TRANSFORMASI E-GOVERNMENTnono9ek.blogstudent.mb.ipb.ac.id/.../2012/01/TRANFORMASSI-E-GOV… · dalam era dewasa ini untuk mewujudkan pemerintahan yang good governance. ... Peranan

SIM – E GOVERNMENT 1

TRANSFORMASI E-GOVERNMENT

Disusun untuk memenuhi salah satu tugas ke -3 Mata Kuliah Sistem Informasi Manajemen (SIM)

Dosen : Prof. Ir. Kudang B. Seminar, MSc, PhD

Disusun Oleh : Kelompok 1 (EK – 9 / BPN)

1. Joko Heriyadi P056101753.9EK 2. Syafriman P056101893.9EK 3. Andi Tenri Abeng P056101653.9EK 4. Meijana Irawan Sukarja P056101803.9EK 5. Deni Ahmad Hidayat P056101663.9EK 6. Heru Hermanto P056101733.9EK 7. Nono Sukirno P056101823.9EK

12 Januari 2012


ABSTRAK

Pengembangan e-Government di Indonesia dalam tahap membangun, mengembangkan, dan mengelola e-government Secara eksternal penataan berbagai segi kehidupan berbangsa dan bernegara itu terjadi pada lingkungan kehidupan antarbangsa yang semakin terbuka, dimana nilai-nilai universal di bidang ekonomi dan perdagangan, politik, kemanusiaan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup saling berkaitan secara kompleks. Apa yang dilaksanakan tidak akan lepas dari pengamatan masyarakat internasional. Dalam hal ini, pemerintah harus mampu memberikan informasi yang komprehensif kepada masyarakat internasional agar tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat meletakkan bangsa Indonesia pada posisi yang serba salah Penataan yang tengah kita laksanakan harus pula diarahkan untuk mendorong bangsa Indonesia menuju masyarakat informasi agar mampu menyesuaikan diri dengan kecenderungan global tersebut agar tidak membawa bangsa Indonesia ke dalam jurang digital divide, yaitu keterisolasian dari perkembangan global karena tidak mampu memanfaatkan informasi. Perubahan yang sedang terjadi di Indonesia mengalami transformasi menuju era masyarakat informasi. Kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan, dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat. Kenyataan telah menunjukkan bahwa penggunaan media elektronik merupakan faktor yang sangat penting dalam berbagai transaksi internasional, terutama dalam transaksi perdagangan Setidak-tidaknya secara evolusi ada tahapan di dalam proses transformasi sehubungan dengan jenis aplikasi e-Government agar pelaksanaan dan penerapan e-government ke depan dapat merubah prinsip dan fenonema yang biasa diterapkan oleh pemerintah Keywords : Penataan situs kelembagaan, aplikasi, proses transformasi

informasi e-Government

i


DAFTAR ISI

ABSTRAK .................................................................................................. i DAFTAR ISI .............................................................................................. ii BAB I PENDAHULUAN ........................................................................... 1

BAB II LANDASAN TEORI ..................................................................... 3 2.1 Pengertian E-Government .................................................................... 3 2.2 Landasan Kebijakan Strategi dan pengembangan E-Government di Indonesia ......................................................................................... 3 2.3 Kerangka dan road map pengembangan E-Government Indonesia ....... 5 2.4 Pengembangan E-Government di Indonesia .......................................... 6 2.5 Stakeholder dari E-Government ........................................................... 7 BAB III PEMBAHASAN ........................................................................... 9 3.1 Identifikasi konsep E-Government di Indonesia ................................... 9 3.2 Pelaksanaan Transformasi e-government. ............................................. 11 3.3 Faktor Penghambat Pelaksanaan Transformasi e-government ............... 13 3.4 Penerapan E-Government di BPN ......................................................... 14

BAB IV KESIMPULAN ............................................................................ 18 R E F E R E N S I ....................................................................................... 20 DAFTAR GAMBAR Gambar 1 Kerangka pemikiran E-Government…………………………… ... 2 Gambar 2 Pola pikir : pembangunan telematika indonesia……… ................. 4 Gambar 3 Kerangka arsitektur e Government……………… ........................ 5 Gambar 4 Indonesia′s roadmap to e-govermwent…… ................................. 6 Gambar 5 Contoh Aplikasi Website http://www.bpn.go.id/home.aspx ....... 16 DAFTAR TABEL Model e-Government Berdasarkan Jenis Interaksi Antar Stakeholder…… .............................. 8

ii


BAB I PENDAHULUAN

Paradigma pelayanan publik di Indonesia sangat rendah kualitasnya terjadi hampir disemua aspek pelayanan baik pada aspek pelayanan jasa, pelayanan administrasi dan pelayanan barang. Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi untuk mengatasi permasalahan tersebut salah satu upaya yang dilakukan dengan memanfaatkan jaringan elektronik dengan teknologi informasi (IT). Teknologi informasi tersebut melalui jaringan berbasis teknologi internet yang pada dasawarsa ini masyarakat sudah semakin terbiasa menggunakannya.

Indonesia kini berada di tengah-tengah pusaran perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara, yang secara fundamental menuju ke sistem kepemerintahan yang demokratis, transparan, serta meletakkan supermasi hukum. Perubahan itu memberikan peluang bagi penataan berbagai segi kehidupan berbangsa dan bernegara, dimana kepentingan rakyat dapat kembali diletakkan pada posisi sentral.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam dasawarsa terakhir ini bahkan dalam waktu kurang dari satu tahun dapat terjadi beberapa kali perubahan teknologi yang setiap perubahan tidak jarang terjadi perubahan mendasar yang cukup signifikan demikian pesatnya. Perubahan yang mendasar di bidang teknologi informasi dan komunikasi telah menyebabkan perubahan yang mendasar pula pada berbagai aspek, bahkan pada saat ini informasi telah menjadi komoditi yang sangat berharga dan menentukan untuk mencapai keberhasilan dan menunjang dalam sistem operasional dan manajerial dari berbagai kegiatan institusi yang di dalamnya termasuk kegiatan pemerintahan.

Teknologi informasi dan komunikasi menjanjikan efisiensi, kecepatan penyampaian informasi, jangkauan yang global dan tranparansi. Oleh karena itu dalam era dewasa ini untuk mewujudkan pemerintahan yang good governance.

Pelayanan publik di Indonesia diharapkan adanya transformasi perubahan budaya ke arah yang lebih baik. Berbagai kerangka pemikiran dan teori yang berkembang secara empiris dewasa ini dari pemikiran bahwa pelayanan-pelayanan publik yang terjadi adalah rendahnya kualitas pelayanan ; lambat, mahal, tidak transparan, tidak adil, sulit terjangkau. Sedangkan masyarakat selaku pengguna layanan berharap bahwa layanan itu harus tangable, empathy, responsiveness, reliability, accurate untuk mewujudkan semua itu tentunya diupayakan peningkatan kualitas pelayanan umum melalui One stop service (OSS) dengan perwujudan ketersediaan menu layanan publik, jenis layanan publik

Penggunaan teknologi informasi yang tepat untuk menunju kearah pelayanan publik yang diharapkan masyarakat adalah pemakaian aplikasi E-Government (seperti : wide area network, internet, dan komunikasi bergerak) oleh lembaga pemerintah yang mempunyai kemampuan untuk mentransformasikan hubungan Pemerintah dengan warganya, pelaku dunia usaha (bisnis), dan lembaga pemerintah lainnya. Teknologi ini dapat mempunyai tujuan yang beragam, antara lain: pemberian layanan pemerintahan yang lebih baik kepada warganya, peningkatan interaksi dengan dunia usaha dan industri, pemberdayaan masyarakat


melalui akses informasi, atau manajemen pemerintahan yang lebih efisien. Hasil yang diharapkan dapat berupa pengurangan korupsi, peningkatan transparansi, peningkatan kenyamanan,pertambahan pendapatan dan/atau pengurangan biaya

Perubahan-perubahan di atas menuntut terbentuknya pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif. Pemerintah harus mampu memenuhi dua modalitas tuntutan masyarakat yang berbeda namun berkaitan erat, yaitu : a. Masyarakat menuntut pelayanan publik yang memenuhi kepentingan

masyarakat luas di seluruh wilayah negara, dapat diandalkan dan terpercaya, serta mudah dijangkau secara interaktif.

b. Masyarakat menginginkan agar asiprasi mereka didengar dengan demikian pemerintah harus memfasilitasi partisipasi dan dialog publik di dalam perumusan kebijakan negara.

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan diatas pemerintah berupaya melakukan tranformasi birokrasi melalui layanan aplikasi berbasis web dalam bentuk pelayanan e-government. Dari penjelasan diatas dapat digambarkan seperti pada gambar 1:

Gambar 1. Kerangka pemikiran E-Government

Identifikasi Masalah

Rendahnya kualitas pelayanan :

- Lambat

- Mahal

- Tidak transparan

- Tidak adil

- Sulit terjangkau

Standar kualitas pelayanan:

- Tangable

- Empathy

- Responsiveness

- Reliability

- Accurate

Upaya peningkatan

kualitas pelayanan umum :

- One stop service (OSS)

- E-Government

Kep MenPAN, Azas, prinsip,

standar pelayanan umum

Peranan e-Government dalam

layanan publik

Peningkatan kualitas

pelayanan umum

- Ketersediaan menu layanan

publik

- Jenis layanan publik yang

diberikan

- Tahap transformasi aplikasi

e-governement


BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian E-Government

Pengertian E-Government atau definisi E-Government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. e-Government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses kepemerintahan yang demokratis.

Sedangkan Word Bank mendefinisikan e-Government sebagai pengarahan untuk penggunaan IT informasi oleh semua agen pemerintahan (seperti WAN, Internet, Mobil Computing) yang mempunyai kemampuan untuk mengubah hubungan dengan masyarakat bisnis dan pihak yang terkait dengan pemerintahan.

Secara umum, e-gov di definisikan sebagai : Pemerintahan elektronik (juga disebut e-gov, digital government, online government atau transformational government) adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. e-Government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses kepemerintahan yang demokratis. 2.2 Landasan Kebijakan Strategi dan pengembangan E-Government di

Indonesia Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang diterapkan untuk

pelaksanaan pelayanan yang diharapkan masyarakat yaitu pelayanan melalui aplikasi e-government menjanjikan efisiensi, kecepatan penyampaian informasi jangkauan yang global dan transparasi dan mewujudkan pemerintahan yang good e-government.

Pelaksanaan e-Government di Indonesia diwujudkan dengan diterbitkannya instruksi presiden No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan Strategi Nasional Pengembangan E-Government yang memuat langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing guna terlaksananya pengembangan e-Government secara nasional dengan berpedoman pada Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government, dan merumuskan rencana tindak di lingkungan instansi masing-masing.

Untuk dapat melaksanakan e-government tersebut baik pemerintah pusat daerah harus mampu membentuk dimensi baru ke dalam organisasi, sistem manajemen, dan proses kerjanya yang antara lain meliputi : a. Pemerintah harus mengembangkan sistem dan proses kerja yang lebih lentur

untuk memfasilitasi berbagai bentuk interaksi yang kompleks dengan

lembaga-lembaga negara lain, masyarakat, dunia usaha, dan masyarakatinternasional.

b. Dikembangkan sistem manajemen modern dengan organisasi berjaringansehingga dapat memperpendek lini pengambilan keputusan serta memperluas rentang kendali.

c. Pemerintah harus melonggarkan dinding pemisah yang membatasi interaksi dengan sektor swasta,membentuk kemitraan dengan dunia usaha (

d. Pemerintah harus mampu memanfaatkan kemajumeningkatkan kemampuanmendistribusikan informasi dan pelayanan publik.

Dengan demikian pemerintah harus segera melaksanakan proses transformasi menuju pemerintah dapat mengoptimasikan pemanfaatan kemajuan teknologi informasiuntuk mengeliminasi sekatsistem manajemen danpemerintah bekerja secara terpadu untukinformasi dan layanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah.

Dengan demikian seluruh lembagausaha, dan pihak-pihak informasi dan layanan pemerintah secara optimal.kepemimpinan yang kuat di masingproses transformasi menuju baiknya.

SIM – E GOVERNMENT

lembaga negara lain, masyarakat, dunia usaha, dan masyarakat

ikembangkan sistem manajemen modern dengan organisasi berjaringansehingga dapat memperpendek lini pengambilan keputusan serta memperluas

Pemerintah harus melonggarkan dinding pemisah yang membatasi interaksi dengan sektor swasta, organisasi pemerintah harus lebih terbuka untuk membentuk kemitraan dengan dunia usaha (publicprivate partnershipPemerintah harus mampu memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengolah, mengelola, menyalurkan, dan mendistribusikan informasi dan pelayanan publik.

Dengan demikian pemerintah harus segera melaksanakan proses transformasi menuju e-government. Melalui proses transformasi tersebut, pemerintah dapat mengoptimasikan pemanfaatan kemajuan teknologi informasiuntuk mengeliminasi sekat-sekat organisasi birokrasi, serta membentuk jaringan sistem manajemen dan proses kerja yang memungkinkan instansi

secara terpadu untuk menyederhanakan akses ke semua informasi dan layanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah.

Dengan demikian seluruh lembaga-lembaga negara, masyarakat, dunia berkepentingan lainnya dapat setiap saat meman

informasi dan layanan pemerintah secara optimal. Untuk itu dibutuhkan kepemimpinan yang kuat di masing-masing institusi atau unit pemerintahan agarproses transformasi menuju e-government dapat dilaksanakan dengan sebaik

Gambar 2.

E GOVERNMENT 4

lembaga negara lain, masyarakat, dunia usaha, dan masyarakat

ikembangkan sistem manajemen modern dengan organisasi berjaringan sehingga dapat memperpendek lini pengambilan keputusan serta memperluas

Pemerintah harus melonggarkan dinding pemisah yang membatasi interaksi organisasi pemerintah harus lebih terbuka untuk

partnership). an teknologi informasi untuk

mengolah, mengelola, menyalurkan, dan

Dengan demikian pemerintah harus segera melaksanakan proses masi tersebut,

pemerintah dapat mengoptimasikan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi sekat organisasi birokrasi, serta membentuk jaringan

proses kerja yang memungkinkan instansi-instansi menyederhanakan akses ke semua

lembaga negara, masyarakat, dunia berkepentingan lainnya dapat setiap saat memanfaatkan

Untuk itu dibutuhkan masing institusi atau unit pemerintahan agar

dapat dilaksanakan dengan sebaik-


Kendati demikian, e-gov bukan berarti mengganti cara pemerintah dalam berhubungan dengan masyarakat. Dalam konsep e-gov, masyarakat masih bisa berhubungan dengan pos-pos pelayanan, berbicara melalui telepon untuk mendapatkan pelayanan pemerintah, atau mengirim surat. Jadi, e-gov sesuai dengan fungsinya, adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain. Simpulannya e-gov adalah upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien.

2.3 Kerangka dan road map pengembangan E-Government Indonesia

Untuk menjamin keterpaduan sistem pengelolaan dan pengolahan dokumen dan informasi elektronik dalam rangka mengembangkan layanan publik yang transparan pengembangan e-government berorientasi pada kerangka arsitektur berdasarkan Instruksi Presiden Tahun 2003 seperti dibawah ini :

Gambar 3

Dapat diterangkan bahwa kerangka arsitektur e-government terdiri dari

empat lapis struktur, yakni : 1) Akses. Jaringan telekomunikasi, jaringan internet, dan media komunikasi

lainnya yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk mengakses situs pelayanan publik.

2) Portal Pelayanan Publik. Situs web Pemerintah pada internet penyedia layanan publik tertentu yang mengintegrasikan proses pengolahan dan pengelolaan informasi dan dokumen elektronik di sejumlah instansi yang terkait.

3) Organisasi Pengelolaan dan Pengolahan Informasi. Organisasi pendukung (back office) yang mengelola, menyediakan dan mengolah transaksi informasi dan dokumen elektronik.


4) Infrastruktur dan Aplikasi Dasar. Semua prasarana, baik berbentuk perangkat keras dan lunak yang diperlukan untuk mendukung pengelolaan, pengolahan, transaksi, dan penyaluran informasi (antar back office, antar portal pelayanan publik dengan back office), maupun antar portal pelayanan publik dengan jaringan internet secara handal, aman, dan terpercaya.

Begitu juga Penerapan e-government di Indonesia tidak lepas dari rencana

pelaksanaan yang berbentuk roadmap sesuai ketentuan Inpres No. 3 Tahun 2003.

Gambar 4

2.4 Pengembangan E-Government di Indonesia

Salah satu aspek penting dalam penerapan egovernment adalah membangun

model kepemerintahan yang berorientasi kepada masyarakat. Model kepemerintahan ini menempatkan masyarakat sebagai “konsumen” dari bisnis “jasa” pelayanan publik pemerintah. Layanan yang dikembangkan oleh pemerintah berorientasi pada kebutuhan masyarakat bukan pada kepentingan pemerintah. Penerapan e-government merupakan upaya pemerintah mengadopsi teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Teknologi berperan sebagai “alat” yang diyakini dapat meningkatkan efiensiensi dan efektifitas pelayanan Permasalahan dalam efektifitas e-government akan menyentuh hal hal yang berkaitan dengan “masalah organisasi” dengan tidak meninggalkan “masalah berbau teknologi”. Budaya organisasi merupakan


masalah organisasi yang terkait dengan masalah kesiapan penerapan e-government.

Konsep yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan e-government di Indonesia berdasarkan sifat transaksi informasi dan pelayanan publik yang disediakan melalui jaringan informasi, pengembangan e-government dapat dilaksanakan melalui 4 (empat) tingkatan, yaitu : a. Tingkat 1 – Persiapan

• Pembuatan situs web sebagai media informasi dan komunikasi pada setiap lembaga.

• Sosialisasi situs web untuk internal dan publik. b. Tingkat 2 – Pematangan

• Pembuatan situs web informasi publik yang bersifat interaktif. • Pembuatan antar muka keterhubungan dengan lembaga lain.

c. Tingkat 3 – Pemantapan • Pembuatan situs web yang bersifat transaksi pelayanan publik. • Pembuatan interoperabilitas aplikasi dan data dengan lembaga lain.

d. Tingkat 4 – Pemanfaatan • Pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang bersifat Government to

Government (G2G), Government to Business (G2B), Government to Consumers (G2C).

Perlu dipertimbangkan bahwa semakin tinggi tingkatan situs tersebut, diperlukan dukungan sistem manajemen, proses kerja, dan transaksi informasi antar instansi yang semakin kompleks pula. Upaya untuk menaikkan tingkatan situs tanpa dukungan yang memadai, akan mengalami kegagalan yang tidak hanya menimbulkan pemborosan namun juga menghilangkan kepercayaan masyarakat. Untuk menghindari hal tersebut, perlu dibakukan sejumlah pengaturan sebagai berikut : a. Standar kualitas dan kelayakan situs pemerintah bagi setiap tingkatan

perkembangan di atas. b. Peraturan tentang kelembagaan dan kewenangan yang berkaitan dengan

pemanfaatan dan transaksi informasi yang dimiliki pemerintah. Pengaturan ini harus mencakup batasan tentang hak masyarakat atas informasi,kerahasiaan dan keamanan informasi pemerintah (information security), serta perlindungan informasi yang berkaitan dengan masyarakat (privacy).

c. Persyaratan sistem manajemen dan proses kerja, serta sumber daya manusia yang diperlukan agar situs pemerintah dapat berfungsi secara optimal dan mampu berkembang ke tingkat yang lebih

2.5 Stakeholder dari E-Government

Dengan penggunaan teknologi informasi (internet) bertujuan memperbaiki

mutu, kualitas pelayanan yang diharapkan terutama dalam hal kinerja efektifitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara kepada para stakeholdernya (masyarakat, kalangan bisnis dan industri).interaksi baru antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan yang berkepentingan (stakeholder) antara lain :


1. Masyarakat 2. Kalangan bisnis 3. Pegawai pemerintahan 4. Lembaga, departemen, dan kementerian pemerintah 5. Pemimpin perserikatan 6. Pemimpin masyarakat, organisasi nirlaba 7. Politikus 8. Investor asing 9. dan lain-lain

Model penyampaian pelayanan yang utama dalam pelaksanaan e-government adalah model Government-to-Citizen atau Government-to-Customer (G2C), Government-to-Business (G2B) serta Government-to-Government (G2G). Keuntungan yang paling diharapkan dari e-government adalah peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik. Customer yang paling utama adalah masyarakat yang mengingingkan pelayanan yang lebih baik. Contoh-contoh interaksi antara steakholder dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1.

Model e-Government Berdasarkan Jenis Interaksi Antar Stakeholder Model e-Government Interaksi antar Stakeholder Pemerintah ke masyarakat (G2C) Penyampaian layanan publik dan informasi

satu arah oleh pemerintah ke masyarakat. Masyarakat ke pemerintah (C2G) Memungkinkan pertukaran informasi dan

komunikasi antara masyarakat dan pemerintah.

Pemerintah ke bisnis (G2B) Terdiri dari transaksi-transaksi elektronik dimana pemerintah menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan bagi kalangan bisnis untuk bertransaksi dengan pemerintah. Contoh, sistem e-procurement.

Bisnis ke pemerintah (B2G) Mengarah kepada pemasaran produk dan jasa ke pemerintah untuk membantu pemerintah menjadi lebih efisien melalui misalnya, peningkatan proses bisnis dan manajemen data elektronik. Sistem e-procurement adalah contoh aplikasi yang memfasilitasi baik interaksi G2B maupun B2G.

Pemerintah ke pemerintah (G2G) Memungkinkan komunikasi dan pertukaran informasi online antar departemen atau lembaga pemerintahan melalui basisdata terintegrasi.


BAB III PEMBAHASAN

3.1. Identifikasi konsep E-Government di Indonesia Tuntutan terhadap pemanfaatan dan pendayagunaan teknologi komunikasi

dan informasi makin pesat dan kuat di satu sisi dan ketergantungan masyarakat terhadap teknologi internet dan mulai meninggalkan teknologi informasi dan komunikasi lainnya dalam memenuhi kebutuhan mereka memberikan peluang bagi pemerintah/pemerintah daerah untuk melakukan berbagai perubahan strategi

Secara eksternal penataan berbagai segi kehidupan berbangsa dan bernegara itu terjadi pada lingkungan kehidupan antarbangsa yang semakin terbuka, dimana nilai-nilai universal di bidang ekonomi dan perdagangan, politik, kemanusiaan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup saling berkaitan secara kompleks. Apa yang dilaksanakan tidak akan lepas dari pengamatan masyarakat internasional. Dalam hal ini, pemerintah harus mampu memberikan informasi yang komprehensif kepada masyarakat internasional agar tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat meletakkan bangsa Indonesia pada posisi yang serba salah

Mengidentifikasi konsep-konsep e-government untuk dapat diterapkan pelaksanaannya dalam rangka transformasi e-government di Indonesia dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa hal sebagai berikut : 1. Visi dan Implementasi mempunyai visi sejak awal dan mekanisme

implementasi yang baik/tepat. Adanya visi yang jelas sesuai harapan penerapan tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance) sehingga dirasakan adanya perubahan-perubahan menuntut terbentuknya pemerintah yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif.

2. Publikasi sebagai upaya untuk mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan publik yang diperlukan masyarakat pada umumnya, informasi yang dipublikasikan disusun dan diorganisasikan dengan mempertimbangkan cara pemerintah bekerja dan memberikan layanan secara fisik. Pada e-government yang unggul, layanan kepada publik atau warga masyarakat dirancang dengan mempertimbangkan kemauan dan cara berpikir masyarakat umum, bukan berdasar cara kerja lembaga-lembaga pemerintah, yang terjadi hanyalah sebuah komunikasi pasif satu arah antara pemerintah dengan masyarakat dan mereka yang berkepentingan dengan menggunakan teknologi internet semacam websites. Masyarakat yang ingin mendapatkan informasi mengenai pemerintahan dapat melakukannya sendiri melalui teknik browsing di internet.

3. Interaksi mulai terjadi komunikasi langsung dua arah antara pemerintah dengan mereka yang berkepentingan dengan menggunakan teknologi semacam intranet dan fasilitas multimedia. Pada lingkungan ini, setiap individu dapat berhubungan dengan siapa saja wakil di pemerintahan secara one-on-one, namun tetap efektif dan efisien.


Interaksi tersebut dalam e-government dapat dijelaskan sebagai berikut : a. Government-to-Citizen atau Government-to-Customer (G2C) :

Penyampaian layanan publik dan informasi satu arah oleh pemerintah ke masyarakat, Memungkinkan pertukaran informasi dan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah, contohnya antara lain : Pajak online, mencari Pekerjaan, Layanan Jaminan sosial, Dokumen pribadi (Kelahiran dan Akte perkawinan, Aplikasi Paspor, Lisensi Pengarah), Layanan imigrasi, Layanan kesehatan, Beasiswa, penanggulangan bencana

b. Government-to-Business (G2B) : Terdiri dari transaksi-transaksi elektronik dimana pemerintah menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan bagi kalangan bisnis untuk bertransaksi dengan pemerintah. Mengarah kepada pemasaran produk dan jasa ke pemerintah untuk membantu pemerintah menjadi lebih efisien melalui peningkatan proses bisnis dan manajemen data elektronik. Aplikasi yang memfasilitasi interaksi G2B maupun B2G adalah Sistem e-procurement. Contoh : Pajak perseroan, Peluang Bisnis, Pendaftaran perusahaan, peraturan pemerintah (Hukum Bisnis), Pelelangan dan penjualan yang dilaksanakan oleh pemerintah, hak paten merk dagang, dll

c. Government-to-Government (G2G) : Memungkinkan komunikasi dan pertukaran informasi online antar departemen atau lembaga pemerintahan melalui basisdata terintegrasi.

4. Accesbility merupakan kemudahan masyarakat memilih, bilamana dan darimana yang bersangkutan ingin berhubungan dengan pemerintahnya untuk melakukan berbagai transaksi atau mekanisme interaksi yang diperlukan selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu (non-stop); dalam hal integrasi di sini tidak hanya terbatas pada dibukanya jalur-jalur komunikasi digital antara pemerintah dengan lembaga-lembaga, namun lebih jauh lagi terjadinya integrasi pada level proses, data, dan teknologi. Proses transformasi ini tersulit dilakukan, karena dibutuhkan adanya perubahan-perubahan paradigma dan pola pikir pada seluruh jajaran birokrat di suatu negara.

5. Transparansi dari jenis-jenis layanan yang dimuat dalam website e-government sehingga lebih memperjelas layanan.

6. Transaksi ; dibeberapa website dirancang untuk secara interaktif untuk transaksional dalam melayani berbagai keperluan investasi dan perdagangan juga pelayanan e-procurement, merupakan proses pertukaran barang atau jasa melalui dunia maya, yang melibatkan sumber daya finansial (uang), manusia, informasi, dan lain sebagainya. Menyediakan layanan pemerintah secara online. Pada tahap transaction juga terjadi interaksi dua arah. Disini user dapat mencari dan membeli suatu produk, atau membayar jasa layanan dan mengumpulkan suatu informasi yang akan diolah. Aplikasi yang digunakan disini jauh lebih kompleks, serta melibatkan sistem kemanan ( security) yang baik agar perpindahan uang dapat dilakukan dengan aman dan melindungi hak-hak privacy pihak yang bertransaksi. Contoh implementasi e-government pada tahap ini adalah: − Masyarakat dapat mengurus permohonan baru atau memperpanjang KTP,

SIM atau passport secara langsung melalui Internet.


− Wajib pajak dapat langsung mengisi formulir-formulir pajak yang panjang serta membayar kewajibanya secara online melalui Internet.

− Proses tender berbagai proyek pemerintah dapat dilangsungkan secara online danrelatime melalui media Internet (konsepe-Procurement .

− petani dan nelayan dapat menjual produknya pada pasca panen ke institusi yang berkaitan

3.2. Pelaksanaan Transformasi e-government

Perubahan yang sedang terjadi di Indonesia mengalami transformasi menuju era masyarakat informasi. Kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan, dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat. Kenyataan telah menunjukkan bahwa penggunaan media elektronik merupakan faktor yang sangat penting dalam berbagai transaksi internasional, terutama dalam transaksi perdagangan

Perkembangan e-Government didasarkan atas tiga kecenderungan, yaitu: 1. Masyarakat bebas memilih bilamana dan darimana yang bersangkutan ingin

berhubungan dengan pemerintahnya untuk melakukan berbagai transaksi atau mekanisme interaksi yang diperlukan selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu (non-stop);

2. Untuk menjalankan mekanisme interaksi tersebut masyarakat dapat dan boleh memilih berbagai kanal akses (multiple channels), baik yang sifatnya tradisional/konvensional maupun yang paling moderen, baik yang disediakan oleh pemerintah maupun kerja sama antara pemerintah dengan sektor swasta atau institusi non komersial lainnya

3. Pemerintah dalam hal ini berperan sebagai koordinator utama yang memungkinkan berbagai hal yang diinginkan syarakat tersebut terwujud, artinya yang bersangkutan akan membuat sebuah suasana yang kondusif agar tercipta sebuah lingkungan penyelenggaraan pemerintahan seperti yang dicita-citakan rakyatnya tersebut

Penataan yang tengah kita laksanakan harus pula diarahkan untuk mendorong bangsa Indonesia menuju masyarakat informasi agar mampu menyesuaikan diri dengan kecenderungan global tersebut agar tidak membawa bangsa Indonesia ke dalam jurang digital divide, yaitu keterisolasian dari perkembangan global karena tidak mampu memanfaatkan informasi.

Setidak-tidaknya secara evolusi ada lima tahapan di dalam proses transformasi sehubungan dengan jenis aplikasi e-Government yang dipergunakan. 1. Bagaimana e-Government dapat merubah prinsip “Service to Citizens”

menjadi “Service by Citizens”. Jika pada awal evolusi e-Government, pemerintah memanfaatkan teknologi informasi untuk memperbaiki kinerja dan kualitas pelayanannya kepada masyarakat, maka pada akhir transformasi diharapkan masyarakat melalui sistem e-Government yang ada dapat melayani dirinya sendiri (madani); pada kerangka ini fungsi pemerintah berubah dari pengatur menjadi fasilitator. Hal ini dimungkinkan karena adanya beberapa


aplikasi yang dapat menggantikan fungsi manusia atau hal-hal yang memerlukan sumber daya fisik menjadi fungsi digital.

2. Mencoba untuk mengubah fenomena “Citizens in Line” menjadi “Citizens on Line”, dalam arti kata bagaimana jika dahulu masyarakat harus mengantri dan menunggu lama untuk mendapatkan pelayanan maka setelah e-Governmen diimplementasikan yang bersangkutan tidak harus menunggu lama dan membayar mahal untuk mendapatkan pelayanan karena semuanya dapat dilakukan secara on-line melalui internet (dunia maya).

3. “Digital Divide” (kesenjangan digital) dan menjamin terciptakanya sebuah “Digital Democracy” (demokrasi digital). Seperti halnya di dunia nyata dimana terjadi kesenjangan sosial dan ekonomi antara si kaya dan si miskin, maka di dalam dunia teknologi informasi dikenal pula fenomena kesenjangan digital, dimana terjadi jurang yang besar antara sedikit dari mereka yang faham dan fasih menggunakan teknologi informasi (dan memiliki akses yang mudah terhadapnya), dengan mereka yang sama sekali tidak mampu dan tidak dapat menggunakan teknologi terkait. Keadaan ini tidak hanya akan berpengaruh terhadap efektivitas penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan kinerja pemerintah dan kualitas kehidupan masyarakat, namun lebih jauh dapat menyebabkan terhambatnya dan tertinggalnya negara yang bersangkutan dari kemajuan negara-negara lain yang tidak memiliki kesenjangan digital. Dalam demokrasi digital diharapkan terjadi sebuah lingkungan“dari, oleh, dan untuk” masyarakat yang berinteraksi secara digital, dalam arti kata terdapat pemerataan di dalam pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi. Tujuan akhir dari konsep e-Government ini adalah agar tercipta sebuah sistem informasi digital yang dapat menunjang terciptanya demokratisasi dalam kehidupan bernegara (yang di era moderen merupakan tuntutan yang harus dipenuhi oleh pemerintahan setiap negara).

4. Dalam rangka untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintah dengan menggantikan proses-proses yang “Paper-Based” (manual, berbasis dokumen/ kertas) dengan mengimplementasikan secara utuh konsep “Government Online”. Yang dimaksud dengan proses manual di sini tidak hanya terbatas pada seluruh aktivitas yang masih menggunakan dokumen atau kertas semata, namun seluruh proses-proses konvensional yang masih menggunakan sumber daya fisik untuk menyelesaikannya, sementara negara lain telah memanfaatkan teknologi informasi untuk menggantikannya. Inti dari transformasi ini adalah tidak semata untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan, namun lebih jauh lagi juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan bernegara. Dengan tersedianya hubungan online 24 jam sehari dan 7 hari seminggu, maka pemerintah secara tidak langsung telah membuka diri sebagai mitra kerja dari siapa saja yang membutuhkannya, dari berbagai lapisan masyarakat tanpa kecuali.

5. Mencoba untuk menggunakan “Digital Knowledge” sebagai pengganti dari “Physical Knowledge” yang selama ini dipergunakan sebagai sumber daya untuk meningkatkan kualitas kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Yang dimaksud dengan digital knowledge di sini adalah bagaimana hasil pengolahan data dan informasi yang mengalir di dalam infrastruktur e-


Government dapat dimanfaatkan dan dijadikan sumber pengetahuan berharga bagi siapa saja yang membutuhkan. Mengapa digital knowledge di sini dikatakan lebih baik dari physical knowledge adalah karena proses penciptaan dan penyebaran pengetahuan secara digital jauh lebih mudah dan murah dibandingkan dengan proses penyebaran pengetahuan secara konvensional yang membutuhkan banyak sekali fasilitas dan aset fisik. Dengan adanya aplikasi semacam mailing list, homepage, newgroups, dan lain sebagainya, pengetahuan berharga dari seseorang atau lembaga secara instan dan murah dapat disebarkan dan dinikmati oleh siapa saja yang membutuhkannyamelalui dunia maya. Harapannya adalah bahwa kualitas pengetahuan masyarakat akan berkembang secara cepat dan signifikan melalui pemanfaatan sistem dan teknologi informasi yang ada

Tujuan dari e-government ialah penyampaian layanan pemerintah kepada masyarakat dengan lebih efektif. Umumnya, semakin banyak layanan online yang tersedia dan semakin luas penggunaan layanan tersebut, maka akan semakin besar dampaknya terhadap e-government. Dengan demikian, e-government membutuhkan critical mass dari e-citizens dan e-businesses untuk menghasilkan dampak berkelanjutan melebihi transparansi dan efisiensi internal pemerintah. Namun, mencapai hal tersebut tidaklah mudah.

e-Government hanya akan berhasil apabila ada permintaan dan dukungan yang kuat dari sebagian besar masyarakat. Beberapa permintaan ini akan datang dari meningkatnya kesadaran akan peluang yang ditawarkan oleh penyampaian layanan pemerintah yang lebih cepat dan lebih baik. Masyarakat dan kalangan bisnis juga perlu dimotivasi untuk menggunakan layanan e-government melalui penyediaan konten dijital yang dapat diakses, menarik, dan relevan.

Penerapan e-government di Indonesia agar dapat dilaksanakan oleh tiap-tiap lembaga pemerintahan baik departemen maupun non departemen dengan maksud dapat mempublikasikan kedunia luar, potensi-potensi yang ada baik itu potensi alam maupun potensi geografis yang dapat dikembangkan bagi dunia bisnis sehingga terdapat interaksi antar dunia luar yang ingin berinvestasi di Indonesia lebih jelas dan transparan khususnya keunggulan Indonesia dalam bidang agraris ini dibuktikan dengan luas cakupan negara Indonesia yang terdiri dari dari beribu-ribu pulau dan lautan serta sumber alam yang ada untuk dapat dipromosikan.

Lembaga pemerintahan yang menangani sumber-sumber maupun sumber-sumber lainnya diharapkan dapat menarik investasi lebih dengan penyediaan layanan e-government begitu juga dengan lembaga-lembaga departemen lainnya.

3.3. Faktor Penghambat Pelaksanaan Transformasi e-government

Faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi e-government di

Indonesia adalah ; 1. Hambatan dibidang regulasi dan penyelenggaraan situs web karena belum

dituangkan dalam undang-undang ataupun peraturan pemerintah dan pelaksanaanya.


2. Permasalahan ketersediaan SDM yang memiliki standar kompetensi dibidang ICT lebih sulit dibandingkan dengan masalah teknologinya. Pada sejumlah kantor pemerintah, pegawai yang mempunyai kemampuan di ICT hanya berkisar 3-5 orang saja, beberapa diantaranya belum tentu berlatar belakang pendidikan sarjana bidang Informatika atau Elektro.

3. Keterbatasan sarana dan prasarana (infrastruktur) dimana dalam hal penyediaan aplikasi software harus bekerjasama terpadu dengan pihak swasta karena masih mahalnya sarana dan prasarana teknologi ICT.

4. Masih belum meratanya literacy masyarakat berkaitan dengan pemanfaatan e-gov karena mayoritas penduduk berada pada garis golongan menengah ke bawah.

5. Iklim pergulatan politik yang tidak mendukung 6. Krisis moral masyarakat : korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), krisis ekonomi,

krisis pendidikan, krisis rasionalisasi, dan krisis hukum 7. Ancaman globalisasi dimasa yang akan datang 3.4. Penerapan E-Government di BPN

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI), adalah organisasi yang tengah berjuang mengatasi tantangan-tantangan pelaksanaan e-Government. Pergulatan dengan kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia, sudah mulai terlihat titik terangnya berkat pengaplikasian teknologi berbasis internet. Penyediaan sumberdaya manusia TIK yang di masa lalu harus berbanding lurus dengan jumlah Kantor Pertanahan yang sudah dijalankan dengan e-Management, di masa sekarang dapat diminimalkan. Hal ini bisa dilakukan dengan mendesain ulang aplikasi-aplikasi pelayanan yang tersebar di ratusan Kantor Pertanahan secara teknis menyulitkan dan mengerahkan banyak energi dengan platform desktop menjadi aplikasi berbasis web.

Dengan aplikasi berbasis web, pemeliharaan dan monitoring memerlukan waktu dan sumber daya manusia yang relative jauh lebih sedikit daripada aplikasi yang saat ini sedang dilaksanakan di Kantor Pertanahan. Dengan demikian tenaga dan sumber daya dapat dicurahkan dan berkonsentrasi untuk pengembangan dan peningkatan aplikasi pelayanan pertanahan yang lain, peningkatan kualitas koneksi jaringan data, update dan penambahan basis data pertanahan dan sebagainya. Tidak berhenti dengan mengatasi masalah kuantitas saja..

Di sisi lain, BPN RI juga menyiasati kemampuan adaptif perangkat keras dengan mengoptimalkan sebaik mungkin penggunaan hardware dalam periode tertentu, sehingga perangkat keras yang sudah tertinggal teknologinya tetap bisa digunakan. Khusus untuk perangkat lunak, BPN RI sudah mempersiapkan sebuah cetak biru TIK yang memungkinkan tersimpannya data teknis pelayanan secara terdistribusi di media penyimpan masing-masing Kantor Pertanahan menjadi data yang tersentral dan tersimpan secara on-line di Pusat Data Pertanahan di BPN RI.

Berbagai keuntungan diperoleh dengan perubahan system penyimpanan ini antara lain back up otomatis dan up to date, konsolidasi data dalam rangka mewujudkan SIMTANAS dalam konteks nasional secara nyata dan real time,


mengurangi terhambatnya pelayanan pertanahan akibat adanya kecelakaan yang berakibat hangusnya data pertanahan di Kantor Pertanahan.

Pergulatan yang tak kalah seru adalah pergulatan untuk membangun kultur kerja. Selain menarik karena tidak melulu bersifat teknis, BPN RI juga melihat pembangunan kultur kerja ini sebagai hal yang sangat strategis karena tidak saja akan menambah IT resources untuk kepentingan eManagement yang akan memperluas jejaring kerja elektronik, tapi juga sebagai investasi untuk membangun kultur kerja yang efektif, efisien dan transparan di lingkungan BPN RI.

Meski “pergulatan” belum juga usai, tetapi simultan menuju ke arah yang sama, sudah tercapai prestasi-prestasi menggembirakan. Prestasi-prestasi yang diraih di sepanjang tahun 2009 saja antara lain adalah pemanfaatan TIK pada Kantor Bergerak “LARASITA”, yang sampai akhir tahun 2009 sudah mampu melayani 274 masyarakat di Kabupaten/Kota yang Kantor Pertanahannya sudah mengimplementasikan eManagement, publikasi buku “GRAND DESIGN ICT BPN RI” ke semua unit kerja vertikal, Soft Launching aplikasi berbasis web “PETA ONLINE”, “PENGADUAN ONLINE”, “SISTEM MANAJEMEN BLANGKO AKTE DAN BLANGKO SERTIPIKAT”, “WEB SITE DAERAH”, dan sebagainya.

Sebagai penghargaan, telah diterima pengakuan dari lembaga-lembaga lain yang melihat konsistensi BPN RI dalam mengembangkan diri mengikuti perkembangan trend positif e-Manajemen global. Oktober 2008, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberi Piagam Pelopor Inovasi Citra Pelayanan Prima tahun 2008 kepada 11 pimpinan instansi pemerintah. Salah satu yang mendapat penghargaan itu adalah Kepala Badan Pertanahan Nasional, Joyo Winoto. Badan Pertanahan Nasional dinilai telah melakukan perubahan dan terobosan pelayanan kepada masyarakat.

Penghargaan lain yang diberikan oleh lembaga independen “WARTA EKONOMI” yang menyelenggarakan “warta ekonomi e-GOVERNMENT AWARD 2009” dengan tema “CONNECTED GOVERNMENT 2.0 : TOWARD COLLABORATIVE GOVERNMENT”. Pada tahun ke-8 penyelenggaraannya ini, WARTA EKONOMI melakukan pengumpulan data, kunjungan ke lembaga peserta dan wawancara dengan pimpinan lembaga sebagai dasar penilaian. Peserta dikelompokkan dalam lima kategori penilaian, yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Propinsi, Kementerian/Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Direktorat Jenderal/lembaga setingkat lainnya. Penilaian atas semua peserta dalam kategori-kategori tersebut dilakukan oleh dewan juri yang dikelompokkan juga menjadi dua, yaitu dewan juri untuk infrastuktur e-Government dan implementasi e-Government.

Penilaian dilakukan melalui tiga tahap, dengan tahap pertama menilai tentang website, implementasi e-Government dan infrastruktur e-Government, tahap kedua melakukan penilaian melalui kunjungan untuk memverifikasi data yang sudah diterima dan pada tahap ketiga, penilaian dilakukan dengan melakukan diskusi dengan para finalis. Penilaian yang mulai dilakukan sejak bulan Juni itu kemudian siap disampaikan kepada para peserta pada tanggal 15 Desember 2009, dengan hasil yang sangat membanggakan menyatakan BPN RI


sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen dengan implementasi e-Government terbaik!

Meski pengakuan ini sedemikian membanggakan, tetapi BPN RI sadar bahwa ini bukan titik akhir perjuangan atas tantangan-tantangan. Sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ketika menerima penghargaan ini, jalan yang harus ditempuh masih sangat panjang. Meski sudah terlihat titik-titik cahaya yang membantu mengarahkan langkah BPN RI untuk mewujudkan tanah dan pertanahan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, keadilan dan keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Republik Indonesia, tetapi sangat disadari bahwa TIK tidak boleh berdiri sebagai unit subsisten yang hanya menghidupi dirinya sendiri. TIK harus mampu mendorong seluruh sendi organisasi untuk bergerak maju, setidaknya selangkah lebih cepat dari perkembangan tuntutan profesionalitas.

Gambar 5

Contoh Aplikasi Website http://www.bpn.go.id/home.aspx


Informasi yang ditampilkan dalam website http://www.bpn.go.id/home.aspx 1. Informasi Layanan terdiri dari ;

a. Layanan Pertanahan ; layanan internal Badan Pertanahan Nasional yang diberikan untuk pejabat di lingkungan Badan Pertanahan Nasional.

b. Layanan PPAT ; layanan Badan Pertanahan Nasional yang diberikan kepada PPAT untuk melakukan pengecekan sertipikat dan melakukan pendaftaran berkas pemohonan yang berkaitan dengan perubahan data sertipikat di kantor pertanahan yang telah menggunakan aplikasi komputerisasi kantor pertanahan.

c. Informasi Berkas ; Informasi yang diperoleh mencakup Informasi Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah, Informasi Pendaftaran Tanah, dan Informasi Survei Pengukuran dan Pemetaan.

d. Sistem Informasi Eksekutif e. Peta Online

2. Informasi Interaktif antara masyarakat dengan BPN dalam bentuk pengaduan masyarakat

3. Terhubung dan interkoneksi dengan ; Presiden RI, Sekretariat Negara, Satgas Pemberantasan Mafia Hukum

4. Memuat berita dan artikel kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional.

5. Dalam rangka mengawasi pelaksanaan kegiatan pertanahan yang berbentuk laporan periodik tiap bulannya dari kantor pertanahan ke BPN Pusat melalui aplikasi SKMPP (Sistem Kendali Mutu Program Pertanahan)

6. Ditampilkannya peta tematik diantarannya ; a. Wilayah administrasi b. Peguasaan tanah skla besar c. Neraca penggunaa tanah pada fungsi kawasan d. Penggunaan tanah e. Rencana tata ruang wilayah f. Ketresediaan tanah g. Kesesuaian pengguanan tanahterhadap Rencana tata ruang wilayah h. Persediaaan tranah i. Pulau-pulau kecil terluar

7. LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) ; layanan ini diperuntukan bagi perusahaan yang ingin bekerjasama atau mengadakan kontrak kerja dengan BPN.


BAB IV KESIMPULAN

Dengan penerapan e-government di Indonesia penggunaan teknologi

informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. e-Government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses kepemerintahan yang demokratis.

Masyarakat bebas memilih apabila ingin berhubungan dengan pemerintah untuk melakukan berbagai transaksi atau mekanisme interaksi yang diperlukan selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu (non-stop), memilih berbagai kanal akses (multiple channels), baik yang sifatnya tradisional/konvensional maupun yang paling moderen, baik yang disediakan oleh pemerintah maupun kerja sama antara pemerintah dengan sektor swasta atau institusi non komersial lainnya.

Keuntungan yang paling diharapkan dari e-government adalah peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik. Customer yang paling utama adalah masyarakat yang mengingingkan pelayanan yang lebih baik. Model penyampaian pelayanan yang utama adalah Government-to-Citizen atau Government-to-Customer (G2C), Government-to-Business (G2B) serta Government-to-Government (G2G).

Konsep yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan e-government di Indonesia berdasarkan sifat transaksi informasi dan pelayanan publik yang disediakan melalui jaringan informasi, pengembangan e-government dapat dilaksanakan melalui 4 (empat) tingkatan, yaitu : a. Tingkat 1 – Persiapan b. Tingkat 2 – Pematangan c. Tingkat 3 – Pemantapan d. Tingkat 4 – Pemanfaatan

Transformasi yang dapat diharapkan dari pelaksanaan aplikasi e-government ke depan adalah ; 1. Bagaimana e-Government dapat merubah prinsip “Service to Citizens”

menjadi “Service by Citizens”. 2. Mengubah fenomena “Citizens in Line” menjadi “Citizens on Line”, 3. “Digital Divide” (kesenjangan digital) dan menjamin terciptakanya sebuah

“Digital Democracy” (demokrasi digital). 4. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintah dengan menggantikan

proses-proses yang “Paper-Based” (manual, berbasis dokumen/ kertas) dengan mengimplementasikan secara utuh konsep “Government Online”.

5. Menggunakan “Digital Knowledge” sebagai pengganti dari “Physical Knowledge” yang selama ini dipergunakan sebagai sumber daya untuk meningkatkan kualitas kehidupan bernegara dan bermasyarakat


6. Transformasi proses bisnis enterprise (pemerintahan) dengan pendayagunaan TI untuk peningkatan citra dan layanan prima pemerintah pada warganya. Aparat pemerintahan harus lebih dahulu menjadi aktor perubahan (agent of change) dalam perwujudan paradigma citizen-centric dan good governance. Formulasi layanan dan implementasi e-gov yang mampu menjawab kebutuhan pokok dan asasi dari masyarakat perlu diprioritaskan, sehingga apresiasi segera tumbuh sebagai modal pengembangan e-gov selanjutnya secara berkelanjutan dan progresif.


REFERENSI Indrajit, Richardus E., 2002, Electronic Government, Penerbit Andi, Yogyakarta Suryadi MT, 2002, TCP/IP dan Internet, Elex Media Computindo, Jakarta Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 Kebijakan Strategi Nasional Pengembangan

E-Government. Edwi Arief Sosiawan, Tantangan dan Hambatan dalam Implementasi E-

government di Indonesia, Jurnal Universtas Veteran Yogyakarta. Purnomo Yustianto, Manajemen Pembangunan Teknologi Informasi: Trans

Formas I Menuju e-Government, Jurnal Badan Pengembangan Sistem Informasi dan Telematika Daerah Provinsi Jawa Barat

Stevanus Wisnu Wijaya, Budaya Organisasi Dan Efektifitas Penerapan E-

Government, Jurnal Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta. Teguh Kurniawan, Hambatan dan Tantangan dalam Mewujudkan Good

Government Melalui Penerapan E-Government di Indonesia, Jurnal FISIP-UI.

Muhamad Rukhyat Noor, Aspek Hukum Teknologi Digital Dan Dokumentasi

Pertanahan, Mei 2008

TRANSFORMASI E-GOVERNMENTnono9ek.blogstudent.mb.ipb.ac.id/.../2012/01/TRANFORMASSI-E-GOV… · dalam era dewasa ini untuk mewujudkan pemerintahan yang good governance. ... Peranan

Documents