TOOLKIT KPBU INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI & …kpsrb.bappenas.go.id/ppptoolkit/wp-content/uploads/2017/12/Buku... · Distribusi Pengguna Internet dan Populasi Penduduk Indonesia Pengguna

TOOLKIT KPBU INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI & INFORMATIKA

E-GOVERNMENT 2017

BUKU IV 1

LATAR BELAKANG

Perkembangan Internet dan Telekomunikasi

Tujuan dari sebuah telekomunikasi adalah untuk mendukung persatuan dan kesatuan bangsa,

meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mendukung kehidupan

ekonomi dan kegiatan pemerintahan, serta meningkatkan hubungan antarbangsa sebagaimana diatur

dalam Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Selanjutnya Telekomunikasi

diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, kemitraan,

etika, dan kepercayaan pada diri sendiri.

Pada perkembangannya jaringan dan layanan telekomunikasi di Indonesia mengikuti perkembangan

telekomunikasi dunia terutama pada era digital pita lebar saat ini sesuai data APJII (Asosiasi

Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia) tahun 2016 bahwa pengguna layanan internet Indonesia

sebanyak 132,7 juta dengan tingkat penetrasi sebesar 51,8% dari total penduduk Indonesia sebesar

256,2 juta orang.

Adapun distribusi pengguna internet di pulau Sumatera, Jawa, Bali&Nusra, Kalimantan, Sulawesi

dan Maluku&Papua sebagaimana tabel berikut.

Distribusi Pengguna Internet dan Populasi Penduduk Indonesia

Pengguna

Internet

Penetrasi

Internet

Populasi1 sensus BPS

2010

Sumatera 20,7 juta 15,7% 50,6 juta

Jawa 86,3 juta 65% 136,6 juta

Bali&Nusra 6,3 juta 4,7% 13,07 juta

Kalimantan 7,6 juta 5,8% 13,8 juta

Sulawesi 8,4 juta 6,3% 17,4 juta

Maluku&Papua 3,3 juta 2,5% 6,16 juta

1 www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1267


E-GOVERNMENT 2017

BUKU IV 2

Berdasarkan hasil survey APJII tahun 2016 atas perilaku pengguna internet Indonesia dalam hal

laynanan konten media sosial yang sering dikunjungi : 71,6 juta (54%) adalah pemakai layanan

Facebook, 19,9 juta (15%) pemakai layanan Instagram, 14,5 juta (11%) pemakai layanan YouTube.

Sementara bila dilihat dari penggunaan konten komersial yang sering dikunjungi : 82,2 juta (62%)

pemakaian Online Shop, 45,3 juta (34,2%) konten business personal dan 1,5 juta (1,2%) konten lain-

lain.

E-Government

Perubahan teknologi yang juga merubah perilaku dan gaya hidup sebagian masyarakat Indonesia

memberikan dampak positif dalam hal simplifikasi/kemudahan proses, transparansi, kecepatan

instan, akurasi dan jaminan keamanan. Hal ini berdampak juga kepada pola hubungan kerja dalam

tata kelola pemerintahan, baik antar Kementrian dan Lembaga didalam pengelolaan negara maupun

antara Pemerintah dengan Masayarakat (Pemerintah dengan Dunia Usaha, Pemerintah dengan

Warga) yang dikenal dengan electronic government atau e-gov’t.

Pada hakekatnya hubungan kerja tersebut telah ada didalam sistem tata negara yang ada namun

masih dalam bentuk tradisional bentuk e-government meskipun, misalkan dalam hal pelayanan telah

dilaksanakan dalam: bentuk satu atap, Negara menunggu publik untuk dilayani (bukan Negara hadir

melayani), sistem tidak terintegrasi (prosedur tidak terpadu dan layanan bersifat sektoral),

penggunaan banyak kertas, komitmen waktu yang tidak terkendali, petugas menikmati kenyamanan,

masyarakat menerima apa adanya, mungkin efisien di sisi belanja pemerintah namun tidak

mengurangi beban publik (adanya hidden cost, non official charge (pungli), risiko).

Terkait dengan penerapan teknologi TIK ditata kelola hubungan kerja tradisional tersebut antara lain

TIK diasumsikan hanya sebagai tools, mengganti teknologi konvensional ke TIK Canggih (mengikuti

tren), setiap sektor membangun ekosistem TIK--nya masing-masing dan enggan bekerjasama dengan

sektor lain (membangun silo), tidak dilakukan perubahan dalam sistem Penyelenggaraan sistem

layanan pemerintahan (prosedur tidak berubah), negara membangun ‘Batas’ dengan publik dan

struktur kelembagaan tidak berubah.


E-GOVERNMENT 2017

BUKU IV 3

Dalam rangka mengubah budaya hubungan kerja tradisional maka sebaiknya menerapkan e-

government yang mana merupakan pemakian ataupun penggunaan teknologi informasi guna

meningkatkan hubungan diantara pemerintah maupun dengan pihak-pihak yang lainnya. Pengertian

e-government lainnya ialah sebuah kependekan dari elektronik pemerintah atau yang dapat dikenal

dengan e-gov, pemerintah digital, online pemerintah atau juga pemerintah transformasi.

Fungsi e-government ialah untuk bisa meningkatkan mutu pelayanan kepada publik, dengan

pemanfaatan teknologi informasi.

Serta komunikasi di dalam proses penyelenggaraan pemerintah daerah agar bisa terbentuk

kepemerintahan yang bersih, transparan serta agar bisa untuk menjawab tuntutan perubahan dengan

efektif.

Adapun tujuan dari e-goverment diantaranya yaitu:

• Pembentukan jaringan informasi dan transaksi layanan publik yang tidak dibatasi sekat waktu

dan lokasi, serta dengan biaya yang terjangkau masyarakat.

• Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha.

• Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan semua lembaga negara serta

penyediaan fasilitas dialog publik.

• Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien, serta

memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah.

Manfaat e-government sendiri secara umum terbagi menjadi 3 yaitu:

• Untuk dapat memperbaiki sebuah kwalitas atas layanan dari pemerintahan pada para

stakeholder, yang utama ialah di dalam hal-hal kinerja efektivitas dan juga efisiensi pada

berbagai bidang kehidupan bernegara.

• Supaya meningkatkan transparansi kontrol dan juga akuntabilitas penyelenggraan

pemerintahan yakni di dalam sebuah rangka penerapan konsep Good Corporate Governance.

• Agar dapat mengurangi dengan signifikan total dari biaya administrasi, relasi beserta interaksi

yang juga dikeluarkan oleh pemerintah untuk kepentingan dari aktivitas sehari-hari

Dalam pelaksanaan e-govt di Indonesia didasarkan kepada:

1. Undang Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,

2. Undang Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

3. Undang Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa,

4. Peraturan Pemerintah nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi

Elektronik, dan

5. Instruksi Presiden nomor 3 Tahun 2003 tentang Strategi dan Kebijakan eGovernment.

Khusus dengan Inpres 3 Tahun 2003 menekankan “Pemanfaatan Teknologi Informasi dan

Komunikasi dalam proses (Penyelenggaraan) Pemerintahan” yang juga sejalan dengan pernyataan

PBB sebagai berikut “government-owned or operated systems of information and communications technologies

(ICTs) that transform relations with citizens, the private sector and/or other government agencies so as to promote

citizen empowerment, improve service delivery, strengthen accountability, increase transparency, or improve

government efficiency”.

Berkaitan dengan infrastruktur fisik ICT/TIK guna mendukung layanan e-govt diatur dengan:

1. Undang Undang nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi,


E-GOVERNMENT 2017

BUKU IV 4

2. Peraturan Pemerintah nomor 52 tahun 2000 tentang Telekomunikasi, dan

3. Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2000 tengan Frekuensi Radio dan Slot Orbit.

Sementara menunggu ditetapkannya Peraturan Menteri KOMINFO terkait dengan persyaratan

teknis Data Center maka beberapa Kementrian dan Lembaga telah menyediakan (membangun atau

dan menyewa) data center untuk pelaksanaan e-government masing-masing. Pada hakekatnya

pengelolaan e-government Indonesia adalah : Kementrian Kominfo bertanggung jawab atas aspek-

aspek teknis data center dan data recovery center, termasuk aspek security fisik dan non-fisik

sedangkan Kementrian PAN bertanggung jawab atas administrasi pemanfaatan e-government.

Salah satu contoh pengembangan dan pemanfaatan e-government melalui skema KPBU oleh

Kementrian Sosial dalam proyek Sistem Kesejahteraan Sosial Terpadu Nasional

(SKSTN) dengan model hubungan antar fungsi sebagaimana gambar selanjutnya.

Sementara ini sistem e-government belum terintegrasi, prosedur belum terpadu antara lain: layanan

bersifat sektoral, penggunaan banyak kertas, komitmen waktu yang sulit terkendali, petugas

menikmati zona kenyamanan, masyarakat menerima apa adanya. Sejauh ini TIK diasumsikan hanya

sebagai tools, mengganti teknologi konvensional ke TIK canggih, setiap sektor (K/L) membangun

ekosistem TIK-nya masing-masing dan belum bekerjasama dengan sektor lain, serta tidak dilakukan

perubahan dalam sistem Penyelenggaraan sistem layanan pemerintahan (prosedur tidak berubah).

Adapun birokrasi modern dicirikan dengan antara lain Negara hadir memberikan layanan, layanan

pemerintah menjadi mudah diakses, murah, cepat & transparan, penduduk dapat memilih metode

layanan yang mereka sukai, birokrasi menjadi kompak memberikan layanan dan meningkatnya

kepercayaan publik dan dunia usaha/investor.


E-GOVERNMENT 2017

BUKU IV 5

Sebagaimana gambar dibawah bahwasannya sesuai informasi Detiknas (Dewan TIK Nasional) tahun

2014 utilitas e-govt hanya 30% dan direncanakan adanya peningkatan key success factor sebagaimana

sesuai dengan data Bank Dunia tahun 2013.

Gambar dibawah menunjukan tahapan penerapan, penguatan dan pengembangan e-govt Indonesia

pada aspek Kebijakan, Kelembagaan, Infrastruktur, Aplikasi dan Perencanaan yang tentunya antara

satu aspek dan aspek lainnya saling terkait dan terpadu.

Adapun jenis-jenis e-government yang diantaranya yaitu:

1. Government to Citizen (G2C)

Government to Citizen (G2C) ialah sebuah teknologi informasi yang memiliki sebuah tujuan

untuk dapat memperbaiki hubungan interaksi diantara pemerintah dengan masyarakat serta

untuk mempermudah masyarakat di dalam mencari berbagai informasi mengenai

pemerintahan.


E-GOVERNMENT 2017

BUKU IV 6

2. Government to Business (G2B)

Government to Business (G2B) ialah sebuah tipe dari hubungan pemerintah dengan bisnis. Di

karenakan sangatlah dibutuhkan seorang relasi yang sangat baik, diantara pemerintah dengan

kalangan bisnis. Dan tujuannya ialah demi sebuah kemudahan berbisnis masyarakat dari

kalangan pembisnis.

3. Government to Government (G2G)

Government to Goverment (G2G) ialah sebuah web pemerintahan yang dibuat dengan tujuan

agar dapat memenuhi berbagai macam dari informasi yang dibutuhkan diantara pemerintah

yang satu dengan pemerintah lainnya, dan untuk memperlancar dan juga mempermudah

sebuah kerjasama diantara pemerintah-pemerintah yang bersangkut.

4. Government to Employees (G2E)

Government to Employees (G2E) ialah sebuah tipe hubungan yang juga ditujukan supaya para

pegawai pemerintahan ataupun pegawai negeri dapat meningkatkan kinerja beserta

kesejahteraan dari para pegawai yang bekerja pada salah satu institusi pemerintah.

TUJUAN TOOLKIT KPBU

Sebagai amanat dari Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015, Menteri Perencanaan Pembangunan

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional telah menerbitkan Peraturan Menteri

PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah

dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Peraturan Menteri ini merupakan panduan

umum (guideline) bagi pelaksanaan KPBU. Dalam peraturan menteri ini telah disediakan tata cara

proses perencanaan, penyiapan dan transaksi proyek kerjasama. Panduan Umum tersebut bertujuan

untuk:

1. Memberikan pedoman bagi Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dan pemangku

kepentingan mengenai tata cara pelaksanaan KPBU dalam rangka mendorong partisipasi

Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur; dan

2. Memberikan pedoman bagi Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah untuk mengatur tata

cara pelaksanaan KPBU sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Sebagai pendukung panduan umum tersebut, diperlukan perangkat-perangkat (tools) untuk

memudahkan PJPK dalam mengimplementasikan pengaturan panduan umum tersebut menjadi

dokumen pra studi kelayakan. Perangkat tersebut dapat berupa toolkit atau petunjuk pelaksanaan

Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha.

Toolkit (petunjuk pelaksanaan) Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Berbasis Website

diharapkan dapat:

1) Mempermudah para pemangku kepentingan dalam memahami Peraturan Menteri PPN No.

4 Tahun 2015 dalam bentuk yang lebih ramah bagi para pengguna (user friendly)

2) Mempermudah akses dalam memperoleh informasi karena toolkit dibuat berbasiskan website

3) Toolkit yang dibuat per sektor diharapkan dapat memperjelas pengguna dalam menentukan

tingkat kedalaman kajian yang diperlukan dalam penyusunan dokumen Pra-Studi Kelayakan

(Pre-Feasibility Study/Pre-FS).

Selanjutnye panduan umum tersebut bertujuan untuk:


E-GOVERNMENT 2017

BUKU IV 7

1. Memberikan pedoman bagi Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dan pemangku

kepentingan lainnya mengenai tata cara pelaksanaan KPBU dalam rangka mendorong

partisipasi Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur e-government; dan

2. Memberikan pedoman bagi Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah untuk mengatur

tata cara pelaksanaan KPBU sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Sebagai pendukung panduan umum tersebut, diperlukan perangkat-perangkat (tools) untuk

memudahkan PJPK dalam menerapkan pengaturan panduan umum tersebut menjadi dokumen pra-

studi kelayakan. Perangkat tersebut dapat berupa toolkit atau petunjuk pelaksanaan Kerjasama

Pemerintah dengan Badan Usaha yang dapat secara mudah dan jelas di buka melalui media situs

jaringan (website).

Toolkit (petunjuk pelaksanaan) Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Berbasis Website

diharapkan dapat:

1) Mempermudah para pemangku kepentingan dalam memahami Peraturan Menteri PPN

No. 4 Tahun 2015 dalam bentuk yang lebih ramah bagi para pengguna (user friendly)

2) Mempermudah akses dalam memperoleh informasi secara interaktif karena toolkit dibuat

berbasiskan website

3) Toolkit yang dibuat per sektor diharapkan dapat memperjelas pengguna dalam

menentukan tingkat kedalaman kajian yang diperlukan dalam penyusunan dokumen Pra-

Studi Kelayakan (Pre-Feasibility Study/Pre-FS)

PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat dari toolkit berbasis website ini diantaranya adalah:

1. Kementerian/lembaga/pemerintah daerah

• Bappenas

• Kementerian Komunikasi dan Informatika

• Kementerian Keuangan

• Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten, dan Kota)

• Dinas-dinas atau SKPD

• Instansi yang akan menjadi Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK)

• Dan lain-lain

2. Badan Usaha

• Badan Usaha yang ingin menjadi pemrakarsa

• Badan usaha yang ingin mengikuti proses pengadaan Badan Usaha Pelaksana

• Perbankan dan institusi pembiayaan lainnya

3. Pemangku kepentingan lainnya

• Lembaga donor

• Konsultan penyiapan KPBU


E-GOVERNMENT 2017

BUKU IV 8

• Dan lain-lain

MANFAAT KERJASAMA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA

Skema KPBU menjadi salah satu prioritas skema pembiayaan infrastruktur dengan berbagai

pertimbangan sebagai berikut:

• Adanya keterbatasan anggaran Pemerintah untuk pembangunan infrastruktur

• Skema KPBU menjadi alternatif sumber pendanaan dan pembiayaan dalam penyediaan

infrastruktur atau layanan publik

• Skema KPBU memungkinkan pelibatan swasta atau badan usaha dalam penentuan proyek yang

layak untuk dikembangkan

• Skema KPBU memungkinkan bagi Pemerintah untuk memilih dan memberi tanggung jawab

kepada pihak swasta yang benar-benar memiliki kapasitas untuk melakukan pengelolaan yang

efisien terhadap fasilitas atau infrastruktur yang dibangun.

• Melalui skema KPBU, Pemerintah dapat memilih dan memberi tanggung jawab kepada pihak

swasta untuk melakukan pemeliharaan secara optimal terhadap infrastruktur yang

dikerjasamakan, sehingga layanan publik dapat digunakan secara berkelanjutan.

INFRASTRUKTUR KPBU

Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 38 tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan

Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, infrastruktur yang dapat dikerjasamakan merupakan

infrastruktur sosial dan infrastruktur ekonomi yang mencakup 19 infrastruktur sektor, yaitu:

1) Infrastruktur transportasi

2) Infrastruktur jalan

3) Infrastruktur sumber daya air dan irigasi

4) Infrastruktur air minum

5) Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah

terpusat

6) Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah

setempat

7) Infrastruktur sistem pengelolaan

persampahan

8) Infrastruktur telekomunikasi dan

informatika

9) Infrastruktur energi dan ketenagalistrikan

10) Infrastruktur minyak dan gas bumi

11) Infrastruktur konservasi energi

12) Infrastruktur fasilitas perkotaan

13) Infrastruktur kawasan

14) Infrastruktur pariwisata

15) Infrastruktur fasilitas pendidikan

16) Infrastruktur fasilitas sarana olahraga

17) Infrastruktur kesehatan

18) Infrastruktur pemasyarakatan

19) Infrastruktur perumahan rakyat

RUANG LINGKUP TOOLKIT


E-GOVERNMENT 2017

BUKU IV 9

Ruang lingkup Toolkit KPBU Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika (TI) ini adalah:

1. Proyek KPBU yang diusulkan merupakan proyek yang diprakarsai Pemerintah (solicited)

ataupun oleh Badan Usaha (unsolicited);

2. Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika yang dimaksud adalah pengembangan e-

government termasuk pembangunan data center;

TEMPLATE PRA-STUDI KELAYAKAN

Dalam pembahasan selanjutnya akan diuraikan mengenai isi Prastudi Kelayakan untuk keperluan

penyiapan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha untuk infrastruktur TI, khususnya infrastruktur

e-government. Secara umum, isi prastudi kelayakan meliputi:

Ringkasan Eksekutif

Bab 1 : Pendahuluan

Bab 2 : Kajian Kebutuhan dan Kepatuhan

Bab 3 : Kajian Teknis

Bab 4 : Kajian Ekonomi dan Komersial

Bab 5 : Kajian Hukum dan Kelembagaan

Bab 6 : Kajian Lingkungan dan Sosial

Bab 7 : Kajian Bentuk KPBU

Bab 8 : Kajian Risiko

Bab 9 : Kajian Kebutuhan Dukungan Pemerintah dan/atau Jaminan Pemerintah

Bab 10 : Kajian Mengenai Hal-hal yang Perlu Ditindaklanjuti (Outstanding Issues)

Bab 11 : Kajian Pengadaan

Lampiran-lampiran

• Info Memorandum

• Bahan Market Sounding

• Real Demand Survey

• Kajian Lingkungan (KA-ANDAL dan/atau lainnya)

• Lain-lain


E-GOVERNMENT 2017

BUKU IV 1

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dokumen Pra-Studi Kelayakan harus diawali oleh Ringkasan Eksekutif yang merupakan ringkasan

dari Dokumen Pra-Studi Kelayakan yang akan menjadi titik perhatian (highlight) perencanaan bisnis

atau tesis dari rencana bagi pengambil keputusan dalam proses KPBU ini. Tujuan Ringkasan

Eksekutif adalah untuk memberikan gambaran perencanaan pelaksanaan KPBU kepada pembaca.

Ringkasan Eksekutif harus berisi gambaran singkat tentang latar belakang diperlukan proyek ini dan

tujuannya, serta rencana untuk mencapai tujuan tersebut. Terakhir memasukkan jumlah dan tujuan

pinjaman atau investasi, jangka waktunya, kelayakan pendanaan dan pernyataan pembayaran bagi

pihak Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) maupun Badan Usaha Pelaksana (BUP) serta

manfaat bagi semua pihak.

Dalam membuat Ringkasan Ekskutif gunakan kata kunci dengan menjawab 6 pertanyaan yaitu:

Siapa, Apa, Dimana, Kapan, Mengapa dan Bagaimana. Adapun pembuatan ringkasan eksekutif

secara lengkap harus meliputi sebagai berikut :

1. Pengantar.

Awali Ringkasan Eksekutif dengan latar belakang diperlukannya proyek serta mengapa

perlunya proyek ini dilakukan dengan skema KPBU. Jelaskan apakah ini merupakan proyek

solicited atau unsolicited dan siapa yang menjadi pemrakrasanya.

2. Lokasi Proyek

Mendefinisikan rencana lokasi pelaksanaan proyek, mulai dari provinsi, kabupaten/kota,

kecamatan, kelurahan/desa serta cakupan pelayanannya.

3. Peluang Pasar

Mendefinisikan dengan jelas peluang pasar dari proyek KPBU di sektor TI (khususnya e-

government) yang direncanakan berdasarkan hasil analisa pasar yang dilakukan.

4. Skema Kerjasama yang ditawarkan

Mendefinisikan secara ringkas skema KPBU terpilih yang akan ditawarkan beserta dengan

alokasi risikonya bagi pihak PJPK dan BUP.

5. Rencana Investasi

Menjelaskan rencana investasi, terutama nilai CAPEX yang diperlukan dari pihak-pihak yang

terlibat dalam pembiayaan investasi (PJPK, BUP dan institusi lainnya bila ada) mencakup

Laba Rugi (Income Statement Projection), penghasilan yang diharapkan (Expected Revenue), biaya

(Expense) dan proyeksi laba bersih (net profit projection) selama masa kerjasama.

6. Skema Pengembalian Investasi

Menjelaskan skema pengembalian investasi termasuk didalamnya pembahasan mengenai alur

keuangan operasional selama masa kerjasama.

7. Struktur Organisasi

Menjelaskan para pemangku kepentingan yang akan telibat dalam KPBU. Penjelasan dapat

dilakukan cukup melalui skema organisasi disertai dengan keterangannya.


E-GOVERNMENT 2017

BUKU IV 2

8. Kesiapan Proyek

Menjelaskan prosedur yang telah dilewati serta kebutuhan apa saja yang sudah maupun belum

terpenuhi, seperti misalnya ketersediaan lahan, izin lingkungan, dan sebagainya.

9. Dukungan Pemerintah dan/atau Jaminan Pemerintah

Menjelaskan diperlukan atau tidaknya serta kesiapan dari Dukungan Pemerintah dan/atau

Jaminan Pemerintah dalam proyek KPBU yang akan dilaksanakan.


E-GOVERNMENT 2017

BUKU IV 3

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menguraikan secara umum latar belakang diperlukannya penerapan skema KPBU dalam

pengembangan e-government dalam mendukung pelaksanaan tata kelola pemerintah yang baik.

1.2. Maksud dan Tujuan

Dalam sub-bab ini diuraikan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Pra-Studi Kelayakan

tersebut.

1.2.1. Maksud

Mendefinisikan maksud penyusunan Prastudi Kelayakan proyek KPBU. Contoh dari maksud

tersebut antara lain sebagai berikut:

a. Mengkaji kelayakan proyek KPBU dan mendorong minat swasta untuk berinvestasi

dalam pembiayaan penyediaan ataupun penyelenggaraan infrastruktur e-government.

b. Mengembangkan struktur pembiayaan penyediaan ataupun penyelenggaraan

infrastruktur e-government melalui skema KPBU.

c. Menyampaikan kajian kelayakan pembiayaan penyediaan ataupun penyelenggaraan

infrastruktur e-government melalui skema KPBU.

1.2.2. Tujuan

Mendefinisikan tujuan penyusunan Pra-studi Kelayakan proyek KPBU ini, antara lain:

1. Memberikan pemahaman akan kelayakan dalam penyediaan dan/ataupun

penyelenggaraan infrastruktur e-government melalui skema KPBU.

2. Menemu kenali faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat menghalangi /

menghambat kelancaran Proyek KPBU yang diusulkan dan menilai apakah proyek

tersebut layak untuk dilaksanakan dengan skema KPBU.

3. Memastikan peningkatan adanya kualitas penyelenggaraan e-government sebagai bentuk

cost-benefit ratio atau Value for Money (VfM)

4. Terciptanya alih teknologi maupun kemampuan manajerial dalam memberikan

pelayanan dan fasilitas e-government di wilayah proyek

1.3. Sistematika Pembahasan

Menjelaskan sistematika pembahasan dokumen Prastudi Kelayakan beserta uraian singkat isi

dari tiap-tiap bab dalam Pra-Studi Kelayakan, yaitu:

Ringkasan Eksekutif


E-GOVERNMENT 2017

BUKU IV 4

Bab 1 : Pendahuluan

Bab 2 : Kajian Kebutuhan dan Kepatuhan

Bab 3 : Kajian Hukum dan Kelembagaan

Bab 4 : Kajian Teknis

Bab 5 : Kajian Ekonomi dan Komersial

Bab 6 : Kajian Lingkungan dan Sosial

Bab 7 : Kajian Bentuk KPBU

Bab 8 : Kajian Risiko

Bab 9 : Kajian Kebutuhan Dukungan Pemerintah dan/atau Jaminan Pemerintah

Bab 10 : Kajian Mengenai Hal-hal yang Perlu Ditindaklanjuti (Outstanding Issues)

Bab 11 : Kajian Pengadaan


E-GOVERNMENT 2017

BUKU IV 5

BAB 2. KAJIAN KEBUTUHAN DAN KEPATUHAN

2.1. Kajian Kebutuhan

Dalam Sub-Bab analisis kebutuhan ini perlu diterangkan mengenai:

a. Kepastian bahwa pengembangan dan penerapan e-government melalui skema KPBU

memiliki dasar penikiran teknis dan ekonomi di wilayah pelayanan

b. Penjelasan terkait kebutuhan daerah akan adanya peningkatan, pengembangan atau

pembangunan sistem e-government dilihat dari kondisi tata kelola pemerintahan yang ada,

berdasarkan analisis data-data sekunder yang ada.

c. Penjelasan mengenai komitmen pemerintah pusat maupun pemerintah daerah setempat

berdasarkan hasil diskusi dengan pihak-pihak terkait ataupun berdasarkan hasil Konsultasi

Publik.

2.2. Kajian Kepatuhan

Dalam sub-bab Kriteria Kepatuhan, dokumen Pra-Studi Kelayakan harus dapat menjelaskan minimal

mengenai hal-hal sebagai berikut:

a. Siapakah yang akan menjadi PJPK (Penanggung Jawab Proyek Kerjasama) dan apa saja dasar

hukumnya.

b. Adakah peraturan yang mendukung atau sebaliknya melarang pelaksanaan penyelenggaraan dan

pengembangan infrastruktur e-government melalui skema KPBU.

c. Apa saja rencana pengembangan di sektor telekomunikasi dan informatika khususnya yang

berkaitan dengan e-government baik secara tersurat ataupun tersirat yang terdapat di dalam

RPJMN.

d. Apa saja rencana pengembangan di sektor telekomunikasi dan informatika yang berkaitan

dengan e-government baik secara tersurat ataupun tersirat, di dalam RPJMD Provinsi.

e. Apa saja rencana pengembangan di sektor telekomunikasi dan informatika yang berkaitan

dengan e-government baik secara tersurat ataupun tersirat di dalam RPJMD Kabupaten/Kota

bersangkutan.

f. Apa saja rencana pengembangan di sektor telekomunikasi dan informatika yang berkaitan

dengan e-government baik secara tersurat ataupun tersirat di dalam Rencana Strategis

Kemenkominfo maupun di kementrian terkait lainnya.

g. Dari aspek tata ruang, perlu dikaji kesesuaian lokasi data center yang akan dikerjasamakan

terhadap perencanaan tata ruang wilayah sehingga diharapkan lokasi yang diusulkan tidak

melanggar fungsi kawasan dan peruntukannya.

h. Apa saja rencana pengembangan di sektor telekomunikasi dan informatika yang berkaitan

dengan e-government baik secara tersurat ataupun tersirat di dalam Rencana Kerja Pemerintah

Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota bersangkutan?


E-GOVERNMENT 2017

BUKU IV 6

2.3. Kesimpulan

Berdasarkan kajian-kajian terhadap perencanaan yang telah diuraikan diatas, maka dalam sub-bab ini

harus bisa menjelaskan sejauh mana kesesuaian rencana proyek KPBU pengembangan e-government

yang akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan serta peraturan dan perencanaan yang ada. Selain itu,

dalam kesimpulan ini juga perlu ditegaskan kembali siapa yang menjadi PJPK dalam proyek

kerjasama yang akan dilaksanakan.


E-GOVERNMENT 2017

BUKU IV 7

BAB 3. KAJIAN HUKUM DAN KELEMBAGAAN

3.1. Kajian Hukum

Sub-Bab Kajian Hukum ini bertujuan untuk memastikan bahwa rencana pembangunan,

pengembangan dan/atau penyelenggaraan infrastruktur e-government melalui skema KPBU telah

sesuai dengan peraturan perundangan yang terkait. Beberapa hal yang perlu dibahas setidaknya

meliputi:

3.1.1. Analisis Peraturan Perundangan

Analisa peraturan perundang-undangan akan mengkaji berbagai peraturan perundang-

undangan yang terkait dengan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) di sektor

pengembangan penyelenggaraan fasilitas e-government. Perlu dipastikan bahwa rencana

proyek KPBU ini tidak menyalahi peraturan perundangan yang ada. Beberapa peraturan yang

perlu dikaji dalam Dokumen Pra-FS ini meliputi:

a. Peraturan KPBU

Memastikan bahwa pengembangan infrastruktur pembangunan, pengembangan dan/atau

penyelenggaraan infrastruktur e-government termasuk dalam infrastruktur yang masuk

dalam daftar infrastruktur yang dapat di-KPBU-kan. Peraturan ini mengacu pada Perpres

No. 38/2015 dan Permen PPN No. 4/2015. Beberapa point penting yang perlu dibahas

meliputi:

• Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dapat bekerjasama dengan Badan

Usaha dalam penyediaan infrastruktur sekolah dengan skema KPBU (Kerjasama

Pemerintah Badan Usaha);

• Penjelasan pembangunan, pengembangan dan/atau penyelenggaraan

infrastruktur e-government termasuk dalam infrastruktur yang dapat

dikerjasamakan melalui skema KPBU sebagai infrastruktur ekonomi dan

infrastruktur sosial;

• Pelaksanaan pembangunan, pengembangan dan/atau penyelenggaraan

infrastruktur e-government dapat dilakukan dengan skema KPBU dengan

menggabungkan dengan lebih dari satu jenis infrastruktur atau gabungan dari

beberapa jenis infrastruktur.

• Pasal atau ayat terkait penetapan Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK)

untuk proyek KPBU yang diusulkan serta bagaimana pengaturan pengembalian

investasi yang meliputi penutupan biaya modal, biaya operasional, dan

keuntungan Badan Usaha Pelaksana.

b. Peraturan terkait pembangunan, pengembangan dan/atau penyelenggaraan infrastruktur

e-government


E-GOVERNMENT 2017

BUKU IV 8

Memastikan bahwa pembangunan, pengembangan dan/atau penyelenggaraan

infrastruktur e-government didukung oleh peraturan yang terkait. Beberapa peraturan

yang dapat menjadi acuan diantaranya adalah:

• Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

• Undang Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik

• Undang Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

• Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang Strategi dan Kebijakan

eGovernment.

• Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan

Telekomunikasi

• Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 25 Tahun 2015 tentang

Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informatika

• Peraturan Pemerintah nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem

Transaksi Elektronik

• Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2000 tengan Frekuensi Radio dan Slot

Orbit

• Dan lainnya

c. Undang Undang Pemerintahan Daerah

Menjelaskan pembagian urusan pemerintahan bidang pengelolaan sektor telekokmunikasi

dan infromatika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah dimana komunikasi dan informatika merupakan urusan

pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Pembagian urusan

bidang komunikasi dan informatikan seperti tampak pada tabel berikut.


E-GOVERNMENT 2017

BUKU IV 9

NO SUB URUSAN PEMERINTAH

PUSAT

DAERAH

PROVINSI

DAERAH

KABUPATEN/

KOTA

1 Penyelenggaraan

Sumber Daya,

dan

Perangkat Pos, serta

Informatika

Pengelolaan

penyelenggaraan

sumber daya, dan

perangkat pos, serta informatika.

2 Informasi dan

Komunikasi

Publik

Pengelolaan informasi dan komunikasi publik

Pemerintah Pusat serta

informasi strategis

nasional dan internasional.

Pengelolaan informasi

dan komunikasi

publik Pemerintah Daerah provinsi

Pengelolaan informasi

dan komunikasi publik

Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

3 Aplikasi

Informatika

a. Penetapan nama

domain dan sub

domain bagi

instansi Pemerintah

Pusat dan

Pemerintah Daerah.

b. Pengelolaan nama

domain instansi

penyelenggara

negara.

c. Pengelolaan e-

government

nasional.

a. Pengelolaan nama

domain yang telah

ditetapkan oleh

Pemerintah Pusat

dan sub domain di

lingkup Pemerintah

Daerah provinsi.

b. Pengelolaan e-

government di

lingkup Pemerintah

Daerah provinsi.

a. Pengelolaan nama

domain yang telah

ditetapkan oleh

Pemerintah Pusat

dan sub domain di

lingkup Pemerintah

Daerah

kabupaten/kota.

b. Pengelolaan e-

government di

lingkup Pemerintah

Daerah kabupaten/kota.

d. Peraturan Terkait Pendirian Badan Usaha

Berisikan kajian tentang pendirian badan usaha sebagai badan usaha pelaksana proyek

KPBU. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendirian Badan Usaha

sebagai Badan Usaha Pelaksana sekurang-kurangnya adalah UU No. 40 Tahun 2007

Tentang Perseroan Terbatas.

e. Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota

Mengkaji tentang peraturan daerah (Perda) yang terkait dengan pengelolaan e-

government di daerah. Keberadaan Perda memperkuat landasan untuk terselenggaranya

kerjasama sektor infrastruktur komunikasi dan informatika.

f. Peraturan Terkait Lingkungan

Berisi kajian terhadap peraturan-peraturan yang terkait dengan aspek lingkungan dan

dilakukan penetapan tingkat kajian lingkungan yang perlu dilakukan terkait dengan

besaran proyek KPBU yang akan dilakukan, apakah AMDAL, UKL/UPL atau Izin

Lingkungan. Peraturan tersebut antara lain:


E-GOVERNMENT 2017

BUKU IV 10

• Undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup

• Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan

• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 5 tahun 2015 tentang Jenis

Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai

Dampak Lingkungan

g. Peraturan Terkait Pembiayaan Daerah

Sub-bab ini akan membahas beberapa peraturan terkait pembiayaan infrastruktur oleh

Pemerintah Daerah, khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah diperbaharui oleh Peraturan Menteri

Dalam Negeri No. 59 tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 tahun

2011. Bisa juga dilakukan pengkajian tentang kemungkinan dilakukannya pinjaman

daerah dengan merujuk pada PP no. 30 tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah.

h. Peraturan Terkait Pengadaan

Sub-bab ini akan membahas beberapa peraturan terkait pengadaan BUP terutama untuk

menentukan tahapan proses pengadaan, apakah pengadaan dilakukan secara satu tahap

atau dua tahap dengan melihat spesifikasi keluaran proyek KPBU.

Peraturan yang perlu dikaji setidaknya adalah Peraturan Kepala LKPP No. 19 tahun 2015

tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah dengan

Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

i. Peraturan Terkait Penanaman Modal

Berisikan kajian mengenai penanaman modal usaha dalam pengembangan infrastruktur

e-government melalui skema KPBU dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 44

Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka

dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Berdasarkan peraturan presiden

tersebut, perlu dilihat batas kepemilikan modal asing untuk bidang usaha penyediaan

sarana dan atau prasarana penyelenggaraan e-government.

j. Peraturan Terkait Persaingan Usaha

Berisikan kajian kesesuaian proyek pengembangan e-government dengan peraturan

persaingan usaha diantaranya yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan peraturan pelaksanaannya.

k. Peraturan Terkait Ketenagakerjaan

Dilakukan kajian terkait tenaga kerja atau pegawai yang akan terlibat dalam

pengembangan e-government melalui skema KPBU, baik pada saat konstruksi maupun

saat pengoperasiannya. Kajian ini dapat mengacu salah satunya pada Undang-Undang

No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan peraturan pelaksanaan di bawahnya.


E-GOVERNMENT 2017

BUKU IV 11

l. Peraturan Terkait Pengadaan Tanah

Bila proyek pengembangan e-government melalui skema KPBU ini memerlukan tanah,

maka perlu dilakukan kajian terhadap proses pengadaan tanah yang harus mengacu pada:

• UU No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk

Kepentingan Umum.

• Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan

Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Presiden No. 40 Tahun 2014, Peraturan Presiden No. 99 Tahun

2014 dan Peraturan Presiden No. 30 Tahun 2015.

• Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 2012 tentang

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan

Nasional No. 6 Tahun 2015.

• Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional

dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan

untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah.

• Peraturan Menteri Keuangan No. 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional

dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan

untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara.

m. Peraturan Terkait Pemanfaatan Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah

Pada bagian ini dianalisa kemungkinan pemanfaatan Barang Milik Negara/Barang Milik

Daerah dalam proyek pengembangan e-government dengan mengacu pada:

• Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik

Negara/Daerah

• Peraturan Menteri Keuangan No. 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara

Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Keuangan No. 87/PMK.06/2016 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 246/PMK.06/2014.

• Peraturan Peraturan Menteri Keuangan No. 164/PMK.06/2014 tentang Tata

Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyediaan

Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No.

65/PMK.06/2016.

n. Peraturan Terkait Perpajakan


E-GOVERNMENT 2017

BUKU IV 12

Pada bagian ini dilakukan analisa terhadap peraturan perundang-undangan yang

berkaitan dengan perpajakan khususnya yang berkaitan langsung dengan pengembangan

infrastruktur e-government oleh Badan Usaha. Pada bagian ini diharapkan dapat

teridentifikasi kemungkinan pemberian insentif perpajakan kepada Badan Usaha jika

diperlukan.

o. Peraturan Terkait Dukungan Pemerintah

Dalam pelaksanaan skema KPBU, Pemerintah dapat memberikan dukungan pemerintah

terhadap badan usaha pelaksana dalam pelaksanaan KPBU. Berkaitan dengan pemberian

dukungan pemerintah atas sebagian biaya konstruksi, perlu dilakukan analisa terhadap

Peraturan Menteri Keuangan No. 223/PMK.011/2012 Pemberian Dukungan Kelayakan

Atas Sebagian Biaya Konstruksi Pada Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan

Usaha Dalam Pelaksanaan Infrastruktur.

p. Peraturan Terkait Jaminan Pemerintah

Dalam pelaksanaan skema KPBU, pemerintah dapat memberikan jaminan pemerintah

dalam bentuk penjaminan infrastruktur. Jaminan pemerintah dapat diberikan oleh

Menteri Keuangan melalui PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) selaku

badan usaha milik negara penjaminan infrastruktur. Jaminan pemerintah diberikan

dengan memperhatikan prinsip pengelolaan dan pengendalian risiko keuangan dalam

APBN.

Pada bagian ini dilakukan analisa terhadap proses pemberian jaminan pemerintah oleh

PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) yang diatur dalam:

• Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur

dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha yang Dilakukan

Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur; dan

• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.011/2010 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah

dengan Badan Usaha, sebagaimana telah diubah dengan PMK No

8/PMK/08/2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

260/PMK.011/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur

dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha

• Peraturan Menteri Keuangan No. 265/PMK.08/2015 tentang Fasilitas dalam

Rangka Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek KPBU dalam Penyediaan

Infrastruktur

3.1.2. Risiko Hukum dan Strategi Mitigasi

Dalam sub-bab ini, dokumen Pra-Studi Kelayakan perlu menguraikan isu-isu hukum yang

berpotensi memberikan pengaruh/dampak pada penyiapan, transaksi, maupun pelaksanaan

proyek KPBU berdasarkan kajian hukum yang telah dilakukan di sub-bab sebelumnya, serta


E-GOVERNMENT 2017

BUKU IV 13

menjabarkan strategi mitigasi untuk meminimalisasi kemungkinan terjadi dan besaran

dampaknya. Misalnya, risiko yang diakibatkan dari diterbitkannya peraturan/regulasi baru.

3.1.3. Kebutuhan Perijinan

Pada sub-bab ini akan diuraikan perijinan-perijinan yang diperlukan untuk pelaksanaan

pengembangan infrastruktur e-government serta rencana strategi untuk memperoleh

perijinan-perijinan tersebut, baik perijinan sebelum proses pengadaan maupun setelah proses

pengadaan. Sebagai contoh adalah perijinan AMDAL, Izin Lingkungan, Surat Penetapan

Lokasi dari Gubernur, persetujuan prinsip dukungan dan/atau jaminan pemerintah (jika

dibutuhkan), dan sebagainya yang diperlukan sebelum proses pengadaan. Sementara Izin

Mendirikan Bangunan (IMB) dan sebagainya diperlukan setelah proses pengadaan dan

penandatangan kerjasama.

3.1.4. Rencana dan Jadwal Pemenuhan Persyaratan Peraturan dan Hukum

Dalam sub-bab ini perlu diuraikan rencana dan jadwal pemenuhan persyaratan peraturan dan

hukum disesuaikan dengan rencana dan jadwal penyiapan, transaksi, serta pelaksanaan

proyek KPBU.

3.2. Kajian Kelembagaan

Sub-Bab Kajian Kelembagaan ini bertujuan untuk menjelaskan kelembagaan yang akan terlibat dalam

pengembangan infratruktur e-government (termasuk pembangunan data center/data recvovery

center), struktur kelembagaannya, tugas dari masing-masing institusi yang terlibat serta mengkaji

permasalahan dan rencana mitigasi permasalahan di aspek kelembagaan. Pada bagian ini, analisis

kelembagaan akan dilaksanakan dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

a. Memastikan kewenangan institusi yang akan bertindak sebagai PJPK dalam melaksanakan

KPBU termasuk penentuan PJPK dalam proyek multi infrastruktur (jika ada);

b. Melakukan pemetaan pemangku kepentingan (stakeholders mapping) dengan menentukan

peran dan tanggung jawab lembaga-lembaga yang berkaitan dalam pelaksanaan KPBU;

c. Menentukan peran dan tanggung jawab Tim KPBU berkaitan dengan kegiatan penyiapan

Prastudi Kelayakan, serta menentukan sistem pelaporan Tim KPBU kepada PJPK;

d. Menentukan dan menyiapkan perangkat regulasi kelembagaan; dan

e. Menentukan kerangka acuan pengambilan keputusan.

Uraian kajian kelembagaan ini meliputi:

3.2.1. Struktur Organisasi KPBU

Pada sub-bab ini digambarkan skema atau struktur organisasi dari instansi-instansi yang akan

terlibat dalam KPBU beserta dengan penjelasan umumnya.


E-GOVERNMENT 2017

BUKU IV 14

3.2.2. Penanggung Jawab Proyek Kerjasama

Pada bagian ini menguraikan institusi mana yang menjadi PJPK serta dilakukan analisa

mengenai kewenangan institusi yang menjadi PJPK dalam melaksanakan proyek KPBU yang

diusulkan. Penanggung Jawab Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam

Penyediaan Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika memperhatikan pembagian

urusan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah.

Dalam bagian ini juga perlu diuraikan apakah PJPK akan dibantu oleh Badan Penyiapan atau

Tim KPBU.

3.2.3. Pemetaan Peran dan Tanggungjawab Pemangku Kepentingan (Stakeholder Mapping)

Dalam sub-bab ini akan diuraikan peran dan tanggung jawab dari masing-masing lembaga

terkait dengan proyek pengembangan penyelenggaraan e-government, diantaranya meliputi:

a. Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK)

Menguraikan tugas dan tanggung jawab PJPK serta apa yang perlu disiapkan oleh PJPK,

serta menentukan peran dalam skema pengambilan keputusan.

b. Tim KPBU

Menguraikan apakah Tim KPBU sudah terbentuk atau belum dan juga berisikan

penjelasan mengenai pembentukan Tim Teknis KPBU berdasarkan Surat

Penetapan/Surat Keputusan dari PJPK, menguraikan tugas dan tanggung jawab Tim

KPBU, serta menentukan peran dalam skema pengambilan keputusan.

c. Badan Usaha Pelaksana-BUP (Special Purpose Company - SPC)

Menguraikan tugas dan tanggung jawab BUP, serta menentukan peran dalam skema

pengambilan keputusan.

d. Kementerian Komunikasi dan Informatika

Menguraikan peran dan tanggungjawab Kemen Kominfo dalam proyek kerjasama yang

diusulkan, meliputi diantaranya:

• Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang telekomunikasi dan informatika;

• Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kemenkominfo;

• Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kemenkominfo;

• Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kemenkominfo di daerah;

• Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional; dan

• Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.


E-GOVERNMENT 2017

BUKU IV 15

e. Pemerintah Daerah Provinsi

Menguraikan tugas dan peran Pemerintah Daerah Provinsi dalam mendukung

pelaksanaan proyek KPBU ini sesuai dengan urusan pemerintah daerah provinsi di sektor

komunikasi dan informatika, khususnya penyelenggaraan e-government.

f. Pemerintah Kabupaten/Kota

Menguraikan tugas dan peran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam mendukung

pelaksanaan proyek KPBU ini sesuai dengan urusan pemerintah daerah di sektor

kominfo, khususnya penyelenggaraan e-government.

g. Kementerian/Lembaga Non Kementerian Terkait

Menguraikan kewenangan dan tanggungjawab kementerian/lembaga non kementerian

yang tugas dan fungsinya terkait dengan aspek perencanaan dan pengembangan

infrastruktur e-government, seperti misalnya Bappenas, Kemenkeu, dan sebagainya.

h. PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)

Menguraikan tugas dan tanggung jawab PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)

apabila proyek KPBU yang direncanakan memerlukan Jaminan Pemerintah.

i. Badan Lainnya

Menguraikan tugas dan tanggung jawab badan-badan atau lembaga-lembaga lain yang

akan terlibat dalam proyek KPBU yang direncanakan.

3.2.4. Perangkat Regulasi Kelembagaan

Berdasarkan analisa terhadap peran dan tanggung jawab pemangku kepentingan (stakeholder)

terkait dan Tim KPBU, pada bagian ini dilakukan analisa kebutuhan regulasi untuk

mendukung peran dan tanggungjawab lembaga terkait sebagaimana dimaksud diatas.

3.3. Kerangka Acuan Pengambilan Keputusan

Berdasarkan analisa terhadap peraturan perundang-undangan serta peran dan tanggung jawab

pemangku kepentingan (stakeholder) terkait, pada bagian ini dilakukan analisa kerangka acuan

pengambilan keputusan terkait pelaksanaan Proyek KPBU. Kerangka acuan ini menjelaskan institusi

mana yang akan bertanggungjawab untuk kegiatan tertentu, seperti contoh dibawah ini:

Jenis Keputusan Penerbit/Penanggung Jawab Persyaratan/Catatan

Konfirmasi kesiapan proyek Panitia Pengadaan Checklist kelengkapan dokumen

telah memenuhi

Penetapan Pemenang Lelang PJPK Penetapan berdasarkan usulan dari

Panitia Pengadaan

Surat Penunjukan BUP

Pemenang Lelang

PJPK Penerbitan dalam jangka waktu 10

(sepuluh) hari kerja setelah surat

pemenang lelang diterbitkan.


E-GOVERNMENT 2017

BUKU IV 16

BAB 4. KAJIAN TEKNIS

4.1. Kondisi Eksisting

Sub-bab kondisi eksisting ini ditujukan untuk menguraikan kondisi infrastruktur dan penyelenggaraan

e-governmant di wilayah perencanaan. Beberapa kondisi eksisting yang perlu diuraikan diantaranya

meliputi:

4.1.1. Kondisi Infrastruktur e-government Umum

Diuraikan kondisi Infrastruktur e-government yang telah dibangun dan dioperasikan selama

ini baik oleh Kementerian maupun Lembaga, baik pusat maupun daerah, sebagaimana

contohnya infrastruktur e-government Kementerian Kominfo yang saat ini memiliki 2 Data

Center (DC) dan 1 Data Recovery Center (DRC); e-government Kementerian Sosial (Sistem

Kesejahteraan Sosial Terpadu Nasional) yang digunakan untuk mengidentifikasi keluarga-

keluarga miskin dan memberikan bantuan bagi mereka; dan data center yang dibangun dan

dikelola oleh dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah.

Dapat pula diuraikan kendala-kendala yang dihadapi dalam penyediaan dan pengelolaan

infrastruktur (data center) e-government yang ada saat ini antara lain kendala ketersediaan

sumber daya manusia yang terampil dan berkualitas, anggaran untuk pembiayaan investasi

dan operasional yang terbatas, dukungan regulasi yang kurang memadai, jaminan kualitas

dan keberlangsungan sarana pendukung antara lain catuan listrik, kualitas koneksi backbone,

adanya potensi-potensi gangguan terkait dengan virus ataupun serangan piranti lunak lainnya

serta kendala menerapkan standar operasi dan prosedur (SOP) yang sesuai dengan standar

data center yang selama di adopsi yaitu TIA-942.

4.1.2. Pemanfaatan Infrastruktur e-government

Dengan adanya infrastruktur e-government dalam bentuk data center diharapkan dapat

mendukung kelancaran pelaksanaan tata kelola pemerintahan serta mendukung

pembangunan-pembangunan di berbagai sektor. Pemanfaatan infrastruktur e-government

dalam bentuk menempatkan server data baik dari jajaran pemerintahan (K/L) maupun swasta

yang kemudian dapat diakses oleh berbagai kalangan termasuk masyarakat. Hal ini juga

meliputi pemanfaatan jenis-jenis layanan dan aplikasi spesifik yang dapat dijelaskan termasuk

cara penggunaannya dan juga pembayaran jasanya bilamana ada biaya yang harus dibayar.

4.1.3. Rencana Pengembangan Infrastruktur e-government

Mengingat bahwa kebutuhan akan data dan layanan berbasis e-government ini terus

berkembang, maka dapat dijelaskan rencana pengembangan infrastruktur e-government

selanjutnya, termasuk platform dan jenis aplikasi layanan yang akan dikembangkan lebih

lanjut.


E-GOVERNMENT 2017

BUKU IV 17

4.2. Kajian Kebutuhan

Dalam sub-bab diuraikan kebutuhan akan infrastruktur e-government berdasarkan proyeksi

kebutuhan pengguna, tingkat ketersediaan dan kehandalan, jenis-jenis aplikasi layanan, kecepatan

data rata-rata, kecepatan data maksimal, ketersediaan sarana pendukung antara lain listrik (energi :

pasokan bahan bakar minyak), transportasi, akses jalan, sarana telekomunikasi (kabel optik, radio

gelobang mikro atau dan VSAT satelit), dan potensi penyerapan tenaga terampil.

4.3. Tinjauan Tata Ruang

Tinjauan tata ruang berisikan mengenai kondisi eksisting tata ruang wilayah kabupaten/kota

bersangkutan dan juga secara lebih mendetail di rencana lokasi data center e-government

yang akan dikerjasamakan. Tinjauan tersebut meliputi:

• Struktur tata ruang

• Rencana detil tata ruang

• Peraturan zonasi

• Rencana pengembangan

4.4. Aspek Utilitas

Pada bagian ini diuraikan mengenai kondisi utilitas di wilayah kabupaten/kota bersangkutan secara

umum dan juga kondisi utilitas di rencana lokasi prasaranan e-government. Kajian tersebut meliputi:

4.4.1. Ketersediaan Sumber Daya Listrik

Pada pengelolaan infrastruktur e-government dibutuhkan catuan sumber daya listrik utama

dari PLN dan catuan daya listrik cadangan dari perangkat genset, baterei atau menggunakan

catuan daya listrik alternatif (tenaga surya, tenaga angin). Jaminan pasokan atau catuan daya

listrik ini harus dapat dipastikan selama 24 jam non-stop sesuai dengan kebutuhan daya listrik

data center terkait. Catuan daya listrik digunakan antara lain untuk mendukung perangkat

aktif, penerangan, ruang kerja dan sistem keamanan. Dalam sub-bab ini perlu dilihat kondisi

ketersediaan sumber daya listrik di lokasi data center maupun data recovery center.

4.4.2. Akses Telekomunikasi Backbone

Dalam rangka infrastruktur e-government beroperasi dengan baik, maka dibutuhkan

dukungan akses kepada jaringan backbone (tulang punggung) yang umumnya menyewa

kapasitas dan layanan kepada penyelenggara jaringan telekomunikasi baik BUMN maupun

swasta a.l. TELKOM. Kebutuhan dukungan akses telekomunikasi backbone harus

mencerminkan besaran kebutuhan kapasitas, ketersediaan layanan, kehandalan dan jaringan


E-GOVERNMENT 2017

BUKU IV 18

cadangan (redundency) guna menjaga kinerja data center dan data recovery center secara

maksimal.

4.4.3. Pasokan Bahan Bakar Minyak


dukungan pasokan bahan bakar minyak (BBM) untuk mendukung genset. Pasokan BBM ini

harus mencerminkan tingkat ketersediaan BBM, tingkat kelancaran pengiriman dan

keamanan BBM, dan tingkat kualitas BBM.

4.4.4. Akses Jalan Raya


dukungan akses jalan raya untuk memudahkan transportasi personil maupun barang dan

perangkat yang mendukung data center. Akses jalan raya juga harus memperhatikan kapasitas

jalan, kualitas jalan dan alternatif jalan.

4.5. Aspek Fisik

Pengembangan desain data center mengacu pada standar Telecommunications Industry Association

yaitu TIA-942, dimana setidaknya data center memiliki 4 komponen utama yaitu jalur akses (pintu

utama), ruang telekomunikasi, ruang utama, dan ruang distribusi atau ruang operasional. Tahapan

proses desain terdiri dari 5 tahapan seperti pada gambar di bawah.

4.5.1. Pemilihan Lokasi/Ruangan

Beberapa hal yang perlu dikaji meliputi:

1. Kepastian status hukum lahan atau lokasi

2. Kemudahan akses jalan

3. Keamanan secara umum dan keamanan secara khusus


E-GOVERNMENT 2017

BUKU IV 19

4. Kemudahan mendapatkan pasokan listrik dan bahan bakar minyak

5. Kemudahan mendapatkan akses jaringan telekomunikasi backbone

6. Lokasi dapat dikembangkan (expandable)

7. Bebas dari interferensi peralatan elektronik yang dapat menimbulkan gangguan

elektromagnetis.

8. Perhitungan kebutuhan ruangan selama periode kerjasama

Pada sub-bab ini perlu disampaikan juga rencana layout ruangan dan pembagiannya

berdasarkan fungsi seperti ruang untuk command center, server room, dan power room.

4.5.2. Pembangunan Raised Floor

Dalam Sub-bab ini diuraikan beberapa hal, diantaranya:

1. Ketinggian lantai beserta faktor-faktor yang menjadi pertimbangannya (seperti

misalnya jumlah peralatan yang ditampung, banyaknya udara dingin yang ingin

dilewatkan, banyaknya infrastukrut yang akan dilewatkan di bawah lantai, dsb.);

2. Kemampuan lantai menahan beban serta rencana bahan lantai yang akan digunakan;

4.5.3. Instalasi Listrik (Power)

Beberapa hal yang perlu diuraikan meliputi diantaranya:

1. Sistem trench dan tray yang akan digunakan;

2. Jenis kabel yang akan digunakan;

3. Sistem pengait yang akan dipakai;

4. Sistem penghubung listrik ke rack;

5. Sistem pemasangan tray dari panel MSB;

6. Dan sebagainya.

Dalam sub-bab ini juga perlu disampaikan gambar layout desain listrik minimal pada server

rack dan trunking kabel di bawah raised floor.

4.5.4. Instalasi Pencahayaan

Dalam sub-bab ini perlu diuraikan beberapa hal terkait instalasi pencahayaan (lighting) yaitu

diantaranya:

1. Minimal daya pencahayaan di bidang horizontal;

2. Minimal daya pendahayaan di bidang vertikal;


E-GOVERNMENT 2017

BUKU IV 20

3. Rencana titik pengambilan daya (sebaiknya terpisah dari panel distribusi listrik untuk

peralatan);

4. Sistem penerangan darurat;

5. Dan sebagainya.

4.5.5. Instalasi Sistem Pendingin (Cooling)

Dalam sub-bab ini perlu diuraikan sistem pendinginan yang akan diterapkan, sepertinya

misalnya tipe air conditioning. Sistem pendinginan harus dapat mendinginkan juga seluruh

ruang server termasuk rak server. Sangat direkomendasikan apabila juga tersedia sistem

pendingin cadangan.

Perlu diuraikan juga tata letak rak server terkait dengan sistem atau alur pendinginan, seperti

misalnya penggunaan lantai yang berlubang, pembuatan lorong udara dingin (cold aisle),

lorong panas (hot aisle), dan sebagainya.

Sampaikan juga layout sistem aliran udara (panas dan dingin) di data center.

4.5.6. Instalasi Sistem Keamanan (Security)

Pada sub-bab ini diuraikan sistem keamanan yang akan diterapkan, baik sistem pengamanan

fisik maupun non-fisik. Beberapa hal yang perlu diuraikan antara lain:

1. Fitur sistem pengamanan fisik (misalnya akses masuk ruangan, penguncian server,

pemasangan CCTV dan sebagainya);

2. Fitur sistem pengamanan non-fisik (pengamanan terhadap software yang digunakan);

3. Dan sebagainya

Sampaikan juga gambar layout sistem pengamanan yang akan diterapkan.

4.5.7. Instalasi Environment Monitoring System

Pada sub-bab ini diuraikan mengenai sistem instalasi Environment Monitoring System yang

dipergunakan untuk memonitor perangkat yang ada dari segi suhu, kelembaban, dan

sebagainya, serta sistem peringatan jika terjadi kerusakan atau bencana. Perlu diuraikan juga

sistem pendeteksi air yang akan diterapkan beserta dengan layout instalasi EMS ini.

4.5.8. Instalasi Sistem Penanganan Kebakaran

Dalam sub-bab ini perlu diuraikan sistem penanganan kebakaran yang akan diterapkan,

seperti misalnya penggunaan gaseous suppressant yang tidak akan merusak server. Perlu

diuraikan jenis suppression yang akan digunakan dan juga sistem pendeteksi api yang akan

diterapkan.


E-GOVERNMENT 2017

BUKU IV 21

Pada sub-bab ini perlu disampaikan juga gambar layout sistem penanganan kebakaran di data

center.

4.5.9. Analisis Teknis Lainnya

Di bagian ini menyampaikan kajian terhadap sarana fisik, baik berupa lahan, bangunan,

perangkat utama berupa server dan router, sarana penunjang seperti genset, baterai, dan

gudang suku cadang. Analisa teknis meliputi :

1. Luas dan status lahan, kondisi seismik lahan dan jenis tanah lahan.

2. Kebutuhan kualitas dan kuantitas serta jenis-jenis material bangunan, baik disisi luar

maupun dalam ruangan.

3. Kebutuhan kualitas, kuantitas dan jenis perangkat aktif seperti server dan router

4. Kebutuhan kualitas, kuantitas dan jenis perangkatan sarana penunjang seperti genset,

baterei, dan gudang suku cadang.

5. Kebutuhan analisa dampak lingkungan (AMDAL) atas fasilitas infrastruktur e-

government.

6. Kebutuhan kepastian atas perizinan atas penggunaan lahan.

7. Kebutuhan biaya pengadaan (CAPEX) dan biaya operasional (OPEX).

4.5.10. Gambar Rencana

Perencanaan dan gambar layout ruangan data center e-government, termasuk rencana lantai

(floor plan) untuk perangkat aktif dan perangkat penunjang; rencana rute kabel (cable route plan)

baik kabel telekomunikasi maupun kabel catu daya listrik, jalur evakuasi darurat, alur

pembuangan panas dan lain-lain. Gambar berikut adalah ilustrasi floor plan sebuah data

center2.

Sesuai dengan TIA 942 secara umum fasilitas Data Center terdiri dari blok-blok sebagaimana

gambar berikut

2 http://www.ntt-f.co.jp/english/service/data_cor/


E-GOVERNMENT 2017

BUKU IV 22

Fasilitas diluar Data Center terdiri dari:

• General office space

• Telecommunication and Equipment room serving space

Fasilitas didalam Data Center terdiri dari :

• Support staff office

• Entrance room

• Data center electrical and mechanical room

• Operator center

• Telecom room serving data center spaces

• Storage room and loading docks

• Computer Room


E-GOVERNMENT 2017

BUKU IV 23

Dalam desain 3D sebagaimana gambar berikut yang mengilustrasikan floor plan sebuah data

center3.

4.6. Spesifikasi Keluaran

4.6.1. Ruang Lingkup Kerjasama

Pada sub-bab ini diuraikan lingkup kegiatan yang akan dikerjasamakan antara pemerintah

dengan badan usaha dalam pembangunan, pengembangan, dan/atau pengelolaan data center.

4.6.2. Standar Pelayanan Minimum

Standar pelayanan minimum yang diperlukan dalam KPBU infrastruktur e-government ini

merupakan standar yang harus dipenuhi oleh badan usaha selama periode kerjasama.

Beberapa spesifkasi keluaran yang dapat diterapkan diantaranya adalah:

1. Tingkat ketersediaan layanan (availability) rata-rata per tahun;

2. Tingkat keamanan, termasuk redundency; dan

3. Tingkat kapasitas

3 http://www.ntt-f.co.jp/english/service/data_cor/


E-GOVERNMENT 2017

BUKU IV 24

4.6.3. Tahapan Pengembangan

Tahapan pengembangan sistem e-government perlu diuraikan dalam sub-bab ini, yang

meliputi antara lain analisa pertumbuhan kebutuhan, analisa atas perkembangan teknologi,

analisa perkembangaan jenis layanan, analisa atas perubahan lingkungan (tata ruang, lahan,

prasaran pendukung dll) dan analisa atas perubahan peraturan dan regulasi. Kegiatan dalam

tahapan pengembangan meliputi dari perencanaan, pembangunan, pengoperasian dan

pemeliharaan infrastruktur selama periode kerjasama KPBU.


E-GOVERNMENT 2017

BUKU IV 25

BAB 5. KAJIAN EKONOMI DAN KOMERSIAL

Pada bab ini perlu dilakukan kajian secara ekonomi yang meliputi analisis permintaan (demand),

analisis pasar dari sisi investor, analisis struktur pendapatan, serta analisis biaya dan manfaat sosial

(ABMS). Selain itu juga dilakukan kajian finansial yang meliputi asumsi analisis keuangan,

pendapatan pelaku usaha, biaya Capex dan OPEX, indikator keuangan, proyeksi kinerja keuangan,

analisis sensitivitas, serta analisis Nilai Manfaat Uang (Value for Money).

5.1. Kajian Ekonomi

5.1.1. Analisis Permintaan (Demand)

Kajian ini berisi ringkasan dari Survai Kebutuhan Nyata (Real Demand Survey – RDS) yang

akan memuat kebutuhan akan ketersediaan data center dalam mendukung sistem e-

government yang akan diterapkan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah

(pengguna). Beberapa hal yang harus dapat diterangkan dari hasil survai kebutuhan nyata ini

diantranya meliputi:

1. Tingkat kebutuhan akan e-government

2. Keinginan pengguna untuk memiliki e-government

3. Keinginan pengguna untuk memiliki e-government yang terpusat dan atau terpisah

sendiri

4. Kemampuan pengguna untuk membayar jasa pengelolaan e-government

5. Tingkat urgensi kepemilikan sistem e-government

Dalam sub-bab ini perlu diuraikan beberapa hal, yaitu:

A. Metodologi

Dalam sub bab ini dijelaskan mengenai metodologi yang diterapkan dalam melakukan

Survai Kebutuhan Nyata/RDS. Beberapa hal penting yang perlu dimasukkan dalam

metodologi mencakup :

a. Metode pengumpulan data, misalnya dilakukan melalui wawancara kepada

responden dengan menggunakan daftar pertanyaan atau kuesioner.

b. Metode Analisis, misalnya metode analisis deskriptif, analisis crosstabs, dan/ataupun

analisis multinomial logistic regression.

B. Pelaksanaan Survei dan Pengolahan Data Survei

Pada sub-bab ini diterangkan pelaksanaan survai yang telah dilakukan, yang mencakup

diantaranya:

• Jumlah sampel serta cara penentuan sampel jumlah responden beserta persentase

karakteristik respondennya.


E-GOVERNMENT 2017

BUKU IV 26

• Kegiatan pelatihan enumerator untuk penguasaan kuesioner dan metode

mewawancarai rensponden.

• Waktu dan lokasi pelaksanaan survei.

• Receiving dan batching terhadap dokumen hasil survai yang berupa kuesioner.

• Proses editing dan pengkodean (coding).

• Tata cara data entry dan perangkat lunak yang digunakan untuk keperluan pengolahan

data.

C. Analisis

Pada sub-bab ini diuraikan hasil analisis.

5.1.2. Analisis Pasar (Market)

Dalam subbab ini diuraikan tentang minat dunia usaha pada proyek KPBU di sektor

penyediaan sistem e-government (data center). Beberapa hal yang perlu dimasukkan adalah

sebagai berikut :

• Tanggapan dan pendapat investor potensial terhadap rencana proyek KPBU yang

diperoleh dari hasil penjajakan minat (market sounding), diantaranya mencakup

ketertarikan investor potensial atas tingkat pengembalian investasi yang ditawarkan, risiko

utama yang menjadi pertimbangan investor, kebutuhan akan Dukungan Pemerintah

dan/atau Jaminan Pemerintah.

• Tanggapan dan pendapat dari lembaga keuangan nasional dan/atau internasional

terhadap bankability rencana proyek KPBU, termasuk indikasi besaran pinjaman, jangka

waktu, tingkat suku bunga, dan persyaratan perolehan pinjaman yang dapat disediakan,

serta risiko utama yang menjadi pertimbangan.

• Tanggapan dan pendapat dari lembaga penjaminan terhadap rencana proyek KPBU,

diantaranya mencakup risiko-risiko yang dapat dijaminkan, persyaratan dan prosedur

perolehan penjaminan, dan lainnya.

• Identifikasi strategi untuk mengurangi risiko pasar dan meningkatkan persaingan yang

sehat dalam pengadaan proyek KPBU.

• Identifikasi struktur pasar untuk mendapatkan gambaran mengenai tingkat kompetisi dari

proyek-proyek KPBU sektor infrastruktur e-government.

5.1.3. Analisis Struktur Pendapatan KPBU

Berisikan uraian detail potensi-potensi sumber pendapatan proyek KPBU selama masa

perjanjian kerjasama. Untuk sektor infrastruktur e-government, pendapatan dari Availability

Payment yang dibayarkan pemerintah (atau institusi yang diberi otoritas) kepada Badan Usaha

Pelaksana. Perlu dilihat kemungkinan adanya sumber pendapatan dari operasional (operating

revenue) dan non-operational (non operating revenue).

Pada sub-bab ini diidentifikasi juga dampak terhadap pendapatan jika terjadi:


E-GOVERNMENT 2017

BUKU IV 27

• kenaikan biaya KPBU (cost over run);

• pembangunan KPBU selesai lebih awal;

• pengembalian KPBU melebihi tingkat maksimum yang ditentukan.

• pemberian insentif atau pemotongan pembayaran dalam hal pemenuhan kewajiban.

5.1.4. Analisis Biaya dan Manfaat Sosial (ABMS)

Analisis Biaya Manfaat Sosial (ABMS) atau Social Cost and Benefit Analysis (SCBA) merupakan

alat bantu untuk membuat keputusan publik dengan mempertimbangkan kesejahteraan

masyarakat. ABMS membandingkan kondisi dengan ada proyek KPBU dan tanpa ada proyek

KPBU. Hasil ABMS digunakan sebagai dasar penentuan kelayakan ekonomi proyek KPBU

serta kelayakan untuk dukungan pemerintah. Hal lain yang perlu diperhatikan juga adalah

bahwa hasil perhitungan ABMS akan menjadi rujukan bagi pemerintah dalam menentukan

besaran dukungan pemerintah. Beberapa hal yang perlu diuraikan dalam Prastudi Kelayakan

ini meliputi:

A. Asumsi umum

• Periode evaluasi;

• Faktor konversi;

• Dan asumsi lain yang diperlukan.

B. Manfaat

Pada sub-bab ini diuraikan berbagai manfaat yang didapatkan dari kegiatan proyek KPBU

infrastruktur e-government. Manfaat dikuantifikasi dan dikonversi dari nilai finansial

menjadi nilai ekonomi.

C. Biaya

• Biaya penyiapan KPBU;

• Biaya modal;

• Biaya operasional;

• Biaya pemeliharaan;

• Biaya lain-lain yang timbul dari adanya proyek.

Biaya yang diperhitungkan merupakan biaya konstan di luar biaya kontijensi dan pajak.

Biaya dikonversi dari nilai finansial menjadi nilai ekonomi.


E-GOVERNMENT 2017

BUKU IV 28

D. Parameter Penilaian

Pada sub-bab ini diuraikan beberapa parameter penilaian ekonomi dari proyek KPBU

yang akan dilaksanakan. Parameter tersebut meliputi:

• Economic Internal Rate of Return (EIRR);

• Economic Net Present Value (ENPV);

• Economic Benefit Cost Ratio (BCR).

E. Analisis sensitivitas

Analisis sensitivitas bertujuan untuk mengkaji pengaruh ketidakpastian pelaksanaan

KPBU terhadap tingkat kelayakan ekonomi proyek, misalnya:

• Perubahan nilai social discount rate;

• Penurunan/kenaikan komponen biaya;

• Penurunan/kenaikan komponen manfaat

5.2. Kajian Keuangan

Pada sub-bab ini diuraikan secara ringkas analisis keuangan dari proyek KPBU yang akan dijalankan.

Beberapa hal yang perlu diuraikan dalam analisis keuangan ini antara lain meliputi:

5.2.1. Asumsi Analisis Keuangan

Asumsi yang digunakan dalam melakukan perhitungan analisa keuangan proyek KPBU

Infrastruktur E-Government adalah antara lain sebagai berikut :

1. Periode kerja sama

2. Tingkat inflasi per tahun

3. Debt to Equity Ratio (Komposisi Pinjaman dan Modal)

4. Bunga pinjaman

5. Jangka waktu pengembalian pinjaman termasuk masa tenggangnya

6. Nilai tukar mata uang (Jika diperlukan)

7. Tarif pajak

8. Biaya kontingensi yang juga merupakan biaya mitigasi risiko, biaya perijinan,

pemeliharaan lingkungan dan biaya lainnya.

9. Asumsi lain yang diperlukan


E-GOVERNMENT 2017

BUKU IV 29

5.2.2. Pendapatan

Menguraikan jenis-jenis pendapatan yang bisa diperoleh dari proyek KPBU Infrastruktur E-

Government. Proyeksi pendapatan disiapkan berdasarkan struktur pendapatan KPBU yang

telah dianalisis sebelumnya. Sejauh ini, bentuk kerjasama yang paling memungkinkan adalah

berdasarkan Avalilibility Payment (AP), yaitu pembayaran secara berkala oleh Menteri/Kepala

Lembaga/Kepala Daerah kepada Badan Usaha Pelaksana atas tersedianya layanan

infrastruktur e-government yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana

ditentukan dalam perjanjian KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha).

5.2.3. Biaya

Menguraikan biaya-biaya yang perlu dikeluarkan selama masa kerjasama mulai dari tahap

konstruksi hingga pengoperasian dan pemeliharaannya. Unsur biaya yang perlu dikaji

meliputi:

• Biaya investasi (CAPEX)

Berisikan ringkasan biaya investasi, baik oleh PJPK, Badan Usaha maupun secara total.

Ringkasan ini juga terdiri dari dua harga, yaitu harga konstan dan harga berlaku.

Ringkasan biaya investasi ini di-breakdown per tahun. Untuk biaya investasi (CAPEX)

sektor Infrastruktur e-government ini antara lain meliputi :

o Biaya investasi untuk lahan dan kesiapannya;

o Biaya investasi untuk Fasilitas bangunan;

o Biaya investasi untuk Fasilitas perangkat aktif seperti server dan router;

o Biaya investasi untuk Fasilitas & sarana penunjang seperti genset, baterei,

pendingan ruangan, sistem keamanan dan gudang suku cadang;

o Biaya investasi untuk pembangunan infrastruktur kawasan, termasuk jalan akses,

tempat parkir, penerangan dll.

o Biaya investasi untu kegiatan penunjang non fisik, seperti kegiatan analisa dampak

lingkungan (AMDAL), analisa sosial, perizinan atas penggunaan lahan, dll.

o Selain itu juga ada working capital yang timbul dari pengoperasian proyek investasi

ini, pihak manajemen memperkirakan adanya biaya lain-lain yang mencakup

biaya kunjungan manajemen, biaya bantuan hukum, biaya peresmian, dan biaya

pemasaran.

• Biaya operational dan pemeliharaan (OPEX)

Biaya-biaya operasional yang dihitung antara lain:

o Biaya professional dan tenaga pendukung lainnya;

o Biaya listrik, operasional harian dan utilitas;


E-GOVERNMENT 2017

BUKU IV 30

o Biaya perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur e-government;

o Biaya penyusutan;

o Biaya asuransi;

o Biaya bunga hutang;

o Biaya lainnya.

5.2.4. Proyeksi Kinerja Keuangan Badan Usaha Pelaksana

Pada bagian ini akan dikaji proyeksi kinerja keuangan Badan Usaha Pelaksana dengan

menggunakan asumsi-asumsi seperti dibahas diatas. Proyeksi keuangan yang perlu

dimasukkan dalam Prastudi Kelayakan:

• Proyeksi laba rugi (income statement)

(Inggris : Income Statement atau Profit & Loss Statement) adalah bagian dari laporan

keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang

menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan

laba/rugi bersih.

• Proyeksi neraca (balance sheet)

adalah bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode

akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan entitas tersebut pada akhir periode. Neraca

terdiri dari tiga unsur, yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas.

• Proyeksi arus kas (cash flow)

Adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu

periode akuntansi yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang (kas) perusahaan.

5.2.5. Kelayakan Proyek

Bagian ini akan membahas indikator yang menentukan layak tidaknya proyek ini dijalankan

oleh Badan Usaha Pelaksana. Beberapa indikator keuangan tersebut adalah:

• IRR, NPV dan DSCR dari proyek.

• Perbandingan FIRR proyek terhadap WACC. Jika FIRR lebih besar dari WACC

maka Proyek KPBU dinilai LAYAK.

• Jika FIRR ekuitas dibandingkan dengan Minimum Attractive Rate of Return

(MARR) masih lebih besar maka Proyek KPBU dinilai LAYAK.

• Jika NPV yang dihasilkan lebih besar dari 0 maka Proyek KPBU dinilai LAYAK.

• Jika DSCR lebih besar dari 1 maka Proyek KPBU dinilai LAYAK.


E-GOVERNMENT 2017

BUKU IV 31

5.2.6. Analisis Sensitivitas

Analisis sensitivitas bertujuan untuk mengkaji pengaruh ketidakpastian pelaksanaan KPBU

terhadap tingkat kelayakan keuangan proyek, misalnya:

• Penurunan/kenaikan pendapatan;

• Penurunan/kenaikan biaya;

5.3. Analisis Value for Money (Nilai Manfaat Uang)

Tujuan dari Analisis Nilai Manfaat Uang (Value for Money – VFM) adalah untuk membandingkan

dampak finansial dari proyek KPBU (perkiraan penawaran badan usaha) terhadap alternatif

penyediaan infrastruktur secara tradisional oleh Pemerintah (Public Sector Comparator – PSC). Nilai

Manfaat Uang (VFM) merupakan selisih Net Present Value (NPV) PSC dengan NPV KPBU. Jika Nilai

VFM adalah positif, maka proyek tersebut memberikan nilai manfaat. Sebaliknya, jika VFM negatif,

maka skema tersebut tidak dipilih.

5.3.1. Perhitungan Biaya Dasar (Base Cost)

Menguraikan perbandingan biaya yang dibutuhkan antara PSC dan KPBU untuk

menyediakan infrastruktur dan pelayanan yang sama.

Untuk PSC : CAPEX, OPEX dan Pendapatan

Untuk KPBU : CAPEX, OPEX, dan Pendapatan

PSC KPBU

Competitive neutrality

Risk

Ancillary cost

Financing

Base cost

Risk

Ancillary cost

Financing

Base cost

Value for Money


E-GOVERNMENT 2017

BUKU IV 32

5.3.2. Pembiayaan (Financing)

Menguraikan perbandingan antara total pembiayaan KPBU dengan PSC. Umumnya total

pembiayaan KPBU lebih tinggi daripada PSC karena Badan Usaha memperoleh pinjaman

dengan suku bunga yang lebih tinggi.

5.3.3. Biaya Lain-lain (Ancillary Cost)

Menjelaskan biaya lain-lain yang timbul dari pelaksanaan proyek namun tidak terkait

langsung dengan proyek, seperti biaya manajemen proyek dan biaya transaksi.

5.3.4. Risiko

Menguraikan risiko-risiko yang ditanggung oleh pelaksana proyek. Pada PSC seluruh risiko

ditanggung oleh Pemerintah sedangkan pada KPBU risiko akan dialokasikan pada masing-

masing pihak yang dianggap paling mampu melakukan mitigasi risikonya.

5.3.5. Competitive Neutrality

Menguraikan competitive neutrality yang menghilangkan keuntungan dan kerugian kompetitif

yang dimiliki oleh publik. Beberapa biaya, seperti pajak atau asuransi tertentu, yang terdapat

pada base cost mungkin tidak dihitung pada komponen base cost dari PSC yang menimbulkan

kesalahpahaman. Oleh karena itu, untuk menetralkan hal tersebut, competitive neutrality

ditambahkan ke dalam PSC.

5.3.6. Kesimpulan

Merekapitulasi perhitungan dari setiap komponen untuk memperoleh gambaran besaran

VFM dari proyek KPBU.


E-GOVERNMENT 2017

BUKU IV 33

BAB 6. KAJIAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL

Pada bab ini akan dibahas secara ringkas dari hasil studi lingkungan yang telah dilakukan. Beberapa

hal yang perlu masuk dalam bab ini meliputi:

6.1. Pengamanan Lingkungan

Pada Dokumen Pra-studi Kelayakan kajian lingkungan hidup yang dilakukan merupakan kajian awal

lingkungan (Initial Environmental Examination – IEE). Berikut adalah hal-hal yang perlu dikaji dan

disampaikan pada kajian awal lingkungan:

1. Latar belakang dan gambaran kegiatan, termasuk namun tidak terbatas pada latar belakang,

tujuan dan ruang lingkup kajian awal lingkungan, serta gambaran kegiatan pada setiap

tahapan proyek ((i) perencanaan/desain, (ii) konstruksi, (iii) operasi, (iv) end-of-life;

2. Lokasi terkena dampak;

3. Kebijakan dan prosedur lingkungan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan;

4. Evaluasi potensi dampak lingkungan -- matriks dampak proyek:

• Susun daftar potensi dampak;

• Identifikasi dan pertimbangkan daftar berdasarkan kelas/tipe dampak;

• Prediksi dan karakterisasi potensi dampak (besaran, arah (menguntungkan/merugikan),

jangkauan, durasi, frekuensi, reversibilitas, kemungkinan terjadi);

5. Rekomendasi aksi penentuan dan mitigasi, termasuk pengawasan dan evaluasi.

6.2. Pengamanan Sosial dan Pengadaan Lahan

Sebagian potensi dampak sosial yang ditimbulkan dari proyek KPBU serta rencana mitigasinya telah

dibahas pada kajian lingkungan hidup. Namun, jika dampak sosial yang ditimbulkan cukup besar

maka perlu diperjelas atau dirinci pada bagian ini.

Selain itu, bagian ini juga berfokus pada kegiatan pengadaan tanah untuk tapak proyek KPBU.

Berikut adalah hal-hal yang perlu dikaji pada kajian ini:

1. Mengidentifikasi pihak-pihak yang terkena dampak beserta status lahannya;

2. Mengidentifikasi karakteristik sosial dan ekonomi dari pihak-pihak yang terkena dampak;

3. Mengidentifikasi aksi yang harus dilakukan untuk kebutuhan tapak proyek KPBU, apakah

pengajuan izin pemanfaatan, pembelian tanah, sewa, atau lainnya;

4. Mengidentifikasi nilai/harga lahan yang akan dibebaskan;

5. Menentukan kompensasi yang akan diberikan kepada pihak-pihak yang terkena dampak

dengan mempertimbangkan kapasitas PJPK dalam menyediakan kompensasi tersebut;

6. Menunjuk lembaga atau membentuk tim yang bertanggung jawab untuk pengadaan tanah

dan/atau pemukiman kembali;

7. Melaksanakan konsultasi publik kepada pihak-pihak yang terkena dampak;

8. Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah dan/atau pemukiman kembali.


E-GOVERNMENT 2017

BUKU IV 34

Bersamaan dengan penyusunan Dokumen Pra-Studi Kelayakan, PJPK juga harus menyediakan

dokumen pendukung terkait kajian lingkungan dan sosial yang dipersyaratkan oleh peraturan

perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan

oleh PJPK:

1. Identifikasi persyaratan dokumen yang perlu disiapkan (wajib AMDAL atau UKL-UPL atau

SPPL) untuk memperoleh izin lingkungan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup

No. 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

2. Dalam menyusun dokumen pendukung (AMDAL ataupun UKL-UPL atau SPPL) PJPK dapat

menunjuk konsultan atau tim penyusun. Untuk Tim Penyusun AMDAL diatur oleh Peraturan

Menteri Lingkungan Hidup No. 7 Tahun 2010.


E-GOVERNMENT 2017

BUKU IV 35

BAB 7. KAJIAN BENTUK KPBU

Pada bab ini akan dibahas alternatif-alternatif skema kerjasama yang dapat diterapkan sampai dengan

penetapan skemanya. Beberapa hal yang dikaji dalam bab ini meliputi:

7.1. Alternatif Skema Kerjasama

Pada sub-bab ini berisikan karakteristik alternatif-alternatif skema KPBU berikut dengan keuntungan

dan kerugian/kelemahan dari masing-masing alternatif tersebut, seperti misalnya BOT (Built-

Operate-Transfer), BTO (Built-Transfer-Operate), BOO (Built-Operate-Own), kontrak manajemen,

kontrak sewa, dan sebagainya.

7.2. Penetapan Skema KPBU

Berisikan pertimbangan-pertimbangan dalam menetapkan skema KPBU yang akan diterapkan.

Beberapa pertimbangan dapat meliputi pertimbangan hukum dan peraturan, kelembagaan,

ketersediaan infrastruktur yang ada, waktu untuk ketersediaan infrastruktur, kemampuan (teknis dan

finansial) pemerintah, optimalisasi investasi oleh Badan Usaha pelaksana, kemungkinan pembiayaan

dari sumber lain serta pembagian risikonya dan kepastian adanya pengalihan keterampilan

manajemen dan teknis dari sektor swasta kepada sektor publik.

Sub-bab ini juga menguraikan skema struktur kelembagaan penjelasan alur tanggung jawab masing-

masing lembaga.

7.3. Lingkup kerjasama KPBU

Berisikan pembagian tanggung jawab antara PJPK dan Badan Usaha Pelaksana (BUP). Dalam

menentukan lingkup kerjasama ini perlu melihat peraturan yang berlaku, termasuk tupoksi dari

lembaga-lembaga terkait. Misalkan bahwa BUP hanya menyediakan sarana penunjang dan perangkat

utama data center atau hingga mengoperasikan dan memelihara saranan penunjang dan perangkat

data center, dan sebagainya.

Dalam lingkup ini juga perlu diuraikan faktor-faktor kritis yang akan menentukan suksesnya proyek

KPBU, seperti misalnya komitmen, proses pengadaan yang efektif, alokasi dan manajemen risiko,

kejelasan spesifikasi keluaran, dan sebagainya.

Peran dan tanggung jawab instansi terkait perlu diuraikan secara lebih mendetail dalam sub-bab ini,

seperti misalnya peran PJPK, Badan Usaha Pelaksana, dan sebagainya, berdasarkan struktur KPBU

yang akan diterapkan.

7.4. Jangka Waktu dan Pentahapan KPBU

Penentuan jangka waktu mempertimbangkan tingkat dan jangka waktu pengembalian investasi yang

ditanamkan Badan Usaha. Diuraikan pula rencana kegiatan proses penyiapan transaksi KPBU

dengan memperhatikan kondisi permintaan ataupun pertimbangan lainnya.

7.5. Keterlibatan Pihak Ketiga

Keterlibatan pihak ketiga perlu diidentifikasi termasuk peran, tanggung jawab, kompensasi

/pembayaran (jika ada), serta kebutuhan perjanjian.


E-GOVERNMENT 2017

BUKU IV 36

7.6. Penggunaan aset pemerintah/pemerintah daerah/BUMN/BUMD

Dalam sub-bab ini akan dikaji aset-aset pemerintah/pemerintah daerah atau BUMN/BUMD apa saja

yang akan digunakan untuk kerjasama ini dan bagaimana sistem pemakaian yang akan diterapkan.

Aset ini juga termasuk dengan aset-aset institusi lain seperti misalnya aset jalan akses, aset jaringan

listrik, gedung dan sebagainya.

7.7. Alur Finansial Operasional

Pada sub-bab ini diuraikan mengenai aliran keuangan yang direncanakan setelah proyek KPBU

diimplementasikan. Perlu dipertimbangkan pembentukan badan khusus pengelola proyek dari sisi

PJPK dengan mempertimbangkan legalitas badan usaha tersebut dalam mengelola alur finansial

operasional. Badan usaha tersebut bisa saja dalam bentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

atau bentuk lainnya.

7.8. Status Kepemilikan Aset dan Pengalihan Aset

Sub-bab ini menguraikan status kepemilikan aset selama jangka waktu perjanjian kerjasama dan

mekanisme pengalihan aset setelah berakhirnya perjanjian kerjasama.


E-GOVERNMENT 2017

BUKU IV 37

BAB 8. KAJIAN RISIKO

Risiko adalah kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan selama kelangsungan suatu

proyek. Risiko tersebut dapat dinilai secara kualitatif ataupun kuantitatif. Proses analisis risiko terdiri

atas identifikasi risiko, alokasi risiko, penilaian risiko, dan mitigasi risiko. Tujuan analisis risiko

adalah agar stakeholder dapat memperoleh manfaat finansial sebesar-besarnya melalui proses

pengelolaan risiko yang meliputi menghilangkan, meminimalkan, mengalihkan, dan

menyerap/menerima risiko tersebut. Kajian risiko perlu mengacu pada acuan alokasi risiko yang

diterbitkan oleh PT. PII.

8.1. Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko dilakukan untuk mengetahui jenis risiko yang mungkin timbul di dalam proyek.

Beberapa contoh risiko-risiko antara lain meliputi:

a. Risiko Lokasi risiko pencemaran ke lingkungan sekitar lokasi, keresahan masyarakat, dan

sebagainya.

b. Risiko Desain, Konstruksi dan Uji Operasi risiko keterlambatan penyelesaian konstruksi

dan kenaikan biaya, kesalahan desain atau desain yang tidak lengkap, ketidaksesuaian

peralatan praktik, ketidakjelasan spesifikasi output, risiko uji operasi, dan sebagainya.

c. Risiko Sponsor adanya anggota konsorsium yang tidak dapat memenuhi kewajiban

kontraktualnya serta kinerja kontraktor EPC dan OPC yang buruk.

d. Risiko Finansial risiko tidak tercapainya perolehan biaya proyek (financial close), terjadinya

fluktuasi nilai mata uang dan tingkat bunga pinjaman, perubahan tingkat inflasi yang

signifikan, dan sebagainya.

e. Risiko Operasional risiko terjadinya perubahan biaya operasi & pemeliharaan peralatan

dan perlengkapan data center, kerusakan peralatan, kenaikan biaya energi, tidak tersedianya

tenaga operasional yang memadai, dan sebagainya.

f. Risiko Pendapatan risiko kegagalan penetapan retribusi awal, kegagalan penyesuaian

retribusi sesuai rencana dalam model finansial, perubahan volume output proyek,

ketidaksiapan availability payment dan sebagainya.

g. Risiko Politik risiko perubahan politik yang signifikan, pemutusan kerjasama akibat

perubahan regulasi, risiko mata uang asing (repatriasi, ekspropriasi, dan konversi).

h. Risiko Kahar risiko kahar politik akibat perang dan sebagainya, risiko bencana alam.

i. Risiko Kepemilikan Aset risiko hilang atau rusaknya aset, buruknya kondisi aset saat serah

terima, dan sebagainya.

8.2. Prinsip Alokasi Risiko

Dalam sub-bab ini diuraikan mengenai prinsip-prinsip alokasi risiko, dimana dalam pelaksanaan

proyek KPBU, pendistribusian atau alokasi risiko harus dapat dilakukan secara optimal dengan cara

mengalihkan risiko kepada pihak yang memang dapat mengelola risiko-risiko tersebut secara lebih

efisien dan efektif.

Prinsip alokasi risiko lazimnya adalah “Risiko sebaiknya dialokasikan kepada pihak yang relatif lebih

mampu mengelolanya atau dikarenakan memiliki biaya terendah untuk menyerap risiko tersebut. Jika

prinsip ini diterapkan dengan baik, diharapkan dapat menghasilkan premi risiko yang rendah dan


E-GOVERNMENT 2017

BUKU IV 38

biaya proyek yang lebih rendah sehingga berdampak positif bagi pemangku kepentingan proyek

tersebut.

Dalam transaksi proyek KPBU, penentuan kewajiban PJPK dalam Perjanjian Kerjasama (yang

dilakukan setelah melakukan analisis risiko sebagai bagian dari studi kelayakan proyek) perlu

memenuhi prinsip Alokasi Risiko. Upaya menghasilkan suatu skema alokasi risiko yang optimal

penting demi memaksimalkan nilai manfaat uang (value for money).

8.3. Metode Penilaian Risiko

Dalam menentukan risiko yang paling besar kemungkinannya terjadi serta pengaruhnya yang paling

signifikan terhadap kelangsungan proyek KPBU ini, disusun suatu kriteria penilaian risiko yang

dilihat dari peringkat kemungkinannya untuk terjadi dan peringkat konsekuensi risiko.

Peringkat Kemungkinan Terjadi Risiko

Peringkat Keterangan

Hampir Pasti Terjadi Ada kemungkinan kuat risiko ini akan terjadi sewaktu-waktu seperti yang telah terjadi di proyek lainnya.

Mungkin Sekali Terjadi Risiko mungkin terjadi sewaktu-waktu karena adanya riwayat kejadian kasual

Mungkin Terjadi Tidak diharapkan, tapi ada sedikit kemungkinan terjadi sewaktu-waktu

Jarang Terjadi Sangat tidak mungkin, tetapi dapat terjadi dalam keadaan luar biasa. Bisa terjadi, tapi mungkin tidak akan pernah terjadi

Hampir Tidak Mungkin Terjadi

Risiko ini secara teoritis dimungkin terjadi, namun belum pernah didapati terjadi di proyek lainnya.

Pemeringkatan Dampak Risiko

Peringkat Dampak

Keuangan Keselamatan Penundaan Kinerja Hukum Politik

Tidak Penting

Varian <5% terhadap anggaran

Tidak ada/ hanya cidera pribadi,

Pertolongan Pertama dibutuhkan tetapi tidak ada penundaan hari

< 3 bulan Sesuai tujuan, tetapi ada dampak kecil terhadap unsur-unsur non-inti

Pelanggaran Kecil

Perubahan dan dampak kecil terhadap proyek

Ringan Varian 5%-10% terhadap anggaran

Cidera ringan, perawatan medis dan penundaan beberapa hari

3 – 6 bulan Sesuai tujuan, tetapi ada kerugian sementara dari sisi layanan, atau kinerja unsur-unsur non-inti yang berada dibawah standar

Pelanggaran prosedur/ pedoman internal

Perubahan memberikan dampak yang signifikan terhadap proyek

Sedang Varian 10%-20% terhadap anggaran

Cidera: Kemungkinan rawat inap dan banyak penundaan hari

6 – 12 bulan Kerugian sementara unsur proyek inti, atau standar kinerja unsur inti yang menjadi berada di bawah standar

Pelanggaran kebijakan/ peraturan pemerintah

Ketidakstabilan situasi berdampak pada keuangan dan kinerja.


E-GOVERNMENT 2017

BUKU IV 39

Besar Varian 20%_30% terhadap anggaran

Cacat sebagian atau penyakit jangka panjang atau beberapa cidera serius

1 – 2 tahun Ketidakmampuan untuk memenuhi unsur inti, dan secara signifikan menjadikan proyek dibatalkan

Pelanggan lisensi atau hukum, pengenaan penalti

Ketidakstabilan berdampak pada keuangan dan kinerja

Serius Varian 30%-50% terhadap anggaran

Kematian atau cacat permanen

>2 tahun Kegagalan total proyek

Intervensi peraturan atau tuntutan, pengenaan penalti

Ketidakstabilan menyebabkan penghentian layanan

Metode penilaian risiko tersebut akan dimasukan dalam matriks peta risiko sebagai berikut:

Tabel 1. Matriks Peta Risiko

Kemungkinan Konsekuensi

Tidak Penting Ringan Sedang Besar Serius

Hampir Pasti Menengah Menengah Tinggi Tinggi Tertinggi

Mungkin Sekali Rendah Menengah Menengah Tinggi Tertinggi

Mungkin Rendah Menengah Menengah Tinggi Tinggi

Jarang Rendah Rendah Menengah Menengah Tinggi

Hampir Tidak

Mungkin Rendah Rendah Rendah Menengah Menengah

8.4. Mitigasi Risiko

Mitigasi risiko bertujuan untuk memberikan cara mengelola risiko terbaik dengan

mempertimbangkan kemampuan pihak yang mengelola risiko dan juga dampak risiko. Mitigasi risiko

ini berisi rencana-rencana yang harus dilakukan pemerintah dalam kondisi preventif, saat risiko

terjadi, ataupun paska terjadinya risiko. Mitigasi risiko ini dapat berupa penghapusan risiko,

meminimalkan risiko, mengalihkan risiko melalui asuransi atau pihak ketiga lainnya, atau

menerima/menyerap risiko tersebut.

Berikut disampaikan contoh dari matriks risiko proyek KPBU di sektor infrastruktur e-government.


E-GOVERNMENT 2017

BUKU IV 40

Contoh Matriks Risiko Proyek KPBU E-Government Kategori Risiko dan

Persitiwa Risiko Deskripsi PJPK BU Bersama

Strategi Mitigasi Sesuai Best Practice

Kondisi Spesifik terkait Alokasi Risiko

1. RISIKO LAHAN

Keterlambatan dan kenaikan biaya pembebasan lahan

Keterlambatan dan kenaikan Biaya akibat proses pembebasan lahan yang berkepanjangan

Pemerintah menyediakan lahan proyek sebelum proses pengadaan

Lahan tidak dapat dibebaskan

Kegagalan perolehan lokasi lahan proyek karena proses pembebasan lahan yang sulit

Status hukum lahan dan prosedur yang jelas dalam pembebasan lahan proyek

Kejelasan status hukum dan tata ruang lahan bisa menjadi kendala

Proses permukiman kembali yang rumit

Keterlambatan dan kenaikan biaya karena rumitnya isu proses pemukiman kembali

Kompensasi yang wajar dan komunikasi yang baik dengan pihak yang terkena dampak

Dampak sosial relatif luas bila lahan di perkotaan dan sifatnya masih produktif

Kesulitan pada kondisi lokasi yang tak terduga

Keterlambatan karena ketidakpastian kondisi lokasi

Data historis penggunaan lahan dan penyelidikan tanah

Kerusakan artefak dan barang kuno pada lokasi

Data historis penggunaan lahan dan penyelidikan tanah

Gagal menjaga keselamatan dalam lokasi

Implementasi prosedur keselamatan kerja yang baik

Kontaminasi/polusi ke lingkungan lokasi

Kesesuaian dengan studi Amdal yang baik

2. RISIKO DESAIN, KONSTRUKSI, DAN UJI OPERASI

Risiko design brief Kerugian akibat tidak jelasnya/tidak lengkapnya design brief

Konsultan desain yang

berpengalaman dan baik

Kesalahan desain Menyebabkan ekstra/revisi desain yang diminta operator

Konsultan desain yang berpengalaman dan baik

Biasanya teridentifikasi saat uji operasi teknis

Terlambatnya penyelesaian konstruksi

Dapat termasuk terlambatnya pengembalian akses lokasi

Kontraktor yang handal dan klausul kontrak yang standar

Kenaikan biaya konstruksi

Kesepakatan faktor eskalasi harga tertentu dalam kontrak


E-GOVERNMENT 2017

BUKU IV 41

Kategori Risiko dan Persitiwa Risiko

Deskripsi PJPK BU Bersama Strategi Mitigasi Sesuai Best

Practice Kondisi Spesifik terkait

Alokasi Risiko

Risiko uji operasi Kesalahan estimasi waktu/ biaya dalam uji operasi teknis

Koordinasi kontraktor dan operator yang baik

3. RISIKO SPONSOR

Kinerja subkontraktor yang buruk

Proses pemilihan sub-kontraktor yang kredibel

Kegagalan/default dari sub-

kontraktor

Proses pemilihan sub-kontraktor yang kredibel

Kegagalan/default dari Badan Usaha

Default Badan Usaha yang mengarah ke terminasi/step-in oleh Financier

Konsorsium didukung sponsor yang kredibel dan solid

Kegagalan/default dari sponsor proyek

Default pihak sponsor (atau anggota konsorsium)

Proses PQ untuk memperoleh sponsor yang kredibel

4. RISIKO FINANSIAL

Kegagalan mencapai financial close

Tidak tercapainya financial close karena ketidakpastian kondisi pasar

Koordinasi yang baik dengan potential lenders

Bisa juga karena conditions precedence tidak terpenuhi

Risiko struktur finansial Inefisiensi karena struktur modal proyek yang tidak optimal

Konsorsium didukung sponsor/lender yang kredibel dan solid

Risiko nilai tukar mata uang fluktuasi (non ekstrim) nilai tukar mata uang

Instrumen lindung nilai

Risiko tingkat inflasi Kenaikan (non ekstrim) tingkat inflasi terhadap asumsi dalam life-cycle cost

Faktor indeksasi tarif;

Risiko suku bunga Fluktuasi (non ekstrim) tingkat suku bunga

Lindung nilai tingkat suku bunga

Risiko asuransi (1) Cakupan asuransi untuk risiko tertentu tidak lagi tersedia dari penyedia asuransi di pasaran

Konsultansi dengan spesialis/broker asuransi

Khususnya untuk cakupan asuransi risiko terkait keadaan kahar

Risiko asuransi (2) Kenaikan substansial tingkat premi terhadap estimasi awal

Konsultansi dengan spesialis/broker asuransi


E-GOVERNMENT 2017

BUKU IV 42




Alokasi Risiko

5. RISIKO OPERASI

Ketersediaan fasilitas Akibat fasilitas tidak bisa terbangun

Kontraktor yang handal

Buruk atau tidak tersedianya layanan

Akibat fasilitas tidak bisa beroperasi

Operator yang handal; Spesifikasi output yang jelas

Aksi industry Aksi mogok, larangan kerja,dsb

Kebijakan SDM dan hubungan industrial yang baik

Bisa oleh staf operator, subkontraktor atau penyuplai

Kenaikan biaya O&M Akibat kesalahan estimasi biaya O&M atau kenaikan tidak terduga

Operator yang handal;

Faktor eskalasi dalam kontrak

Kesalahan estimasi biaya life cycle

Kesepakatan/kontrak dengan supplier seawal mungkin

Kecelakaan lalu lintas atau isu keselamatan

Asuransi kewajiban pihak ketiga

6. RISIKO PENDAPATAN

Kegagalan mengajukan

penyesuaian tarif

Akibat BU tidak mampu memenuhi standar minimal yang disepakati

Kinerja operasi yang baik dan jelas;

Penyesuaian tarif periodic terlambat

Pada indeksasi tarif terhadap tingkat inflasi


Tingkat penyesuaian tarif lebih rendah dari proyeksi

khususnya setelah indeksasi tarif dan rebasing tariff


Kesalahan perhitungan estimasi tarif

Survei user affordability and willingness yang handal

7. RISIKO KONEKTIVITAS JARINGAN

Risiko jaringan (1) Ingkar janji otoritas untuk membangun dan memelihara jaringan sesuai rencana

Standar kinerja operasi dan pengawasan yang baik

Risiko jaringan (2) Ingkar janji otoritas untuk membangun fasilitas penghubung

Pemahaman kontrak yang baik oleh sektor publik


E-GOVERNMENT 2017

BUKU IV 43




Alokasi Risiko

Risiko jaringan (3) Ingkar janji otoritas untuk tidak membangun fasilitas pesaing

Pemahaman kontrak yang baik oleh sektor publik

8. RISIKO INTERFACE

Risiko interface (2) Ketimpangan kualitas pekerjaan dukungan pemerintah dan yang dikerjakan BU.

Pekerjaan perbaikan oleh pihak yang kualitas pekerjaannya lebih rendah

Kontrak konstruksi dari pihak pemerintah maupun BU harus selaras dalam kualitas pekerjaan

Risiko interface(3) Rework yang substantial terkait perbedaan standar / metode layanan yang digunakan

Kesepakatan para pihak sedini mungkin tentang standar /metode yang akan diterapkan

Kontrak konstruksi dari pihak pemerintahmaupun BU harus selaras dalam kualitas pekerjaan

9. RISIKO POLITIK

Mata uang asing tidak dapat dikonversi

Mata uang asing tidak tersedianya dan/atau tidak bisa dikonversi dari Rupiah

• Pembiayaan domestik

• Akun pembiayaan luar negeri

• Penjaminan dari bank sentral

Mata uang asing tidak dapat direpatriasi

Mata uang asing tidak bisa ditransfer ke negara asal investor

• Pembiayaan domestik

• Akun pembiayaan luar negeri

• Penjaminan dari bank sentral

Risiko ekspropriasi Bisa juga akibat default PJPK

• Mediasi

• Penjaminan pemerintah

Perubahan regulasi (dan pajak) yang umum

Perubahan regulasi (dan pajak) yang diskriminatif dan spesifik

Provisi kontrak yang jelas termasuk kompensasinya

Keterlambatan perolehan persetujuan perencanaan

Hanya jika dipicu keputusan sepihak /tidak wajar dari otoritas terkait


Gagal/terlambatnya perolehan persetujuan

Hanya jika dipicu keputusan sepihak /tidak wajar dari otoritas terkait


Biasanya terkait isu selain Perencanaan


E-GOVERNMENT 2017

BUKU IV 44




Alokasi Risiko

10. RISIKO KAHAR

Bencana alam Asuransi, bila dimungkinkan

Kahar politis Peristiwa perang, kerusuhan, gangguan keamanan masyarakat

Asuransi, bila dimungkinkan

Cuaca ekstrim Asuransi, bila dimungkinkan

Kahar berkepanjangan Jika di atas 6-12 bulan,dapat mengganggu aspek ekonomis pihak yang terkena dampak

Setiap pihak dapat mengakhiri kontrak KPBU dan memicu prosedur terminasi proyek

Terutama bila asuransi tidak tersedia untuk risiko tertentu

11. RISIKO KEPEMILIKAN ALAT

Risiko nilai aset turun Kebakaran, ledakan, dsb Asuransi


E-GOVERNMENT 2017

BUKU IV 45

BAB 9. KAJIAN KEBUTUHAN DUKUNGAN PEMERINTAH

DAN/ATAU JAMINAN PEMERINTAH

Bab ini menguraikan kebutuhan Dukungan Pemerintah serta cakupan kebutuhan Jaminan

Pemerintah berdasarkan hasil kajian ekonomi dan komersial serta kajian risiko, proses dan strategi

untuk mendapatkan Dukungan Pemerintah dan/atau Jaminan Pemerintah, serta kajian kesiapan

proyek untuk mendapatkan Dukungan Pemerintah dan/atau Jaminan Pemerintah

9.1. Kajian Kemampuan PJPK

Dalam sub-bab ini dikaji kemampuan PJPK dalam membiayai porsi pembiayaan yang menjadi

tanggung jawabnya dan juga kemampuan pemerintah daerah dalam memberikan subsidi dan/atau

availability payment. Hal ini bisa dikaji dari kapasitas fiskal pemerintah daerah dan laporan keuangan

daerah selama 5 hingga 10 tahun ke belakang.

Selain kemampuan finansial, hal yang perlu dikaji juga adalah kemampuan sumber daya manusia

untuk dapat menyelenggarakan proyek KPBU dan juga menjalankan fasilitas yang akan di-KPBU-

kan

9.2. Kajian Kebutuhan Dukungan Pemerintah

Pemberian Dukungan Pemerintah dalam bentuk VGF (Viability Gap Fund) diatur melalui Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.011/2012 dimana disebutkan bahwa Dukungan Kelayakan

adalah Dukungan Pemerintah dalam bentuk kontribusi fiskal yang bersifat finansial yang diberikan

terhadap Proyek Kerja Sama. Proyek yang dapat diberikan dukungan kelayakan memiliki total biaya

investasi paling kurang senilai Rp100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah).

Walaupun proyek KPBU tidak memerlukan Dukungan Pemerintah dalam bentuk VGF, sub-bab ini

tetap perlu dibahas dengan memberikan klarifikasi mengapa tidak perlu VGF. Misalnya karena nilai

proyek yang kurang dari seratus milyar rupiah dan tidak mengaplikasikan prinsip “pengguna

membayar”.

VGF diberikan dalam bentuk tunai sebagai bagian dari biaya konstruksi dengan porsi yang tidak

mendominasi keseluruhan biaya konstruksi (maksimal 49%).

Dalam sub-bab ini diuraikan pemenuhan kriteria untuk mendapatkan VGF. Beberapa hal yang perlu

dijawab dalam sub-bab ini diantaranya adalah:

a. Apakah proyek secara ekonomi layak namun secara finansial belum layak?

b. Apakah proyek didasarkan pada “prinsip pengguna membayar”

c. Apakah pemilihan investor swasta dilakukan melalui proses tender yang terbuka dan

kompetitif dibawah skema KPBU?

d. Apakah draft perjanjian kerjasama telah memuat skema peralihan aset dan/ atau manajemen

aset dari investor ke PJPK pada akhir masa konsesi?

e. Apakah dalam studi kelayakan telah menunjukkan:

• Alokasi risiko yang optimal antara investor dan PJPK


E-GOVERNMENT 2017

BUKU IV 46

• Menyimpulkan bahwa proyek layak secara ekonomis dan akan layak secara finansial

apabila diberikan VGF

f. Apakah sektor yang akan di-KPBU-kan termasuk dalam sektor yang disebutkan dalam

Perpres No. 38 tahun 2015?

9.3. Kajian Kebutuhan Jaminan Pemerintah

Jaminan Pemerintah juga dapat diberikan kepada proyek infrastruktur dengan tujuan untuk

mengurangi risiko yang dibebankan kepada Badan Usaha.Jaminan Pemerintah ini diberikan oleh

Menteri Keuangan dan/atau Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Pada sub-bab ini dikaji mengenai ketentuan mengenai jaminan pemerintah, risiko infrastruktur yang

dapat diberikan penjaminan, kajian penjaminan yang mengacu pada PMK No 8/PMK/08/2016,

rencana pengusulan Jaminan Pemerintah, dan sebagainya.


E-GOVERNMENT 2017

BUKU IV 47

BAB 10. KAJIAN MENGENAI HAL-HAL YANG PERLU

DITINDAKLANJUTI (OUTSTANDING ISSUES)

Pada bab ini akan diuraikan hal-hal kritis yang perlu ditindaklanjuti dengan isi sub-bab sebagai

berikut:

10.1. Identifikasi Hal-Hal Kritis

Sub-bab ini akan menguraikan hal-hal kritis yang perlu diselesaikan pada tahap penyiapan proyek

KPBU dan juga sebelum dimulainya tahap transaksi KPBU, seperti misalnya penyelesaian studi

AMDAL, perizinan, ekspose kepada DPRD, dan sebagainya.

10.2. Rencana Penyelesaian Hal-Hal Kritis

Sub-bab ini menguraikan strategi, rencana, jadwal dan penanggung jawab penyelesaian hal-hal kritis

yang perlu diselesaikan. Hal ini dijabarkan dalam bentuk matriks.


E-GOVERNMENT 2017

BUKU IV 48

BAB 11. KAJIAN PENGADAAN

Dalam bab ini perlu diuraikan beberapa hal berikut

11.1. Landasan Hukum Pengadaan KPBU

Menguraikan berbagai landasan hukum yang harus digunakan dalam melakukan pengadaan Badan

Usaha Pelaksana

11.2. Pembentukan Panitia Pengadaan

Menguraikan surat keputusan pembentukan Panitia Pengadaan, serta tugas dan tanggung Panitia

Pengadaan.

11.3. Tahapan Dalam Pengadaan KPBU

Menguraikan tahapan pengadaan Badan Usaha Pelaksana, yaitu apakah perlu dilakukan pelelangan

satu tahap atau pelelangan dua tahap, beserta dengan berbagai pertimbangannya.

Pemilihan Badan Usaha Pelaksana dengan Pelelangan Satu Tahap, dilakukan untuk Proyek KPBU

yang memiliki karakteristik:

a. Spesifikasi dari Penyediaan Infrastruktur dapat dirumuskan dengan jelas; dan

b. Tidak memerlukan diskusi optimalisasi teknis dalam rangka mencapai output yang optimal.

Pemilihan Badan Usaha dengan Pelelangan Dua Tahap dilakukan untuk Proyek KPBU yang

memiliki karakteristik:

a. Spesifikasi dari Penyediaan Infrastruktur belum dapat dirumuskan dengan pasti karena

terdapat variasi inovasi dan teknologi; dan

b. Memerlukan optimalisasi penawaran teknis dalam rangka mencapai output yang optimal.

11.4. Progres Pengadaan

Menjelaskan proses pengadaan secara umum, sesuai dengan tahapan pengadaan seperti tertuang pada

sebelumnya. Tabel dibawah adalah contoh tahapan-tahapan dalam proses pengadaan/pelelangan.

11.5. Jadwal dan Kontak

Menguraikan perkiraan jadwal proses pengadaan Badan Usaha dan juga menguraikan alamat

sekretariat Panitia Pengadaan

TOOLKIT KPBU INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI & …kpsrb.bappenas.go.id/ppptoolkit/wp-content/uploads/2017/12/Buku... · Distribusi Pengguna Internet dan Populasi Penduduk Indonesia Pengguna

Documents