Home >Education >TIPIKOR (Tindak Pidana Korupsi)

TIPIKOR (Tindak Pidana Korupsi)

Date post:23-Jun-2015
Category:
View:1,060 times
Download:10 times
Share this document with a friend
Description:
Materi ini saya dapatka pada materi Pancasila saat Semester 1
Transcript:
  • 1. 1KATA PENGANTARPuji syukur kehadirat tuhan Yang Maha Esa atas kelimpahan rahmatnya sehinggapenulis dapat menyelesaikan tugas dengan baik dan tepat waktu. Dalam tugas mata kuliahPancasila ini penulis membahas tentang Tindak Pidana Korupsi atau TIPIKOR. Penulismengucapkan terima kasih kepada ibu Hudriyah Mundzir SH.MH yang telah membimbingpenulis untuk menyelesaikan tugas ini.Makalah ini dibuat dengan berbagai observasi dengan beberapa bantuan dariberbagai pihak untuk membantu menyelesaikan makalah ini.Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang mendasar pada makalahini oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun penulis.Kritik konstruktif dari pembaca sangat penulis harapkan untuk penyempurnaan makalahtersebut.Akhir kata semoga makalah ini dapat memberikan manfaat bagi kita sekalian.Malang, 22 November 2013Penulis

2. Daftar IsiKATA PENGANTAR................................................................................................................................... 1BAB 1 ....................................................................................................................................................... 3PENDAHULUAN ................................................................................................................................... 31.1 Latar Belakang ........................................................................................................................... 31.2 Rumusan Masalah ..................................................................................................................... 4BAB 2 ....................................................................................................................................................... 5TINJAUAN TEORI ................................................................................................................................. 5BAB 3 ....................................................................................................................................................... 6PEMBAHASAN ..................................................................................................................................... 6A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi menurut Perspektif Hukum ............................................ 6B. Pengertian Tindak Pidana Korupsi menurut para Ahli dan secara Umum. ............................ 8C. Penjatuhan Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Kasus Korupsi Di Indonesia ................... 12D. Komisi Pemberantas Korupsi ................................................................................................ 14E. Dampak Yang Terjadi Akibat Korupsi Dan Upaya Penanggulangannya ............................... 17F. Upaya Penanggulangan Korupsi. .......................................................................................... 17BAB 4 ..................................................................................................................................................... 21PENUTUP ........................................................................................................................................... 214.1 KESIMPULAN ..................................................................................................................... 214.2 SARAN ............................................................................................................................... 22DAFTAR PUSTAKA ................................................................................................................................. 232 3. 3BAB 1PENDAHULUAN1.1 Latar BelakangUpaya untuk memberantas korupsi ternyata telah ada sejak orde lama dan bahkantelah berkali-kali dibentuk badan untuk memberantas korupsi. Namun, upaya itu tidakberhasil atau bahkan tidak berjalan dengan efektif dan bahkan kasus korupsi semakintumbuh subur di Negara ini. Sampai terbentuklah KPK pada tahun 2003 yang diperkuat olehUU Republik Indonesia No 30 thn 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Pidana Korupsi.Dengan kewenangan sebagai badan resmi untuk memberantas korupsi ini, KPK telah banyakmemecahkan kasus korupsi.Beberapa kasus yang pernah menjadi sorotan masyarakat yaitu kasus gayustambunan mengenai mafia pajak, kasus M. Nazaruddin mengenai penggelapan dana wismaatlet, dan kasus yang baru yaitu Nunun Nur Boeti tersangka kasus cek pelawat yang menjadiburonan internasional. Dan mungkin kasus yang baru-baru ini kita semua dengar mengenaisimulasi dalam pembuatan SIM yang melibatkan Polri. Masih banyak lagi kasus-kasus yangtelah dipecahkan oleh KPK. Dan apa selanjutnya?Saat ini KPK telah mengadakan penyelidikan terhadap para anggota DPR, dan jugabadan anggaran DPR, tentu saja dengan adanya penyelidikan KPK para anggota DPR inimerasa terganggu oleh pihak KPK, sehingga DPR mengajukan untuk merefisi kembali UUmengenai KPK. Disinilah terjadi pra-kontra yang sekarang menjadi sorotan masyarakat danpartai politik lainnya. Maka dari itu disini saya akan membahas mengenai Tipikor. 4. 41.2 Rumusan Masalah1. Apakan yang dimaksud dengan Tindak Pidana Korupsi menurut perspektif hukum.2. Apa pengertian Tipikor menurut para ahli dan secara umum.3. Bagaimanakah tindak pidana dalam kasus korupsi di Indonesia.4. Bagaimanakah kinerja KPK tehadap kasus korupsi sekarang ini.5. Bagaimanakah dampak korupsi terhadap Negara Indonesia dan bagaimana caramenanggulangi terjadinya korupsi. 5. 5BAB 2TINJAUAN TEORIPENGERTIAN TIPIKORMenurut perspektif hukum, pengertian korupsi secara gamblang dijelaskan dalam 13buah pasal dalam UU No.31 tahun 1999 yang telah diubah menjadi UU No.20 tahun 2001tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsidirumuskan kedalam 30 bentuk tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menjelaskansecara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana korupsi.Korupsi adalah produk dari sikap hidup satu kelompok masyarakar yang memakaiuang sebagai standar kebenaran dan sebagai suatu kekuasaan mutlak. Sebagai akibatkorupsi ketimpangan antara si miskin dan sikaya semakin kentara. Orang-orang kaya danmemiliki politisi korup bisa masuk dalam golongan elite yang berkuasa dan sangatdihormati. Mereka juga memilik status sosial yang tinggi.Korupsi menurut Dr. Kartini Kartono, korupsi adalah tingkah laku yang menggunakanjabatan dan wewenang guna mengeduk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umumDijabarkan pula oleh Dr. Sarlito W. Sarwono, faktor seorang melakukan tindak korupsiadalah factor dorongan dalam diri (keinginan, hasrat, kehendak) dan faktor rangsangan dariluar (kesempatan, dorongan teman-teman, kurang kontrol, dan lain-lain).Secara bahasa, korupsi berasal dari bahasa inggris, yaitu corrupt, yang berasal daariperpaduan dua kata dalam bahasa latin yaitu com yang berarti bersama-sama dan rupereyang berarti pecah atau jebol. Istilah korupsi juga bisa dinyatakan sebagai suatu perbuatantidak jujur atau penyelewengan yang dilakukan karena adanya suatu pemberian. Dalamprakteknya korupsi lebih dikenal menerima uang yang ada hubungannya dengan jabatantanpa adanya catatan administrasi. Pengertian korupsi lebih ditekankan pada perbuatanyang merugikan kepentingan publik atau masyarakat luas untuk keuntungan pribadi ataugolongan.Sebab-sebab terjadinya korupsi adalah sebagai berikut : Gaji yang rendah, kurang sempurnanya peraturan perundang-undangan,administrasi yang lamban dan sebagainya. Warisan pemerintahan kolonial. 6. sikap mental pegawai yang ingin cepat kaya dengan cara yang tidak halal, tidakada kesadaran bernegara, tidak ada pengetahuan pada bidang pekerjaan yangdilakukan oleh pejabat pemerintah.6BAB 3PEMBAHASANA. Pengertian Tindak Pidana Korupsi menurut Perspektif HukumMenurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13buah Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsidirumuskan kedalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebutmenerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidanakarena korupsi. Ketigapuluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnyadapat dikelompokkan sebagai berikut:1. Kerugian keuangan negara2. Suap-menyuap3. Penggelapan dalam jabatan4. Pemerasan5. Perbuatan curang6. Benturan kepentingan dalam pengadaan7. Gratifikasi 7. Selain bentuk/jenis tindak pidana korupsi yang sudah dijelaskan diatas, masih adatindak pidana lain yang yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang tertuang pada UUNo.31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Jenis tindak pidana yang berkaitan dengantindak pidana korupsi itu adalah:71. Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi2. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar3. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka4. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu5. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan ataumemberikan keterangan palsu6. Saksi yang membuka identitas pelaporPasal-pasal berikut dibawah ini dapat dikaitkan dengan tindak pidana korupsi dalampengadaan barang dan jasa pemerintah.1. Melawan Hukum untuk Memperkaya Diri Pasal 2UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001:(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atauperekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjarapaling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda palingsedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00(satu milyar rupiah).(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukandalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Rumusan korupsi pada Pasal 2 UUNo. 31 Tahun 1999, pertama

Embed Size (px)
Recommended