Home >Documents >Tugas Artikel - Evi

Tugas Artikel - Evi

Date post:17-Dec-2015
Category:
View:235 times
Download:1 times
Share this document with a friend
Description:
.
Transcript:

TUGAS KEWARGANEGARAAN

ARTIKEL

Guru Pebimbing: Drs. Emil El Faisal, M.Si

Disusun Oleh:

SITI EVI MARISSA

04011181320114

FAKULTAS KEDOKTERAN

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2015

KATA PENGANTARPuji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya tugas Artikel Pendidikan Kewarganegaraan ini dapat terselesaikan dengan baik.Artikel ini bertujuan untuk memenuhi tugas Pendidikan Kewarga Negaraan (PKN) yang merupakan bagian dari Mata Kuliah Dasar Umum di Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya.

Dan tak lupa penyusun mengucapkan terimakasih kepada doses pembimbing PKN serta semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan makalah ini.

Penyusun menyadari Kumpulan Artikel ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun dari pembaca akan sangat penyusun harapkan guna perbaikan di masa yang akan datang.Semoga Tuhan memberikan balasan pahala atas segala amal yang diberikan kepada semua orang yang telah mendukung kami dan semoga kumpulan artikel ini bermanfaat bagi kita dan perkembangan ilmu pengetahuan. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin.

Penyusun

Siti Evi Marissa

ARTIKEL 1: UNSUR IDENTITAS NASIONAL BANGSA INDONESIA ETNISPERAYAAN IMLEK MENANDAKAN KERAGAMAN ETNIS DIINDONESIA

Jakarta Menyambut Tahun Baru Imlek tahun depan, Indonesia memiliki peluang untuk merenungkan kembali apa yang sesungguhnya membentuk identitas nasional bangsa ini. Indonesia, negara berpenduduk Muslim terbanyak dan kepulauan terbesar di dunia, terdiri atas beragam suku bangsa, termasuk Tionghoa (Cina), yang sudah menjadi bagian dari keragaman negeri ini sejak abad ke-15 (jauh sebelum Indonesia memproklamirkan diri sebagai sebuah negara merdeka pada 1945). Sebelum 1965, di zaman Presiden Soekarno, Tahun Baru Imlek dirayakan secara terbuka oleh masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Saya ingat perayaan Tahun Baru Imlek saat masih kecil. Beberapa minggu sebelum Imlek, restoran, toko, pasar dan jalan-jalan dihiasi dengan berbagai lentera, spanduk dan poster. Ke mana pun Anda pergi, Anda akan dikelilingi oleh warna merah, dalam berbagai wujud dan bentuk berbeda, yang terang menyala. Nyanyian Imlek, Gongxi Gongxi, pun membahana. Irama genderangnya membangkitkan gairah perayaan Imlek. Malam hari diramaikan oleh suara petasan dan kembang api. Di rumah-rumah, ibu-ibu mencetak kue kapit, sejenis kue kering berbentuk segitiga tipis untuk keberuntungan, dan membuat bermacam-macam kue. Namun, pada era Soeharto, yang berkuasa dari 1966 hingga 1998, ada upaya untuk menyeragamkan identitas ke-Indonesia-an dengan melarang bahasa, perayaan-perayaan dan bahkan nama-nama dalam bahasa Mandarin. Pada tahun1999, presiden yang baru terpilih saat itu, Gus Dur, mengembalikan hak orang Tionghoa di Indonesia untuk merayakan Tahun Baru Imlek. Lima tahun kemudian, pada 2004,Presiden Megawati secara resmi mengumumkan Tahun Baru Imlek sebagai hari libur nasional. Namun, saat berbagai undang-undang yang melarang ekspresi kebudayaan warga keturunan Tionghoa dicabut, banyak yang sudah hilang. Mereka yang tumbuh besar pada masa-masa ini kebanyakan sudah meninggalkan latar belakang budaya mereka, dan hanya beberapa kelompok warga yang ada di Medan, Sumatera Utara, pulau Belitung, dan Singkawang, Kalimantan Barat, yang masih melestarikan sisa-sisa warisan budaya ini. Sekarang, saya khawatir anak-anak dan cucu-cucu saya tidak akan pernah mengalami kemeriahan Imlek seperti yang pernah saya alami waktu kecil. Mereka mungkin tak akan merasakan suasana di rumah yang begitu hidup di saat fajar, atau lagu-lagu tahun baru yang penuh semangat, amplop-amplop merah yang dibagi-bagikan ke sanak saudara dan anak-anaktetangga yang dengan malu-malu mengetuk pintu, dan setiap orang mengenakan pakaian terbaik mereka. Tidak pernah ada percekcokan di hari yang penuh harapan ini. Kegembiraan dan keramahan ditunjukkan semua orang sepanjang hari. Apa yang telah hilang tak bisa dikaitkan dengan kebanggaan akan suatu identitas nasional yang disederhanakan. Seutas benang telah hilang dari anyaman warna-warni identitas nasional Indonesia. Sebagai sebuah bangsa yang membanggakan keberagaman sukunya, Indonesia seharusnya bisa memetik lebih banyak manfaat dari hibriditas, ketimbang homogenitas yang memang mustahil. Namun, masih ada harapan untuk masa depan. Mungkin kita akan melihat kembali perkumpulan-perkumpulan dimana warga keturunan Tionghoa bisa belajar membaca, memasak, menyanyi, memainkan alat musik dan membuat kerajinan kertas yang rumit. Mungkin masih ada orang-orang tua yang bisa membantu mewariskan kepada anak-anak mereka fakta-fakta penting sejarah keluarga mereka, membimbing mereka tentang prosesi adat-istiadat, dan mengajari mereka pengobatan tradisional yang bisa diramu dirumah. Dan yang lebih penting lagi, mungkin kita akan melihat kembali reuni-reuni keluarga, upaya kolaboratif untukmenggelar jamuan makan malam tahun baru dan undangan kepada para tetangga untuk merayakan kemeriahan ini bersama-sama. Jika orang Indonesia bisa merasakan kemeriahan hari-hari besar yang dirayakan sesama warga yang saling berbeda-beda, mungkin itu akan mendorong rasa ingin tahu di kalangan anak muda, anak-cucu kita, untuk mengenal kekayaan budaya negeri ini. Dan akhirnya, dengan adanya emansipasi, terciptalah kesetaraan, dan dengan adanya kesetaraan, terciptalah integrasi sosial di antara berbagai kelompok suku bangsa yang ada di Indonesia. Ini dengan jelas terlihat dari mudahnya orang-orang dari berbagai macam etnis berbaur di kampus, di tempatkerja, maupun di permukiman warga. Dan, seiring waktu, siapa tahu, mungkin kita akan melihat lagi kue kapit yang dibuat di rumah-rumah pada hari Imlek.Sumber: www.commongroundnews.org/article.php?id=32641&lan=ba.htmlPenerbitanartikel:Senin,09Sep2013,06:36:00WIB|ByCGN

Tanggapan:Menurut yang saya ketahui bahwa Identitas Nasional Indonesia adalah ciri-ciri atau sifat-sifat khas bangsa Indonesia yang membedakannya dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Ciri khas tersebut dapat kita lihat dari perilaku masyarakat Indonesia sehari-hari secara umum dan juga kebudayaan serta atribut-atribut khas yang dimiliki bangsa Indonesia. Kita tahu bahwa Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan kebudayaan dengan beranekaragam suku bangsa. Selain kebudayaan dari negara kita sendiri, kita tidak bisa mengabaikan kebudayaan bangsa lain yang ada di Indonesia, seperti bangsa Tionghoa yang faktanya merupakan bagian dari negara kita yang sudah lama ada di negara kita. Selama ini yang saya ketahui, kita selalu menjunjung tinggi keharmonisan antar budaya, oleh karena itulah sangat disayangkan sekali jika kebudayaan bangsa lain harus di-Indonesia-kan semua seperti yang tercantum pada artikel di atas pada masa pemerintahan Soeharto. Seharusnya kebudayaan bangsa Tionghoa pun harus tetap kita pertahankan dan kita hormati sebagai salah satu bagian dari Identitas Nasional Bangsa Indonesia. Namun menurut pandangan saya, sekarang semua itu sudah kembali harmonis dengan menjadikan Tahun Baru Imlek sebagai hari libur nasional. Saya melihat di masa ini tidak hanya bangsa Tionghoa yang bersuka cita, namun rekan-rekan mereka dari ras lain pun turut bersuka cita. Disini terlihat adanya upaya memperkuat toleransi antar suku, ras, dan agama yang ada di Indonesia. Namun kita juga jangan mudah terpengaruh oleh budaya lain, kita harus tetap mengedepankan kepentingan bangsa Indonesia di atas kepentingan kelompok serta menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dengan sebaik-baiknya serta selektif terhadap kebudayaan asing yang masuk ke Indonesia untuk memperkuat dan mempertahankan jati diri bangsa agar tidak luntur.

ARTIKEL 2: UPAYA MEMPERTAHANKAN IDENTITAS NASIONAL BANGSA INDONESIA

MENPERIN: SISTEM "BATIKMARK" LINDUNGI IDENTITAS BATIK INDONESIA

Jakarta - Pemerintah menciptakan sistem "batikmark" untuk melestarikan dan mengembangkan produk batik dengan memberikan jaminan mutu, kepercayaan konsumen, perlindungan hukum, dan identitas terhadap batik Indonesia, kata Menteri Perindustrian MS Hidayat."''Batikmark'' adalah suatu tanda yang menunjukkan identitas dan ciri batik buatan Indonesia yang terdiri dari tiga jenis yakni batik tulis, batik cap, serta batik kombinasi tulis dan cap," ujar MS Hidayat dalam sambutannya pada pembukaan Pameran Batik di Jakarta, Selasa. Menurut dia, tujuan utama penerbitan sertifikasi "batikmark", adalah memastikan perspektif dunia bahwa tekstil bermotif dan berproses batik adalah kekayaan tradisional Indonesia. "Sekaligus menjaga kualitas tekstil bermotif batik dan berproses batik tersebut kepada para konsumen batik," ujarnya. Logo "batikmark", lanjut Hidayat, bermanfaat sebagai alat pembeda batik buatan Indonesia dengan produk batik dari negara lain. "Sehingga memudahkan konsumen mancanegara mengenal batik Indonesia ataupun para pembelidalam negeri untuklebih meyakini dari apa yang akan dipakai," ujar Hidayat. Selain itu, dengan adanya "batikmark" pada setiap produk batikproduksi Indonesia, praktik pemalsuan produk batik yangsering dilakukan negara-negara lain dapatdiminimalkan. "Banyak produk batik buatan perajin Indonesia yang diekspor tanpa identitas apa pun, sehingga sampai di negara tujuan, produk tersebut kemudian diberi merek ataupun label lain, serta diakui sebagai produk negara lain," ujarnya. Untuk memasyarakatkan itu, Hidayat mengatakan, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian 74/2007 tentang Penggunaan Batikmark "batik Indonesia" yang selanjutnya diatur melalui Peraturan Dirjen IKM 71/2009 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Batikmark "batik Indonesia".

SumberArtikel:http://www.investor.co.id/home/sistem-batikmark-lindungi-identitas-batik-indonesia/59422.htmlPenerbitanArtikel:Selasa,17September2013,14:27:53WIB|ByICD

Tanggapan:Saya sangat setuju dengan Pemerintah yang menciptakan system batikmark. Dengan begitu tidak akan ada lagi negara-negara nakal yang akan melakukan pemalsuan produk batik yang sebenarnya berasal dari Indonesia, namun karena tidak logo sehingga mereka memberikan label sendiri. Batik merupakan ciri khas serta salah satu kekayaan Identitas Nasional bangsa Indonesia, kita harus memperjuangkannya dan melestarikannya. Kita juga sebagai bangsa Indonesia harus mengenalkannya kepada anak cucu kita sendiri, bukan hanya kepada bangsa lain, dengan cara kita memberikan contoh dengan mengenakan pakaian ataupun kain-kain lain yang bermotifkan batik. Jika dari dalam diri kita sendiri sudah tumbuh rasa cinta akan kebudayaan bangsa kita sendiri, maka saya yakin semua orang pun akan melakukan hal yang sama dengan apa yang kita lakukan, dengan begitu indentitas nasional Indonesia akan semakin dikenal baik di dalam maupun di luar negeri dan akan terselamatkan dari dicuri negara lain atas kekayaan budaya kita. Dengan terciptanya sistem "batikmark", kita bisa melestarikan dan mengembangkan produk batik dengan memberikan jaminan mutu, kepercayaan konsumen, perlindungan hukum, dan identitas terhadap batik Indonesia. ARTIKEL 3: HAK ASASI MANUSIAKEWENANGAN PENGADILAN HAM PADA KASUSKEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN DI LAPAS CEBONGANPembentukan Pengadilan HakAsasi Manusia untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia yang berattelah diupayakan oleh Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang dinilai tidak memadai, sehingga tidak disetujui oleh DewanPerwakilan Rakyat Republik Indonesia menjadi undang-undang, dan oleh karena ituPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tersebut perlu dicabut. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan cperlu dibentuk Undang-undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pengadilan HAM berkedudukan di daerahkabupaten ataudaerah kota yangdaerah hukumnya meliputi daerah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasimanusia yang berat.PERKARA YANG DIPERIKSA OLEH PENGADILAN HAM

Pengadilan HAM berkompeten untuk melakukan pemeriksaan terhadap perkaraterjadinya kejahatan HAM berat berupa kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan (Vide Pasal 7 Undang-Undang Nomor 26 Tahun2000 Tentang Pengadilan HAM). Untuk kasus terjadinya pembantaian di Lapas Cebongan merupakan suatu peristiwa yang tergolong pada kejahatan terhadap kemanusiaan (Vide Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun2000 Tentang Pengadilan HAM). Adapun bunyi Pasal 9Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM sebagai berikut: Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagiandari serangan yang meluas atausistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secaralangsung terhadap penduduk sipil, berupa: pembunuhan; pemusnahan; perbudakan; pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa; perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lainsecara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional; penyiksaan; perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa,pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksaatau bentuk-bentuk kekerasaan seksual lain yang setara; penganiayaan terhadap suatukelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lainyang telah diakui secara universal sebagai halyang dilarang menurut hukum internasional; penghilangan orang secara paksa; ataukejahatan apartheid

KRONOLOGIS PEMBANTAIAN DI LAPAS CEBONGAN

Pada hari sabtu tanggal 23maret 2013 sekitar pukul 01.00 wib Sekelompok orang yangtidak dikenal menemui sipir dengan membawa suratperintah yang berkop surat Polda Yogyakarta akan bertemu dengan ke-empat korban, dimana pada saatitu ditolak oleh sipir denganalas an sudah malam, sehingga muncul kelompok bersenjata laras panjangmemaksa sipir Lembaga Pemasyarakat (Lapas) untuk membukakan pintu. Mereka membawa granatdan mengancam hendak meledakkannya jika pintu tidak dibuka. Begitu sipir membuka pintu, mereka kemudian menyerbu ke dalam area Lapas, melewati lima lapis pintu penjagaan dan mencari empat tahanan di Blok Anggrek. Setelahmenemukan ke-empat korban, maka gerombolan orang yang tidak dikenal itumelakukan pembantaian dengan melakukan penganiayaan serta penembakan yang menyebabkan ke-empat korban meninggal dunia secara tragis.

KEWENANGAN FORMIL PENYELIDIKAN KASUS

Peristiwa pembantaian tersebut merupakan suatu kejahatan yang bersifat sistematis karena dimungkinkan ada suatu perencanaan yang ditunjukan oleh adanya fakta hukum terdapat dua orang oknum TNI ADyang berusaha melarang teman-temannya untuk melakukan pembantaian tersebut. Dengan adanya pelarangan ini, makakegiatan pembantaian tahanan tersebut merupakan suatu kegiatan yang sudah direncanakan sedemikian rupa sehingga adanya persiapan berupa pembagian tugas seperti :

adanya persiapan untuk memalsukan surat perintah tugas denganmembuat surat yang seolah-olah berasal dari PoldaJogyakarta.

adanya persiapan senjata yangdigunakan, karena senjata danpeluru dapat dipergunakan hanya dalam pelaksanaan tugas, bukan digunakan di luartugas dan apabila senjatatersebut tidak digunakan, maka senjata harus disimpan pada suatu gudangsenjata. Peluru pun demikian, setiap menggunakan peluru harus ada suatu perintah dan setelahmenggunakan peluru harus ada suatu pelaporan tentang kegiatan apayang sudah digunakan dan berapa banyak peluru yang digunakan.

adanya perencanaan dalam pembagian tugas seperti adanya penunjukan seorang eksekutor dan adanya penunjukan oknum anggota TNI AD yangmelakukan penjagaan dan adanya pembagian tugas dalam pengamananterhadap CCTV.

Adanya persiapan kendaraan, dimanakendaraan yang digunakan ini merupakan salah satu alat kejahatan yangdipergunakan untuk memudahkan terjadinya suatu kejahatan, sehingga kendaraan yang digunakan merupakan barang bukti dalam kejahatan kemanusiaan ini.

Adanya persiapan dalam penentuan waktu kegiatan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Dengan adanya pembagian tugas dan persiapansarana serta prasarana pendukung inilah merupakan suatu rangkaian persiapan yang telah direncanakan dansudah dipersiapkan secara sistematis. Hanya saja dalam prosespenyidikan juga masih banyak lagi yangharus dikerjaka nbukan hanya selesai pada suatu pengakuan. Masihbanyak barang bukti dan petunjuk yang harus diolah seperti bagaimana mekanisme komando dan pengendalian, yangartinya perlu adanya pendalaman terhadap sistem pelaporan dan sarana pelaporan agardapat diungkap secara jelas kasusnya danbukan hanya setengah-setengah. Sehingga perlu dilakukan pendalaman terhadap alat komunikasi yangdigunakan oleh Oknum pelaku kejahatanterhadap kemanusiaan ini. Audit terhadap alat komunikasi iniamat penting di dalam mengungkap jelas peristiwa pidana yang terjadi. Berdasarkan atas uraian di atasmaka KOMNAS HAM merupakan Leading sektor dalam melakukan suatu penyelidikan hal inidisebabkan karena KOMNAS HAM merupakan lembaga yang diberikewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan penyelidikan terhadap terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal18 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAMyang berbunyi :(1) Penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yangberat dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

(2) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam melakukan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat membentuk tim ad hoc yang terdiri atas Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan unsur masyarakat. Dengan memahami peran, tugas dantanggung jawab Lembaga Komnas HAM untuk melakukan kegiatan penyelidikan ini, maka sudah seharusnya Lembaga Komnas HAM melakukan tindakan penyelidikan berupa : (Vide Pasal19 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM)a. melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat ataulingkupnya patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia yang berat;

b. menerima laporan atau pengaduan dariseseorang atau kelompok orang tentang terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat, serta mencari keterangan dan barang bukti;c. memanggil pihak pengadu, korban,atau pihak yang diadukan untuk diminta dan didengar keterangannya;d. memanggil saksiuntuk diminta dan didengar kesaksiannya;e. meninjau danmengumpulkan keterangan ditempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu;

f. memanggil pihak terkait untuk memberikan keterangan secaratertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya.

g. atasperintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:1) pemeriksaan surat;2) penggeledahan dan penyitaan;3) pemeriksaan setempat terhadap rumah,pekarangan,

4) bangunan, dan tempat-tempat lainnya yangdiduduki atau dimiliki pihak tertentu;

5) mendatangkan ahli dalam hubungan dengan penyelidikan

Selain itu KOMNAS HAMpun memiliki kewenangan untuk pemberian saran kepada parapihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan; penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepadaPemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya; dan penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasimanusia kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti (Vide Pasal 89 ayat (4)huruf (c),(d) dan (e)Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM)

KEWENANGAN PERADILAN SIPIL DAN HAM PADA KASUS CEBONGANBanyak tayangan di televisi yangmenyatakan bahwa peristiwa pembantaian di proses melalui Peradilan Militer bukan peradilan sipil.Pendapat ini merupakan suatu pendapat yang keliru, seharusnya kompetensi kewenangan mengadil berada pada kewenangan pengadilan sipil, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 65 ayat (2) yangberbunyi :

prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang .

Sumber: https://www.academia.edu/8072447/ARTIKEL_TENTANG_HAM_Kewenangan_Pengadilan_HAM_pada_Kasus_Kejahatan_terhadapTanggapan:Seperti yang kita ketahui dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentangHAM disebutkan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang MahaEsa dan merupakan anugerah-Nya yangwajib dihormati, dijunjung tinggi, dandilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkatdan martabat manusia. Hak untuk hidup merupakan salah satu bagian dari Hak Asasi Manusia, oleh karena itu kasus pembantaian di Lapas Cebongan merupakan suatu peristiwa yang tergolong pada kejahatan terhadap kemanusiaan yang merupakan pelanggaran atas Hak Asasi Manusia. Pelaku pembantaian di Lapas Cebongan sudah amat patut diproses melalui Peradilan sipil dalamrangka penghormatan terhadap hukum sebagaimana sudah diatur dalam ketentuan asas hukum Equality Before The Law. Proses hukum ini amatlah penting agardidapat suatu efek jera, supaya tidak terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan berulang yang disebabkan kurangnya efek penjeraan terhadap pelaku tindak pidana.

ARTIKEL 4: PELAKSANAAN DAN PENEGAKAN HUKUM PENEGAKAN HUKUM ANTARA HARAPAN DAN KENYATAANPenegakan hukum yang bertanggungjawab (akuntabel) dapat diartikan sebagai suatu upaya pelaksanaan penegakan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, bangsa dan negara yang berkaitan terhadap adanya kepastian hukum dalam sistem hukum yang berlaku, juga berkaitan dengan kebermanfaatan hukum dan keadilan bagi masyarakat. Proses penegakan hukum memang tidak dapat dipisahkan dengan sistem hukum itu sendiri. Sedang sistem hukum dapat diartikan merupakan bagian-bagian proses/tahapan yang saling bergantung yang harus dijalankan serta dipatuhi oleh Penegak Hukum dan Masyarakat yang menuju pada tegaknya kepastian hukum.Sudah menjadi rahasia umum bahwa penegakan hukum di Indonesia sangat memprihatinkan. Disamping itu, anehnya, masyarakat tidak pernah jera untuk terus melanggar hukum, sehingga masyarakat sudah sangat terlatih bagaimana mengatasinya jika terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukannya, apakah itu bentuk pelanggaran lalu-lintas, atau melakukan delik-delik umum, atau melakukan tindak pidana korupsi, tidak menjadi masalah. Sebagian besar masyarakat kita telah terlatih benar bagaimana mempengaruhi proses hukum yang berjalan agar ia dapat terlepas dari jerat hukumannya. Kenyataan ini merupakan salah satu indikator buruknya law enforcement di negeri ini.Sekalipun tidak komprehensif perlu ada langkah-langkah untuk membangun sistem penegakan hukum yang akuntabel, antara lain : 1) Perlunya penyempurnaan atau memperbaharui serta melengkapi perangkat hukum dan perundang-undangan yang ada, sebagai contoh, perlunya ditindaklanjuti dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) dari UU No.4 tahun 2004 terutama yang mengatur tentang pemberian sanksi pidana bagi pelanggar KUHAP, khususnya bagi mereka, yang ditangkap, ditahan,dituntut, atau diadili tanpa berdasarkan hukum yang jelas, atau karena kekeliruan orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana telah ditegaskan dalam pasal 9 ayat (2) UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;

2) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Penegak Hukum baik dari segi moralitas dan intelektualitasnya, karena tidak sedikit Penegak Hukum yang ada saat ini, tidak paham betul idealisme hukum yang sedang ditegakkannya;3) Dibentuknya suatu lembaga yang independen oleh Pemerintah dimana para anggotanya terdiri dari unsur-unsur masyarakat luas yang cerdas (non Hakim aktif, Jaksa aktif dan Polisi aktif) yang bertujuan mengawasi proses penegakan hukum (law enforcemen) dimana lembaga tersebut nantinya berwenang merekomendasikan agar diberikannya sanksi bagi para penegak hukum yang melanggar moralitas hukum dan/atau melanggar proses penegakan hukum [vide: pasal 9 ayat (1) dan (2) UU No.4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Jo. pasal 17 Jo pasal 3 ayat (2 ) dan (3) Jo. Pasal 18 ayat (1) dan (4) UU No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)];

4) Perlu dilakukannya standarisasi dan pemberian tambahan kesejahteraan yang memadai khususnya bagi Penegak Hukum yang digaji yaitu : Hakim, Jaksa dan Polisi (Non Advokat) agar profesionalisme mereka sebagai bagian terbesar penegak hukum di Indonesia dalam kerjanya lebih fokus menegakkan hukum sesuai dari tujuan hukum itu sendiri;.5) Dilakukannya sosialisasi hukum dan perundang-undangan secara intensif kepada masyarakat luas sebagai konsekuensi asas hukum yang mengatakan bahwa; setiap masyarakat dianggap tahu hukum, sekalipun produk hukum tersebut baru saja disahkan dan diundangkan serta diumumkan dalam Berita Negara. Disini peran Lembaga Bantuan Hukum atau LBH-LBH dan LSM-LSM atau lembaga yang sejenis sangat diperlukan terutama dalam melakukan advokasi agar hukum dan peraturan perundang-undangan dapat benar-benar disosialisasikan dan dipatuhi oleh semua komponen yang ada di negeri ini demi tercapainya tujuan hukum itu sendiri;

6) Membangun tekad (komitmen) bersama dari para penegak hukum yang konsisten. Komitmen ini diharapkan dapat lahir terutama yang dimulai dan diprakarsai oleh Catur Wangsa atau 4 unsur Penegak Hukum, yaitu : Hakim, Advokat, Jaksa dan Polisi, kemudian komitmen tersebut dapat dicontoh dan diikuti pula oleh seluruh lapisan masyarakat;

Namun usul langkah-langkah di atas untuk membangun sistem penegakan hukum yang akuntabel tentu tidak dapat berjalan mulus tanpa ada dukungan penuh dari Pemerintahan yang bersih (clean government), karena penegakan hukum (law enforcement) adalah bagian dari sistem hukum pemerintahan. Pemerintahan negara (lapuissance de executrice) harus menjamin kemandirian institusi penegak hukum yang dibawahinya dalam hal ini institusi Kejaksaan dan Kepolisian karena sesungguhnya terjaminnya institusi penegakan hukum merupakan platform dari politik hukum pemerintah yang berupaya mengkondisi tata-prilaku masyarakat Indonesia yang sadar dan patuh pada hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penegakan hukum yang akuntabel merupakan dasar dan bukti bahwa Indonesia benar-benar sebagai Negara Hukum (rechtsstaat). Di samping itu rakyat harus diberitahu kriteria/ukuran yang dijadikan dasar untuk menilai suatu penegakan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik guna menciptakan budaya kontrol dari masyarakat, tanpa itu penegakan hukum yang baik di Indonesia hanya ada di Republik Mimpi.

Sumber: http://www.kantorhukum-lhs.com/artikel?hukum=penegakan-hukum-antara-harapan-dan-kenyataanTanggapan:Perlu kita tegaskan disini bahwa tujuan hukum terletak pada pelaksanaan hukum itu, kalau tidak maka peraturan hukum itu hanya merupakan kata-kata yang tidak mempunyai makna dalam kehidupan. Memang benar apa yang telah diuaraikan pada artikel di atas bahwa sudah menjadi rahasia umum penegakan hukum di Indonesia sangat memprihatinkan. Masyarakat Indonesia rata-rata sadar akan peraturan yang sudah ditetapkan, namun masyarakat tidak pernah jera untuk terus melanggar hukum, sehingga masyarakat sudah sangat terlatih bagaimana mengatasinya jika terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukannya, contohnya saja dalam berlalu lintas banyak sekali yang tidak mengikuti peraturan, disini terdapat dua kelemahan yakni antara si pelanggar yang tidak jera akan hukum dan juga si penegak hukum yang mudah sekali di sogok dengan uang. Atau melakukan tindak pidana korupsi, seakan sudah menjadi keharusan beberapa petinggi negara yang seharusnya menegakkan hukum itu sendiri. Kenyataan ini merupakan salah satu indikator buruknya penegakan hukum di negeri ini.

Usulan langkah-langkah pada artikel di atas untuk membangun sistem penegakan hukum secara teori sudah sangat baik, namun tentu saja dukungan antara kedua belah pihak antara masyarakat dan penegak hukum sangat diperlukan. Jika tidak maka penegakan hukum yang baik di Indonesia itu akan benar-benar hanya ada di Republik Mimpi.

ARTIKEL 5: POLITIK STRATEGI NASIONALJOKOWI DULU BELA RAKYAT SEKARANG SENGSARAKAN RAKYAT?Sosok dan penampilan PDI Perjuangan dan Jokowi yang selalu digembar gemborkan pro rakyat, bisa berubah drastis jika sampai pemerintahan Jokowi nanti menaikkan harga bahan bakar minyak. Selama ini seluruh kader PDIP baik Jokowi, Megawati, seluruh petinggi partai dan semua kader partai PDIP dikerahkan beramai-ramai untuk menolak setiap pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) beralasan demi kepentingan rakyat. Tetapi saat ini ternyata rakyat mulai membuka mata lebar bahwa politikus ternyata terbukti berbicara bukan atas nama hati nurani rakyat tetapi sekedar memanfaat kepentingan rakyat untuk kepentingan politik kelompoknya guna melawan pemerintahan SBY saat itu. Tampaknya fenomena ini adalah karma atau senjata makan tuan yang akan dialami Jokowi dan PDIP saat menjadi presiden Indonesia. Apakah fenomena ini akan menggiring opini rakyat menganggap Jokowi tidak konsisten bahwa dulu bela rakyat tetapi sekarang sengsarakan rakyat ?

Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Nusa Dua, Bali, Rabu 27 Agustus malam. Pertemuan tersebut membahas sejumlah agenda terkait transisi pemerintahan, termasuk bahan bakar minyak (BBM). Jokowi mengungkapkan, dalam pertemuannya dengan SBY, dia mendesak, untuk menekan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Jadi ini terus terang ingin saya sampaikan tadi malam. Memang secara khusus, saya meminta kepada Presiden SBY untuk menekan defisit APBN dengan menaikkan harga BBM, kata Jokowi di Balaikota DKI Jakarta, seperti yang dilansir kompas Kamis (28/8/2014).

Kenaikan BBM ternyata bukan rakyat berpunya yang terkena dampak buruknya tetapi akan menyengsarakan rakyat kecil. Kenaikan BBM sudah pasti akan menimbulkan efek domino dengan diikuti melambungnya harga bahan kebutuhan pokok, akibatnya daya beli masyarakat berkurang, awalnya rakyat miskin hanya mampu makan sehari satu kali kini mereka jadi makan satu kali untuk tiga hari sebab mereka sudah tidak mampu lagi membeli bahan kebutuhan pokok yang harganya semakin mahal. Kenaikan BBM akan berdampak pada naiknya pembiayaan yang penting bagi rakyat kecil seperti tarif angkutan umum, harga obat, dan berbagai kebutuhan lainnya.

Permintaan presiden terpilih Joko Widodo mendesak agar pemerintah saat ini segera menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) menimbulkan keanehan dan tanda tanya besar di mata rakyat. Sebelumnya PDI Perjuangan yang menjadi kendaraan politiknya selama ini dikenal sebagai penentang keras kebijakan tersebut. Padahal sebelumnya Jokowi pun menyampaikan penolakan atas rencana kenaikan harga BBM bersubsidi itu. Menurut Jokowi, semua rakyat pasti menolak rencana kenaikan BBM.(28/3/2012)viva.co.id. Jadi penolakan PDIP atau Jokowi selama ini hanya merupakan manuver politik untuk meraih simpati masyarakat semata?

Saat itu Jokowi dan PDIP boleh dibilang ikon penting semua aksi politik yang mengatas namakan rakyat. Saat itu Jokowi dianggap pahlawan yang membela rakyat paling depan yang meski menjadi walikota berani menentang kebijaksanaan SBY. Berbeda dengan sekarang, pada tahun 2012, Jokowi dengan tegas menyampaikan penolakan atas rencana kenaikan harga BBM bersubsidi itu demi kepentingan rakyat. Saat itu menurut Jokowi, semua rakyat pasti menolak rencana kenaikan BBM.(28/3/2012) katanya seperti dilansirviva.co.id. Bahkan dengan semangat Jokowi yang saat menjadi Walikota Solo, Jokowi, dengan tegas tidak setuju harga bahan bakar minyak (BBM) dinaikkan pada awal April tahun 2012. Pasalnya, warga masyarakat masih menginginkan harga BBM yang murah. Siapapun atau seluruh rakyat jika ditanya tentang rencana kenaikan harga BBM pasti tidak mau, karena mereka inginnya yang murah, kata Jokowi, Selasa, 27 Maret 2012. Jokowi pun menyuruh wartawan menanyai satu per satu masyarakat. Menurutnya, rakyat dipastikan jawabannya akan menolak rencana itu. Saya kira semua yang ditanya inginnya harga BBM tidak naik, kata dia.

Desakan hebat dari rakyat yang dipelopori PDIP bersama rakyat yang mudah terprovokasi saat itu maka akhirnya kenaikkan harga BBM ditunda. Penundaan kenaikkkan BBM ini secara akumulatif tampaknya membawa bencana bagi perekonomian Indonesia. Sehingga saat ini bukan hanya rakyat yang menderita tetapi juga Jokowi dan PDIP. Karena menerima karma dan senjata makan tuan akibat menolak keniscayaan kenaikkan BBM saat itu. Tetapi saat karma dan senjata makan tuan itu dialami Jokowi dan PDIP saat ini mereka beramai-ramail menuntut SBY untuk menaikkan harga BBM. Inilah satu lagi bentuk aneh tapi nyata di perpolitikan Indonesia. Rakyat hanya dijadikan komoditas untuk kepentingan politik kelompok dan individunya. Rakyat hanya dijadikan sebuah kata yang harus diucapkan untuk dibela. Tetapi ketika kepentingan individu dan partai terdesak akhirnya rakyat jugalah yang dikorbankan. Tetapi politikus adalah sosok manusia yang diberi kelebihan dalam berkomunikasi dan bersilat lidah. Nantinya para pakar komunikasi politik dari Jokowi atau PDIP akan dengan canggih membalik keanehan politik Indonesia itu menjadi sesuatu yang wajar dan normal sekali lagi pasti diembel-emebeli demi kepentingan rakyat. Nama rakyat tidak akan lepas dari mulut manis para politikus padahal mereka tahu bahwa rakyat hanya dijadikan sebuah komoditas.

Sumber: http://demokrasiindonesia.com/2014/08/28/jokowi-dulu-bela-rakyat-sekarang-sengsarakan-rakyat/ diposting 28 Agustus 2014

Tanggapan:Menurut pandangan saya, berdasarkan paparan diatas merupakan suatu strategi politik untuk mendapatkan kemenangan serta mencapai tujuan politiknya dengan mengambil simpati rakyat. Namun menurut saya, kenaikan harga BBM memang perlu dilakukan jika memang sangat mendesak. Jika penghematan anggaran akan digunakan untuk program-program sosial dan pembangunan infrastruktur, maka itu memang baik. Subsidi BBM memang lebih baik dialihkan ke sektor produktif antara lain, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Selama ini anggaran negara memang dikuras untuk subsidi BBM yang umumnya dinikmati oleh mereka yang nyatanya berduit. Namun keputusan kenaikan BBM harus tetap diimbangi dengan menekan kenaikan harga bahan pokok yang melambung tinggi dipasaran yang sangat menyulitkan bagi rakyat kecil yang hidup pas-pasan.

ARTIKEL 6: DEMOKRASI dan PENEGAKAN HUKUMDEMOKRASI, PEMILU DAN PENEGAKAN HUKUMOleh : Drs. M. Sofyan Lubis, SH.

Demokrasi Modern menurut definisi aslinya adalah bentuk pemerintahan yang di dalamnya banyak keputusan pemerintah atau di belakang kebijakan yang menimbulkan keputusan itu lahir dari suara terbanyak yakni dari mayoritas di pemerintahan atau di belakang kebijakan yang menimbulkan keputusan itu lahir dari suara terbanyak, yakni dari mayoritas di pemerintahan (consent of a majority of adult governed).

Namun batasan konseptual yang mudah dipahami tentang demokrasi adalah, suatu proses dari system penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan suatu negara yang dijalankan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Sedang batasan operasional dari demokrasi adalah, bagaimana indikator demokrasi berjalan sebagaimana mestinya. Dan itu dapat diketahui dengan mengukur dan mempertanyakan indikator demokrasi tersebut, seperti:

1. Tingkat sehat tidaknya penyelenggaraan Pemilu;

2. Tentang sehat tidaknya bangsa ini atau tokoh-tokoh politik dalam bermusyawarah (negosiasi);

3. Tentang sehat tidaknya partisipasi rakyat dalam mempengaruhi kebijakan publik suatu Pemerintahan;

4. Tentang sehat tidaknya hak-hak wakil rakyat dipergunakan dalam mengkontrol jalannya pemerintahan, seperti: hak angket, hak budget, hak interplasi, hak amandemen dan hak-hak lainnya.

Untuk mengukur suatu negara demokratis atau tidak, harus diukur dari batasan atau definisi operasi tentang demokrasi, bukan dari definisi konsep dari demokrasi itu. Sudah menjadi fakta sejarah demokrasi di Indonesia yang ada selama ini serasa jauh dari ruh atau tondi dari demokrasi itu sendiri. Hal ini dapat diketahui dari:

1. Partisipasi rakyat dapat dibeli dengan uang;

2. Pemilu dari masa kemasa penuh dengan kecurangan;

3. Pamer kekuatan massa menjadi kebanggaan dari banyak partai-partai politik untuk melakukan tekanan-tekanan;

4. Saat bangsa ini atau tokoh-tokoh politik berbeda pendapat di dalam bermusyawarah atau bernegosiasi maka perbedaan tersebut menjadi bibit permusuhan;

5. Hak-hak DPR sebagai mekanisme kontrol terhadap Pemerintah tidak berjalan sebagaimana mestinya;

6. Cita-cita jadi anggota Legislatif tidak diragukan apakah didasarkan pada Nasionalisme yang bertujuan akan memperjuangkan cita-cita bangsa ini sebagaimana terdapat di dalam alinea ke IV Pembukaan UUD 1945; Cita-cita bangsa dan Nasionalisme inilah yang harus diperjuangkan dan ditegakkan para sang Caleg jika ia nantinya menjadi anggota Legislatif di Parlemen. Sedangkan seperti kita ketahui kebanyakan dari anak bangsa ini ingin jadi anggota legislatif hanya sekedar mencari prestige atau gengsi sosial, sehingga kebanyakan dari mereka setelah kekuatan dan modal dikerahkan sang Caleg sekedar untuk menjadi anggota legislatif dan jika gagal tentu tidak sedikit pula yang menderita stress bahkan sakit jiwa. Tidak berlebihan kalau iman dan taqwa para calon pemimpin bangsa ini perlu diragukan atau mungkin cara berpikir bangsa ini memang sudah pada sakit, sehingga tidak faham bagaimana kita hidup berbangsa dan bernegara, mungkin juga tidak paham bahwa ikut dalam partai politik sesungguhnya membawa misi ideologi yang harus diperjuangkan untuk membuat bangsa ini bermartabat. Bahkan mungkin juga kita tidak lagi memiliki ikatan batin sebagai sebuah bangsa yang besar atau juga kita sudah kehilangan jejak bagaimana menghormati sejarah luhur perjuangan bangsa ini dari terhina akibat penjajahan menjadi bangsa yang merdeka yang semua itu dibayar dengan darah, nyawa dan air mata.sumber: http://www.kantorhukum-lhs.com/1?id=demokrasi-pemilu-dan-penegakan-hukumTanggapan:Seperti yang tercantum pada artikel di atas bahwa demokrasi adalah bagaimana indikator berjalan sebagaimana mestinya. Yang saya lihat di Indonesia selama ini indicator-indikator di atas adalah memang benar Tidak sehatnya, contohnya saja yang sering terjadi dari pemilu adalah politik uang, uang yang berbicara dan uang yang menang, walaupun bagi masyarakat yang cukup pintar mereka menerima uangnya namun belum tentu memilih, disitu ada penolakan dari masyarakat terhadap pemaksaan, namun tetap saja mendukung kecurangan jika kita tetap menerima uangnya. Kejelekan-kejelakan di atas rata-rata memang terjadi di Indonesia, partisipasi rakyat yang bisa dibeli dengan uang dan pemilu yang penuh kecurangan seakan sudah mendarah daging, tidak terlihat lagi makna demokrasi yang sesungguhnya, bahkan sang ketua rakyat itulah yang membeli rakyatnya untuk memilih sang pemimpin rakyat yang dipilihnya.

Kita sekarang memang tidak lagi dijajah oleh bangsa asing, namun tidak dapat dipungkiri kita saat ini dijajah oleh bangsa sendiri yang dampaknya jauh lebih kejam dari penjajahan bangsa asing itu sendiri. Untuk menyelamatkan semua ini kita harus bangkit dan mengenal sejarah dan cita-cita bangsa ini serta menjalankan demokrasi Pancasila yang mengedepankan Iman dan Taqwa, Kemanusiaan dan Nasionalisme dalam budaya prilaku kita saat berdemokrasi untuk mendapatkan kekuasaan yang sah demi mewujudkan cita-cita bangsa ini ke depan.Namun dalam proses itu semua harus dilakukan melalui Penegakan Hukum Yang Baik dan tersedianya Sumber Daya Manusia dalam penegakan hukum yang diiringi adanya kesadaran seluruh rakyat bangsa Indonesia untuk selalu patuh dengan hukum terutama dalam pesta demokrasi. Fakta yang ada adalah, bangsa ini miskin pendidikan, miskin partisipasi politik karena hak suaranya telah dibeli, miskin keamanan dan kebebasan dalam hidup rukun berdampingan dan miskin keadilan serta kepastian hukum dalam setiap penyelenggaraan Pemilu. Rakyat yang miskin bukanlah hal yang ideal untuk diajak berdemokrasi apalagi ditengah carut-marutnya penegakan hukum, maka dalam situasi seperti ini mustahil tujuan negara Indonesia dapat tercapai dengan baik, mustahil demokrasi dan pemilu berjalan mulus tanpa ada kecurangan. Bahkan pembangunan cenderung berdampak sebaliknya yaitu membuat rakyat semakin miskin, merusak system dan prilaku sosial dan merusak lingkungan hidup serta merajalelanya budaya korupsi yang semakin sulit dicegah. Bukankah fakta yang ada, dimana Indonesia dikenal sebagai sebuah negara dengan Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah, namun rakyatnya miskin ditengah-tengah kekayaannya.

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended