Tugas ASP uts

29

DAFTAR ISI

Halaman

1.PENDAHULUAN1

2.PERMASALAHAN DAN PEMBAHASAN4

3.SIMPULAN DAN SARAN.163.1 Simpulan163.2 Saran22

LAMPIRANDAFTAR PUSTAKA

BAB IPENDAHULUAN

1DKI Jakarta atau disebut juga Ibukota Jakarta merupakan Kota yang menjadi pusat dari segala aktivitas dan bidang, baik itu bidang ekonomi, politik maupun hiburan. Hal ini menyebabkan uang yang mengalir di Jakarta lebih banyak dari kota-kota lain di Indonesia, namun banyaknya uang yang mengalir di Jakarta tidak selalu membawa kesejahteraan bagi masyarakatnya. Aliran uang ini kebanyakan mengalir ke orang-orang tertentu, tidak merata. Untuk meratakannya perlu sebuah pemerintahan yang bisa mengalokasikan dana-dana ini keseluruh masyarakat Jakarta sehingga semua masyarakatnya dapat sejahtera. Untuk melakukan hal ini pemerintah DKI perlu sebuah pedoman dalam melaksanakan pengalokasian ini, yaitu APBD. APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) adalah sebuah pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatannya. Tujuan pembuatan APBD adalah untuk menggambarkan dan merinci apa saja yang diperlukan Jakarta dan dapat dihasilkan Jakarta dalam satu tahun kedepan. Harapannya adalah supaya dana-dana yang ada dapat dialokasikan dan didistribusikan ketempat yang benar-benar memerlukan dana tersebut dan dengan jumlah yang tidak berlebih (pemborosan maupun penyelewengan dapat dikurangi). Namun, kenyataannya di lingkungan pemerintahan APBD seringkali menjadi tempat pihak eksekutif dan legistatif dalam memperkaya diri. Modus-modus kejahatan yang sering kali dipakai adalah penipuan terhadap anggaran, menciptakan anggaran baru, mark-up anggaran, pengalokasian anggaran yang sama, pembuatan anggaran tanpa perincian, penghilangan pos anggaran dan pengalihan anggaran. Modus-modus ini sudah sejak lama dipakai, termasuk di tahun ini, yaitu dalam kasus APBD DKI tahun 2015. Kasus ini berawal dengan tudingan Gubernur DKI (Basuki Tjahaja Purnama) atas dana siluman yang terlahir saat rapat pembahasan APBD oleh DPRD. Namun, DPRD berkilah bahwa dana siluman ini adalah dana yang diberikan Gubernur agar APBD 2015 tidak dipermasalahkan lagi, istilahnya sebagai uang pemulus supaya rancangannya tidak perlu diubah-ubah. Masalah ini terus berlanjut sampai keranah hukum, keduanya melakukan aksi saling lapor ke aparat hukum. Namun, dari semua penjelasan yang penulis temukan dan terangkum dalam latar belakang ini bukan tentang kejahatannya yang ingin penulis bahas. Karena akar dari masalah rancangan APBD DKI 2015 ini bukanlah siapa yang memark-up atau korupsi, mengingat APBD ini masih berupa rancangan (belum ada dana yang terpakai). Sementara syarat suatu tindakan dianggap korupsi adalah kerugian negara. Yang ingin penulis katakan adalah yang terpenting dalam kasus ini adalah rancangan APBD itu sendiri. Tentang alasan mengapa rancangan APBD menjadi bermasalah. Karena kebutuhan objektivitas yang tinggi, penulis menyisihkan berita-berita yang tertulis dalam media massa dan membahas APBD DKI 2015, dilihat dari kacamata hukum dan peraturan yang berlaku.

BAB IIPERMASALAHAN & PEMBAHASAN

Berikut kronologi yang menjadi permasalahan dalam penyusunan APBD DKI 2015;16 Juni 2014 : Basuki Tjahaja Purnama yang masih berstatus sebagai plt Gubernur DKI memimpin rapat dan menyetujui rancangan kebijakan umum anggaran plafon prioritas anggaran sementara (KUA-PPAS)17 Juni 2014 : Menyampaikan KUA-PPAS 2015 ke DPRD (berdasarkan Surat Gubernur provinsi DKI Jakarta nomor 559/-1.173, tentang penyampaian kebijakan umum APBD tahun anggaran 2015). 12 Agustus 2014 : Pengarahan Sekda tentang pelaksanaan pra-rakorbid, rakorwil, dan rakorbid penyusunan APBD 2015 (berdasarkan Undangan Sekda Nomor 2168/-1.713 tanggal 11 Agustus 2014).

424 September 2014 : Pembahasan KUA PPAS 2015 oleh Kepala Bappeda.24 Oktober 2014 : Pengarahan plt Gubernur tentang kebijakan APBD tahun 2015 di ruang Pola Bappeda DKI27 Oktober 2014 : Rapat KUA PPAS yang dipimpin oleh Sekda dan dihadiri oleh Kepala BPKD, Kepala Bappeda, Inspektorat, Sekretaris Dinas Pelayanan Pajak, dan Kepala Biro Hukum. 13 November 2014 : Menyampaikan revisi rancangan kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara APBD tahun anggaran 2015 (berdasarkan Surat Gubernur DKI Jakarta nomor 2525/-1.713). 24 November 2014 : Menerima surat mentri dalam negeri tentang percepatan penyelesaian rancangan perda tentang APBD 2015 (berdasarkan Surat Mentri Dalam Negeri nomor 903/6865/SJ)27-28 November 2014 : Rapat pembahasan SE-2 oleh Sekda dengan Kepala BPKD, Kepala Bappeda, Inspektorat dan SKPD terkait. 1 Desember 2014 : Pembahasan KUA PPAS 2015 dan rencana penyampaian APBD 2015 di ruang Rapim Gubernur.12 Desember 2014 : Menyempurnakan Rumusan Rancangan KUA PPAS APBD DKI 2015 (berdasarkan Surat Ketua DPRD nomor 665/-071.78 tentang undangan tanggal 11 Desember 2014).15-17 Desember 2014 : Banggar DPRD melakukan rapat yang membahas pemberian PMP dalam APBD 2015. Pada saat itu, perwakilan Bappeda tidak datang.16 Desember 2014 : Pemprov DKI mengirim Nota Kesepakatan KUA PPAS 2015 ke DPRD18 Desember 2014 : Nota Kesepakatan anggal 16 Desember 2014 di kembalikan oleh Setwan DPRD karena belum ada pembahasan pada 18 Desember 2014.19 Desember 2014 : Pimpinan DPRD bersama dengan tim anggaran pemerintahan daerah melakukan rapat gabungan.6 Januari 2015 : Pemprov DKI menerima surat Menteri Dalam Negeri tentang Teguran atas Keterlambatan Penetapan Perda tentang APBD 2015.7 Januari 2015 : Rapat dengan agenda penelitian hasil perumusan Badan Anggaran terhadap Rancangan KUA PPAS APBD 2015 dan persetujuan terhadap Rumusan Rancangan KUA PPAS 2015.8 Januari 2015 : Mengirim ulang Nota Kesepakatan KUA PPAS 2015 ke DPRD.9 Januari 2015 : Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA PPAS 2015.12 Januari 2015 : Basuki Tjahaja Purnama yang saat itu sudah dilantik menjadi Guberbur DKI berpidato di Paripurna tentang penyampaian rancangan peraturan daerah (raperda) APBD 2015. (berdasarkan Surat Ketua DPRD DKI Jakarta Nomor 19/-071.78 tanggal 9 Januari tentang undangan rapat paripurna DPRD ptovinsi DKI Jakarta).14 Januari 2015 : Penyampaian pemandangan umum fraksi terhadap raperda APBD (berdasarkan Surat Ketua DPRD DKI Jakarta Nomor 19/-071.78 tanggal 9 Januari tentang undangan rapat paripurna DPRD ptovinsi DKI Jakarta).16 Januari 2015 : Dijadwalkan untuk Paripurna Jawaban Gubernur atas Pemandangan Umum Fraksi DPRD, namun batal.20 Januari 2015 : Gubernur DKI berpidato atas pemandangan fraksi DPRD diruang rapat paripurna DPRD.20-21 Januari 2015 : Komisi DPRD melakukan rapat.26 Januari 2015 : Penyampaian usulan revisi kegiatan APBD 2015 kepada ketua DPRD.27 Januari 2015 : Pengesahan APBD 2015 sekaligus paripurna kata akhir Gubernur terkait APBD 201529 Januari 2015 : menerima tanggapan Surat Mendagri nomor 903/26/SJ tanggal 6 Januari 2015 tentang teguran atas keterlambatan penetapan peraturan daerah tentang APBD tahun 2015. 4 Februari 2015 : Kepala BPKD mengirimkan dokumen APBD 2015 ke Kemendagri6 Februari 2015 : Kemendagri mengembalikan APBD 2015 ke DKI (berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri tanggal 6 Februari 2015 Nomor 903/203/KUEDA tentang penyampaian raperda DKI tentang APBD 2015 dan rapergub DKI tentang penjabaran APBD 2015).10 Februari 2015 : Menerima surat dari DPRD tentang persetujuan penetapan Raperda APBD 2015 (berdasarkan Surat Ketua DPRD DKI Nomor 113/-1.713.5 tanggal 10 Februari 2015 tentang persetujuan penetapan Raperda tentang APBD 2015).23 Februari 2015 : Pemprov DKI kembali mengirimkan surat balasan penyempurnaan ke Kemendagri (berdasarkan surat Sekda selaku Ketua TAPD Nomor 136/-1.713 tentang penyempurnaan Raperda tentang APBD 2015 dan Rapergub tentang penjabaran APBD 2015). Selain itu, Gubernur DKI mengirimkan surat ke ketua DPRD tentang kemajuan raperda dan rapergub APBD tahun 2015 (berdasarkan Surat Gubernur Nomor 192/-075.6 tanggal 23 Februari 2015 tentang kemajuan Raperda dan Rapergub APBD 2015). 25 Februari 2015 : Mengirim surat ke Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DKI tentang evaluasi APBD 2015 (berdasarkan Surat Sekda Nomor 196/-1.713 tanggal 25 Februari 2015 tentang evaluasi terhadap APBD 2015)27 Februari 2015 : Gubernur mengirimkan surat kepada Ketua KPK tentang laporan dinamika pembahasan APBD 2015 pada 27 Februari 2015 (berdasarkan Surat Gubernur Nomor 203/-1.713 tentang laporan dinamika pembahasan APBD 2015).Awal dari permasalahan ini adalah munculnya 2 versi anggaran APBD, yaitu versi Pemprov dan versi DPRD. Hal ini terjadi karena pada saat rancangan APBD ditampilkan atau selesai diinput ke e-budgeting apa yang terlihat bukanlah rancangan yang telah disetujui Banggar DPRD, karena itu DPRD juga mengirimkan rancangan APBD ke Kemendagri sebagai rancangan yang sah. Pihak Pemprov dalam hal ini mempunyai alasan tersendiri mengapa mengirimkan rancangan APBD yang diklaim DPRD tidak sah. Penulis menemukan terdapat mata anggaran tambahan yang nilainya tidak realistis (harganya kemahalan, ada kemungkinan di mark-up). Mata anggaran tersebut kebanyakan adalah belanja daerah dan beberapa kegiatan tambahan yang bukan merupakan prioritas utama Pemprov DKI atau bisa dikatakan ciptaan DPRD sendiri. Dugaan bahwa mata anggaran tersebut adalah anggaran siluman diperkuat setelah melihat anggaran sebelumya yaitu APBD DKI 2014. Pola dari rancangan APBD 2015 sama dengan pola yang terdapat pada APBD 2014, nilai anggaran yang paling besar terdapat pada Dinas Pendidikan. Salah satu hal yang dianggarkan adalah UPS. Dalam reportase berita satu, diketahui bahwa nilai sebuah UPS adalah kira-kira sebesar 5M, hal ini dinilai tidak rasional mengingat harga UPS dipasar jauh dibawah itu. Selain itu, yang memenangkan proyek-proyek yang akan dikerjakan adalah 39 rekanan yang sudah berpengalaman memenangkan 196 pekerjaan dari semua pengadaan di Jakarta. Reportase berita satu juga mencoba untuk menelusuri salah satu rekanan tersebut. Rekanan yang ditelusuri tim reportase adalah PT. Astrea Pasirindo. Setelah ditelusuri ternyata kantor yang menjadi alamat PT. Astrea Pasirindo adalah rumah tinggal yang terletak dalam gang, tidak layak untuk dijadikan kantor. Karena hal-hal tersebut Gubernur DKI melaporkan DPRD atas korupsi anggaran yang dilakukan pihak DPRD lewat 4.359 kegiatan baru yang sebelumnya tidak ada dan tidak menjadi prioritas Pemprov DKI. Dari sisi aturan yang ada tentang proses penyusunan APBD yang tertuang dalam PP No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Proses penyusunan APBD yang melibatkan DPRD dimulai dari pengajuan KUA-PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD. Hal ini dibahas lebih detail lagi dalam Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang pedoman PKD (pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri No. 37 tahun 2014 tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2015. Dalam peraturan tersebut, dijelaskan bahwa KUA atau Kebijakan Umum Anggaran memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi APBD, kebijakan pendapatan daerah, dan strategi pencapaiannya. Sementara untuk PPAS atau Platform Penggunaan Anggaran Sementara tertuang rancangan skala prioritas dalam urusan wajib dan urusan pilihan, urutan program dari masing-masing urusan, dan platform anggaran sementara untuk masing-masing program. Hasil pembahasan atau KUA-PPAS antara Kepala Daerah dan DPRD dituangkan dalam bentuk Nota Kesepahaman. Nota kesepahaman ini menjadi landasan penyusunan RKA-SKPD yang dibuat oleh SKP terkait. Didalam RKA-SKPD yang disusun oleh SKPD terkait tertuang prioritas pembangunan daerah dan program/kegiatan SKPD terkait, alokasi anggaran sementara untuk setiap program/kegiatan. RKA-SKPD yang telah disusun lalu disampaikan kepada DPRD dalam bentuk raperda. Raperda ini nantinya dibahas dalam pertemuan DPRD dan Kepala Daerah. Atas pembahasan raperda dengan DPRD, Kepala Daerah menyiapkan rancangan peraturan kepala daerah yang berisi tentang penjabaran APBD. Raperda yang telah disetujui DPRD dan rancangan peraturan kepala daerah ini nantinya dievaluasi oleh gubernur untuk melihat kesesuaian rancangan tersebut dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam kasus APBD DKI 2015, setelah mengevaluasi raperda ini, Gubernur DKI langsung menggunakan APBD versi e-budgeting ke Kemendagri. Sistem e-budgeting adalah sistem yang dibuat supaya saling mengawasi anggaran sehingga tercipta transparansi dalam penyusunan anggaran dalam suatu daerah. Manfaat dari e-budgeting, yaitu; kontrol akan lebih mudah dilakukan. Hanya mereka yang berhak dapat mengakses dan mengubah anggaran. Karenanya pelacakan siapa yang mengisis juga dapat dilakukan diketahui dengan mudah, dengan asumsi orang yang berhak adalah orang yang terpercaya. Kedua, kontrol dapat dilakukan sejak tahap perencanaan. Pada kasus DKI Jakarta, e-budgeting didesain untuk dapat menolak usulan yang dianggap tdak relevan sehingga usulan anggaran yag mengada-ada dapat diminimalkan. Inilah juga alasan mengapa DPRD menerbitkan versi APBDnya sendiri, memakai format yang berbeda dengan ABD versi Pemprov DKI. Ketiga, transparansi anggaran dapat ditingkatkan. Keempat, kontrol realisais anggaran akan menjadi lebih mudah dilakukan. Capaian pelaksanaan program dan keterserapan anggaran dapat diketahui secara langsung ketika sudah dilaporkan ke sistem. Dan kelima, ada kemungkinan bahwa jika e-budgeting dikembangkan lebih jauh lagi e-budgeting dapat melakukan simulasi bahkan peramalan anggaran. Namun, yang menjadi kendala sistem ini adalah penolakan para birokrat (dalam kasus ini anggota DPRD) karena merasa kewenangannya dipotong. Dan lagi, tidak ada peraturan yang mengatur tentang e-budgeting. Tidak ada payung hukum yang melindungi sistem ini dan lagi pemakainya di Indonesia masih sedikit. Bisa dibilang, e-budgeting masih dianggap sebagai inovasi. Melihat lemahnya e-budgeting dimata hukum, DPRD DKI membuat celah ini sebagai peluang untuk mengirimkan APBD versinya. Peluang ini juga didukung dengan dasar hukumyang menyatakan kesalahan prosedural itu (menggunakan APBD versi e-budgeting). Dasar Hukum tersebut yaitu; (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014; (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; dan (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Peraturan-peraturan ini menyatakan bahwa dalam pembahasan APBD diwajibkan adanya persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD. Persetujuan bersama ini tidak otomatis APBD menjadi sah. Karena pihak yang mengesahkan APBD adalah Menteri Dalam Negeri. Kesalahan Gubernur DKI adalah menyerahkan draft APBD 2015 ke Kemendagri tanpa ada paraf dari Ketua DPRD selaku pimpinan Panitia Anggaran. Hal yang sama sebenarnya juga dilakukan DPRD DKI. Selain tidak memiliki paraf Gubernur DKI selaku kepala daerah, DPRD mengirimkan draft APBD versi ke Kemendagri tanpa melalui pemerintah daerah yang berwenang (Gubernur DKI). Seharusnya dari kesalahan yang dilakukan keduanya menurut Pasal 312 ayat (1) UU 23/2014 mendapatkan sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan selama 6 (enam) bulan. Yang dimaksud dengan hak-hak keuangan meliputi gaji, tunjangan jabatan dan tunjangan lain (vide Pasal 75 ayat (2)). Konsekuensi dari belum adanya persetujuan dalam draft APBD 2015 adalah pembiayaan menggunakan APBD tahun anggaran sebelumnya yang ditetapkan melalui Perkada (Peraturan Kepala Daerah), yang selanjutnya harus disahkan Mendagri. Memang jika ditelusuri lebih lanjut, alasan kesalahan Gubernur ini dilatarbelakangi oleh pelanggaran prosedural yang dilakukan DPRD dalam proses pembahasan. Dalam proses pembahasan DPRD DKI melakukan proses pembahasan secara terperinci sampai satuan tiga. Hal ini diditambah lagi usulan DPRD atas mata anggaran tertentu serta nilai anggaran beberapa jenis kegiatan. Hal ini didukung oleh pengakuan Selamat Nurdin anggota komisi C Bidang Keuangan. Dia menuturkan protes atas apa yang dilakukan pihak eksekutif dan yang terpenting dia menuturkan bahwa perbedaan versi APBD terjadi karena DPRD tidak melakukan semua pembahasan sampai satuan tiga. Artinya, terdapat pembahasan yang dibahas sampai satuan tiga. Hal tersebut menyalahi amanat MK bahwa DPR tidak boleh membahas anggaran sampai satuan tiga.

BAB IIISIMPULAN DAN SARAN

3.1 SimpulanTerdapat beberapa pokok yang dapat disimpulkan dalam menanggapi kasus rancangan APBD Jakarta 2015 ini, yaitu; Yang menjadi permasalahan dari kasus ini adalah anggaran APBD DKI.

16Yang menjadi permsalahan kasus ini bukanlah seperti yang digembar-gemborkan oleh media, yaitu anggaran siluman yang dikatakan Gubernur DKI maupun anggaran UPS yang terjadi pada tahun 2014. Namun, tata cara dan prosedur yang dilakukan pihak eksekutif dan legislatif dalam merencanakan dan menyusun APBD DKI. Karena anggaran siluman yang dikatakan Gubernur DKI masih belum terjadi, jadi tidak sepantasnya untuk dilaporkan ke ranah hukum sebagai tindakan korupsi. Karena, syarat terjadinya korupsi adalah adanya kerugian yang dialami oleh negara. Memang ada potensi kerugian yang akan diderita negara, dan dapat dilaporkan ke aparat hukum sebagai tindakan yang berpotensi untuk korupsi. Namun, dari penyelidikan yang dilakukan KPK, biasanya KPK menggunakan perhitungan kerugian riil.

Rancangan APBD DKI versi DPRD jika dibandingkan dengan APBD DKI 2014 mempunyai kesamaan. Rancangan APBD DKI versi DPRD jika dibandigkan dengan APBD DKI 2014 memang memiliki kesamaan dalam berbagai hal. Salah satunya perangkat UPS. Dalam rancangan APBD 2015 versi DPR terdapat beberapa unit UPS yang dianggarkan. Padahal, dalam rancangan APBD versi Pemprov DKI tidak terdapat penganggaran akan hal tersebut. Hal ini didukung dari statement dari Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) DKI Aria Budiman. Arie Budiman menututrkan bahwa dalam APBD versi Pemprov DKI Jakarta tidak terdapat pengadaan UPS, namun dalam versi DPRD DKI terdapat pengadaan UPS.

UPS menjadi permasalahan karena harganya yang terlampau mahal dan pemenang tendernya merupakan rekanan yang biasa memenangkan pekerjaan di Jakarta. Dari penyelidikan tim reportase berita satu, harga UPS dipasaran tidak sampai Miliaran rupiah seperti yang tertera dalam pendanaan UPS yang tertera dalam APBD DKI tahun 2014. Tim reportase juga menyelidiki bahwa perusahaan yang memenangkan tender adalah perusahaan fiktif. Terbukti dari alamat dan bangunan yang menjadi lokasi kantor perusahaan tersebut. Sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwa rancangan APBD DKI 2015 juga akan menjadi sasaran korupsi seperti APBD 2014.

Campur tangan DPRD terhadap APBD terlalu dalam.DPRD melakukan fungsi budgeting yang melebihi kewenangannya, yaitu melakukan pembahasan APBD sampai ke satuan tiga. Dalam Amanat MK tertulis bahwa APBD tidak boleh membahas APBD sampai satuan tiga.

Selain campur tangan yang terlalu dalam, DPRD menyalah gunakan fungsi pengawasannya.DPRD menjadikan fungsi pengawasannya sebagai alasan supaya dapat mengganti komposisi dari APBD DKI. Penggantian komposisi ini dilakukan dengan mengatasnamakan adanya manipulasi, korupsi dan pemborosan anggaran. Padahal yang DPRD inginkan adalah kesejahteraan kelompoknya. Tercermin pada pemunculan kembali mata anggaran untuk pengadaan UPS.

Keputusan Gubernur DKI menggunakan rancangan APBD DKI versi e-budgeting adalah bijak. Rancangan ini dipakai melihat dari persamaan yang didapat Gubernur DKI atas potensi terjadinya korupsi (penyelundupan anggaran) yang mempunyai pola yang sama dengan APBD tahun 2014. Karena, menurutnya rancangan versi e-budgeting adalah versi yang kemungkinan terjadinya penyelundupan kecil.

Sistem e-budgeting dianggap sistem yang dapat meminimalkan kemungkinan terjadinya penyelundupan. Karena dengan sistem e-budgeting terjadi pembatasan interaksi antara manusia. Dengan minimnya komunikasi langsung antar manusia, tindak korupsi setidaknya dapat dikurangi karena yang menjadi pemicu tindak korupsi adalah selain adanya celah hukum, korupsi terjadi karena banyaknya interaksi. Contohnya saja bila teman kita menyukai musik western, pasti lama kelamaan kita juga menyukai musik western dari interaksi dengan teman kita tersebut. Hal ini juga berlaku dalam lingkungan pemerintahan. Jika salah satu dari individu tersebut mempunyai niat untuk korupsi, dan sering berkomunikasi dengan individu yang lain maka individu yang lain juga akan terpengaruh untuk korupsi. Selain itu, sistem e-budgeting juga menerapkan Permendagri No. 37 tahun 2014 tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2015, yaitu penyusunan APBD diakukan secara transparan.

Namun, tidak ada payung hukum yang melindungi sistem e-budgeting. Sistem e-bussiness yang diterapkan DKI mempunyai beberapa kekurangan. Selain dapat dihack oleh hacker, sistem e-bussiness masih merupakan suatu inovasi yang tidak mempunyai payung hukum. Jadi sistem ini, tidak bisa menjadi alasan kenapa Gubernur menyalahi peraturan penyusunan APBD.

Selain menjadikan e-budgeting menjadi alasan, Gubernur DKI juga menyalahi peraturan yang berlaku.Dalam peraturan penyusunan APBD, sebelum menyerahkan rancangan APBD harus terdapat paraf tanda persetujuan kepala daerah dan ketua DPRD sebagai Ketua Panitia Anggaran. Sehingga APBD versi Pemprov menurut hukum tidak sah.

Karena kesalahan ini, DPRD mengirimkan APBD DKI versi DPRD. Melihat celah yang diberikan Gubernur DKI, DPRD mengirimkan juga APBD versinya dengan mengklaim bahwa APBD versinya diketahui oleh kedua belah pihak (merupakan hasil kesepakatan dengan instansi terkait). Namun APBD ini juga menyalahi aturan yang berlaku karena dalam APBD ini juga terdapat satu kekurangan yang signifikan. Yaitu tidak adanya paraf dari kepala daerah yang berwewenang. Dalam hal ini, Gubernur DKI.

Selain itu, DPRD menyalahi prosedur penyusunan APBD.Dalam peraturan APBD yang berlaku, penyampaian rancangan APBD ke Kemendagri harus dilakukan oleh pemerintah daerah yang berwewenang dalam hal ini, pemerintah DKI Jakarta.

3.2 SaranDari simpulan yang dikemukakan, terdapat beberapa yang ingin penulis kemukakan dalam menanggapi kasus rancangan APBD Jakarta 2015 ini, yaitu; Untuk tindakan penyelundupan yang dilakukan entah pihak legislatif maupun yudikatif, alangkah baiknya jika tindakan ini dilaporkan ke kepolisian daripada KPK sebagai tindakan penyelundupan anggaran.

Pemerintahan RI harus memperjuangkan sistem e-budgeting ini daripada melayani protes yang dilakukan pihak legislatif yang merasa wewenangnya dipotong. Karena tujuan dari sistem ini baik, dan pastinya akan berdampak baik terhadap penyusunan APBD tahun selanjutnya. Cara pemerintahan RI untuk memperjuangkannya dapat melalui pembuatan aturan yang mengukuhkan sistem ini supaya tidak hanya menjadi inovasi belaka.

Selain pengukuhan sistem e-budgeting, pemerintah RI juga harus merubah beberapa peraturan untuk mendukung sistem e-budgeting seperti peraturan tentang penyusunan APBD. Merubah proedur yang mengatur penyusunan APBD. Dan juga peraturan-peraturan lain yang terkait supaya tidak ada celah hukum.

Akan lebih bijak jika Gubernur DKI melakukan pelaporan atas dugaan korupsi yang terjadi pada APBD tahun 2014 karena perihal anggaran atas pendanaan UPS sudah diketahui masyarakat luas lewat pemberitaan media bahwa anggaran ini dimark-up dan distribusinya tidak masuk akal.

KPK harus berhati-hati dalam menyelidiki kasus penyelundupan anggaran, sehingga kasus BG tidak terulang kembali. Karena kasus BG hampir serupa dengan kasus ini, sistem yang diterapkan adalah masih berupa inovasi.

KPK juga harus lebih teliti dalam kasus ini. Karena pada saat kasus BG, KPK hanya kekurangan 2 bukti. Namun, kekurangan 2 bukti ini berakibat sangat fatal.

Gubernur DKI, sebagai gubernur juga harus mentaati peraturan yang berlaku supaya tidak terkena sanksi administratif maupun sanksi pidana. Supaya birokrat yang pro terhadap kesejahteraan rakyat, memperjuangkan kesejahteraan rakyat tidak gugur lagi.

Pemerintah juga harus merivisi beberapa peraturan yang terkesan ambigu dan menjadi celah birokratnya dalam melakukan tindak kejahatan seperti korupsi. Dengan begitu, pihak eksekutif maupun legislatif tidak melakukan wewenangnya lebih dari apa yang seharusnya.

LAMPIRAN

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

RINGKASAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2014

PENDAPATAN DAERAH

PENDAPATAN ASLI DAERAH

4.1.1Pajak Daerah32,500,000,000,000.00

4.1.2Retribusi Daerah1,746,418,633,000.00

4.1.3Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan447,550,000,000.00

4.1.4Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah4,850,246,360,000.00

DANA PERIMBANGAN

4.2.1Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak17,684,000,000,000.00

4.2.2Dana Alokasi Umum86,000,000,000.00

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

4.3.1Pendapatan Hibah5,000,000,000,000.00

4.3.4Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus2,386,319,950,000.00

BELANJA DAERAH

BELANJA TIDAK LANGSUNG

5.1.1BELANJA PEGAWAI11,919,071,741,882.00

5.1.2BELANJA BUNGA4,353,828,000.00

5.1.4BELANJA HIBAH2,617,224,715,500.00

5.1.5BELANJA BANTUAN SOSIAL1,220,977,869,500.00

5.1.7BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA36,350,000,000.00

5.1.8BELANJA TIDAK TERDUGA78,643,580,000.00

BELANJA LANGSUNG

5.2.1BELANJA PEGAWAI2,865,725,367,143.00

5.2.2BELANJA BARANG DAN JASA17,104,011,988,954.00

5.2.3BELANJA MODAL29,036,388,052,021.00

PEMBIAYAAN DAERAH

PENERIMAAN PEMBIAYAAN

6.1.1Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya7,015,000,000,000.00

6.1.4Penerimaan Pinjaman Daerah269,400,000,000.00

PENGELUARAN PEMBIAYAAN

6.2.2Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah7,108,000,000,000.00

6.2.3Pembayaran Pokok Utang9,387,800,000.00

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta

DAFTAR PUSTAKA

http://www.zonasiswa.com/2014/12/apbn-apbd-pengertian-tujuan-fungsi.html perihal APBD. Dibuat Selasa 3 Maret 2015 dan Diakses Rabu, 15 April 2015 pukul 12.36. http://megapolitan.kompas.com/read/2015/03/03/08420501/Awal.Kisah.Perseteruan.Ahok.Vs.DPRD.DKI perihal Kronologi kasus APBD DKI 2015. Dibuat Selasa 3 Maret 2015 dan Diakses Rabu, 15 April 2015 pukul 11.50 http://hrefel.blogspot.com/2015/03/e-budgeting.html perihal Polemik APBD DKI. Diakses Rabu, 15 April 2015 pukul 06.02 http://keuda.kemendagri.go.id/produkhukum/download/461/permendagri-nomor-37-tahun-2014. perihal Permendagri No 37 Tahun 2014. Diunduh Rabu, 15 April 2015 pukul 06.11 http://www.jakarta.go.id/web/apbd perihal APBD Jakarta tahun 2014. Diunduh Rabu, 15 April 2015 pukul 06.20 https://www.youtube.com/watch?v=ttTB8uk6_aY reportase perihal Polemik APBD DKI. Diupload 12 Maret 2015 dan Diakses Rabu 15 April 2015 pukul 07.17

http://sp.beritasatu.com/home/fitra-ini-kesalahan-dprd-dki-terkait-apbd-2015/80288 perihal kesalahan DPRD DKI terkait APBD 2015. Dibuat Jumat, 6 Maret 2015 dan Dakses Kamis, 16 April pukul 16.00 http://hukum.kompasiana.com/2015/02/28/ahok-dan-anggota-dprd-bersalah-704285.html perihal APBD DKI. Dibuat 28 Februari 2015 dan Diakses Kamis, 16 April 2015 pukul 16.10 http://news.detik.com/read/2015/02/27/120741/2844825/10/1/kadisdik-tegaskan-tak-ada-pengadaan-ups-untuk-2015-beda-dengan-versi-dprd perihal penegasan Kadisdik. Dibuat Jumat 27 Februari 2015 dan Diakses Kamis, 16 April 2015 pukul 16.15 Hamzah, Ardi. Perspektif Kritis:Konsep dan Aplikasi Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis PP Nomor 71 tahun 2010. Cetakan Pertama November 2013: CV Pustaka. http://katingankab.go.id/egov/ev2/info-kegiatan-bkd/summary/6-peraturan-pemerintah/14-pp-58-tahun-2005-tentang-pengelolaan-keuangan-daerah perihal PP 58 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Diupload 9 Februari 2014 dan Diunduh Rabu 15 April 2015 pukul 07.01 http://ahok.org/berita/news/apbd-2014-apbd-p-2014-realisasi-2014/ perihal APBD 2014. Diupload 17 Maret 2015 dan Diunduh Rabu 15 April 2015 pukul 09.00 http://ahok.org/berita/news/rapbd-pemprov-dki-dan-dprd/ perihal RAPBD versi Pemprov DKI dan DPRD DKI. Diupload 4 Maret 2015 dan Diunduh Rabu 15 April 2015 pukul 09.09