- 1 -

MEMASYARAKATKANKOPERASI

T A N Y A J A W A B PRAKTEK-PRAKTEK AKTUAL PEMBERDAYAAN KOPERASI

KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM

diterbitkan tahun 2011 oleh;Direktorat Pengolahan dan Penyediaan InformasiDirektorat Jenderal Komunikasi dan Informasi PublikKementerian Komunikasi dan Informatika

Tim RedaksiPengarah : Freddy H. TulungPenanggung Jawab : Bambang WiswalujoKetua : RosmiatiWakil Ketua : Suminto YuliarsoSekretaris : NurlailiAnggota : 1. Subroto Hadi Soegondo 2. Rully Nuryanto 3. Adler Bastiyeri 4. Ronny Hendrawan 5. Irianta Narun 6. Sonata Prayojaya 7. Retno Endang Prihartini 8. Mangatas Pasaribu 9. Basuki 10. Totok Sugiyono 11. Dimas Aditya Nugraha 12. Farida Dewi Maharani 13. Lucy Tri Amintasari 14. Budi Harto 15. Heryadi Narasumber : 1. Deputi Bidang Kelembagaan, KUKM, Untung Tri Basuki 2. Dirjen IKP, Kementerian Kominfo, Freddy H Tulung

Pembuat Artikel : Prijambodo, Asdep Urusan Pengendalian dan Akuntabilitas KUKM,

Tim Redaksi

- i -

Koperasi merupakan soko guru perekonomian rakyat, oleh karena itu jika koperasi maju dan kuat, perekonomian rakyat dengan sendirinya akan terangkat. Sebagai lembaga yang mengutamakan asas kebersamaan, kekeluargaan dan gotong-royong, koperasi terbukti mampu mengupayakan dis-tribusi pendapatan secara adil dan merata. Tidak berlebihan jika koperasi sering disebut sebagai motor penggerak ke-makmuran rakyat Indonesia, khususnya golongan ekonomi lemah. Secara kuantitatif, dalam tujuh dekade terakhir perkembang-an koperasi memang luar biasa. Jumlah, jenis, keanggotaan, maupun kapasitas permodalannya tumbuh pesat. Akan tetapi perkembangan tersebut belum mampu mencapai target yang diharapkan pemerintah. Salah satu penyebabnya adalah ka-rena koperasi itu sendiri belum memasyarakat. Masih banyak anggota masyarakat yang belum memahami secara kompre-hensif, apa, mengapa dan bagaimana sesungguhnya ko perasi. Rendahnya pemahaman masyarakat tersebut pada ak hirnya berpengaruh negatif terhadap minat masyarakat untuk men-jadi anggota dan berpartisipasi aktif dalam pengembang an koperasi. Di sisi lain, pertumbuhan kuantitas juga belum diimbangi dengan peningkatan kualitas. Masih banyak koperasi yang mengalami stagnasi atau bahkan gulung tikar. Kurang maksi-malnya kinerja sebagian koperasi pada umumnya disebabkan oleh rendahnya kualitas sumberdaya manusia pengelolanya. Dan faktor yang paling berpengaruh terhadap kualitas sum-berdaya manusia tidak lain adalah karena rendahnya penge-tahuan pengelola terhadap koperasi. Melihat fakta di atas, jelas bahwa dukungan pemerintah untuk terus memasyarakatkan koperasi sangat diperlukan. Oleh karena itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika

Kata Pengantar

- ii -

melalui Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik berupaya memperkuat sosialisasi tentang koperasi kepada masyarakat. Berbagai bentuk dan cara sosialisasi, baik me-lalui media massa maupun komunikasi tatap muka, diharap-kan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat, peng-urus, dan para pemangku kepentingan terhadap seluk-beluk koperasi. Oleh karena itu, saya menyambut baik penerbitan buku Memasyarakatkan Koperasi, Tanya Jawab Praktek-Praktek Aktual Perkoperasian ini. Buku ini diterbitkan untuk meleng-kapi sosialisasi dalam bentuk dan format lainnya yang juga telah dan akan dilakukan Kementerian Kominfo. Saya ber-pendapat, buku yang dikemas dalam bentuk tanya-jawab ini sangat memudahkan masyarakat memahami koperasi secara utuh-menyeluruh. Akhir kata, saya berharap semoga penerbitan buku ini ber-dampak positif bagi para pelaku koperasi. Pada gilirannya, buku ini mampu mendorong berbagai pihak untuk mewujud-kan koperasi yang kuat, berdaya, dan mampu berperan seba-gai mesin pendorong dinamika ekonomi rakyat.

Jakarta, November 2011

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik

Freddy H. Tulung

- iii -

SAMBUTAN

Sebagai khasanah memperkaya pengetahuan dan sum-ber referensi perkoperasian, maka telah tersusun buku ME-MASYARAKATKAN KOPERASI, tanya jawab praktek-praktek aktual perkoperasian. Buku ini, memiliki isi dan lingkup yang menggambarkan dinamika pemberdayaan perkoperasian di masa kini.

Buku ini dihimpun dari pengalaman praktis di lapangan, yang dijalankan dan dialami langsung oleh para peserta bim-bingan teknis (capacity building) perkoperasian yang dilak-sanakan di Tahun 2011. Mereka adalah para aparat Dinas yang membidangi urusan Koperasi dan UKM dari 19 provinsi pada 288 kabupaten/kota serta unsur gerakan koperasi. Buku ini berisi tentang bahan pembelajaran perkoperasian yang aktual, praktek implementasi regulasi perkoperasian, penyelenggaraan bimbingan dan pemberdayaan koperasi, dan memberikan solusi terhadap permasalahan di lapangan.

Penyebarluasan ide dan praktek-praktek perkoperasian perlu dilakukan secara terus menerus dan meluas untuk memperluas pengetahuan perkoperasian. Dalam kaitan itu-lah, buku ini merupakan salah satu sarana pendukung untuk memasyarakatkan ide berkoperasi dalam rangka Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi (GEMASKOP) sebagai salah satu program prioritas Kementerian Koperasi dan UKM.

Akhirnya kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih, kepada semua pihak khususnya tim fasilitator dan pe-nyusun buku ini, atas dedikasi dan kesungguhannya mampu mensintesa praktek-praktek pemberdayaan Koperasi, men-jadi satu informasi yang lengkap. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Direktorat Jenderal Informasi dan Ko-

- iv -

munikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika, atas kerjasamanya menerbitkan buku ini, sehingga memper-cepat penyebarluasan pengetahuan perkoperasian kepada masyarakat.

Semoga buku ini menjadi sarana untuk memperluas penge-tahuan perkoperasian.

- v -

MEMASYARAKATKAN KOPERASI, tanya jawab praktek-praktek aktual perkoperasian merupakan himpunan perta-nyaan dan penjelasan, yang diolah dari pertanyaan, komen-tar dan sharing pengalaman para peserta bimbingan teknis perkoperasian yang diselenggarakan Kementerian Koperasi dan UKM, cq Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM bersama dengan Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM, pada tahun 2011.

Bimbingan teknis perkoperasian merupakan kegiatan ca-pacity building, diikuti sebanyak 1.011 orang terdiri atas, aparat Dinas yang membidangi urusan Koperasi dan UKM dari 19 provinsi pada 288 kabupaten/kota, serta peserta dari gerakan koperasi. Capacity building dimaksudkan untuk membangun kesamaan persepsi tentang, kebijakan dan teknis perkope-rasian, sehingga para aparat pembina di daerah memiliki kemampuan, ketrampilan dan memahami instrumen untuk pelaksanaan tugas pemberdayaan koperasi di masing-ma-sing daerah.

Segi menarik selama capacity building perkoperasian, adalah antusias dan proaktif peserta, pada sesi diskusi dan

RingkasanEksekutif

- vi -

tanya jawab. Materi yang diangkat oleh para peserta, sung-guh bernilai menggambarkan kondisi dan pengalaman aktual di lapangan, sehingga merupakan bahan pembelajaran yang berharga bagi orang lain. Informasi ini perlu diorganisir dan akhirnya disusun menjadi buku ini. Dengan demikian, bukan hanya peserta yang ikut langsung capacity building, tetapi para pihak yang tidak mengikuti langsung capacity building dapat belajar melalui pengalaman yang tertuang dalam buku ini. Para aparat Dinas yang membidangi urusan KUKM di provinsi, kabupaten/kota, gerakan koperasi, penggiat kopera-si seperti lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, per-guruan tinggi, dan tidak kalah penting juga bagi masyarakat luas. Dengan tanpa harus mengikuti secara fisik dan langsung capacity building, buku ini setidaknya mewakili untuk memper-luas wawasan, pengetahuan, kebijakan dan informasi teknis perkoperasian.

Isi buku tanya jawab ini, sungguh lengkap. Memuat materi-materi praktis yang menggambarkan dinamika pemberdayaan koperasi di lapangan, saat ini. Dinamika yang menggambar-kan tingkat pemahaman, implementasi regulasi, pendekatan, solusi dan kiat-kiat yang memperlihatkan kearifan lokal, dan bermanfaat sebagai bahan pembelajaran (lesson learn) bagi yang lain. Lingkup buku ini, membentang dari yang seder-hana, membutuhkan penjelasan dan analisis yang sederhana pula, sampai hal yang komplek dan membutuhkan penjelasan dan analisis penyelesaian multi-faktor. Secara tidak langsung, materi tanya-jawab ini menunjukkan dinamika pemahaman perkoperasian di tingkat masyarakat umum, di tingkat gerak-an koperasi itu sendiri, dan di tingkat aparat pembina pemerin-tah.

Proses penyusunan buku ini, dimulai dari pencatatan

- vii -

(mere kam) pertanyaan, komentar dan sharing pengalaman para peserta capacity building, mengelompokkan ke dalam rumpun subyek yang sama, memperjelas isi pesan dalam pertanyaan, serta menyaring subyek-subyek pertanyaan yang serupa. Dari semula ada sekitar 400 butir pertanyaan kemudian tersaring menjadi 187 subyek pertanyaan yang su-dah fokus. Subyek-subyek pertanyaan ini kemudian dibahas, didiskusikan dan disusun penjelasannya oleh tim kerja, yang sekaligus juga fasilitator bimbingan teknis perkoperasian. Isi penjelasan terhadap setiap rumpun pertanyaan merupakan kontribusi bersama, tim penyusun terutama ; Rully Nuryan-to, Adler Bastiyeri, Ronny Hendrawan, Irianta Narun, Sanata Prayojana, Retno Endang Prihartini, Mangatas Pasaribu, Ba-suki, Totok Sugiyono, Subroto Hadisoegondo dan Prijambo-do. Sistematika buku tersusun ke dalam 14 (empat belas) rumpun materi, menjelaskan 187 pertanyaan. Dalam meng-gunakan buku ini, tidak harus berurutan mulai dari rumpun (1) sampai dengan rumpun (14). Para pengguna dan pembaca, dapat langsung fokus pada topik-topik tertentu. Namun de-mikian, secara ideal untuk memperoleh pemahaman perko-perasian secara lengkap, sebaiknya diikuti secara berurutan. Selain itu, antara satu rumpun materi dengan rumpun materi lain, ada korelasinya. Belajar dari pengalaman di lapangan melalui himpunan pertanyaan, komentar dan sharing pengalaman, memberikan informasi tentang potret dan kelompok kebutuhan di masa de-pan. Pertama, perlu menggalakkan penyebarluasan informasi perkoperasian kepada masyarakat umum. Kedua, menggiat-kan penataan dan pengembangan organisasi dan manaje-men koperasi. Beberapa permasalahan koperasi di lapangan,

- viii -

sebagain (besar) merupakan urusan internal yang penyelesai-annya harus merujuk kembali peraturan-perundangan yang berlaku, maupun aturan internal koperasi. Ketiga, peningka-tan kemampuan dan skill pembinaan (pendampingan) perko-perasian para pembina.

Editor

- ix -

Daftar isi

KATA PENGANTAR i

KATA SAMBUTAN iii

RINGKASAN EKSEKUTIF v DAFTAR ISI ix

A. Rumpun 1. Umum 1B. Rumpun 2. Prosedur dan Tata Cara Pembentukan Koperasi 10C. Rumpun 3. Perubahan Anggaran Dasar 30D. Rumpun 4. Keanggotaan 34E. Rumpun 5. Rapat Anggota 38F. Rumpun 6. Kepengurusan 44G. Rumpun 7. Pengawasan dan Akuntabilitas 51H. Rumpun 8. Permodalan 59I. Rumpun 9. Usaha Koperasi 62J. Rumpun 10. Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi 72K. Rumpun 11. Pembenahan Koperasi Tidak Aktif 82L. Rumpun 12. Akuntansi dan Perpajakan 90M. Rumpun 13. Pendidikan dan Pelatihan 95N. Rumpun 14. Pembinaan oleh Pemerintah 96

- 1 -

RUMPUN 1:UMUM

Pertanyaan : Koperasi saat mendaftarkan badan hukum sa-ngat semangat. Namun setelah itu kurang greget. Bagaima-na cara meningkatkan semangat tersebut? Harap ada aturan-aturan yang jelas sehingga Kope rasi tidak terselewengkan oleh pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan.

Penjelasan : Mari kita lihat permasalahan ini secara utuh. Pendirian Koperasi, bukan sekedar ada atau ikut-ikutan bah-kan tidak memiliki tujuan jelas. Sejak niat mendirikan Kope-rasi sudah harus memiliki tujuan jelas. Ada 2 pertanya an yang diajukan dan perlu dijawab oleh masyarakat yang akan mendirikan Koperasi :1. Tanyakan, apa alasan berkoperasi2. Tanyakan sejauh mana mereka paham tentang Kope rasi

dan konsekuensi berkoperasi. Kejelasan jawaban pertanyaan itu, menuntun masyarakat untuk menjadi lebih sadar dan paham apa, bagaimana dan kemana Koperasi yang mereka bentuk akan diarahkan. Masyarakat yang tidak paham dan tidak jelas berkoperasi, menjadi salah satu alasan sebagaimana pertanyaan ini, se-mangat saat membentuk, kurang greget setelah terbentuk. Berikan penyuluhan yang lengkap tentang hakekat, motif, tujuan dan manfaat berkoperasi. Seandainya, mereka belum siap, sarankan untuk menempuh proses transisi sebagai pra Koperasi agar dapat dibina dan siap menjadi Koperasi.

Pertanyaan : Di daerah masih berkembang pandang an, Ko-perasi itu milik masyarakat, dan disuruh bayar gaji guru. Ba-gaimana ini ?

Penjelasan : pemahaman seperti itu keliru, dan perlu dibe-tulkan. Koperasi didirikan oleh dan untuk digunakan bagi ke-

1

2

- 2 -

pentingan anggotanya. Tidak benar Koperasi harus melaku-kan urusan di luar kepentingannya. Lakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat bahwa Koperasi itu, sebagai organisasi memiliki aturan dan ketentuan tertentu. Koperasi dimiliki para anggotanya, dan bukan milik masyarakat umum.

Pertanyaan : dewasa ini sering muncul isu-isu yang meng-ganggu citra Koperasi, seperti black market & debt collector yang menggunakan nama Koperasi. Bagaimana kita me-nyikapinya ?

Penjelasan : Sikapi isu tersebut secara arif. Kejadian se perti dicontohkan ini bertentangan dari nilai-nilai Ko perasi. Lakukan upaya untuk menangkal, tindakan dan tuduhan yang menu-runkan citra Koperasi. Lakukan sosialisasi dan komunikasi ak-tif kepada Koperasi-Koperasi, agar Koperasi secara internal terbangun filter untuk menangkal kejadian dan tuduhan yang berdampak pada penurunan citra Koperasi. Sebagai pejabat perlu mene liti dan mengkaji peluang terjadinya kasus tersebut untuk mencari jalan penyelesaiannya.

Pertanyaan : Diketahui bersama bahwa KUD sudah ada sejak dulu. Namun KUD bukan di-setting sebagai orga nisasi yang memiliki jiwa kewirausahaan, hanya melakukan program pe-merintah. Dalam beberapa hal kinerja KUD menjadi kurang maju. Di sisi lain, untuk mengembalikan kepercayaan petani terhadap KUD sangat susah.

Penjelasan : Pertanyaan ini mengandung 2 (dua) pesan. Per-tama tentang kewirausahaan dan kedua, tentang citra Ko-perasi. Kedua pertanyaan tersebut benar, dan bukan berlaku hanya pada KUD tetapi pada Koperasi secara umum. a. Kewirausahaan, adalah satu wujud sikap mental, jiwa, perilaku dan tindakan seseorang yang mampu menghasilkan karya-karya produktif. Sikap mental seperti itu juga harus ada dan tumbuh pada diri pengurus, peng awas, anggota Kopera-

3

4

- 3 -

si. Benar, bahwa Koperasi atau KUD yang pengurusnya tidak memiliki jiwa kewirausahaan, sukar untuk maju dan terbentuk ketergantungan. Padahal, program dari luar, antara lain dari pemerintah, BUMN maupun perusahaan-perusahaan hanya sebatas untuk menstimulir. Pimpinan dan orang-orang di in-ternal Koperasi harus bangkit dan berubah sehingga tercapai produktivitas tinggi. b. Kedua, mengenai citra. Ini benar, bukan hanya ber-laku untuk KUD saja. Badan usaha manapun jika memiliki citra kurang baik maka berdampak kurang baik bagi badan usaha bersangkutan. Penurunan citra Koperasi, harus dibe-rantas dengan cara antara lain : memberikan penyuluhan yang benar, menunjukan bukti keberhasilan Koperasi.

Pertanyaan : Bagaimana sikap kita, kalau ada satu ke lompok masyarakat belum menjadi Koperasi, tetapi menggunakan kata dan atribut Koperasi ?

Penjelasan : Pertama pastikan, kalau kelompok ini belum menjadi Koperasi. Ingat pasal 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang berbunyi Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah. Sikap kita jelas, kelompok itu bukan Koperasi. Jadi tidak dapat menggunakan atribut Ko-perasi. Sarankan dan lakukan teguran untuk tidak mengguna-kan atribut Koperasi. Kejadian-kejadian seperti ini ditertibkan dan jangan ragu bertindak karena ada landasan hukum yang jelas.

Pertanyaan : Lembaga keuangan mikro, misalnya lembaga keuangan agrobisnis, apakah LKMA ini sebagai Koperasi?

Penjelasan : Lembaga keuangan mikro, seperti contoh di atas, jelas bukan Koperasi (lihat status sebagai Ko perasi seperti penjelasan pada Nomor 5 di atas). Kalau LKM bukan (belum) menjadi Koperasi, maka tidak perlu menjadi hal yang meng-

5

6

- 4 -

ganggu, sepanjang tidak melanggar peraturan-perundangan tentang perkoperasian. Apabila mereka ingin menjadi badan hukum Koperasi, lakukan penyuluhan perkoperasian. Namun, sekali lagi, ini bukan keharusan. Keputusan menjadi Koperasi diserahkan pada LKM tersebut, dan taat dengan prosedur dan tata cara pendirian Koperasi.

Pertanyaan : untuk membangun citra Koperasi, usul agar ma-teri Koperasi dimasukkan pada sekolah ?

Penjelasan : Secara praktis citra Koperasi ditentukan oleh perbuatan, sikap dan hasil yang ditunjukkan Ko perasi kepada anggota dan masyarakat. Sepanjang Koperasi secara indi-vidu, maupun Koperasi sebagai gera kan mampu tampil maju, dan memberikan manfaat bagi anggota dan masyarakat, pasti terbangun citra bagus. Sebaliknya, seandainya ada satu atau dua Koperasi, memberikan citra buruk, akan berdampak luas terhadap citra Koperasi secara keseluruhan. Inilah yang sulit. Di lingkungan Koperasi itu sendiri (internal) harus terbangun komunikasi untuk membangun citra yang baik.

Pertanyaan : kekurangan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian adalah sanksi yang kurang jelas. Mohon dalam Undang-Undang Koperasi nantinya dimasuk-kan sanksi yang tegas agar dapat di terapkan di daerah, baru menjadi Koperasi tingkat nasional.

Pertanyaan : Setelah Koperasi berdiri dan berjalan, tetapi ke-mudian melakukan praktek-praktek bukan seperti Koperasi. Bagaimana menanganinya ?

Penjelasan : Pertanyaan Nomor 8 dan 9 berkaitan, dan di-jelaskan sekaligus. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian merupakan Undang-Undang yang bersifat Lex Specialist dan hanya meng atur bagaimana sebaiknya Koperasi dikelola dan dikembangkan. Kalau ada

7

8

9

- 5 -

masalah perdata dan/atau pidana, maka sanksi yang ada tun-duk dan digunakan ketentuan pada KUHP/Perdata. Penyelenggaraan Koperasi di Indonesia, di atur dalam Un-dang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dan dalam hal penyelenggaraan ke giatan usaha juga diatur dalam peraturan perundang an terkait. Ada ketentuan per-aturan perundangan yang harus dipegang dan ditegakkan. Koperasi yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam per aturan perundang an perkoperasian, atau peraturan perundangan lain, ataupun pelanggaran yang bersifat pidana maupun per-data, maka ranah penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundangan perkoperasian, peraturan perundangan terkait maupun KUHP/perdata.

Pertanyaan : kalau Koperasi tingkat kabupaten ingin menjadi Koperasi tingkat nasional apakah perlu dibubarkan dulu ?

Penjelasan : Tidak perlu. Tetapi Koperasi tersebut harus melakukan proses Perubahan Anggaran Dasar (PAD) yang memungkinkan masyarakat dari luar wilayah kedudukan Ko-perasi yang bersangkutan, untuk menjadi anggota Koperasi tersebut. Apabila Koperasi di Kabupaten ingin mengembang-kan wilayah keanggotaannya maka harus melakukan proses PAD sebagaimana telah disebut diatas, untuk PAD ikuti ke-tentuan dalam PP Nomor 4 Tahun 1994 dan Permen 01/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Apabila ada Koperasi yang ngotot ingin mendapat-kan pengesahan badan hukum lagi untuk menjadi Koperasi tingkat nasional maka badan hukum yang lama harus di-cabut dibubarkan karena satu Koperasi tidak bisa mempu-nyai 2 badan hukum. Sisi penting yang perlu dipahami oleh masyarakat, bahwa status badan hukum Koperasi itu adalah satu dan sama. Tidak ada arti bahwa status badan hukum yang diterbitkan di kabupaten/kota, lebih rendah dibanding-

10

- 6 -

kan diterbitkan di provinsi ataupun di Kementerian KUKM. Ka-lau masih ada pandangan seperti itu, merupakan pandang an keliru dan harus diluruskan.

Pertanyaan : Kami ingin sharing tentang aplikasi jati diri Ko-perasi. Ada Koperasi yang dalam proses Rapat Anggota Tahun an (RAT) untuk pemilihan pengurus ternyata berjalan cepat dan lancar, karena kharisma dari ketua umum. Apakah kharisma tersebut sesuai dengan jati diri Koperasi?

Pertanyaan: Berkaitan dengan jati diri Koperasi. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil seban ding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Dalam pem-binaan kami menekankan sebagai berikut. Kalau BUMN ada laba kembali ke kas Negara, bila swasta ada keuntungan akan masuk ke kantong peng usaha. Kalau Koperasi akan kembali ke masing-masing anggota sesuai besarnya jasa usaha ang-gota. Disini kami memberikan penerapan praktis tentang jati diri Koperasi. Benarkah!

Penjelasan : Pertanyaan Nomor 11 dan 12 dijelaskan seka-ligus. Kharisma atau ketokohan, bukanlah cermin an jati diri Koperasi. Salah satu prinsip Koperasi, yaitu demokrasi yang mengedepankan kesamaan hak, kewajiban dan suara bagi setiap anggota untuk aktif dan berpartisipasi, tanpa ditentu-kan besarnya modal (simpanan pokok). Kejadian ini, harus disikapi sebagai kasus khusus atau kausalistis dan tidak da-pat berlaku umum. Mengenai kiat untuk menanamkan jati diri Koperasi de ngan menggunakan contoh perbandingan antara Koperasi, BUMN dan BUMS, seperti yang dilakukan tersebut, dapat diterima dan dijalankan. Pembagian Sisa Hasil Usaha menurut Un-dang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perko perasian menyebutkan, Koperasi itu ba ngun perusahaan, yang memili-ki nilai dan jati diri tidak berorientasi mencari untung, tetapi pe-layanan. Namun bukan berarti Koperasi tidak boleh untung.

11

12

- 7 -

Pertanyaan : Untuk pembinaan Koperasi sekolah, pada wak-tu dahulu berdasarkan Undang-Undang lama yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967, Departemen Koperasi me-ngeluarkan contoh format anggaran dasar tentang Koperasi Sekolah. Bagaimana sekarang de ngan Undang-Undang No-mor 25 Tahun 1992, khususnya untuk tujuan pembinaan Ko-perasi sekolah kita apakah masih menggunakan contoh for-mat tersebut atau terdapat aturan yang baru ?

Penjelasan : Tidak ada aturan atau format khusus tentang Koperasi sekolah pada saat sekarang ini. Silahkan masing-masing mengembangkan kreativitas berkaitan dengan upaya pembinaan Koperasi di kalangan siswa (sekolah). Namun, harus tetap memegang esensi bahwa Koperasi di kalangan siswa, yang umurnya masih di bawah umur sesuai ketentu-an persyaratan keanggotaan, dimaksudkan sebagai proses pembelajaran. Karena itu, Koperasi di kalangan sekolah, be-lum memiliki badan hukum. Pengembangan Koperasi dikalangan siswa (Koperasi sekolah) merupakan langkah yang justru harus digalak-kan. Koperasi di kalangan sekolah merupakan sarana untuk mengembangkan jiwa kewirausahaan siswa dan generasi muda.

Pertanyaan : Kami ingin urun rembug tentang pengelolaan Koperasi yang baik. Salah satunya adalah pelaksanaan RAT yang tepat waktu, dan memiliki pengurus yang dapat me-ngelola usaha.

Penjelasan : Pendapat saudara benar. Rapat anggota (ta-hunan) dan berfungsinya kepengurusan, hanya sebagian indikator yang menunjukkan tingkat kemajuan Koperasi. Ke-tentuan peraturan-perundangan Perkope rasian sebenarnya telah memberikan rambu-rambu yang dapat menjadi indikator kemajuan Koperasi, terutama berfungsinya rapat anggota, kepengurusan, kepengawasan, keanggotaan dan terwujud-

13

14

- 8 -

nya prinsip dan jati diri Koperasi.

Pertanyaan : Pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UKM seharusnya ikut menangani Perkopera-sian dan membuatkan aturan-aturan rinci untuk membina teknis Perkoperasian di daerah.

Penjelasan : Mengenai pertanyaan ini kita harus proporsio nal. Berkaitan kewenangan, semua mengacu pada peraturan pe-rundangan khususnya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerin-tahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pe-merintah Daerah Kabupatan/ Kota. Satu hal yang harus sama persepsinya, yaitu bahwa urusan Koperasi dan usaha kecil adalah urusan wajib di daerah. Jadi, sebenarnya operasio na-lisasi pengembangan Koperasi, ada dan menjadi urusan wajib provinsi, kabupaten/kota. Pemerintah pusat bersifat mendu-kung. Memang ada kebijakan-kebijakan yang bersifat makro dan nasional tetap menjadi tugas pemerintah, Kementerian Koperasi dan UKM.

Pertanyaan : Di lapangan kita sering dihadapkan urus an ke-pailitan, yang kita sendiri kurang tahu dan diluar kewenangan kita. Kita juga dihadapkan dengan urusan bantuan pemerin-tah. Dimana kewenangan daerah ?

Penjelasan : Seperti sudah dijelaskan pada pertanyaan No-mor 8 dan Nomor 9, ada berbagai peraturan perundangan terkait yang harus dipahami dan dipedomani oleh pembina Dinas KUKM dalam membina Koperasi di lapangan. Menge-nai kepailitan (yang dijadikan acu an pembubaran Koperasi) tunduk dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun

15

16

- 9 -

2004 tentang Kepailit an dan Penundaan Kewajiban Pemba-yaran utang. Pernyataan dan keputusan kepalitan ini, ada di ta ngan pengadilan, bukan Dinas KUKM. Jadi, kalau mak-sudnya Dinas KUKM juga perlu memiliki kewenangan me-mutuskan kepailitan, ini tidak dapat. Demikian juga berkaitan kewenangan program-program bantuan perkuatan. Agar di-lihat, sumber pendanaannya, melalui APBN atau APBD! Ada peraturan perundangan yang mengatur tentang itu, Undang-Undang Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1/2004 tentang Perbendaharaan ataupun peraturan daerah. Jadi, Dinas KUKM agar mempedomani ketentuan yang berlaku. Hal yang serupa juga berlaku pada lingkup urus an lain, yang memerlukan rujukan peraturan per-undangan tertentu, di luar Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

- 10 -

Pertanyaan : Ada banyak masyarakat yang berbondong-bondong mendirikan Koperasi. Setelah dicek syaratnya tidak memenuhi, dan kebanyakan hanya ikut-ikutan karena ada bantuan. Bagaimana jika keinginan masyarakat tersebut di-dorong untuk menjadi unit otonom saja, daripada Koperasi. Bagaimana untuk meng atasi hal tersebut ?

Penjelasan : Ada 2 (dua) pesan yang perlu diselesaikan. Per-tama berkaitan dengan Koperasi, dan kedua berkaitan de-ngan unit otonom. a. Mengenai Koperasi, sikap yang perlu dipegang yaitu ikuti prosedur dan tata-cara pendirian Koperasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perko-perasian, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendirian Koperasi, dan Perubah-an Anggaran Dasar Koperasi, serta Peraturan Menteri Ko-perasi dan UKM khususnya Nomor 01/Per/M.KUKM/I/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi. Setiap anggota masyarakat, sah-sah saja membentuk Ko-perasi sepanjang sesuai dengan pengertian, hakekat, tata cara pendirian Koperasi, dengan tujuan yang jelas. Koperasi dibentuk tidak untuk ikut-ikutan, apalagi motif mencari bantu-an. Ini tidak benar dan tidak sesuai de ngan hakekat Koperasi. Lakukan penyuluhan Perkoperasian kepada masyarakat. b. Kedua, mengenai unit otonom, yang dalam hal ini ba-rangkali yang dimaksudkan adalah suatu kelompok Non-for-mal yang dikelola secara otonom. Kalau yang dimaksudkan sebagai suatu unit otonom, atau kelompok yang tidak bersta-tus badan hukum Koperasi, maka diposisikan sebagai bukan Koperasi, maka silakan saja. Tetapi jika ingin membentuk

1

RUMPUN 2:PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBENTUKAN KOPERASI.

- 11 -

2

3

Koperasi, kembalikan keinginan tersebut dengan tata aturan Perkoperasian yang ada.

Pertanyaan : Apakah Koperasi yang belum mendapatkan sta-tus badan hukum, boleh beroperasi sebagai Koperasi ?

Penjelasan : Dalam ketentuan yang berlaku (Peraturan Pe-merintah, dan Permen 01/Per/M.KUKM/I/2006) selama calon Koperasi (pra-Koperasi) itu masih dalam pro ses pengesah-an untuk memperoleh status badan hukum Koperasi, dapat melakukan kegiatan usaha. Seperti diketahui bahwa jangka waktu dihitung sejak peng ajuan permohonan sampai dengan penerbitan dan/atau penolakan menjadi badan hukum Ko-perasi, menurut Per aturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, adalah 3 (tiga) bulan. Namun, ke-giatan usaha tersebut nanti dilaporkan dan untuk mendapat-kan persetujuan dalam rapat anggota. Sepanjang rapat anggota menerima dan menyetujui ope-rasionalisasi usaha yang dilakukan calon peng urus (pra-Ko-perasi), sebelum pengesahan status badan hukum Kopera-si, maka operasionalisasi usaha tersebut menjadi tanggung jawab lembaga Koperasi. Tetapi jika rapat anggota tidak me-nyetujui operasionalisasi usaha yang dilakukan calon peng-urus sebelum pengesahan status badan hukum Koperasi, maka hal itu menjadi tanggung jawab pribadi calon pengurus tersebut.

Pertanyaan : Ketika Koperasi sudah mendapatkan akta No-taris diartikan juga sudah mendapatkan status Badan Hukum. Apakah ini betul ?

Penjelasan : hal ini tidak betul (lihat penjelasan butir 2 di atas). Akta pendirian Koperasi tidak sama dengan penge-sahan status badan hukum Koperasi. Koperasi menyusun akta pendirian, yang penyusunannya itu dibantu oleh Notaris.

- 12 -

Notaris hanya bertugas membantu membuatkan Akta Pendi-rian menjadi Akta yang otentik sepanjang belum diterbitkan status badan hukum Ko perasi oleh pemerintah, maka belum sah berstatus badan hukum Koperasi, sebagaimana Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Pasal 9. Bagi masyarakat yang masih memiliki pemahaman seperti yang disampaikan ini, perlu diluruskan.

Pertanyaan : Kami mempunyai pengalaman barangkali sama dengan daerah lain. Calon pengurus Koperasi tiba-tiba mem-bawa akta, minta disahkan badan hukumnya, Setelah dicek di lapangan ternyata datanya tidak benar. Dengan kejadian tersebut akhirnya kami membuat kesepakatan dengan No-taris, agar Notaris melakukan konsultasi dengan Dinas KUKM sebelum menandatangani akta. Pertanyaannya apakah cara yang kami lakukan dibenarkan dan tidak melanggar aturan ?

Pertanyaan : Pengalaman di lapangan, dijumpai sebagian anggota masyarakat yang ingin berkoperasi datang, mem-bawa akta pendirian yang penyusunannya dibantu Notaris, dan kemudian segera minta di sahkan. Padahal setelah kami cermati, isi akta pendirian tersebut belum tepat. Apakah ada ketentuan dari Kementerian KUKM, bahwa Notaris perlu me-nanyakan kepada Dinas Koperasi dan UKM terlebih dahulu. Dengan demikian tidak terjadi akta pendirian yang sudah dibuat, ternyata tidak tepat.

Penjelasan : pertanyaan Nomor 5 dan Nomor 6 dijawab seka-ligus. Langkah dan cara seperti itu, dapat dibenarkan. Veri-fikasi dokumen dan verifikasi lapangan memang harus dilaku-kan. Langkah proaktif dengan membuat kesepakatan dengan Notaris setempat, seperti yang dilakukan di daerah Saudara sangat baik dan tidak melanggar aturan. Pengalaman ini da-pat dijadikan model bagi daerah lain. Berkaitan dengan masalah ini hendaknya dapat dilakukan hubungan dengan pengurus ikatan Notaris di daerah, sehing-

4

5

- 13 -

ga sebelum tersusun akta pendirian diberikan saran sehingga memenuhi ketentuan dan roh perkoperasian. Ketentuan berkaitan dengan peran Notaris sebagai pembuat akta Ko-perasi, diatur dalam Kepmen Nomor 98/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris sebagai Pembuat akta Koperasi (NPAK).

Pertanyaan : mengusulkan pada pemerintah pusat untuk meninjau kembali berjalannya Koperasi dan masih banyak yang kurang pada pekerjaan Notaris, terutama muatan-muat-an perkoperasian.

Penjelasan : kemungkinan seperti itu ada saja. Penguasaan substansi Perkoperasian belum sepenuhnya dipahami oleh Notaris, khususnya hal-hal yang menjadi roh perkoperasian. Agar Dinas KUKM pro aktif dan ambil inisiatif untuk men-jembatani persoalan seperti itu. Cara teknis yang baik, un-dang dan lakukan pertemuan konsultasi untuk menyamakan persepsi dan langkah teknis dalam proses pembuatan akta pendirian Koperasi. Misal, perlunya para pendiri berkonsultasi dengan Dinas KUKM untuk memperoleh saran, sebelum akta pendirian ditanda tangani Notaris. Pengalaman seperti ini di-lakukan oleh beberapa kabupaten/kota, ternyata efektif.

Pertanyaan : Di satu Kabupaten ada sekelompok orang mau mendirikan Koperasi. Dalam penyampaian keinginan itu, tidak disebutkan Koperasi tingkat kabupaten, atau propinsi. Tahu-tahu mereka ingin mendirikan Koperasi tingkat nasio-nal. Apakah kehadiran kami untuk memberikan penyuluhan Perkoperasian saat pertemuan pendirian, harus dibatalkan atau diteruskan?

Penjelasan : diteruskan. Penyuluhan Perkoperasian bagi masyarakat yang ingin mendirikan Koperasi, dapat tetap diteruskan. Penyuluhan Perkoperasian itu berlaku umum, untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang Koperasi secara utuh dan benar. Penyuluhan Perkoperasian

6

7

- 14 -

dapat dilakukan kepada siapa, dimana saja. Berikan penger-tian bahwa secara administratif pengesahan Badan Hukum, ada yang dilakukan di kabupaten/kota, atau provinsi, atau na-sional, namun secara substansi Koperasi itu sama.

Pertanyaan : Dalam rangka pembentukan Koperasi primer, kami menyarankan agar dalam rapat pembentukannya, se-lain mengundang Dinas/Instansi terkait, juga mengundang perangkat desa ( RT, Lurah ) setempat. Gunanya kalau terjadi sesuatu hal, perangkat kelurahan dapat mengetahui, sesuai dengan domisili wilayah kerjanya. Mohon Penjelasan!

Penjelasan : pada dasarnya boleh saja, mengundang pihak lain yang dianggap relevan, seperti Lurah atau ketua RT, sepan jang perannya tidak mencampuri masalah pembentuk-an dan internal Koperasi.

Pertanyaan : Ada satu Koperasi, semula keberadannya di satu Kabupaten A. Setelah pemekaran kabupaten, Koperasi terse-but berada di wilayah Kabupaten B sebagai hasil pemekaran. Apakah Koperasi tersebut harus membuat kembali badan hu-kum, atau cukup melalui perubahan anggaran dasar?

Penjelasan : tidak perlu, bahwa badan hukum (BH) Koperasi itu hanya satu. Badan hukum diperoleh saat pendirian, dan lepas saat Koperasi dinyatakan bubar. Bagi Koperasi yang su-dah memiliki badan hukum, karena alasan pemekaran wilayah maka tidak perlu membuat badan hukum baru. Badan hukum lama tetap valid, walaupun Koperasinya sekarang ber ada di Kabupaten B.

Pertanyaan : Bagaimana sikap, langkah atau saran serta solusi yang harus kita berikan terhadap suatu Koperasi yang dokumen badan hukum/anggaran dasarnya hilang ? Semen-tara dokumen yang seharusnya ada pada kita pembina, baik di Kantor Dinas kab/kota maupun propinsi juga tidak dapat

8

9

10

- 15 -

ditemukan pada arsip di kantor, karena beberapa faktor seper-ti : kejadian gempa bumi, pindah kantor dll. Untuk sekarang kita baru memberikan solusi : a. buat berita acara kehilanganb. buat laporan kehilangan kepada polisic. dan dibuat lagi badan hukum/akta Koperasi

Apakah langkah-langkah ini tepat?

Penjelasan : langkah yang dilakukan tepat. Pertanyaan ini mengandung 2 pesan. Pertama tentang pentingnya doku-mentasi, dan kedua solusi mengatasi permasalahan terse-but, dokumen-dokumen Koperasi seperti badan hukum, akta pendirian, anggaran dasar Koperasi, seharusnya tersimpan tertib di setiap Dinas yang membidangi urusan KUKM. Setiap pengesahan badan hukum, harus dicatat dalam buku daftar umum Koperasi. Ini menjadi perhatian bagi Dinas yang meng-urusi KUKM. Jika saat ini, pengadministrasian dokumen-do-kumen Koperasi, belum tertib, segera tertibkan. a. Untuk alasan karena musibah, bencana alam, tsuna-mi, banjir dan lain-lain, langkah yang dilakukan tersebut sudah tepat. Kehilangan dengan alasan bencana atau hal-hal yang tidak memungkinkan diketemukan kembali, dapat menempuh cara-cara di atas (membentuk badan hukum baru). b. Namun untuk alasan, misal pindah kantor sebenarnya tidak tepat dokumen penting seperti itu hilang. Langkah yang perlu dilakukan, satu, temukan Nomor badan hukum. Kalau-pun dokumen-dokumen tulisnya hilang, barangkali ada peng-urus atau orang masih ingat Nomor, tanggal, tahun penerbit-an badan hukum Koperasi. Setelah, ketemu Nomor badan hukum, lacak ke Dinas KUKM provinsi, lacak ke Kementerian Koperasi dan UKM. Apakah copy akta pendirian, anggaran dasar Koperasi tersebut masih ada. Jika tidak ketemu, maka susun dokumen anggaran dasar baru, dengan keterangan-keterangan bukti kehilangan.

- 16 -

Pertanyaan : perlu pembatas jangka waktu umur Koperasi. Usul, tentukan masa waktu Koperasi ?

Penjelasan : Jangka waktu badan hukum Koperasi, dalam per-aturan perundangan tidak ditentukan eksplisit. Jangka waktu badan hukum Koperasi, dibuat tidak terbatas, dan/atau ter-batas. Pilihan ini dikembalikan pada Koperasi sendiri. Keba-nyakan Koperasi memilih tidak terbatas. Usulan ini bagus dan menjadi pertimbangan dalam penetapan kebijakan berkaitan umur badan hukum Koperasi.

Pertanyaan : ada orang bilang, perlu pra Koperasi, bagaimana menurut Bapak/Ibu ?

Penjelasan : Pra-Koperasi adalah istilah yang digunakan se-bagai teknik dan metode pembinaan. Bagi masyarakat yang ingin mendirikan Koperasi, sebaiknya melakukan persiapan terlebih dulu. Persiapan ini, dalam bahasa program disebut pra-Koperasi. Jadi, pra-Koperasi merupakan langkah yang baik, digunakan sebagai sarana teknis operasional, pendekat an pembinaan perkoperasian. Beberapa daerah telah menerap-kan teknik pra-Koperasi sehingga saat Koperasi tersebut te-lah berdiri, sudah memiliki kesiapan yang baik. Pra-Koperasi ini, belum memiliki status badan hukum Koperasi.

Pertanyaan : ada Koperasi sedang konsultasi, untuk menjadi Koperasi nasional, dengan motif akan buka cabang di wilayah lain. Bagaimana ini ?

Penjelasan : motif seperti itu sebenarnya tidak tepat. Dalam konteks ini ada tahapan yang harus dilalui terlebih dahulu oleh Koperasi yang bersangkutan, seperti perubahan anggaran dasar yang memungkinkan masyarakat di luar wilayah domisili pendiri Koperasi menjadi anggota Koperasi tersebut. Selan-jutnya apabila jumlah anggota di wilayah Kab/Kota lokasi kan-tor cabang akan didirikan sudah mencapai jumlah minimal 20

11

12

13

- 17 -

orang, barulah Koperasi yang bersangkutan bisa membuka kantor cabang. Tetapi harus dipegang teguh bahwa pembu-kaan kantor cabang itu dengan maksud untuk mendekatkan pelayanan anggota Koperasi dimaksud. Pembukaan kantor cabang juga harus memenuhi per-syaratan sesuai ketentuan yang berlaku seperti : usaha sim-pan pinjam sudah berjalan minimal 2 tahun dan sudah dinilai tingkat kesehatannya dengan hasil minimal cukup sehat. Sebelum mencapai tahap itu, perlu diverifikasi terlebih dahulu apakah memang Koperasi yang bersangkutan sudah layak untuk mengembangkan wilayah domisili keanggotannya (dili-hat omset/skala usaha Koperasi).

Pertanyaan : untuk mencapai Koperasi menjadi Koperasi berkualitas, maka pada pendirian perlu ada kelayakan usaha. Mohon kejelasan bagaimana kelayakan usaha ini !

Pertanyaan : sebelum mendapatkan pengesahan badan hu-kum Koperasi agar ada study kelayakan, bagaimana maksud ini ?

Penjelasan : pertanyaan Nomor 14 dan Nomor 15 dijelaskan sekaligus. Sebenarnya pertanyaan ini berlaku bagi masyarakat yang akan mendirikan Koperasi. Untuk apa dan untuk siapa mereka mendirikan Koperasi ? Hakekat Koperasi dalam Undang-Undang Nomor 25 Ta-hun 1992 tentang Perkoperasian, sudah sangat jelas. Ko-perasi dibentuk untuk dapat memperjuangkan kepentingan anggota, dengan melakukan usaha yang berkaitan dengan kegiatan usaha anggotanya atau untuk melayani kebutuhan anggotanya. Kelayakan usaha merupakan hal pokok dan penting. Patokan-patokan untuk memahami dan menilai suatu kelayakan usaha, dapat menggunakan patokan-patokan yang lazim digunakan untuk menilai suatu kelayakan usaha. Tentu, tidak harus seberat analisis proyek raksasa. Masalah yang ada, berapa jauh pengetahuan calon pengu-

1415

- 18 -

rus tentang kelayakan usaha ini, dan juga belum sepenuhnya dikuasai oleh petugas yang memproses pendirian Koperasi. Memang kelayakan usaha paling sering diabaikan saat pendi-rian Koperasi, dan lebih terpaku pada pemenuhan syarat ad-ministrasi belaka. ` Dalam menyusun studi kelayakan usaha selama ini, sila-kan menggunakan buku-buku referensi, contoh-contoh ke-layakan usaha yang ada di daerah saudara. Pada prinsipnya kelayakan usaha itu menganalisa, menghitung aspek orga-nisasi dan manajemen, produksi, pemasaran, lingkungan, le-gal serta permodalan dan investasi dan mengambil keputusan bahwa usaha yang dilakukan secara finansial dan ekonomi dinilai layak.

Pertanyaan : Apakah Koperasi dapat diberikan/diterbitkan pengesahan badan hukumnya dengan memperhatikan : (1) tempat tersebut sudah ada Koperasi lain ? (2) Apakah ada tumpang tindih tentang keanggotaan Koperasi?

Penjelasan : Dapat. Dalam satu wilayah tertentu dapat berkembang lebih dari satu Koperasi, sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan ekonomi anggotanya. Apabila, Koperasi-Ko-perasi tersebut sejenis, dengan kebutuhan pelayanan kepada anggota yang juga sama, jelas menurunkan efisiensi dan ke-ekonomian usaha, disarankan tidak perlu mendirikan Kopera-si sejenis. Idealnya Koperasi-Koperasi yang ada dalam suatu kawasan tertentu, merupakan jenis Koperasi yang beda untuk memberikan pelayanan kebutuhan ekonomi yang berlainan. Sarankan, masyarakat yang ingin mendirikan Koperasi yang sama, lebih efisien menjadi anggota Koperasi yang ada. Jadi, tumpang tindih keanggotaan menjadi tidak ada, karena me-reka memiliki kebutuhan yang berbeda.

Pertanyaan : mohon petunjuk mengenai pendelegasian we-wenang dalam rangka pengesahan Badan Hukum Koperasi Primer tingkat Provinsi oleh Gubernur sebagai wakil Kemen-

16

17

- 19 -

terian Koperasi dan UKM untuk menandatangani Pengesahan BH. Tugas tersebut kemudian didelegasikan kepada Kepala Dinas Koperasi dan UKM setempat. Apakah ada peraturan yang mengatur pendelegasian tersebut sebagai pedoman bagi kami di daerah.

Pertanyaan : apa kira-kira ada masalah bila Kepala Dinas KUKM yang menandatangani pengesahan badan hukum Ko-perasi ?, karena masih tidak jelas.

Pertanyaan : kewenangan pejabat yang mengesahkan akta pendirian disetiap Kabupaten/kota masih berbeda-beda, ada yang oleh Bupati/Walikota dan ada yang oleh Kepala Dinas KUKM. Pendelegasian dari Bupati/Walikota ke kepala Dinas KUKM apakah ada dasar hukumnya?

Pertanyaan : apakah bisa penandatanganan pengesahan akta pendirian Koperasi oleh kepala Dinas KUKM, atas pe-limpahan wewenang secara tertulis oleh Bupati ?

Penjelasan : pertanyaan Nomor 17, 18, 19 dan 20 memiliki maksud sama dan dijelaskan sekaligus. Sebagaimana ama-nah dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang berwenang mengesahkan pendirian Ko-perasi adalah Menteri yang membidangi Koperasi. Menteri dapat mendelegasikan wewenang tersebut kepada Kepala Daerah dalam kerangka tugas pembantuan. Dalam era oto-nomi daerah, Menteri tidak dapat langsung menugaskan Kepala Dinas Koperasi dan UKM, karena daerah Provinsi, Kab/Kota saat ini mempunyai kewenangan tersendiri, Menteri hanya dapat mendelegasikan wewenangnya kepada kepala daerah. Pendelegasian wewenang dalam rangka pengesahan badan hukum Koperasi primer Provinsi oleh Gubernur se-bagai wakil Kementerian Koperasi dan UKM berdasarkan pada Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor

1819

20

- 20 -

: 123/Kep/M.KUKM/X/2004 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Dalam Rangka Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi pada Provinsi, Kab/Kota. Sedangkan pengesahan untuk Koperasi primer, sekunder skala Nasional berdasarkan pada Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor : 124/Kep/M.KUKM/X/2004 ten-tang Penugasan Pejabat yang berwenang untuk memberikan pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar dan pembubaran Koperasi pada Kementerian Koperasi dan UKM untuk Koperasi tingkat nasional. Penandatanganan pengesahan akta pendirian Koperasi oleh kepala Dinas Koperasi UKM bisa dilakukan apabila ada perintah tertulis dari Gubernur dan Bupati/Walikota selaku Kepala Daerah kepada Kepala Dinas Koperasi dan UKM un-tuk menandatangani pengesahan tersebut.

Pertanyaan : Apakah pendirian Koperasi primer (seperti di atas), menjadi kewenangan prov untuk mengesahkannya ?

Penjelasan : Lihat dahulu Koperasi primer di wilayah mana?, provinsi atau kabupaten/kota. Ketentuan kewenangan penge-sahan badan hukum Koperasi, diatur menurut Keputus-an Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor : 123/Kep/M.KUKM/X/2004 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Dalam Rangka Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Ang-garan Dasar dan Pembubaran Koperasi pada Provinsi, Kab/Kota. Jika Koperasi primer tersebut, ada dalam wilayah ka-bupaten/kota, maka pengesahannya dilakukan oleh Bupati/Walikota. Jika Koperasi primer tersebut, ada dalam wilayah provinsi, maka pengesahannya dilakukan oleh Gubernur.

Pertanyaan : Kementerian KUKM jika menunjuk Notaris di suatu daerah, agar selektif. Karena beberapa pengalaman, terdapat Notaris yang tidak mengetahui peraturan dan teknis Koperasi, sehingga sering terjadi kekeliruan.

21

22

- 21 -

Penjelasan : Penetapan Notaris sebagai pejabat pembuat akta pendirian koperasi, bekerjasama dengan Ikatan Notaris Indo-nesia (INI) yaitu setelah Notaris yang bersangkutan mengikuti program pembekalan oleh Kementerian Koperasi dan UKM. Kemudian telah dilakukan proses seleksi secara profesional dan telah diadakan penyuluhan serta pelatihan bagi para no-taris, agar mereka paham tentang koperasi. Adapun persyaratan dan tata cara untuk menjadi Notaris diatur berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 98/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris Se-bagai Pembuat Akta Koperasi, BAB III Persyaratan dan tata cara penetapan Notaris Pembuat Akta Koperasi pasal 4 dan 5 yaitu;a. Untuk dapat ditetapkan sebagai Notaris Pembuat Akta

Koperasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: Notaris yang telah berwenang menjalankan jabatan se-suai peraturan Jabatan Notaris dan memiliki sertifikat tanda bukti telah meng ikuti pembekalan dibidang perko-perasian yang ditandatangani oleh Menteri.

b. Notaris yang telah memenuhi persyaratan pada butir a, mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri un-tuk ditetapkan sebagai Notaris Pembuat Akta Koperasi melalui Kepala Dinas/Instansi yang membidangi Kope-rasi tingkat Kab/Kota pada tempat kedudukan Notaris yang bersangkut an.

c. Kepala Dinas/Instansi yang membidangi koperasi tingkat Kabupaten/Kota memberikan tanda terima permohonan dan menyampaikan berkas pendaftaran kepada Menteri dengan tembusan kepada Kepala Dinas/Instansi yang membidangi Koperasi tingkat propinsi (Dinas/Instansi paling lama dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal diterimanya permohonan secara resmi).

d. Kemudian Menteri menetapkan Notaris sebagai Pem-buat Akta Koperasi dengan Surat Keputusan Menteri dan di sampaikan langsung kepada Notaris yang bersangku-

- 22 -

tan, dengan tembusan kepada Menteri Kehakiman dan HAM, Gubernur dan Kepala Dinas/Instansi yang mem-bidangi koperasi tingkat Propinsi/Dinas Instansi serta kepada Bupati/Walikota dan Kepala Dinas/Instansi yang membidangi Kab/Kota pada tempat kedudukan Notaris.

Kalaupun di lapangan masih ada kekurangan, disarankan agar melakukan pertemuan konsulatif antara Dinas KUKM setempat dengan ikatan notaries daerah (pengurus wilayah, pengurus daerah INI) untuk menyelesaikan persoalan terse-but.

Pertanyaan : di kabupaten A baru ada satu Notaris pembuat akta Koperasi, biayanya mahal. Di kabupaten tetangga ada Notaris pembuat akta pendirian Koperasi dengan biaya lebih murah. Apakah akta pendirian boleh diterbitkan oleh Notaris di kabupaten tetangga ?

Penjelasan : secara ketentuan tidak boleh. Karena wilayah kerja Notaris itu telah ditentukan menurut ketentuan di luar kewenangan Kementerian Koperasi dan UKM, yang meng-atur wilayah kerja Notaris. Notaris di kabupaten A memiliki wilayah kerja di kabupaten A. Mengenai, biaya tentunya dapat dibicarakan.

Pertanyaan : Di Kabupaten A terdapat Notaris sedangkan di Kabupaten B tidak ada Notaris, bolehkah masyarakat di Kab. B menggunakan Notaris di Kab A?

Penjelasan : yang menjadi patokan boleh atau tidak boleh, adalah ketentuan internal kenotarisan itu sendiri. Wilayah kerja Notaris telah ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, dibagi menurut daerah administratif. Notaris di Kab A dengan wilayah kerja di Kabupaten A, demikian juga Notaris di Kabupaten lain. Peran Notaris, pada intinya membantu membuat dokumen akta pendirian dan anggaran dasar Ko-perasi sehingga menjadi dokumen otentik. Dengan pegangan seperti itu, masyarakat dapat menggunakan jasa Notaris un-

23

24

- 23 -

tuk penyusunan akta pendirian Koperasi. Kalau di wilayah itu, tidak ada Notaris pembuat akta pendirian Koperasi, maka da-pat dibuat para pendiri dengan bantuan pejabat. Menurut Kepmen No. 98/Kep/M.KUKM/IX/2004 dalam pasal 19 ayat 3 menyebutkan bahwa terhadap daerah terten-tu yang belum ada Notaris serta berdasarkan kondisi wilayah dan masyarakatnya dipandang belum mampu melaksanakan keputusan ini dapat diatur dan ditetapkan seperti Surat Deputi No. 117/Dep.1/XI/2006 perihal penjelasan pasal 6 ayat 1 per-men 01/2006 apabila disuatu daerah belum ada Notaris yang telah ditetapkan oleh Menteri Negara Koperasi dan UKM sebagai Notaris Pembuat Akta Koperasi, maka penyusunan Akta Pendirian Koperasi dilakukan oleh para pendiri Koperasi yang bersangkutan, dibimbing oleh Pejabat yang membidangi pembinaan Koperasi.

Pertanyaan : Notaris minta jumlah pengurus genap, yaitu 6. Sedangkan kita mengatakan jumlah pengurus, ganjil, misal 3 atau 5, akhirnya terjadilah tarik urat antara pembina-Notaris. Bagaimana solusi ini ?

Penjelasan : ketentuan peraturan perundangan, tidak meng-atur tentang jumlah pengurus. Berapa jumlah orang pengurus sesuai kebutuhan dan ditentukan dalam rapat pembentukan pertama kali, yang dapat disesuaikan melalui rapat anggota selanjutnya. Namun disarankan, ganjil, dengan maksud apa-bila dalam pengambilan keputusan yang harus ditempuh de-ngan voting, maka ada kepastian keputusannya. Pertimbang-an ini penting, sebagai langkah antisipatif ke depan. Jadi, disarankan, ganjil.

Pertanyaan : setiap keputusan yang dibuat oleh Koperasi ha-rus disahkan Notaris. Namun ada juga yang tanpa disahkan Notaris. Apakah kita perlu atau boleh memberikan pengesah-an Badan Hukum ?

Penjelasan : Akta pendirian Koperasi disusun oleh pendiri

26

25

- 24 -

Koperasi (bagi daerah yang belum ada Notaris pembuat akta pendirian dan/atau disusun atas bantuan Notaris (NPAK). Perlu didudukkan secara benar, mengenai peran Notaris, pembuatan akta pendirian, anggaran dasar dan pengesahan badan hukum Koperasi. a. Dalam pembentukan Koperasi para pendiri menyusun akta pendirian dan anggaran dasar. Penyusunan akta pendi-rian dan anggaran dasar ini, dibantu oleh Notaris, agar doku-men itu menjadi dokumen otentik. Posisi dan peran Notaris adalah membantu para pendiri dalam menyusun akta pendi-rian dan Anggaran Dasar Koperasi. b. Jadi, sepanjang isi dan kebenaran akta pendirian dan anggaran dasar Koperasi tersebut dinilai benar, silahkan diproses dan diterbitkan status badan hukum Koperasi oleh pemerintah. Dengan demikian menjadi jelas, pengesahan ba-dan hukum Koperasi tetap menjadi wewenang pemerintah, baik jika akta pendirian tersebut disusun atas bantuan Notaris, atau disusun sendiri oleh pendiri pada kabupaten/kota yang belum ada Notaris pembuat akta pendirian Koperasi (NPAK). Karena itu, pemberian pengesahan badan hukum, terhadap akta pendirian yang penyusunannya dibantu Notaris dan/atau disusun sendiri oleh pendiri, tetap memiliki bobot sama.

Pertanyaan : penyusunan anggaran dasar oleh Notaris telah dilakukan, tapi banyak yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Contohnya tidak ada periode jabatan pengurus, sim-panan pokok tidak ada, simpanan disebut dengan deposito. Bagaimana ini !

Penjelasan : minta untuk diperbaiki. Isi anggaran dasar Ko-perasi, harus sesuai dengan peraturan perundangan yang ada, prosedur dan tata cara pendirian Koperasi, serta kebu-tuhan Koperasi itu sendiri. Apabila menurut saudara, isi ang-garan dasar tersebut kurang, maka minta untuk disempurna-kan kembali, dan tidak harus disahkan badan hukumnya.

27

- 25 -

Pertanyaan : Untuk pengurusan dari Notaris dikenakan biaya. Sementara pengesahan dari pemerintahan seharusnya juga ada biaya. Bagaimana solusinya?

Penjelasan : bantuan penyusunan akta oleh Notaris pakai biaya, karena memang mereka diperbolehkan menarik biaya, sebagai jasa keahlian (profesionalisme). Sedangkan penge-sahan badan hukum merupakan kewajiban pemerintah seba-gai bentuk pembinaan pemberdayaan. Selama ini tidak (be-lum) ada ketentuan pengenaan biaya pada penerbitan badan hukum Koperasi. Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas penerbitan badan hukum Koperasi, dapat diusulkan dan ditampung dalam APBN atau APBD.

Pertanyaan : Bagaimana bentuk anggaran dasar pembentu-kan Koperasi ?

Penjelasan : sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-Un-dang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, isi ang-garan dasar (AD) sekurang-kurangnya memuat :1. Daftar nama pendiri,2. Nama dan tempat kedudukan3. Maksud dan tujuan serta bidang usaha4. Ketentuan mengenai keanggotaan5. Ketentuan mengenai rapat anggota6. Ketentuan mengenai pengelolaan7. Ketentuan mengenai permodalan8. Ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya9. Ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha.10. Ketentuan mengenai sanksi

Pertanyaan : masih ada celah dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang lemah. Pendirian Koperasi dapat dibentuk sekurang-kurangnya 20 orang. Perlu wacana jika pembentukan Koperasi, minimal 100 atau 150 orang.

28

29

30

- 26 -

Pertanyaan : Kepmen Nomor : 123/Kep/M.KUKM/X/2004 tentang penyelenggaraan tugas pembantuan dalam rangka pengesahan akta pendirian, perubahan AD pada prov, kab/kota, diharapkan ada ketegasan terhadap jumlah anggota 20 orang tersebut. Mengingat Kepmen ini hanya menyatakan tentang domisili keanggotaan lebih dari satu kab/kota, maka pengesahan Badan Hukum menjadi kewenangan Provinsi.

Penjelasan : pertanyaan Nomor 30 dan Nomor 31 dijelaskan sekaligus. Ketika proses pendirian Koperasi, hendaknya pe-jabat tidak semata-mata melihat dari sisi administratif belaka. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkopera-sian setidaknya mengisyaratkan hal-hal pokok untuk mendi-rikan Koperasi. Satu, Koperasi dibentuk untuk mencapai peningkat-an kesejahteraan anggota. Dua, usaha Koperasi merupakan usaha yang memiliki keterkaitan dengan upaya untuk me-ningkatkan kepentingan usaha anggota. Tiga, saat pendirian Koperasi perlu membuat rencana usaha yang layak. Jadi, jelas ada kepentingan dari anggota yang perlu dilayani oleh Koperasi. a. Lakukan pengecekan siapa anggota, untuk apa berko-perasi, manfaat apa diharapkan diperoleh melalui Koperasi. Roh Koperasi sudah jelas termuat dan diatur dalam per-aturan yang ada. Kalaupun sekarang, masih ada yang hanya melihat sisi administratif saja, tentunya ke depan perlu dirubah dengan melihat sisi-sisi lain yang memang diamanatkan. b. Mengenai ada pendapat, syarat jumlah orang un-tuk mendirikan Koperasi 20 orang, sangat sedikit sehingga sangat mudah mendirikan Koperasi. Sekali lagi, keinginan mendirikan Koperasi yang berdasarkan kebutuhan, tidaklah terganggu dengan jumlah 20 orang. Lebih penting, adalah tujuan berkoperasi. Sebagai pembanding, Undang-Undang Perkoperasian di Thailand, cooperative act tahun 1999, me-netapkan jumlah orang pendiri Koperasi 10 orang. jika pendi-rian Koperasi tersebut benar-benar sesuai kaidah Koperasi, maka jumlah tersebut bukan menjadi soal.

31

- 27 -

Pertanyaan : ada Koperasi yang isi dalam akta pendirian dan anggaran dasarnya mencantumkan banyak sekali kegiatan usaha. Saya menyarankan, coba pilih dan fokus pada kegiat-an usaha yang penting. Apa langkah saya ini benar ?.

Penjelasan : langkah Saudara benar. Pencantuman seluruh kegiatan usaha dalam anggaran dasar, secara tidak langsung mencerminkan para pendiri koperasi itu, tidak paham dan mengkaburkan hakekat Koperasi. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 43 yang berbu-nyi usaha Koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota. Dengan mengacu pada ketentuan ini, maka jelas usaha Koperasi sudah fokus. Mencakup ke-giatan usaha yang berkaitan dengan kepentingan usaha ang-gota, atau kegiatan yang terkait dengan kegiatan usaha. Pe-nempatan kegiatan usaha Koperasi, yang terkesan asal taruh, jelas tidak betul.

Pertanyaan : ada Koperasi anggotanya di bawah 20 orang, disarankan untuk menambah atau untuk merger, tetapi peng-urus ngotot tidak mau. Tanggung jawab siapa ini, pengurus? langkah apa yang perlu dilakukan ?

Penjelasan : Sudah jelas bahwa koperasi tersebut tidak me-menuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 25 tahun 1992, pasal 6 bahwa untuk koperasi primer jum-lah anggota sekurang-kurangnya 20 orang.Langkah yang perlu dilakukan adalah :1. Pejabat dinas KUKM melakukan pembinaan terhadap ko-

perasi dengan memberikan penjelasan kepada pengurus koperasi untuk memenuhi aturan yang tercantum dalam pasal 6 Undang-Undang No. 25 tahun 1992.

2. Apabila dengan penjelasan yang diberikan pengurus ko-perasi tersebut tidak mengindahkannya, maka pejabat dinas KUKM dapat memberikan peringatan secara lisan

33

32

- 28 -

sebanyak 3 kali.3. Jika peringatan lisan juga tidak digubris sebagaimana

angka 1 dan 2, maka langkah selanjutnya adalah mem-berikan surat peringatan rencana pembubaran dengan alasan yang jelas dan sesuai ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1994. Surat peringatan tersebut ditembuskan ke pihak-pihak terkait. Ikuti prosedur dan tata cara pembubaran koperasi oleh Pemerintah (lihat Bab K rumpun (11) Pembenahan Koperasi Tidak Aktif No. 11)

Pertanyaan : mohon ketegasan bahwa di daerah kami, ditempuh cara bagi orang yang akan mendirikan Koperasi, di arahkan untuk mendayagunakan BH Koperasi yang col-lapse, dengan catatan Koperasi tersebut tidak bermasalah dan ada niat pengurus lama untuk menyerahkannya.

Penjelasan : cara seperti ini masuk kategori pengaktifan kem-bali koperasi, dan boleh saja dilakukan. Pengaktifan kembali Koperasi yang sudah ada, dengan mengaktifkan kembali ba-dan hukum, dapat dilakukan. Langkah yang sudah ditempuh, telah benar. Lakukan pendekatan dan pertemuan antara Ko-perasi yang ada dan tidak aktif, dengan masyarakat yang akan mendirikan Koperasi. Ada kesepakatan di pihak Koperasi, oleh anggota untuk menerima pengaktifan kembali Kopera-si. Langkah selanjutnya, silahkan ditempuh misal, pemilihan peng urus, pengawas, program kerja dan lain-lain, sebagaima-na ditempuh Koperasi pada umumnya.

34

- 29 -

RUMPUN 3: PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pertanyaan : meliputi apa saja yang berkaitan dengan peruba-han anggaran dasar Koperasi, apa hanya usaha saja ?

Penjelasan : agar mengacu pada Peraturan Pemerintah No-mor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penge-sahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar, serta Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 01/Per/M.KUKM/I/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemben-tukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi. a. Dalam pasal 12 disebutkan dalam hal perubahan ang-garan dasar Koperasi yang menyangkut perubahan bidang usaha, penggabungan atau pembagian Koperasi, pengurus wajib mengajukan permintaan pengesahan atas perubahan anggaran dasar secara tertulis kepada Menteri. b. Dalam pasal 18 disebutkan perubahan anggaran dasar Koperasi yang tidak menyangkut perubahan bidang usaha, penggabungan atau pembagian Koperasi tidak perlu penge-sahan oleh Pejabat. Tetapi wajib dilaporkan kepada pejabat paling lambat satu bulan sejak perubahan dilakukan, dan Ko-perasi wajib mengumumkan ke media dalam kurun waktu 45 hari. Jadi jelas PAD pada koperasi tidak hanya masalah usaha saja.

Pertanyaan : perubahan AD Koperasi untuk perubahan nama Koperasi, misal semula Koperasi Harapan Maju berubah menjadi Koperasi Maju Harapan apakah perlu pengesahan oleh pejabat ?

Penjelasan : tidak perlu. Perubahan kategori ini, tidak ter-masuk perubahan usaha, penggabungan dan pembagian yang ketentuannya perlu disahkan pejabat. Silahkan Koperasi melakukan perubahan sendiri, dan cukup melaporkan ke pe-

1

2

- 30 -

jabat setempat (lihat penjelasan Nomor 1 di atas).

Pertanyaan : mohon petunjuk perubahan anggaran dasar Koperasi untuk 3 kasus berikut. (1) Perubahan Anggaran Dasar tempat kedudukan Koperasi dari provinsi misal Su-matera Barat ke Kota Jambi, semua anggota pindah ke kota Jambi kare na Koperasi ini adalah Koperasi karyawan yang perusaha an induknya pindah (2) Perubahan nama Koperasi apakah dibuatkan AKTA Notarisnya dan SK Koperasinya. (3) Perubah an syarat keanggotaan, contoh : KPN, anggotanya PNS di daerah ditambah PNS + Pensiunan

Penjelasan : untuk pertanyaan pertama, maka perlu dilakukan perubahan anggaran dasar, karena perubahan tempat tinggal. Untuk pertanyaan kedua dan ketiga, juga perlu perubahan anggaran dasar. Namun karena, tidak menyangkut perubah-an usaha, penggabungan dan pembagian yang ketentuannya perlu disahkan pejabat. Silahkan Koperasi melakukan per-ubahan, maka tidak perlu disahkan oleh pejabat. Perubahan tersebut cukup dilaporkan dan Koperasi mengumumkannya di media (lihat penjelasan Nomor 1 di atas).

Pertanyaan : Bagaimana dengan akta pendirian Koperasi yang membuka cabang, apakah perlu perubahan anggaran dasar atau tidak? Kalau ya, siapa yang berwenang?

Penjelasan : Ya perlu PAD. Di dalam akta pendirian, anggaran dasar Koperasi harus jelas tercantum tentang urusan pem-bukaan cabang. Kalau ini belum ada, wajib melakukan per-ubahan anggaran dasar. Mengenai pengesahan perubahan anggaran dasar, sepanjang hal tersebut menyangkut pada per ubahan bidang usaha, penggabungan atau pembagian Koperasi wajib disahkan oleh pejabat. Perubahan di luar tersebut, cukup dilaporkan Koperasi kepada pejabat (lihat penjelasan Nomor 1 di atas).

3

4

- 31 -

Pertanyaan : Untuk mengantisipasi kepentingan pribadi mau-pun golongan tertentu, dalam SOP Pendirian Koperasi di minta ada syarat tambahan, yaitu surat keterangan atau re-komendasi dari Kelurahan maupun Kecamatan sebagai salah satu syarat pendirian Koperasi.

Penjelasan : tidak perlu. Syarat pendirian Koperasi yang diatur dalam peraturan perundangan sudah cukup. Bagi masyarakat yang akan mendirikan Koperasi, dan bagi pejabat yang membimbing pendirian Koperasi, agar perpegang pada peraturan perundangan tersebut. Koperasi didirikan untuk tujuan melayani kebutuhan anggota dalam menjalankan ak-tivitas usaha nya. Jadi, sebenarnya apabila latar belakang dan tujuan pendirian Koperasi jelas, tidak perlu ada rekomendasi tambahan yang tidak diperlukan.

Pertanyaan : bagaimana dengan penomoran Badan Hukum Koperasi yang melakukan Perubahan anggaran dasar. Apa-kah perlu dibuat badan hukum baru dengan Nomor baru ?

Penjelasan : Nomor badan hukum tetap. Badan hukum ha nya satu, sekali diterbitkan dan jika ada pencabutan, akan dicabut. Perubahan anggaran dasar, tidak mengganti Nomor badan hu-kum, atau menerbitkan badan hukum baru. Pada pengalam an perubahan anggaran dasar, maka Nomor badan hukum lama tetap hidup, cukup dengan mencantumkan Nomor surat kepu-tusan pengesahan perubahan anggaran dasar saja. Contoh, Koperasi dengan Nomor badan hukum : 234/BH/KWK.1/1987. Jika dilakukan perubahan usaha, dan dilaku -kan perubahan anggaran dasar pada tahun 2007, pemerintah melalui pejabat yang berwenang akan mengeluarkan surat keputusan persetujuan perubahan anggaran dasar, misal, Nomor 100/Kep/PAD/XI/2007. Untuk pengalaman Koperasi ini, maka badan hukumnya tetap Nomor 234/BH/KWK.1/1987 dengan mencantumkan tambahan surat keputusan perubah-an anggaran dasar. Nomor 100/Kep/PAD/XI/2007.

5

6

- 32 -

Ada 2 (dua) alasan penting tentang ini. Satu, badan hukum Koperasi itu hanya satu kali, saat dibentuk dan disahkan akta pendirian Koperasi, dan akan lepas saat pembubaran. Ke-duanya (dibentuk dan dibubarkan) diumumkan dalam lembar-an negara. Jadi, satu Koperasi tidak memiliki lebih dari satu badan hukum. Dua, tahun pendirian badan hukum Koperasi (dalam contoh di atas tahun 1987, dan mengalamui perubah-an sepuluh tahun kemudian tahun 2007) maka jika dihapus keterangan tahun 1987, diubah menjadi 2007, akan meng-hilangkan track-record Koperasi. Koperasi seolah-olah baru lahir di tahun 2007.

- 33 -

RUMPUN 4: KEANGGOTAAN

Pertanyaan : Bagaimana permasalahan tentang KTP sebagai syarat masuk anggota Koperasi berkaitan dengan kedomisili-an. Domisili itu apakah tempat tinggal sesuai KTP atau tempat kerjanya ?

Pertanyaan : Bagaimana masalah domisili anggota Koperasi. Karena hal ini berhubungan langsung dengan perkembangan Koperasi tersebut !

Penjelasan : pertanyaan Nomor 1 dan Nomor 2 dijelaskan sekaligus. Bagi Koperasi baru maka berlaku Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 7 ayat 2 yaitu Koperasi mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah negara RI. (tempat kedudukan adalah alamat tetap kantor Koperasi). Dan dihubungkan dengan pendiri Koperasi, maka Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor : 01/Per/M.KUKM/I/2006 pasal 7 ayat 2 huruf h yaitu melampirkan poto copy KTP dari para pendiri. Tentunya kedudukan disini adalah kedudukan wilayah kerja Koperasi dan biasanya diper-kuat di anggaran dasar Bab keanggotaan. Jadi pengurus harus selektif dalam menentukan keang-gotaan sesuai dengan AD/ART. Bagi Koperasi yang telah berdiri lama penerimaan keanggotaan sebaiknya disesuaikan dengan aturan yang ada. Wilayah Keanggotaan Koperasi di-dasarkan pada kedomisilian/tempat tinggal anggota Koperasi yang bersangkutan, bukan tempat kerjanya.

Pertanyaan : berapa lama batas waktu status calon anggota Koperasi dan bagaimana dasar hukum calon anggota Ko-perasi ?

Penjelasan : Sesuai dengan Undang-Undang 25 Tahun 1992,

1

2

3

- 34 -

keanggotaan Koperasi terdiri dari anggota dan anggota luar biasa. Untuk KSP sesuai dengan Peraturan Pemerintah No-mor 9/1995 tentang Pelaksanaan kegiatan usaha simpan pin-jam oleh Koperasi, KSP yang dimaksud keanggotaan, maka selain anggota (penuh), anggota luar biasa juga ada calon anggota. KSP/USP koperasi melayani : a. Anggota;b. Calon anggota (calon anggota disini adalah bagi mereka

yang telah menyetor simpanan pokok, tetapi secara ad-mistrasi belum menandatangani buku anggota dan paling lama 3 bulan setelah melunasi simpanan pokok harus su-dah menjadi anggota);

c. Koperasi lain dan anggotanya.

Pertanyaan : ada Koperasi yang keanggotaannya hanya sedikit tercatat 20 orang anggota. Namun yang dilayani ribuan dan diakui sebagai anggota luar biasa. Anggota luar biasa itu seperti apa?

Pertanyaan : Keanggotaan dalam Koperasi perlu diadakan penegasan, karena terdapat keanggotaan sementara. Pada-hal dalam aturan, setelah 3 bulan calon anggota harus men-jadi anggota tetap, terutama simpan pinjam

Penjelasan : pertanyaan nomor 4 dan 5 dijelaskan sekaligus. a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perko-perasian pasal 4, mengatur tentang keanggotaan. Disini ha-nya dikenal sebutan anggota dan anggota luar biasa. Anggota adalah orang yang memenuhi ketentuan Undang-Undang dan juga ketentuan dalam AD dan ART Koperasi. Anggota luar biasa adalah orang yang ingin menjadi anggota Koperasi, namun tidak sepenuhnya memenuhi syarat yang ditetapkan dalam AD. Orang seperti ini dapat diterima sebagai anggota luar biasa. b. Sedangkan yang dimaksudkan dengan anggota luar biasa adalah mereka yang berstatus sebagai WNA atau WNI

4

5

- 35 -

yang bermaksud menjadi anggota dan memiliki kepentingan kebutuhan dan kegiatan ekonomi yang diusahakan oleh Ko-perasi, namun tidak dapat memenuhi semua syarat seba-gai anggota. Misalkan yang bersangkutan tidak mempunyai KTP yang sesuai AD/ART Koperasi yang bersangkutan, tidak membayar simpanan wajib. c. Lebih jauh, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi pasal 18 selain menyebut anggota ada sebutan calon anggota. Dengan demikian ada 3 sebutan keanggotaan : anggota, anggota luar biasa dan calon ang-gota. Di Koperasi tidak dikenal sebutan anggota sementara. d. Berkaitan dengan pertanyaan ini, kembalikan pada peraturan perundangan yang berlaku, yaitu anggota, calon anggota dengan ketentuan batas waktu maksimal 3 bulan segera menjadi anggota (tidak ada calon anggota abadi) dan anggota luar biasa.

Pertanyaan : jika anggota dirasionalisasi bagaimana ketentu-annya ?

Penjelasan : rasionalisasi tidak ada payung hukumnya. aturan tentang siapa, persyaratan diterima dan keluar sebagai ang-gota Koperasi, termasuk rasionalisasi anggota, semestinya menjadi urusan internal Koperasi, dan diatur dalam AD dan ART. Namun demikian dapat diberikan, saran rasionalisasi keanggotaan mengacu pada AD dan ART. Koperasi dapat mengirimkan edaran atau pemberitahuan untuk mengkonfir-masi keseriusan tetap menjadi anggota, pemenuhan kewa-jiban, berikan pilihan, dan dengan batas waktu yang tegas. Dari sini terinventarisasi anggota-anggota yang dikategorikan memenuhi persyaratan dan kewajiban. Hasil inventarisasi akan menemukan jumlah dan sebaran anggota, untuk bahan rasionalisasi.

6

- 36 -

Pertanyaan : mohon dapat diberi pengertian tentang jumlah anggota minimal ?, apakah betul, setahu saya kalau Koperasi tingkat nasional harus dihadiri oleh 85 orang ?

Penjelasan : perlu dipahami secara utuh bahwa Koperasi itu hanya satu. Secara kelembagaan tidak ada pemahaman bah-wa Koperasi tingkat nasional itu lebih tinggi daripada provinsi, dan kabupaten/kota. Tidak ada peningkatan skala seperti itu, misal kabupaten, naik ke provinsi, naik ke nasional. a. Jumlah keanggotaan Koperasi, diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 6, yaitu minimal 20 orang untuk Koperasi primer, dan 3 badan hukum Koperasi untuk Koperasi sekunder. b. Mengenai jumlah lebih dari 20 orang, itu saran peja-bat atas dasar kewajaran. Apakah wajar kalau Koperasi yang jangkauan dan skope kerjanya secara nasional, maka sewa-jarnya jumlah anggota lebih dari 20 orang !

Pertanyaan : ada anggota umur 15 tahun, diberi status calon anggota, bagaimana kedudukannya ?

Penjelasan : Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 18 ayat (1) yang dapat menjadi anggota Koperasi adalah setiap Warga Negara Indonesia (WNI) yang mampu melakukan tindak hukum. Tindakan hukum adalah yang telah mempunyai KTP yaitu minimal 16 tahun. Jadi anggota yang belum mampu melakukan tindakan hukum (umur 15 tahun) belum resmi menjadi anggota penuh.

8

7

- 37 -

RUMPUN 5: RAPAT ANGGOTA

Pertanyaan : apa tindakan kita sebagai aparat/petugas pem-bina terhadap pengurus yang tidak mau melaksanakan RAT meskipun sudah didesak oleh anggota. Pengurus tetap tidak mau melaksanakan RAT dengan alasan, misalnya : terkait dengan manajemen perusahaan induk, hal ini terjadi pada kop kar.

Penjelasan : alasan seperti itu, tidak tepat. Pisahkan antara kepengurusan Kopkar dengan manajemen perusahaan di-mana kopkar berada. Kepengurusan Kopkar bersifat indepen-den, tunduk pada rapat anggota sebagai kekuasaan tertinggi dalam Koperasi, bukan pada perusahaan induk. Sebagaimana kita ketahui bersama, pengurus berkewa-jiban melaksanakan Rapat Anggota, minimal 1 (satu) kali dalam setahun, sebagai pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pengurus selama setahun. Oleh sebab itu bila hal ini terjadi (tidak melaksanakan RAT) pengurus dapat diberikan sanksi berupa peringatan teguran, baik oleh ang-gota maupun pembina. Anggota dapat saja mendesak, untuk dilakukan rapat anggota luar biasa, dan seberat-beratnya da-pat dilakukan pembubaran oleh pemerintah bila tidak melak-sanakan RAT dalam 2 (dua) tahun berturut-turut.

Pertanyaan : Usaha apa yang ditempuh bila anggota ingin melakukan rapat anggota untuk pertanggungjawaban penge-lolaan Koperasi. Sedangkan pengurus tidak mau mempertang-gungjawabkan kegiatannya pada rapat anggota tersebut?

Penjelasan : Perlu diberi peringatan tentang kewajiban bahwa rapat anggota secara organisasi merupakan aplikasi peme-gang kekuasaan tertinggi di Koperasi. Salah satu tugas peng-urus adalah menyelenggarakan rapat anggota/rapat ang-

1

2

- 38 -

gota tahunan. Pengurus yang tidak mau menyelenggarakan RAT padahal tidak ada alasan prinsip yang dapat diterima, menunjukkan ketidakmampuan pengurus dan penyimpangan organi sasi. Anggota dapat saja mendesak, untuk dilakukan rapat anggota luar biasa.

Pertanyaan : Koperasi melaksanakan rapat anggota hanya setiap 1 tahun sekali ?

Penjelasan : pendapat seperti itu tidak sepenuhnya benar, dan perlu diluruskan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian tidak membatasi jumlah rapat ang-gota. Rapat anggota dapat dilakukan lebih dari satu kali. Ra-pat anggota minimal satu kali dalam satu tahun (pasal 26) itu yang disebut RAT. Pengertian yang ada dan berkembang, se-olah-olah hanya ada satu kali rapat anggota, yang kebetul an pelaksanaannya dilakukan di akhir tahun buku, dan di sebut rapat anggota tahunan (RAT). Perlu penyuluhan tentang hal-hal apa saja yang perlu dilakukan rapat anggota, dan ini se-harusnya diatur dalam AD dan ART.

Pertanyaan : suatu Koperasi bergerak dibidang kelapa sawit dengan jumlah anggota semula 250 orang. Kemudian keang-gotaan ini bertambah menjadi 1000 orang Pada awalnya se-tiap orang anggota memiliki 2 ha kebun. Dengan bertambah menjadi 750 orang anggota baru, maka jatah tanah yang se-mula 2 ha/anggota berkurang menjadi ha saja, dan per-ubahan jumlah kebun dari 2 ha menjadi ha sudah diba-has dalam rapat anggota dan setuju, Dalam perkembangan pelaksanaan ada 34 anggota merasa dirugikan dan mem-permasalahkan keputusan yang telah disetujui dalam rapat anggota, dibawa ke pihak berwajib. Apakah dengan kejadian seperti ini Koperasi masih dapat melakukan rapat anggota?

Penjelasan : rapat anggota dapat dijalankan. Pisahkan antara urusan rapat anggota yang telah memiliki ketentuan, dalam

3

4

- 39 -

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkopera-sian maupun dalam AD/ART Koperasi, harus dijalankan se-suai ketentuan yang berlaku. Masalah yang muncul tersebut, adalah sisi lain, yang perlu diselesaikan tersendiri. Masalah ini tidak harus menghentikan Koperasi untuk menyelenggarakan rapat anggota.

Pertanyaan : di dalam forum rapat anggota tahunan, semen-jak tahun 2000 belum ada aturan tentang forum rapat anggota. Saran agar forum rapat anggota itu diatur dalam Per aturan Pemerintah atau Peraturan Menteri Koperasi dan UKM.

Penjelasan : urusan rapat anggota atau khususnya rapat ang-gota tahunan, sebenarnya merupakan urusan internal Ko-perasi sehingga diatur dalam AD dan ART Koperasi. Rapat anggota dapat saja dilakukan secara langsung, jika jumlah anggota Koperasi masih sedikit. Rapat anggota dapat di-lakukan dengan cara perwakilan kelompok. Cara-cara rapat anggota kelompok atau perwakilan sudah banyak dilakukan oleh Koperasi yang jumlah anggotanya banyak, dan hasilnya tetap sah. Dalam hal itu, pemerintah dapat bertindak sebatas memberikan rambu-rambu umum sesuai ketentuan peraturan perundangan.

Pertanyaan : pengawas tidak hadir dan tidak membuat lapor-an pengawasan dalam rapat anggota, rapat ini syah atau tidak ?

Penjelasan : rapat anggota tersebut tetap sah. Sah tidaknya Rapat Anggota ditentukan oleh kuorum rapat. Bila tahapan un-tuk mencapai kuorum telah dilaksanakan seperti point Nomor 3 dan 4. RAT itu hanya mengesahkan pertanggungjawaban pengurus. Sedangkan pertanggungjawaban pengawas belum dapat disahkan.

5

6

- 40 -

Pertanyaan : mengenai kehadiran aparat dinas, karena ada Koperasi yang mengundang, dan ada yang tidak mengun-dang. Sebaiknya diharuskan kepada Koperasi setiap RAT mengundang pejabat. Apa peran kita sebagai pembina dalam acara tersebut?

Penjelasan : ketentuan yang mengharuskan aparat/pem-bina diundang dalam RAT, tidak ada. Memang pada Un-dang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasi an (Undang-Undang lama) RAT wajib dihadiri aparat/pembina. Namun, pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, tidak ada keharusan menghadirkan aparat/pembina. Kehadiran aparat/pembina, merupakan undangan. Bagi aparat/pembina yang hadir dalam undangan RAT, merupakan kesempatan bagus untuk melakukan pembinaan. Banyak hal yang dapat dilakukan, antara lain, memberikan mo-tivasi dan dorongan, memberikan saran perbaikan-perbaik an, menanamkan dan menegaskan lagi penegakan aturan main perkoperasian, pendidikan perkoperasian kepada anggota, menampung aspirasi Koperasi, dan hal-hal positif lain.

Pertanyaan : jika ada Koperasi yang tidak mengundang pem-bina dalam RAT, maka bagaimana keabsahan RAT tersebut?

Penjelasan : RAT tetap sah. Kehadiran aparat/pembina bukan keharusan. RAT merupakan urusan internal Koperasi. Kope-rasi dapat mengundang atau tidak mengundang pembina. Namun selaku pembina tetap pro-aktif memonitor Koperasi yang menyelenggarakan RAT, tapi tidak mengundang aparat. Hasil penyelenggaraan RAT agar dilaporkan ke Dinas yang membidangi urusan Koperasi dan UKM.

Pertanyaan : calon anggota jumlahnya banyak, sedangkan anggota hanya 20 orang. Calon anggota adalah pekerja tam-bang, dengan alasan mereka sukar untuk menghadiri RAT dan untuk tidak mengganggu keabsahan RAT, karena itu mereka

7

8

9

- 41 -

tetap diposisikan calon anggota saja. Mohon penjelasan? Penjelasan : pemikiran seperti ini keliru. Alasan bahwa ada orang yang nantinya diduga tidak dapat datang di RAT, meru-pakan pandangan keliru, dan harus diluruskan. Peraturan-per-undangan tentang Koperasi, tidak mengenal dan memberikan penafsiran seperti itu. Kekhawatiran mereka yang disebut calon anggota sukar datang di RAT, tidak tepat. Ada cara dan teknik penyelengga-raan RAT bagi Koperasi yang anggotanya sudah banyak. Mi-sal melalui pra rapat anggota dengan cara kelompok. Dalam paripurna, setiap kelompok cukup mengirim wakil kelompok dengan membawa suara anggota, sehingga tidak harus se-mua orang hadir sekaligus saat RAT. Beri pengertian kepada pengurus Koperasi seperti itu, bahwa cara pikir ini keliru dan tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Ingat kan, yang namanya calon anggota itu, sementara, dalam jangka waktu 3 bulan harus menjadi anggota. Bukan, digan-tung dengan alasan yang tidak tepat.

Pertanyaan : apakah boleh dalam suatu forum rapat anggota diwakilkan kepada yang tidak memiliki kompetensi dalam perkoperasian?

Penjelasan : kalau yang dimaksudkan sepanjang tidak memi-liki kompeten disini, seperti seorang Bapak, mewakilkan ke-pada anaknya untuk hadir dalam rapat Rukun Tangga (RT), tidak boleh. Hak suara keanggotaan tidak dapat dipindahkan ke orang lain. Tetapi, jika yang dimaksud diwakilkan adalah perwakilan anggota, dia hadir dalam rapat angota membawa mandat atau suara anggota (dalam rapat anggota kelompok), maka ini sah.

Pertanyaan : dalam pertanggungjawaban rapat anggota, dan telah disahkan. Dikemudian hari terbukti ada penyelewengan. Bagaimana keabsahan rapat anggota itu ?

10

11

- 42 -

Penjelasan : rapat anggota tersebut tetap sah. Mengenai munculnya permasalahan penyelewengan, maka ini harus diselesaikan dalam lingkup tersendiri. Bagaimana hasil pe-nyelesaian itu ? nanti menjadi pertimbangan untuk langkah lebih lanjut. Berkaitan dengan ini, terjadi karena lemahnya sistem peng awasan di Koperasi, terutama pengawasan internal. Se-harusnya, apabila Koperasi telah siap dengan sistim penga-wasan, maka langkah-langkah preventif (pencegahan) dapat mendeteksi adanya penyelewengan. Apabila langkah preven-tif tidak maksimal, baru dilakukan langkah represif.

- 43 -

Pertanyaan : pengurus Koperasi itu sebaiknya tidak sering berganti. Bagaimana kalau ada Koperasi pengurusnya tetap orang yang sama (tidak ganti) dan kharismatik ?

Pertanyaan : bagaimanakah cara pengoptimalan pengelo-laan Koperasi yang pengelolanya bersifat ketokohan, dan cara proses pengkaderan anggota Koperasi ?

Penjelasan : pertanyaan Nomor 1 dan Nomor 2 dijelaskan sekaligus. a. Praktek-praktek tidak adanya pergantian kepengurus-an, merupakan implikasi kondisi sosial-budaya masyarakat daripada urusan organisasi Koperasi. Praktek-praktek semacam itu, tidak dapat diberlakukan secara umum, hanya bersifat spesifik dan lokalistik, karena itu penyelesaiannya juga secara spesifik pula. Kita maklum, tidak mudah mem-peroleh SDM Koperasi yang memiliki kemampuan memimpin, menjadi pengurus. Tetapi justru menjadi tanggung jawab mo-ral seorang pengurus, melakukan pengkaderan sebagai ben-tuk pelaksanaan salah satu prinsip Koperasi pendidikan ang-gota sekaligus menjadi ukuran keberhasilan kepemimpinan pengurus yang ada. b. Mengenai pengalaman ini mari kita letakkan dalam porsi yang lebih luas. Kondisi ideal yang diharapkan adalah Koperasi dipimpin oleh pengurus yang mempunyai kemam-puan kepemimpinan dan pengelolaan yang handal. Untuk mewujudkan harapan tersebut, dapat ditempuh melalui ka-derisasi dan pergantian kepengurusan yang professional. c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perko-perasian, memberikan ketentuan tentang jabatan kepengurus-an. Jabatan pengurus 5 tahun. Pengaturan rinci di Koperasi,

12

RUMPUN 6: KEPENGURUSAN

- 44 -

diatur dalam AD dan ART. Sisi yang lebih penting adalah melakukan kaderisasi, sehingga Koperasi siap dengan calon-calon pengurus yang memenuhi kualifikasi.

Pertanyaan : Koperasi punya AD, tapi pengurus belum per-nah membaca AD dikarenakan sering berganti-ganti.

Penjelasan : alasan ini kurang tepat. Suatu hal kurang ba-gus kalau ada seorang pengurus, belum pernah membaca AD, ART, peraturan lain dan juga Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Kalau jabatan pengurus 3 tahun, masa dalam waktu 3 tahun tidak ada waktu untuk membaca AD !. Justru di dalam AD itulah pengurus diberikan rambu-rambu untuk menjalankan tugasnya. Bagaimana se-orang pengurus mampu mengelola Koperasi, kalau dia tidak paham tugas pokok, ketentuan yang dikandung Koperasi! Informasi semacam ini, penting, mengindikasikan perlunya perhatian khusus pendidikan pengurus atau calon-calon pen-gurus.

Pertanyaan : pengurus sekunder syaratnya dari pengurus primer. Masa jabatan, pengurus maksimal 5 tahun. Bagaima-na jika dipilih kembali ?

Penjelasan : ketentuan kepengurusan, siapa menjadi peng-urus, berapa lama, tugas, wewenang pengurus seharusnya jelas diatur di AD/ART. Dengan demikian jikalau ada keten-tuan internal di suatu Koperasi, misal tentang pengangkatan kembali pengurus, silahkan diatur rinci di AD asal tidak ber-tentangan dengan Undang-Undang maupun peraturan lain.

Pertanyaan : jabatan kepengurusan ada periode waktu. Jika pengurus dibatasi periodenya, Koperasi akan gulung tikar. Karena di banyak Koperasi, tidak semua orang mampu dan mau menjadi pengurus ?

3

4

5

- 45 -

Penjelasan : mensikapi materi ini, agar tidak ditarik kesimpu-lan lurus seperti itu. Memang disadari tidak mudah mencari pengurus yang kompeten. Tetapi bukan berarti, harus meng-gugurkan ketentuan dan hakekat kepengurusan. Justru, hal ini menjadi bahan untuk melakukan pembinaan dan kaderi-sasi. Koperasi melakukan pendidikan anggota untuk menyi-apkan kader.

Pertanyaan : apabila terjadi perubahan pengurus Koperasi, atau terjadi berakhirnya pengurus Koperasi, apakah Dinas yang membidangi Koperasi mengeluarkan Surat Keputusan perubahan pengurus Koperasi ?

Penjelasan : tidak perlu. Koperasi itu merupakan organisasi independen, yang mengurus dan menentukan dirinya sendiri. Pemilihan, perubahan dan penetapan pengurus, menjadi ra-nah kewenangan Koperasi. Jadi, tidak perlu ada surat keputu-san (SK) dari Dinas KUKM.

Pertanyaan : banyak pengurus Koperasi yang mendobel jadi pengurus di Koperasi lain. Dimohon ada kebijakan untuk membuat peraturan tentang kepengurusan tersebut ?

Pertanyaan : pengurus Koperasi tidak boleh merangkap di Koperasi lain (antar KSP primer). Apakah boleh pengurus Ko-perasi primer merangkap jabatan di Koperasi primer lain ?

Penjelasan : pertanyaan Nomor 6 dan 7 dijelaskan sekaligus. Semua, dikembalikan pada ketentuan yang berlaku. Untuk Koperasi sekunder, pengurusnya berasal dari pengurus Ko-perasi primer anggotanya. Untuk Koperasi sekunder dibenar-kan ada pengurus yang duduk sebagai pengurus Koperasi sekunder, sekaligus Koperasi primer anggotanya (dobel). Untuk pengurus Koperasi bukan Koperasi simpan pinjam (primer), tidak ada ketentuan khusus. Namun ditilik dari sisi dan kewajaran, tidak tepat seorang pengurus merangkap ja-

6

78

- 46 -

batan di beberapa Koperasi primer lain. Untuk permasalahan ketentuan jabatan ini, agar diatur dalam AD dan ART. Sedang-kan khusus untuk pengurus Koperasi simpan pinjam (primer) tidak diperbolehkan merangkap jabatan di pengurus Koperasi primer simpan pinjam (primer) lain. Jadi untuk Koperasi sim-pan pinjam, dilarang jabatan dobel.

Pertanyaan : pengurus dan pengawas merupakan pilihan dari anggota, lalu bagaiman jika pengurus dan pengawasnya satu saja ? karena peran pengawas kurang diperlukan.

Penjelasan : pendapat seperti itu keliru, selama ini kare-na masih banyak Koperasi melihat atau menonjolkan so-sok orang pengurus dan orang pengawas, bukan fungsi kepeng urusan dan fungsi kepengawasan. Organisasi, atau perusahaan yang besar dan skala raksasa (multi nasional) sekalipun, tetap mengedepankan fungsi pengawasan atau kontrol dalam sistem manajemen.

Pertanyaan : dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, terdapat prinsip demokrasi. Imple-mentasi prinsip ini belum terwujud. Perbandingan ada peng-urus Koperasi yang seumur hidup seperti PNS saja!Penjelasan : wujud konkrit demokrasi dalam Koperasi, yaitu prinsip satu orang satu suara (one man one vote). Hak sua-ra pada organisasi Koperasi, ditentukan orang anggota, bu-kan besarnya modal. Implementasi lain wujud demokrasi, adalah hak setiap anggota untuk dipilih dan memilih menjadi pengurus atau pengawas, dan sekali lagi bukan didasarkan besarnya modal. Segi penting wujud demokrasi, yaitu rapat anggota sebagai Pemegang Kekuasaan Tertinggi di Kopera-si. Rapat anggota memutuskan kebijakan, program kerja dan hal-hal pokok dan penting di Koperasi.

Pertanyaan : Koperasi akan berjalan baik jika pengurus memi-liki kejujuran. Karena jika tidak ada kejujuran, akan merugi-kan anggota dan merusak citra Koperasi itu sendiri. Jadi kita

9

10

11

- 47 -

tanam kan kepada pengurus prinsip kejujuran !.

Penjelasan : sangat tepat. Kejujuran bukan hanya monopoli dan berlaku bagi pengurus. Kejujuran berlaku untuk peng urus, pengawas, pengelola dan anggota. Kalau kita menyimak kem-bali pemikiran Bung Hatta tentang Koperasi, beliau menggar-iskan bahwa kemajuan Koperasi itu sangat tergantung pada kesadaran dan keinsyafan anggota untuk berusaha dalam perkumpulan Koperasi dan kejujuran pengurusnya. Khusus untuk pengurus, yang memang dipercaya anggota memimpin dan mengelola Koperasi, tentu memiliki amanah besar untuk dijalankan dengan jujur. Mengenai kejujuran ini, sebaiknya menjadi kriteria dalam pemilihan pengurus, pengawas dan pengelola di Koperasi. Salah satu alat uji untuk itu, antara lain, melalui rekam jejak (track record) calon pengurus.

Pertanyaan : pengelola diangkat oleh pengurus dan bertang-gung jawab kepada pengurus. Jika pertanggungjawaban peng urus tidak diterima RAT dan pengawas harus lengser dari jabatan, apakah pengelola akan otomatis ikut lengser dari jabatan ?

Penjelasan : tidak otomatis lengser. Pisahkan antara hubung an pengurus-pengelola, dengan pertanggungjawaban peng urus di depan anggota (dalam rapat anggota). Keberadaan pen-gelola di Koperasi didasarkan pada perjanjian tertulis, antara Koperasi (pengurus) dengan pengelola. Pengangkat an pen-gelola oleh pengurus telah dilaporkan dan disetujui anggota dalam rapat anggota. Jadi, keberadaan pengelola merupakan ikatan institusional Koperasi, bukan ikatan perseorangan den-gan pengurus. Kelangsungan dan atau ketidak langsungan keberadaan pengelola, dikembalikan pada perjanjian yang terikat diantara pengelola dengan institusi Ko perasi itu.