barat dan Yerusalem Timur oleh Yordan

d. 1967-1993

- Perjanjian Nasional Palestina dibuat pada 1968, Palestina secara

resmi menuntut pembekuan Israel

- 1970 War of Attrition

- Perang Yom Kippur 1973

- Kesepakatan Damai Mesir-Israel di Camp David 1978

- Perang Lebanon 1982

- Intifada pertama (1987 - 1991)

- Perang Teluk 1990/1

e. 1993-2000: Proses perdamaian Oslo

- Kesepakatan Damai Oslo antara Palestina dan Israel 1993: 13

September 1993. Israel dan PLO bersepakat untuk saling mengakui

kedaulatan masing-masing. Pada Agustus 1993, Arafat duduk semeja

dengan Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin. Hasilnya adalah

Kesepakatan Oslo. Rabin bersedia menarik pasukannya dari Tepi Barat

dan Jalur Gaza serta memberi Arafat kesempatan menjalankan sebuah

lembaga semiotonom yang bisa "memerintah" di kedua wilayah itu.

Arafat "mengakui hak Negara Israel untuk eksis secara aman dan damai".

28 September 1995. Implementasi Perjanjian Oslo. Otoritas Palestina

segera berdiri

Page 19: Tugas Kelompok Oi Peranan Pbb

- Kerusuhan terowongan Al-Aqsa: September 1996. Kerusuhan

terowongan Al-Aqsa. Israel sengaja membuka terowongan menuju

Masjidil Aqsa untuk memikat para turis, yang justru membahayakan

fondasi masjid bersejarah itu. Pertempuran berlangsung beberapa hari

dan menelan korban jiwa

- 18 Januari 1997 Israel bersedia menarik pasukannya dari Hebron,

Tepi Barat

- Perjanjian Wye River Oktober 1998 berisi penarikan Israel dan

dilepaskannya tahanan politik dan kesediaan Palestina untuk menerapkan

butir-butir perjanjian Oslo, termasuk soal penjualan senjata ilegal.

- 19 Mei 1999, Pemimpin partai Buruh Ehud Barak terpilih sebagai

perdana menteri. Ia berjanji mempercepat proses perdamaian.

f. 2000-sekarang: Intifada al-Aqsa

- Intifada al-Aqsa (2000-sekarang): Maret 2000, Kunjungan

pemimpin oposisi Israel Ariel Sharon ke Masjidil Aqsa memicu

kerusuhan. Masjidil Aqsa dianggap sebagai salah satu tempat suci umat

Islam. Intifadah gelombang kedua pun dimulai

- KTT Camp David 2000 antara Palestina dan Israel

- Maret-April 2002 Israel membangun Tembok Pertahanan di Tepi

Barat dan diiringi rangkaian serangan bunuh diri Palestina.

- Juli 2004 Mahkamah Internasional menetapkan pembangunan

batas pertahanan menyalahi hukum internasional dan Israel harus

merobohkannya.

Page 20: Tugas Kelompok Oi Peranan Pbb

- 9 Januari 2005 Mahmud Abbas, dari Fatah, terpilih sebagai

Presiden Otoritas Palestina. Ia menggantikan Yasser Arafat yang wafat

pada 11 November 2004

- Juni 2005 Mahmud Abbas dan Ariel Sharon bertemu di Yerusalem.

Abbas mengulur jadwal pemilu karena khawatir Hamas akan menang.

- Agustus 2005 Israel hengkang dari permukiman Gaza dan empat

wilayah permukiman di Tepi Barat.

- Januari 2006 Hamas memenangkan kursi Dewan Legislatif,

menyudahi dominasi Fatah selama 40 tahun.

- Januari-Juli 2008 Ketegangan meningkat di Gaza. Israel memutus

suplai listrik dan gas. Dunia menuding Hamas tak berhasil

mengendalikan tindak kekerasan. PM Palestina Ismail Haniyeh berkeras

pihaknya tak akan tunduk.

- November 2008 Hamas batal ikut serta dalam pertemuan unifikasi

Palestina yang diadakan di Kairo, Mesir. Serangan roket kecil berjatuhan

di wilayah Israel.

- Serangan Israel ke Gaza dimulai 26 Desember 2008. Israel

melancarkan Operasi Oferet Yetsuka, yang dilanjutkan dengan serangan

udara ke pusat-pusat operasi Hamas. Korban dari warga sipil berjatuhan

- Mei 2010 Israel mem-blokede seluruh jalur bantuan menuju

palestina

Page 21: Tugas Kelompok Oi Peranan Pbb

- 30 Mei 2010 Tentara Israel Menembaki kapal bantuan Mavi

Marmara yang membawa ratusan Relawan dan belasan ton bantuan

untuk palestina

C. Efektifitas Dewan Keamanan PBB dalam Penyelesaian Sengketa Israel –

Palestina

Berhadapan dengan AS, PBB seakan-akan hanya menjadi sebuah

organisasi internasional yang melegitimasi kepentingan AS. Standar ganda

yang diterapkan oleh AS, ditambah kekuatan veto dalam Dewan Keamanan

PBB, telah menjadikan AS sebagai negara yang tidak terkontrol untuk

menyebarluaskan pahamnya. Pada tahun 2003, ketika AS memutuskan

untuk mengagresi Irak dengan alasan kepemilikan Irak terhadap senjata

pemusnah massal, PBB tidak mengeluarkan resolusi yang melarang AS

untuk melakukan agresi tersebut. Sementara ketika Iran dikenakan sanksi

karena melakukan pengayaan uranium, meskipun pengayaan tersebut belum

terbukti untuk membuat senjata nuklir.

Berkaitan dengan yurisdiksi Dewan Keamanan, PBB sesuai dengan

pasal 2 ayat 7 piagam pada dasarnya tidak diperbolehkan untuk mengadakan

campur tangan urusan dalam negeri suatu negara termasuk campur tangan

yang dilakukan oleh Dewan Keamanan, kecuali jika tindakan tersebut

dilakukan dalam rangka pengenaan sanksi baik ekonomi maupun miliiter

terhadap suatu negara yang tidak mentaati keputusan Dewan Keamanan atas

pelanggaran yang dapat mengancam perdamaian termasuk tindakan agresi4.

4 R. Abdoel Djamali, op cit, hlm. 201

Page 22: Tugas Kelompok Oi Peranan Pbb

Begitupun juga terhadap hal-hal yang berkaitan dengan penyelesaian

sengketa internasional yang mempengaruhi perdamaian dan keamanan

seperti yang terjadi di dalam konflik Israel-Palestina. Wewenang Dewan

Keamanan tentang penyelesaian sengketa internasional yang termuat dalam

Bab IV Piagam PBB, yaitu sebagai berikut5:

a) Dewan Keamanan apabila dipandang perlu akan memanggil para

pihak yang terlibat dalam suatu snegketa, yang jika berkelanjutan akan

menimbulkan suatu kemungkinan bahaya terhadap perdamaian dan

keamanan, untuk menyelesaikan sengketa -sengketa tersebut melalui

perundingan, penyelidikan, mediasi, konsiliasi, arbitrasi, penyelesaian

yudisial, tindakan oleh badan-badan regional atau berdasarkan

persetujuan-persetujuan regional, atau dengan cara-cara damai lainnya

(pasal 33 piagam).

b) Dewan Keamanan menyelidiki bukan saja sentiap macam sengketa,

namun juga keadaan-keadaan yang sedemikian rupa sehingga

keadaan-keadaan tersebut dapat menimbulkan perselisihan

internasional atau menimbulkan suatu sengketa, untuk menentukan

apakah sengketa-sengketa tersebut kemungkinan membahayakan

perdamaian dan keamanan (pasal 34).

c) Selama berlangsungnya suatu sengketa atau keadaan, yang apabila

berkelanjutan akan membahayakan perdamaian dan keamanan, Dewan

Keamanan akan merekomendasikan “prosedur-prosedur atau metode-

metode yang layak” untuk penyelesaian. Pada umumnya, sengketa-

5 Ibid, hlm. 203

Page 23: Tugas Kelompok Oi Peranan Pbb

sengketa hukum harus diserahkan kepada International Court of

Justice (pasal 36).

d) Apabila semua pihak yang terlibat dalam sengketa memintanya,

Dewan Keamanan dapat merekomendasikan syarat-syarat untuk

penyelesaian sengketa (pasal 38).

Konflik Israel-Palestina yang berkepanjangan membuat sebagian

negara mempertanyakan fungsi dan efektivitas adanya DK PBB. Begitu

dekatnya Amerika dengan Israel dalam berbagai hal menjadikan resolusi

Dewan yang dijatuhkan terasa kurang efektif. Terakhir, resolusi 1860 yang

baru saja dikeluarkan DK PBB menjadi tidak berarti untuk dilaksanakan

kedua belah pihak yang berselisih. Hanya Amerika Serikat saja yang abstain

dalam pemungutan suara mengenai pengesahan resolusi 1860 tersebut.

Page 24: Tugas Kelompok Oi Peranan Pbb

BAB IV

KESIMPULAN

Sudah lebih dari 50 Resolusi PBB dibentuk untuk Israel semenjak 1955.

Selama itu pula hubungannya dengan Palestina mengalami naik turun dan bahkan

sempat memunculkan harapan akan perdamaian. Namun, hingga tahun ini harapan

itu masih belum muncul dalam wujud nyata. Upaya-upaya untuk menciptakan

perdamaian dilakukan secara lebih luas melalui peran organisasi yang mewadahi

hubungan internasional dengan tujuan perdamaian dunia, yakni Persatuan Bangsa-

Bangsa (PBB). Sebagai rezim internasional yang mendapatkan legitimasi dari

negara-negara anggotanya, sikap PBB tidak hanya ditunjukkan melalui

pengiriman tentara perdamaian PBB, tetapi juga melalui resolusi-resolusi yang

dibuat PBB untuk Israel. Bagaimanapun puluhan resolusi ini hanya menghasilkan

nihil perdamaian.

Di sini kita dapat mempertanyakan kemampuan PBB dalam penyelesaian

sengketa, tetapi kita juga dapat mempertanyakan, bagaimana sikap negara

terhadap hukum internasional yang ada. Artinya, tidak hanya kelemahan dunia

internasional, dalam hal ini PBB yang dapat menjadi penyebab tidak berakhirnya

konflik ini, tetapi juga penolakan dari dalam negara. Bagaimanapun, tidak

seharusnya pengabaian negara terhadap hukum internasional bertahan begitu lama

seandainya terdapat sanksi yang jelas untuk negara ini. Oleh karena itu, perlu

dilihat sisi lain dari konflik ini yaitu kecenderungan pihak ketiga untuk lebih berat

ke salah satu pihak.

Page 25: Tugas Kelompok Oi Peranan Pbb

Salah satu latar belakang lain yang menyebabkan langgengnya konflik

Israel-Palestina adalah dukungan negara paling berpengaruh di dunia, Amerika

Serikat, terhadap Israel. Amerika Serikat memang telah sejak lama mendukung

Israel di berbagai kesempatan melalui kebijakan luar negerinya. Israel memiliki

pengaruh terhadap pembuatan kebijakan luar negeri Amerika Serikat.

Di sini Amerika memperlihatkan standar gandanya dengan menafikan

kesalahan-kesalahan Israel ini. Amerika Serikat sendiri membutuhkan Israel

sebagai mitranya di kawasan Timur Tengah. Dengan kekuatan dan pengaruhnya

dalam PBB dan hubungan internasional secara umumnya, tekanan terhadap Israel

tidak dapat mengakhiri perseteruannya dengan Palestina.

Bagaimana konflik Israel-Palestina dapat diselesaikan kemudian dapat

diupayakan dengan melihat kondisi-kondisi yang ada. Pertama, perlu dilakukan

kembali penguatan kapasitas PBB dalam permasalahan ini karena resolusi yang

telah dibuat selama ini terlalu mudah diabaikan. Negara-negara yang tergabung

dalam PBB mulai perlu menegaskan posisi mereka yang menolak Israel baik itu

melalui pembuatan keputusan di PBB maupun dengan melalui kebijakan luar

negerinya sendiri. Ketika hanya satu negara melakukan boikot terhadap Israel

usaha ini mungkin akan menjadi sia-sia.

Fakta pada konflik Israel-Palestina, kasus perang Iraq 2003, dan kasus

serupa lainnya sudah jelas menunjukkan bahwa DK PBB tidak berfungsi lagi

seperti tertuang pada Piagam PBB. Kasus invasi Amerika di Iraq tanpa legalisasi

DK PBB serta tidak adanya resolusi tepat dalam konflik Israel-Palestina

menggambarkan bahwa anggota tetap DK PBB tidak efektif dalam memelihara

Page 26: Tugas Kelompok Oi Peranan Pbb

perdamaian dan keamanan dunia. Bahkan sampai saat ini banyak dipertentangkan

akan lemahnya DK PBB dalam memberikan sangsi tegas kepada Israel sebagai

akibat pelanggaran terhadap resolusi yang telah ditetapkan.