TUGAS DAN FUNGSI KEPEMIMPINAN CAMAT DALAM … filePemimpin di setiap organisasi memerlukan dan mengharapkan sejumlah pegawai yang cakap dan terampil di bidang pekerjaannya, sebagai

ISSN 2301-6876

JURNAL SOSIAL DAN POLITIK Volume VII Nomor II edisi Desember 2017

Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik (STISIP) Muhammadiyah Sinjai-Sulawesi Selatan 203

TUGAS DAN FUNGSI KEPEMIMPINAN CAMAT

DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK

DI KANTOR KECAMATAN DUHIADAA KABUPATEN POHUWATO

Arman1 Purnama Sari2

1 Universitas Ichsan Gorontalo 2 STIE Ichsan Gorontalo

ABSTRAK

Kepemimpinan merupakan kebutuhan mutlak yang harus dimiliki karena kepemimpinan sebagai

penggerak roda organisasi, yang dilakukan dengan meyakinkan bawahannya agar bekerja dengan baik

untuk mencapai tujuan organisasi. Fungsi kepemimpinan adalah menggerakkan orang yang dipimpin

menuju tercapainya tujuan organisasi. Agar dapat menanamkan kepercayaan pada orang yang

dipimpinnya dan menyadarkan bahwa mereka mampu berbuat sesuatu dengan baik.

Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan unsur pokok aktivitas organisasi dalam mencapai tujuan

atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Bila dilihat dari aspek keberhasilan pencapaian tujuan,

maka Penyelenggaraan pelayanan publik adalah memfokuskan pada tingkat pencapaian terhadap tujuan

organisasi. Selanjutnya ditinjau dari aspek ketepatan waktu, maka Penyelenggaraan pelayanan publik

adalah tercapainya berbagai sasaran yang telah ditentukan tepat pada waktunya dengan menggunakan

sumber-sumber terkait yang telah dialokasikan untuk melakukan berbagai kegiatan.

Kata Kunci : Kepemimpinan, Pelayanan Publik

Pendahuluan

Di dalam kehidupan ini manusia tidak bisa hidup sendiri sehingga disebut

makhluk sosial yang hidupnya saling berdampingan dan membutuhkan manusia yang

satu dengan manusia yang lainnya. Dengan hidup yang saling bergantungan tersebut

sehingga membentuk manusia kedalam sesuatu kelompok. Suatu kelompok tersebut

mempunyai tujuan yang sama, dalam hal ini disebut organisasi.

Suatu organisasi pada dasarnya adalah suatu bentuk kerjasama antar dua orang atau

lebih. Baik yang disebut orang ataupun kelompok, tujuannya adalah untuk mencapai

sesuatu yang efektif.

Kepemimpinan merupakan kebutuhan mutlak yang harus dimiliki karena

kepemimpinan sebagai penggerak roda organisasi, yang dilakukan dengan

meyakinkan bawahannya agar bekerja dengan baik untuk mencapai tujuan organisasi.

Menurut Sondang P. Siagian (1991 : 24), kepemimpinan adalah Kemampuan dan

ketrampilan seseorang yang menduduki jabatan sebagai pemimpin satuan kerja untuk

mempengaruhi perilaku orang lain terutama bawahannya untuk berfikir, bertindak

ISSN 2301-6876



sedemikian rupa sehingga melalui fikiran yang positif, memberikan sumbangsih nyata

dalam mencapai tujuan organisasi.

Sedangkan menurut Terry dan Frankin dalam Yuli (2005 : 165),

mendefinisikan Kepemimpinan dengan hubungannya dimana seorang pemimpin

mempengaruhi orang lain untuk mau bekerja sama melaksanakan tugas-tugas yang

saling berkaitan guna mencapai tujuan yang diinginkan pemimpin dan bawahannya.

Cara pemimpin mempengaruhi bawahannya dapat bermacam-macam antara lain

dengan memberikan tanggung jawab, memberikan perintah, melimpahkan wewenang,

mempercayakan bawahan, memberikan penghargaan, memberikan kedudukan,

memberikan tugas dan Iain-lain. Keberhasilan dan kegagalan pemimpin ditentukan

oleh gaya bersikap dan bertindak. Gaya bersikap dan bertindak akan tampak dari cara

melakukan sesuatu pekerjaan, salah satunya adalah dengan cara mendorong para

pegawai agar dapat bekerja dengan efektif sehingga tercapainya tujuan organisasi

yang diinginkan. Dengan demikian dibutuhkan kerja sama yang baik antar pemimpin

dan para pegawainya.

Pemimpin di setiap organisasi memerlukan dan mengharapkan sejumlah

pegawai yang cakap dan terampil di bidang pekerjaannya, sebagai seorang yang

membantunya dalam melaksanakan tugas-tugas yang menjadi beban kerja unit

masing-masing. Dalam arti seorang pemimpin menginginkan sejumlah pegawai yang

efektif dalam melakukan pekerjaannya. Kepemimpinan akan berlangsung efektif

bilamana mampu memenuhi fungsinya. Maksud fungsi di sini adalah jabatan

(pekerjaan) yang dilakukan atau kegunaan sesuatu hal atau kerja suatu bagian tubuh

Veitsal Rivai, (2004:53). Untuk itu setiap pemimpin harus mampu menganalisa situasi

sosial kelompok atau organisasinya, yang dapat di manfaatkan dalam mewujudkan

fungsi kepemimpinan dengan kerja sama dan bantuan orang-orang yang dipimpinnya.

Fungsi kepemimpinan itu berhubungan langsung dengan situasi sosial dalam

kehidupan organisasinya masing-masing, yang mengisyaratkan bahwa setiap

pemimpin berada di dalam bukan di luar situasi itu. Hal ini menurut Nawawi

(2000:74) dimana “Pemimpin harus berusaha agar menjadi bagian di dalam situasi

kelompok atau organisasinya”. Pemimpin yang membuat keputusan dengan

ISSN 2301-6876



memberikan situasi kelompok atau organisasi akan dirasakan sebagai keputusan

bersama yang menjadi tanggung jawab bersama pula dalam melaksanakannya.

Dengan demikian akan terbuka peluang bagi pemimpin untuk mewujudkan fungsi-

fungsi kepemimpinan sejalan dengan situasi sosial yang dikembangkannya. Oleh

karena itu fungsi kepemimpinan merupakan gejala sosial, karena harus diwujudkan

dalam interaksi antar individu di dalam situasi sosial suatu kelompok/organisasi.

Di lain pihak, seorang pemimpin harus berani dan mampu mengambil tindakan

terhadap para pegawainya yang malas dan berbuat salah sehingga merugikan

organisasi, dengan jalan memberikan teguran dan hukuman yang setimpal dengan

kesalahannya. Untuk melaksanakan fungsi-fungsi ini sebaiknya seorang pemimpin

perlu menyelenggarakan daftar kecakapan dan kelakuan baik bagi semua pegawai

sehingga tercatat semua hadiah dan hukuman yang telah di berikan kepada mereka.

Fungsi kepemimpinan adalah menggerakkan orang yang dipimpin menuju

tercapainya tujuan organisasi. Agar dapat menanamkan kepercayaan pada orang yang

dipimpinnya dan menyadarkan bahwa mereka mampu berbuat sesuatu dengan baik.

Disamping itu, pemimpin harus memiliki pikiran, tenaga dan kepribadian yang dapat

menimbulkan kegiatan dalam hubungan antar manusia. Selanjutnya menurut Yuki

(1998:34), fungsi kepemimpinan adalah usaha untuk mempengaruhi dan mengarahkan

para pegawainya untuk bekerja keras, memiliki semangat tinggi, dan memotivasi

tinggi guna mencapai tujuan organisasi sehingga menurut Kartini kartono, (2005:93).

Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan unsur pokok aktivitas

organisasi dalam mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Bila

dilihat dari aspek keberhasilan pencapaian tujuan, maka Penyelenggaraan pelayanan

publik adalah memfokuskan pada tingkat pencapaian terhadap tujuan organisasi.

Selanjutnya ditinjau dari aspek ketepatan waktu, maka Penyelenggaraan pelayanan

publik adalah tercapainya berbagai sasaran yang telah ditentukan tepat pada waktunya

dengan menggunakan sumber-sumber terkait yang telah dialokasikan untuk

melakukan berbagai kegiatan. Penyelenggaraan pelayanan publik adalah penyelesaian

pekerjaan tepat waktu yang telah ditetapkan. Artinya apakah pelaksanaan tugas dinilai

baik atau tidak, sangat tergantung bila tugas itu diselesaikan atau tidak, terutama

ISSN 2301-6876



menjawab pertanyaan dan bagaiman cara melaksanakan dan berapa biaya anggaran

yang dikeluarkan untuk menyelesaikan tugas tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa Penyelenggaraan pelayanan publik adalah

kemampuan kerja bagi aparat pemerintah desa untuk dapat bekerja secara maksimal

dengan membawa keuntungan bagi organisasi dan untuk mencapai tujuan yang telah

ditetapkan. Jadi, apabila kepemimpinan camat mampu meningkatkan Penyelenggaraan

pelayanan publik para pemerintah desa maka, organisasi tersebut akan mendapatkan

keuntungan terhadap pencapaian tujuan dengan waktu yang singkat dalam bekerja dan

perolehan hasil kerja yang singkat. Apabila usaha-usaha positif tersebut untuk

meningkatkan Penyelenggaraan pelayanan publik telah dilakukan, maka hal itu akan

memberikan nilai tambah terhadap kepemimpian camat itu sendiri. Kecamatan

Duhiadaa Kabupaten Pohuwato adalah salah satu instansi pemerintahan. Camat adalah

perangkat pemerintahan wilayah kecamatan yang menyelenggarakan pelaksanaan

tugas pemerintahan diwilayah kecamatan Duhiadaa yang bekerja untuk masyarakat

sudah seharusnya memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Untuk

mendapatkan pelayanan yang baik, pegawai Kantor Camat Duhiadaa harus dapat

bekerja seefektif mungkin dalam menjalankan tugasnya. Namun, yang sering terjadi

sering sekali para pegawai datang terlambat ke kantor pada jam yang telah ditentukan,

bahkan meninggalkan kantor sebelum jam kerja berakhir. Disinilah dituntut fungsi

kepemimpinan Camat dalam mengelola para pegawainya dalam melaksanakan tugas

dan tanggung jawab agar dapat bekerja dengan efektif demi terwujudnya tujuan

organisasi yang diinginkan. Untuk mencapai Penyelenggaraan pelayanan publik yang

diinginkan, camat Duhiadaa harus dapat menjalankan peran dan tugasnya dengan baik

dan diharapkan adanya hubungan komunikasi yang baik antara pemimpin dengan

bawahannya sehingga para pegawai dapat bekerja dengan sebaik-baiknya. Camat dan

para pegawainya harus saling bekerja sama dalam usaha pencapaian tujuan tesebut.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka

rumusan masalah adalah Bagaimana tugas dan fungsi kepemimpinan camat dalam

penyelenggaraan pelayanan publik di kantor Kecamatan Duhiadaa Kabupaten

ISSN 2301-6876



Pohuwato serta Faktor-faktor apa yang pendukung tugas dan fungsi kepemimpinan

camat dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Kantor Kecamatan Duhiadaa

Kabupaten pahuwato.

Kajian Pustaka

Kepemimpinan

Menurut Moejiono,( 2002:34) adalah “Kepemimpinan atau leadership

merupakan ilmu terapan dari ilmu-ilmu social, sebab prinsip-prinsip dan rumusannya

diharapkan dapat mendatangkan manfaat bagi kesejahteraan manusia. Ada banyak

pengertian yang dikemukakan oleh para pakar menurut sudut pandang masing-masing,

definisi-definisi tersebut menunjukkan adanya beberapa kesamaan.

Selanjutnya Menurut Tead; Terry; Hoyt dalam Kartono (2003:25), Pengertian

Kepemimpinan yaitu “kegiatan atau seni mempengaruhi orang lain agar mau

bekerjasama yang didasarkan pada kemampuan orang tersebut untuk membimbing

orang lain dalam mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan kelompok”. Dan kemudian

Menurut Young dalam Kartono, ( 2003:34), Pengertian Kepemimpinan yaitu :

Bentuk dominasi yang didasari atas kemampuan pribadi yang sanggup mendorong atau

mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu yang berdasarkan penerimaan oleh

kelompoknya, dan memiliki keahlian khusus yang tepat bagi situasi yang khusus.

Sedangkan Moejiono (2002 :7) memandang bahwa Leadership tersebut sebenarnya

sebagai akibat pengaruh satu arah, karena pemimpin mungkin memiliki kualitas-

kualitas tertentu yang membedakan dirinya dengan pengikutnya. Para ahli teori

sukarela (compliance induction theorist) cenderung memandang leadership sebagai

pemaksaan atau pendesakan pengaruh secara tidak langsung dan sebagai sarana untuk

membentuk kelompok sesuai dengan keinginan pemimpin.

Tugas dan Fungsi Kepemimpinan

Menurut James A.F Stonen (2002: 45), tugas utama seorang pemimpin adalah:

1. Pemimpin bekerja dengan orang lain.

Seorang pemimpin bertanggung jawab untuk bekerja dengan orang lain, salah satu

dengan atasannya, staf, teman sekerja atau atasan lain dalam organisasi sebaik

orang diluar organisasi.

http://belajarpsikologi.com/pengertian-kepemimpinan-menurut-para-ahli/





http://belajarpsikologi.com/tipe-tipe-kepemimpinan/


ISSN 2301-6876



2. Pemimpin adalah tanggung jawab dan mempertanggungjawabkan (akontabilitas).

Seorang pemimpin bertanggungjawab untuk menyusun tugas menjalankan tugas,

mengadakan evaluasi, untuk mencapai outcome yang terbaik. Pemimpin

bertanggung jawab untuk kesuksesan stafnya tanpa kegagalan.

3. Pemimpin menyeimbangkan pencapaian tujuan dan prioritas

Proses kepemimpinan dibatasi sumber, jadi pemimpin harus dapat menyusun tugas

dengan mendahulukan prioritas. Dalam upaya pencapaian tujuan pemimpin harus

dapat mendelegasikan tugas-tugasnya kepada staf. Kemudian pemimpin harus

dapat mengatur waktu secara efektif,dan menyelesaikan masalah secara efektif.

4. Pemimpin harus berpikir secara analitis dan konseptual

Seorang pemimpin harus menjadi seorang pemikir yang analitis dan konseptual.

Selanjutnya dapat mengidentifikasi masalah dengan akurat. Pemimpin harus dapat

menguraikan seluruh pekerjaan menjadi lebih jelas dan kaitannya dengan pekerjaan

lain.

5. Manajer adalah seorang mediator

Konflik selalu terjadi pada setiap tim dan organisasi. Oleh karena itu, pemimpin

harus dapat menjadi seorang mediator (penengah).

6. Pemimpin adalah politisi dan diplomat

Seorang pemimpin harus mampu mengajak dan melakukan kompromi. Sebagai

seorang diplomat, seorang pemimpin harus dapat mewakili tim atau organisasinya.

7. Pemimpin membuat keputusan yang sulit.

Fungsi Kepemimpinan

Dalam upaya mewujudkan kepemimpinan yang efektif, maka kepemimpinan

tersebut harus dijalankan sesuai dengan fungsinya. Sehubungan dengan hal tersebut,

menurut Hadari Nawawi (1995:74), “Fungsi kepemimpinan berhubungn langsung

dengan situasi sosial dalam kehidupan kelompok masing-masing yang

mengisyaratkan”. Bahwa setiap pemimpin berada didalam, bukan berada diluar situasi

itu Pemimpin harus berusaha agar menjadi bagian didalam situasi sosial keiompok

atau organisasinya. Fungsi kepemimpinan menurut Hadari Nawawi memiliki dua

dimensi yaitu:

ISSN 2301-6876



1) Dimensi yang berhubungan dengan tingkat kemampuan mengarahkan dalam

tindakan atau aktifitas pemimpin, yang terlihat pada tanggapan orang-orang yang

dipimpinya.

2) Dimensi yang berkenaan dengan tingkat dukungan atau keterlibatan orang-orang

yang dipimpin dalam melaksnakan tugas-tugas pokok kelompok atau organisasi,

yang dijabarkan dan dimanifestasikan melalui keputusan-keputusan dan kebijakan

pemimpin.

Sehubungan dengan kedua dimensi tersebut, menurut Hadari Nawawi

(1995:77), secara operasional dapat dibedakan lima fungsi pokok kepemimpinan,

yaitu:

1. Fungsi Instruktif.

Pemimpin berfungsi sebagai komunikator yang menentukan apa (isi perintah),

bagaimana (cara mengerjakan perintah), bilamana (waktu memulai, melaksanakan dan

melaporkan hasilnya), dan dimana (tempat mengerjakan perintah) agar keputusan

dapat diwujudkan secara efektif. Sehingga fungsi orang yang dipimpin hanyalah

melaksanakan perintah.

2. Fungsi konsultatif.

Pemimpin dapat menggunakan fungsi konsultatif sebagai komunikasi dua arah.

Hal tersebut digunakan manakala pemimpin dalam usaha menetapkan keputusan yang

memerlukan bahan pertimbangan dan berkonsultasi dengan orang-orang yang

dipimpinnya.

3. Fungsi Partisipasi.

Dalam menjaiankan fungsi partisipasi pemimpin berusaha mengaktifkan orang-

orang yang dipimpinnya, baik dalam pengambilan keputusan maupun dalam

melaksanakannya. Setiap anggota kelompok memperoleh kesempatan yang sama

untuk berpartisipasi dalam melaksanakan kegiatan yang dijabarkan dari tugas-tugas

pokok, sesuai dengan posisi masing-masing.

4. Fungsi Delegasi

Dalam menjalankan fungsi delegasi, pemimpin memberikan pelimpahan

wewenang membuay atau menetapkan keputusan. Fungsi delegasi sebenarnya adalah

ISSN 2301-6876



kepercayaan ssorang pemimpin kepada orang yang diberi kepercayaan untuk

pelimpahan wewenang dengan melaksanakannya secara bertanggungjawab. Fungsi

pendelegasian ini, harus diwujudkan karena kemajuan dan perkembangan kelompok

tidak mungkin diwujudkan oleh seorang pemimpin seorang diri.

5. Fungsi Pengendalian.

Fungsi pengendalian berasumsi bahwa kepemimpinan yang efektif harus

mampu mengatur aktifitas anggotanya secara terarah dan dalam koordinasi yang

efektif, sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal. Dalam

melaksanakan fungsi pengendalian, pemimpin dapat mewujudkan melalui kegiatan

bimbingan, pengarahan, koordinasi, dan pengawasan.

Tugas Dan Fungsi Camat

Pengertian camat menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang

Pemerintahan Daerah, yaitu kepala wilayah yang dibawahi langsung oleh

bupati/walikota dan bertanggung jawab kepadanya melalui sekretaris daerah

kabupaten/kota serta bertanggung jawab pula pada wilayah kerjanya, yaitu

desa/kelurahan.

Camat sebagai kepala kecamatan itu terdapat beberapa fungsi yang melekat

padanya, yaitu:

1. Fungsi bawahan/penanggung jawab/staf dari Bupati/Walikota

2. Kepala kecamatan sebagai unit organisasi teritorial

3. Pemerintah kecamatan

4. Pimpinan masyarakat kecamatan

5. Administrasi kecamatan

6. Manajer kantor kecamatan.

Kecamatan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam bidang

pemerintahan Umum yang mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi

penyelenggaraan pemerintahan di wilayahnya dan tugas pembantuan yang diberikan

oleh bupati. Kecamatan dipimpin oleh seorang camat yang berada dibawah dan

bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut diatas, maka Camat mempunyai fungsi:

ISSN 2301-6876



1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat

2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan

4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum

5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat

kecamatan

6. Membina penyelenggaraann pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan

7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya

dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah Desa

8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

Kerangka Pikir

Metode Penelitian

Populasi Dan Sampel

Menurut Arikunto dalam Ridwan (2009:70), memberikan pengertian tentang populasi

yaitu keseluruhan subjek penelitian, sedangkan Sugiyono dalam Ridwan (2009:70),

memberi pengertian populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari data

objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan

Kecamatan Duhiadaa

Kabupaten Pohuwato

Tugas Dan

Fungsi

Kepemimpi

nan Camat

Faktor-faktor

pendukung tugas

dan fungsi

kepemimpinan

camat

penyelenggaraan

pelayanan publik (LAN)

1. Efektif

2. Sederhana

3. Kejelasan dan kepastian

4. Keterbukaan

5. Efisiensi

6. Ketepatan waktu

7. Responsif

8. Adaptif

ISSN 2301-6876



oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian di tarik kesimpulanya. Populasi bukan

hanya orang, akan tetapi juga benda-benda alam yang lain, tetapi meliputi seluruh

karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subjek atau obyek itu. Dalam peneltian ini

populasi yang diambil adalah keseluruhan komponen yang menjadi objek penelitian,

yaitu aparat kantor kecamatan duhiadaa Kabupaten Pohuwato yang terkait

Penyelenggaraan pelayanan publik di kantor kecamatan dan masyarakat pengguna

layanan di Kantor Kecamatan Duhiadaa tersebut yang merupakan penduduk wilayah

kecamatan duhiadaa, Kabupaten Pohuwato. Sedangkan Sampel dalam penelitian ini

yaitu

1. Camat

2. Sekertaris Camat

3. Masyarakat

Jadi jumlah Sampelnya 12 orang dalam penelitian ini.

Jenis Data Dan Sumber Data

Jenis data dan sumber data dalam penelitian ini meliputi :

a. Data Primer

Adalah data yang diperoleh dengan melakukan penelitian langsung terhadap objek

penelitian melalui hasil wawancara dari informan serta hasil observasi.

b. Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh melalui media yang sifanya melengkapi data primer

seperti literatur, jurnal ilmiah, koran, dan majalah yang erat kaitannya dengan

penelitian ini.

Teknik Pengumpulan data

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data penelitian ini beberapa cara anatara

lain:

a. Mengadakan wawancara terhadap sejumlah pejabat terkait di lingkup kecamatan

duhiadaa, Kabupaten Pohuwato dan anggota masyarakat di Kecamatan kecamatan

duhiadaa, Kabupaten Pohuwato dan untuk memperoleh informasi secara langsung

dari responden melalui proses komunikasi dua arah.

b. Pengamatan langsung terhadap objek penelitian (observasi)

ISSN 2301-6876



c. Studi kepustakaan yang dijadikan sebagai acuan dalam melengkapi data yang

dibutuhkan dan bentuk dokumen-dokumen yang ada dan berkaitan didalam

penelitian ini

Prosedur Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang lebih baik dalam arti mendekati kenyataan (objektif)

sudah tentu diperlukan suatu instrumen atau alat pengumpulan data yang baik dan

lebih penting lagi adanya alat ukur yang valid dan handal (reliabel). Dan untuk itu

dapat menyakini bahwa instrumen atau alat ukur yang di gunakan itu valid dan

handal, maka instrumen tersebut sebelum digunakan harus di uji secara kualitatif dan

menghasilkan data yang obyektif.

Metode Analisis Data

Data Yang didapatkan dilapangan akan dianalisis secara kulitatif. Analisis kualitatif

digunakan untuk menggambarkan upaya yang dilakukan berupa tentang tugas dan

fungsi kepemimpinan camat dalam penyelenggaraan pelayanan publik di kantor

kecamatan duhiadaa kabupaten pohuwato, serta faktor-faktor pendukung tugas dan

fungsi camat dalam penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan duhiadaa

kabupaten pohuwato.

Hasil Penelitian

Tugas Dan Fungsi Kepemimpinan Camat Dalam Penyelenggaraan Pelayanan

Publik Di Kantor Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato

Kepemimpinan camat dalam penyelenggaraan pelayanan publik di kantor

kecamatan Duhiadaa kabupaten pohuwato dengan program-program yang telah

menyesuaikan dengan permasalahan dan situasi kepemimpinan saat itu. Masing-

masing memiliki kelemahannya. Mengingat menjadi pemimpin di kecamatan duhiadaa

sangat dibutuhkan kemampuan tentang apa yang harus diketahui dan bagaimana

mengintrodusir pengetahuan itu ke dalam kemampuan kepemimpinannya, di mana

negeri telah menyediakan berbagai persoalan yang harus dihadapi pemimpin, agar

cerdas, seperti dari jaman Soekarno kondisi pengalihan kekuasaan dari tangan

penjajah, menata negara baru lahir tentu merupakan kesulitan tersendiri dan

memerlukan curahan waktu yang cukup banyak, selanjutnya pada kepemimpinan

ISSN 2301-6876



kecamatan Duhiadaa ini diperhadapkan dengan globalisasi, ruang gerak dunia tanpa

batas, disisi lain kemampuan negara dan masyarakat mengalami pluralisasi diberbagai

bidang kehidupan. Dalam kondisi demikian kemampuan apakah yang diperlukan oleh

pemimpinan negara ini. Menurut Saliman seorang pemimpin Indonesia harus memiliki

ciri-ciri Kepemimpinan Pancasila antara lain: bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

cakap, cerdik dan jujur, sehat jasmani dan rohani, tegas, berani, disiplin dan efisien,

bijaksana dan manusiawi, berilmu, bersemangat tinggi, berjiwa matang dan

berkemauan keras, mempunyai motivasi kerja tinggi, mampu berbuat adil, mampu

membuat rencana dan keputusan, memiliki rasa tanggung jawab yang besar, dan

mendahulukan kepentingan orang lain. Sangat luar biasa kepemimpinan Pancasila,

persoalannya adalah apakah konsep ideal ini mampu terlaksana, di seluruh

kepemimpinan nasional.

Dalam konteks pemerintahan kecamatan duhiadaa, dikatakan bahwa

Kepemimpinan Camat Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik dalam sistem

pemerintahan tentang kinerja pemerintahan. Bagi kalangan akademik, biasanya baik

atau buruknya suatu pemerintahan dapat dilihat dan diukur dari seberapa jauh

performance birokrasi itu sendiri berjalan. Dikehidupan sehari-hari, kita tentu

membutuhkan yang namanya institusi karena institusi merupakan penyedia jasa

pelayanan publik. Institusi dipilih dan legalitasnya dibentuk melalui proses-proses

sosial politik, dan bahkan melalui pemilihan umum. Institusi itu adalah pemerintahan

sebagai pelayanan publik. Mereka inilah yang bekerja menyediakan dan

memberikan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat umum.

Konteks daerah, penyelenggaraan pelayanan publik Mengacu pada dengan UU 32

2004 tentang pemerintahan daerah pasal 22 haruslah bisa diwujudkan didalam rencana

kerja pemerintahan daerah karena merupakan kewajiban daerah yang nantinya akan

dijabarkan dalam bentuk APBD. Pelayanan publik dimulai dari akte kelahiran, surat

idenstitas diri, pelayanan kesehatan dasar, pendidikan , keamanan dan ketertiban, hak-

hak untuk hidup secara adil, surat menyurat merupakan kebutuhan dasar. Yang

menjadi persoalan ialah seringkali pada saat kita membutuhkan layanan yang cepat,

yang kita dapatkan malah sebaliknya. Lamban, berbelit-belit dan dalam situasi seperti

ISSN 2301-6876



inilah yang membuat kita merasakan bahwa Kepemimpinan Camat Dalam

Penyelenggaraan Pelayanan Publik itu buruk dan tidak baik terkait permasalahan

kebutuhan pelayanan publik. Sebenarnya yang menjadi persoalan disini ada pada

pelaksananya yakni para birokrat itu sendiri. artinya bahwa dalam hal pelaksanaan

sumber daya yang kurang memadai mengisi ditataran birokrat untuk pencapaian tugas

administartif.

Secara akademik,fungsi Kepemimpinan Camat Dalam Penyelenggaraan

Pelayanan Publik adalah penyelesai masalah/ a world of solution namun dalam

prakteknya ini bagian dari masalah/ parts of the problems, hal ini kemudian yang

menyebabkan malasnya masyarakat berurusan dengan birokrasi/pemerintahan.

Beberapa langkah yang harus diambil oleh pihak pemerintah adalah mengambil

langkah strategis untuk dapat mengefektifkan kembali pelayanan yang ideal dengan

mengambil langkah dimana tugas dan fungsi camat:

Tugas camat

1. Membina ketentraman dan ketertiban di wilayahnya sesuai dengan

kebijaksanaan ketentraman serta ketertiban yang ditetapkan oleh pemerintah.

Sekilas memotret pelayanan publik yang terjadi di indonesia masih menimbulkan pro

dan kontra di kalangan masyarakat pada khususnya. Sebagai salah satu contoh yaang

terjadi di Tugas Kepemimpinan Camat Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di

Kantor Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato yang diberitakan diantara satu

instansi yang dinilai sebagai instansi pelayanan publik terburuk. Di sana, masyarakat

yang mengurus administrasi pertanahan harus melalui birokrasi yang panjang

(berbelit-belit). Melihat kasus yang terjadi pada Tugas Kepemimpinan Camat Dalam

Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Duhiadaa Kabupaten

Pohuwato dimana buruknya pelayanan publik sehinggah berdampak pada masyarakat

dalam mengakses informasi pada instansi perkantoran yang ada, sehinggah perlu

ditindak tegas agar hal-hal tersebut tidak berlarut-larut dan tidak terjadi lagi dalam

konteks pelayanan publik terhadap masyarakat yang merupakan kebutuhan dasar.

Melihat beberapa kasus secara realitas dalam pelayanan publik yang lamban dan

buruk sehinggah menimbulkan kejenuhan terhadap masyarakat.

ISSN 2301-6876



2. Melaksanakan segala usaha dan kegiatan dibidang pembinaan ideologi negara

dan politik dalam negeri serta pembinaan kesatuan bangsa sesuai dengan

kebijaksanaan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pancasila sebagai Ideologi dan dasar Negara Setiap bangsa dan negara yang

ingin berdiri kokoh kuat, tidak mudah terombang-ambing oleh kerasnya persoalan

hidup berbangsa dan bernegara, sudah barang tentu perlu memiliki dasar negara dan

ideologi negara yang kokoh dan kuat pula. Tanpa itu, maka bangsa dan negara akan

rapuh. Mempelajari Pancasila lebih dalam menjadikan kita sadar sebagai bangsa

Indonesia yang memiliki jati diri dan harus diwujudkan dalam pergaulan hidup sehari-

hari untuk menunjukkan identitas bangsa yang lebih bermartabat dan berbudaya

tinggi. Untuk itulah kalian diharapkan dapat menjelaskan Pancasila sebagai dasar

negara dan ideologi negara, menguraikan nilai-nilai Pancasila

Hal ini di lakukan Tugas Kepemimpinan Camat secara umum akan tetapi yang di

lakukan Camat Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan

Duhiadaa Kabupaten Pohuwato tidak dapat terlihat. Pembinaan seperti ini wajib di

lakukan aparat pemerintah kecamatan bukan hanya aparat pemerintah kecamatan,

masyarakat desa harus di berikan pembinaan .

3. Menyelenggarakan koordinasi atas semua kegiatan instansi-instansi vertikal

dan dinas daerah.

Pada umumnya koordinasi dibentuk oleh kelompok orang untuk mencapai

tujuan. Apabila tujuan yang ingin dicapai semakin luas dan kompleks maka

diperlukan kerjasama dan pembagian kerja dalam organisasi tersebut. Oleh karena

tujuan organisasi adalah tujuan bersama, maka hubungan kerja antara bagian atau

antara orang-orang yang tergabungdalam organisasi itu semakin menjadi penting.

Agar koordinasi dan hubungan kerja dapatdilaksanakan secara optimal ( jelas dan

transparan ), maka melakukan koordinasi harus memperhatikan aspirasi dari bawah

serta diciptakan bentuk koordinasi yang memadai. Koordinasi dan hubungan kerja

merupakan faktor yang sangat dominan di dalam kehidupan suatu organisasi. Oleh

karena itu, koordinasi dan hubungan kerja harus secara terus menerus ditingkatkan

dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara optimal.

ISSN 2301-6876



Tugas camat kecamatan Duhiadaa kabupaten pohuwato dalam melakukan

koordinasi dapat terlihat pada forum koordinasi pimpinan intansi daerah (Fokorpimda)

sekabupaten Pohuwato. Camat Duhiadaa salah satu anggota tersebut , ikut Rapat

Koordinasi dengan Pemerintah intansi Daerah tentang Peningkatan Kualitas Peran

Aparatur dalam Pembangunan yang dihadiri kepala desa, lurah, camat kepala dinas

kantor serta badan.

Dalam rapat koordinasi ini Camat Kecamatan Duhiadaa melontarkan harapan

dan keinginannya untuk tetap bersama-sama dengan para pemimpin intansi lainnya.

Fungsi Camat

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat

Kepala seksi salah satu di kantor Di Kantor Kecamatan Duhiadaa Kabupaten

Pohuwato. Berdasarkan uraian dari narasumber dan beberapa masukan peserta rapat

maka rapat merumuskan, pengamalan nilai-nilai luhur Pancasila dan budaya bangsa,

fundamentalisme yang ekstrim, lunturnya sikap dan kesatuan bangsa serta kegotong-

royongan di masyarakat merupakan embrio yang dapat mendorong terjadinya potensi

konflik masyarakat. Bagaimanakah strategi pembinaan yang tepat, efektif dan efisien

agar masyarakat mampu mencegah terjadinya gangguan dilingkungan Kecamatan

Duhiadaa Kabupaten Pohuwato Masih kurang kepedulian warga masyarakat untuk

menyampaikan informasi potensi gangguan kamtibmas sehingga penanganan

antisipasi gangguan dilingkungan Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato

menjadi lambat. Bagaimanakah kebijakan pelayanan publik terbaik untuk menjawab

ketidakpuasan masyarakat .

Hal ini tercermin adanya kelompok kelompok radikal yang memaksakan

kehendak di masyarakat.Toleransi dan kegotong-royongan terkadang baru muncul

apabila baru ada bencana. Bagaimana upaya agar komponen aparat di daerah dari

dilingkungan Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato dapat lebih berperan dalam

meningkatkan perlindungan, kepedulian, toleransi dan partisipasi masyarakat dalam

segala situasi dan kondisi.

2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban

umum

ISSN 2301-6876



Tugas Camat dalam mengoordinasikan upaya peyelenggaraan ketenteraman

dan ketertiban umum meliputi:

Melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau

Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan

ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;

Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja

kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di

wilayah kecamatan; dan

Melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada

bupati/walikota.

Tujuan dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum merupakan

harapan yang dikehendaki dari setiap pemerintah daerah, keadaan mawyarakat yang

tentram dan kondusif. semua ini merupakan pengharapan dimana pemerintah,

pemerintah daerah, masyarakat dapat melaksanakan segala kegiatannya dengan

tentram, tertib dan teratur . Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ini di

definisikan bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan pemerintah daerah

untuk mencapai tujuannya , keadaan yang dimana tuntutan , larangan, pemaksaan

yang diberikan kepada masyarakat maupun kepada penyelenggara pemerintah

daerah itu sendiri. Untuk mencapai tujuan tersebut tentulah adanya keselarasan

antara pengenalan terhadap apa dan mau kemana atau juga dapat dikatakan tepat

sasaran. Usaha dari pemerintah daerah dalam mewujudkan keadaan tentram dan

ketertiban umum dapat dibagi dalam tahap perencanaan,awal yang matang,

pelaksanaan yang berkesinambungan sampai pada pengukuran atau evaluasi yang

menentukan arah kebijakan selanjutnya.

3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-

undangan

Tugas Camat dalam mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan

perundang-undangan meliputi:

melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan

fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;

http://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia

http://id.wikipedia.org/wiki/Tentara_Nasional_Indonesia

http://id.wikipedia.org/wiki/Kecamatan

http://id.wikipedia.org/wiki/Agama



http://id.wikipedia.org/wiki/Bupati

http://id.wikipedia.org/wiki/Walikota

ISSN 2301-6876



melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan

fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau

Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan

melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan

di wilayah kecamatan kepada bupati/walikota.

Camat merupakan pemimpin kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten atau

kota. Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di

wilayah kecamatan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui

sekretaris daerah kabupaten atau kota. Camat diangkat oleh bupati atau wali kota

atas usul sekretaris daerah kabupaten atau kota terhadap Pegawai Negeri Sipil yang

memenuhi syarat. Menurut Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1998 tentang

Kecamatan, "Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator

penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan

tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota

untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas

umum pemerintahan".

C. Penyelenggaraan pelayanan publik di kantor kecamatan duhiadaa kabupaten

pohuwato

Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan upaya negara untuk

memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga negara atas barang, jasa,

dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan

publik. Penyelenggara pelayanan publik di Indonesia adalah semua organ negara

seperti Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten, Kota).

Disadari bahwa kondisi penyelenggaraan pelayanan publik masih

dihadapkan pada sistem pemerintahan yang belum efektif dan efisien serta

kualitas sumber daya manusia aparatur yang belum memadai. Hal ini terlihat dari

masih banyaknya keluhan dan pengaduan dari masyarakat baik secara langsung

maupun melalui media massa, seperti : prosedur yang berbelit-belit, tidak ada

kepastian jangka waktu penyelesaian, biaya yang harus dikeluarkan, persyaratan

yang tidak transparan, sikap petugas yang kurang responsif dan lain-lain, sehingga

http://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia






http://id.wikipedia.org/wiki/Wali_kota

http://id.wikipedia.org/wiki/Pegawai_Negeri_Sipil




ISSN 2301-6876



menimbulkan citra yang kurang baik terhadap citra pemerintah. Untuk mengatasi

kondisi tersebut perlu dilakukan upaya perbaikan kualitas penyelenggaraan

pelayanan publik secara berkesinambungan demi mewujudkan pelayanan publik

yang prima.

1. Efektif

Lebih mengutamakan pada pencapaian apa yang menjadi tujuan dan sasaran

atau prinsip efektif ini mengandung arti:

a. Persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan

pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara

persyaratan dengan produk pelayanan publik yang diberikan.

b. Dicegah adanya pengulangan pemenuhan persyaratan, dalam hal proses

pelayanan masyarakat yang bersangkutan memasyarakatkan adanya kelengkapan

persyaratan dan satuan kerja/instansi pemerintah lain yang terkait.

2. Kejelasan dan kepastian

Munculnya keluhan-keluhan mengenai kualitas pelayanan publik dan

semrawutnya penyelenggaraan pelayanan publik disebabkan karena prosedur

layanan tidak jelas atau sengaja dibuat abu-abu sehingga menja di area yang subur

bagi tumbuhnya praktek penyelewengan. Persoalan yang timbul di masyarakat

adalah penundaan yang berlarut, penyimpangan prosedur dan permintaan imbalan.

Maka masyarakat menuntut tanggung jawab pelayanan dan peningkatan kinerja

pelayanan publik semakin baik.

Disamping itu perlu diupayakan pola-pola pelayanan yang efektif yang

memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan.

Beberapa yang perlu di publikasikan dalam pelayanan publik perlu adanya

Kejelasan dan kepastian (transparan), mengenai: 1) prosedur/tata cara pelayanan; 2)

persyaratan pelayanan, baik persyaratan teknis maupun persyaratan administratif;

3) unit kerja dan atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam

memberikan pelayanan; 4) rincian biaya/tarif pelayanan dan tata cara pembayarannya;

dan 5) jadwal waktu penyelesaian pelayanan

ISSN 2301-6876



3. Keterbukaan

Prosedur/tata cara persyaratan, satuan kerja/pejabat penanggung jawab pemberi

pelayanan, waktu penyeleaian, rincian waktu/tarif serta hal-hal lain yang berkaitan

dengan proses pelayanan wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah

diketahui dan dipahami oleh masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta.

Prinsip keterbukaan mengandung arti bahwa prosedur/tatacara, persyaratan,

satuan kerja/pejabat penanggung jawab pemberi pelayanan, waktu penyelesaian,

rincian biaya/tarif serta hal-hal lain yang berkaitan dengan proses

pelayanan wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan

dipahami oleh masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta. Prinsip

keterbukaan pelayanan memberikan petunjuk untuk menginformasikan secara

terbuka segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian

pelayanan kepada masyarakat.

2. Faktor pendukung tugas dan fungsi kepemimpinan camat dalam

penyelenggaraan pelayanan publik di Kantor Kecamatan Duhiadaa

Kabupaten Pohuwato

Tuntutan kemampuan kepemimpinan untuk memenuhi kebutuhan publik secara

transfaran, terbuka, dan akuntable semakin mengemuka, ditengah-tengah carut

marutnya negara ini.

Faktor pendukung tugas dan fungsi kepemimpinan camat dalam penyelenggaraan

pelayanan publik di Kantor Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato, antara lain:

a) Kesehatan rohani dan jasmani; berbagai persoalan yang akan dihadapi oleh

seorang pemimpin dalam mengendalikan organisasi publik, dari level paling

rendah (desa) sampai tingkat paling tinggi (nasional) memerlukan kemampuan

pikiran dan kesehatan fisik. Kesehatan rohani selain sehat kejiwaan, mereka harus

memiliki kejujuran, moralitas yang tinggi, dan kemampuan emosi yang stabil.

Kemampuan emosi menjadi bagian dari kesehatan rohani, seorang pemimpin

sebagai contoh “the smilling general”

ISSN 2301-6876



b) Faktor kemampuan berpikir abstrak (konseptual): seorang pemimpin harus

memiliki kecerdasan intelektual, mampu menganalisis, berpikir logis, kreatif dan

inivatif dalam menyelesaikan persoalan-persoalan organisasi publik yang ada.

c) Faktor kemampuan sosial dan hubungan antar manusia dan bangsa; memiliki

kepekaan sosial dan kepedulian pada masyarakat, berjiwa pengabdian.

Pemimpin publik saat ini dituntut tidak hanya mampu mengendalikan dan

mengatur orang-orang yang ada diorganisasi maupun yang dilayaninya, tetapi

harus mampu juga berhubungan secara global “berpikir global dan bertindak

lokal” atau sebaliknya. Menjalin dan meningkatkan hubungan dengan pihak

luar organisasi bahkan antar negara, karenan sekarang ini lingkaran dunia saat

ini tanpa batas saling tergantung “teori sistem dunia” dan “teori dependensial”

semua bergantung dan berpengaruh untuk semua. Kalau organisasi ingin eksis

maka pemimpin harus memiliki kemampuan komunikasi lintas batas,

multidimensial dan transnasional. Dalam hal membangun hubungan menurut

Kuczmarski dan Kuczmarski (1995) seorang pemimpin harus: (1) Listens

actively; (2) Emphatic; (3) Attitudes are positive and optimistic; (4) Delivers on

Promises and commitment; (5) Energy level high; (6) Recognizes selfdoubts and

vulnerability; dan (7) Sensitivity to others, values, and potential.

d) Faktor kemampuan teknis; pengetahuan tentang persoalan-persoalan teknis

yang menjadi bidang tanggungjawabnya. Rekruitmen staf dan manajer sebuah

bidang pekerjaan harus sesuai “the right men on the right place” dengan

menerapkan merits sistem dapat menghasilkan layanan publik yang

profesional, cepat, efektif dan efisien kalau meminjam ukuran-ukuran negara

barat “disepadankan dengan Indonesia “menajemen tepat guna dan memberi

kemaslahatan bagi orang banyak”

Penutup

Kesimpulan

Kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang

lain atau bawahannya, untuk dapat melakukan perilaku guna mencapai tujuan

yang telah ditetapkan dalam menyediakan untuk memenuhi kebutuhan publik.

ISSN 2301-6876



Tugas dan fungsi kepemimpinan camat dalam penyelenggaraan pelayanan Publik di

kantor kecamatan Duhiada kabupaten Pohuwato dapat di simpulkan dimana.

1) Tugas dan fungsi kepemimpinan camat dalam penyelenggaraan pelayananPublik

di kantor kecamatan Duhiadaa kabupaten Pohuwato di lihat pada membina ,

melaksanakan dan menyelenggarakan koordinasi dapat mengalami

permasalahan salah satunya seorang camat kurang melakukan pembinaan

dalam ketertiban di wilayahnya. Penyelenggaraan pelayanan publik di kantor

kecamatan duhiadaa kabupaten tidak efektif, kejelasan dan kepastian serta

keterbukaan tidak jelas.

2) Faktor pendukung tugas dan fungsi kepemimpinan camat dalam

penyelenggaraan pelayanan publik di Kantor Kecamatan Duhiadaa Kabupaten

pohuwato terlihat pada kesehatan rohani dan jasmani, faktor kemampuan

berpikir abstrak (konseptual), faktor kemampuan sosial dan hubungan antar

manusia dan bangsa dan faktor kemampuan teknis.

Saran

1. Tugas dan fungsi seorang pemimpin camat harus mampu membedakan agar

jalan tugas dan fungsi tersebut bisa jalan dengan sebaik mungkin pemerintah

kecamatan merupakan tumpuan pemerintahan yang ada di bawahnya yaitu

pemerintah desa. Pemerintah kecamatan dan desa dapat sinergi membuat

program di lingkungan kecamatan agar penyelenggaraan pelayanan publik dapat

jalan.

2. Dapat mampu menjalankan tugas dan fungsi seorang camat, tidak

berlandaskan teori. Seorang pemimpin di kecamatan mampu kreatif dan

berinovasi agar faktor pendukung lebih terkonsep dan di pertahankan dalam

penyelenggaraan pelayanan publik di Kantor Kecamatan.

Daftar Pustaka

Henry, Nicholas, 1999, Public Admibnistration And Public Affairs, 9th Ed, Upper

Hadari Nawawi. 1995 .Pelayanan Publik. Penerbit Alfabeta. Bandung

ISSN 2301-6876



Kartini kartono. 2005.Pemimpin Dan Kepemimpinan.PT. Raja Grafindo persada.

Jakarta.

Mahmudi .2010.Manajemen Kinerja Sektor Publik.Yogyakarta:Upp Stim Ykpn

Ridwan .2009. Metode Dan Teknik Proposal Penelitian. Jakarta:Alfabeta

2003. Pemimpin Dan Kepemimpinan.PT. Raja Grafindo persada. Jakarta

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1996 Tentang Pedoman Dan Tata

Kerja Pemerintahan Kecamatan

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993 Tentang

Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Kep/25/M.Pan/2/2004,

Tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit

Pelayanan Instansi Pemerintah

Nawawi. 2000. Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia. Penerbit PT. Refika Aditama.

Bandung

Mahmudi .2010.Manajemen Kinerja Sektor Publik.Yogyakarta:Upp Stim Ykpn

Moejiono .2002. Pelayanan Publik. Bumi Aksara.Bandung

Ridwan .2009. Metode Dan Teknik Proposal Penelitian. Jakarta:Alfabeta

S.P. Siagian, Mpa, 1991, Filsafat Administrasi, Gunung Agung Jakarta Saddle River,

New Jersey.

Sinambela, Lijan Poltak,Dkk. 2006. Reformasi Pelayanan Publik. Bumi Aksara,

Jakarta.

Stoner, A.F. James. 2002, Manajemen, Second Edition, Diterjemahkan Erlangga,

Jakarta

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Veitsal Rifai. 2004. Perilaku Organisasi. Penerbit Andi. Yogyakarta.

Yuki, Gary. 1998. Leadership In Organization. Fifth Edition, Alih Bahasa Budi

Supriyanto, Jakarta, Intan Sejati

TUGAS DAN FUNGSI KEPEMIMPINAN CAMAT DALAM … filePemimpin di setiap organisasi memerlukan dan mengharapkan sejumlah pegawai yang cakap dan terampil di bidang pekerjaannya, sebagai

Documents