TUGAS AKHIR KARYA ILMIAH NEGOSIASI PIHAK …takihumasunj.com/wp-content/uploads/2017/08/RIZKI-AULIA-RAHMA...i rizki aulia rahma wiguna (4123136579), negosiasi pihak ketiga sebagai

TUGAS AKHIR KARYA ILMIAH

NEGOSIASI PIHAK KETIGA SEBAGAI RESOLUSI KONFLIK DI SUKU

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PEMERINTAH KOTA

JAKARTA TIMUR

(Survey Deskriptif : Ratusan buruh adukan nasib mereka ke Kantor

Walikota Jakarta Timur pada berita resmi Pemerintah Kota Jakarta

Timur 7 Oktober 2016)

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Ahli Madya

Oleh:

Rizki Aulia Rahma Wiguna NIM 4123136579

PROGRAM STUDI DIII HUBUNGAN MASYARAKAT

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Agustus

2017

i

RIZKI AULIA RAHMA WIGUNA (4123136579), NEGOSIASI PIHAK KETIGA SEBAGAI RESOLUSI KONFLIK DI SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PEMERINTAH KOTA JAKARTA TIMUR (Survey Deskriptif : Ratusan buruh adukan nasib mereka ke Kantor Walikota Jakarta Timur pada berita resmi Pemerintah Kota Jakarta Timur 7 Oktober 2016), Tugas Akhir Karya Ilmiah, 2017; Hlm 139; 5 lamp; Ref 25 bk: 2000-2014, 3 situs.

ABSTRAK

Negosiasi juga merupakan perundingan antara dua pihak yang dimana didalamnya terdapat proses memberi, proses menerima, dan proses tawar-menawar. Seperti yang dilakukan oleh ratusan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) mendatangi Kantor Walikota Jakarta Timur mengadukan nasib mereka pada Jumat 7 Oktober 2016. Permasalahan yang diadukan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang di alami para buruh di tempat mereka bekerja. Dalam rangka menjalankan peran sebagai pelayan masyarakat, pihak Walikota Jakarta Timur yaitu Sudin Nakertrans telah mencoba untuk menghubungi pihak dari perusahaan yang tertuntut oleh buruhnya karena terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Atas dasar kasus inilah penulis tertarik meneliti bagaimana negosiasi pihak ketiga sebagai resolusi konflik di Sudin Nakertrans Jakarta Timur?

Penelitian ini menggunakan variabel negosiasi pihak ketiga sebagai resolusi konflik. Terdapat tujuh dimensi, yaitu mediator, arbitrator, conciliator, consultant, arbitration, inquisition, dan mediation.

Pendekatan pada penelitian ini adalah kuantitatif, dengan metode penelitian survey dan jenis penelitian deskriptif. Kuesioner sebagai instrumen pengumpulan data, kuesioner berjumlah 45 pernyataan. Populasi dan sampel sebesar 35 orang. Penulis menggunakan teknik pengambilan sampel yaitu sensus. Tendensi sentral yang digunakan penulis adalah mean.

Melalui penelitian ini penulis ingin mengetahui tentang Negosiasi Pihak Ketiga sebagai Resolusi Konflik di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kota Jakarta Timur mengenai ratusan buruh adukan nasib mereka ke Kantor Walikota Jakarta Timur pada berita resmi Pemerintah Kota Jakarta Timur 7 Oktober 2016. Pada penelitian ini terdapat tujuh dimensi dan lima belas indikator. Dari tabel rata-rata per dimensi dapat dilihat bahwa nilai rata-rata tertinggi terdapat pada dimensi arbitration. Nilai rata-rata terendah terdapat pada dimensi mediation. Dari tabel rata-rata per indikator dapat dilihat bahwa nilai rata-rata tertinggi terdapat pada indikator mengikuti aturan. Nilai rata-rata terendah terdapat pada indikator mediator

ii

memiliki sedikit atau sama sekali tidak memiliki kontrol atas keputusan penyelesaian konflik. Terdapat nilai rata-rata tertinggi pada indikator mengikuti aturan.

Penulis menyimpulkan bahwa Sudin Nakertrans Jakarta Timur belum dapat mengembangkan tawaran alternatif penyelesaian masalah untuk mencapai kesepakatan atas perselisihan yang di hadapi oleh pihak perusahaan dengan pihak buruh. Penulis menyarankan sebaiknya Sudin Nakertrans Jakarta Timur lebih dapat mengontrol jalannya negosiasi, seperti dengan mengatur pertemuan antara kedua pihak yang berselisih di waktu yang tepat agar kedua pihak dapat menghadiri pertemuan, menghadirkan pihak-pihak ahli yang dapat membantu menyelesaikan masalah, dan lebih menawarkan solusi penyelesaian masalah sehingga dapat segera menghasilkan kata sepakat atas masalah yang di hadapi oleh pihak perusahaan dengan pihak buruh.

Kata Kunci: Negosiasi, Proses Penyelesaian Masalah, Buruh

iii

RIZKI AULIA RAHMA WIGUNA (4123136579), NEGOTIATION OF THIRD PARTIES AS A CONFLICT RESOLUTION IN LABOR OF LABOR AND TRANSMIGRATION GOVERNMENT OF EAST JAKARTA CITY (Descriptive Survey: Hundreds of workers fanned their fate to the East Jakarta Mayor's Office on the official news of East Jakarta Municipal Government October 7, 2016) , Final Project of Scientific Work, 2017; Pp

139; 5 lamps; Ref 25 bk: 2000-2014, 3 sites.

ABSTRACT

Negotiation is also a negotiation between two parties in which there is a process of giving, the process of receiving, and the process of bargaining. As hundreds of workers who joined in the Indonesian Labor Union

Confederation (KPBI) came to the East Jakarta Mayor's Office to denounce their fate on Friday, October 7, 2016. Problems were raised about the Termination of Employment (PHK) experienced by the workers in their place of work. In order to carry out the role of public servant, the East Jakarta Mayor, Nakertrans Sub-Department, has tried to contact the party from the company claimed by his worker because he was exposed to Termination of

Employment (PHK). On the basis of this case the authors interested in

researching of how the third party negotiations as conflict resolution in East Jakarta Nakertrans Sub-dept?

This research uses third party negotiation variables as conflict

resolution. There are seven dimensions, namely the mediator, arbitrator,

conciliator, consultant, arbitration, inquisition, and mediation.

The approach of this research is quantitative, with survey research

method and descriptive research type. Questionnaires as instruments of data

collection, questionnaires amounted to 45 statements. Population and sample

of 35 people. The author uses a sampling technique that is census.Authors used central tendency is the mean.

Through this research the authors want to know about the Third Party Negotiations as Conflict Resolution in the Sub-Department of Manpower and Transmigration of East Jakarta Municipality about hundreds of workers fights their fate to the East Jakarta Mayor's Office on the official news of East Jakarta Municipal Government October 7, 2016. In this study there Seven dimensions and fifteen indicators. From the average table per dimension it can be seen that the highest average value is in the arbitration dimension. The lowest average value is in the mediation dimension. From the table averages per indicator can be seen that the highest average value is in the indicators follow the rules. The lowest average value found in the mediator

iv

indicator has little or no control over the conflict resolution decision. There is the highest average value on the indicators following the rules.

The authors conclude that the East Jakarta Nakertrans Sub-dept. Has not been able to develop an alternative solution to solve the problem to reach agreement on disputes faced by the company with the workers. The authors suggest that the East Jakarta Nakertrans Sub-Department should be better able to control the negotiation process, such as by arranging meetings between the two disputants in a timely manner so that both parties can attend the meeting, bringing in experts who can help solve the problem, and more to offer solutions to problem solving So that it can immediately generate an agreement on the problems faced by the company with the workers..

Keyword: Negotiations, Problem Resolution Process, Labor

v

LEMBAR ORISINALITAS

PROGRAM STUDI DIII HUBUNGAN MASYARAKAT FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Tugas Akhir Karya Ilmiah yang berjudul Negosiasi Pihak Ketiga Sebagai Resolusi Konflik Di Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kota Jakarta Timur (Survey Deskriptif : Ratusan Buruh Adukan Nasib Mereka ke Kantor Walikota Jakarta Timur pada Berita Resmi Pemerintah Kota Jakarta Timur 7 Oktober 2016) adalah benar-benar karya penulis dan sudah mengikuti ketentuan penulisan yang ada. Apabila kemudian hari ditemukan Tugas Akhir Karya Ilmiah ini merupakan hasil plagiat, penulis bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, Agustus 2017

RIZKI AULIA RAHMA WIGUNA NIM. 4123136579

vi

LEMBAR PENGESAHAN

TUGAS AKHIR KARYA ILMIAH

Nama : RIZKI AULIA RAHMA WIGUNA NIM : 4123136579 Judul : Negosiasi Pihak Ketiga Sebagai Resolusi Konflik Di Suku

Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kota Jakarta Timur (Survey Deskriptif : Ratusan Buruh Adukan Nasib Mereka ke Kantor Walikota Jakarta Timur pada Berita Resmi Pemerintah Kota Jakarta Timur 7 Oktober 2016)

TIM PENGUJI

Nama Tanda Tangan Tanggal

1. Dr. E. Nugrahaeni, M,Si ............................... Agustus 2017 Ketua Sidang

2. Maulina Larasati Putri, M.I.Kom ............................... Agustus 2017 Penguji Ahli

3. Marisa Puspita Sary, M,Si ............................... Agustus 2017 Pembimbing

4. Wina Puspita Sari, M.si ............................... Agustus 2017 Sekretaris Sidang

Lulus Sidang, Juli 2017

vii

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat rahmat

dan hidayah yang dilimpahkan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan

sidang hasil Tugas Akhir Karya Ilmiah (TAKI) ini dengan baik. Tak lupa Kedua

Orang Tua penulis yang senantiasa memberikan doa serta dukungan kepada

penulis hingga dapat menyelesaikan TAKI ini.

Dalam penelitian ini, penulis sangat menyadari bahwa penulis memiliki

banyak kekurangan. Dari kekurangan itu, penulis mendapatkan banyak

bantuan dari berbagai pihak, baik yang dirasakan secara langsung maupun

secara tidak langsung. Oleh sebab itu pada kesempatan ini penulis ingin

menyampaikan ucapan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-

tingginya kepada :

1. Prof. Dr. H. Djaali selaku Rektor Universitas Negeri Jakarta.

2. Dr. Muhammad Zid, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Jakarta.

3. Dr. Kinkin Yuliaty S.P sebagai koordinator program studi Hubungan

Masyarakat DIII Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta yang

telah memberikan kemudahan dan banyak memberikan masukan

dalam penulisan TAKI.

4. Marisa Puspita Sary, M.Si selaku dosen pembimbing materi yang telah

meluangkan waktu untuk memeriksa dan mengarahkan penulis dalam

menyelesaikan TAKI.

5. Seluruh Dosen Program Studi Hubungan Masyarakat D-III yang telah

bersedia membantu penulis dan memberikan berbagai macam

pelajaran dalam perkuliahan.

viii

6. Pihak Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Timur

sebagai sumber informasi dari penelitian penulis.

7. Rekan–rekan program studi Hubungan Masyarakat D-III.

8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu atas

segala bantuan yang diberikan kepada penulis.

Untuk membalas jasa semua pihak yang telah membantu, penulis

menyampaikan terima kasih dan mendoakan semoga kebaikan dari semua

pihak kepada penulis mendapat balasan yang lebih dari Allah SWT.

Mudah-mudahan Tugas Akhir Karya Ilmiah ini dapat bermanfaat bagi

semua pihak, khususnya bagi para mahasiswa Universitas Negeri Jakarta.

Penulis tetap menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari sempurna,

karena itu penulis sangat mengharapkan koreksi dari berbagai pihak.

Wassallamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, Agustus 2017

Rizki Aulia Rahma Wiguna

41231136579

ix

DAFTAR ISI

Halaman

COVER

ABSTRAK ............................................................................................. i

ABSTRACT ........................................................................................... iii

LEMBAR ORISINALITAS ..................................................................... v

LEMBAR PENGESAHAN ..................................................................... vi

KATA PENGANTAR ............................................................................ vii

DAFTAR ISI .......................................................................................... ix

DAFTAR TABEL .................................................................................. xiii

DAFTAR GAMBAR ............................................................................... xviii

DAFTAR DIAGRAM .............................................................................. xix

DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................ xx

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah ...................................................... 1

1.2. Perumusan Masalah ............................................................ 7

1.3. Tujuan Penelitian ................................................................. 8

1.4. Manfaat Penelitian ............................................................... 8

1.4.1. Manfaat Penelitian Akademis ............................................... 8

1.4.2. Manfaat Penelitian Praktis ................................................... 8

BAB II. KAJIAN PUSTAKA

2.1. Perilaku dalam Organisasi .................................................... 9

2.2. Negosiasi ............................................................................. 10

2.2.1. Negosiasi Pihak Ketiga sebagai Resolusi Konflik ................. 12

2.2.1.1. Mediator ................................................................................ 13

2.2.1.2. Arbitrator .............................................................................. 15

2.2.1.3. Conciliator ............................................................................ 16

x

2.2.1.4. Consultant ............................................................................. 19

2.2.1.5. Arbitration .............................................................................. 20

2.2.1.6. Inquisition .............................................................................. 21

2.2.1.7. Mediation ............................................................................... 23

2.3. Keterkaitan Konsep .............................................................. 24

BAB III. METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian .......................................................... 26

3.2. Jenis Penelitian .................................................................... 26

3.3. Metode Penelitian .................................................................. 27

3.4. Unit Analisis dan Unit Observasi ........................................... 29

3.4.1 Unit Analisis ........................................................................... 29

3.4.2. Unit Observasi ...................................................................... 29

3.5. Populasi dan Sampel ............................................................. 30

3.5.1. Populasi ................................................................................. 30

3.5.2. Sampel .................................................................................. 31

3.6. Teknik Penarikan Sampel ...................................................... 32

3.7. Waktu dan Tempat Penelitian ............................................... 33

3.8. Validitas dan Reliabilitas ....................................................... 34

3.8.1. Validitas ................................................................................. 34

3.8.2. Hasil Uji Validitas ................................................................... 36

3.8.3. Reliabilitas ............................................................................. 37

3.8.4. Hasil Uji Reliabilitas ............................................................... 39

3.9. Teknik Pengumpulan Data ................................................... 40

3.9.1. Data Primer ........................................................................... 40

3.9.2. Data Sekunder ...................................................................... 42

3.10. Skala Pengukuran ................................................................. 43

3.11. Teknik Analisis Data ............................................................. 43

3.12. Tendensi Sentral .................................................................. 44

3.13. Definisi Konflik ....................................................................... 47

xi

3.14. Operasionalisasi Konsep ...................................................... 49

3.15 Keterbatasan dan Kelemahan Penelitian .............................. 51

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum.................................................................. 52

4.1.1. Profil Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Jakarta Timur ........................................................................ 52

4.2. Objek Kajian Penelitian ......................................................... 54

4.3. Hasil Penelitian ..................................................................... 56

4.3.1. Dimensi Mediator .................................................................. 56

4.3.1.1. Indikator Pihak Ketiga yang Netral ........................................ 56

4.3.1.2. Indikator Perselisihan dalam Pengadilan .............................. 61

4.3.2. Dimensi Arbitrator ................................................................ 65

4.3.2.1. Indikator Bersifat Suka Rela ................................................. 65

4.3.2.2. Indikator Dipaksa oleh Hukum atau Kontrak ......................... 70

4.3.3. Dimensi Conciliator .............................................................. 74

4.3.3.1. Indikator Menemukan Fakta ................................................. 74

4.3.3.2. Indikator Membujuk Orang yang Berselisih .......................... 78

4.3.4. Dimensi Consultant .............................................................. 84

4.3.4.1. Indikator Memperbaiki Hubungan di Antar Pihak yang

Konflik ................................................................................... 85

4.3.4.2. Indikator Membangun Persepsi Positif Baru dan Sikap di Antara

Para Pihak yang Berselisih ................................................... 89

4.3.5. Dimensi Arbitration ............................................................... 94

4.3.5.1. Indikator Mengikuti Aturan yang di Setujui Lebih Dahulu Tentang

Proses Hak ........................................................................... 94

4.3.5.2. Indikator Mendengarkan Argumen dari Para Pekerja yang

Berselisih .............................................................................. 99

4.3.5.3. Indikator Membuat Keputusan Mengikat .............................. 103

4.3.6. Dimensi Inquisition ............................................................... 108

xii

4.3.6.1. Indikator Memiliki Kontrol Keputusan Tinggi ......................... 108

4.3.6.2. Indikator Memutuskan Bagaimana Proses Penyelesaian

Konflik akan di Tangani ......................................................... 113

4.3.7. Dimensi Mediation ................................................................. 117

4.3.7.1. Indikator Mengelola Proses dan Interaksi antara Pihak yang

Berselisih ............................................................................... 117

4.3.7.2. Indikator Mediator Memiliki Sedikit atau Sama Sekali Tidak

Memiliki Kontrol atas Keputusan Penyelesaian Konflik ......... 122

4.4. Analisis Penelitian ................................................................. 127

4.5. Pembahasan Hasil Penelitian ................................................ 133

BAB V. PENUTUP

5.1. Kesimpulan ............................................................................ 145

5.2. Saran ..................................................................................... 146

DAFTAR PUSTAKA .............................................................................. 147

LAMPIRAN ........................................................................................... xxi

xiii

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 3.1. Kriteria Penafsiran Koefisien Validitas ...................................... 35

Tabel 3.2. Hasil Uji Validitas ...................................................................... 36

Tabel 3.3. Klasifikasi Reliabilitas ................................................................ 38

Tabel 3.4. Case Processing Summary ....................................................... 39

Tabel 3.5. Reliability Statistics ................................................................... 40

Tabel 3.6. Hubungan antara Analisis dan Variabel .................................... 46

Tabel 3.7. Operasional Konsep .................................................................. 49

Tabel 4.1. Sudin Nakertrans Jakarta Timur menumbuhkan kepercayaan (trust) dari pihak perusahaan yang melakukan PHK maupun karyawan yang di PHK .............................................................. 56

Tabel 4.2. Sudin Nakertrans Jakarta Timur menjadi pihak yang menjembatani antara perusahaan yang melakukan PHK dengan karyawannya ............................................................................. 57

Tabel 4.3. Sudin Nakertrans Jakarta Timur bekerja sama dengan pihak perusahaan yang melakukan PHK dengan karyawannya ......... 59

Tabel 4.4. Sudin Nakertrans Jakarta Timur membantu mencari berbagai alternatif penyelesaian sengketa antara pihak perusahaan yang melakukan PHK dengan karyawannya ..................................... 61

Tabel 4.5. Sudin Nakertrans Jakarta Timur menengahi sengketa antara pihak perusahaan yang melakukan PHK dengan karyawannya 62

Tabel 4.6. Sudin Nakertrans Jakarta Timur mendorong pihak perusahaan yang melakukan PHK dengan karyawannya untuk mencapai kesepakatan .............................................................................. 64

Tabel 4.7. Sudin Nakertrans Jakarta Timur mengungkapkan pokok masalah yang menjadi asal sengketa antara pihak perusahaan yang melakukan PHK dengan karyawannya ..................................... 65

Tabel 4.8. Sudin Nakertrans Jakarta Timur memberikan kebebasan pihak perusahaan yang melakukan PHK dengan karyawannya mencari jalan penyelesaiannya ............................................................... 67

xiv

Tabel 4.9. Sudin Nakertrans Jakarta Timur menjadi tahap akhir dalam proses penyelesaian sengketa antara pihak perusahaan yang melakukan PHK dengan karyawannya ...................................... 68

Tabel 4.10. Sudin Nakertrans Jakarta Timur terlibat dalam menghasilkan penyelesaian sengketa antara pihak perusahaan yang melakukan PHK dengan karyawannya ........................................................ 70

Tabel 4.11. Sudin Nakertrans Jakarta Timur membuat keputusan yang mengikat pihak perusahaan yang melakukan PHK dengan karyawannya yang bersengketa ................................................ 71

Tabel 4.12. Keputusan yang diambil Sudin Nakertrans Jakarta Timur di dasarkan pada fakta hukum ...................................................... 73

Tabel 4.13. Sudin Nakertrans Jakarta Timur menyediakan saluran komunikasi informal seperti pertemuan, rapat, dan sebagainya antara pihak perusahaan yang melakukan PHK dengan karyawannya yang bersengketa ................................................ 74

Tabel 4.14. Sudin Nakertrans Jakarta Timur berperan secara efektif dalam menemukan kebenaran informasi mengenai PHK yang dilakukan perusahaan dengan karyawannya ............................................. 76

Tabel 4.15. Sudin Nakertrans Jakarta Timur mengusulkan penyelesaian sengketa pihak perusahaan yang melakukan PHK dengan karyawannya yang bersengketa ................................................ 77

Tabel 4.16. Sudin Nakertrans Jakarta Timur turun langsung ke lapangan dalam menemukan fakta tentang PHK yang dilakukan perusahaan dan karyawannya ................................................... 78

Tabel 4.17. Sudin Nakertrans Jakarta Timur memanggil saksi ahli kedua belah pihak dalam masalah PHK yang dilakukan perusahaan dengan karyawannya ................................................................ 80

Tabel 4.18. Sudin Nakertrans Jakarta Timur membuat perjanjian bersama yang ditandatangani oleh pihak perusahaan yang melakukan PHK dengan karyawannya ........................................................ 82

Tabel 4.19. Sudin Nakertrans Jakarta Timur membantu pihak perusahaan yang melakukan PHK dengan karyawannya memahami satu sama lain ................................................................................... 84

Tabel 4.20. Sudin Nakertrans Jakarta Timur membantu memperbaiki hubungan ke dua belah pihak perusahaan yang melakukan PHK dengan karyawannya ................................................................ 86

xv

Tabel 4.21. Sudin Nakertrans Jakarta Timur membantu pihak perusahaan yang melakukan PHK dengan karyawannya menyelesaikan masalahnya sendiri ................................................................... 87

Tabel 4.22. Sudin Nakertrans Jakarta Timur memberikan analisis fakta ke dua belah pihak perusahaan yang melakukan PHK dengan karyawannya ............................................................................. 89

Tabel 4.23. Sudin Nakertrans Jakarta Timur memberikan opini atau pendapat ke dua belah pihak perusahaan yang melakukan PHK dengan karyawannya ................................................................ 91

Tabel 4.24. Sudin Nakertrans Jakarta Timur membuat keputusan untuk ke dua belah pihak perusahaan yang melakukan PHK dengan karyawannya ............................................................................. 92

Tabel 4.25. Sudin Nakertrans Jakarta Timur sebagai arbiter (penengah) melalui persetujuan pihak perusahaan yang melakukan PHK dengan karyawannya yang bersengketa ................................... 94

Tabel 4.26. Sudin Nakertrans Jakarta Timur menawarkan solusi penyelesaian masalah kepada pihak perusahaan yang melakukan PHK dengan karyawannya ................................................................ 96

Tabel 4.27. Sudin Nakertrans Jakarta Timur sebagai arbiter (penengah) menjembatani pihak perusahaan yang melakukan PHK dengan karyawannya dalam proses negosiasi ...................................... 97

Tabel 4.28. Sudin Nakertrans Jakarta Timur menjadi pihak ketiga untuk menyelesaikan sengketa pihak perusahaan yang melakukan PHK dengan karyawannya ........................................................ 99

Tabel 4.29. Sudin Nakertrans Jakarta Timur membantu pihak perusahaan yang melakukan PHK dengan karyawannya mendapatkan persetujuan bersama ................................................................ 100

Tabel 4.30. Sudin Nakertrans Jakarta Timur mengatur pertemuan antara pihak perusahaan yang melakukan PHK dengan karyawannya mendapatkan persetujuan bersama mencapai kesepakatan .... 102

Tabel 4.31. Sudin Nakertrans Jakarta Timur mendorong pihak perusahaan yang melakukan PHK dengan karyawannya mencapai kesepakatan .............................................................................. 103

Tabel 4.32. Sudin Nakertrans Jakarta Timur mementingkan persetujuan bersama dalam membuat keputusan ........................................ 105

xvi

Tabel 4.33. Sudin Nakertrans Jakarta Timur mengawal hingga keputusan akhir masalah pihak perusahaan yang melakukan PHK dengan karyawannya ............................................................................. 106

Tabel 4.34. Sudin Nakertrans Jakarta Timur mengontrol semua diskusi tentang konflik pihak perusahaan yang melakukan PHK dengan karyawannya ............................................................................. 108

Tabel 4.35. Sudin Nakertrans Jakarta Timur memiliki kewenangan untuk menentukan hasil negosiasi pihak perusahaan yang melakukan PHK dengan karyawannya ........................................................ 109

Tabel 4.36. Sudin Nakertrans Jakarta Timur memiliki kedudukan lebih tinggi dari pada pihak perusahaan yang melakukan PHK dengan karyawannya yang berselisih ..................................................... 111

Tabel 4.37. Sudin Nakertrans Jakarta Timur mendengarkan opini masing-masing dari pihak perusahaan yang melakukan PHK dengan karyawannya ............................................................................. 113

Tabel 4.38. Sudin Nakertrans Jakarta Timur mempunyai hak menentukan tindakan dalam proses berlangsungnya negosiasi .................... 114

Tabel 4.39. Sudin Nakertrans Jakarta Timur memilih bentuk penyelesaian konflik pihak perusahaan yang melakukan PHK dengan karyawannya yang bersengketa ................................................ 116

Tabel 4.40. Sudin Nakertrans Jakarta Timur bertindak sebagai penasihat untuk menyelesaikan konflik antara pihak perusahaan yang melakukan PHK dengan karyawannya ...................................... 117

Tabel 4.41. Sudin Nakertrans Jakarta Timur berwenang dalam mengambil keputusan antara pihak perusahaan yang melakukan PHK dengan karyawannya yang berselisih ........................................ 119

Tabel 4.42. Sudin Nakertrans Jakarta Timur menjadi pihak yang netral ...... 120

Tabel 4.43. Sudin Nakertrans Jakarta Timur menawarkan pilihan penyelesaian masalah pihak perusahaan yang melakukan PHK dengan karyawannya yang berselisih ........................................ 122

Tabel 4.44. Sudin Nakertrans Jakarta Timur mencapai kesepakatan penyelesaian masalah tanpa ada pihak yang menang dan yang kalah .......................................................................................... 123

Tabel 4.45. Sudin Nakertrans Jakarta Timur mengarahkan pihak perusahaan yang melakukan PHK dengan karyawannya yang berselisih untuk mencapai kesepakatan dengan caranya sendiri ........................ 125

xvii

Tabel 4.46. Rata-rata Per Dimensi ............................................................... 127

Tabel 4.47. Rata-rata per Indikator .............................................................. 130

xviii

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 3.1. Rumus mean ....................................................................... 46

xix

DAFTAR DIAGRAM

Halaman

Diagram 4.1. Rata-rata per Dimensi ........................................................ 128

Diagram 4.2. Rata-rata per Indikator ........................................................ 132

xx

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1. Kuesioner ............................................................................ xxi

Lampiran 2. Hasil Wawancara ................................................................. xxxv

Lampiran 3. Daftar Nama Responden ..................................................... xl

Lampiran 4. Berita Online ........................................................................ xlii

Lampiran 5. Data Jawaban Responden ................................................... xliii

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Negosiasi secara umum adalah suatu bentuk interaksi sosial antara

pihak–pihak yang terlibat yang berusaha untuk saling menyelesaikan tujuan

yang berbeda dan bertentangan atau definisi negosiasi secara formal yaitu

bentuk pertemuan bisnis antara dua pihak atau lebih yang bertujuan untuk

mencapai suatu kesepakatan dalam berbisnis. Negosiasi juga merupakan

perundingan antara dua pihak yang dimana didalamnya terdapat proses

memberi, proses menerima, dan proses tawar-menawar1. Inti dari negosiasi

adalah sebuah komunikasi yang dipergunakan ketika ada perbedaan

kebutuhan/kepentingan yang mengakibatkan sebuah pertentangan.

Pertentangan tersebut akan dilerai dan dipecahkan dengan sebuah

perundingan (negosiasi), dimana kedua belah pihak dapat merasa

diuntungkan.

Sebuah permasalahan akan dengan mudah terselesaikan jika masing-

masing pihak memberikan penawaran-penawaran yang menjadi solusi

terbaik ( win solution ) dalam sebuah perundingan. Oleh karena itu, semakin

1 Pengertian Negosiasi dan Tujuannya. http://www.pengertianku.net/2015/04/pengertian-

negosiasi-dan-tujuannya.html, Diakses pada pukul 21.05 WIB, pada tanggal 9 April 2017

http://www.pengertianku.net/2015/04/pengertian-negosiasi-dan-tujuannya.html


2

pandai orang dalam berunding, maka orang itulah yang akan memenangkan

perundingan tersebut2.

Negosiasi secara sederhana dapat dipahami sebagai proses untuk

mencapai kesepakatan dengan memperkecil perbedaan serta

menggambarkan persamaan guna meraih tujuan bersama yang saling

menguntungkan3. Orang melakukan negosiasi apabila mereka berpikir bahwa

diskusi dapat menghasilkan peraturan yang lebih memuaskan dalam

pertukaran barang atau jasa mereka. Negosiasi memerlukan adanya dua

pihak dengan kepentingan berbeda atau berlawanan datang bersama

merumuskan kesepakatan. Biasanya, masing-masing pihak akan membawa

serangkaian proposal yang kemudian didiskusikan dan bertindak atas

dasarnya4.

Seperti yang dilakukan oleh ratusan buruh yang tergabung dalam

Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) mendatangi Kantor Walikota

Jakarta Timur mengadukan nasib mereka pada Jumat 7 Oktober 2016.

Permasalahan yang diadukan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

yang di alami para buruh di tempat mereka bekerja. Mereka meminta,

Pemkot Jakarta Timur dalam hal ini Suku Dinas Tenaga Kerja dan

2 Teks Negosiasi Pengertian, Struktur, Kaidah kebahasaan, Teknik dan Contoh Teks

Negosiasi. http://www.jurnalkompi.com/materi-bahasa-indonesia/teks-negosiasi-pengertian-struktur-kaidah-kebahasaan-teknik-dan-contoh-teks-negosiasi/, Diakses pada pukul 21.05 WIB, pada tanggal 9 April 2017 3 Rismi Somad dan Donni Juni. Manajemen Komunikasi, Bandung: Alfabeta, 2014, hlm. 161

4 Widodo. Perilaku Dalam Organisasi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 233

http://www.jurnalkompi.com/materi-bahasa-indonesia/teks-negosiasi-pengertian-struktur-kaidah-kebahasaan-teknik-dan-contoh-teks-negosiasi/


3

Transmigrasi Jakarta Timur, melakukan upaya mediasi antara pihak buruh

dengan pihak perusahaan di tempat mereka bekerja.

Kepala Sudin Nakertrans Jakarta Timur Atok Baroni mengatakan,

audiensi ini diselenggarakan untuk menyamakan persepsi dan mendengar

penjelasan para buruh. “Iya ini sebenarnya bukan demo. Tapi mereka kesini

ingin adakan audiensi dengan Pak Wali. Jadi daripada mereka mengadakan

aksi jadi kita ajak mereka untuk berdiskusi disini. Satu hal yang mereka tuntut

pada audiensi tadi ada tiga perusahaan yakni PT. MKM, PT. Union Ceramics

Utama dan PT. Jhonson," katanya.

Menurutnya, hal-hal yang terkait mengenai kesejahteraan para buruh

sudah diatur sesuai perundang-undangan. “Dengan ini langkah Pemkot akan

melihat hak-haknya, jika adanya pelanggaran dari hak itu tentunya akan kita

tindak sesuai dengan perundang-undangan,” tandasnya5.

Dalam rangka menjalankan peran sebagai pelayan masyarakat, pihak

Walikota Jakarta Timur yaitu Sudin Nakertrans telah mencoba untuk

menghubungi pihak dari perusahaan yang tertuntut oleh buruhnya karena

terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Berdasarkan hasil wawancara

yang dilakukan penulis dengan Kepala Sudin Nakertrans menjelaskan :

“Mereka meminta kami untuk membantu melakukan negosiasi karena mereka (buruh) merasa tidak melakukan kesalahan apapun tetapi kena PHK. Pihak dari kami sendiri telah melakukan upaya-upaya dalam melakukan perundingan dengan perusahaan yang buruhnya

5 Ratusan Buruh Adukan Nasib Mereka. http://timur.jakarta.go.id/v11/?p=berita&id=ratusan-

buruh-adukan-nasib-mereka, Diakses pada pukul 21.05 WIB, pada tanggal 9 April 2017

http://timur.jakarta.go.id/v11/?p=berita&id=ratusan-buruh-adukan-nasib-mereka


4

datang waktu itu kesini (Kantor Walikota Jakarta Timur) dengan membawa cukup banyak rombongan. Ada perusahaan yang menerima kami untuk melakukan pembicaraan tetapi ada juga yang menolak bahkan seakan-akan menghindar6.”

Berdasarkan keterangan diatas, pihak Sudin Nakertrans Walikota

Jakarta Timur telah melakukan pelayanan masyarakat dengan mencoba

bernegosiasi dengan menghubungkan serta menjadi pihak ketiga atau

penengah antara buruh yang di PHK dengan perusahaan yang melakukan

PHK terhadap para buruh yang mengadukan nasibnya ke kantor Walikota

Jakarta Timur. Namun dalam proses penanganan konflik ini pihak Sudin

Nakertrans Jakarta Timur menemui kendala yaitu ada perusahaan yang tidak

bisa diajak bekerja sama dalam penanganan konflik ini, selain itu para buruh

tidak mengetahui sebab mereka di PHK dan mereka juga tidak mendapat

pesangon dari perusahaan. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara penulis

dengan Sudin Nakertrans Jakarta Timur yang penulis kutip :

“Dari tiga perusahaan ada dua yang sudah bisa kita hubungin yang satu lagi belum kasih tanggapan. Kita (Sudin Nakertrans Jakarta Timur) udah coba kirim email sampe datang langsung ke perusahaannya tapi belum bisa ketemu sama atasannya karena mereka sedang ada kesibukan di luar kota. Sampai sekarang kita masih coba berunding dan berhubungan sama ketiga perusahaan itu, karena sampai sekarang nasib buruh yang di PHK masih mengambang karena belum ada kejelasan dari proses negosiasinya. Kami juga banyak urusan lain yang tidak bisa kami tinggalkan jadi harus pecah konsentrasi7.”

Hal-hal yang terkait mengenai kesejahteraan para buruh sudah diatur

sesuai perundang-undangan, jadi jika ada buruh yang tidak memiliki kriteria

6 Hasil wawancara Penulis dengan Kepala Sudin Nakertrans Jakarta Timur Atok Baroni

pada 3 April 2017 Pukul 13.30 WIB. 7 Ibid

5

sebagai buruh yang bisa di PHK tetapi mengalami PHK di perusahaan

tempatnya bekerja maka hal tersebut sudah menyalahi aturan tentang

ketenagakerjaan yaitu Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003

pasal 150 sampai 172 tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)8.

Berdasarkan pernyataan di atas, terlihat jelas bahwa proses negosiasi

yang dilakukan pihak Sudin Nakertrans Jakarta Timur belum mencapai

kesepakatan yang jelas sejak bulan Oktober tahun lalu. Negosiasi dilakukan

tiga kali, yaitu pada 10 Oktober 2016 pihak Sudin Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Jakarta Timur mengirim surat undangan kepada perusahaan-

perusahaan yang melakukan PHK untuk mempertemukan kedua belah pihak

pada hari Jumat 14 Oktober 2016 di Kantor Walikota Jakarta Timur pihak

buruh yang hadir ada 35 orang. Hasilnya dari tiga perusahaan yang diundang

hanya ada dua perusahaan yang mengadiri undangan tersebut, yaitu PT.

MKM dan PT. Union Ceramics Utama, PT. Jhonson tidak bisa hadir karena

mereka beralasan tidak ada satupun wakil mereka yang bisa menghadiri

panggilan tersebut dikarenakan ada meeting antar divisi yang tidak bisa di

tinggal. Pertemuan pertama ini pihak kedua perusahaan menganggap bahwa

para karyawan yang di PHK telah melakukan kesalahan karena jarang masuk

kerja dan waktu kontrak mereka memang sudah habis, tetapi pihak karyawan

membantah hal terebut dan menganggap mereka telah melakukan tugas

8 Bunyi Pasal 150 – 172 Peemutusan Hubungan Kerja (PHK), Undang Undang

Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. https://keboomen.com/2015/06/14/bunyi-pasal-150-172-peemutusan-hubungan-kerja-phk-undang-undang-ketenagakerjaan-no-13-tahun-2003/, Diakses pada pukul 22.37 WIB pada tanggal 9 April 2017

https://keboomen.com/2015/06/14/bunyi-pasal-150-172-peemutusan-hubungan-kerja-phk-undang-undang-ketenagakerjaan-no-13-tahun-2003/


6

sebagaimana mestinya dan kontrak mereka juga belum habis. Karena

alotnya diskusi pada pertemuan pertama maka di putuskan untuk dilanjutkan

di pertemuan kedua pada hari Rabu 14 Desember 2016 di tempat yang

sama.

Proses negosiasi yang kedua kali dilakukan pada hari Rabu 14

Desember 2016 pihak buruh yang hadir 35 orang. Pihak Sudin Nakertrans

memanggil kembali tiga perusahaan yang melakukan PHK, tetapi pihak PT.

Jhonson kembali tidak hadir dan pihak Sudin Nakertrans memberikan Surat

Peringatan pertama. Pada pertemuan ke dua masih membahas tentang

alasan para buruh di PHK. Ke dua belah pihak memberikan bukti yang

mereka punya, dan menghasilkan fakta bahwa sebenarnya pihak perusahaan

melakukan PHK karena mereka kelebihan karyawan sementara keuntungan

tidak bertambah dan beberapa pihak buruh ada yang melakukan kecurangan

dengan bolos bekerja tetapi pihak buruh mengklaim tidak semua buruh yang

di PHK melakukan itu. Pertemuan ke dua hanya menghasilkan fakta itu saja,

oleh karena itu dilakukan kembali pertemuan yang ke tiga pada Selasa 14

Februari 2017 di tempat yang sama.

Pertemuan ke tiga pada Rabu Selasa 14 Februari 2017 pihak buruh

yang hadir 35 orang. Ke tiga perusahaan menghadiri pertemuan dan rata-rata

dari mereka memiliki alasan melakukan PHK yang hampir sama, yaitu karena

karyawannya bolos bekerja, pekerjaan yang tidak selesai, mereka

mengeluhkan kerja karyawan yang malas-malasan, serta kontrak yang sudah

7

habis. Karyawan yang di PHK menganggap bahwa tidak semua benar,

mungkin ada beberapa dari mereka yang melakukan kesalahan tetapi

menurut mereka seharusnya tidak langsung melakukan PHK karena mereka

telah terikat kontrak yang harus diselesaikan. Setelah perdebatan yang cukup

panjang hal ini juga tidak bisa diselesaikan dalam tiga pertemuan negosiasi,

tetapi hingga saat ini belum ada pertemuan selanjutnya.

Buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) masih

terbengkalai nasibnya hingga sekarang karena di PHK oleh perusahaan

tempat mereka bekerja. Para buruh juga masih berharap mendapat hak dan

kewajibannya kembali di perusahaan tempat mereka bekerja agar dapat

menghidupi keluarga mereka.

Atas dasar permasalahan diatas, penulis tertarik untuk meneliti

negosiasi pihak ketiga sebagai resolusi konflik di Suku Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi Pemerintah Kota Jakarta Timur terkait ratusan buruh

adukan nasib mereka ke Kantor Walikota Jakarta Timur pada berita resmi

pemerintah kota Jakarta Timur sesuai berita di Timur.Jakarta.ac.id 7 Oktober

2016.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam

penelitian ini adalah bagaimana negosiasi pihak ketiga sebagai resolusi

konflik di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kota

8

Jakarta Timur terkait ratusan buruh adukan nasib mereka ke Kantor Walikota

Jakarta Timur pada berita resmi pemerintah kota Jakarta Timur 7 Oktober

2016?

1.3. Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah

untuk mengetahui negosiasi pihak ketiga sebagai resolusi konflik di Suku

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kota Jakarta Timur terkait

ratusan buruh adukan nasib mereka ke Kantor Walikota Jakarta Timur pada

berita resmi pemerintah kota Jakarta Timur 7 Oktober 2016.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Penelitian Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan kajian ilmu

komunikasi dan memperkaya pengetahuan public relations khususnya

mengenai negosiasi lembaga pemerintahan dengan perusahaan swasta.

1.4.2. Manfaat Penelitian Praktis

Hasil penelitian ini bisa menambah wawasan praktisi public relations

mengenai negosiasi lembaga pemerintahan dengan perusahaan swasta.

9

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Perilaku dalam Organisasi

Perilaku organisasi adalah merupakan suatu bidang studi yang bersifat

interdisiplin yang di dedikasikan untuk memahami, menjelaskan dan

memperbaiki perilaku dalam hubungan antara individu, kelompok, dan

organisasi. Perilaku organisasi bersumber pada berbagai ilmu dasar lainnya

seperti psikologi, psikologi sosial, sosiologi, antropologi, politik, ekonomi, dan

manajemen seperti dikemukakan oleh Stephen P. Robbins dan Timothy A.

Judge serta Jerald Greenberg dan Robert A. Baron9.

Di sisi lain Joseph R. Folkman menyatakan pula bahwa perilaku orang

apabila diselaraskan dengan tuntutan pekerjaan akan dapat meningkatkan

kinerja organisasi. Dengan demikian, agar dapat memberikan kontribusi lebih

besar bagi organisasi, penempatan personel perlu memerhatikan kesesuaian

antara perilakunya dengan tuntutan pekerjaannya. Dengan mempelajari

perilaku dalam organisasi akan mengembangkan pemahaman terhadap

berbagai aspek pengetahuan yang dapat dipergunakan untuk meningkatkan

kinerja individu, kelompok, dan organisasi10.

9Widodo. Perilaku Dalam Organisasi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 2

10Ibid, hlm. 3

10

2.2. Negosiasi

Apabila antara dua pihak atau lebih terjadi interaksi maka terbuka

suatu potensi untuk terjadinya perbedaan tujuan atau kepentingan. Mungkin

pula mereka mempunyai tujuan dan kepentingan yang sama, namun terdapat

perbedaan pendapat tentang cara dalam mencapainya. Untuk itu mereka

perlu melakukan kesepakatan untuk menyelesaikan perbedaan tersebut11.

Menurut Oliver, negosiasi adalah sebuah transaksi dimana kedua

belah pihak memiliki hak atas hasil akhir. Hal ini memerlukan persetujuan

kedua belah pihak sehingga terjadi proses yang saling memberi dan

menerima sesuatu untuk mencapai suatu kesepakatan bersama.12

Salah satu tujuan negosiasi adalah menemukan suatu kesepakatan

kedua belah pihak secara adil dan dapat memenuhi harapan atau keinginan

kedua belah pihak. Berdasarkan pengertian dari beberapa pendapat ahli,

dapat dikatakan bahwa negosiasi merupakan proses yang dinamis antara

pihak-pihak yang terlibat dalam rangka memperkecil aspek perbedaan

dengan mengembangkan aspek persamaan, sehingga tujuan masing-masing

pihak bisa dicapai dengan saling menguntungkan.13

Negosiasi, atau tawar menawar, sering melibatkan perdebatan dan

agresi verbal. Ini umumnya terjadi ketika komunikator –misalnya, pembeli dan

11

Widodo. Perilaku Dalam Organisasi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 232 12

Djoko Purwanto. Komunikasi Bisnis. Jakarta: Erlangga, 2006, hlm. 251 13

Rismi Somad dan Donni Juni. Manajemen Komunikasi, Bandung: Alfabeta, 2014, hlm. 161-162

11

penjual, pimpinan serikat buruh dan wakil perusahaan, atasan dan bawahan-

tidak bersepakat14.

Negosiasi biasanya merupakan proses komunikasi yang terstruktur

dan direncanakan. Meski argumen atau debat mungkin secara spontan dari

sesuatu yang dikatakan dalam diskusi, negosiator sering merancang taktik

untuk digunakan dan topik yang akan dibahas sebelum negosiasi. Dalam sesi

negosiasi, dua atau lebih orang dengan tujuan berbeda bertukar komunikasi

untuk menghasilkan hasil yang diinginkan bersama. Pihak-pihak yang terlibat

harus mengakui bahwa mereka bergantung satu sama lain jarang hasil dapat

diterima bersama kecuali semua pihak mengetahui fakta ini15.

Negosiasi adalah salah satu dari beberapa mekanisme dimana orang

dapat menyelesaikan konflik. Situasi negosiasi pada dasarnya memiliki

karakteristik yang sama, apakah negosiasi perdamaian antara negara-negara

perang, negosiasi bisnis antara pembeli dan penjual atau buruh dan

manajemen, atau tamu yang marah mencoba untuk mengetahui bagaimana

mendapatkan air panas untuk mandi sebelum wawancara penting16.

Negosiasi adalah salah satu penyelesaian sengketa, dimana para

pihak setuju untuk menyelesaikan persoalan mereka melalui proses

musyawarah, perundingan atau ‘urung rembuk’. para pihak terlibat secara

14

Dan O’ Hair, Gustav W. Friedrichl, dan Lynda Dee Dixon. Strategic Communication: In Business and the Professions, Edisi Keenam. Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 421 15

Ibid, hlm. 422 16

Roy J.Lewicki, Bruce Barry, dan David M. Saunders. Negosiasi Negotiation. Jakarta: Salemba Humanika, 2012, hlm. 7

12

langsung dalam dialog dan prosesnyaa. Meskipun demikian, ketika

konfrontasi meningkat antara para pihak, sehingga sulit melakukan negosiasi,

maka penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui alternatif lain, seperti

fasilitasi dan mediasi. Fasilitator dan mediator dapat berperan untuk

memperlancar proses negosiasi yang sudah tertunda diantara para pihak

yang bersengketa. Dengan kata lain, negosiasi adalah suatu proses struktur

dimana para pihak yang bersengketa berbicara sesama mereka mengenai

persoalan yang diperselisihkan dalam rangka mencapai persetujuan atau

kesepakatan bersama17.

2.2.1 Negosiasi Pihak Ketiga sebagai Resolusi Konflik

Sering kali individu atau kelompok tidak dapat menyelesaikan

perbedaan mereka melalui negosiasi langsung. Mereka dapat menggunakan

pihak ketiga untuk membantu mereka mencari solusi. Pemecahan konflik

melalui pihak ketiga adalah setiap usaha oleh orang yang relatif netral untuk

membantu para pihak yang berselisih menyelesaikan perbedaan mereka18.

Negosiasi-negosiasi tidak selalu langsung terjadi antara dua pihak

yang mengalami ketidaksepakatan. Terkadang pihak ketiga dipanggil untuk

17

Syahrizal Abbas. Mediasi Dalam Prespektif Hukum Syariah, Hukun Adat, dam Hukum

nasional. Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 9-10 18

Widodo. Perilaku Dalam Organisasi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 237

13

terlibat dalam negosiasi antara pihak-pihak yang telah mengalami jalan

buntu19.

2.2.1.1. Mediator

Mediator adalah pihak ketiga yang netral yang memfasilitasi solusi

negosiasi dengan menggunakan alasan dan bujukan, menyarankan alternatif,

dan semacamnya. Mediator dipergunakan secara luas dalam negosiasi

pekerja-manajemen dan perselisihan dalam pengadilan. Efektivitas secara

keseluruhan cukup impresif20.

Peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam

menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para

pihak. ‘Berada di tengah’ juga bermakna mediator harus berada di posisi

netral dan pihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga

kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga

menumbuhkan kepercayaan (trust) dari para pihak yang bersengketa21.

Dalam Collins English Dictionary and Thesaurus disebutkan bahwa

mediasi adalah kegiatan menjembatani antara dua pihak yang bersengketa

guna menghasilkan kesepakatan (agreement). Kegiatan ini dilakukan oleh

mediator sebagai pihak yang ikut membantu mencari berbagai alternatif

penyelesaian sengketa. Posisi mediator dalam hal ini adalah mendorong para 19

Stephen P. Robbins dan Timothy A. Judge. Perilaku Organisasi. Buku 2. Penerbit Salemba Empat: Jakarta, 2008, hlm. 34 20

Op. Cit 21

Syahrizal Abbas. Mediasi Dalam Prespektif Hukum Syariah, Hukun Adat, dam Hukum nasional. Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 2

14

pihak untuk mencapai kesepakatan-kesepakatan yang yang dapat

mengakhiri perselisihan dan persengketaan. Ia tidak dapat memaksa para

pihak untuk untuk menerima tawaran penyelesaian sengketa darinya. Para

pihaklah yang menentukan kesepakatan-kesepakatan apa yang mereka

inginkan22.

Penjelasan mediasi dari sisi kebahasaan (etimologi) lebih menekankan

pada keberadaan pihak ketiga yang menjembatani para pihak bersengketa

untuk menyelesaikan perselisihannya. Penjelasan ini amat penting guna

membedakan dengan bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya

seperti arbitrase, negosiasi, adjudikasi, dan lain-lain. Mediator berada pada

posisi di ‘tengah dan netral’ antara pihak yang bersengketa, dan

mengupayakan menemukan sejumlah kesepakatan sehingga mencapai hasil

yang memuaskan para pihak yang bersengketa23.

Garry Goopaster memberikan definisi mediasi sebagai proses

negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak

(imparsial) bekerja sama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk

membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan.

Goopaster mencoba mengeksplorasi lebih jauh makna mediasi tidak hanya

dalam pengertian bahasa, tetapi ia juga menggambarkan proses kegiatan

22

ibid 23

Ibid, hlm. 3

15

mediasi, kedudukan dan peran pihak ketiga, serta tujuan dilakukannya suatu

mediasi.24

2.2.1.2. Arbitrator

Arbitrator adalah pihak ketiga dengan kewenangan mendiktekan

kesepakatan. Arbitrasi dapat bersifat sukarela diminta oleh para pihak atau

dipaksa oleh hukum atau kontrak. Kelebihan arbitrasi atas mediasi adalah

selalu menghasilkan penyelesaian. Apabila suatu pihak merasa dikalahkan,

pihak tersebut pasti tidak puas dan tidak mungkin dengan ramah menerima

keputusan arbitrator25.

Dalam proses arbitrase keputusan akhir yang diberikan oleh arbiter

mengikat para pihak yang bersengketa. Keputusan yang diambil arbiter

bukan didasarkan pada fakta-fakta hukum seperti dalam proses peradilan,

tetapi didasarkan oleh sejumlah kesepakatan yang terbangun dalam proses

arbitrase. Dalam proses ini para pihak tetap didorong oleh arbiter

mengungkapkan seluruh pokok masalah yang menjadi asal sengketa, dan

diberikan kebebasan para pihak untuk mencari jalan penyelesaiannya. Peran

arbiter dalam mencari kesepakatan damai amat penting, ketika pada pihak

sudah tidak menemukan lagi apa yang tepat guna menyelesaikan sengketa

24

Ibid, hlm. 5-6 25


16

mereka. Disinilah arbiter dituntut memiliki keterampilan menemukan solusi

akhir yang dapat menyelesaikan sengketa para pihak26.

Dalam menemukan solusi akhir, arbiter tidak semata-mata

mengandalkan keterampilan (skill) dalam menjembatani para pihak dan

memfasilitasi pertemuan arbitrasi, tetapi ia juga harus menguasai sejumpah

pengetahuan terutama berkaitan dengan pokok sengketa. Keterampilan yang

dimiliki arbiter memang terlihat jauh lebih berat bila dibandingkan dengan

keterampilan yang dimiliki seorang mediator, karena seorang arbiter harus

memberikan keputusan akhir. Dalam praktik jika proses mediasi gagal,

kecenderungan para pihak membawa sengketa mereka ke jalur arbitrase. Hal

ini menandakan bahwa arbitrase sebagai tingkat terakhir dalam proses

penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Barangkali inilah yang menjadi

dasar perumusan persyaratan yang berbeda antara seorang arbiter dengan

mediator dalam PP 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa

Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan27.

2.2.1.3. Conciliator

Conciliator adalah pihak ketiga yang dipercaya yang menyediakan

saluran komunikasi informal antara negosiator dengan lawannya.

Membandingkan konsiliasi pada mediasi dalam ukuran efektivitas terbukti

sulit karena keduanya banyak tumpang tindih. Dalam praktik, konsiliator

26

Syahrizal Abbas. Mediasi Dalam Prespektif Hukum Syariah, Hukun Adat, dam Hukum nasional. Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 16 27

Ibid, hlm. 16-17

17

umumnya bertindak lebih banyak dari pada sekadar saluran komunikasi.

Mereka juga terikat dalam menemukan faktadan menginterpretasikan

berita28.

Pengertian konsiliasi adalah suatu metode penyelesaian sengketa dan

menguraikan berbagai fakta serta membuat suatu usulan keputusan

penyelesaian, namun usulan keputusan tersebut sifatnya tidak mengikat

(huala adolf: 2005)29.

Konsiliasi adalah proses dimana para pihak dalam sengketa setuju

untuk memanfaatkan jasa seorang konsiliator, yang kemudian bertemu

dengan pihak-pihak secara terpisah dalam upaya untuk menyelesaikan

perbedaan mereka. Konsiliasi berbeda dari arbitrase dalam proses konsiliasi,

dalam dan dari dirinya sendiri, tidak memiliki legal standing, dan konsiliator

biasanya tidak memiliki kewenangan untuk mencari bukti atau memanggil

saksi-saksi, biasanya menulis ada keputusan, dan tidak membuat

penghargaan30.

Konsiliator berwenang untuk menyelesaikan perselisihan kepentingan,

perselisihan pemutusan hubungankerja, atau perselisihan antar serikat

pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan, yang hanya bisa dilakukan

setelah para pihak yang berselisih mengajukan permintaan penyelesaian

28


Huala Adolf. Penyelesaian Sengketa Dagang Dalam World Trade Organization (W.T.O). Jakarta: Mandar Maju, 2005, hlm. 57 30

Ibid, hlm. 58

18

secara tertulis kepada konsiliator yang ditunjuk dan disepakati oleh para

pihak. Para pihak dapat mengetahui nama konsiliator yang akan dipilih dan di

sepakati dari daftar nama konsiliator yang di pasang dan di umumkan pada

kantor instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketena-

gakerjaan setempat31.

Dalam waktu selambat-lambatnya tujuh hari kerja setelah

menerima permintaan penyelesaian secara tertulis, konsiliator sudah harus

mengadakan penelitian tentang duduknya perkara dan selambat-

lambatnya pada hari kedelapan harus sudah dilakukan sidang konsiliasi.

Dalam persidangan tersebut konsiliator dapat memanggil saksi atau saksi

ahli untuk hadir dalam persidangan konsiliasi untuk dimintai keterangan.

Saksi atau saksi ahli yang memenuhi panggilan berhak menerima

penggantian biaya perjalanan dan akomodasi yang besarnya ditetapkan oleh

Menteri Tenaga Kerja. Dalam hal tercapai kesepakatan penyelesaian

perselisihan hubungan industrial melalui konsiliasi, maka dibuat perjanjian

bersama yang ditandatangani oleh para pihak dan disaksikan oleh konsiliator

serta di daftar di pengadilan hubunganindustrial pada pengadilan negeri di

wilayah hukum pihak-pihak yang mengadakan perjanjian bersama untuk

mendapatkan fakta bukti pendaftaran32.

31

Ibid, hlm. 59-60 32

Ibid

19

2.2.1.4. Consultant

Konsultan adalah pihak ketiga yang terampil dan tidak memihak yang

berusaha memfasilitasi pemecahan masalah melalui komunikasi dan analisis,

dibantu oleh pengetahuan manajemen konflik. Tidak seperti pihak ketiga

lainnya, konsultan tidak berusaha menyelesaikan masalah, tetapi lebih

berusaha memperbaiki hubungan diantara pihak yang konflik sehingga

mereka dapat mencapai penyelesaian sendiri. Konsultan berusaha

membantu para pihak memahami dan saling bekerja dengan lainnya.

Pendekatan ini mempunyai fokus jangka panjang: membangun persepsi

positif baru dan sikap diantara pihak yang berselisih33.

Secara garis besar, konsultan itu adalah sparring partner untuk

pembuat keputusan (decision maker) dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Sparring partner ini bisa berarti si konsultan memberikan pertimbangan atas

berbagai alternatif tindakan (seperti pertimbangan risiko), atau memberikan

suatu analisis yang mendalam atas suatu fenomena untuk diberikan kepada

si pembuat keputusan, dan bisa juga menjabarkan suatu keputusan ke dalam

bentuk yang lebih konkrit atau detail sesuai dengan kebutuhan34.

Konsultan itu memberikan analisis atau kajian, opini atau pendapat,

serta penjabaran (detail) atas suatu fenomena yang menjadi fokus perhatian

seorang pembuat keputusan atau sebuah organisasi. Satu hal yang pasti,

33


Douglas Ray. Memulai dan Menjalankan Bisnis Konsultan. Jakarta: Abdi Tandur, 2006, hlm. 23-24

20

konsultan tidak pernah membuat keputusan untuk klien, dia hanya

memberikan analisis, opini, dan penjabaran. Keputusan tetap di tangan si

klien. Seorang konsultan bukanlah pembuat keputusan untuk si klien.Bekerja

sebagai konsultan berarti bekerja di belakang layar35.

2.2.1.5. Arbitration

Arbitration mempunyai kontrol tinggi atas keputusan akhir, tetapi

tingkat kontrol rendah dalam prosesnya. Pihak eksekutif yang terikat dalam

strategi ini mengikuti aturan yang disetujui lebih dahulu tentang proses hak,

mendegarkan argumen dari para pekerja yang berselisih, dan membuat

keputusan meningkat36.

Arbitrase adalah salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar

pengadilan, dimana para pihak yang bersengketa mengangkat pihak ketiga

(arbiter) untuk menyelesaikan sengketa mereka. Keberadaan pihak ketiga

sebagai arbiter harus melaui persetujuan bersama dari para pihak yang

bersengketa. Persetujuan bersama menjadi paling penting bagi arbiter,

karena keberadaannya berkait erat dengan peran arbiter dalam memberikan

keputusan akhir37.

Arbiter memiliki kewenangan dan peran yang berbeda dengan

mediator, walaupun samasama pihak ketiga yang membantu penyelesaian

35

Ibid 36


Syahrizal Abbas. Mediasi Dalam Prespektif Hukum Syariah, Hukun Adat, dam Hukum nasional. Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 15

21

sengketa di luar pengadilan. Arbiter tidak hanya menjembatani para pihak

dalam proses negosiasi, mengatur pertemuan dan mendorong para pihak

mencapai kesepakatan, tetapi ia memiliki kewenangan menawarkan solusi

sekaligus memberikan keputusan akhir. Mediator hanya berperan mengatur

pertemuan, membantu negosiasi antara para pihak dan mendorong mereka

mencari kesepakatan damai. Mediator tidak memiliki kewenangan untuk

memberikan keputusan akhir, karena kewenangan untuk pengambilan

keputusan dalam proses negosiasi tetap berada di tangan masing-masing

pihak38.

2.2.1.6. Inquisition

Inquisitor mengontrol semua diskusi tentang konflik. Seperti arbitrator,

mereka memiliki kontrol keputusan tinggi karena mereka memilih bentuk

penyelesaian konflik. Tetapi mereka juga memiliki kontrol proses tinggi

karena mereka memilih informasi mana yang dipelajari dan bagaimana

mempelajarinya, dan mereka umumnya memutuskan bagaimana proses

penyelesaian konflik akan ditangani39.

Mengenai system inquisitoir Mr. Wirjono Prodjodikoro mengemukakan

sebagai berikut: Sistem inquisitor (arti kata= pemeriksaan) mengaanggap si

tersangka suatu barang, suatu objek, yang harus diperiksa berhubung

dengan suatu pendakwaan. Pemeriksaan seperti ini berupa pendengaran si

38

Ibid, hlm. 15-16 39


22

tersangka tentang dirinya pribadi. Sedang S. Tarif, SH mengenai Iquisitoir

mengemukakan sebagai berikut:Tersangka dianggap sebagai objek yang

harus diperiksa. Pemeriksaan ini berupa pendengaran, keterangan-

keterangan tersangka tentang dirinya, dan biasanya pemeriksa sudah a-priori

berkeyakinan bahwa kesalahannya tersangka, sehingga sering terjadi

paksaan terhadap tersangka untuk mengaku kesalahannya sehingga

kadang-kadang dilakukanya penganiyaan40.

Menurut Abdurrahman SH sistem inquisitoir adalah Suatu system

pemeriksaan yang memandang seseorang tertuduh sebagai objek dalam

pemeriksaan yang berhadapan dengan para pemeriksa dengan kedudukan

yang lebih tinggi dalam suatu pemeriksaan yang dilakukan secara tertutup.

Dengan melihat beberapa pendapat, dapat disimpulkan sebagai

berikut:Kedudukan tersangka sangat lemah dan tidak menguntungkan karena

dalam system inquisitoir tersangka masih dianggap sebagai barang atau

objek yang harus diperiksa. Para petugas pemeriksa atau pendakwa

biasanya mendorong atau memaksa tersangka untuk mengakui kesalahanya

dengan cara pemaksaan bahakan seringkali dengan penganiayaan. Bersifat

rahasia atau tertutup, ini berarti bahwa pemeriksaan pidana dengan

menggunakan system inquisitoir khusus pada pemeriksaan pendahuluan

masih bersifat rahasia sehingga keluarga dan penasihat hukumnya belum

berkenan mengetahui atau mendampingi si tersangka. Tersangka belum

40

Makarao M.T. dan Suhasril. Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek.Bogor: Ghalia Indonesia. 2010. Hlm. 36-37

23

boleh menghubungi penasihat hukumnya.Penguasa bersifat aktif sedangkan

tersangka pasif41.

2.2.1.7. Mediation

Istilah mediasi cukup gencar dipopulerkan oleh akademisi dan para

praktisi akhir-akhir ini. Para ilmuan berusaha mengungkap secara jelas

makna mediasi dalam berbagai literatur ilmiah melalui riset dan studi

akademik. Para praktisi juga cukup banyak menerapkan mediasi dalam

praktik penyelesaian sengketa. Namun, istilah mediasi tidak mudah

didefinisikan secara lengkap dan menyeluruh karena cakupanya cukup luas.

Mediasi tidak memberikan suatu model yang dapat diuraikan secara

terperinci dan dibedakan dari proses pengambilan keputusan lainnya42.

Mediator mempunyai kontrol tinggi atas proses intervensi.

Kenyataannya, tujuan utama mereka adalah mengelola proses dan konteks

interaksi antara pihak yang berselisih. Tetapi para pihak pembuat keputusan

akhir tentang bagaimana menyelesaikan perbedaan mereka. Karena itu,

mediator memiliki sedikit atau sama sekali tidak memiliki kontrol atas

keputusan penyelesaian konflik43.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mediasi diberi arti

sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam menyelesaikan sesuatu

41

Ibid 42

Syahrizal Abbas. Mediasi Dalam Prespektif Hukum Syariah, Hukun Adat, dam Hukum

nasional. Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 1 43


24

perselisihan sebagai penasihat. Pengertian mediasi yang diberikan Kamus

Besar Bahasa Indonesia mengandung tiga unsur penting. Pertama, mediasi

merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi

antar dua pihak atau lebih. Kedua, pihak yang terlibat dalam penyelesaian

sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa.

Ketiga, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut bertindak

sebagai penasihat dan tidak memiliki kewenangan apa-apa dalam

pengambilan keputusan44.

J. Follberg dan A. Taylor lebih menekankan konsep mediasi pada

upaya yang dilakukan mediator dalam menjalankan kegiatan mediasi.

Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi dilakukan secara bersama-sama

oleh pihak yang bersengketa dan dibantu oleh pihak yang netral. Mediator

dapat mengembangkan dan menawarkan pilihan penyelesaian sengketa, dan

para pihak dapat pula mempertimbangkan tawaran mediator sebagai suatu

alternatif menuju kesepakatan dalam penyelesaian sengketa. Mediasi dapat

membawa para pihak mencapai kesepakatan tanpa ada pihak yang menang

atau pihak yang kalah (win-win solution)45.

2.3. Keterkaitan Antar Konsep

Perilaku dalam organisasi memungkinkan para pelaku didalamnya

mengalami berbagai macam konflik, baik secara langsung maupun tidak

langsung, dari pihak internal maupun eksternal. Konflik yang sedang

44

Syahrizal Abbas. op. cit. hlm. 4 45

Ibid, hlm. 5

25

berlangsung harus segera di selesaikan agar konflik tidak semakin

berkembang dan juga tidak terjadi konflik-konflik yang baru. Cara

menyelesaikan konflik salah satunya dengan menggunakan pihak ketiga

sebagai resolusi konflik. Negosiasi merupakan salah satu cara dari

penyelesaian masalah menggunakan pihak ketiga. Negosiasi bertujuan

menemukan solusi yang terbaik dalam menyelesaikan konflik agar terjadi

win-win solution.

Keterkaitan antar konsep dengan permasalahan yang penulis teliti

adalah bagaimana pihak Sudin Nakertrans Walikota Jakarta Timur dapat

penjadi pihak ketiga antara buruh yang terkena PHK dengan perusahaan

tempat buruh yang di PHK sebelumya bekerja. Bagaimana negosiasi antar

pihak-pihak yang terlibat, untuk menciptakan hubungan yang saling

menguntungkan antar kedua belah pihak.

26

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian kuantitatif dituntut menggunakan angka, mulai

dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut serta hasilnya.

Demikian juga pemahaman akan kesimpulan akan lebih baik apabila disertai

tabel, grafik, bagan, gambar, dan tampilan lain. Penelitian ini

menggambarkan atau menjelaskan suatu masalah yang hasilnya dapat

digeneralisasikan. Dengan demikian tidak terlalu mementingkan kedalam

data atau analisis.46

Dalam penelitian ini penulis menggunakanpendekatan kuantitatif,

karena penulis pendekatantersebut menggambarkanatau menjelaskan

tentang negosiasi pihak ketiga sebagai resolusi konflik di Suku Dinas Tenaga

Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kota Jakarta Timur mengenai ratusan

buruh adukan nasib mereka ke Kantor Walikota Jakarta Timur pada berita

resmi Pemerinyah Kota Jakarta Timur pada 7 Oktober 2016.

3.2. Jenis Penelitian

Metode deskriptif analisis adalah suatu metode dalam meneliti status

sekelompok manusia, suatu objek, kondisi, sistem pemikran deskriptif

46

Rachmat Kriyantono, Teknik Praktis Riset Komunikasi, Jakarta: Kencana Prenada Group 2010, hlm. 55

27

ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari peneltian ini

adalah untuk membuat deskriptif, gambaran, atau lukisan secara sistematis

faktual dan akurat mengenai faktor-faktor, sifat-sifat serta hubungan antara

fenomena yang diselidiki.47

Menurut Whitney, metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan

interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah

yang dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu tentang hubungan

kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses yang

berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.48

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif

karena penulishanya memaparkan, menggambarkan berbagai situasi dan

kondisi dan tidak menguji hipotesis. Penulis hanya mendeskripsikan

mengenai negosiasi pihak ketiga sebagai resolusi konflik di Suku Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kota Jakarta Timur mengenai

ratusan buruh adukan nasib mereka ke Kantor Walikota Jakarta Timur pada

berita resmi Pemerinyah Kota Jakarta Timur pada 7 Oktober 2016.

3.3. Metode Penelitian

Teknik penelitian komunikasi berdasarkan metodologi kuantitatif

dikenal beberapa. Metode riset dalam penelitian kuantitatif terdapat 3 macam

metode, salah satunya adalah metode survei. Survei adalah metode riset

47

Moh. Nazir, Metode Penelitian, Jakarta: Ghia Indonesia, 2011, hlm. 54 48

Ibid

28

dengan menggunakan kuesioner sebagai instrumen pengumpulan datanya.

Tujuannya untuk memperoleh informasi tentang sejumlah responden yang

dianggap mewakili populasi tertentu.49 Secara umum metode survei terdiri

dari dua jenis, yaitu deskriptif dan eksplanatif (analitik).50

Jenis survei deskriptif digunakan untuk menggambarkan

(mendeskripsikan) populasi yang sedang diteliti. Fokus riset adalah perilaku

yang sedang terjadi dan terdiri dari satu variabel.51 Kuesioner adalah

sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi

dari respon dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia

ketahui.52

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode survei dengan cara

menyebarkan kuesioner guna mendapatkan data serta informasi yang

diperlukan mengenai negosiasi pihak ketiga sebagai resolusi konflik di Suku

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kota Jakarta Timur

mengenai ratusan buruh adukan nasib mereka ke Kantor Walikota Jakarta

Timur pada berita resmi Pemerinyah Kota Jakarta Timur pada 7 Oktober

2016.

49

Rachmat Kriyantono. Op. Cit.,hlm. 59. 50

Ibid, hlm. 59. 51

Ibid, hlm. 59. 52

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta: Rhineka Cipta, 2010, hlm. 194.

29

3.4. Unit Analisis dan Unit Observasi

3.4.1. Unit Analisis

Unit analisis adalah sesuatu yang akan dianalisis. Unit analisis adalah

hubungan antara individu dalam suatu sistem. Komunikasi dianggap sebagai

kumpulan hubungan-hubungan sehingga ada interaksi antar individu dalam

sistem. Hubungan-hubungan ini merupakan hubungan-hubungan pola aliran

informasi. Unit analisis merupakan suatu unit sosial yang digunakan oleh

penulis dalam mengukur suatu variabel.53

Unit analisis dalam penelitian negosiasi pihak ketiga sebagai resolusi

konflik di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kota

Jakarta Timur adalah individu, yaitu individu di pihakserikat buruh

Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI)yang ikut bernegosiasi


Timur pada berita resmi Pemerintah Kota Jakarta Timur pada 7 Oktober

2016.

3.4.2. Unit Observasi

Unit observasi yaitu mengamati secara langsung objek yang diteliti.

Observasi yang dilakukan harus dicatat secara sistematik dan dihubungan

dengan proporsisi umum dan bukan dipaparkan sebagai sesuatu yang

53

Ronny Kountur, D, Metode Penelitian, Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis, PPM, Jakarta 2004, hlm. 38

30

hanya menarik perhatian, dan observasi dapat dicek dan dikontrol mengenai

validitas dan reliabilitasnya.54

Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan

pencatatan secara sistematik terhadap gejala atau fenomena yang ada pada

objek penelitian.55Unit observasi adalah kegiatan yang setiap saat ini kita

lakukan. Dengan perlengkapan panca inderanya yang kita miliki, kita sering

mengamati objek-objek di sekitar kita.56

Dalam penelitian ini, unit observasi penulis adalah kelompok serikat

buruh Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) yang ikut bernegosiasi

ke Kantor Walikota Jakarta Timur. Dengan tujuan ingin mengetahui mengenai

negosiasi pihak ketiga sebagai resolusi konflik di Suku Dinas Tenag Kerja

dan Transmigrasi Pemerintah Kota Jakarta Timur mengenai ratusan buruh


Pemerintah Kota Jakarta Timur pada 7 Oktober 2016.

3.5. Populasi dan Sampel

3.5.1. Populasi

Dalam bukunya, Sugiyono mengatakan bahwa populasi adalah

wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas

54

Asep Hermawan, Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif, Jakarta: PT. Grasindo, 2007, hlm. 89-90 55

Moh. Pabundu Tika, Metodologi Riset Bisnis, Jakarta: Bumi Aksara, 2006, hlm. 58. 56

Rachmat Kriyantono, Op. Cit., hlm. 57.

31

dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan

kemudian ditarik kesimpulannya.57

Pada penelitian yang penulis lakukan mengenai negosiasi pihak ketiga

sebagai resolusi konflik di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pemerintah Kota Jakarta Timur mengenai ratusan buruh adukan nasib

mereka ke Kantor Walikota Jakarta Timur pada berita resmi Pemerintah Kota

Jakarta Timur pada 7 Oktober 2016 yang menjadi populasi adalah serikat

buruh Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) yang ikut bernegosiasi

ke Kantor Walikota Jakarta Timur yang berjumlah 35 orang.

3.5.2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh

populasi tersebut. bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari

semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga

dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari

populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat

diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi

harus betul-betul representatif (mewakili).58

Dalam menentukan teknik pemilihan sampel, sampel yang akandipilih

haruslah representatif yang bisa diartikan bahwa sampel tersebut dapat

57

Sugiono, Metedologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta 2014, hlm. 80 58

Rosady Ruslan, Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi, Jakarta: Raja Grafindo, 2006, hlm. 253

32

mencerminkan semua unsur populasi yang dapat mewakili keadaan

sebenarnya dalam keseluruhan populasi. Sampel dalam penelitian ini adalah

komunitas serikat buruh Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) yang

ikut bernegosiasi ke Kantor Walikota Jakarta Timur berjumlah 35 orang, maka

dalam penelitian ini penulis menggunakan seluruh populasi sebagai sempel

di komunitas serikat buruh Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI).

3.6. Teknik Penarikan Sampel

Teknik penarikan sampel atau teknik sampling merupakan metode

pengambilan sampel dan untuk menentukan sampel yang akan dipergunakan

dalam suatu penelitian. Ada dua teknik sampling yaitu probability sampling

dan non-probability sampling.59

Teknik penarikan sampel yang dipakai dalam penelitian adalah teknik

non-probability sampling dan menggunakan teknik sensus.Non-probability

sampling berarti sampel tidak melalui teknik random (acak). Di sini semua

anggota populasi belum tentu memiliki peluang yang sama untuk dipilih

menjadi sampel, disebabkan pertimbangan-pertimbangan tertentu oleh

periset60. Sensus pada dasarnya adalah sebuah riset survei dimana periset

mengambil seluruh anggota populasi sebagai respondennya. Dengan

demikian sensus menggunakan total sampling, artinya jumlah total populasi

diriset.61

59

Ibid, hlm. 151 60

Rachmat Kriyantono, Teknik Praktis Riset Komunikasi, Jakarta,Kencana, 2009, hlm. 158 61

Ibid, hlm. 161

33

Penulis menggunakan teknik pengambilan sampel sensus, karena

jumlah populasi kurang dari seratus orang maka seluruh populasi dijadikan

sampel pada penelitian negosiasi pihak ketiga sebagai resolusi konflik di

Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kota Jakarta Timur


Timur pada berita resmi Pemerintah Kota Jakarta Timur pada 7 Oktober 2016

sehingga di dapatkan 35 jumlah sampel yang mengikuti negosiasi yang

dilakukan oleh Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Timur.

3.7. Waktu dan Tempat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dimensi waktu penelitian

cross sectional. Cross sectional adalah penelitian ini dilakukan dalam waktu

tertentu dan tidak akan dilakukan penelitian di berbeda lain waktu yang untuk

diperbandingkan dan juga tidak mempunyai batasan yang baku untuk

menunjukkan suatu waktu tertentu. Sekalipun penelitian mendatangi lokasi

penelitian sebanyak empat kali.62

Menurut Asep Hermawan, dimensi waktu penelitian cross sectional

artinya suatu penelitian yang ditanya, dikumpulkan sekaligus, merupakan

hasil sekali bidik (one snapshot) pada suatu saat tertentu dan pada penelitian

tersebut datanya dikumpulkan hanya sekali, dengan cara menyebarkan

kuesioner.63

62

Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, Metode Penelitian Kuantitatif, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 45 63

Asep Hermawan, Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif, Jakarta: Grasindo, 2007, hlm. 89

34

Waktu yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah bulan

Maret2017 sampai Mei 2017. Tempat penelitian bertempat di Kantor Walikota

Jakarta Timur dan kantor sekretariat serikat buruh Konfederasi Persatuan

Buruh Indonesia (KPBI) yang beralamat di Jl. H. Matamin, RT.013/003, Batu

Ampar, Kramatjati, Jakarta Timur.

3.8. Validitas dan Reliabilitas

3.8.1. Validitas

Validitas dalam “suatu penelitian merupakan suatu derajat ketetapan

alat ukur peneliti tentang isi atau arti sebenarnya yang diukur”.64 Dapat kita

lakukan dalam menetapkan validitas suatu instrumen pengukuran adalah

menghasilkan derajat yang tinggi dari kedekatan data yang di peroleh dengan

apa yang kita yakini pengukuran.65

Pada menguji validitas penulis menggunakan software aplikasi SPSS

16 sebagai fasilitas untuk mendapatkan hasil yang valid. Untuk mengetahui

apakah pernyataan kuesioner valid atau tidak caranya dapat dilihat dari KMO

dan Barlett Test. Bila Pada variabel itu anda dapat melihat KMO-MSA (Kaiser

Mayer Olikin – measure of sampling adequency) bila hasilnya lebih dari 0.5,

maka dapat melanjutkan proses analisis faktor. Pada hasil perhitungan

diperoleh nilai KMO-MSA adalah 0.505, artinya 0.505>0.5 maka proses

analisis faktor dapat dilanjutkan.66 Sedangkan Barlett Test memiliki nilai

64

Rosady Ruslan, Op.Cit, hlm. 206 65

Suharsimi Arikunto, Op. Cit. hlm. 230 66

Riduwan, Adun Rusyana, Enas, Cara Mudah Belajar SPSS 17.0 dan Aplikasi Statistik Penelitian, Bandung: Alfabeta, 2011, hlm. 174

35

signifikansi 0,000-0,005 bahwa instrument telah memenuhi syarat valid.Bila

Pada variabel itu anda dapat melihat KMO – MSA (Kaiser Mayer Olkin-

measure of sampling adequency) bila hasilnya lebih besar dari 0.5, maka

dapat melanjutkan proses analisis faktor.67

Tabel 3.1.

Kriteria Penafsiran Koefisien Validitas

Koefisien Validitas Tafsiran

0,8 - 1,00 Validitas sangat tinggi (sangat baik)

0,6 - 0,8 Validitas tinggi (baik)

0,4 - 0,6 Validitas sedang

0,2 - 0,4 Validitas rendah (kurang)

0,0 - 0,2 Validitas sangat rendah

0,00 Tidak Valid

Sumber: Wahyu Agung 2010.68

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa untuk mengukur nilai koefisien

validitasnya, “di atas 0,8 berarti sangat tinggi (sangat baik) sedangkan 0,2

berarti sangat terendah”.69 Dalam proses menentukan analisis faktor, hal

pertama yang dilakukan adalah menentukan permasalahan yang terdiri dari

beberapa tahap, Pertama, tujuan dari analisis faktor harus diidentifikasi.

Sangat penting bahwa variabel dapat diukur dalam skala interval atau rasio.

67

Husen Umar, Metode Riset Bisnis, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2007, hlm. 175 68

Wahyu Agung, Panduan SPSS 16.0, Yogyakarta: Gerailmu, 2010, hlm. 95 69

Ibid, hlm. 230.

36

Nilai tertinggi (dari 0,5 dan 1.0) menandakan bahwa analisis faktor sudah

sesuai, nilai dibawah 0.5 menyatakan bahwa analisis faktor tidak sesuai.70

3.8.2. Hasil Uji Validitas

Tabel 3.2.

Hasil Uji Validitas

Variabel Negosiasi Pihak Ketiga sebagai Resolusi Konflik Sudin

Nakertrans Jakarta Timur

N=35

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.

.519

Bartlett's Test of Sphericity

Approx. Chi-Square 1156.374

Df 435

Sig. .000

(sumber: Hasil Penelitian Penulis dengan SPSS 16.0, 2017)

Berdasarkan hasil validitas Negosiasi Pihak Ketiga sebagai Resolusi

Konflik, dapat dilihat bahwa 45 pernyataan yang diajukan penulis kepada 35

responden mempunyai KMO = 0.519. Selanjutnya Chi-Square memiliki nilai =

1156.374 dan signifikansi dengan nilai 0.000, maka hal ini menunjukan data

dalam penelitian mengenai Negosiasi Pihak Ketiga sebagai Resolusi Konflik

70

Naresh K Malhotra, Marketing Research: Sixth Edition, New Jersey: Pearson Education, 2010, hlm. 607

37

di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kota Jakarta

Timur, dapat dinyatakan valid.

3.8.3. Reliabilitas

Reliabilitas adalah derajat ketetapan, ketelitian atau keakuratan yang

ditujukan oleh instrumen pengukuran.71 Yang dapat kita lakukan dalam

menetapkan validitas suatu instrumen pengukuran adalah menghasilkan

derajat yang tinggi dari kedekatan data yang diperoleh dengan apa yang kita

yakini pengukuran.72

Reliabilitas memiliki tiga dimensi, yaitu stabilitas (stability), konsisten

internal (internal consistency), dan kesamaan (equivalency).73Pengujian

reliabilitas dalam penelitian ini, penulis lakukan dengan pengujian reliabilitas

secara internal consistency, yaitu dapat diuji dengan menganalisis

konsistensi butir-butir analisis yang ada. Pengujian reliabilitas dengan internal

consistency yang dilakukan sekali uji coba saja.

Kriterianya adalah sebagai berikut:

71

Husein Umar, Riset SDM dalam Organisasi, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum, 2000, hlm. 127 72

Ibid, hlm. 128 73

Ibid, hlm. 146

38

Tabel 3.3.

Klasifikasi Reliabilitas

Reliabilitas (r) Kriteria

0,8 – 1,00 Sangat Tinggi

0,6 – 0,79 Tinggi

0,4 – 0,59 Sedang

0,2 – 0,39 Rendah

< 0,2 Sangat Rendah

Sumber : Suharsimi Arikunto, 2007, Hlm 245

Menurut Trinton, jika skala itu dikelompokkan ke dalam lima kelas dengan

range yang sama, maka urutan kemantapan alpha dapat diinterpretasikan

sebagai berikut:

1. Nilai AlphaCronbach’s 0,00 sampai 0,20, berarti kurang eliable atau

sangat rendah.

2. Nilai Alpha Cronbach’s 0,21 sampai 0,40, berarti agak eliable atau

rendah.

3. Nilai Alpha Cronbach’s 0,41 sampai 0,60, berarti cukup eliable atau

sedang.

4. Nilai Alpha Cronbach’s 0,61 sampai 0,80, berarti eliable atau tinggi.

5. Nilai Alpha Cronbach’s 0,81 sampai 1,00, berarti sangat eliable atau

sangat tinggi.

Coefficient alpha atau Chronbach’s alpha merupakan rata-rata hasil

pembagian dari berbagai macam cara untuk membagi jarak nilai skala. Hal

39

penting mengenai Chronbach’s alpha adalah nilai yang terkandung akan

meningkat dengan meningkatnya nomer pada skala.74

Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini, penulis lakukan dengan

pengujian reliabilitas secara internal consistency, yaitu dapat diuji dengan

menganalisis konsistensi butir-butir analisis yang ada. Pengujian reliabilitas

dengan internal consistency yang dilakukan sekali uji coba saja.

3.8.4. Hasil Uji Reliabilitas

Tabel 3.4.

Case Processing Summary

N %

Cases Valid 35 100.0

Excludeda 0 .0

Total 35 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. (sumber: Hasil Penelitian Penulis dengan SPSS 16.0, 2017)

Tabel 3.5.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha

Cronbach's Alpha

Based on Standardize

d Items

N of Items

.864 .873 45

(sumber: Hasil Penelitian Penulis dengan SPSS 16.0, 2017)

74

Naresh K Malhotra, Op.cit.,hlm. 287

40

Dari data hasil reliabilitas di atas dapat dilihat bahwa dari 45

pernyataan yang diajukan oleh penulis kepada 35 responden memiliki nilai

Cronchbach’s Alpha = 0.864 dan Cronchbach’s Alpha Based on Standarized

Items = 0.873, hal ini menunjukan hasil penelitian mengenai Negosiasi Pihak

Ketiga sebagai Resolusi Konflik di Suku Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Pemerintah Kota Jakarta Timur, dapat dinyatakan reliabel.

3.9. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat

dilakukan periset untuk mengumpulkan data.75 Dalam teknik pengumpulan

data ini juga terdapat dua jenis teknik pengumpulan data yaitu teknik

pengumpulan data primer dan teknik pengumpulan data sekunder.76 Pada

penelitian ini, penulis menggunakan data primer dan data sekunder.

3.9.1. Data Primer

Data primer adalah data yang dihimpun secara langsung dari sumber

pertama, baik individu atau perorangan. Data primer dapat berbentuk opini

subjek secara individual atau kelompok, hasil observasi, dan kuesioner. Ada

dua metode yang dipergunakan untuk pengumpulan data primer, yaitu

melalui survei dan observasi.77

75

Suharsimi Arikunto, Op.cit., hal 91 76

Elcon, Seri Belajar Kilat SPSS 18, Jakarta: Andi Publisher, 2011, hal 41 77

Sudjarwo, Manajemen Penelitian Sosial, Bandung, CV Mandar Maju, 2009, hlm. 140

41

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber data yang

pertama atau tangan pertama di lapangan. Sumber data ini bisa responden

atau subjek penelitian, dari hasil pengisian kuisioner, wawancara observasi.

Kuesioner adalah daftar pernyataan yang harus diisi oleh responden.

Disebut juga angket. Kuesioner bisa dikirim melalui pos atau periset

mendatangi secara langsung responden. Bisa diisi saat periset datang

sehingga pengisiannya didampingi periset, bahkan periset bisa bertindak

sebagai pembaca pertanyaan dan responden tinggal menjawab berdasarkan

jawaban yang disediakan.78

Tujuan penyebaran angket adalah mencari informasi yang lengkap

mengenai suatu masalah dari responden tanpa merasa khawatir bila

responden memberikan jawaban yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam

pengisian daftar pernyataan. Ada beberapa jenis angket atau kuisioner, yaitu

angket terbuka dan tertutup. Pada penelitian ini penulis mengunakan angket

tertutup. Angket tertutup adalah suatu angket dimana responden telah

diberikan alternatif jawaban oleh periset. Responden tinggal memilih jawaban

yang menurutnya sesuai dengan realitas yang dialaminya. Biasanya dengan

memberikan tanda X atau √.79

Mail and self administered questionnaire ini adalah cara responden

dalam mengisi sebuah kuisioner tertutup dengan ciri penelitian survei. Pada

78

Ibid, Hlm.34 79

Rachmat kriyantono. Teknik Praktis Riset Komunikasi. Jakarta: Prenada Media Group, 2008. Hlm. 96

42

penelitian survei ini dengan pertanyaan yang dikirimkan melalui pos atau

responden harus mengisi sendiri ada beberapa keuntungan dan kerugiannya.

Keuntungannya adalah penulis hanya perlu memberikannya pada responden

langsung kemudian meminta responden untuk mengisi kuisioner dan jika

melalui pos, penulis dapat menjangkau wilayah yang lebih luas dengan biaya

yang sangat murah. 80

Pada penelitian ini penulis menggunakan self administered

questionnaire karena cara ini mempermudah penulis dalam membagikan

pertanyaan kepada responden, responden hanya tinggal menjawab

pertanyaan yang diberikan oleh penulis.

3.9.2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak

langsung melalui media perantara atau digunakan oleh lembaga lainnya yang

bukan merupakan pengolahnya tetapi dapat dimanfaatkan dalam suatu

penelitian tertentu. Data sekunder pada umumnya berbentuk catatan atau

laporan data dokumentasi oleh lembaga tertentu yang dipublikasikan.81

Penulis mengumpulkan data sekunder melalui proses wawancara, hasil

observasi, dan juga pemberitaan pemberitaan yang didapatkan di media

online resmi Pemerintah Kota Jakarta Timur.

80

Bambang Prasetyo, Lina Mitahul Jannah, Metode Penelitian Kuantitatif Teori dan Aplikasi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 152-153 81

Rosady Ruslan, Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 139

43

3.10. Skala Pengukuran

Dalam riset komunikasi dikenal empat macam skala pengukuran, yaitu

skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Penulis

menggunakan skala interval dalam penelitian ini. Skala interval merupakan

skala pengukuran yang menyatakan kategori, peringkat dan jarak construct

yang di telaah.82

Skala interval dapat dinyatakan dengan angka 1 sampai dengan 5,

pengukuran ini menggunakan konsep jarak atau interval yang sama (equality

interval) karena tidak menggunakan angka 0 (nol) sebagai awal perhitungan

dan nilai skala interval bukan angka absolut.83

Dalam penelitian ini penulis menggunakan skala interval dengan jarak

sama yaitu satu, 1 STS (Sangat Tidak Setuju), 2 TS (Tidak Setuju), 3 RR

(Ragu-Ragu), 4 S (Setuju), 5 SS (Sangat Setuju). Penulis menggunakan

skala interval karena pilihan jawaban pada kuesioner memiliki jarak yang

sama yaitu satu.

3.11. Teknik Analisis Data

Dalam riset kuantitatif, dikenal beberapa jenis analisis. Pembedaan ini

tergantung pada banyaknya variabel yang akan dianalisis.84 Dalam teknis

analisis data penulis menggunakan analisis univariat.

82

Ibid, hlm. 206 83

Ibid, hlm. 207 84

Ibid, hlm. 139

44

Analisis univariat adalah analisis terhadap satu variabel. Jenis analisis

ini dilakukan untuk riset deskriptif, dan menggunakan statistik deskriptif. Hasil

perhitungan statistik deskriptif ini nantinya merupakan dasar bagi perhitungan

analisis berikutnya, misalnya untuk hubungan antar variabel. Beberapa jenis

teknik yang termasuk kategori statistik deskriptif yang sering digunakan

antara lain: Tabel (Distribusi) Frekuensi, Tendensi Sentral, dan Standar

Deviasi85. Penelitian ini berupaya menggambarkan gejala atau fenomena dari

negosiasi tanpa berupaya menjelaskan hubungan-hubungan yang ada.

Dalam penelitian ini, jenis teknik statistik deskriptif yang digunakan adalah

tendensi sentral.

3.12. Tendensi Sentral

Tendensi sentral merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk melihat

seberapa besar kecenderungan data pusat pada nilai tertentu. Nilai tersebut

berupa nilai tunggal atau nilai pusat karena pada umumnya nilai tersebut

berlokasi dibagian tengah atau pusat dari suatu distribusi.86

Tendensi sentral bertujuan untuk mendapatkan ciri khas tertentu pada

bentuk sebuah nilai bilangan yang merupakan ciri khas dari bilangan

tersebut. Ada tiga bentuk tendensi sentral yang sering digunakan, yaitu:

mean, median, dan modus.87

85

Ibid, hlm. 168 86

Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah,Op.Cit, hlm.186 87

Rachmat Kriyantono,Op.Cit.,hlm. 168

45

a. Mean (nilai rata-rata) adalah nilai tengah dari total bilangan

b. Modus merupakan jenis tendensi sentral yang menunjukkan

frekuensi terbesar pada suatu kelompok data nominal tertentu. Jadi

modus merupakan frekuensi yang paling sering muncul.

c. Median adalah nilai tengah sebuah data. Untuk mencarinya,

data terlebih dahulu diurutkan.88

Mean (juga disebut rata-rata aritmatika) adalah ukuran yang paling

banyak digunakan dari kecenderungan memusat. Kita bisa menggunakannya

hanya dengan data tingkat interval atau rasio89.Seperti yang terdapat pada

tabel mengenai hubungan antara analisis dan variabel berikut ini:

Tabel 3.6.

Hubungan antara Analisis dan Variabel

Analisis Variabel

Nominal Ordinal Interval/Ratio

Distribusi Frekuensi

Kategorik Kategorik Numerik

Diagram statistic

Bar chart Bar chart,Histogram Poligon

Ukuran tendensi pusat

Modus Modus, median Mean

Dispersi IVK IVK Standard deviasi

Estimasi Proporsi Proporsi Mean

88

Ibid, hlm. 169 89

W. Lawrence Neuman, Social Research Methods: Seventh Edition, Boston: Person Education, 2011, hlm..389

46

Sumber: W. Gulo, Metodologi penelitian.90

Mean merupakan nilaitengahdaritotal bilangan.Adapunmean dapat diperolehdarirumus:91

Gambar 3.1.

Rumus Mean

Sumber: Rachmat Kriyantono, Teknik Praktis Riset Komunikasi92

Keterangan :

f = Frekuensi

X = Nilai pengukuran

N = Banyak pengamatan

Pada penelitian ini penulis menggunakan tendensi sentral dan hanya

menggunakan mean dalam teknik analisis data negosiasi pihak ketiga

sebagai resolusi konflik di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pemerintah Kota Jakarta Timur mengenai ratusan buruh adukan nasib

mereka ke Kantor Walikota Jakarta Timur pada berita resmi Pemerinyah Kota

Jakarta Timur pada 7 Oktober 2016.

90

W. Gulo. Metode Penelitian, Jakarta: PT. Grasindo, 2010 hlm. 150 91

Rachmat Kriyantono,Op.Cit.,hlm.169 92

Ibid, hlm. 169.

∑fX M =

N

47

3.13. Definisi Konflik

Konsep adalah istilah dan definisi yang digunakan untuk

menggambarkan secara abstrak suatu kejadian, keadaan, kelompok, atau

individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial. Konsep berhubungan

dengan ide-ide atau konstruk-konstruk lain.93

Secara umum, konsep dibangun dari teori-teori yang digunakan untuk

menjelaskan variabel-variabel yang akan diteliti. Karena itu, konsep memiliki

tingkat generalisasi yang berbeda satu dengan lainnya, bila dilihat dari

kemungkinan dapat diukur atau tidak.94

Pada penelitian ini menggunakan konsep Perilaku dalam Organisasi.

Sedangkan variabelnya adalah negosiasi pihak ketiga sebagai resolusi

konflik.Variabel ini memiliki 7 (tujuh) turunan dimensi dan tiap-tiap dimensi

mempunyai beberapa turunan indikator.

Berikutini tujuh dimensi-dimensi beserta indikator-indikatornya:

1. Mediator yang memiliki dua indikator meliputi pihak ketiga yang netral

dan perselisihan dalam pengadilan.

2. Arbitrator yang memiliki dua indikator meliputibersifat sukarela dan

dipaksa oleh hukum atau kontrak.

3. Conciliator yang memiliki dua indikator meliputi menemukan fakta

dan membujuk orang yang berselisih.

93

Kinkin Yuliaty, Metode Penelitian Komunikasi, Jakarta: Laboratorium Sosial Politik Press, 2010, hlm. 77. 94

Moh, Nazir, Op. Cit., hlm. 107.

48

4. Consultant yang memiliki dua indikator meliputi memperbaiki

hubungan diantara pihak yang konflik dan membangun persepsi

positif baru dan sikap diantara para pihak yang berselisih.

5. Arbitration yang memiliki tiga indikator meliputi mengikuti aturan yang

disetujui lebih dahulu tentang proses hak, mendengarkan argument

dari para pekerja yang berselisih, dan membuat keputusan mengikat.

6. Inquisition yang memiliki dua indikator, yaitu memiliki kontrol

keputusan tinggi dan memutuskan bagaimana proses penyelesaian

konflik akan ditangani.

7. Mediation yang memiliki dua indikator, yaitu mengelola proses dan

konteks interaksi antara pihak yang berselisih dan mediator memiliki

sedikit atau sama sekali tidak memiliki control atas keputusan

penyelesaian konflik.

49

3.14. Operasionalisasi Konsep

Tabel 3.7.

Operasionalisasi Konsep

Negosiasi Pihak Ketiga sebagai Resolusi Konflik di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kota Jakata Timur

(Survey Deskriptif : Ratusan buruh adukan nasib mereka ke Kantor Walikota Jakarta Timur pada berita resmi Pemerintah Kota Jakarta


Konsep Variabel Dimensi Indikator Skala Perilaku dalam Organisasi (Wibowo, 2013)

Negosiasi Pihak Ketiga sebagai Resolusi Konflik (Wibowo, 2013)

1. Mediator 1. Pihak ketiga yang netral

2. Perselisihan dalam pengadilan

Skala Interval 1-5 1.STS= Sangat Tidak Setuju 2.TS= Tidak Setuju 3.R= Ragu-Ragu 4.S= Setuju 5.SS= Sangat Setuju

2. Arbitrator

1. Bersifat suka rela

2. Dipaksa oleh hukum atau kontrak

3. Conciliator 1. Menemukan fakta

2. Membujuk orang yang berselisih

4. Consultant

1. Memperbaiki hubungan diantara pihak yang konflik

2. Membangun persepsi positif baru dan sikap diantara para pihak yang berselisih

50

Konsep Variabel Dimensi Indikator Skala Perilaku dalam Organisasi (Wibowo, 2013)

Negosiasi Pihak Ketiga sebagai Resolusi Konflik (Wibowo, 2013)

5. Arbitration

1. Mengikuti aturan yang disetujui lebih dahulu tentang proses hak

2. Mendengarkan argument dari para pekerja yang berselisih

3. Membuat keputusan mengikat

Skala Interval 1-5 1.STS= Sangat Tidak Setuju 2.TS= Tidak Setuju 3.R= Ragu-Ragu 4.S= Setuju 5.SS= Sangat Setuju

6. Inquisition 1. Memiliki kontrol keputusan tinggi

2. Memutuskan bagaimana proses penyelesaian konflik akan ditangani

7. Mediation 1. Mengelola proses dan konteks interaksi antara pihak yang berselisih

2. Mediator memiliki sedikit atau sama sekali tidak memiliki kontrol atas keputusan penyelesaian konflik

51

3.15. Keterbatasan dan Kelemahan Penelitian

1. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah penulis kesulitan dalam

menemukan referensi buku yang berkaitan dengan variabel penelitian

negosiasi pihak ketiga sebagai resolusi konflik. Buku-buku yang

penulis temukan cenderung membahas negosiasi pihak ketiga

sebagai resolusi konflik dalam bidang hukum, sedangkan buku-buku

negosiasi pihak ketiga sebagai resolusi konflik yang berkaitan dengan

komunikasi ataupun public relations masih jarang ditemukan.

2. Kelemahan penulis dalam penelitian ini adalah dalam penyebaran

kuisioner penulis harus menjelaskan lebih terperinci maksud dari isi

kuisioner, sehingga penulis memerlukan waktu lebih lama.

52

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum

4.1.1. Profil Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Timur

Kota Administrasi Jakarta Timur adalah nama sebuah kota

administrasi di bagian timur Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Pusat

Pemerintahannya berada di Cakung. Di sebelah utara, ia berbatasan

dengan kota administrasi Jakarta Utara dan Jakarta Pusat. Sedangkan di

sebelah timur, ia berbatasan dengan Bekasi. Kota ini, di bagian selatan,

berbatasan dengan Kota Depok. Dan di sebelah barat, ia berbatasan

dengan kota administrasi Jakarta Selatan95.

Secara demografis, Kota Administrasi Jakarta Timur merupakan kota

yang paling luas di antara kota-kota lainnya di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Kota Administrasi Jakarta Timur juga memiliki jumlah penduduk yang paling

banyak.Berdasarkan sumber data Sudin Kependudukan Jakarta Timur,

jumlah penduduk Kota Administrasi Jakarta Timur sampai dengan Bulan

September tahun 2014 adalah 2.738.033 jiwa, yang terdiri dari 1.409.296 laki-

laki dan 1.409.290 perempuan. Tingkat pertumbuhan penduduk juga

95

Profil Walikota Jakarta Timur, http://timur.jakarta.go.id/v11/?p=profil, diakses pada pukul 19.11 WIB, pada tanggal 5 Juni 2017

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_administrasi


https://id.wikipedia.org/wiki/DKI

https://id.wikipedia.org/wiki/Cakung,_Jakarta_Timur

https://id.wikipedia.org/wiki/Utara


https://id.wikipedia.org/wiki/Jakarta_Utara

https://id.wikipedia.org/wiki/Jakarta_Pusat

https://id.wikipedia.org/wiki/Timur

https://id.wikipedia.org/wiki/Bekasi

https://id.wikipedia.org/wiki/Selatan

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Depok

https://id.wikipedia.org/wiki/Barat


https://id.wikipedia.org/wiki/Jakarta_Selatan

http://timur.jakarta.go.id/v11/?p=profil

53

mengalami peningkatan dari 0,75 % pada tahun 2009-2010 menjadi 1,94 %

pada periode tahun 2010-201296.

Sudin Nakertrans Jakarta Timur memiliki visi, yaitu Terwujudnya

tenaga kerja dan calon transmigran yang berkualitas, produktif, berdaya saing

serta sejahtera dalam kerangka hubungan kerja yang harmonis, dinamis dan

berkeadilan serta lokasi transmigrasi yang memiliki potensi untuk

berkembang97.

Untuk mencapai visi tersebut Sudin Nakertrans Jakarta Timur

mempunyai misi, yaitu:

1. Meningkatkan pengelolaan teknis dan administrasi ketenagakerjaan

dan ketransmigrasian;

2. Mengembangkan sistem informasi dan perencanaan tenaga kerja

daerah;

3. Meningkatkan kualitas dan produktivitas angkatan kerja;

4. Meningkatkan penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja;

5. Meningkatkan kesejahteraan kerja dan purna kerja;

6. Meningkatkan perlindungan dan pengawasan norma kerja;

7. Menyelesaikan perselisihan hubungan kerja secara tepat, adil dan

konsisten;

96

Kondisi demografis, http://timur.jakarta.go.id/v11/?p=kondisi.demografis, diakses pada pukul 19. 22 WIB, pada tanggal 5 Juni 2017 97

Visi dan misi sudin Nakertrans, http://timur.jakarta.go.id/nakertrans/visidanmisi, diakses pada pukul 19.34 WIB, pada tanggal 5 Juni 2017

http://timur.jakarta.go.id/v11/?p=kondisi.demografis

http://timur.jakarta.go.id/nakertrans/visidanmisi

54

8. Mendorong kesadaran tentang hygiene dan K3 di perusahaan;

9. Meningkatkan kualitas calon transmigran dan calon lokasi

transmigrasi98.

4.2. Objek Kajian Penelitian

Sudin Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Jakarta Timur

merupkan bagian dari pemerintahan Walikota Jakarta Timur untuk

menangani persoalan di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi di wilayah

Jakarta Timur. Bidang ketenagakerjaan Jakarta Timur merupakan hal yang

penting karena Jakarta Timur memiliki kawasan industri di Kecamatan Pulo

Gadung, sehingga di perlukan koordinasi yang tepat agar terciptanya

keseimbangan antara pihak-pihak yang berada di lingkungan

ketenagakerjaan. Sudin Nakertrans Jakarta Timur menjadi pihak yang

menangani keluhan-keluhan maupun perijinan di bidang ketenagakerjaan dan

transmigrasi di wilayah Jakarta Timur.

Pihak Sudin Nakertrans sebagai lembaga pemerintahan yang bertugas

untuk melayani masyarakat harus siap dalam segala situasi apapun. Seperti

yang terjadi pada tanggal 7 Oktober 2016, buruh yang tergabung dalam

Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) mendatangi Kantor Walikota

Jakarta Timur mengadukan nasib mereka mengenai persoalan Pemutusan

Hubungan Kerja (PHK) yang di alami para buruh di tempat mereka bekerja.

98

ibid

55

Para buruh meminta Sudin Nakertrans membantu menyelesaikan masalah

mereka dengan perusahaan tempat mereka bekerja.

Konflik yang terjadi di antara pihak buruh yang melakukan demo ke

Kantor Walikota Jakarta Timur dengan perusahaan tempat mereka bekerja di

sebabkan proses PHK yang di lakukan perusahaan di nilai para buru tidak

adil karena pihak buruh merasa mereka tidak melakukan kesalahan yang

dapat membuat pihak perusahaan melakukan PHK. Sudin Nakertrans

membantu dengan cara negosiasi, yaitu menjadi pihak ketiga atau penengah

di antara pihak buruh dengan pihak perusahaan.

56

4.3. Hasil Penelitian

4.3.1. Dimensi Mediator

4.3.1.1. Indikator Pihak Ketiga yang Netral

Tabel 4.1.

Sudin Nakertrans Jakarta Timur menumbuhkan kepercayaan (trust) dari

pihak perusahaan yang melakukan PHK maupun karyawan yang di PHK.

N = 35

Pernyataan Frekuensi Persentasi Rata - rata

5 = (Sangat Setuju) 8 22.9%

4 = (Setuju) 7 20.0% 3.26

3 = (Ragu-Ragu) 9 25.7% (Ragu-ragu)

2 = (Tidak Setuju) 8 22.9%

1 = (Sangat Tidak Setuju) 3 8.6%

Total 35 100.0%

Berdasarkan tabel di atas, nilai rata-rata pada pernyataan Sudin

Nakertrans Jakarta Timur menumbuhkan kepercayaan (trust) dari pihak

perusahaan yang melakukan PHK maupun karyawan yang di PHK adalah

ragu-ragu, dengan nilai 3.26yang berarti responden ragu-ragu.

Berdasarkan dari dimensi mediator, di jelaskan bahwa mediasi adalah

kegiatan menjembatani antara dua pihak yang bersengketa guna

menghasilkan kesepakatan (agreement). Hal ini berkaitandengan responden

ragu-ragu bahwa pihak Sudin Nakertrans Jakarta Timur menumbuhkan rasa

57

kepercayaan terhadap pihak buruh maupun pihak perusahaan sehingga di

dapatkan presentase tertinggi sebesar 25.7% yang menyatakan ragu-ragu.

Dari hasil tabel di atas bahwa Sudin Nakertrans Jakarta Timur sebagai pihak

ketiga yang netral kurang mampu menempatkan diri sebagai pihak yang

berada di antara pihak buruh dengan pihak perusahaan.

Tabel 4.2.

Sudin Nakertrans Jakarta Timur menjadi pihak yang menjembatani

antara perusahaan yang melakukan PHK dengan karyawannya.

N = 35



4 = (Setuju) 12 34.3% 3.66

3 = (Ragu-Ragu) 9 25.7% (Setuju)



Total 35 100.0%

Nilai rata-rata dari pernyataan di atas sebanyak 3.66 yang berarti

responden menyatakan setuju atas pernyataan Sudin Nakertrans Jakarta

Timur menjadi pihak yang menjembatani antara perusahaan yang melakukan

PHK dengan karyawannya.Data tersebut menunjukan bahwa Sudin

Nakertrans Jakarta Timur sudah menjadi pihak yang menghubungkan pihak

buruh dengan pihak perusahaan dengan baik.

58

Dalam dimensi mediator, di jelaskan bawa Mediator berada pada

posisi di ‘tengah dan netral’ antara pihak yang bersengketa, dan

mengupayakan menemukan sejumlah kesepakatan sehingga mencapai hasil

yang memuaskan para pihak yang bersengketa.Hal ini berkaitan dengan

responden yang menganggap Sudin Nakertrans Jakarta Timur sudah baik

dalam menjadi pihak yang menjembatani pihak buruh dengan pihak

perusahaan dengan mendapat presentasi sebanyak 34.3% yang menjawab

setuju. Dapat di simpulkan bahwa Sudin Nakertrans Jakarta Timur berhasil

mempertemukan kedua pihak yang berselisih.Sudin Nakertrans Jakarta

Timur di nilai baik dalam menjalankan fungsinya sebagai pihak yang berada

pada posisi di tengah dan netral antara pihak yang bersengketa.

59

Tabel 4.3.

Sudin Nakertrans Jakarta Timur bekerja sama dengan pihak perusahaan

yang melakukan PHK dengan karyawannya.

N=35


5 = (Sangat Setuju) 3 8.6% 4 = (Setuju) 9 25.7% 3.26


2 = (Tidak Setuju) 4 11.4% 1 = (Sangat Tidak Setuju) 1 2.9% Total 35 100.0%

Berdasarkan dengan tabel hasil penelitian diatas diketahui rata-rata

pernyataan Sudin Nakertrans Jakarta Timur bekerja sama dengan pihak

perusahaan yang melakukan PHK dengan karyawannya bernilai 3.26. Dari.

Nilai rata-rata dari peryataan diatas adalah ragu-ragu, karena Sudin

Nakertrans Jakarta Timur tidak bekerja sama hanya dengan pihak

perusahaan saja, melainkan juga bekerja sama dengan pihak buruh.

Berdasarkantabel di atas berkaitan dengan dimensi mediator, yaitu

mediasi sebagai proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar

yang tidak memihak (imparsial) bekerja sama dengan pihak-pihak yang

bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian

yang memuaskan. Sudin Nakertrans Jakarta Timur tidak hanya berpihak

dengan satu pihak saja, tetapi menjadi pihak yang berada di kedua belah

60

pihak. Posisi Sudin Nakertrans Jakarta timur dalam kasus perselisihan yang

di hadapi pihak buruh dan pihak perusahaan yaitu berada di tengah, jadi tidak

memihak ke satu pihak yang mendapat persentase sebesar 51.4% pada

jawaban ragu-ragu. Dalam pernyataan ini yang di maksud adalahSudin

Nakertrans Jakarta Timur menjadi pihak luaryang bekerja sama dengan satu

pihak saja, namun pada kenyataan yang terjadi di lapangan Sudin Nakertrans

Jakarta Timur bekerja sama dengan kedua belah pihak yang bersengketa

untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang

memuaskan.

61

4.3.1.2. Indikator Perselisihan dalam Pengadilan

Tabel 4.4.

Sudin Nakertrans Jakarta Timur membantu mencari berbagai alternatif

penyelesaian sengketa antara pihak perusahaan yang melakukan PHK

dengan karyawannya.

N=35



3 = (Ragu-Ragu) 2 5.7% (Tidak Setuju) 2 = (Tidak Setuju) 22 62.9%

1 = (Sangat Tidak Setuju) 3 8.6% Total 35 100.0%

Berdasarkan tabel hasil diatas di ketahui nilai rata-rata dari pernyataan

Sudin Nakertrans Jakarta Timur membantu mencari berbagai alternatif


dengan karyawannya, responden yang menjawab senilai 2.54 yang berarti

tidak setuju.Nilai rata-rata dari pernyataan diatas adalah tidak setuju, karena

Sudin Nakertrans Jakarta Timur tidak membantu mencari alternatif

penyelesaian sengketa terlihat dari persentasi yang menjawab tidak setuju

sebanyak 62.9%.

Berdasarkan dari pernyataan diatas berkaitan dengan dimensi

mediator, yaitukegiatan mediasi dilakukan oleh mediator sebagai pihak yang

62

ikut membantu mencari berbagai alternatif penyelesaian sengketa. Posisi

mediator dalam hal ini adalah mendorong para pihak untuk mencapai

kesepakatan-kesepakatan yang yang dapat mengakhiri perselisihan dan

persengketaan.Sudin Nakertrans Jakarta Timur tidak membantu mencari

penyelesaian sengketa. Peran Sudin Nakertrans Jakarta Timur sangat lemah

di pernyataan ini, karena tidak membantu mencari berbagai alternatif

penyelesaian sengketa. dengan fakta ini menjelaskan tentang kasus yang

belum selesai sampai sekarang karenaSudin Nakertrans Jakarta Timur dalam

hal ini tidak mendorong para pihak yang berselisih untuk mencapai

kesepakatan yang dapat mengakhiri perselisihan.

Tabel 4.5.

Sudin Nakertrans Jakarta Timur menengahi sengketa antara pihak

perusahaan yang melakukan PHK dengan karyawannya.

N=35



3 = (Ragu-Ragu) 5 14.3% (Sangat Setuju) 2 = (Tidak Setuju) 1 2.9%


Berdasarkan tabel hasil diatas di ketahui nilai rata-rata dari pernyataan

Sudin Nakertrans Jakarta Timur menengahi sengketa antara pihak

63

perusahaan yang melakukan PHK dengan karyawannya senilai 4.40. hal

tersebut menjelaskan bahwa rata-rata responden menyatakan sangat

setuju.Sudin Nakertrans Jakarta Timur menjalankan perannya sebagai

penengah dengan sangat baik, menempatkan posisi sebagai pihak yang

menengahi sengketa yang memuaskan kedua belah pihak.

Berdasarkan dari hasilpernyataan di atas berkaitan dengan dimensi

mediator, yaitu Peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam

menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para

pihak. ‘Berada di tengah’ juga bermakna mediator harus berada di posisi

netral dan pihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga

kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama.pihak Sudin

Nakertrans Jakarta Timur sangat baik dalam menjadi pihak yang menengahi

jalannya negosiasi sebagai pihak ketiga pada perselisihan yang dialami pihak

buruh dengan pihak perusahaan, terlihat dari persentasi responden yang

menjawab sangat setuju sebesar 60.0%. Sudin Nakertrans Jakarta Timur

dinilai sangat baik dalam menempati posisi dan tidak memihak pada satu

pihak.Sudin Nakertrans Jakarta Timur berada di posisi netral dalam

menyelesaikan sengketa dan mampu menjaga kepentingan para pihak yang

bersengketa secara adil dan tidak ada yang lebih di untungkan maupun di

rugikan.

64

Tabel 4.6.

Sudin Nakertrans Jakarta Timur mendorong pihak perusahaan yang

melakukan PHK dengan karyawannya untuk mencapai kesepakatan.

N=35





Berdasarkan tabel hasil di atas dapat di ketahui nilai rata-rata dari

pernyataan Sudin Nakertrans Jakarta Timur mendorong pihak perusahaan

yang melakukan PHK dengan karyawannya untuk mencapai kesepakatan

adalah ragu-ragu dengan nilai 3.06.

Berdasarkan dari pernyataan di atas berkaitan dengan dimensi

mediator, yaitumediator tidak dapat memaksa para pihak untuk untuk

menerima tawaran penyelesaian sengketa darinya. Para pihaklah yang

menentukan kesepakatan-kesepakatan apa yang mereka inginkan.Sudin

Nakertrans Jakarta Timur dinilai tidak jelas peranya dalam mendorong pihak-

pihak yang berselisih untuk mencapai kesepakatan. Hal ini terlihat dari

responden terbanyak menjawab ragu-ragu dengan persentasi sebanyak

34.3%. Sudin Nakertrans Jakarta Timur terlihat terlalu membiarkan kedua

65

pihak yang berselisih untuk menentukan kesepakatan yang mereka inginkan

sendiri tanpa memberikan dorongan agar pihak-pihak yang berselisih cepat

menyelesaikan masalahnya.

4.3.2. Dimensi Arbitrator

4.3.2.1. Indikator Bersifat Suka Rela

Tabel 4.7.

Sudin Nakertrans Jakarta Timur mengungkapkan pokok masalah yang

menjadi asal sengketa antara pihak perusahaan yang melakukan PHK

dengan karyawannya.

N=35





Berdasarkan tabel hasil di atas dapat di lihat nilai rata-rata dari

pernyataanSudin Nakertrans Jakarta Timur mengungkapkan pokok masalah

yang menjadi asal sengketa antara pihak perusahaan yang melakukan PHK

dengan karyawannyaadalah tidak setuju senilai 2.09.


arbitrator, bahwaPeran arbiter dalam mencari kesepakatan damai amat

66

penting, ketika pada pihak sudah tidak menemukan lagi apa yang tepat guna

menyelesaikan sengketa mereka. Sudin Nakertrans Jakarta Timur terlihat

tidak mengungkapkan permasalahan awal yang menjadi asal perselisihan

sesuai dengan responden yang menjawab tidak setuju dengan persentasi

48.6%,kedua belah pihak yang berselisih yang mengetahui awal masalahnya,

di indikasikan yang mengungkap awal permasalahan adalah masing-masing

pihak yang berselisih itu sendiri. Peran Sudin Nakertrans Jakarta Timur

dalam pernyataan ini tidak ada karena yang mengetahui awal dari

permasalahan adalah pihak-pihak yang berselisih sendiri, yaitu pihak

perusahaan dan pihak buruh.Sudin Nakertrans Jakarta Timur adalah pihak di

luar pihak-pihak yang berselisih yang bertugas berperan untuk membantu

menyelesaikan masalah antara pihak-pihak yang berselisih.

67

Tabel 4.8.

Sudin Nakertrans Jakarta Timur memberikan kebebasan pihak

perusahaan yang melakukan PHK dengan karyawannya mencari jalan

penyelesaiannya.

N=35





Berdasarkan pernyataan di atas dapat di ketahui nilai rata-rata dari

pernyataan Sudin Nakertrans Jakarta Timur memberikan kebebasan pihak

perusahaan yang melakukan PHK dengan karyawannya mencari jalan

penyelesaiannyaadalah sangat setuju dengan nilai 4.34. sesuai dengan

databahwa responden menilai Sudin Nakertrans Jakarta Timur memberi

kebebasanpihak buruh dengan pihak perusahaan yang berselisih dalam

mencari jalan keluar penyelesaian masalah dengan persentase sebesar

57.1%.

Berdasarkan pernyataan di atas berkaitan dengan dimensi arbitrator,

yaitu dalam proses arbitrasi para pihak tetap didorong oleh arbiter


diberikan kebebasan para pihak untuk mencari jalan penyelesaiannya.Dapat

68

di lihat bahwa Sudin Nakertrans Jakarta Timur memberikan kebebasan

sepenuhnya kepada pihak yang berselisih untuk menentukan penyelesaian

masalahnya sendiri. Peran Sudin Nakertrans Jakarta Timur dinilai responden

sudah sangat baik dalam memberikan kebebasan kepada pihak-pihak yang

berselisih untuk mencari dan menemukan penyelesaian masalah.

Tabel 4.9.

Sudin Nakertrans Jakarta Timur menjadi tahap akhir dalam proses


dengan karyawannya.

N=35





Berdasarkan hasil pernyataan di atas dapat diketahui nilai rata-rata

dari pernyataan Sudin Nakertrans Jakarta Timur menjadi tahap akhir dalam

proses penyelesaian sengketa antara pihak perusahaan yang melakukan

PHK dengan karyawannyaadalah tidak setuju bernilai 2.46. Dapat dilihat

bahwa Sudin Nakertrans Jakarta Timur bukan sebagai tahap akhir dalam

69

penyelesaian masalah ini, sesuai dengan data di atas yang menjawab tidak

setuju memiliki nilai persentasi tertinggi sebesar 45.7%.


arbitrator, bahwadalam menemukan solusi akhir, arbiter tidak semata-mata

mengandalkan keterampilan (skill) dalam menjembatani para pihak dan

memfasilitasi pertemuan arbitrasi, tetapi ia juga harus menguasai sejumlah

pengetahuan terutama berkaitan dengan pokok sengketa.Permasalahan

antara pihak perusahaan dengan pihak buruh belum selesai sampai

sekarang, karena hasil dari pernyataan di atas menunjukan pertemuan yang

di lakukan Sudin Nakertrans Jakarta Timur belum menjadi tahap akhir dari

penyelesaian masalah.Peran Sudin Nakertrans Jakarta Timur berarti masih

belum selesai dan masih harus menjadi pihak penengan atas kasus

perselisihan antara pihak buruh dengan pihak perusahaan hingga kedua

pihak yang berselisih menemukan kata sepakat atas penyelesaian kasus

mereka.

70

4.3.2.2. Indikator Dipaksa oleh Hukum atau Kontrak

Tabel 4.10.

Sudin Nakertrans Jakarta Timur terlibat dalam menghasilkan


dengan karyawannya.

N=35





Berdasarkan hasil pernyataan di atas dapat diketahui nilai rata-rata

dari pernyataan Sudin Nakertrans Jakarta Timur terlibat dalam menghasilkan


dengan karyawannya adalah setuju bernilai 4.00. Sudin Nakertrans Jakarta

Timur terlibat dalam penyelesaian sengketa yang di hadapi pihak buruh dan

pihak perusahaan, terlihat dari jawaban responden tertinggi menjawab setuju

dengan persentasi 48.6%.

Hasil pernyataan di atas berkaitan dengan dimensi arbitrator, adalah

Keputusan yang diambil arbiter bukan di dasarkan pada fakta-fakta hukum

seperti dalam proses peradilan, tetapi di dasarkan oleh sejumlah

71

kesepakatan yang terbangun dalam proses arbitrase. Sudin Nakertrans

Jakarta Timur terlibat dalam menghasilkan penyelesaian sengketa terlihat

dari reponden yang menjawab terbanyak adalah setuju. Kedua pihak yang

berselisih menganggap peran Sudin Nakertrans Jakarta Timur telah

maksimal dalam membantu mereka dalam proses penyelesaian

masalah.Kesepakatan-kesepakatan yang telah terjadi selama proses

negosiasi di indikasikan terjadi karena peran dari Sudin Nakertrans Jakarta

Timur.

Tabel 4.11.

Sudin Nakertrans Jakarta Timur membuat keputusan yang mengikat

pihak perusahaan yang melakukan PHK dengan karyawannya yang

bersengketa.

N=35





Berdasarkan pernyataan Sudin Nakertrans Jakarta Timur membuat

keputusan yang mengikat pihak perusahaan yang melakukan PHK dengan

karyawannya yang bersengketa dapat di ketahui nilai rata-rata pernyataan

72

tersebut adalah ragu-ragu dengan jumlah 3.26.Hasil tabel pernyataan di atas

jumlah jawaban responden yang tertinggi adalah ragu-ragu dengan

persentasi 42.9%.

Berdasarkan daripernyataan di atas berkaitan dengan dimensi

arbitrator, yaitu arbiter dituntut memiliki keterampilan menemukan solusi akhir

yang dapat menyelesaikan sengketa para pihak. Sudin Nakertrans Jakarta

Timur perannya dinilai kurang efektif dalam membuat keputusan yang dapat

di setujui oleh kedua pihak yang berselisih. Seperti diketahui dari data di atas

bahwa Sudin Nakertrans Jakarta Timur sebagai penengah memberikan

kebebasan penuh terhadap pihak yang berselisih untuk menentukan proses

penyelesaian masalahnya, namun jika pihak-pihak yang berselisih tidak

kunjung menemukan kata sepakat, maka Sudin Nakertrans Jakarta Timur

sebagai penengah harus bisa menemukan solusi akhir bagi kedua pihak yang

berselisih.

73

Tabel 4.12.

Keputusan yang diambil Sudin Nakertrans Jakarta Timur di dasarkan

pada fakta hukum.

N=35





Berdasarkan tabel pernyataan Keputusan yang diambil Sudin

Nakertrans Jakarta Timur di dasarkan pada fakta hukum nilai rata-rata dari

pernyataan tersebut adalah setuju dengan nilai 3.80, terlihat juga responden

tertinggi menjawab setuju dengan persentasi 42.9%.karena Walaupun begitu

keputusan yang di buat harus menguntungkan kedua belah pihak.

Berdasarkan dari pernyataan di atas menurut dimensi

arbitrator,bahwadalam proses arbitrase keputusan akhir yang diberikan oleh

arbiter mengikat para pihak yang bersengketa.Sudin Nakertrans Jakarta

Timur dinilai membuat keputusan sudah sesuai dengan hukum yang berlaku,

karena Indonesia merupakan negara hukum yang mengharuskan setiap

warga negaranya mengambil keputusan mengacu pada hukum yang sudah

diatur dalam undang-undang. Terlihat keputusan yang di buat dalam

74

permasalahan ini memang di dasarkan fakta hukum jadi tidak asal membuat

keputusan.

4.3.3. Dimensi Conciliator

4.3.3.1. Indikator Menemukan Fakta

Tabel 4.13.

Sudin Nakertrans Jakarta Timur menyediakan saluran komunikasi

informal seperti pertemuan, rapat, dan sebagainya antara pihak

perusahaan yang melakukan PHK dengan karyawannya yang

bersengketa.

N=35





Berdasarkan tabel pernyataan Sudin Nakertrans Jakarta Timur

menyediakan saluran komunikasi informal seperti pertemuan, rapat, dan

sebagainya antara pihak perusahaan yang melakukan PHK dengan

karyawannya yang bersengketa nilai rata-rata dari pernyataan tersebut

adalah sangat setuju dengan nilai 4.37.

75

Berdasarkan dari tabel hasil pernyataan di atasberkaitan dengan

dimensi conciliator, yaitu conciliator adalah pihak ketiga yang dipercaya yang

menyediakan saluran komunikasi informal antara negosiator dengan

lawannya.Sudin Nakertrans Jakarta Timur terlihat membuat pihak yang

berselisih merasa sangat terbantu sekali dengan kinerja yang telah di lakukan

Sudin Nakertrans Jakarta Timur sesuai dengan data di atas yang

menyatakan sangat setuju dengan persentasi sebesar 57.1%. Saluran

komunikasi informal seperti mengadakan pertemuan membuat pihak

perusahaan maupun pihak buruh dapat mengutarakan aspirasi masing-

masing untuk mendapatkan kelancaran dalam proses negosiasi dan

mendapatkan hasil yang menguntungkan semua pihak.

76

Tabel 4.14.

Sudin Nakertrans Jakarta Timur berperan secara efektif dalam

menemukan kebenaran informasi mengenai PHK yang dilakukan

perusahaan dengan karyawannya.

N=35






berperan secara efektif dalam menemukan kebenaran informasi mengenai

PHK yang dilakukan perusahaan dengan karyawannya nilai rata-rata dari

pernyataan tersebut adalah setuju dengan nilai 4.11.

Berdasarkan dari tabel hasil pernyataan di atas menurut dimensi

conciliator, bahwa dalam praktiknya konsiliator umumnya bertindak lebih

banyak dari pada sekadar saluran komunikasi. Mereka juga terikat dalam

menemukan fakta dan menginterpretasikan berita.Sudin Nakertrans Jakarta

Timur dinilai mampu mengungkap fakta-fakta baru dalam kasus perselisihan

antara pihak buruh dengan pihak perusahaan, terbukti dengan responden

yang menjawab terbanyak pada jawaban setuju dengan persentasi 51.4%.

77

Fakta tersebut membuat masing-masing pihak yang berselisih menjadi tahu

tentang hal-hal yang sebelumnya jadi pertanyaan. Sudin Nakertrans Jakarta

Timur berhasil menemukan fakta-fakta yang sebelumnya tidak di ketahui oleh

masing-masing pihak yang berselisih.

Tabel 4.15.

Sudin Nakertrans Jakarta Timur mengusulkan penyelesaian sengketa


bersengketa.

N=35



4 = (Setuju) 5 14.3% 3.03




Total 35 100.0%


mengusulkan penyelesaian sengketa pihak perusahaan yang melakukan

PHK dengan karyawannya yang bersengketa nilai dari rata-rata pernyataan

tersebut adalah ragu-ragu dengan nilai 3.03.


conciliator, bahwa konsiliasi adalah suatu metode penyelesaian sengketa dan

menguraikan berbagai fakta serta membuat suatu usulan keputusan

78

penyelesaian, namun usulan keputusan tersebut sifatnya tidak mengikat.

Usulan penyelesaian sengketa yang di ajukan Sudin Nakertrans Jakarta

Timur dinilai hanya memberikan sedikit pengaruh pada penyelesaian

sengketa yang dialami oleh pihak perusahaan dengan pihak buruh, terlihat

dengan jawaban responden terbanyak yaitu ragu-ragu dengan persentasi

sebesar 28.6%. Sehingga selama tiga pertemuan yang sudah di lakukan

belum juga mendapatkan hasil yang memuaskan kedua belah pihak yang

berselisih.

4.3.3.2. Indikator Membujuk Orang yang Berselisih

Tabel 4.16.

Sudin Nakertrans Jakarta Timur turun langsung ke lapangan dalam

menemukan fakta tentang PHK yang dilakukan perusahaan dan

karyawannya.

N=35





Berdasarkan tabel pernyataanSudin Nakertrans Jakarta Timur turun

langsung ke lapangan dalam menemukan fakta tentang PHK yang dilakukan

79

perusahaan dan karyawannyanilai rata-rata dari pernyataan tersebut adalah

setuju dengan nilai 3.54. Sudin Nakertrans Jakarta Timur dinilai memang

turun langsung ke lapangan dalam menemukan fakta pada kasus

perselisihan antara pihak perusahaan dengan pihak buruh, sesuai data di

atas dengan jawaban terbanyak yaitu setuju dengan persentasi sebesar

37.1%.


conciliator, yaitu konsiliator berwenang untuk menyelesaikan perselisihan

kepentingan, perselisihan pemutusan hubungankerja, atau perselisihan

antarserikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan, yang hanya bisa

dilakukan setelah para pihak yang berselisihmengajukan permintaan

penyelesaian secara tertulis kepada konsiliator yang ditunjuk dan disepakati

oleh para pihak.Sudin Nakertrans Jakarta Timur dinilai serius dalam

mengungkapkan fakta tentang perselisihan antara pihak buruh dengan pihak

perusahaan ini. Terbukti bahwa Sudin Nakertrans Jakarta Timur berhasil

mengungkapkan fakta-fakta yang ada pada pihak perusahaan maupun pada

pihak buruh, sehingga fakta-fakta ini menjadi acuan dalam proses pertemuan

untuk melakukan negosiasi antara pihak yang berelisih.

80

Tabel 4.17.

Sudin Nakertrans Jakarta Timur memanggil saksi ahli kedua belah

pihak dalam masalah PHK yang dilakukan perusahaan dengan

karyawannya.

N=35



4 = (Setuju) 14 40.0% 4.00




Total 35 100.0%


memanggil saksi ahli kedua belah pihak dalam masalah PHK yang dilakukan

perusahaan dengan karyawannya nilai rata-rata dari tabel tersebut adalah

setuju dengan nilai 4.00. Terlihat dalam setiap pertemuan Sudin Nakertrans

Jakarta Timur selalu menghadirkan saksi-saksi ahli dari pihak perusahaan

dan dari pihak buruh, sesuai dengan data yang menunjukan jawaban

responden tertinggi adalah setuju dengan persentasi sebesar 40.0%.

Berdasarkan dari tabel pernyataan di atas menurut dimensi conciliator,

bahwa dalam waktu selambat-lambatnya tujuh hari kerja setelah

menerima permintaan penyelesaian secara tertulis, konsiliator sudah harus

mengadakan penelitian tentang duduknya perkara dan selambat-

81

lambatnya pada hari kedelapan harus sudah dilakukan sidang

konsiliasi.Dalam persidangan tersebut konsiliator dapat memanggil saksi

atausaksi ahli untuk hadir dalam persidangan konsiliasi untuk

dimintaiketerangan. Sudin Nakertrans Jakarta Timur di indikasikan dalam

setiap mengadakan pertemuan tidak semata-mata menghadirkan pihak untuk

bernegosiasi secara acak, melainkan memang menghadirkan orang-orang

yang benar-benar mengetahui tentang permasalahan yang di alami pihak

perusahaan dengan pihak buruh. Sudin Nakertrans Jakarta Timur

menghadirkan saksi ahli dari masing-masing pihak yang berselisih sehingga

perannya di anggap memuaskan kedua pihak yang berselisih.

82

Tabel 4.18.

Sudin Nakertrans Jakarta Timur membuat perjanjian bersama yang

ditandatangani oleh pihak perusahaan yang melakukan PHK dengan

karyawannya.

N=35



4 = (Setuju) 7 20.0% 2.51

3 = (Ragu-Ragu) 5 14.3% (Tidak Setuju)



Total 35 100.0%


membuat perjanjian bersama yang ditandatangani oleh pihak perusahaan

yang melakukan PHK dengan karyawannyanilai rata-rata dari hasil

pernyataan tersebut adalah tidak setuju, dengan nilai 2.51. karena dalam

pertemuan yang di lakukan Sudin Nakertrans Jakarta Timur belum selesai

oleh karena itu belum bisa membuat perjanjian bersama yang di tanda

tangani oleh pihak-pihak yang bersengketa.

Berdasarkan hasil pernyataan di atas sesuai dengan dimensi

conciliator, yaitu dalam hal tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan

hubungan industrial melalui konsiliasi, makadibuat perjanjian bersama yang

ditandatangani oleh para pihak dan disaksikan oleh konsiliator serta di daftar

83

di pengadilan hubunganindustrial pada pengadilan negeri di wilayah hukum

pihak-pihak yang mengadakan perjanjian bersama untuk mendapatkan fakta

bukti pendaftaran.Sudin Nakertrans Jakarta Timur terlihat belum bisa

membuat perjanjian yang di tanda tangani oleh kedua belah pihak yang

berselisih karena kasus yang belum selesai jadi memang belum ada

kesepakatan yang dapat di buat oleh kedua belah pihak, sesuai dengan data

di atas responden yang menjawab terbanyak yaitu tidak setuju dengan

persentasi sebesar 40.0%. Perjanjian akan di buat jika kedua belah pihak

yang berselisih telah menemukan jalan tengah dari permasalahan mereka

yang keputusannya dapat di terima oleh kedua belah pihak.

84

4.3.4. Dimensi Consultant

4.3.4.1. Indikator Memperbaiki Hubungan di Antar Pihak yang Konflik

Tabel 4.19.

Sudin Nakertrans Jakarta Timur membantu pihak perusahaan yang

melakukan PHK dengan karyawannya memahami satu sama lain.

N=35



4 = (Setuju) 16 45.7% 4.11




Total 35 100.0%


membantu pihak perusahaan yang melakukan PHK dengan karyawannya

memahami satu sama lain nilai rata-rata dari tabel tersebut adalah setuju

dengan nilai 4.1.Sudin Nakertrans Jakarta Timur berhasil mengungkapkan

fakta-fakta yang ada pada permasalahan yang di alami pihak perusahaan

dengan pihak buruh. Dari hasil tersebut pihak-pihak yang berselisih

memahami satu sama lain karena terbantu dengan fakta yang berhasil di

ungkapkan Sudin Nakertrans Jakarta Timur.

85

Berdasarkan dari tabel hasil di atas menurut dimensi consultant, yaitu

konsultan berusaha membantu para pihak memahami dan saling bekerja

dengan lainnya.Sudin Nakertrans Jakarta Timur berhasil dalam membantu

pihak-pihak yang berselisih untuk memahami satu sama lain dengan fakta-

fakta yang terungkap di setiap pertemuan yang di lakukan oleh Sudin

Nakertrans Jakarta Timur, sesuai data di atas responden dengan jawaban

terbanyak yaitu setuju dengan persentasi 45.7%. Sudin Nakertrans Jakarta

Timur di indikasikan berhasil mengungkapkan fakta-fakta yang ada pada

permasalahan yang di alami pihak perusahaan dengan pihak buruh. Dari

hasil tersebut pihak-pihak yang berselisih memahami satu sama lain karena

terbantu dengan fakta yang berhasil di ungkapkan Sudin Nakertrans Jakarta

Timur.

86

Tabel 4.20.

Sudin Nakertrans Jakarta Timur membantu memperbaiki hubungan ke

dua belah pihak perusahaan yang melakukan PHK dengan

karyawannya.

N=35





Berdasarkan tabel hasil pernyataan Sudin Nakertrans Jakarta Timur

membantu memperbaiki hubungan ke dua belah pihak perusahaan yang

melakukan PHK dengan karyawannya nilai rata-rata dari tabel tersebut

adalah ragu-ragu dengan nilai 3.14.

Berdasarkan dari tabel hasil pernyataan di atas sesuai dengan dimensi

consultant, adalahkonsultan tidak berusaha menyelesaikan masalah, tetapi

lebih berusaha memperbaiki hubungan diantara pihak yang konflik sehingga

mereka dapat mencapai penyelesaian sendiri. cara yang di gunakan oleh

Sudin Nakertrans Jakarta Timur di indikasikan belum tepat sehingga

hubungan antara kedua belah pihak terlihat belum membaik secara utuh,

sesuai dengan data di atas yang mennunjukan jawaban responden tertinggi

87

yaitu ragu-ragu dengan persentasi sebesar 31.4%. Belum tercapainya

kesepakatan antara kedua belah pihak yang berselisih juga bisa menjadi

faktor belum membaiknya hubungan pihak-pihak yang berselisih.

Tabel 4.21.


melakukan PHK dengan karyawannya menyelesaikan masalahnya

sendiri.

N=35



4 = (Setuju) 8 22.9% 2.97




Total 35 100.0%



menyelesaikan masalahnya sendiri nilai dari rata-rata tabel pernyataan

tersebut adalah ragu-ragu dengan nilai 2.97.

Berdasarkan dari tabel hasil pernyataan di atas berkaitan dengan

dimensi consultant, bahwa satu hal yang pasti, konsultan tidak pernah

membuat keputusan untuk klien, dia hanya memberikan analisis, opini, dan

penjabaran. Keputusan tetap di tangan si klien. Pihak-pihak yang berselisih

88

terlihat ragu-ragu apakah Sudin Nakertrans Jakarta Timur memberikan

kebebasan mereka untuk menentukan cara penyelesaian masalah mereka

sendiri atau penyelesaian masalahnya di tentukan oleh Sudin Nakertrans

Jakarta Timur, sesuai dengan data di atas jawaban terbanyak responden

adalah ragu-ragu dengan jumlah persentasi sebanyak 37.1%.Sudin

Nakertrans Jakarta Timur di indikasikan memberikan kebebasan penuh

penyelesaian masalah kepada pihak-pihak yang berselisih, saran selalu di

berikan tetaapi tidak boleh menuntut saran yang diberikan harus di

laksanakan .

89

4.3.4.2. Indikator Membangun Persepsi Positif Baru dan Sikap di Antara

Para Pihak yang Berselisih

Tabel 4.22.

Sudin Nakertrans Jakarta Timur memberikan analisis fakta ke dua belah

pihak perusahaan yang melakukan PHK dengan karyawannya.

N=35



4 = (Setuju) 2 5.7% 2.51



Total 35 100.0%


memberikan analisis fakta ke dua belah pihak perusahaan yang melakukan

PHK dengan karyawannya nilai rata-rata dari hasil pernyataan tersebut

adalah tidak setuju dengan nilai 2.51. Sudin Nakertrans Jakarta Timur di

indikasikan tidak memberikan analisis fakta terhadap fakta-fakta yang

terungkap pada kasus yang PHK yang di alami oleh pihak buruh dengan

pihak perusahaan, sesuai data di atas walaupun jawaan responden

terbanyak adalah ragu-ragu, namun pada penghitungan mean (rata-rata) di

dapatkan nilai yang berada pada jawaban tidak setuju yaitu sebesar 37.1%.

90

Berdasarkan dari tabel pernyataan di atas berkaitan dengan dimensi

consultant, bahwa Konsultan adalah pihak ketiga yang terampil dan tidak

memihak yang berusaha memfasilitasi pemecahan masalah melalui

komunikasi dan analisis, dibantu oleh pengetahuan manajemen konflik.Sudin

Nakertrans Jakarta Timur terlihat hanya mengungkapkan fakta dari kedua

belah pihak yang berselisih, namun seluruh pihak yang terlibat dalam

negosiasi ini di indikasikan yang melakukan analisis setiap fakta-fakta yang di

temukan selama proses penyelesaian masalah. Analisis fakta tidak di berikan

oleh Sudin Nakertrans Jakarta Timur, melainkan di kaji bersama-sama

melalui opini-opini dan jajak pendapat oleh semua pihak yang ikut serta

dalam proses negosiasi ini.

91

Tabel 4.23.

Sudin Nakertrans Jakarta Timur memberikan opini atau pendapat ke

dua belah pihak perusahaan yang melakukan PHK dengan

karyawannya.

N=35



4 = (Setuju) 14 40.0% 3.83




Total 35 100.0%


memberikan opini atau pendapat ke dua belah pihak perusahaan yang

melakukan PHK dengan karyawannyanilai rata-rata dari tabel pernyataan

tersebut adalah setuju dengan nilai 3.83.Sudin Nakertrans Jakarta Timur

terlihat memberikan opini-opini dan pendapat-pendapatnya kepada pihak

yang berselisih untuk kelancaran proses penyelesaian masalah, sesuai

dengan hasil data di atas yang menunjukan jawaban tertinggi dari responden

yaitu setuju dengan persentasi sebesar 40.0%.


dimensi consultant, bahwa konsultan itu memberikan analisis atau kajian,

opini atau pendapat, serta penjabaran (detail) atas suatu fenomena yang

92

menjadi fokus perhatian seorang pembuat keputusan atau sebuah

organisasi.Sudin Nakertrans Jakarta Timur menjalankan peran sebagai pihak

yang membantu proses penyelesaian masalah dengan baik. Pihak buruh

maupun pihak perusahaan di indikasikan menerima opini dan pendapat Sudin

Nakertrans Jakarta Timur pada saat proses penyelesaian masalah. Terlihat

juga bahwa peran Sudin Nakertrans Jakarta Timur dalam memberikan opini

atau pendapat dinilai efektif sehingga pihak-pihak yang berselisih merasa

terbantu.

Tabel 4.24.

Sudin Nakertrans Jakarta Timur membuat keputusan untuk ke dua belah

pihak perusahaan yang melakukan PHK dengan karyawannya.

N=35



4 = (Setuju) 6 17.1% 3.29




Total 35 100.0%

Berdasarkan tabel hasil pernyataanSudin Nakertrans Jakarta Timur

membuat keputusan untuk ke dua belah pihak perusahaan yang melakukan

93

PHK dengan karyawannyanilai rata-rata dari pernyataan tersebut adalah

ragu-ragu dengan nilai 3.29.

Berdasarkan dari hasil pernyataan di atas berkaitan dengan dimensi

consultant, yaitu konsultan memberikan pertimbangan atas berbagai alternatif

tindakan (seperti pertimbangan risiko), atau memberikan suatu analisis yang

mendalam atas suatu fenomena untuk diberikan kepada si pembuat

keputusan, dan bisa juga menjabarkan suatu keputusan ke dalam bentuk

yang lebih konkrit atau detail sesuai dengan kebutuhan. PeranSudin

Nakertrans Jakarta Timur kurang efektif terlihat dari jawaban terbanyak dari

responden yaitu ragu-ragu dengan persentasi sebesar 48.6%. Sudin

Nakertrans Jakarta Timurdi indikasikan membuatan keputusan yang rancu

sehingga membuat pihak-pihak yang beselisih tidak begitu memperhatikan

apakah Sudin Nakertrans Jakarta Timur memberikan keputusan atau

memberikan analisis opini.

94

4.3.5. Dimensi Arbitration

4.3.5.1. Indikator Mengikuti Aturan yang di Setujui Lebih Dahulu

Tentang Proses Hak

Tabel 4.25.

Sudin Nakertrans Jakarta Timur sebagai arbiter (penengah) melalui

persetujuan pihak perusahaan yang melakukan PHK dengan

karyawannya yang bersengketa.

N=35



4 = (Setuju) 9 25.7% 4.34

3 = (Ragu-Ragu) 7 20.0% (Sangat Setuju)



Total 35 100.0%


sebagai arbiter (penengah) melalui persetujuan pihak perusahaan yang

melakukan PHK dengan karyawannya yang bersengketanilai dari tabel hasil

pernyataan tersebut adalah sangat setuju dengan nilai 4.34. Dapat di lihat

bahwa Sudin Nakertrans Jakarta Timur merupakan pihak yang di setujui oleh

kedua pihak yang berselisih untuk membantu menyelesaikan masalah

mereka, sesuai dengan hasil data di atas yang menunjukan jawaban tertinggi

adalah sangat setuju dengan persentasi 54.3%.

95


arbitration, yaitu keberadaan pihak ketiga sebagai arbiter harus melaui

persetujuan bersama dari para pihak yang bersengketa. Persetujuan

bersama menjadi paling penting bagi arbiter, karena keberadaannya berkait

erat dengan peran arbiter dalam memberikan keputusan akhir.Sudin

Nakertrans Jakarta Timur merupakan pihak yang di percaya untuk membantu

menyelesaikan masalah yang di hadapi oleh pihak buruh dengan pihak

buruh. Sudin Nakertrans Jakarta Timur bertindak sebagai pihak yang berada

di tengah-tengah pihak yang berselisih, mempunyai tugas membantu

menyelesaikan masalah kedua belah pihak agar menemui keputusan akhir.

96

Tabel 4.26.

Sudin Nakertrans Jakarta Timur menawarkan solusi penyelesaian

masalah kepada pihak perusahaan yang melakukan PHK dengan

karyawannya.

N=35



4 = (Setuju) 18 51.4% 3.91




Total 35 100.0%


menawarkan solusi penyelesaian masalah kepada pihak perusahaan yang

melakukan PHK dengan karyawannyanilai rata-rata dari hasil pernyataan

tersebut adalah setuju dengan nilai 3.91. TerindikasikanSudin Nakertrans

Jakarta Timur menawarkan solusi penyelesaian masalah kepada kedua belah

pihak yang berselisih, sesuai dengan data di atas jawaban responden

terbanyak adalah setuju dengan persentasi sebesar 51.4%.


arbitration, bahwa arbiter tidak hanya menjembatani para pihak dalam proses

negosiasi, mengatur pertemuan dan mendorong para pihak mencapai

kesepakatan, tetapi ia memiliki kewenangan menawarkan solusi sekaligus

97

memberikan keputusan akhir.Sudin Nakertrans Jakarta Timur dinilai telah

memberikan solusi penyelesaian masalah kepada pihak yang bersengketa

dengan baik. Solusi penyelesaian masalah tersebut di lakukan oleh Sudin

Nakertrans Jakarta Timur di lihat efektif dalam proses negosiasi untuk

menyelesaikan masalah antara pihak buruh dengan pihak perusahaan yang

bersengketa sehingga peran yang di lakukan Sudin Nakertrans Jakarta Timur

membuat semua pihak merasa puas dan terbantu.

Tabel 4.27.

Sudin Nakertrans Jakarta Timur sebagai arbiter (penengah)

menjembatani pihak perusahaan yang melakukan PHK dengan

karyawannya dalam proses negosiasi.

N=35






sebagai arbiter (penengah) menjembatani pihak perusahaan yang

melakukan PHK dengan karyawannya dalam proses negosiasinilai rata-rata

dari pernyataan tersebut adalah setuju dengan nilai 4.03. Terlihat bahwa

98

Sudin Nakertrans Jakarta Timur menjadi jembatan yang menghubungkan

antara kedua pihak yang berselisih, sesuai dengan hasil data di atas yang

menunjukan jawaban responden tertinggi adalah setuju dengan persentasi

42.9%.


arbitration, bahwa arbiter tidak hanya menjembatani para pihak dalam proses

negosiasi, mengatur pertemuan dan mendorong para pihak mencapai

kesepakatan.Sudin Nakertrans Jakarta Timur di nilai menghubungkan pihak

yang berselisih dengan baik. Seperti di ketahui bahwa Sudin Nakertrans

Jakarta Timur mengatur untuk waktu dan tempat pertemuan untuk proses

penyelesaian masalah yang di hadapi oleh pihak-pihak yang berselisih.

Pihak-pihak yang berselisih juga kooperatif dalam menanggapi pertemuan

yang di buat oleh Sudin Nakertrans Jakarta Timur sehingga tidak ada pihak

yang di rugikan dalam hal ini.

99

4.3.5.2. Indikator Mendengarkan Argumen dari Para Pekerja yang

Berselisih

Tabel 4.28.

Sudin Nakertrans Jakarta Timur menjadi pihak ketiga untuk

menyelesaikan sengketa pihak perusahaan yang melakukan PHK

dengan karyawannya.

N=35



4 = (Setuju) 14 40.0% 3.80




Total 35 100.0%


menjadi pihak ketiga untuk menyelesaikan sengketa pihak perusahaan yang

melakukan PHK dengan karyawannya nilai rata-rata dari hasil pernyataan

tersebut adalah setuju dengan nilai 3.80.

Berdasarkan dari tabel hasil pernyataan diatas berkaitan dengan

dimensi arbitration, yaitu Arbitrase adalah salah satu bentuk penyelesaian

sengketa di luar pengadilan, dimana para pihak yang bersengketa

mengangkat pihak ketiga (arbiter) untuk menyelesaikan sengketa mereka.

Sudin Nakertrans Jakarta Timur di nilai tidak memihak pihak manapun,

100

sesuai dengan hasil data di atas yang menunjukan jawaban tertinggi

responden adalah setuju dengan persentasi 40.0%. Berposisi di tengah

maksudnya adalah pihak yang netral yang hanya mempunyai kepentingan

membantu menyelesaikan masalah bukan mempunyai kepentingan lain di

luar dari itu. Kedua belah pihak yang berselisih nampaknya puas dengan

peran yang di tunjukan Sudin Nakertrans Jakarta Timur sebagai pihak ketiga

untuk menyelesaikan masalah antara kedua pihak yang berselisih.

Tabel 4.29.


melakukan PHK dengan karyawannya mendapatkan persetujuan

bersama.

N=35



4 = (Setuju) 9 25.7% 3.00




Total 35 100.0%



mendapatkan persetujuan bersamanilai rata-rata dari pernyataan tersebut

adalah ragu-ragu dengan nilai 3.00. Sudin Nakertrans Jakarta Timur di nilai

101

belum dapat membuat kedua belah pihak mencapai kata sepakat atas

permasalahan yang mereka hadapi, seperti hasil data yang di tunjukan di

atas rata-rata responden di dapatkan jawaban ragu-ragu dengan persentasi

28.6%, namun dengan jawaban tertinggi yaitu tidak setuju dengan persentasi

31.4% dapat disimpulkan bahwa jawaban responden ragu-ragu lebih

condong ke arah tidak setuju.

Berdasarkan dari hasil tabel pernyataan di atas berkaitan dengan

dimensi arbitration, menunjukan bahwaarbitration mempunyai kontrol tinggi

atas keputusan akhir, tetapi tingkat kontrol rendah dalam prosesnya. Pihak

eksekutif yang terikat dalam strategi ini mengikuti aturan yang disetujui lebih

dahulu tentang proses hak, mendegarkan argumen dari para pekerja yang

berselisih, dan membuat keputusan meningkat.Sudin Nakertrans Jakarta

Timur terlihat sedikit kewalahan dalam menangani permasalahan yang di

hadapi pihak perusahaan dengan pihak buruh. Hal ini menyebabkan kedua

belah pihak yang bersengketa belum menemui kesepakatan. PeranSudin

Nakertrans Jakarta Timur dalam membantu pihak yang berselisih di nilai

kurang maksimal, sehingga permasalahan yang di indikasikan cukup rumit

menyebabkan belum ada kata sepakat dari kedua belah pihak yang

berselisih.

102

Tabel 4.30.

Sudin Nakertrans Jakarta Timur mengatur pertemuan antara pihak

perusahaan yang melakukan PHK dengan karyawannya mendapatkan

persetujuan bersama mencapai kesepakatan.

N=35



4 = (Setuju) 16 45.7% 3.71




Total 35 100.0%


mengatur pertemuan antara pihak perusahaan yang melakukan PHK

dengan karyawannya mendapatkan persetujuan bersama mencapai

kesepakatannilai rata-rata dari hasil pernyataan tersebut adalah setuju

dengan nilai 3.71.

Berdasarkan dari tabel hasil pernyataan di atas di kaitkan dengan

dimensi arbitration, bahwa arbiter memiliki kewenangan dan peran yang

berbeda dengan mediator, walaupun samasama pihak ketiga yang

membantu penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Arbiter tidak hanya

menjembatani para pihak dalam proses negosiasi, mengatur pertemuan dan

mendorong para pihak mencapai kesepakatan.Sudin Nakertrans Jakarta

103

Timur terlihat mengatur pertemuan antara kedua belah pihak yang berselisih

dengan baik, sesuai dengan hasil data di atas yang menunjukan jawaban

tertinggi dari responden adalah setuju dengan persentasi sebesar

45.7%.Sudin Nakertrans Jakarta Timur berperan menyediakan tempat untuk

proses penyelesaian masalah hingga waktu pertemuan juga mereka atur

sedemikian rupa sehingga terlaksana dengan baik sejauh ini. Kedua pihak

yang berselisih terlihat puas dan terbantu sekali dengan peran yang di

lakukan oleh Sudin Nakertrans Jakarta Timur dalam mengatur pertemuan

antara kedua pihak yang berselisih.

4.3.5.3. Indikator Membuat Keputusan Mengikat

Tabel 4.31.

Sudin Nakertrans Jakarta Timur mendorong pihak perusahaan yang

melakukan PHK dengan karyawannya mencapai kesepakatan.

N=35



4 = (Setuju) 11 31.4% 3.26




Total 35 100.0%


mendorong pihak perusahaan yang melakukan PHK dengan karyawannya

104

mencapai kesepakatan nilai rata-rata dari pernyataan tersebut adalah ragu-

ragu dengan nilai 3.26.


dimensi arbitration, yaitu pihak eksekutif yang terikat dalam strategi ini

mengikuti aturan yang disetujui lebih dahulu tentang proses hak,

mendegarkan argumen dari para pekerja yang berselisih, dan membuat

keputusan meningkat.Sudin Nakertrans Jakarta Timur di nilai kurang

mendorong pihak-pihak yang berselisih untuk menyelesaikan masalahnya,

terlihat dari hasil data di atas menunjukan jawaban responden tertinggi

adakah ragu-ragu dengan persentasi sebesar 34.3%. Masukan serta opini

untuk mendorong terjadinya persetujuan sudah di berikan kepada pihak yang

berselisih namun terlihat belum bisa membuat kedua pihak yang berselisih

menerima masukan tersebut, sehingga kedua pihak yang berselisih belum

bisa menemukan kesepakatan.

105

Tabel 4.32.

Sudin Nakertrans Jakarta Timur mementingkan persetujuan bersama

dalam membuat keputusan.

N=35



3.86 (Setuju)

4 = (Setuju) 14 40.0%

3 = (Ragu-Ragu) 5 14.3%



Total 35 100.0%


mementingkan persetujuan bersama dalam membuat keputusannilai rata-rata

dari pernyataan tersebut adalah setuju dengan nilai 3.86. Hal ini karena Sudin

Nakertrans Jakarta Timur di nilai mementingkan kepentingan persetujuan

bersama dalam mengutarakan pendapatnya untuk penyelesaian masalah,

sesuai dengan hasil data di atas yang menunjukan jawaban tertinggi

responden adalah setuju dengan persentasi sebesar 40.0%.


arbitration, bahwa persetujuan bersama menjadi paling penting bagi arbiter,

karena keberadaannya berkait erat dengan peran arbiter dalam memberikan

keputusan akhir.Sudin Nakertrans Jakarta Timur di nilai tidak hanya

106

mementingkan salah satu pihak yang berselisih saja, melainkan

memperhatikan kedua belah pihak. Saran dan opini yang di berikan pada

saat proses penyelesaian masalah di anggap baik karena berpengaruh pada

keputusan yang di ambil olehkedua pihak yang berselisih .

Tabel 4.33.

Sudin Nakertrans Jakarta Timur mengawal hingga keputusan akhir

masalah pihak perusahaan yang melakukan PHK dengan karyawannya.

N=35



2.57 (Tidak Setuju)

4 = (Setuju) 3 8.6%

3 = (Ragu-Ragu) 9 25.7%



Total 35 100.0%


mengawal hingga keputusan akhir masalah pihak perusahaan yang

melakukan PHK dengan karyawannya nilai rata-rata dari pernyataan tersebut

adalah tidak setuju dengan nilai 2.57. Sudin Nakertrans Jakarta Timur di nilai

belum dapat mengawal kedua belah pihak sampai menemukan keputusan

akhir karena kasus yang di hadapi oleh kedua pihak yang berselisih belum

bisa di selesaikan, sesuai dengan hasil data di atas yang menunjukan

107

jawaban responden tertinggi adalah tidak setuju dengan persentasi sebesar

45.7%.

Berdasarkan dari hasil tabel pernyataan di atas berkaitan dengan

dimensi arbitration, bahwaarbiter berbeda dengan mediator, karena mediator

tidak memiliki kewenangan untuk memberikan keputusan akhir, karena

kewenangan untuk pengambilan keputusan dalam proses negosiasi tetap

berada di tangan masing-masing pihak.Sudin Nakertrans Jakarta Timur

masih mencoba untuk menyelesaikan masalah pihak buruh dengan pihak

perusahaan sampai saat ini, namun sampai saat ini belum bisa di selesaikan

karena di indikasikan masing-masing pihak mempunyai kepentingan sendiri

sehingga belum terciptanya keputusan bersama. ArtinyaSudin Nakertrans

Jakarta Timur bukan tidak mengawal hingga akhir melainkan karena masalah

yang di bantu Sudin Nakertrans Jakarta Timur ini belum bisa mencapai kata

sepakat sampai sekarang. Terlihat kedua pihak yang berselisih sudah ingin

cepat-cepat menyelesaikan masalah ini namun karena kepentingan masing-

masing pihak yang berselisih sama-sama kuat, Sudin Nakertrans Jakarta

Timur menjadi sulit dalam membantu mencari jalan keluarnya.

108

4.3.6. Dimensi Inquisition

4.3.6.1. Indikator Memiliki Kontrol Keputusan Tinggi

Tabel 4.34.

Sudin Nakertrans Jakarta Timur mengontrol semua diskusi tentang

konflik pihak perusahaan yang melakukan PHK dengan karyawannya.

N=35



4 = (Setuju) 7 20.0% 2.97




Total 35 100.0%


mengontrol semua diskusi tentang konflik pihak perusahaan yang melakukan

PHK dengan karyawannya nilai rata-rata dari pernyataan tersebut adalah

ragu-ragu dengan nilai 2.97. Hal ini di karenakan Sudin Nakertrans Jakarta

Timur di nilai tidak terlalu mengontrol semua diskusi tentang konflik yang di

alami pihak buruh dan pihak perusahaan, menurut hasil data di atas jawaban

responden tertinggi adalah ragu-ragu dengan persentasi sebesar 31.4%.


inquisition, bahwa inquisitor mengontrol semua diskusi tentang konflik.

109

Seperti arbitrator, mereka memiliki kontrol keputusan tinggi karena mereka

memilih bentuk penyelesaian konflik.Sudin Nakertrans Jakarta Timur di

indikasikan hanya sedikit mengontrol jalannya proses penyelesaian masalah.

Pihak-pihak yang berselisih terlihat lebih dominan dalam mengontrol tentang

diskusi konflik. PeranSudin Nakertrans Jakarta Timur yang memiliki kontrol

keputusan tinggi atas semua diskusi konflik yang terjadi selama proses

negosiasi tidak di lakukan dengan baik sehingga pihak-pihak yang berselisih

kurang merasa terbantu.

Tabel 4.35.

Sudin Nakertrans Jakarta Timur memiliki kewenangan untuk

menentukan hasil negosiasi pihak perusahaan yang melakukan PHK

dengan karyawannya.

N=35



4 = (Setuju) 6 17.1% 2.49




Total 35 100.0%


memiliki kewenangan untuk menentukan hasil negosiasi pihak perusahaan

110

yang melakukan PHK dengan karyawannyanilai rata-rata dari pernyataan

tersebut adalah tidak setuju dengan nilai 2.49.


dimensi inquisition, bahwa inquisitormemiliki kontrol proses tinggi karena

mereka memilih informasi mana yang dipelajari dan bagaimana


penyelesaian konflik akan ditangani.Sudin Nakertrans Jakarta Timur tidak

menjalankan kewenangan untuk menentukan hasil negosiasi antara pihak-

pihak yang berselisih, sesuai dengan hasil data di atas bahwa jawaban

responden tertinggi adalah tidak setuju dengan nilai persentasi sebesar

34.3%. Terlihat bahwa kesalahan Sudin Nakertrans Jakarta Timur

membiarkan pihak yang berselisih yang menentukan hasil dari negosiasi

pada setiap di adakan pertemuan negosiasi. Hal ini mengindikasikan tidak

tegasnya Sudin Nakertrans Jakarta Timur dalam menentukan hasil negosiasi

sehingga menyebabkan belum terjadi kesepakatan antara kedua pihak yang

berselisih.

111

Tabel 4.36.

Sudin Nakertrans Jakarta Timur memiliki kedudukan lebih tinggi dari

pada pihak perusahaan yang melakukan PHK dengan karyawannya

yang berselisih.

N=35



4 = (Setuju) 7 20.0% 3.23




Total 35 100.0%


memiliki kedudukan lebih tinggi dari pada pihak perusahaan yang melakukan

PHK dengan karyawannya yang berselisih nilai rata-rata dari tabel

pernyataan tersebut adalah ragu-ragu dengan nilai 3.23.


dimensi inquisition, bahwa sistem inquisitor adalah Suatu system

pemeriksaan yang memandang seseorang tertuduh sebagai objek dalam

pemeriksaan yang berhadapan dengan para pemeriksa dengan kedudukan

yang lebih tinggi dalam suatu pemeriksaan yang dilakukan secara

tertutup.Sudin Nakertrans Jakarta Timur di nilai memiliki kedudukan yang

tidak lebih tinggi maupun tidak lebih rendah dari kedua pihak yang berselisih,

112

sesuai dengan data di atas menunjukan jumlah jawaban responden tertinggi

adalah ragu-ragu dengan persentasi sebesar 37.1%. Sudin Nakertrans

Jakarta Timur mempunyai kedudukan yang setara dengan para pihak yang

berselisih, terlihat pada permasalahan ini peran Sudin Nakertrans Jakarta

Timur tidak mengambil porsi lebih dalam proses negosiasi. Artinya Sudin

Nakertrans Jakarta Timur sebagai pihak luar yang membantu menyelesaikan

masalah antara pihak buruh dengan pihak perusahan yang berselisih tidak

berada di posisi yang lebih tinggi dari semua pihak yang terlibat dalam proses

negosiasi ini.

113

4.3.6.2. Indikator Memutuskan Bagaimana Proses Penyelesaian Konflik

akan di Tangani

Tabel 4.37.

Sudin Nakertrans Jakarta Timur mendengarkan opini masing-masing

dari pihak perusahaan yang melakukan PHK dengan karyawannya.

N=35



4.31 4 = (Setuju) 11 31.4%

3 = (Ragu-Ragu) 5 14.3% (Sangat Setuju)



Total 35 100.0%


mendengarkan opini masing-masing dari pihak perusahaan yang melakukan

PHK dengan karyawannya nilai rata-rata dari tabel tersebut adalah sangat

setuju dengan nilai 4.31.


inquisition, bahwa Sistem inquisitor (arti kata= pemeriksaan) mengaanggap si

tersangka suatu barang, suatu objek, yang harus diperiksa berhubung

dengan suatu pendakwaan. Pemeriksaan seperti ini berupa pendengaran si

tersangka tentang dirinya pribadi.Sudin Nakertrans Jakarta Timur di nilai telah

114

mendengarkan opini-opini yang di kemukakan oleh kedua belah pihak yang

berselisih, sesuai dengan hasil data di atas jawaban responden tertinggi

adalah sangat setuju dengan persentasi sebesar 51.4%.Sudin Nakertrans

Jakarta Timur tidak hanya mendengar opini dari satu pihak saja melainkan

dari kedua belah pihak. Terlihat dengan Sudin Nakertrans Jakarta Timur

mendengarkan opini dari kedua pihak yang berselisih menimbulkan fakta-

fakta baru tentang permasalahan yang di alami pihak perusahaan dengan

pihak buruh.

Tabel 4.38.

Sudin Nakertrans Jakarta Timur mempunyai hak menentukan tindakan

dalam proses berlangsungnya negosiasi.

N=35



4 = (Setuju) 8 22.9% 2.57




Total 35 100.0%


mempunyai hak menentukan tindakan dalam proses berlangsungnya

negosiasi nilai rata-rata dari pernyataan tersebut adalah tidak setuju dengan

115

nilai 2.57. Sudin Nakertrans Jakarta Timur di nilai tidak mempunyai hak

menentukan tindakan dalam proses berlangsungnya negosiasi, sesuai

dengan hasil data di atas menunjukan jawaban responden tertinggi adalah

tidak setuju dengan persentasi sebesar 37.1%.


inquisition, yaitu inquisitor mengontrol semua diskusi tentang konflik. Seperti

arbitrator, mereka memiliki kontrol keputusan tinggi karena mereka memilih

bentuk penyelesaian konflik.Sudin Nakertrans Jakarta Timur di nilai

memberikan hak menentukan tindakan dalam proses penyelesaian konflik ini

kepada pihak-pihak yang berselisih itu sendiri.Sudin Nakertrans Jakarta

Timur di indikasikan hanya memberikan masukan atau opini saja padaproses

negosiasi antara pihak perusahaan dengan pihak buruh.Sudin Nakertrans

Jakarta Timur terlihat tidak berperan dalam menentukan tidakan selama

proses penyelesaian masalah berlangsung, sehingga hak menentukan

tindakan di ambil penuh oleh pihak yang berselisih. Membuat kasus ini belum

kunjung usai hingga saat ini karena masing-masing pihak yang berselisih

tidak ada yang mengalah.

116

Tabel 4.39.

Sudin Nakertrans Jakarta Timur memilih bentuk penyelesaian konflik


bersengketa.

N=35



4 = (Setuju) 3 8.6% 2.46




Total 35 100.0%


memilih bentuk penyelesaian konflik pihak perusahaan yang melakukan PHK

dengan karyawannya yang bersengketanilai rata-rata dari pernyataan

tersebut adalah tidak setuju dengan nilai 2.46.


dimensi inquisition, bahwa inquisitor memiliki kontrol proses tinggi karena

mereka memilih informasi mana yang dipelajari dan bagaimana


penyelesaian konflik akan ditangani.Sudin Nakertrans Jakarta Timur terlihat

menyerahkan bentuk penyelesaian konflik kepada pihak-pihak yang

berselisih. Sudin Nakertrans Jakarta Timur terlihat tidak memilih bentuk

117

penyelesaian konflik dalam permasalahan ini, sesuai dengan hasil data di

atas menunjukan jawaban responden tertinggi adalah tidak setuju dengan

persentasi sebesar 40.0%.Sudin Nakertrans Jakarta Timur di indikasikan

hanya membantu memberikan opini saja tentang hasil penyelesaian masalah,

keputusan hasil penyelesaian masalah di tentukan sendiri oleh kedua pihak

yang bersengketa.

4.3.7. Dimensi Mediation

4.3.7.1. Indikator Mengelola Proses dan Interaksi antara Pihak yang

Berselisih

Tabel 4.40.

Sudin Nakertrans Jakarta Timur bertindak sebagai penasihat untuk

menyelesaikan konflik antara pihak perusahaan yang melakukan PHK

dengan karyawannya.

N=35



4 = (Setuju) 4 11.4% 2.51




Total 35 100.0%


bertindak sebagai penasihat untuk menyelesaikan konflik antara pihak

118

perusahaan yang melakukan PHK dengan karyawannyanilai rata-rata dari

pernyataan tersebut adalah tidak setuju dengan nilai 2.51.


dimensi mediation, bahwa mediator adalah pihak yang terlibat dalam

penyelesaian sengketa tersebut bertindak sebagai penasihat dan tidak

memiliki kewenangan apa-apa dalam pengambilan keputusan.Sudin

Nakertrans Jakarta Timur terlihat bukan bertindak sebagai penasihat namun

juga tidak menentukan hasil penyelesaian masalah. Peran Sudin Nakertrans

Jakarta Timur di nilai membuat kedua pihak yang berselisih tidak yakin

apakah Sudin Nakertrans Jakarta Timur benar-benar membantu untuk

menyelesaikan masalah atau tidak, sesuai dari hasil data di atas menunjukan

jawaban tertinggi adalah tidak setuju dengan persentasi sebesar 31.4%.

Sebagai pihak yang menengahi kedua pihak yang berselisih, yang di berikan

oleh Sudin Nakertrans Jakarta Timur dalam hal memberikan nasihatdi nilai

tidak membantu kedua pihak yang berselisih untuk proses penyelesaian

masalah mereka.

119

Tabel 4.41.

Sudin Nakertrans Jakarta Timur berwenang dalam mengambil

keputusan antara pihak perusahaan yang melakukan PHK dengan

karyawannya yang berselisih.

N=35



4 = (Setuju) 6 17.1% 2.51




Total 35 100.0%


berwenang dalam mengambil keputusan antara pihak perusahaan yang

melakukan PHK dengan karyawannya yang berselisih nilai rata-rata dari

pernyataan tersebut adalah tidak setuju denga nilai 2.51.Sudin Nakertrans

Jakarta Timur di nilai tidak berwenang dalam pengambilan keputusan antara

pihak perusahaan dengan pihak buruh yang berselisih, sesuai dengan hasil

data di atas menunjukan jawaban responden tertinggi adalah tidak setuju

dengan persentasi 37.1%.

Berdasarkan dari tabel hasil pernyatan di atas berkaitan dengan

dimensi mediation, yaitupara pihak pembuat keputusan akhir tentang

bagaimana menyelesaikan perbedaan mereka. Karena itu, mediator memiliki

120

sedikit atau sama sekali tidak memiliki kontrol atas keputusan penyelesaian

konflik. Sudin Nakertrans Jakarta Timur terlihat bertindak sebagai pemberi

saran selain itu peran Sudin Nakertrans Jakarta Timur sebagai pihak yang

mempertemukan kedua pihak yang berselisih. Pihak-pihak yang berselisih di

indikasikan yangmenentukan keputusannya sendiri. Kontrol atas keputusan

penyelesaian masalah yang di lakukan Sudin Nakertrans Jakarta Timur di

nilai sangat rendah sehingga yang mengambil keputusan proses

penyelesaian masalah adalah pihak-pihak yang berselisih.

Tabel 4.42.

Sudin Nakertrans Jakarta Timur menjadi pihak yang netral.

N=35



4 = (Setuju) 5 14.3% 3.06




Total 35 100.0%


menjadi pihak yang netral nilai rata-rata dari pernyataan tersebut adalah

ragu-ragu dengan nilai 3.06.

121

Berdasarkan dari daftar hasil pernyataan di atas berkaitan dengan

dimensi mediation, bahwapenyelesaian sengketa melalui jalur mediasi

dilakukan secara bersama-sama oleh pihak yang bersengketa dan dibantu

oleh pihak yang netral.Sudin Nakertrans Jakarta Timur di nilai masih ragu-

ragu apakah bersifat netral atau tidak, sesuai dengan hasil data di atas

menunjukan jawaban tertinggi responden adalah ragu-ragu dengan

persentasi sebesar 45.7%. Setiap pertemuan yang di lakukan di indikasikan

ada pihak yang kurang setuju dengan saran-saran atau opini yang di

utarakan Sudin Nakertrans Jakarta Timur sehingga salah satu pihak yang

berselisih tidak begitu mengerti tentang netral atau tidaknya posisi Sudin

Nakertrans Jakarta Timur.

122

4.3.7.2. Indikator Mediator Memiliki Sedikit atau Sama Sekali Tidak

Memiliki Kontrol atas Keputusan Penyelesaian Konflik

Tabel 4.43.

Sudin Nakertrans Jakarta Timur menawarkan pilihan penyelesaian

masalah pihak perusahaan yang melakukan PHK dengan karyawannya

yang berselisih.

N=35



4 = (Setuju) 10 28.6% 3.11




Total 35 100.0%


menawarkan pilihan penyelesaian masalah pihak perusahaan yang

melakukan PHK dengan karyawannya yang berselisih nilai rata-rata dari tabel

pernyataan tersebut adalah ragu-ragu dengan nilai 3.11.

Berdasarkan dari tabel pernyataan diatas berkaitan dengan dimensi

mediation, bahwa mediator dapat mengembangkan dan menawarkan pilihan

penyelesaian sengketa, dan para pihak dapat pula mempertimbangkan

tawaran mediator sebagai suatu alternatif menuju kesepakatan dalam

penyelesaian sengketa.Saran atau opini yang di berikan mengenai proses

123

penyelesaian masalah olehSudin Nakertrans Jakarta Timurterlihat membuat

ragu-ragu pihak yang berselisih, sesuai dengan data di atas menunjukan

jawaban responden tertinggi adalah ragu-ragu dengan persentasi sebesar

37.1%%. Pihak-pihak yang berselisih di indikasikan mempunyai pendapat

tersendiri mengenai saran yang di berikan Sudin Nakertrans Jakarta Timur,

sehingga menimbulkan keragu-raguan yang menyebabkan belum selesainya

permasalahan ini hingga sekarang.

Tabel 4.44.

Sudin Nakertrans Jakarta Timur mencapai kesepakatan penyelesaian

masalah tanpa ada pihak yang menang dan yang kalah.

N=35



4 = (Setuju) 5 14.3% 2.46




Total 35 100.0%


mencapai kesepakatan penyelesaian masalah tanpa ada pihak yang menang

dan yang kalah nilai rata-rata dari pernyataan tersebut adalah tidak setuju

dengan nilai 2.46. TerlihatSudin Nakertrans Jakarta Timur belum bisa

membantu mencapai kesepakatan dari perselisihan antara pihak-pihak yang

124

berselisih, sesuai dengan hasil penyelesaian di atas menunjukan jawaban

tertinggi responden adalah tidak setuju dengan persentasi 40.0%.


mediation, bahwa mediasi dapat membawa para pihak mencapai

kesepakatan tanpa ada pihak yang menang atau pihak yang kalah (win-win

solution).Sudin Nakertrans Jakarta Timur sepertinya terlihat akan terus

mengadakan pertemuan untuk mempertemukan kedua pihak yang berselisih,

jadi tugas dari Sudin Nakertrans Jakarta Timur belum selesai karena belum

ada kata sepakat dari kedua belah pihak yang berselisih.Sudin Nakertrans

Jakarta Timur di indikasikanakan terus mengadakan pertemuan negosiasi

sampai kasus ini menemukan hasil yang tidak menguntungkan salah satu

pihak saja.

125

Tabel 4.45.

Sudin Nakertrans Jakarta Timur mengarahkan pihak perusahaan yang

melakukan PHK dengan karyawannya yang berselisih untuk mencapai

kesepakatan dengan caranya sendiri.

N=35



4 = (Setuju) 6 17.1% 2.49




Total 35 100.0%


mengarahkan pihak perusahaan yang melakukan PHK dengan karyawannya

yang berselisih untuk mencapai kesepakatan dengan caranya sendiri nilai

rata-rata dari pernyataan tersebut adalah tidak setuju dengan nilai 2.49.

Sudin Nakertrans Jakarta Timur tidak mengarahkan pihak-pihak yang

berselisih untuk mencapai kesepakatan dengan caranya sendiri, seperti hasil

data di atas yang menunjukan jawaban responden tertinggi adalah tidak

setuju dan sangat tidak setuju sama-sama mendapat persentasi sebesar

28.6%. TerlihatSudin Nakertrans Jakarta Timur benar-benar membebaskan

secara penuh terkait proses penyelesaian masalah yang di alami kedua pihak

yang berselisih.

126


dimensi mediation, bahwa pihak mediator yang terlibat dalam penyelesaian

sengketa tersebut bertindak sebagai penasihat dan tidak memiliki

kewenangan apa-apa dalam pengambilan keputusan.Sudin Nakertrans

Jakarta Timur jadi di nilai terlalu membebaskan pihak yang berselisih untuk

menyelesaikan masalahnya sendiri. Sehingga sampai saat ini masalah

tersebut belum mencapai kesepakatan karena Sudin Nakertrans Jakarta

Timur tidak mengarahkan pihak-pihak yang berselisih dalam penyelesaian

masalahnya. Peran Sudin Nakertrans Jakarta Timurterlihat tidak aktif dalam

proses penyelesaian masalah. Peran yang menjadi hak dari Sudin

Nakertrans Jakarta Timur tetapi malah di jalankan oleh pihak yang berselisih,

itu menunjukan kurangnya pengetahuanSudin Nakertrans Jakarta Timur

tentang menjalankan peran sebagai pihak yang membantu proses

penyelesaian masalah.

127

4.4. Analisis Penelitian

Tabel 4.46.

Rata-rata Per Dimensi



JAKARTA TIMUR




N=35

No Dimensi Rata-rata

1 Mediator 3.36

2 Arbitrator 3.32

3 Conciliator 3.60

4 Consultant 3.31

5 Arbitration 3.61

6 Inquisition 3.00

7 Mediation 2.69

Dari tabel rata-rata per dimensi di atas dapat dilihat bahwa nilai rata-

rata tertinggi terdapat pada dimensi arbitration dengan rata-rata= 3.61. Rata-

rata terendah terdapat pada dimensi mediation dengan rata-rata = 2.69. Hal

ini menunjukan Sudin Nakertrans Jakarta Timur dinilai baik dalam

menjalankan peran arbitration dibandingkan dengan peran lainnya sebagai

pihak ketiga yang bertugas untuk membantu menyelesaikan konflik.

128

Selain itu Sudin Nakertrans Jakarta Timur dinilai kurang baik dalam

menjalankan mediation, hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan tentang

bagaimana menjadi mediator yang baik serta kurangnya tenaga kerja ahli

yang bisa menjalankan peran mediator dengan baik.

Diagram 4.1.

Rata-rata per Dimensi



JAKARTA TIMUR




N=35

3,36 3,32 3,60

3,31 3,61

3,00

2,69

1

2

3

4

5

Med

iato

r

Arb

itrat

or

Con

cilia

tor

Con

sulta

nt

Arb

itrat

ion

Inqu

isiti

on

Med

iatio

n

Dimensi

129

Hasil dari diagram diatas menunjukan tinggi rendahnya penilaian

responden dari hasil kerja Sudin Nakertrans Jakarta Timur dalam

menjalankan tugas sebagai pihak yang membantu menyelesaikan masalah

PHK antara pihak buruh dengan pihak perusahaan. Diagram di atas

menunjukan bahwa dimensi arbitration memiliki nilai tertinggi diantara

dimensi-dimensi yang lainnya, ini menunjukan kepuasan responden kepada

Sudin Nakertrans Jakarta Timur yang sudah menjalankan peran sebagai

arbitration dengan baik dan memuaskan.

Nilai dimensi yang mendapatkan nilai terendah diantara dimensi-

dimensi yang lain adalah mediation. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa

Sudin Nakertrans Jakarta Timur dalam menjalankan peran sebagai mediation

kurang efektif, sehingga hasil yang didapat kurang maksimal. Terlihat dari

proses penyelesaian masalah PHK antara pihak buruh dengan pihak

perusahaan yang belum kunjung usai.

130

Tabel 4.47.

Rata-rata per Indikator



JAKARTA TIMUR




N=35

No Indikator Rata -rata

1 Pihak Ketiga yang Netral 3.39

2 Perselisihan dalam Pengadilan 3.33

3 Bersifat Suka Rela 2.96

4 Dipaksa oleh Hukum atau Kontrak 3.69

5 Menemukan Fakta 3.84

6 Membujuk Orang yang Berselisih 3.35

7 Memperbaiki Hubungan 3.41

8 Membangun Persepsi Positif 3.21

9 Mengikuti Aturan 4.10

10 Mendengarkan Argumen 3.50

11 Membuat Keputusan Mengikat 3.23

12 Memiliki Kontrol Keputusan Tinggi 2.90

13 Memutuskan Penyelesaian Konflik 3.11

14 Mengelola Proses dan Interaksi 2.70

15 Mediator Memiliki Sedikit atau Sama Sekali Tidak Memiliki

2.69

Dari tabel rata-rata per indikator di atas dapat dilihat bahwa nilai rata-

rata tertinggi terdapat pada indikator Mengikuti Aturan dengan rata-rata =

4.10. Hal ini menunjukan Sudin Nakertrans Jakarta Timur tidak semena-mena

131

dalam proes penyelesaian konflik karena ada aturan yang diikuti dengan baik.

Rata-rata terendah terdapat pada indikator Mediator Memiliki Sedikit atau

Sama Sekali Tidak Memiliki Kontrol atas Keputusan Penyelesaian Konflik

denganrata-rata= 2.69. Hal ini menunjukan bahwa Sudin Nakertrans Jakarta

Timur memberikan keputusan penyelesaian sepenuhnya kepada kedua pihak

yang berselisih, yang seharusnya Sudin Nakertrans Jakarta Timur juga

berperan dalam pengambilan keputusan penyelesaian masalah.

132

Diagram 4.2.

Rata-rata per Indikator



JAKARTA TIMUR




N=35

Dilihat dari tabel diagram di atas, terdapat nilai rata-rata tertinggi pada

indikator Mengikuti Aturan. Pada indikator ini hampir seluruh responden

menjawab dengan rata-rata jawaban setuju dan beberapa responden juga

menjawab sangat setuju.

3,39 3,33

2,96

3,69 3,84

3,35 3,41 3,21

4,10

3,50 3,23

2,90 3,11

2,70 2,69

1

2

3

4

5

Pih

ak K

etig

a ya

ng N

etra

l

Per

selis

ihan

dal

am P

enga

dila

n

Ber

sifa

t Suk

a R

ela

Dip

aksa

ole

h H

ukum

ata

u K

ontr

ak

Men

emuk

an F

akta

Mem

buju

k O

rang

yan

g B

erse

lisih

Mem

perb

aiki

Hub

unga

n

Mem

bang

un P

erse

psi P

ositi

f

Men

giku

ti A

tura

n

Men

deng

arka

n A

rgum

en

Mem

buat

Kep

utus

an M

engi

kat

Mem

iliki

Kon

trol

Kep

utus

an T

ingg

i

Mem

utus

kan

Pen

yele

saia

n K

onfli

k

Men

gelo

la P

rose

s da

n In

tera

ksi

Med

iato

r M

emili

ki S

edik

it at

au S

ama

Sek

ali T

idak

Mem

iliki

Indikator

133

Namun, juga terdapat tanggapan responden dengan nilai rata-rata

paling rendah pada indikator Mediator Memiliki Sedikit atau Sama Sekali

Tidak Memiliki Kontrol atas Keputusan Penyelesaian Konflik pada indikator

ini hampir seluruh responden menjawab tidak setuju dan yang menjawab

sangat tidak setuju pun cukup banyak.

4.5. Pembahasan Hasil Penelitian

Penelitian ini menggunakan konsep Perilaku dalam Organisasi,

Perilaku organisasi adalah merupakan suatu bidang studi yang bersifat

interdisiplin yang didedikasikan untuk memahami, menjelaskan dan

memperbaiki perilaku dalam hubungan antara individu, kelompok, dan

organisasi. Perilaku organisasi bersumber pada berbagai ilmu dasar lainnya

seperti psikologi, psikologi sosial, sosiologi, antropologi, politik, ekonomi, dan

manajemen.

Pembahasan tentang negosiasi adalah sebuah transaksi dimana

kedua belah pihak memiliki hak atas hasil akhir. Hal ini memerlukan

persetujuan kedua belah pihak sehingga terjadi proses yang saling memberi

dan menerima sesuatu untuk mencapai suatu kesepakatan bersama.Sering

kali individu atau kelompok tidak dapat menyelesaikan perbedaan mereka

melalui negosiasi langsung. Mereka dapat menggunakan pihak ketiga untuk

membantu mereka mencari solusi. Pemecahan konflik melalui pihak ketiga

adalah setiap usaha oleh orang yang relatif netral untuk membantu para

134

pihak yang berselisih menyelesaikan perbedaan mereka. Negosiasi-negosiasi

tidak selalu langsung terjadi antara dua pihak yang mengalami

ketidaksepakatan. Terkadang pihak ketiga dipanggil untuk terlibat dalam

negosiasi antara pihak-pihak yang telah mengalami jalan buntu.

Melalui penelitian ini penulis ingin mengetahui tentang Negosiasi Pihak

Ketiga sebagai Resolusi Konflik di Suku Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Pemerintah Kota Jakarta Timur mengenai ratusan buruh


Pemerintah Kota Jakarta Timur 7 Oktober 2016. Pada penelitian ini terdapat

tujuh dimensi dan lima belas indikator.

Dimensi pertama adalah mediator, pada dimensi ini terdapat dua

indikator, yaitu pihak ketiga yang netral dan perselisihan dalam pengadilan.

Mediasi adalah kegiatan menjembatani antara dua pihak yang bersengketa

guna menghasilkan kesepakatan (agreement).Mediator berada pada posisi di

‘tengah dan netral’ antara pihak yang bersengketa, dan mengupayakan

menemukan sejumlah kesepakatan sehingga mencapai hasil yang

memuaskan para pihak yang bersengketa.Sudin Nakertrans Jakarta Timur

sebagai pihak ketiga yang netral kurang menempatkan diri sebagai pihak

yang berada di antara pihak buruh dengan pihak perusahaan, sehinggapihak

Sudin Nakertrans di nilai kurang mendapat kepercayaan penuh dari

responden.Sudin Nakertrans Jakarta Timur berhasil mempertemukan kedua

pihak yang berselisih.Mediasi sebagai proses negosiasi pemecahan masalah

135

dimana pihak luar yang tidak memihak (imparsial) bekerja sama dengan

pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh

kesepakatan perjanjian yang memuaskan. Dalam pernyataan ini yang di

maksud adalah Sudin Nakertrans Jakarta Timur menjadi pihak luar yang

bekerja sama dengan satu pihak saja, namun pada kenyataan yang terjadi di

lapangan Sudin Nakertrans Jakarta Timur bekerja sama dengan kedua belah

pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan

perjanjian yang memuaskan.Mediator tidak dapat memaksa para pihak untuk

untuk menerima tawaran penyelesaian sengketa darinya. Para pihaklah yang

menentukan kesepakatan-kesepakatan apa yang mereka inginkan.Sudin

Nakertrans Jakarta Timur dinilai tidak jelas peranya dalam mendorong pihak-

pihak yang berselisih untuk mencapai kesepakatan.

Dimensi kedua adalah arbitrator, dimensi ini memiliki dua indikator,

yaitu bersifat suka rela dan di paksa oleh hukum atau kontrak. Peran arbiter

dalam mencari kesepakatan damai amat penting, ketika pada pihak sudah

tidak menemukan lagi apa yang tepat guna menyelesaikan sengketa mereka.

Dalam proses arbitrasi para pihak tetap di dorong oleh arbiter


diberikan kebebasan para pihak untuk mencari jalan penyelesaiannya. Peran

Sudin Nakertrans Jakarta Timur dalam pernyataan ini tidak ada karena yang

mengetahui awal dari permasalahan adalah pihak-pihak yang berselisih

sendiri, yaitu pihak perusahaan dan pihak buruh. Sudin Nakertrans Jakarta

136

Timur adalah pihak di luar pihak-pihak yang berselisih yang bertugas

berperan untuk membantu menyelesaikan masalah antara pihak-pihak yang

berselisih. Permasalahan antara pihak perusahaan dengan pihak buruh

belum selesai sampai sekarang, karena hasil dari pernyataan di atas

menunjukan pertemuan yang di lakukan Sudin Nakertrans Jakarta Timur

belum menjadi tahap akhir dari penyelesaian masalah. Kedua pihak yang

berselisih menganggap peran Sudin Nakertrans Jakarta Timur telah

maksimal dalam membantu mereka dalam proses penyelesaian masalah.

Kesepakatan-kesepakatan yang telah terjadi selama proses negosiasi di

indikasikan terjadi karena peran dari Sudin Nakertrans Jakarta Timur. Arbiter

dituntut memiliki keterampilan menemukan solusi akhir yang dapat

menyelesaikan sengketa para pihak. Sudin Nakertrans Jakarta Timur di nilai

membuat keputusan sudah sesuai dengan hukum yang berlaku, karena

Indonesia merupakan negara hukum yang mengharuskan setiap warga

negaranya mengambil keputusan mengacu pada hukum yang sudah di atur

dalam undang-undang.

Dimensi ketiga adalah conciliator, dimensi ini memiliki dua indikator,

yaitu menemukan fakta dan membujuk orang yang berselisih. conciliator

adalah pihak ketiga yang dipercaya yang menyediakan saluran komunikasi

informal antara negosiator dengan lawannya. Saluran komunikasi informal

seperti mengadakan pertemuan membuat pihak perusahaan maupun pihak

buruh dapat mengutarakan aspirasi masing-masing untuk mendapatkan

137

kelancaran dalam proses negosiasi dan mendapatkan hasil yang

menguntungkan semua pihak. Dalam praktiknya konsiliator umumnya

bertindak lebih banyak dari pada sekadar saluran komunikasi. Mereka juga

terikat dalam menemukan fakta dan menginterpretasikan berita. Konsiliasi

adalah suatu metode penyelesaian sengketa dan menguraikan berbagai fakta

serta membuat suatu usulan keputusan penyelesaian, namun usulan

keputusan tersebut sifatnya tidak mengikat. Usulan penyelesaian sengketa

yang di ajukan Sudin Nakertrans Jakarta Timur dinilai hanya memberikan

sedikit pengaruh pada penyelesaian sengketa yang dialami oleh pihak

perusahaan dengan pihak buruh. Sudin Nakertrans Jakarta Timur dinilai

serius dalam mengungkapkan fakta tentang perselisihan antara pihak buruh

dengan pihak perusahaan ini. Terbukti bahwa Sudin Nakertrans Jakarta

Timur berhasil mengungkapkan fakta-fakta yang ada pada pihak perusahaan

maupun pada pihak buruh, sehingga fakta-fakta ini menjadi acuan dalam

proses pertemuan untuk melakukan negosiasi antara pihak yang berelisih.

Sudin Nakertrans Jakarta Timur di indikasikan dalam setiap mengadakan

pertemuan tidak semata-mata menghadirkan pihak untuk bernegosiasi

secara acak, melainkan memang menghadirkan orang-orang yang benar-

benar mengetahui tentang permasalahan yang di alami pihak perusahaan

dengan pihak buruh. Dalam hal tercapai kesepakatan penyelesaian

perselisihan hubungan industrial melalui konsiliasi, maka dibuat perjanjian

bersama yang di tandatangani oleh para pihak dan disaksikan oleh konsiliator

serta di daftar di pengadilan hubungan industrial. Sudin Nakertrans Jakarta

138

Timur terlihat belum bisa membuat perjanjian yang di tanda tangani oleh

kedua belah pihak yang berselisih karena kasus yang belum selesai jadi

memang belum ada kesepakatan yang dapat di buat oleh kedua belah pihak.

Perjanjian akan di buat jika kedua belah pihak yang berselisih telah

menemukan jalan tengah dari permasalahan mereka yang keputusannya

dapat di terima oleh kedua belah pihak.

Dimensi keempat adalah consultant, dalam dimensi ini terdapat dua

indikator, yaitu memperbaiki hubungan di antara pihak yang konflik serta

membangun persepsi positif baru dan sikap di antara para pihak yang

berselisih.Konsultan berusaha membantu para pihak memahami dan saling

bekerja dengan lainnya. Sudin Nakertrans Jakarta Timur berhasil dalam

membantu pihak-pihak yang berselisih untuk memahami satu sama lain

dengan fakta-fakta yang terungkap di setiap pertemuan yang di lakukan oleh

Sudin Nakertrans Jakarta Timur. Konsultan tidak berusaha menyelesaikan

masalah, tetapi lebih berusaha memperbaiki hubungan diantara pihak yang

konflik sehingga mereka dapat mencapai penyelesaian sendiri. Satu hal yang

pasti, konsultan tidak pernah membuat keputusan untuk klien, dia hanya

memberikan analisis, opini, dan penjabaran. Keputusan tetap di tangan si

klien. Pihak-pihak yang berselisih terlihat ragu-ragu apakah Sudin Nakertrans

Jakarta Timur memberikan kebebasan mereka untuk menentukan cara

penyelesaian masalah mereka sendiri atau penyelesaian masalahnya di

tentukan oleh Sudin Nakertrans Jakarta Timur. Sudin Nakertrans Jakarta

139

Timur terlihat hanya mengungkapkan fakta dari kedua belah pihak yang

berselisih, namun seluruh pihak yang terlibat dalam negosiasi ini di

indikasikan yang melakukan analisis setiap fakta-fakta yang di temukan

selama proses penyelesaian masalah. Analisis fakta tidak di berikan oleh

Sudin Nakertrans Jakarta Timur, melainkan di kaji bersama-sama melalui

opini-opini dan jajak pendapat oleh semua pihak yang ikut serta dalam proses

negosiasi ini. Sudin Nakertrans Jakarta Timur di indikasikan membuatan

keputusan yang rancu sehingga membuat pihak-pihak yang beselisih tidak

begitu memperhatikan apakah Sudin Nakertrans Jakarta Timur memberikan

keputusan atau memberikan analisis opini.

Dimensi kelima adalah arbitration, pada dimensi ini ada tiga indikator,

yaitu mengikuti aturan yang telah di setujui lebih dahulu tentang proses hak,

mendengarkan argumen dari para pekerja yang berselisih, dan membuat

keputusan mengikat. Keberadaan pihak ketiga sebagai arbiter harus melaui

persetujuan bersama dari para pihak yang bersengketa. Persetujuan

bersama menjadi paling penting bagi arbiter, karena keberadaannya berkait

erat dengan peran arbiter dalam memberikan keputusan akhir. Arbiter tidak

hanya menjembatani para pihak dalam proses negosiasi, mengatur

pertemuan dan mendorong para pihak mencapai kesepakatan, tetapi ia

memiliki kewenangan menawarkan solusi sekaligus memberikan keputusan

akhir. Sudin Nakertrans Jakarta Timur merupakan pihak yang di percaya

untuk membantu menyelesaikan masalah yang di hadapi oleh pihak buruh

140

dengan pihak buruh. Solusi penyelesaian masalah tersebut di lakukan oleh

Sudin Nakertrans Jakarta Timur di lihat efektif dalam proses negosiasi untuk

menyelesaikan masalah antara pihak buruh dengan pihak perusahaan yang

bersengketa sehingga peran yang di lakukan Sudin Nakertrans Jakarta Timur

membuat semua pihak merasa puas dan terbantu. Sudin Nakertrans Jakarta

Timur di nilai menghubungkan pihak yang berselisih dengan baik. Seperti di

ketahui bahwa Sudin Nakertrans Jakarta Timur mengatur untuk waktu dan

tempat pertemuan untuk proses penyelesaian masalah yang di hadapi oleh

pihak-pihak yang berselisih. Berposisi di tengah maksudnya adalah pihak

yang netral yang hanya mempunyai kepentingan membantu menyelesaikan

masalah bukan mempunyai kepentingan lain di luar dari itu. Arbitration

mempunyai kontrol tinggi atas keputusan akhir, tetapi tingkat kontrol rendah

dalam prosesnya. Pihak eksekutif yang terikat dalam strategi ini mengikuti

aturan yang disetujui lebih dahulu tentang proses hak, mendegarkan

argumen dari para pekerja yang berselisih, dan membuat keputusan

meningkat. Peran Sudin Nakertrans Jakarta Timur dalam membantu pihak

yang berselisih di nilai kurang maksimal, sehingga permasalahan yang di

indikasikan cukup rumit menyebabkan belum ada kata sepakat dari kedua

belah pihak yang berselisih. Sudin Nakertrans Jakarta Timur berperan

menyediakan tempat untuk proses penyelesaian masalah hingga waktu

pertemuan juga mereka atur sedemikian rupa sehingga terlaksana dengan

baik sejauh ini. Kedua pihak yang berselisih terlihat puas dan terbantu sekali

141

dengan peran yang di lakukan oleh Sudin Nakertrans Jakarta Timur dalam

mengatur pertemuan antara kedua pihak yang berselisih.

Dimensi keenam adalah inquisition yang memiliki dua indikator, yaitu

membuat kontrol keputusan tinggi dan memutuskan bagaimana proses

penyelesaian konflik akan di tangani. Inquisitor mengontrol semua diskusi

tentang konflik. Seperti arbitrator, mereka memiliki kontrol keputusan tinggi

karena mereka memilih bentuk penyelesaian konflik. Inquisitor memiliki

kontrol proses tinggi karena mereka memilih informasi mana yang dipelajari

dan bagaimana mempelajarinya, dan mereka umumnya memutuskan

bagaimana proses penyelesaian konflik akan ditangani. Peran Sudin

Nakertrans Jakarta Timur yang memiliki kontrol keputusan tinggi atas semua

diskusi konflik yang terjadi selama proses negosiasi tidak di lakukan dengan

baik sehingga pihak-pihak yang berselisih kurang merasa terbantu. Terlihat

bahwa kesalahan Sudin Nakertrans Jakarta Timur membiarkan pihak yang

berselisih yang menentukan hasil dari negosiasi pada setiap di adakan

pertemuan negosiasi. Hal ini mengindikasikan tidak tegasnya Sudin

Nakertrans Jakarta Timur dalam menentukan hasil negosiasi sehingga

menyebabkan belum terjadi kesepakatan antara kedua pihak yang berselisih.

Sudin Nakertrans Jakarta Timur mempunyai kedudukan yang setara dengan

para pihak yang berselisih, terlihat pada permasalahan ini peran Sudin

Nakertrans Jakarta Timur tidak mengambil porsi lebih dalam proses

negosiasi. Artinya Sudin Nakertrans Jakarta Timur sebagai pihak luar yang

142

membantu menyelesaikan masalah antara pihak buruh dengan pihak

perusahan yang berselisih tidak berada di posisi yang lebih tinggi dari semua

pihak yang terlibat dalam proses negosiasi ini. Sudin Nakertrans Jakarta

Timur tidak hanya mendengar opini dari satu pihak saja melainkan dari kedua

belah pihak. Terlihat dengan Sudin Nakertrans Jakarta Timur mendengarkan

opini dari kedua pihak yang berselisih menimbulkan fakta-fakta baru tentang

permasalahan yang di alami pihak perusahaan dengan pihak buruh. Sudin

Nakertrans Jakarta Timur di indikasikan hanya memberikan masukan atau

opini saja pada proses negosiasi antara pihak perusahaan dengan pihak

buruh. Sudin Nakertrans Jakarta Timur terlihat tidak berperan dalam

menentukan tidakan selama proses penyelesaian masalah berlangsung,

sehingga hak menentukan tindakan di ambil penuh oleh pihak yang

berselisih.

Dimensi yang ketujuh atau yang terakhir adalah mediation, memiliki

dua indikator, yaitu mengelola proses dan konteks interaksi antara pihak yang

berselisih serta mediator memiliki sedikit atau sama sekali tidak memiliki

kontrol atas keputusan penyelesaian konflik. Mediator adalah pihak yang

terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut bertindak sebagai penasihat

dan tidak memiliki kewenangan apa-apa dalam pengambilan keputusan.

Sebagai pihak yang menengahi kedua pihak yang berselisih, yang di berikan

oleh Sudin Nakertrans Jakarta Timur dalam hal memberikan nasihat di nilai

tidak membantu kedua pihak yang berselisih untuk proses penyelesaian

143

masalah mereka. Pihak-pihak yang berselisih di indikasikan yang

menentukan keputusannya sendiri. Kontrol atas keputusan penyelesaian

masalah yang di lakukan Sudin Nakertrans Jakarta Timur di nilai sangat

rendah sehingga yang mengambil keputusan proses penyelesaian masalah

adalah pihak-pihak yang berselisih. Penyelesaian sengketa melalui jalur

mediasi dilakukan secara bersama-sama oleh pihak yang bersengketa dan

dibantu oleh pihak yang netral. Setiap pertemuan yang di lakukan di

indikasikan ada pihak yang kurang setuju dengan saran-saran atau opini

yang di utarakan Sudin Nakertrans Jakarta Timur sehingga salah satu pihak

yang berselisih tidak begitu mengerti tentang netral atau tidaknya posisi

Sudin Nakertrans Jakarta Timur. Mediator dapat mengembangkan dan

menawarkan pilihan penyelesaian sengketa, dan para pihak dapat pula

mempertimbangkan tawaran mediator sebagai suatu alternatif menuju

kesepakatan dalam penyelesaian sengketa. Saran atau opini yang di berikan

mengenai proses penyelesaian masalah oleh Sudin Nakertrans Jakarta Timur

terlihat membuat ragu-ragu pihak yang berselisihmediator dapat

mengembangkan dan menawarkan pilihan penyelesaian sengketa, dan para

pihak dapat pula mempertimbangkan tawaran mediator sebagai suatu

alternatif menuju kesepakatan dalam penyelesaian sengketa. Saran atau

opini yang di berikan mengenai proses penyelesaian masalah oleh Sudin

Nakertrans Jakarta Timur terlihat membuat ragu-ragu pihak yang berselisih.

Mediasi dapat membawa para pihak mencapai kesepakatan tanpa ada pihak

yang menang atau pihak yang kalah (win-win solution). Sudin Nakertrans

144

Jakarta Timur sepertinya terlihat akan terus mengadakan pertemuan untuk

mempertemukan kedua pihak yang berselisih, jadi tugas dari Sudin

Nakertrans Jakarta Timur belum selesai karena belum ada kata sepakat dari

kedua belah pihak yang berselisih. Sudin Nakertrans Jakarta Timur jadi di

nilai terlalu membebaskan pihak yang berselisih untuk menyelesaikan

masalahnya sendiri. Sehingga sampai saat ini masalah tersebut belum

mencapai kesepakatan karena Sudin Nakertrans Jakarta Timur tidak

mengarahkan pihak-pihak yang berselisih dalam penyelesaian masalahnya.

Peran Sudin Nakertrans Jakarta Timur terlihat tidak aktif dalam proses

penyelesaian masalah. Peran yang menjadi hak dari Sudin Nakertrans

Jakarta Timur tetapi malah di jalankan oleh pihak yang berselisih, itu

menunjukan kurangnya pengetahuan Sudin Nakertrans Jakarta Timur

tentang menjalankan peran sebagai pihak yang membantu proses

penyelesaian masalah.

145

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang penulis jelaskan pada bab

sebelumnya, maka dapat di ambil kesimpulan bahwa:

1. Dimensi yang mendapat nilai tertinggi pada penelitian ini adalah

arbitration, dengan mayoritas responden menjawab sangat setuju dan

setuju. Ini menunjukan Sudin Nakertrans Jakarta Timur sebagai pihak

ketiga yang di percaya untuk membantu menemukan kesepakatan

antara pihak buruh dengan pihak perusahaan yang berselisih berhasil

menjembatani kedua pihak yang berselisih, mengatur pertemuan, dan

membantu menawarkan solusi atas penyelesaian masalah.

2. Dimensi yang mendapat nilai terendah pada penelitian ini adalah

mediation, dengan mayoritas responden menjawab tidak setuju dan

sangat tidak setuju. Dapat di artikan bahwa Sudin Nakertrans Jakarta

Timur belum dapat mengembangkan tawaran alternatif penyelesaian

masalah untuk mencapai kesepakatan atas perselisihan yang di

hadapi oleh pihak perusahaan dengan pihak buruh. Sudin Nakertrans

Jakarta Timur juga belum bisa membawa kedua pihak yang berselisih

untuk mencapai kesepakatan atas kasus yang di hadapi oleh kedua

pihak yang berselisih.

146

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas penulis memberikan saran kepada

Sudin Nakertrans Jakarta Timur di antaranya sebagai berikut :

1. Dalam proses penyelesaian masalah selanjutnya Sudin Nakertrans

Jakarta Timur lebih dapat menghasilkan win-win solution atau

menguntungkan kedua belah pihak dan tidak memenangkan salah

satu pihak saja.

2. Sudin Nakertrans Jakarta Timur dapat mengontrol jalannya negosiasi

lebih seperti dengan mengatur pertemuan antara kedua pihak yang

berselisih di waktu yang tepat, menghadirkan pihak-pihak yang dapat

membantu menyelesaikan masalah, dan lebih menawarkan solusi

penyelesaian masalah agar dapat segera menghasilkan kata sepakat

atas masalah yang di hadapi oleh pihak perusahaan dengan pihak

buruh.

3. Sudin Nakertrans Jakarta Timur lebih menunjukan diri sebagai pihak

yang berada di tengah-tengah antara kedua pihak yang berselisih,

sehingga tidak ada lagi pihak yang merasa dirugikan.

4. Sudin Nakertrans Jakarta Timur sebaiknya lebih mengarahkan pihak

perusahaan dan pihak buruh yang berselisih dalam proses negosiasi,

agar masalah yang di alami kedua pihak yang berselisih tidak berlarut-

larut dan cepat selesai.

147

DAFTAR PUSTAKA

Buku. Abbas Syahrizal. 2009. Mediasi Dalam Prespektif Hukum Syariah, Hukun

Adat, dam Hukum nasional. Jakarta: Kencana.Somad Rismi, Juni Donni. 2014. Manajemen Komunikasi. Bandung: Alfabeta.

Adolf Huala. 2005. Penyelesaian Sengketa Dagang Dalam World Trade

Organization (W.T.O). Jakarta: Mandar Maju.Widodo. 2013.Perilaku Dalam Organisasi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Agung Wahyu, 2010. Panduan SPSS 16.0, Yogyakarta: Gerailmu. Arikunto Suharsimi, 2010. Prosedur Penelitian[] Suatu Pendekatan Praktik,

Jakarta: Rhineka Cipta. Purwanto Djoko. 2006. Komunikasi Bisnis. Jakarta: Erlangga.

Elcon, 2011. Seri Belajar Kilat SPSS 18, Jakarta: Andi Publisher. Gulo W.. 2010. Metode Penelitian, Jakarta: PT. Grasindo. Hermawan Asep, 2007. Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif, Jakarta: PT.

Grasindo. J.Lewicki Roy, Barry Bruce, M. Saunders David. 2012.Negosiasi Negotiation.

Jakarta: Salemba Humanika. O’ Hair Dan, W. Friedrichl Gustav, Dee Dixon Lynda. 2009.Strategic

Communication: In Business and the Professions, Edisi Keenam. Jakarta: Kencana.

Kountur, D Ronny, 2004. Metode Penelitian, Untuk Penulisan Skripsi dan

Tesis, PPM, Jakarta. Kriyantono Rachmat, 2010. Teknik Praktis Riset Komunikasi, Jakarta:

Kencana Prenada Group. Malhotra Naresh K, 2010. Marketing Research: Sixth Edition, New Jersey:

Pearson Education M.T. Makarao, Suhasril. 2010. Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan

Praktek. Bogor: Ghalia Indonesia. Nazir Moh., 2011. Metode Penelitian, Jakarta: Ghia Indonesia.

148

Neuman W. Lawrence, 2011. Social Research Methods: Seventh Edition, Boston: Person Education.

Prasetyo Bambang, Jannah Lina Miftahul, 2008. Metode Penelitian

Kuantitatif, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Ray Douglas. 2006. Memulai dan Menjalankan Bisnis Konsultan. Jakarta:

Abdi Tandur. Riduwan, Adun Rusyana, Enas, 2011. Cara Mudah Belajar SPSS 17.0 dan

Aplikasi Statistik Penelitian, Bandung: Alfabeta. Ruslan Rosady, 2006.Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi,

Jakarta: Raja Grafindo. Sudjarwo, 2009. Manajemen Penelitian Sosial, Bandung, CV Mandar Maju. Stephen P. Robbins dan Timothy A. Judge. 2008. Perilaku Organisasi. Buku

2. Penerbit Salemba Empat: Jakarta. Sugiono, 2014. Metedologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D,

Bandung: Alfabeta.Pabundu Tika Moh., 2006. Metodologi Riset Bisnis, Jakarta: Bumi Aksara.

Umar Husen, 2007. Metode Riset Bisnis, Jakarta: Gramedia Pustaka . Umar Husein, 2000. Riset SDM dalam Organisasi, Jakarta: PT. Gramedia

Pustaka Umum. Yuliaty Kinkin, 2010. Metode Penelitian Komunikasi, Jakarta: Laboratorium

Sosial Politik Press. Website. Bunyi Pasal 150 – 172 Peemutusan Hubungan Kerja (PHK), Undang Undang

Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. https://keboomen.com/2015/06/14/bunyi-pasal-150-172-peemutusan-hubungan-kerja-phk-undang-undang-ketenagakerjaan-no-13-tahun-2003/, Diakses pada pukul 22.37 WIB pada tanggal 9 April 2017

Pengertian Negosiasi dan Tujuannya.

http://www.pengertianku.net/2015/04/pengertian-negosiasi-dan-tujuannya.html, Diakses pada pukul 21.05 WIB, pada tanggal 9 April 2017

Ratusan Buruh Adukan Nasib Mereka.

http://timur.jakarta.go.id/v11/?p=berita&id=ratusan-buruh-adukan-nasib-







149

mereka, Diakses pada pukul 21.05 WIB, pada tanggal 9 April 2017Teks Negosiasi Pengertian, Struktur, Kaidah kebahasaan, Teknik dan Contoh Teks Negosiasi. http://www.jurnalkompi.com/materi-bahasa-indonesia/teks-negosiasi-pengertian-struktur-kaidah-kebahasaan-teknik-dan-contoh-teks-negosiasi/, Diakses pada pukul 21.05 WIB, pada tanggal 9 April 2017

Sumber Lainnya. Hasil wawancara dengan Kepala Sudin Nakertrans Jakarta Timur Atok Baroni

dan Vebri Kurniato





xxi

Lampiran 1

KUESIONER

Kepada Yth. Responden

Di Tempat

Saya Rizki Aulia Rahma Wiguna mahasiswa Program studi DIII

Hubungan Masyarakat, Fakultas ilmu sosial , Universitas Negeri Jakarta

Angkatan 2013. Dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir Karya ilmah

dengan judul :



JAKARTA TIMUR

(Survey Deskriptif: Ratusan buruh adukan nasib mereka ke kantor Walikota Jakarta Timur pada berita resmi Pemerintah Kota Jakarta Timur 7

Oktober 2016)

Dengan ini saya mohon kesediaan bapak/ibu untuk mengisi lembar

kuisioner ini sesuai dengan pendapat dan penilaian anda. Kuisioner ini dibuat

hanya untuk konsumsi pendidikan, bukan untuk umum. Atas bantuan dan

kesediaannya, penulis ucapkan terimakasih.

Petunjuk Pengisian

1. Bacalah dengan cermat pernyataan dan pilihlah salah satu jawaban

yang sesuai dengan pendapat anda saat ini.

2. Berilah penilain sejujurnya pada pengisian kuesioner ini dengan

mengisi jawaban dan memberikan tanda ( ) 3. Untuk setiap pernyataan hanya diberikan satu jawaban yaitu :

Skala 5 : Sangat Setuju (SS)

Skala 4 : Setuju (S)

Skala 3 : Ragu-Ragu (RR)

Skala 2 : Tidak Setuju (TS)

Skala 1 : Sangat Tidak Setuju (STS)

xxii

4. Contoh Pengisian Kuesioner :

No Pernyataan SS S RR TS STS

1. Humas Walikota Jakarta Timur memberikan informasi kegiatan instansi per pekan

√

xxiii

Nama :

Jenis Kelamin :

Dimensi 1 : Mediator

Indikator 1 : Pihak Ketiga yang Netral

No Pernyataan SS (5)

S (4)

RR (3)

TS (2)

STS (1)

1. Sudin Nakertrans Jakarta Timur

menumbuhkan kepercayaan (trust) dari

pihak perusahaan yang melakukan PHK

maupun karyawan yang di PHK.

2. Sudin Nakertrans Jakarta Timur menjadi

pihak yang menjembatani antara

perusahaan yang melakukan PHK

dengan karyawannya.

3. Sudin Nakertrans Jakarta Timur bekerja

sama dengan pihak perusahaan yang

melakukan PHK dengan karyawannya.

Indikator 2 : Perselisihan dalam Pengadilan


membantu mencari berbagai alternatif

penyelesaian sengketa antara pihak


xxiv

dengan karyawannya.


menengahi sengketa antara pihak


dengan karyawannya.


mendorong pihak perusahaan yang

melakukan PHK dengan karyawannya

untuk mencapai kesepakatan.

Dimensi 2 : Arbitrator

Indikator 1 : Bersifat Suka Rela


S (4)

RR (3)

TS (2)

STS (1)


mengungkapkan pokok masalah yang

menjadi asal sengketa antara pihak


dengan karyawannya.


memberikan kebebasan pihak


dengan karyawannya mencari jalan

xxv

penyelesaiannya.


tahap akhir dalam proses penyelesaian

sengketa antara pihak perusahaan yang


Indikator 2 : Dipaksa oleh Hukum atau Kontrak

10. Sudin Nakertrans Jakarta Timur terlibat

dalam menghasilkan penyelesaian

sengketa antara pihak perusahaan yang



membuat keputusan yang mengikat pihak


dengan karyawannya yang bersengketa.

12. Keputusan yang diambil Sudin

Nakertrans Jakarta Timur di dasarkan

pada fakta hukum.

xxvi

Dimensi 3 : Conciliator

Indikator 1 : Menemukan Fakta


S (4)

RR (3)

TS (2)

STS (1)


menyediakan saluran komunikasi

informal seperti pertemuan, rapat, dan

sebagainya antara pihak perusahaan

yang melakukan PHK dengan

karyawannya yang bersengketa.

14. Sudin Nakertrans Jakarta Timur berperan

secara efektif dalam menemukan

kebenaran informasi mengenai PHK yang

dilakukan perusahaan dengan

karyawannya.


mengusulkan penyelesaian sengketa



Indikator 2 : Membujuk Orang yang Berselisih

16. Sudin Nakertrans Jakarta Timur turun

langsung ke lapangan dalam menemukan

fakta tentang PHK yang dilakukan

xxvii

perusahaan dan karyawannya.


memanggil saksi ahli kedua belah pihak

dalam masalah PHK yang dilakukan

perusahaan dengan karyawannya.

18. Sudin Nakertrans Jakarta Timur membuat

perjanjian bersama yang ditandatangani

oleh pihak perusahaan yang melakukan

PHK dengan karyawannya.

Dimensi 4 : Consultant

Indikator 1 : Memperbaiki Hubungan di Antar Pihak yang Konflik


S (4)

RR (3)

TS (2)

STS (1)


membantu pihak perusahaan yang


memahami satu sama lain.


membantu memperbaiki hubungan ke

dua belah pihak perusahaan yang


xxviii




menyelesaikan masalahnya sendiri.

Indikator 2 : Membangun Persepsi Positif Baru dan Sikap di Antara Para Pihak yang Berselisih


memberikan analisis fakta ke dua belah


dengan karyawannya.


memberikan opini atau pendapat ke dua

belah pihak perusahaan yang melakukan

PHK dengan karyawannya.

24. Sudin Nakertrans Jakarta Timur membuat

keputusan untuk ke dua belah pihak


dengan karyawannya.

xxix

Dimensi 5 : Arbitration

Indikator 1 : Mengikuti Aturan yang di Setujui Lebih Dahulu Tentang

Proses Hak


S (4)

RR (3)

TS (2)

STS (1)

25. Sudin Nakertrans Jakarta Timur sebagai

arbiter (penengah) melalui persetujuan




menawarkan solusi penyelesaian

masalah kepada pihak perusahaan yang


27. Sudin Nakertrans Jakarta Timur sebagai

arbiter (penengah) menjembatani pihak


dengan karyawannya dalam proses

negosiasi.

Indikator 2 : Mendengarkan Argumen dari Para Pekerja yang Berselisih


pihak ketiga untuk menyelesaikan

sengketa pihak perusahaan yang

xxx





mendapatkan persetujuan bersama.


mengatur pertemuan antara pihak


dengan karyawannya mendapatkan

persetujuan bersama mencapai

kesepakatan.

Indikator 3 : Membuat Keputusan Mengikat


mendorong pihak perusahaan yang


mencapai kesepakatan.


mementingkan persetujuan bersama

dalam membuat keputusan.


mengawal hingga keputusan akhir

masalah pihak perusahaan yang

xxxi

Dimensi 6 : Inquisition

Indikator 1 : Memiliki Kontrol Keputusan Tinggi


S (4)

RR (3)

TS (2)

STS (1)


mengontrol semua diskusi tentang konflik


dengan karyawannya.

35. Sudin Nakertrans Jakarta Timur memiliki

kewenangan untuk menentukan hasil

negosiasi pihak perusahaan yang


36. Sudin Nakertrans Jakarta Timur memiliki

kedudukan lebih tinggi dari pada pihak


dengan karyawannya yang berselisih.

Indikator 2 : Memutuskan Bagaimana Proses Penyelesaian Konflik akan di Tangani


mendengarkan opini masing-masing dari



xxxii

dengan karyawannya.


mempunyai hak menentukan tindakan

dalam proses berlangsungnya negosiasi.

39. Sudin Nakertrans Jakarta Timur memilih

bentuk penyelesaian konflik pihak



Dimensi 7 : Mediation

Indikator 1 : Mengelola Proses dan Interaksi antara Pihak yang

Berselisih


S (4)

RR (3)

TS (2)

STS (1)


bertindak sebagai penasihat untuk

menyelesaikan konflik antara pihak


xxxiii

dengan karyawannya.


berwenang dalam mengambil keputusan

antara pihak perusahaan yang


yang berselisih.


pihak yang netral.

Indikator 2 : Mediator Memiliki Sedikit atau Sama Sekali Tidak Memiliki Kontrol atas Keputusan Penyelesaian Konflik


menawarkan pilihan penyelesaian

masalah pihak perusahaan yang


yang berselisih.


mencapai kesepakatan penyelesaian

masalah tanpa ada pihak yang menang

dan yang kalah.


mengarahkan pihak perusahaan yang


xxxiv

yang berselisih untuk mencapai

kesepakatan dengan caranya sendiri.

xxxv

Lampiran 2

HASIL WAWANCARA I

Transkip singkat wawancara dengan Bapak AtokBarani Kepala Sudin

Nakertrans Jakarta Timur:

Saya :

Apa benar buruh yang melakukan aksi meminta Sudin Nakertrans Jakarta

Timur untuk membantu menyelesaikan masalah PHK?

Bpk. Atok Barani :

Benar, mereka meminta kami untuk membantu

melakukan negosiasi karena mereka (buruh) merasatidak melakukan

kesalahan apapun tetapi kena PHK. Pihak dari kami sendiri telah melakukan

upaya-upayadalam melakukan perundingan dengan perusahaanyang

buruhnya datang waktu itu kesini (Kantor WalikotaJakarta Timur) dengan

membawa cukup banyakrombongan. Ada perusahaan yang menerima

kamiuntuk melakukan pembicaraan tetapi ada juga yangmenolak bahkan

seakan-akan menghindar

Saya :

Memangnya berasal dari perusahaan mana saja buruh yang melakukan aksi

pak?

Bpk Atok Barani :

Dari informasi yang kita terima ada tiga perusahaan, yaitu PT. MKM,

PT.Union Ceramics Utama, dan PT.Johnson

Saya:

Mengapa mereka meminta bantuan pihak Sudin Nakertrans Jakarta Timur?

xxxvi

Bpk Atok Barani :

Mungkin karena Sudin Nakertrans Jakarta Timur mengurusi hal tentang

ketenagakerjaan di wilayah Jakarta Timur dan perusahaan mereka berada di

wilayah kami dan mereka mengadukan masalah tentang ketenaga kerjaan,

kami juga menjalankan peran sebagai pelayan masyarakat.

Saya :

Apakah ada masalah yang dihadapi dalam menyelesaikan masalah ini?

Bpk Atok Barani :

Ada mas, dari tiga perusahaan ada dua yang sudahbisa kita hubungin yang

satu lagi belum kasihtanggapan. Kita (Sudin Nakertrans Jakarta Timur)

udahcoba kirim email sampe datang langsung keperusahaannya tapi belum

bisa ketemu samaatasannya karena mereka sedang ada kesibukan di

luarkota. Sampai sekarang kita masih coba berunding danberhubungan sama

ketiga perusahaan itu, karenasampai sekarang nasib buruh yang di PHK

masihmengambang karena belum ada kejelasan dari prosesnegosiasinya.

Kami juga banyak urusan lain yang tidakbisa kami tinggalkan jadi harus

pecah konsentrasi.

Saya :

Berarti kasus ini belum menemukan titik terang dalam penyelesaian

masalahnya pak?

xxxvii

Bpk Atok Barani :

Sampai saat ini kami masih mengusahakan agar secepatnya ada

kesepakatan dari kedua belahpihak, kami juga masih mengkontak dari kedua

belah pihak dan terus kami bantu hingga selesai

HASIL WAWANCARA II

Transkrip wawancara penulis dengan ketua Konfederasi Persatuan Buruh

Indonesia (KPBI):

Saya :

Sudah berapa kali proses pertemuan negosiasi berlangsung bang?

Bang Vebri:

Sudah tiga kali prosesnya, pada proses tersebut pihak kita (buruh) dengan

pihak perusahaan dipertemukan di kantor Walikota Jakarta Timur

Saya :

Boleh di ceritakan bang tentang ketiga proses tersebut?

Bang Vebri:

Jadi pertama-tama pihak kami dengan pihak perusahaan diberikan surat

undangan pertemuan pada 10 Oktober 2016 untuk bertemu pada 14 Oktober

2016. Singkat cerita pada tanggal 14 Oktober kami datang ke sana dengan

membawa 35 orang sebagai perwakilan. Pihak dari semua perusahaan hadir

kecuali dari PT. Jhonson, katanya mereka lagi sibuk dan gabisa ada yang

datang. Pertemuan pertama pihak dari perusahaan menganggap kami

sebagai pekerja sering lalai, misalnya seperti telat masuk kerja, tidak masuk

tanpa keterangan, dan mereka bilang kontrak kami sudah habis, padahal

kenyataanya kami rajin masuk kerja dan kontrak kami jg masih ada tapi kami

malah di PHK. Lanjut ke pertemuan kedua tanggal 14 Desember 2016, dari

xxxviii

PT. Jhonson ga ada yang dateng lagi dan di kasih SP 1 dari pihak Sudin.

Disini kita bawa bukti dan pihak perusahaan juga bawa bukti buat

memperkuat argumen. Nah disini ketahuan bahwa pihak perusahaan

melakukan PHK karena emang kelebihan karyawan tapi pemasukannya

segitu-gitu aja. Mereka gamau rugi dan ngambil langkah PHK. Dari pihak kita

juga ternyata ada beberapa oknum yang ternyata bolos-bolosan kerja dan

kerjaan juga ga sampai target harian karena mungkin emang udah ga

nyaman sama kerjaannya aja si, tapi saya juga bakal cari tahu karyawan

yang bolos-bolosan itu termasuk yang di PHK atau engga, kalau dia

termasuk yg di PHK saya juga gamau belain, ngapain orang salah dibelain.

Lalu yang terakhir tanggal 14 Februari 2017, kali ini semua pihak perusahaan

lengkap, PT. Jhonson hadir. Pertemuan ketiga membahas hal yang ga jauh

beda dari yang pertama dan kedua, masih bahas soal kontrak yang dianggap

pihak perusahaan sudah habis padahal belum, bahas soal pekerja yang

bolos, kerjaan ga selesai, yang padahal ga semuanya. Piha perusahaan

harusnya gaboleh langsung PHK gitu aja dong, kan ada prosedurnya kalo

PHK, kira-kira itu si. Dan sampai sekarang masih belum ada pertemuan lagi.

Saya :

Apakah yang datang dari KPBI saja atau gabungan?

Bang Vebri:

Kami gabungan antara KPBI sama buruh yang terkena PHK tapi ga

semuanya cuma perwakilan saja.

Saya :

Apakah orang yang hadir pada setiap pertemuan sama bang?

xxxix

Bang Vebri:

Ya sama, karena menurut saya kalau beda-beda nanti bingung malah jadi ga

efektif disananya. Rekan-rekan yang lain bisa bantu dengan cara lain seperti

berdoa dan kasih kita masukan atau kalau ada yg punya fakta baru bisa

langsung kasih tahu, karena kita sekarang sedang dalam pengumpulan fakta

juga buat pertemuan selanjutnya.

xl

Lampiran 3

Daftar Nama Responden

Nama Jenis Kelamin Tanda Tangan

Vebri Kurniato Laki-laki

Donni Septiawan Laki-laki

Safarudin Laki-laki

Ande Aryanto Laki-laki

Jamaludin Laki-laki

Sisca Septiana Perempuan

Rohana Laki-laki

Muhammad Fadhil Laki-laki

Alif Rahman Laki-laki

Adi Prastiyo Laki-laki

Java Dwipayana Laki-laki

Muhammad Ridhan Laki-laki

Yusuf Dharmawan Laki-laki

Umi Kulsum Perempuan

Anjelina Natalia Perempuan

Eko Cahyo Laki-laki

Ruben Laki-laki

Winda Perempuan

xli

Peby S. Perempuan

Safi’i Laki-laki

Ita Perempuan

Abiyoga Laki-laki

Asep Zakaria Laki-laki

Denny Kurniawan Laki-laki

Fuad Laki-laki

Ismanto P. Laki-laki

Fuadhy F. Laki-laki

Muhammad Izhar Laki-laki

Rahmat Laki-laki

Rizky Permana Laki-laki

Rohim Laki-laki

Dian Firmansyah Laki-laki

Chandra Laki-laki

Ali M. Laki-laki

Andriansyah Laki-laki

Responden Laki-laki : 29 orang

Responden Perempuan : 6 orang

Jumlah : 35 orang

xlii

Lampiran 4

Berita Online

xliii

Lampiran 5

DATA JAWABAN RESPONDEN

Mediator Arbitrator Consiliator

Pihak Ketiga yang Netral

Perselisihan dalam Pengadila

n

Bersifat Suka Rela

Dipaksa oleh

Hukum atau

Kontrak

Menemukan Fakta

Membujuk Orang

yang Berselisi

h

No

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

12

13

14

15

16

17

18

1 4 4 4 2 5 4 2 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3

2 3 4 3 2 5 3 2 4 2 5 3 2 5 5 3 3 4 2

3 2 3 3 2 4 3 1 4 2 3 3 2 3 4 2 1 4 1

4 4 4 4 3 5 5 2 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 3

5 5 5 5 5 5 1 2 5 2 5 3 5 5 5 3 5 5 5

6 1 3 3 2 4 3 1 4 2 2 2 2 5 3 2 3 3 1

7 4 5 4 3 5 5 3 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 3

8 2 2 2 2 3 1 1 2 1 3 1 5 3 4 1 4 5 2

9 5 2 2 2 3 2 1 2 1 2 1 2 5 5 1 4 3 3

10 4 3 3 1 3 1 2 5 1 4 3 3 5 4 1 1 3 2

11 4 5 4 4 5 3 3 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4

12 3 4 3 2 5 4 2 5 3 5 4 5 5 5 3 4 5 2

13 3 4 3 2 5 4 2 5 2 5 3 5 5 5 3 3 2 2

14 5 5 3 5 5 4 4 5 1 5 3 4 5 3 2 5 5 4

15 2 3 3 2 4 3 1 4 2 4 3 4 4 5 3 1 5 1

16 3 4 3 2 5 4 2 5 2 4 4 4 5 4 3 4 4 2

17 1 3 3 2 4 3 1 4 2 4 3 5 5 4 2 5 4 1

18 5 5 3 5 4 2 5 5 5 4 3 4 5 4 2 5 5 5

19 1 3 3 2 4 2 1 4 2 4 2 4 4 4 2 2 4 1

20 5 5 4 4 5 3 3 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4

21 3 4 3 2 5 4 2 5 2 4 4 4 4 4 3 4 4 2

22 3 4 4 2 5 4 2 5 3 4 4 3 4 4 4 4 3 2

23 3 2 2 2 3 2 3 3 1 3 2 2 5 2 1 2 3 2

24 2 3 3 2 5 3 2 4 2 4 3 3 3 4 3 2 3 1

25 2 1 1 1 2 1 1 2 1 3 3 2 2 3 1 4 3 2

26 3 4 4 2 5 4 2 5 3 5 4 5 5 5 4 4 5 2

27 5 5 4 4 5 3 3 5 4 3 4 4 3 4 5 5 4 4

28 5 5 5 4 5 5 3 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4

29 4 1 2 1 3 1 2 5 1 3 3 2 3 3 5 4 1 3

xliv

Mediator Arbitrator Consiliator

Pihak Ketiga yang Netral

Perselisihan dalam Pengadila

n

Bersifat Suka Rela

Dipaksa oleh

Hukum atau

Kontrak

Menemukan Fakta

Membujuk Orang

yang Berselisi

h

No

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

12

13

14

15

16

17

18

30 2 4 3 2 5 3 2 4 2 4 3 4 5 4 3 2 4 2

31 2 4 3 2 5 3 2 4 2 5 3 4 4 3 3 3 5 2

32 2 3 3 2 4 3 1 4 2 4 3 4 4 4 2 1 4 1

33 5 5 5 5 5 5 3 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 4

34 4 3 3 2 4 2 2 3 2 4 2 4 4 4 2 3 4 4

35 3 4 4 2 5 4 2 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2

xlv

Consultant Arbitration

Memperbaiki Hubungan di Antar Pihak yang Konflik

Membangun Persepsi

Positif Baru dan Sikap di Antara Para Pihak yang Berselisih

Mengikuti Aturan yang di Setujui Lebih

Dahulu Tentang

Proses Hak

Mendengarkan Argumen dari Para Pekerja

yang Berselisih

Membuat Keputusan Mengikat

No 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

1 4 4 4 3 5 4 5 4 4 5 4 3 4 5 5

2 4 3 2 2 4 3 4 4 4 4 3 5 3 3 2

3 3 2 3 1 2 3 3 3 2 4 3 2 3 1 2

4 5 4 4 3 5 4 5 4 5 5 4 5 3 4 2

5 5 5 3 5 2 3 5 4 4 5 5 5 2 4 2

6 5 1 2 2 4 3 4 1 5 3 2 2 4 4 3

7 5 4 3 3 5 4 5 5 5 5 4 5 2 2 3

8 5 3 3 2 3 4 3 3 5 3 2 4 2 5 2

9 5 2 2 2 2 2 5 4 4 5 2 2 1 2 3

10 4 4 4 2 4 2 3 2 3 3 1 2 2 5 2

11 5 4 2 3 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 3

12 4 3 5 3 4 3 5 4 4 4 4 5 4 4 1

13 4 3 1 2 4 3 4 4 4 4 3 3 3 2 2

14 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 3 3 1

15 4 2 1 1 3 1 4 3 3 4 3 5 3 4 3

16 4 3 4 2 4 3 5 4 4 4 3 4 3 2 2

17 2 1 2 1 2 1 4 2 4 3 2 4 3 3 2

18 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 2 4 4 4 3

19 4 4 3 2 3 4 3 3 3 3 2 4 3 3 2

20 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 4 2 5 3

21 4 3 3 2 4 3 5 4 4 4 3 4 4 5 5

22 4 3 4 3 4 3 5 4 4 4 4 4 3 4 3

23 2 2 3 2 4 3 5 5 4 1 2 3 4 4 4

24 4 2 3 2 3 2 4 4 3 4 3 2 4 4 2

25 2 2 3 3 4 3 3 4 3 3 2 2 3 4 4

26 4 3 3 3 4 3 5 4 4 4 4 4 4 5 2

27 5 4 4 3 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 3

28 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 4

29 3 2 2 3 4 3 4 4 4 2 3 2 3 3 1

30 4 2 1 2 3 2 4 4 3 4 3 4 5 5 2

31 4 3 2 2 3 3 4 4 3 4 3 4 4 5 5

xlvi

Consultant Arbitration

Memperbaiki Hubungan di Antar Pihak yang Konflik

Membangun Persepsi

Positif Baru dan Sikap di Antara Para Pihak yang Berselisih

Mengikuti Aturan yang di Setujui Lebih

Dahulu Tentang

Proses Hak

Mendengarkan Argumen dari Para Pekerja

yang Berselisih

Membuat Keputusan Mengikat

No 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

32 3 1 1 1 2 3 3 3 4 3 2 4 5 5 2

33 5 5 5 3 5 5 5 5 5 1 1 5 4 4 2

34 4 3 3 3 4 3 3 4 3 2 2 4 1 4 1

35 4 3 3 3 4 3 5 4 4 4 4 4 2 4 2

xlvii

Inquisition Mediation

Memiliki Kontrol

Keputusan Tinggi

Memutuskan Bagaimana

Proses Penyelesaian Konflik akan di Tangani

Mengelola Proses dan

Interaksi antara Pihak

yang Berselisih

Mediator Memiliki

Sedikit atau Sama Sekali

Tidak Memiliki

Kontrol atas Keputusan

Penyelesaian Konflik

No 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

1 5 4 3 5 2 5 5 2 3 5 2 5

2 2 2 3 4 2 2 2 2 3 3 2 2

3 2 2 2 5 2 2 2 1 1 2 2 2

4 3 3 3 5 3 2 3 2 3 3 2 2

5 1 1 3 3 2 1 1 2 2 2 1 1

6 3 3 4 5 4 3 3 4 4 3 3 3

7 1 2 1 4 2 2 1 2 2 2 1 1

8 2 2 1 4 2 2 1 2 3 2 1 1

9 4 1 2 3 1 1 1 1 2 2 1 1

10 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 4 4

11 3 3 3 5 3 3 3 1 3 3 2 2

12 3 3 3 5 3 3 3 2 3 3 2 2

13 3 1 3 3 1 1 1 1 2 3 2 2

14 2 2 2 4 2 2 2 2 3 3 2 1

15 3 2 3 5 3 2 2 3 3 3 2 2

16 2 2 2 4 2 2 2 4 3 2 1 1

17 2 2 3 4 2 2 2 2 3 3 2 2

18 3 3 4 5 4 3 3 4 4 4 3 3

19 2 2 2 4 2 2 2 2 3 2 1 1

20 3 4 3 4 2 3 5 5 5 4 2 4

21 4 3 5 5 5 5 4 3 5 4 4 4

22 3 2 3 4 3 2 2 1 3 3 2 2

23 3 3 4 5 4 3 3 5 4 4 3 3

24 4 3 4 5 4 4 4 1 4 4 4 3

25 3 2 3 4 3 2 2 3 3 3 2 2

26 4 4 5 5 1 1 4 5 5 4 4 4

27 5 4 5 5 1 4 1 2 3 4 5 5

28 2 3 4 5 4 3 5 5 3 3 1 4

xlviii

Inquisition Mediation

Memiliki Kontrol

Keputusan Tinggi

Memutuskan Bagaimana

Proses Penyelesaian Konflik akan di Tangani

Mengelola Proses dan

Interaksi antara Pihak

yang Berselisih

Mediator Memiliki

Sedikit atau Sama Sekali

Tidak Memiliki

Kontrol atas Keputusan

Penyelesaian Konflik

No 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

29 2 2 2 4 2 2 2 2 3 3 2 1

30 5 4 5 5 3 4 2 4 2 5 5 5

31 4 3 4 5 4 5 4 1 5 4 4 3

32 4 4 5 5 4 2 5 4 2 4 5 4

33 4 3 4 5 4 3 3 1 4 4 3 3

34 1 1 3 3 1 1 1 4 2 2 3 1

35 5 1 5 3 2 1 1 1 2 2 1 1

TUGAS AKHIR KARYA ILMIAH NEGOSIASI PIHAK …takihumasunj.com/wp-content/uploads/2017/08/RIZKI-AULIA-RAHMA...i rizki aulia rahma wiguna (4123136579), negosiasi pihak ketiga sebagai

Documents