TOMMY KUNCARA, SE., MMSI EVALUASI PENERAPAN PRINSIP ...tommy_kuncara.staff.gunadarma.ac.id/Publications/files/4087/Jurnal... · EVALUASI PENERAPAN PRINSIP - PRINSIP GOOD CORPORATE

EVALUASI PENERAPAN PRINSIP - PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERENCETERHADAP PROSEDUR PEMBERIAN KREDITDI

LEMBAGA PERBANKAN PADA PT. BANKTABUNGAN NEGARA (PERSERO)TBK.”

TOMMY KUNCARA, SE., MMSI

1 ISSN- 1411- 3880

EVALUASI PENERAPAN PRINSIP - PRINSIP GOOD CORPORATE

GOVERENCETERHADAP PROSEDUR PEMBERIAN KREDITDI LEMBAGA

PERBANKAN PADA PT. BANKTABUNGAN NEGARA (PERSERO)TBK.”

Oleh :

Tommy Kuncara SE., MMSI 1)

FAHRI RACHMANSYAH 2)

PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI, UNIVERSITAS GUNADARMA

[email protected] [email protected]

ABSTRAK

Pengelolaan perusahaan (corporate governance) dalam dunia ekonomi merupakan hal yang dianggap penting sebagaimana yang terjadi dalam pemerintahan negara. Penelitian ini meneliti bagaimana prinsip-prinsip Good Corporate Goverence terhadap prosedur pemberiankredit di lembagaperbankan pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero)Tbk. penelitian ini adalah sebuah penelitian studi kasus yang dilakukan di sebuah perusahaan swasta yang bergerak di bidang perbankan di Indonesia.Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui hubungan antara penerapan prinsip tata kelola perusahaan (GCG) terhadap prosedur pemberian kredit dalam perusahaan. Corporate Governance sebagai perangkat peraturan yang menetapkan hubungan para pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya sehubungan dengan hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Dimana terdapat lima prinsip-prinsip Good Corporate Governance yakni: a) Keterbukaan informasi, b) Akuntabilitas, c)Pertanggungjawaban, d) Kemandirian, e) Kewajaran. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan analisis dokumen perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peranan penting antara penerepan GCG terhadap prosedur pemberian kredit. Hasil penelitian ini mendorong dan memotivasi perusahaan agar prinsip GCG dijadikan sebagai budaya perusahaan. Kata Kunci : Good Corporate Goverence (GCG),Bank Tabungan Negara




2 ISSN- 1411- 3880

ABSTRACT

Corporate governance in the world of economics is considered as important in the case of state government. This study examines how the principles of Good Corporate Goverence on the procedure of crediting in the denagerberbankan at PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. This research is a case study research conducted in a private company engaged in banking in Indonesia. The purpose of this study is to know the relationship between the implementation of corporate governance (GCG) principles on credit procedures in the company. Corporate Governance as a set of rules that establishes the relationships of shareholders, managers, creditors, governments, employees and other internal and external stakeholders in respect of their rights and obligations, or in other words the systems that direct and control the company. Where there are five principles of Good Corporate Governance namely: a) Information disclosure, b) Accountability, c) Accountability, d) Independence, e) Fairness. Data collection methods used in this study are interview and document analysis company. The results of this study indicate an important role between GCG forwarding on lending procedures. The results of this study encourage and motivate the company to make GCG principles as a corporate culture.

Keyword: Good Corporate Goverence (GCG),Bank Tabungan Negara




3 ISSN- 1411- 3880

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Krisis yang melanda pada pertengahan 1997 membuat perekonomian Indonesia tidak

stabil. Kondisi ini diperparah dengan rendahnya corporate governance. Hal ini ditandai dengan

kurang transparannya pengelolaan perusahaan sehingga control public menjadi sangat lemah dan

terkonsentrasinya pemegang saham besar pada beberapa keluarga yang menyebabkan campur

tangan pemegang saham mayoritas pada manajemen perusahaan sangat terasa dan menimbulkan

konflik kepentingan yang sangat menyimpang dari norma-norma tata kelola perusahaan yang

baik ditambah lagi globalisasi yang sedang terjadi saat ini mengakibatkan terjadinya perubahan

besar-besaran dalam bidang sosial politik dan ekonomi. Oleh karena itu diperlukan tata kelola

yang baik (good corporate governance) pada setiap sektor perekonomian di Indonesia agar dapat

menjaga kelangsungan (survive) demi meningkatkan perekonomian Indonesia.

Kajian mengenai corporate governance meningkat dengan pesat seiring dengan

terbukanya skandal keuangan berskala besar seperti skandal Enron, Tyco, WorldCom, Maxwell,

Polypec dan lain-lain. Oleh karena itu saat ini isu good corporate governance menjadi sangat

penting. Keruntuhan perusahaan-perusahaan publik tersebut dikarenakan oleh strategi, prosedur

maupun praktik curang (fraud) dari manajemen puncak yang berlangsung cukup lama karena

lemahnya pengawasan yang independen oleh corporate boards.

Pengelolaan perusahaan (corporate governance) dalam dunia ekonomi merupakan hal

yang dianggap penting sebagaimana yang terjadi dalam pemerintahan negara. Implementasi

good corporate governance (GCG) pada saat ini bukan lagi sekedar kewajiban, namun telah

menjadi kebutuhan bagi setiap perusahaan dan organisasi. Pernyataan tersebut telah menegaskan

bahwa perusahaan-perusahaan memiliki kedudukan penting dalam menjalankan perannya dalam

kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat.

Krisis perbankan di Indonesia yang dimulai pada akhir tahun 1997 bukan semata-mata

diakibatkan oleh krisis ekonomi, tetapi juga di akibatkan oleh belum di implementasikannya

good corporate governance dan etika yang melandasinya. Oleh karena itu, usaha

mengembalikan kepercayaan kepada dunia perbankan Indonesia melalui restrukturisasi dan

rekapitalisasi, hanya dapat mempunyai dampak jangka panjang apabila disertai tiga tindakan




4 ISSN- 1411- 3880

penting, yakni: (1) Ketaatan terhadap prinsip kehati-hatian ; (2) Pelaksanaan Good Corporate

Governance; (3) Pengawasan yang efektif dari otorisasi pengawasan bank.

Banyak ahli yang berpendapat bahwa kelemahan di dalam penerapan good corporate

governance merupakan salah satu sumber kerawanan ekonomi yang menyebabkan

memburuknya perekonomian negara-negara tersebut pada tahun 1997 dan 1998 (Husnan, 2001).

Kendala yang dihadapi dalam penerapan prinsip good corporate governance saat ini di

Indonesia adalah maraknya praktik korupsi, pengelembungan biaya, kolusi serta nepotisme yang

masih tumbuh subur dan terus dipupuk dibanyak perusahaan swasta maupun pemerintah.

Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) sangat diperlukan untuk membangun

kepercayaan masyarakat dan dunia internasional sebagai syarat mutlak bagi dunia perbankan

untuk berkembang dengan baik dan sehat. Oleh karena itu ketaatan akan prinsip-prinsip Good

Corporate Governance antara lain transparansi (transparency), kemandirian (independence),

akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), dan kewajaran (fairness)

dalam menjalankan perbankan dan segala prosedur yang ada didalamnya haruslah terlaksana

dengan baik agar perbankan dapat berkembang dengan baik dan sehat. Salah satunya dalam

pemberian kredit, dalam hal ini prinsip-prinsip good corporate governance haruslah

dilaksanakan dengan baik agar dapat mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan signifikan dalam

prosedur dan strategi serta memastikan kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki.

Pada masa sekarang banyak masalah yang dihadapi oleh pihak bank terutama yang

menyangkut kondisi kesehatan keuangan dikarenakan kurangnya penerapan prinsip-prinsip good

corporate. Masalah yang sering muncul adalah kredit bermasalah, bahkan ada kredit yang

menjadi macet sehingga harus diputihkan.Secara teori banyak bank yang memberikan pinjaman

dengan jaminan yang tidak sesuai dengan jumlah pinjaman akan berakibat buruk pada bank

tersebut misalnya mengalami kebangkrutan dan likuidasi dari pemerintah. Untuk mengatasi

terjadinya hal ini, maka pihak bank harus melakukan upaya pencegahan seperti meneliti apakah

barang jaminan melebihi nilai pinjaman, apakah pihak keditur mempunyai kemampuan

menyelesaikan utangnya pada bank dan berapa lama batas waktu yang dapat diberikan pada

pihak kreditur terhadap penyelesaian utangnya pada bank.

Proses pemberian piutang pada perusahaan dagang sebenarnya dimulai pada saat

persetujuan untuk mengirimkan barang dagangan, sampai penyiapan dan penerbitan faktur, serta

berhasil dengan hasil penagihan. Proses ini dimulai dari :




5 ISSN- 1411- 3880

1. Memeriksa kelengkapan berkas permohonan kredit

2. Wawancara

3. Investigasi kredit

4. Peninjauan di lapangan

5. Menghitung resiko perkreditan

6. Proses pengumpulan data atau informasi kredit

7. Penetapan titik kritis

8. Analisa kredit bank

9. Keputusan kredit bank

Setelah melakukan analisis kredit dengan bank, maka kegiatan yang harus dilakukan oleh

bank dalam rangka mengamankan fasilitas kredit yang diberikan adalah kegiatan pengelolaan

dan pengawasan kredit yang dilakukan secara administratif maupun langsung.

Ditinjau dari cara pendekatan manajemen preventif maka ada tiga bidang pengendalian

umum pada titik mana dapat diambil tindakan untuk mewujudkan penerapan prinsip - prinsip

good corporate governance melalui pengendalian piutang. Ketiga bidang tersebut adalah :

1. Pemberian kredit

2. Penagihan

3. Penetapan dan penyelenggaraan pengendalian intern yang layak

Manajemen kredit merupakan cara pengelolaan kredit yang harus dilakukan dengan

sebaik-baiknya mulai dari perencanaan jumlah kredit, penentuan suku bunga, prosedur

pemberian kredit, analisis pemberian kredit sampai pada kredit tersebut lunas. Sedangkan tujuan

utama dari manajeman kredit adalah meningkatkan penjualan yang menguntungkan bagi

perusahaan, dengan cara memberikan kredit kepada langganannya dengan layak, dengan

melakukan analisis informasi kredit yang telah diberikan sebelumnya. Dalam pembicaraan

sehari-hari, bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima

simpanan giro, tabungan dan deposito. Kemudian bankjuga dikenal sebagai tempat untuk

meminjam kredit bagi masyarakat yang membutuhkannya. Di samping itu bank juga dikenal

sebagai tempat menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala bentuk pembayaran dan

setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, dan lain sebagainya.




6 ISSN- 1411- 3880

Berdasarkan UU No 10/1998 antara lain fungsi bank adalah menghimpun dana dari

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali ke masyrakat dalam bentuk

kredit maka PT. Bank Tabungan Negara (Persero)Tbk. Sebagai salah satu bank umum di

Indonesia menyalurkan beberapa jenis kredit kepada masyarakat antara lain KI (Kredit

Investasi), KMK (Kredit Modal Kerja), KUMK (Kredit Usaha Mikro dan Kecil). Dan untuk

mencegah terjadinya kredit macet dimana debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya atas

kredit yang diperoleh dari bank maka PT. Bank Tabungan Negara menerapkan peraturan-

peraturan dan prosedur yang berlaku dalam menyalurkan dana atau pinjaman berupa kredit

kepada debiturnya.

Adapun prusedur pemberian kredit pada PT. Bank Tabungan Negara dimulai dari

permohonan kredit, yaitu calon debitur melakukan permohonan kredit dengan mengisi formulir

aplikasi kemudian pihak bank melakukan analisis dan evaluasi terhadap resiko kredit yang

dilakukan oleh pejabat kredit terhadap nasabah selanjutnya setelah melakukan analisis kredit

maka pejabat bank melakukan negosiasi kredit dengan pemohon untuk mencapai kesepakatan

mengenai jumlah, struktur, dan tipe kredit, kelengkapan dokumen serta syaratdan ketentuan

kredit yang harus dipenuhi pemohon dan kemudian memberikan putusan kredit apakah nasabah

telah memenuhi semua syarat-syarat dan layak untuk mendapatkan kredit lalu dana kredit di

cairkan atau diberikan ke pada nasabah setelah semua prosedur dipenuhi.

Rumusan Masalah

Apakah prinsip-prinsip good corporate governance (GCG) terhadap prosedur pemberian

kredit yang ditetapkan oleh PT. Bank Tabungan Negara (persero) Tbk dapat meningkatkan

efisiensi dan efektivitas perusahaan?

Batasan Masalah

Pada penulisan ilmiah ini, penulisan akan membatasi hanya pada masalah-masalah yang

berhubungan dengan Prinsip-prinsip dan asas-asas goodcorporate governance (GCG) terhadap

pemberian kredit dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas.




7 ISSN- 1411- 3880

Tingkat efisiensi akan dihubungkan dengan seberapa lama waktu yang di butuhkan untuk

mempersiapkan dokumen perlengkapan perkreditan, sedangkan tingkat efektivitas adalah apakah

prosedur pemberian kredit telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tujuan Penelitian

1. Untuk menilai tingkat efisiensi dan efektivitas bagian kredit khususnya dalam hal

pemberian kredit.

2. Untuk memperoleh gambaran mengenai prinsip-prinsip dan asas - asas good corporate

governance terhadap prosedur pemberian kredit yang dilaksanaakan perusahaan.

Manfaat Penelitian

1. Penulis

Untuk menambah pengalaman dan pengetahuan penulis terhadap suatu permasalahan

sesuai dengan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan.

2. Akademis

Dapat dijadikan bahan referensi dan untuk menambah pengetahuan mengenai good

corporate goverence di dunia perbankan pada umumnya, dan pelaksanaan good

corporate goverence dalam bagian kredit pada khususnya.




8 ISSN- 1411- 3880

LANDASAN TEORI

2.1 Good Corporate Governance

A. Defenisi Good Corporate Governance

Governance di ambil dari kata latin, gubernance yang artinya mengarahkan dan

megendalikan. Dalam ilmu manajemen bisnis, kata tersebut diadaptasi menjadi gorporate

governance yang sebagai upaya mengarahkan (directing) dan mengendalikan (control) kegiatan

organisasi, termasuk perusahaan.

Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, pertama, pentingnya hak pemegang

saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya dan, kedua,

kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (disclosure) secara akurat, tepat waktu,

transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan stakeholder.

Komite Cadbury mendefenisikan corporate governance :

Corporate Governance adalah sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan

dengan tujuan : (1) agar mencapai kesimbangan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan

oleh perusahaan, (2) untuk menjamin kelangsungan eksistensinya dan pertanggungjawaban

kepada stakeholders. Hal ini berkaitan dengan peraturan kewenagan pemilik, direktur, manajer,

pemegang saham, dan sebagainya.

OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) yang anggota -

anggotanya antara lain, Amerika Serikat, Negara-negara Eropa (Austria, Belgia, Denmark,

Irlandia, Perancis, Jerman, Yunani, Italia, Luxemburg, Belanda, Norwegia, Polandia, Portugal,

Swedia, Swiss, Turki, dan Inggris) dan negara-negara Asia Pasifik (Australia, Jepang, Korea,

Selandia Baru) mendefenisikan Corporate Governance sebagai :

Sekumpulan hubungan antara pihak manajemen perusahaan, board dan pemegang saham,

dan pihak lain yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan. Corporate Governance juga

mengisyaratkan adanya struktur, perangkat untuk mencapai tujuan, dan pengawasan atas kinerja.

Corporate Governance yang baik dapat memberikan perangsang atau insentif yang baik bagi

board dan manajemen untuk mencapai tujuan yang merupakan kepentingan perusahaan atau

pemegang saham dan harus menfasilitasi pemonitoran yang efektif, sehingga mendorong

perusahaan untuk menggunakan sumber daya dengan lebih efisien.




9 ISSN- 1411- 3880

Dalam mendefenisikan corporate governance sebagai berikut : Corporate Governance

adalah kumpulan hukum, peraturan dan kaidah - kaidah yang wajib dipenuhi yang dapat

mendorong kinerja sumber - sumber perusahaan bekerja secara efisien, menghasilkan nilai

ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham mupun masyarakat

sekitar secara secara keseluruhan (World Bank).

Dari beberapa defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa corporate governance adalah

sistem dan struktur untuk mengelola perusahaan dengan tujuan meningkatkan nilai pemegang

saham (shareholder’ value) serta mengakomodasi berbagai pihak yang berkepentingan dengan

perusahaan (stakeholder) seperti kreditor, supplier, asosiasi usaha, konsumen, pekerja,

pemerintah dan masyarakat luas.

Penerapan GCG perlu didukung oleh tiga pilar yang saling berhubungan, yaitu negara

dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai

pengguna produk (Wahyudin, 2008).

Prinsip dasar yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pilar adalah :

1. Negara dan perangkatnya menciptakan peraturan perundang-undangan yang menunjang

iklim usaha yang sehat, efisien, dan transparan. Melaksanakan peraturan perundang-

undangan dan penegakan hukum secara konsisten (consistent law enforcement).

2. Dunia usaha sebagai pelaku pasar menerapkan GCG sebagai pedoman pelaksanaan

usaha.

3. Masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa serta pihak yang terkena dampak dari

beberapa perusahaan menunjukkan kepedulian dan melakukan control social secara

obyektif dan bertanggung jawab.




10 ISSN- 1411- 3880

METODE PENELITIAN

Obyek Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian pada PT. Bank BTN (persero), Tbk

Cabang Bekasi yang beralamat di Jl. Jend Sudirman No.19, Bekasi Barat (www.btn.co.id).

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data primer. Data ini diperoleh dari wawancara

langsung ke PT. Bank Tabungan Negara Cabang Bekasi.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data-data dengan menggunakan teknik-

teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data serta mempelajari literatur-literatur

yang ada berupa karya ilmiah. Buku-buku atau kepustakaan lain yang berhubungan erat

dengan masalah dalam penulisan ini.

2. Penelitian Lapangan (Field Research)

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data yang akurat mengenai gambaran umum

perusahaan dan data-data yang relevan dengan subjek penelitian yang dilakukan dengan

cara wawancara.




11 ISSN- 1411- 3880

Teknik Analisis Data

Pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif

maka dari itu penulis memiliki beberapa langkah dalam melakukan teknik analisis secara

kualitatif yaitu :

1. Mentranskrip data yang masih mentah dari wawancara terstruktur.

2. Hasil dari penelitian berupa data kemudian disorting (mengolah informasi yang diperoleh

sehingga sistematis berdasarkan variabel yang diteliti) dengan cara mereduksi data yang

diperoleh. Proses reduksi data berarti merangkum, memilih, hal-hal yang pokok,

memfokuskan pada hal-hal yang penting dan membuang yang tidak diperlukan.

3. Sedangkan untuk menganalisis data dipakai content analysis (teknik yang digunakan

untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan yang dilakukan

secara objektif dan sistematis).

4. Setelah peneliti menarik kesimpulan dari hasil penelitian, kemudian meminta

pertimbangan kepada berbagai pihak mengenai data-data yang diperoleh dari lapangan.

Isi kesimpulan tersebut akan menyatakan kredibilitas dari asumsi awal yang ditentukan

oleh peneliti.




12 ISSN- 1411- 3880

PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Dari hasil wawancara yang di peroleh penulis diperoleh informasiBTN memiliki

komitmen untuk mempertahankan standar tertinggi dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan

yang baik (Good Corporate Governance - GCG) sebagai salah satu persyaratan utama bagi

keberhasilan dan keberlanjutan usaha dan BTN menjunjung tinggi etika dan standar

profesionalisme pada seluruh jenjang organisasi.

Bank BTN juga memiliki beberapa komite yang menunjang berjalannya operasional perusahaan yaitu Komite Remunerasi, Komite Nominasi, Komite Pemantau Resiko, dan Komite Audit. tugas pokok komite-komite yang mengawasi dan menunjang operasional perusahaan dan prosedur pemberian kredit di Bank BTN

Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance di Bank BTN

Dari hasil wawancara maka penulis memperoleh informasi mengenai prinsip-prinsip

GCG yang diterapkan di Bank BTN yang antara lain :

a. Keterbukaan (Transparency)

1. Bank mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan

dapat diperbandingkan serta dapat diakses oleh stakeholderssesuai dengan haknya.

2. Prinsip keterbukaan itu tetap memperhatikan ketentuan rahasia bank, rahasia jabatan

dan hak-hak pribadi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Akuntabilitas (Accountability)

1. Bank menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ bank yang

selaras dengan visi, misi sasaran usaha dan strategi bank serta menetapkan

kompetensi kepada organ tersebut sesuai tanggung jawab masing-masing.

2. Bank juga memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran berdasarkan ukuran yang

disepakati konsisten dengan nilai perusahaan (corporate values), sasaran usaha dan

strategi bank serta memiliki reward and punishment system.

3. Bank meyakini bahwa semua organ organisasi Bank mempunyai kompetensi sesuai

dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam implementasi GCG.

c. Tanggung Jawab (Responsibility)




13 ISSN- 1411- 3880

1. Bank berpegang pada prinsip kehati - hatian (prudential banking practices) dan

menjamin kepatuahan terhadap peraturan yang berlaku.

2. Bank sebagai good corporate citizen peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan

tanggung jawab social secara wajar.

d. Independensi (Independency)

1. Bank menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders manapun

dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta terbebas dari benturan

kepentingan (conflict of interest).

2. Bank mengambil keputusan secara obyektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak

manapun.

e. Kewajaran (fairness)

1. Bank memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan asas kesetaraan

dan kewajaran (equal treatment).

2. Bank memberikan kesempatan kepada seluruh stakeholders untuk memberikan

masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan bank serta mempunyai

akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

Perbankan sebagai lembaga keuangan mempunyai peranan yang besar dalam menunjang

keberhasilan berbagai program pemerataan pendapatan dan kesempatan berusaha. PT Bank

Tabungan Negara Tbk sebagai salah satu bank umum dalam hal ini telah merespon keinginan

para nasabahnya yakni bukan saja bank yang hanya mengumpulkan dana dan menerima

simpanan masyarakat dalam tabungan, deposito dan giro tetapi juga sebagai lembaga keuangan

yang memberikan perhatian terhadap pengembangan usaha kecil dan menengah.

Memperhatikan peranan perbankan yang sedemikian strategis dalam mencapai tujuan

nasional dan sebagai intermediasi dalam menghimpun dana dan menyalurkannya kembali dalam

bentuk kredit serta dilihat dari sumber pendapatan utama bank, dimana sumber pendapatan

utamanya adalah dari pemberian kredit, dengan demikian dalam pemberian kredit harus

memperhatikan prinsip kehati-hatian dan melaksanakan prosedur perkreditan yang sehat untuk

menghindari masalah yang akan timbul, dikarenakan banyak sekali terjadi kredit bermasalah di

dunia perbankan antara lain kredit kurang lancar atau kredit macet.

Kredit macet adalah keadaan dimana debitur tidak dapat memenuhi kewajiban atas kredit

yang ia peroleh dari bank, yaitu kewajiban atas pembayaran bunga dan pokok pinjaman. Oleh




14 ISSN- 1411- 3880

karena itu, tidaklahmengherankan banyak bank di Indonesia, baik bank pemerintah maupun bank

swasta menerapkan aturan kredit tersendiri, peraturan yang berlaku dalam menyalurkan dana atas

pinjaman berupa kredit kepada debiturnya. Semua ini dilakukan pihak bank untuk mengamankan

bisnis bank tersebut dari bahaya kredit macet.Apabila ada kredit macet, tindakan bank dalam

usaha menyelamatkan dan menyelesaikan kredit bermasalah akan sangat bergantung pada

kondisi kredit yang bermasalah itu sendiri. Untuk menyelamatkan dan menyelesaikan kredit

bermasalah ada dua strategi yang di tempuh:

1. Jalur non litigasi

Penyelesaian melalui jalur ini dilakukan melalui perundingan kembali antara kreditor dan

debitor dengan memperingan syarat – syarat dalam perjanjian kredit. Jadi dalam tahap

penyelamatan kredit ini belum memanfaatkan lembaga hukum karena debitor masih

kooperatif dan dari prospek usahanya masih feasible.

2. Jalur litigasi

Penyelesaian melalui jalur ini dilakukan melalui mengajukan gugatan ke pengadilan.

Prosedur Pemberian Kredit Pada PT. Bank Tabungan Negara Tbk

Sistem pemberian kredit yang terdiri atas beberapa prosedur secara hierarki dan

terstruktur, dimana setiap prosedur terdiri atas langkah-langkah yang konkrit sebagai wujud

nyata dari sasaran yang ingin dicapai oleh perusahaan. Adapun prosedur pemberian kredit yang

diberikan oleh Bank BTN adalah sebagai berikut :

a. Pengenalan produk

Pihak bank mengenalkan macam-macam produk kredit yang dimiliki oleh

pihak bank kepada calon debitur agar calon debitur dapat mengetahui keunggulan dan

kekurangan produk yang ditawarkan untuk dijadikan dasar memilih produk kredit yang

akan diambil sesuai kebutuhan dan kemampuanya.

b. Penjelasan syarat dan ketentuan pengajuan kredit

Dalam mengajukan Kredit Agunan Rumah (KAR), sebelumnya nasabah harus

mengetahi mengenai syarat dan ketentuan pengajuan Kredit Agunan Rumah (KAR)

terlebih dahulu. Syarat dan ketentuan akan dijelaskanloan service.

c. BI cheking




15 ISSN- 1411- 3880

Pengecekan pinjaman calon debitur pada bank lain dan kemampuan calon

debitur mengangsur (mampu atau tidak mengangsur) pinjaman yang ada pada 2 tahun

terakhir. Apabila calon debitur memenuhi syarat maka permohonan kredit dikabulkan.

Apabila tidak bisa mengangsur maka permohonan kredit ditolak dengan memberikan

surat penolakan kepada calon debitur.

d. Penyelidikan berkas pinjaman

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap

sesuai dengan persyaratan. Jika menurut pihak perbankan belum lengkap atau cukup

maka maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas waktu

yang telah ditentukan tidak sanggup melengkapi kekurangan tersebut, maka sebaiknya

permohoan kredit dibatalkan.

e. Wawancara

Tujuan wawancara kredit yaitu untuk mencocokan dokumen yang telah

diterima oleh bank. Dalam melakukan wawancara bank mengajukan beberapa

pertanyaan kepada nasabahnya. Hal - hal yang perlu dipertanyakan dalam wawancara

adalah data - data pemohon, data – data pekerjaan dan pengeluaran atau biaya hidup.

Pada tahap wawancara juga akan dijelaskan mengenai lebih lanjut mengenai ketentuan

pengajuan Kredit Agunan Rumah (KAR).

f. DUP (Daftar Usulan Pemohon) dan OTS (On The Spot)

DUP atau Daftar usulan Pemohon adalah daftar berkas kelengkapan mengenai

calon debitur dan hasil wawancara yang telah dilakukan. DUP langsung bisa dibuat

untuk calon debitur yang berpenghasilan tetap.

OTS (On The Spot) adalah kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau

berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian dicocokan dengan

hasil wawancara. Pada saat akan melakukan on the spot sebaiknya nasabah tidak

diberitahu, sehingga apa yang ada di lapangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Dan pada saaat OTS dikenakan biaya appraisal untuk mengecek harga rumah Rp

1.000.000.

g. Analisa Pemohon

Tahap selanjutnya adalah bank melakukan analisa oleh loan service

terhadap permohonan kredit yang diajukan oleh nasabah dengan melakukan analisis




16 ISSN- 1411- 3880

kredit. Analisis kredit yang dilakukan oleh pihak bank merupakan bagian dari tahap

proses pemberian kredit. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui calon nasabah

apakah layak atau tidak untuk diberikan kredit serta sebagai bahan rekomendasi

dalam pemutusan kredit.

h. Keputusan kredit

Keputusan kredit adalah menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak,

jika diterima akan dipersiapkan administrasinya dalam keputusan kredit ini biasanya akan

mencakup jumlah uang yang akan diterima, jangka waktu kredit dan biaya-biaya yang

harus dibayar.

i. Akad kredit

Syarat-syarat untuk akad kredit:

1) KTP, KK, Surat Nikah (Asli) Suami & Istri

2) Materai @Rp. 6.000 sebanyak 18 lembar

3) Sertifikat dan IMB Asli (diserahkan sebelum akad)

4) Buku tabungan Bank BTN

5) Suami Istri wajib hadir

4.1 Implementasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Terhadap Prosedur

Pemberian Kredit PT. Bank Tabungan Negara Tbk. Implementasi Prinsip-Prinsip

Good Corporate Governance Terhadap Prosedur Pemberian Kredit PT. Bank

Tabungan Negara Tbk.

Dari prosedur pemberian kredit PT. Bank Tabungan Negara yang telah dijelaskan di atas,

Bank BTN telah menerapkan prinsip-prinsip GCG di setiap jenjang prosedur yang di butuhkan

dalam pemberian kredit yang antara lain :




17 ISSN- 1411- 3880

Tabel 4.2

Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Terhadap Prosedur Pemberian Kredit

PT. Bank Tabungan Negara Tbk.

No Keterangan Unsur-Unsur Sesuai Tidak Sesuai

1. Pertanggungjawaban

(Responsibility)

a. Mengembangkan

system akuntansi

berdasarkan standar

akuntasi.

√

b. Mengungkapkan

informasi secara tepat

waktu, memadai, jelas,

akurat, dan dapat

diperbandingkan.

√

c. Mengembangkan

teknologi informasi.

√

d. Mempublikasikan

informasi keuangan

dan informasi lain

yang material.

√

2. Akuntabilitas

(Accountability)

a. Terdapat pembagian

tugas (job desk) yang

jelas.

√

b. Menetapkan penilaian

kerja.

√

3. Transparansi

(Transparency)

a. Mempertimbangkan

tanggung jawab sosial

dalam setiap program

dan prosedur.

√

b. Membuat peraturan - √




18 ISSN- 1411- 3880

peraturan dalam

menghindari

penyalahgunaan

kekuasaan.

c. Mengedepankan

profesionalisme dan

pematuhan etika

perusahaan dan

peraturan perundang -

undangan yang

berlaku.

√

d. Berusaha menciptakan

lingkungan bisnis yang

baik dan terpercaya.

√

4. Kewajaran

(Fairness)

a. Menetapkan aturan

perusahaan.

√

b. Membuat kebijakan

untuk memproteksi

perushaan dari

kesalahan - kesalahan

yang biasa timbul dari

dalam perusahaan.

√

c. Setiap informasi sudah

diungkapkan dan

dipublikasikan secara

wajar.

√

5. Kemandirian

(Independency)

a. Dalam pengambilan

keputusan tidak ada

pengaruh dan

kepentingan dari

kelompok atau

√




19 ISSN- 1411- 3880

golongan tertentu.

b. Menggunakan tenaga

ahli yang bekerja

secara professional dan

independen.

√

c. Tidak melibatkan

pengaruh pihak luar

yang tidak sesuai

dengan prinsip

korporasi yang sehat.

√

d. Menghindari benturan

kepentingan.

√

e. Memiliki peraturan

tentang benturan

kepentingan.

√

Analisis

Hasil Rangkuman

Good Corporate Governance pada prosedur pemberian kredit PT. Bank Tabungan

Negara untuk aspek pertanggungjawaban dinyatakan sudah SESUAI.

Good Corporate Governance pada prosedur pemberian kredit PT. Bank Tabungan Negara untuk

aspek akuntabilitas dinyatakan sudah SESUAI.


aspek transparansi SESUAI.


aspek kewajaran dinyatakan sudah SESUAI.


aspek dinyatakan sudah SESUAI.




20 ISSN- 1411- 3880

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Prinsip-prinsip good corporate governance (GCG) terhadap prosedur pemberian kredit

yang ditetapkan oleh PT. Bank Tabungan Negara (persero) Tbk dapat meningkatkan efisiensi

dan efektivitas perusahaan karena dari kelima aspek prosedur pemberian kredit yaitu

pertanggungjawaban, akuntabilitas, transparasi, kewajaran dan kemandirian telah dinyatakan

SESUAI.

Saran

Hasil dari wawancara, narasi dalam annual report dan gambar dapat salah interpretasi

karena data dan fakta yang di analisis ada yang tanpa pengesahaan dari pihak ketiga yang tidak

memihak/netral. Meskipun demikian, hal-hal di atas seharusnya bukan menjadi suatu masalah

karena apapun pendekatannya atau paradigma penelitian yang digunakan, tidak ada yang bebas

dari bias subjektifitas. Akhirnya, dengan mempertimbangkan keterbatasan yang ada pada

penelitian ini, penelitian yang akan datang diharapkan dapat melibatkan lebih banyak bank dan

dengan berbagai model, baik konvensional maupun syariah. Serta waktu yang digunakan dalam

meneliti hendaknya lebih panjang, karena semakin lama waktunya maka data yang didapat akan

semakin lengkap dan validitasnya lebih terjamin.

DAFTAR PUSTAKA

Bank Indonesia, 2004, Booklet Perbankan Indonesia, Direktorat Perizinan dan Informasi Pebankan.




21 ISSN- 1411- 3880

Bank, World, 2005, Corporate Governance Country Assessment: Republic of Indonesia, Jakarta.

Ikatan Akuntan Indonesia, 2004, Standar Akuntansi Keuangan, Jakarta:Salemba Empat.

Kasmir, 2012, Dasar-Dasar Perbankan, PT Raja Grafindo Persada:Jakarta.

Kasmir, 2014, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, PT Raja Grafindo Persada:Jakarta

Moh, Wahyudin, 2008, Good Corporate Governance pada badan Usaha Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan Lainnya, Alfabeta, Bandung.

Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006, Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi

Bank Umum, Indonesia.

Sastradipoera, komaruddin, 2004, Strategi Manajemen Bisnis Perbankan: Konsep dan Implementasi Untuk Bersaing, Penerbit Kappa Sigma:Bandung.

Thamrin Abdullah, 2014, Bank dan Lembaga Keuangan , PT Raja Grafindo Persada:Jakarta.

Wahyudin, 2008, Good Corporate Governance pada badan Usaha Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan Lainnya, Alfabeta:Bandung.

TOMMY KUNCARA, SE., MMSI EVALUASI PENERAPAN PRINSIP ...tommy_kuncara.staff.gunadarma.ac.id/Publications/files/4087/Jurnal... · EVALUASI PENERAPAN PRINSIP - PRINSIP GOOD CORPORATE

Documents