TRANSPARANSI PEMERINTAHAN DI KABUPATEN SUMENEP …skripsi.narotama.ac.id/files/12105061 - HERMAN DALI KUSUMA.pdf · Governance in Sub-Province of Sumenep in order to Good Governance

T E S I S

TRANSPARANSI PEMERINTAHAN DI KABUPATEN SUMENEP DALAM RANGKA MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE (PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2004)

Oleh :

HERMAN DALI KUSUMANIM : 12105061

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUMPROGRAM PASCASARJANAUNIVERSITAS NAROTAMA

SURABAYA2007

TRANSPARANSI PEMERINTAHAN DI KABUPATEN SUMENEP DALAM RANGKA MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE (PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2004)

T E S I S

Untuk Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum

Dalam Studi Magister Ilmu Hukum

Pada Program Pascasarjana Universitas Narotama

Oleh :

HERMAN DALI KUSUMA

NIM : 12105061

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUMPROGRAM PASCASARJANAUNIVERSITAS NAROTAMA

SURABAYA2007

TRANSPARANSI PEMERINTAHAN DI KABUPATEN SUMENEP DALAM RANGKA MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE (PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2004)

Telah Direvisi :

Pada Tanggal : ………………………………..

Oleh Pembimbing :

Dr. Sadjijono, S.H., M.Hum.

Mengetahui :

Ka. Prodi Magister Hukum

Dr. Sadjijono, SH., M.Hum.

RINGKASAN

Dalam UU No. 32 tahun 2004 diamanatkan bahwa, pemerintah pusat

secara umum harus memberikan peran yang seluas-luasnya kepada pemerintah

daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri, mengembangkan daerah, serta

melakukan inisiatif untuk melakukan proses pembangunan yang

berkesinambungan. Otonomi daerah juga mengatur persoalan hak dan kewajiban

daerah dan pusat, termasuk juga sharing pendapatan, sehingga bisa dijadikan

sebagai modal oleh daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Namun dalam penelitian ini membahas tentang “Demokrasi dalam Perspektif

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004” saja, hal ini dilakukan guna membatasi

pembahasan penulisan yang dilakukan. Yaitu berkenaan dengan dengan

“Transparansi Pemerintahan di Kabupaten Sumenep dalam Rangka Good

Governance Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004“ apabila

diamati dari istilah “Demokrasi“ tersebut yang mana demokrasi mempunyai arti

pemerintahan dari, untuk dan oleh rakyat.

Sebagian besar peranan Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam meningkatkan kemampuan pola pikir guna keberhasilan pembangunan dapat terlihat dengan adanya sarana-sarana pendidikan yang dan dapat dilihat dengan adanya program belajar di luar sekolah, Pokja juga dengan adanya penyuluhan-penyuluhan yang diadakan di Pemerintah Kabupaten Sumenep dengan tujuan peningkatan kemampuan pola pikir. Dengan adanya peningkatan kemampuan pola pikir tadi dapat dilihat perbedaan yang positif masyarakat di dalam keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, evaluasi terhadap pemanfaatan hasil pembangunan, begitu pula hal pemeliharaan hasil pembangunan cukup menunjukkan tanggung jawab yang besar.

Adapun pengambilan keputusan Pemerintah Kabupaten dilakukan berdasarkan musyawrah dan mufakat antara tokoh / pemuka masyarakat, Pemerintah Kabupaten, DPRD pihak kecamatan dan sebagian

masyarakat berjalan dengan lancar, mudah tanpa tekanan dari pimpinan Pemerintah Kabupaten. Hal ini dengan adanya peranan Pemerintah Kabupaten dalam meningkatkan kemampuan pola pikir masyarakat Sumenep dalam menunjang kelancaran pengambilan keputusan Pemerintah Kabupaten semakin bertambah dengan demikian tergambar potret pelaksanaan demokrasi. Maka penulis akan memberikan saran-saran yang diharapkan dapat berguna bagi kesempurnaan pembangunan yang ada di Pemerintah Kabupaten Sumenep. Adapun saran-saran yang penulis maksud adalah sebagai berikut : Peranan Pemerintah Kabupaten dalam meningkatkan tertib pemerintahan dan kemampuan pola pikir pada masyarakat hendaknya juga dibarengi dengan adanya peningkatan kesadaran terhadap hasil pembangunan agar pemanfaatan hasil pembangunan Pemerintah Kabupaten dapat bermanfaat terhadap masyarakat Sumenep. Perangkat DPRD hendaknya lebih difungsikan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya, sehingga memudahkan masyarakat dalam menyalurkan aspirasinya dan dalam perwujudan pemerintahan di Kabupaten Sumenep. Peranan Pemerintah Kabupaten tidak hanya dalam peningkatan tertib pemerintahan dan kemampuan pola pikir akan tetapi peranan Pemerintah Kabupaten dalam mengawasi pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten juga sangat perlu, hal ini demi kelancaran dan keberhasilan pembangunan Pemerintah Kabupaten itu sendiri, dengan tidak mengesampingkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yang terurai dalam Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan sebagaimana yang dituangkan dalam pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

ABSTRACT

In UU No. 32 year 2004 commended that, central government in general

have to give role which its to local government to arrange its own household,

developing area, and also do initiative to process continual development. Area

autonomy also arrange problem of area rights and obligations and center,

including also earnings sharing, so that can be made as capital by area to increase

prosperity of his society. But in this research study about "Democracy in is in

perspective of Law Number 32 Year 2004 is" just, this matter utilize to limit

solution of done writing. That is with reference to with " Transparency

Governance in Sub-Province of Sumenep in order to Good Governance In Is In

perspective of Law Number 32 Year 2004" if perceived from term "Democracy"

the democracy have governance meaning from, to and by people.

Most role of Government of Sub-Province of Sumenep in improving

ability of patterned thinking utilize efficacy of development earn seen with

existence of education mediums which and can be seen with existence of program

learn extramurally, Fundamental Work also with existence of performed a

counseling in Government of Sub-Province of Sumenep with a purpose to the

make-up of ability of patterned thinking. With existence of the make-up of ability

of mentioned patterned thinking can be seen by difference which are positive

society in society taking part in execution of development, evaluate to exploiting

of development result, so also matter conservancy of development result enough

show big responsibility.

Role of Government of Sub-Province in improving governance order and ability of patterned thinking at society shall also at the same time with existence of the make-up of awareness to result of development so that / to be exploiting of result development of Government of Sub-Province can be useful to society of Sumenep. Despitefully role of Government of Sub-Province do not only in make-up of governance order and ability of patterned thinking however role of Government of Sub-Province in observing execution of development of Government of Sub-Province also very need, this matter for the shake of fluency and efficacy of development of Government of Sub-Province itself, without overruling public Grounds of Governance which Both for raveled in Grounds Management of Governance as which is poured in section 20 sentence (1) Law Number 32 Year 2004.

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR TANDA PERSETUJUAN................................................... ii

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA PENGUJI TESIS ...................... iii

KATA PENGANTAR ........................................................................ iv

RINGKASAN..................................................................................... vi

ABSTRAKSI ..................................................................................... viii

DAFTAR ISI ..................................................................................... ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ................................................ 1

B. Rumusan Masalah ........................................................ 12

C. Tujuan Penelitian .......................................................... 12

D. Manfaat Penelitian ........................................................ 13

E. Tinjauan Pustaka .......................................................... 13

F. Metode Penelitian ......................................................... 32

G. Sistematika Penulisan ................................................... 37

BAB II TERTIB PEMERINTAHAN KABUPATEN SUMENEP

A. Gambaran Umum Kabupaten Sumenep ........................ 39

B. Tertib Pemerintahan Kabupaten Sumenep menurut

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ....................... 44

BAB III IMPLEMENTASI TRANSPARANSI PEMERINTAHAN DI

KABUPATEN SUMENEP

A. Implementasi Pemerintahan di Kabupaten Sumenep ... 62

B. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ................. 76

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan ................................................................... 83

B. Saran-Saran .................................................................. 84

DAFTAR BACAAN

DAFTAR BACAAN

BukuBintoro Tjokroamidjoyo (mengutip Sul M. Kats), A. System Approach to

Development Administration, Washington DC., 1965.

Bayu Suriamins R., Pemerintahan Administrasi Desa, Aksara Baru,

cetakan Ketiga, 1985.

Bn. Marbum, Proses Pembangunan Desa Menyongsong Tahun 2000,

Erlangga, Jakarta, 1988.

Bintoro Tjokroamidjoyo, Pengantar Administrasi Pembangunan, LP3ES,

ke 13, 1990.

H. Siagian, Pokok-pokok Pembangunan Masyarakat Desa, Alumni

Bandung.

Hadari Nawawi dan Martini Hadari, Kepemimpinan Yang Efektif, Gajah

Mada University Press, Pertama, 1993.

I Gusti Ketut Swalum, Pembangunan Desa, Setya Wacana, Semarang,

1990.

Ismani HP dan Imam Suyadi, Metode Penelitian, BPP Fakultas Ilmu

Administrasi Unibraw, 1988.

M. Karjadi, Kepemimpinan Yang Efektif, Politeia, 1981.

Miriam Budiardjo, Demokrasi di Indonesia, Gramedia, Jakarta, 1996.

Philiphus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia

(Introducing to the Indonesian Administrative Law), Gadjah Mada

University Press, Yogyakarta, 1999.

Surjadi, Pemerintahan Administrasi Desa, Alumni Bandung, 1983.

Talizuhudu Ndraha, Pembangunan Pedesaan Pendekatan Realitas

Sosial, BP. Bina Aksara, Kedua.

Peraturan Perundang-UndanganUndang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.