TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA Pengungkapan … · 5/SEOJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat Selain untuk memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan,

PENGANTAR

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola ini dibuat untuk memenuhi kewajiban Bank dalam hal

melaksanakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan

Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor

5/SEOJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat

Selain untuk memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, laporan tata kelola ini diharapkan

dapat meningkatkan kinerja Bank, digunakan oleh para pemangku kepentingan (stake holder)

untuk mengetahui kinerja Bank, pelaksanaan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan

serta penerapan prinsip dasar tata kelola yaitu keterbukaan (tranaparency), akuntabilitas

(accountability), Pertanggungjawaban, Independensi (independency), dan kewajaran (fairness).

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PD.BPR BERKAH Tahun 2017 terdiri dari :

I. Transparansi Penerapan Tata Kelola sebagaimana diatur oleh SE OJK Nomor

5/SEOJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 10

Maret 2016 sebagaimana tercantum pada butir VII

II. Laporan pelaksanaan penilaian sendiri (self assessment) penerapan tata kelola tahun 2017

I. TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

a) Pengungkapan penerapan tata kelola yaitu :

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi

a. Jumlah dan komposisi Direksi

Per Desember 2017, jumlah anggota Direksi PD.BPR BERKAH sebanyak 2 (dua)

yang terdiri dari Direktur Utama dan Direktur Operasional yang merangkap

sebagai Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan. Susunan anggota Direksi

sebagaimana yang ditata usahakan dalam administrasi pengawasan Otoritas Jasa

Keuangan adalah sebagai berikut :

NO NAMA JABATAN

1 JAENUDIN Direktur Utama

2 KIKI DIKDUL HUDA Direktur Operasional (Merangkap Direktur Kepatuhan)

b. Tindaklanjut rekomendasi Dewan Pengawas

Pada tahun 2017, Dewan Pengawas memberikan nasihat dan rekomendasi untuk

pengembangan Perusahaan yang telah ditindaklanjuti oleh Direksi, diantaranya :

1) Peningkatan penyaluran kredit produktif.

Untuk lebih meningkatkan penyaluran kredit produktif, pada tahun 2017

Perusahaan lebih mengoptimalkan ekspansi kredit ke pasar tradisional yang

berlokasi tidak jauh dari kantor BPR dengan tetap memperhatikan prinsip

kehati-hatian dalam pemberian kredit.

2) Tindaklanjut hasil pemeriksaan/pengawasan Otoritas Jasa Keuangan atau

KAP

Untuk semula hasil pemeriksaan/pengawasan Otoritas Jasa Keuangan

maupun Kantor Akuntan Publik pada tahun 2017 telah ditindaklanjuti oleh

Direksi

3) Menjaga rasio likuiditas

Guna menjaga likuditas, perusahaan telah meningkatkan pengerahan dana

pihak ketiga melalui program undian tabungan berhadiah, peningkatan

tabungan siswa khususnya siswa Sekolah Dasar yang dikolektif oleh guru kelas

dan peningkatan Deposito

2. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Pengawas

a. Jumlah dan komposisi Dewan Pengawas

Per Desember 2017, jumlah anggota Dewan Pengawas PD.BPR BERKAH sebanyak

2 (dua),sebagaimana yang ditata usahakan dalam administrasi pengawasan

Otoritas Jasa Keuangan adalah sebagai berikut :

NO NAMA JABATAN

1 H. TRI WASKITO BUDININGRAT Ketua Dewan Pengawas

2 Hj.TATI SUWAGIHARTI Anggota Dewan Pengawas

b. Rekomendasi Dewan Pengawas kepada Direksi

Salah satu tugas Dewan Pengawas adalah memberikan nasihat dan rekomendasi

kepada Direksi untuk kepentingan pengembangan Perusahaan sesuai dengan

tujuan perusahaan. Diantara nasihat dan rekomendasi Dewan Pengawas pada

tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1) Berkaitan dengan penyaluran kredit, Dewan Pengawas memberikan masukan

agar Perusahaan tidak menerapkan kredit dengan risiko terpusat. Yang

dimaksud kredit dengan risiko terpusat adalah pemberikan kredit dengan

satu sektor yang dominan, seperti kredit konsumtif untuk pegawai dengan

penghasilan tetap. Dewan Pengawas menyarankan agar Perusahaan lebih

meningkatkan kredit kepada sector produktif dengan tetap memperhatikan

prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit;

2) Direksi agar menindaklanjuti segala temuan hasil pemeriksaan atau pengawas

oleh Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Akuntan Publik

3) Seiring dengan tumbuhnya kepercayaan dari masyarakat terhadap PD.BPR

BERKAH, Dewan Pengawas memberi masukan agar Direksi menjaga likuiditas

perusahaan& meningkatkan pelayanan terhadap nasabah

3. Kelengkapan Tugas Pelaksanaan Komite

PD.BPR BERKAH belum membentuk kelengkapan komite-komite karena belum

memenuhi persyaratan sebagaimana yang tertuang dalam pasal 32 ayat 1 Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 Tentang

Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Sesuai dengan ketentuan,

PD.BPR BERKAH tidak wajib membentuk Komite Audit maupun Komite Pemantauan

Risiko, dikarenakan asset PD.BPR BERKAH per 31 Desember 2017 sebesar

Rp.83.856.279.000,- sedangkan modal inti sebesar Rp.12.126.707.000,-

b) Kepemilikan Saham Direksipada PD.BPR BERKAH dan Perusahaan Lain

Direktur Utama maupun Direktur Operasional tidak memiliki saham pada PD.BPR

BERKAH maupun pada perusahaan lainnya. Berdasarkan peraturan daerah Kabupaten

Pandeglang Nomor 10 Tahun 2010 tentang PD.BPR BERKAH dan 7 (tujuh) PD.PK,

komposisi kepemilikan saham PD.BPR BERKAH adalah sebagai berikut :

NO NAMA PEMEGANG SAHAM KOMPOSISI

1 Pemerintah Kabupaten Pandeglang 55%

2 Pemerintah Provinsi Jawa Barat 15%

3 Pemerintah Provinsi Banten 15%

4 PT.BPD Jawa Barat & Banten, Tbk 15%

c) Hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga Anggota Direksi dengan Anggota

Komisaris, Anggota Direksi yang lain dan/atau pemegang saham.

Seluruh anggota Direksi PD.BPR BERKAH tidak memiliki hubungan keuangan dan

hubungan keluarga dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Pengawas atau

Pemegang Saham.

Nama Jabata

n

Hubungan Keluarga Dengan : Hubungan Keuangan Dengan : Dewan

Pegawas Direksi

Pemilik Saham

Dewan Pengawas

Direksi Pemilik Saham

Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak

Jaenudin Dirut - √ - √ - √ - √ - √ - √

Kiki D. Huda Dir. Ops - √ - √ - √ - √ - √ - √

d) Kepemilikan Saham Anggota Dewan Pengawas pada PD.BPR BERKAH, BPR lain dan

Perusahaan lainnya

Sampai dengan akhir tahun 2017, seluruh anggota Dewan Pengawas tidak memiliki

saham pada PD.BPR BERKAH, BPR lain maupun perusahaan lain.

e) Hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga Anggota Dewan Pengawas dengan

Anggota Direksi, Anggota Dewan Pengawas yang lain dan/atau pemegang saham.

Nama Jabatan

Hubungan Keluarga Dengan : Hubungan Keuangan Dengan :

Dewan Pegawas


Dewan Pengawas


Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak

Tri Waskito B Ketua DP - √ - √ - √ - √ - √ - √

Tati Suwagiharti Anggota DP - √ - √ - √ - √ - √ - √

Seluruh anggota Direksi PD.BPR BERKAH tidak memiliki hubungan keluarga maupun

hubungan keuangan dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Pengawas maupun

pemilik saham PD.BPR BERKAH

f) Kebijakan Remunerasi Dan Fasilitas Lain Bagi Anggota Direksi Dan Dewan Pengawas

1) Jumlah keseluruhan gaji

Pada tahun 2017, jumlah keseluruan gaji bagi Anggota Direksi dan Dewan Pengawas

sebesar Rp.374.357.000,-

Struktur gaji Direksi dan honorarium Dewan Pengawas PD.BPR BERKAH Tahun 2017

Jenis

Diterima dalam 1 Tahun

Direksi Dewan Pengawas

Orang Rp. (000) Orang Rp. (000)

Gaji 2 160.746 2 213.611

2) Tunjangan

Tunjangan yang diberikan pada Anggota Direksi dan Dewan Pengawas pada Tahun

2017 sebesar Rp.521.793.000,-

Jenis




Tunjangan berupa tunjangan jabatan, Makan & Minum, Penambahan Penghasilan, Repsentasi, Hari Raya

503.993 17.800

3) Tantiem

Jumlah total tantiem bagi Pengurus PD.BPR BERKAH pada tahun 2017 adalah sebesar

Rp.157.040.000,-

Jenis




Tantiem 2 112.172 2 44.868

4) Kompensasi berbasis saham

Pada tahun 2017, tidak ada kompensasi berbasis saham bagi Pengurus PD.BPR

BERKAH

5) Remunerasi bagi Pengurus BPR yang ditetapkan berdasarkan RUPS dengan

memperhatikan tugas, wewenang, tanggung jawab dan risiko dari masing-masing

Anggota Direksi dan Dewan Pengawas

Pada tahun 2017, tidak ada kebijakan remunerasi bagi pengurus BPR BERKAH yang

ditetapkan berdasarkan RUPS dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggung

jawab dan risiko dari masing-masing pengurus

6) Fasilitas lain yang diterima tidak dalam bentuk uang

Pada tahun 2017 fasiltas lain yang diterima oleh Pengurus PD.BPR BERKAH tidak

dalam bentuk uang adalah sebagai berikut :

Jenis Direksi Dewan Pengawas

Ya Tidak Ya Tidak

Kendaraan Operasional √ - - √ Asuransi Kesehatan √ - √ -

g) Rasio gaji tertinggi dan terendah

Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam

bentuk uang sebagai imbalan dari PD.BPR BERKAH kepada pegawai yang ditetapkan dan

dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-

undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan

dan/atau jasa yang telah dilakukannya.

Berikut rasio gaji tertinggi dan terendah dalam skala perbandingan :

Rasio Skala perbandingan

Gaji pegawai yang tertinggi dan terendah 4,72 : 1

Gaji Direksi yang tertinggi dan terendah 1,25 : 1

Gaji Dewan Pengawas yang tertinggi dan terendah 1,25 : 1

Gaji Direksi tertinggi dan Dewan Pengawas Tertinggi 2,54 : 1

Gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi 2,97 : 1

Gaji yang diperbandingkan dalam skala rasio diatas adalah, gaji yang diterima oleh

Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai per bulan.

h) Frekuensi Rapat Dewan Pengawas

Selama tahun 2017, Dewan Pengawas telah melaksanakan rapat sebanyak 5 (lima) kali

rapat. PD.BPR BERKAH telah melaksanakan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai

minimal rapat Dewan Pengawas yang wajib diselenggarakan minimal 4 (empat) kali

dalam setahun.Agenda rapat Dewan Pengawas membahas mengenai evaluasi rencana

bisnis, isu-isu atau permasalahan yang dihadapi oleh Bank & pembahasan rencana

bisnis.Pengambilan keputusan dalam Rapat Dewan Pengawas berdasarkan musyawarah

mufakat.

Frekuensi rapat Dewan Pengawas

Tanggal Agenda Kehadiran

4 April 2017 Evaluasi Triwulan I 2 orang Dewan Pengawas

5 Juli 2017 Evaluasi Triwulan II & Isu-isu yang berkembang

2 orang Dewan Pengawas

6 November 2017 Evaluasi Triwulan III & Pembahasan Rencana Bisnis


20 November 2017

Pembahasan Rencana Bisnis 2 orang Dewan Pengawas

4 Desember 2017 Pembahasan Rencana Bisnis & isu-isu yang berkembang


i) Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Penyimpangan internal (internal fraud) adalah penyimpangan atau kecurangan terkait

keuangan yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Pengawas, pegawai tetap dan pegawai

tidak tetap (honorer dan/atau outsourcing) yang berupa perbandingan antara tahun

laporan dan tahun sebelumnya.

Internal Fraud Jumlah kasus yang dilakukan oleh

Dalam 1 tahun Direksi Dewan Pengawas Pegawai Tetap Pegawai tidak tetap

Tahun sebelumnya

Tahun laporan

Tahun sebelumnya

Tahun laporan

Tahun sebelumnya

Tahun laporan

Tahun sebelumnya

Tahun laporan

Total Fraud - - - - - - - -

Telah diselesaikan - - - - - - - -

Dalam proses penyelesaian internal di BPR

- - - - - - - -

Belum diupayakan penyelesaiannya

- - - - - - - -

Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum

- - - - - - - -

j) Permasalahan Hukum

Pada tahun 2017, di PD.BPR BERKAH tidak terdapat permasalahan hukum pidana dan

perdata yang dihadapi dan telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)

maupun yang masih dalam proses penyelesaian

Permasalahan Hukum Jumlah

Pidana Perdata

Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)

- -

Dalam proses penyelesaian - -

Total - -

k) Transaksi yang mengandung benturan kepentingan

No

Nama dan jabatan Pihak yang Memiliki

Benturan Kepentingan

Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan

Jenis Transaksi

Nilai Transaksi (jutaan rupiah)

Ket

- - - - -

l) Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik selama periode laporan

Pada periode tahun 2017, PD.BPR BERKAH berkontribusi dalam pelaksaanan kegiatan

sosial diantaranya bidang pendidikan, bidang keagamaan& Kebudayaan

No Penerima Dana Kegiatan Jumlah Ket

1. Majlis Ta’lim Kel. Kabayan Pengajian Rp. 1.000.000,- Keagamaan

2. SMKN 1 Pandeglang Pramuka Rp. 1.000.000,- Pendidikan

3. Kec. Menes MTQ Rp. 500.000,- Keagamaan

4. Dinas Pertanian Kab. Pandeglang

Pasar Tani Rp. 1.000.000,- Sosial

5. Pemda Kab. Pandeglang Bazzar Ramadhan

Rp. 2.500.000,- Sosial

6. Kantor Desa Kadu Dampit Santuan Anak Yatim

Rp.1.000.000,- Sosial

7. Ponpes Darul Iman Rehab Gedung Rp.1.000.000,- Keagamaaan

8. PHBN Kantor Kec. Saketi HUT RI Rp. 500.000,- Sosial

9. PHBN Kantor Kec. Menes HUT RI Rp. 500.000,- Sosial

10. PHBN Kantor Kec. Pandeglang HUT RI Rp. 500.000,- Sosial

11. Majlis Dzikir Kec. Saketi Santunan Anak Yatim

Rp.5.000.000,- Sosial

12. Kec. Warunggunung MTQ Rp. 500.000,- Keagamaan

13. Mushola Nurul Iman Cipacung Maulid Nabi Muhammad

SAW

Rp. 500.000,- Keagamaan

14. Masjid Jami Assalamiyah Karangtanjung

Maulid Nabi Muhammad

SAW

Rp.1.000.000,- Keagamaan

15. SDN Panimbangjaya 3 Maulid Nabi Muhammad

SAW


16. PHBI Kel. Pagadungan Maulid Nabi Muhammad

SAW


II. HASIL PENILAIAN (SELF ASSESMENT ) PENERAPAN TATA KELOLA

No

Kriteria/Indikator

Skala Penerapan

Keterangan SB

(1)

B

(2)

CB

(3)

KB

(4)

TB

(5)

1 Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Direksi

A.Struktur dan Infrastruktur TataKelola (S)

1) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.

√

PD.BPR BERKAH memiliki 2 (dua) orang anggota Direksi yang terdiri dari Direktur Utama dan Direktur operasional yang membawahi fungsi kepatuhan

BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.

2) Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di Kota/ Kabupaten yang sama, atau kota/ Kabupaten yang berbeda pada Provinsi yang sama, atau Kota/ Kabupaten di Provinsi lain yang berbatasan langsung dengan Kota/ Kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.

√

Seluruh Anggota Direksi berdomisili di Kabupaten Pandeglang

3) Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).

√

Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank atau non Bank

4) Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

√

Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga

5) Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang darisisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan,dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyediajasa profesionaladalahpihak independenyangmemiliki kualifikasi untuk proyekyang bersifat khusus dimaksud.

√

Direksi tidak menggunakan penasihat jasa profesional sebagai konsultan

No

Kriteria/Indikator

Skala Penerapan

Keterangan SB

(1)

B

(2)

CB

(3)

KB

(4)

TB

(5)

6) Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.

√

Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatuhan dan telah di angkat melalui RUPS

Jumlah jawaban pada SkalaPenerapan ax 1 b x 2 c x 3 dx4 e x 5 SB = 4

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

4 4 - - - B = 2

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 4 (SB) + 4 (B) = 8

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 6

8 : 6 (Pertanyaan) = 1,3

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola(S): 50%

1,3 x 50% = 0,65

B.Proses Penerapan Tata Kelola(P)

7) Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidakmemberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.

√

Direksi melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara independen

8) Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau hasil pengawasan otoritas lain.

√

Direksi menindaklanjuti temuan audit dari OJK, dan atau hasil pengawas otoritas lain

9) Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

√

-

10) Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinionjika terdapat perbedaan pendapat.

√

Di dalam pengambilan keputusan rapat Direksi berdasarkan musyawarah mufakat.

11) Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.

√

Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi yang dapat mengurangi keuntungan BPR

No

Kriteria/Indikator

Skala Penerapan

Keterangan SB

(1)

B

(2)

CB

(3)

KB

(4)

TB

(5)

12) Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/ lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/ pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.

√

Anggota Direksi secara bekelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan pegawai tentang perbankan antara lain dengan keikut sertaan dalam pendidikan / Pelatihan dalam rangka kwalitas individu

13) Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati- hatian.

√

-

14) Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.

√

-

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax 1 b x 2 c x 3 dx4 e x 5 SB = 2


2 12 - - - B = 6


Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 8

14 : 8 (Pertanyaan) = 1,75

Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola(P): 40%

1,75 x 40% = 0,7

C.Hasil Penerapan Tata Kelola(H)

15) Direksi mempertanggung jawab kan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang saham melalui RUPS.

√

Direksi bertanggung jawab kepada pemegang saham melalui RUPS

16) Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.

√

Direksi mengkomunikasikan mengenai kebijakan strategis BPR

17) Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.

√

-

18) Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.

√

-

No

Kriteria/Indikator

Skala Penerapan

Keterangan SB

(1)

B

(2)

CB

(3)

KB

(4)

TB

(5)

19) Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.

√

-

Jumlah jawaban pada SkalaPenerapan ax 1 b x 2 c x 3 dx4 e x 5

SB = 1

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan 1 8 - - - B = 4

Total nilai untuk seluruh SkalaPenerapan 1 (SB) + 8 (B) = 9

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 5


Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H):10%

1,8 x 10% = 0,18

Penjumlahan S + P + H 0,65 (S) + 0,7 (P) + 0,18 (H) = 1,53

Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot Faktor 1:20%

1,53 x 20% (bobot) = 0,3

2 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris


1) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggotaDewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.

√

PD.BPR BERKAH memiliki 2 (dua) orang anggota Direksi yang terdiri dari Direktur Utama dan Direktur operasional yang membawahi fungsi kepatuhan

BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.

2) Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.

√

-

3) Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.

√

Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS.

4) Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di Kota/ Kabupaten pada lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.

√

-

No

Kriteria/Indikator

Skala Penerapan

Keterangan SB

(1)

B

(2)

CB

(3)

KB

(4)

TB

(5)

5) BPR memiliki Komisaris Independen:

a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp 80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (limapuluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.

-

b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)dan kurang dari Rp 80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Pengawas merupakan Komisaris Independen.

√

-

6) Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.

√

-

7) Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/ atau Bank Umum.

√

Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya

8) Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat keduadengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.

√

Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda

9) Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

√

Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain,

Jumlah jawaban pada Skala

Penerapan ax 1 b x 2 c x 3 dx4 e x 5 SB = 7

Hasil perkalian untuk masing-

masing Skala Penerapan 7 4 - - - B = 2

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

7 (SB) + 4 (B) = 11

Perhitungan rata-rata dengan dibagi

jumlah pertanyaan (S): 9 11 : 9 (Pertanyaan) = 1,2

Dikali dengan bobot Struktur dan

Infrastuktur Tata Kelola (S): 50%

1,2 x 50% = 0,6

No

Kriteria/Indikator

Skala Penerapan

Keterangan SB

(1)

B

(2)

CB

(3)

KB

(4)

TB

(5)


10) Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.

√

Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan, rekomendasi dan nasehat terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi

11) Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.

√

-

12) Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.

√

-

13) Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, udit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.

√

Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, udit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau hasil pengawasan otoritas lainnya

14) Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.

√

Selama tahun 2017, Dewan Pengawas telah melaksanakan rapat sebanyak 5 (lima) kali rapat. PD.BPR BERKAH telah melaksanakan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai minimal rapat Dewan Pengawas yang wajib diselenggarakan minimal 4 (empat) kali dalam setahun.

15) Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.

√

-

16) Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.

√

Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR,

No

Kriteria/Indikator

Skala Penerapan

Keterangan SB

(1)

B

(2)

CB

(3)

KB

(4)

TB

(5)

17) Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi

√

-




masing Skala Penerapan 1 14 - - - B = 7

Total nilai untuk seluruh Skala

Penerapan 1 (SB) + 14 (B) = 15

Perhitunganrata-ratadengandibagi

jumlah pertanyaan (P): 8 15 : 8 (Pertanyaan) = 1,9

Dikali dengan bobot Proses

Penerapan Tata Kelola (P): 40%

1,9 x 40% = 0,76


18) Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.

√

-




masing Skala Penerapan - 2 - - - B = 1




jumlah pertanyaan (H): 1 2 : 1 (Pertanyaan) = 2

DikalidenganbobotHasilPenerapan

Tata Kelola (H): 10%

2 x 10% = 0,2


Total PenilaianFaktor 2

Dikalikan dengan bobot Faktor2

BPR dengan Bobot A, B, & C: 15% BPR

dengan Bobot D: 12,5%

1,56 x 12,5% (bobot) = 0,2

No

Kriteria/Indikator

Skala Penerapan

Keterangan SB

(1)

B

(2)

CB

(3)

KB

(4)

TB

(5)

3

Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi

Komite (bagi BPR yang memiliki modal intipaling

sedikit Rp 80.000.000,00 (delapan puluh milyar

rupiah)

-

A.Struktur dan Infrastruktur Tata

Kelola (S)

1) BPRtelahmemiliki KomiteAuditdan Komite

Pemantau Risiko dengan anggota Komite

sesuai ketentuan.




masing Skala Penerapan - - - - - B = 0


Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi

jumlah pertanyaan (S): 1 -

Dikali dengan bobot Struktur dan

Infrastuktur Tata Kelola (S): 50%


2) Komite Audit melakukan evaluasi terhadap

penerapan fungsi audit intern.

-

3) Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi

terhadap penerapan fungsi manajemen

risiko.

-

4) Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite

yang dibentuk menjalankan tugasnya secara

efektifantara lain telah sesuai dengan

pedoman dan tata tertib kerja.

-


Penerapan

ax 1 b x 2 c x 3 dx4 e x 5


masing Skala Penerapan


Penerapan

No

Kriteria/Indikator

Skala Penerapan

Keterangan SB

(1)

B

(2)

CB

(3)

KB

(4)

TB

(5)

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah

pertanyaan (P): 3




5) Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit interndan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax 1 b x 2 c x 3 dx4 e x 5


Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan


Dikali dengan bobot Hasil Penerapan

Tata Kelola (H): 10% -

Penjumlahan S + P + H

Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan bobot Faktor 3BPR dengan Bobot A, B, & C: 0% BPR dengan Bobot D: 2,5%

4 Penanganan Benturan Kepentingan


1) BPR memiliki kebijakan, system dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.

√

-


Hasil perkalian untuk masing-masing kala Penerapan - 2 - - - B = 1


Perhitungan rata-rata dengan dibagijumlah pertanyaan (S): 1

2 : 1 (Pertanyaan) = 2

Dikali dengan bobot Struktur danInfrastuktur Tata Kelola (S): 50%

2 x 50% = 1

B.Proses Penerapan Tata Kelola (P)

2) Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi,dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.

√

Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi,dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR,

No

Kriteria/Indikator

Skala Penerapan

Keterangan SB

(1)

B

(2)

CB

(3)

KB

(4)

TB

(5)




masing Skala Penerapan - 2 - - - B = 1



Perhitunganrata-ratadengandibagi jumlah

pertanyaan (P): 1




2 x 40% = 0,8


3) Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.

√

-


Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan - 2 - - - B = 1

Total nilai untuk seluruhSkalaPenerapan 0 (SB) + 2 (B) = 2


jumlah pertanyaan (H): 1 2 : 1 (Pertanyaan) = 2

DikalidenganbobotHasilPenerapan

Tata Kelola (H): 10%

2 x 10% = 0,2

Penjumlahan S + P + H 1 (S) + 0,8 (P) + 0,2 (H) = 2

Total PenilaianFaktor 4Dikalikan dengan bobot Faktor 4:10%

2 x 10% (bobot) = 0,2

5 Penerapan Fungsi Kepatuhan


1) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama;

b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan

c. mampu bekerja secara independen.

-

BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.

√

-

No

Kriteria/Indikator

Skala Penerapan

Keterangan SB

(1)

B

(2)

CB

(3)

KB

(4)

TB

(5)

2) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.

√

-

3) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.

-

BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (limapuluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan denganmenunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.

√

4) Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.

√

-

5) BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.

√

-



- 10 - - - B = 5


Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5



2 x 50% = 1

B.Proses Penerapan Tata Kelola (P)

6) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.

√

Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan

7) Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antaralain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.

√

Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR

No

Kriteria/Indikator

Skala Penerapan

Keterangan SB

(1)

B

(2)

CB

(3)

KB

(4)

TB

(5)

8) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahana pabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.

√

-

9) Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem,dan prosedur,serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas JasaKeuangan danperaturan perundang-undangan.

√

-

10) Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.

√

-



- 10 - - - B = 5


Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 5


Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%

2 x 40% = 0,8


11) BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.

√

-

12) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

√

-

13) Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apa bila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

√

-

No

Kriteria/Indikator

Skala Penerapan

Keterangan SB

(1)

B

(2)

CB

(3)

KB

(4)

TB

(5)


Hasil perkalian untuk masing- masing skala Penerapan

0 6 - - - B = 3




Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%

2 x 10% = 0,2

Penjumlahan S + P + H 1 (S) + 0,8 (P) + 0,2 (H) = 2


2 x 10% (bobot) = 0,2

6 Penerapan Fungsi Audit Intern


1) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp 50.000.000.000,00(lima puluh milyar rupiah): BPR memilikiSatuan Kerja AuditIntern (SKAI).

BPRdenganmodalintikurangdariRp50.000.000.000,00 (limapuluh milyar rupiah): BPR memilikiPejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.

√

2) SKAI atauPejabat Eksekutif yangmenanganifungsi kepatuhantelah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangandan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.

√

3) SKAI atauPejabat Eksekutif yangmenangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerjaterkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).

√

4) SKAI atauPejabat Eksekutif yangmenangani fungsi kepatuhan bertanggungjawab langsungkepada Direktur Utama.

√

5) BPR memiliki program rekrutmen danpengembangan sumberdaya manusiayang melaksanakanfungsi audit intern.

√



1 4 - - - B = 2


Perhitungan rata-rata dengan dibagijumlah pertanyaan (S): 5 Dikali dengan bobot Struktur danInfrastuktur Tata Kelola (S): 50%


1 X 50% = 0,5

No

Kriteria/Indikator

Skala Penerapan

Keterangan SB

(1)

B

(2)

CB

(3)

KB

(4)

TB

(5)


6) BPRmenerapkanfungsiauditinternsesuai denganketentuan pedomanauditinternyangtelahdisusunolehBPRpadaseluruh aspekdanunsur kegiatanyang secaralangsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.

√

7) BPR dengan modal inti palingsedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPRmenugaskanpihak ekstern untukmelakukan kajiulangpaling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahunataskepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.

√

8) Pelaksanaan fungsi audit intern(kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.

√

9) BPR melaksanakan peningkatanmutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.

√




Perhitunganrata-ratadengandibagijumlah pertanyaan (P): 4


Dikali dengan bobot ProsesPenerapan Tata Kelola (P): 40%

2 x 40% = 0,8

C. Hasil Penerapan Tata Kelola(H)

10) SKAI atauPejabat Eksekutif yangmenangani fungsi kepatuhan telah menyampaikanlaporanpelaksanaanauditinternkepadaDirekturUtamadan Dewan Komisaris dengan tembusankepada anggotaDireksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.

√

11) BPR telahmenyampaikan laporanpelaksanaan dan pokok-pokok hasil auditinterndan laporankhusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas JasaKeuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

√

No

Kriteria/Indikator

Skala Penerapan

Keterangan SB

(1)

B

(2)

CB

(3)

KB

(4)

TB

(5)

12) BPR dengan modal inti palingsedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

13) BPR dengan modal inti palingsedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPRmenyampaikan laporan pengangkatan ataupemberhentian Kepala SKAIkepada Otoritas Jasa Keuangan sesuaiketentuanOtoritas Jasa Keuangan.

√

BPRdenganmodalintikurangdariRp50.000.000.000,00 (limapuluh milyar rupiah): BPRmenyampaikan laporan pengangkatan ataupemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuaiketentuanOtoritas Jasa Keuangan.

Jumlah jawaban pada SkalaPenerapan ax 1 ax 1 ax 1 ax 1 ax 1 SB = 1

Hasil perkalian untuk masing- masing Skala Penerapan

1 4 - - - B = 2


Perhitunganrata-ratadengandibagijumlah pertanyaan (H): 4


DikalidenganbobotHasilPenerapanTata Kelola (H): 10%

1,25 x 10% = 0,125



1,425 x 10% (bobot) = 0,1425

7

Penerapan FungsiAudit Ekstern (bagi BPR dengan total asetpaling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluhmilyar rupiah)


1) Penugasan auditkepada AkuntanPublik dan KantorAkuntan Publik (KAP) memenuhiaspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara OtoritasJasa Keuangan dengan KAP dimaksud.

√



0 2 - - - B = 1





2 x 50% = 1

No

Kriteria/Indikator

Skala Penerapan

Keterangan SB

(1)

B

(2)

CB

(3)

KB

(4)

TB

(5)


2) Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR,BPRmenunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftardiOtoritasJasaKeuanganserta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.

√

3) BPR telahmelaporkan hasil auditKAPdanManagementLetterkepadaOtoritas Jasa Keuangan.

√



Totalnilai untuk seluruh SkalaPenerapan 1 (SB) + 2 (B) = 3


3 : 2 (Pertanyaan) = 1.5


1,5 x 40% = 0,6


4) HasilauditdanManagement letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.

√

5) Cakupan hasilaudit paling sedikitsesuai denganruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

√




Perhitunganrata-ratadengandibagi jumlah pertanyaan (H): 2



2 x 10% = 0,2

Penjumlahan S + P + H 1 (S) + 0,6 (P) + 0,2 (H) = 1,8

Total PenilaianFaktor 7Dikalikan dengan bobot Faktor 7:

1,8 x 2,5% (bobot) = 0,045

BPR dengan Bobot A: 0%

BPR dengan Bobot B, C, & D: 2,5%

8 Penerapan Manajemen Risiko, Termasuk Sistem Pengendalian Intern


No

Kriteria/Indikator

Skala Penerapan

Keterangan SB

(1)

B

(2)

CB

(3)

KB

(4)

TB

(5)

1) BPR dengan modal inti palingsedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah)BPRtelahmembentuk Komite ManajemenRisiko dansatuankerja Manajemen Risiko;

BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyarrupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyarrupiah) BPRtelahmembentuksatuankerjaManajemen Risiko;

√

BPRdenganmodalintikurangdariRp50.000.000.000,00(lima puluh milyar rupiah): BPRtelahmenunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.

2) BPRmemilikikebijakanManajemenRisiko,prosedurManajemenRisiko, dan penetapan limit Risiko.

√

3) BPR memiliki kebijakan danprosedur secara tertulismengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.

√

Jumlahjawaban pada SkalaPenerapan ax 1 b x 2 c x 3 dx4 e x 5 SB = 0


0 4 3 - - B = 2

CB = 1

Total nilai untuk seluruh SkalaPenerapan 0 (SB) + 4 (B) + 3 (CB) = 7




2,3 x 50% = 1,15


4) Direksi:

a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapanManajemen Risiko secara tertulis,dan

b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi

yang memerlukan persetujuan Direksi.

√

5) Dewan Komisaris:

a. menyetujuidan mengevaluasikebijakan Manajemen Risiko,

b. mengevaluasi pertanggungjawabanDireksiatas pelaksanaan kebijakanManajemen Risiko,dan

c. mengevaluasi danmemutuskan permohonanDireksi yang berkaitandengan transaksiyang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.

√

No

Kriteria/Indikator

Skala Penerapan

Keterangan SB

(1)

B

(2)

CB

(3)

KB

(4)

TB

(5)

6) BPRmelakukanprosesidentifikasi,pengukuran, pemantauan, dan pengendalianRisikoterhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.

√

7) BPR menerapkan sistem pengendalian intern yangmenyeluruh.

√

8) BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuanOtoritas Jasa Keuangan.

√

9) BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.

√

10) Direksi telah melakukanpengembangan budaya manajemen risikopadaseluruhjenjang organisasidan peningkatan kompetensisumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.

√

Jumlah jawaban pada SkalaPenerapan: ax 1 b x 2 c x 3 dx4 e x 5 SB = 0






2 x 50% = 1


11) BPRmenyusunlaporanprofilrisikodan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepadaOtoritasJasa Keuangan sesuai ketentuanOtoritas Jasa Keuangan.

√

12) BPRmenyusunlaporanprodukdanaktivitas baruyang dilaporkan kepadaOtoritas JasaKeuangan sesuai ketentuanOtoritas Jasa Keuangan.

√

Jumlah jawaban pada SkalaPenerapan ax 1 b x 2 c x 3 dx4 e x 5 CB = 0


Total nilai untuk seluruhSkalaPenerapan 0 (SB) + 4 (B) = 4




2 x 10% = 0,2

Penjumlahan S + P + H 1,15 (S) + 1 (P) + 0,2 (H) = 2,35

Total PenilaianFaktor 8Dikalikan dengan bobot Faktor 8:10%

2,35 x 10% (bobot) = 0,235

No

Kriteria/Indikator

Skala Penerapan

Keterangan SB

(1)

B

(2)

CB

(3)

KB

(4)

TB

(5)

9 Batas Maksimum Pemberian Kredit

A.Struktur dan InfrastrukturTataKelola (S)

1) BPR telah memilikikebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kreditkepada pihak terkait,debitur grup,dan/atau debitur besar,berikutmonitoringdan penyelesaian masalahnyasebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.

√


Hasil perkalian untuk masing- masing Skala Penerapan

0 2 - - - B = 1





2 x 50% = 1

B. Proses Penerapan Tata Kelola(P)

2) BPR secara berkala mengevaluasidan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedurBMPK agar disesuaikan denganperaturan perundang-undangan.

√

3) Proses pemberiankredit oleh BPRkepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuanOtoritas Jasa Keuangantentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati- hatianmaupunperaturan perundang-undangan.

√

Jumlah jawaban pada SkalaPenerapan: ax 1 b x 2 c x 3 dx4 e x 5 SB = 1

Hasil perkalian untuk masing- masing

Skala Penerapan 1 2 - - - B = 1





1,5 x 40% = 0,6


4) LaporanpemberiankreditolehBPRkepada pihak terkait dan/atau pemberian kredityang melanggar dan/atau melampaui BMPKtelah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangansecara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

5) BPR tidak melanggar dan/ataumelampauiBMPKsesuaiketentuanOtoritas Jasa Keuangan.

√

Jumlah jawaban pada SkalaPenerapan ax 1 b x 2 c x 3 dx4 e x 5

No

Kriteria/Indikator

Skala Penerapan

Keterangan SB

(1)

B

(2)

CB

(3)

KB

(4)

TB

(5)

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan 1 0

SB = 1 B = 0





0,5 x 10% = 0,05

Penjumlahan S + P + H 1 (S) + 0,6 (P) + 0,05 (H) = 1,65

Total PenilaianFaktor 9Dikalikan dengan bobot Faktor 9:7,5%

1,65 x 7,5% (bobot) = 0,12

10 Rencana Bisnis BPR

A.Struktur dan Infrastruktur Tata

Kelola (S)

1) Rencana bisnisBPR telah disusunoleh Direksi dan disetujui oleh DewanKomisarissesuaidengan visi dan misi BPR.

√

2) RencanabisnisBPRmenggambarkanrencana strategis jangka panjang dan rencanabisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

√

3) Rencana bisnis BPR didukungsepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan daninfrastruktur yang memadai antara lainsumber daya manusia, teknologiinformasi,jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.

√







1,7 x 50% = 0,85


4) RencanabisnisBPRdisusundenganmempertimbangkan paling sedikit:

a. faktoreksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR;

b. azasperbankanyangsehatdan prinsip kehati-hatian; dan

c. penerapan manajemen risiko.

√

No

Kriteria/Indikator

Skala Penerapan

Keterangan SB

(1)

B

(2)

CB

(3)

KB

(4)

TB

(5)

5) Dewan Komisaris melaksanakanpengawasan terhadappelaksanaan rencana bisnis BPR.

√

Jumlah jawaban pada skalaPenerapan: ax 1 b x 2 c x 3 dx4 e x 5 SB = 0



Perhitungan rata-rata dengan dibagijumlah pertanyaan (P): 2

4 :2 (Pertanyaan) = 2


2 x 40% = 0,8


6) Rencanabisnistermasukperubahanrencana bisnisdisampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Jumlah jawaban pada SkalaPenerapan ax 1 ax 1 ax 1 ax 1 ax 1 SB = 0

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan 0 0 - - - B =0

Total nilai untuk seluruh SkalaPenerapan 0 (SB) +0 (B) = 0




0 x 10% = 0

Penjumlahan S + P + H 0,85 (S) + 0,8 (P) + 0 (H) = 1,65

Total PenilaianFaktor 10Dikalikan dengan bobot Faktor 10:7,5%

1,65 x 7,5% (bobot) = 0,12

11 Transparansi Kondisi Keuangan danNon Keuangan


1) Tersedianya sistempelaporankeuangan dan non keuangan yang didukung olehsisteminformasi manajemen yang memadaisesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompetenuntuk menghasilkan laporanyang lengkap, akurat, kini, dan utuh.

√


Hasil perkalian untuk masing- masing

Skala Penerapan 0 2 - - - B = 1

Total nilai untuk seluruh SkalaPenerapan 0 (SB) +2 (B) =2




2 x 50% =1

No

Kriteria/Indikator

Skala Penerapan

Keterangan SB

(1)

B

(2)

CB

(3)

KB

(4)

TB

(5)


2) BPR menyusunlaporan keuanganpublikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurusdan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

√

3) BPR menyusun laporan tahunan dengan materipalingsedikitmemuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi daninformasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

√

4) BPR melaksanakan transparansiinformasi mengenai produk, layanan dan/ataupenggunaan datanasabah BPRdengan berpedomanpada persyaratan dan tata carasesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

√

5) BPR menyusun dan menyajikanlaporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

√

Jumlah jawaban pada SkalaPenerapan: ax 1 b x 2 c x 3 dx4 e x 5 SB =1



Perhitungan rata-rata dengan dibagijumlah pertanyaan (P): 4



1,75 x 40% = 0,7

No

Kriteria/Indikator

Skala Penerapan

Keterangan SB

(1)

B

(2)

CB

(3)

KB

(4)

TB

(5)


6) Laporan tahunan dan laporankeuangan publikasi ditandatangani paling sedikitoleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelasserta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepadaOtoritasJasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

√

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA Pengungkapan … · 5/SEOJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat Selain untuk memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan,

Documents