Top Banner
i TINJAUAN YURIDIS BENEFICIAL OWNERSHIP PADA PERSEROAN TERBATAS DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) Oleh : Nila Tari NIM: 11140480000003 P R O G R A M S T U D I I L M U H U K U M FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1440 H / 2019 M
115

TINJAUAN YURIDIS BENEFICIAL OWNERSHIP PADA …

Nov 21, 2021

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: TINJAUAN YURIDIS BENEFICIAL OWNERSHIP PADA …

i

TINJAUAN YURIDIS BENEFICIAL OWNERSHIP PADA PERSEROAN

TERBATAS DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh :

Nila Tari

NIM: 11140480000003

P R O G R A M S T U D I I L M U H U K U M

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

1440 H / 2019 M

Page 2: TINJAUAN YURIDIS BENEFICIAL OWNERSHIP PADA …
Page 3: TINJAUAN YURIDIS BENEFICIAL OWNERSHIP PADA …
Page 4: TINJAUAN YURIDIS BENEFICIAL OWNERSHIP PADA …
Page 5: TINJAUAN YURIDIS BENEFICIAL OWNERSHIP PADA …

v

ABSTRAK

Nila Tari, NIM 11140480000003, TINJAUAN YURIDIS BENEFICIAL

OWNERSHIP PADA PERSEROAN TERBATAS DALAM TINDAK PIDANA

PENCUCIAN UANG, Program Studi Ilmu Hukum, Konsentrasi Hukum Bisnis

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

Jakarta 1441H/2019 M. Isi: x + halaman 98 + 10 daftar pustaka.

Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan Prinsip Mengenali

Pemilik Manfaat atau Beneficial Ownership (BO) dalam struktur kepemilkan

perseroan terbatas yang kompleks pasca lahirnya Peraturan Presiden Nomor 13

Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari

Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana

Pencucian Uang dan Tindakan Pendanaan Terorisme. Selanjutnya, peneliti

menganalisis relevansi dengan Perseroan Terbatas yang terafiliasi yang dijadikan

penyelundupan identitas BO oleh Penyelenggra Negara dalam melakukan Tindak

Pidana Pencucian uang (TPPU), serta relevansi tanggung jawab BO dalam

melakukan TPPU.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu normatif-yuridis. Penelitian ini

merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan

penelitian normatif-doktriner, dimana terdapat unsur pendekatan

perundang-undangan (statute approach) dengan menggunakan hukum positif di

Indonesia dan pendekatan konsep (conceptual approach).

Berdasarkan penelitian ini, terdapat kedudukan yang setara antara BO

dengan pemegang saham utama berdasarkan hak BO yang dijelaskan dalam

Perpres Nomor 13 Tahun 2018. Sehingga, BO dapat dikenakan tanggung jawab

secara pribadi berdasarkan prinsip PCV yang terdapat dalam Undang-Undang

Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, baik secara bersama-sama

dan atau sendiri dalam melakukan tindak pidana pencucian uang. Namun, saat ini

belum ada peraturan teknis yang mencantumkan sanksi bagi perseroan apabila

terjadi ketidakpatuhan dalam transparansi BO.

Kata Kunci : Beneficial Ownership, Perseroan Terbatas, Afiliasi,

Tindak Pidana Pencucian Uang

Pembimbing : Dr. Muhammad Ali Hanafiah Selian, S.H.,M.H.

Daftar Pustaka : Tahun 1986 sampai tahun 2019

Page 6: TINJAUAN YURIDIS BENEFICIAL OWNERSHIP PADA …

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING ................................................ ii

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI ............................ iii

LEMBAR PERNYATAAN ............................................................................ iv

ABSTRAK ....................................................................................................... v

KATA PENGANTAR ..................................................................................... vi

DAFTAR ISI ....................................................................................................

viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ............................................................ 1

B. Identifikasi, Pembatasan, dan Rumusan Masalah ..................... 5

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian ................................ 6

D. Metode Penelitian ..................................................................... 8

E. Sistematika Penulisan ................................................................ 13

BAB II TINJAUAN UMUM PEMEGANG SAHAM DAN TINDAK

PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM PERSEROAN

TERBATAS

A. Tinjauan Umum Pemegang Saham Pada Perseroan Terbatas.. 14

1. Ruang Lingkup Perseroan Terbatas ................................... 14

2. Hak- Hak Pemagang Saham Dalam Perseroan Terbatas ... 18

3. Kepemilikan Saham Nominee ............................................ 23

B. Tinjauan Umum Beneficial Ownership ................................. … 26

C. Struktur Kepemilikan Afiliasi .................................................... 27

D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencucian Uang ...................... 28

1. Tindak Pidana Pencucian Uang ..............................................28

2. Doktrin Pertanggungjawaban KorporasI ................................ 33

3. Delik Penyertaan .................................................................... 38

E. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum .................................................... 39

2. Piercing The Corporate Veil Pada Perseroan Terbatas….. 42

3. Prinsip Good Corporate Governance (GCG) .................... 46

F. Tinjauan (Review) Kajian Terdahulu ......................................... 47

Page 7: TINJAUAN YURIDIS BENEFICIAL OWNERSHIP PADA …

BAB III TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG OLEH BENEFICIAL

OWNERSHIP

A. Sejarah Perkembangan Beneficial Ownership .......................... 50

B. Pengaturan di Indonesia Mengenai Beneficial Ownership Pada

Perseroan Terbatas .......................................... .........................

60

1. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan

Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam

Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana

Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

........................................................ 59

2. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi

Keuangan Nomor : PER- 02 / 1.02 / PPATK / 02 / 15 Tentang

Kategori Pengguna Jasa Yang Berpotensi Melakukan Tindak

Pidana Pencucian Uang ..................... 66

C. Skema Beneficial Ownership di Indonesia ...................................68

BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN BENEFICIAL OWNER PADA

PERSEROAN TERBATAS DALAM TINDAK PIDANA

PENCUCIAN UANG

A. Problematika Kedudukan Beneficial Owner Dalam Perseroan

Terbatas

................................................................................................... ...

71

B. Tanggung Jawab Benefial Ownership Pada Perseroan Terbatas

Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

................................................................................................... ...

81

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan ................................................................................. 96

B. Rekomendasi ............................................................................. 97

DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................... 99

Page 8: TINJAUAN YURIDIS BENEFICIAL OWNERSHIP PADA …

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan ekonomi dewasa ini selalu melibatkan penyalahgunaan entitas

badan hukum, tidak terkecuali pencucian uang dengan menggunakan

kendaraan bisnis berbasis dana tunai dan sarana legal lainya untuk

menyamarkan sumber dari pemasukan ilegal tersebut. Aktivitas ilegal ini

biasanya mengatasnamakan perseroan terbatas, yayasan, firma atau lainya.

Salah satunya Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan, kerap

sekali digunakan oleh pelaku tindak pidana untuk menyembunyikan dan

menyamarkan identitas pelaku dan hasil tindak pidana. Hal tersebut sulit

dilacak dikarenakan terdapat struktur kepemilikan saham yang kompleks

yang terdiri dari aktor-aktor penjahat kerah putih (white color crimes).

Kepemilikan saham dalam perseroan, selain dimiliki langsung oleh

pemegang saham, dilakukan pula dalam bentuk nominee yang sejatinya.

Nominee adalah orang atau individu yang ditunjuk khusus bertindak atas

nama orang yang menujuknya (beneficiary) untuk melakukan suatu

perbuatan atau tindakan hukum tertentu. Nominee dapat ditunjuk untuk

melakukan tindakan–tindakan hukum antara lain sebagai pemilik property

atau tanah, sebagai direktur, sebagai kuasa, sebagai pemegang saham dan

lain-lain.1

Realitas yang berbeda, justru muncul dari kepemilikan saham yang

keberadaan pemiliknya belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 40

Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, selanjutnya disebut UUPT, yaitu

sebagai pemilik manfaat atau Beneficial Ownership yang selanjutnya disebut

BO. Dimana keberadaanya sulit dilacak karena tersembunyi dalam struktur

1 Hendrik Tanjaya,Tinjauan Yuridis Terhadap Struktur Nominee Pemegang Saham

(Nominee Structure) Dalam Suatu Perseroan Terbatas, h.1, Diakses pada 19 Oktober 2018 dari

https:// medianeliti . com/media/publications/ 161127-ID -none.pdf

Page 9: TINJAUAN YURIDIS BENEFICIAL OWNERSHIP PADA …

2

kepemilikan perseroan yang kompleks, sehingga tidak terditeksi secara

hukum. Hal seperti ini dapat menimbulkan kendala terutama kesulitan dalam

mengetahui pertanggungjawaban dalam penanganan tindak pidana pencucian

uang yang dilakukan oleh BO. Selain itu, keterbukaan BO dalam perseroan

sangat perlu dilakukan mengingat selama ini pengertian dari wakil perseroan

itu disamakan dengan definisi BO yang pada kenyataannya berbeda dalam

prakteknya.

Pasca lahirnya Perpres Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan

Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak

Pidana Terorisme, yang selanjutnya disebut Perpres Nomor 13 Tahun 2018,

di mana terdapat pendefinisian mengenai BO yaitu orang perseorangan yang

dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus,

pembina, atau pengawas pada korporasi, memiliki kemampuan untuk

mengendalikan korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari

korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik

sebenarnya dari dana atau saham Korporasi.

Keterbukaan informasi BO tidak terlepas atas kasus Panama Papers

yang kemudian menjadi salah satu latar belakang adanya upaya untuk

melakukan pengungkapan pemilik manfaat sebenarnya yang berlatar

belakang politisi, pengusaha dan pejabat negara.2 Laporan dari National

Risk Assessment pada tahun 2015 menjelaskan bahwa pasar modal melalui

kepemilikan saham memiliki resiko yang tertinggi untuk menjadi kendaraan

pelaku pencucian uang di Indonesia.3

Merujuk pada laporan dari Publish What You Pay (PWYP) yang

menjelaskan bahwa Indonesia dalam melakukan pelacakan dan

2

ICIJ Rilis Dokumen Panama Babak Dua

https://www.voaindonesia.com/a/icij-rilis-panama-papers-babak-dua/3322323.html, Diakses pada

1 Maret 2019

3 Inter-Agency Working Group NRA Indonesia, Indonesia Money Laundering Risk

Assessment 2015 (NRA on ML), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Indonesia,

h. 69.

Page 10: TINJAUAN YURIDIS BENEFICIAL OWNERSHIP PADA …

3

pengungkapan BO dalam sebuah Perseroan Terbatas dengan melakukan

pelacakan pemilik manfaat yang sebenarnya melalui dokumen yang terekam

di sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan

HAM seringkali tak membuahkan hasil. Legal entity yang didapat dari AHU

itu belum memadai dan hanya dapat tertembus layer 3 dan ke-4, akan tetapi

tidak bisa mencari Perseroan Terbatas yang berkedudukan hukum di luar

Indonesia seperti negara tax haven.4

Dalam skala internasional Organisation for Economic Co-operation and

Development (OECD) tahun 2001 mengeluarkan laporan berjudul “Behind

The Corporate Veil: Using Corporate Entities for Illicit Purposes” dimana

BO diartikan sebagai pihak penerima manfaat sebenarnya. Pada sektor

perpajakan kemudian perlu menilai siapa penerima manfaat sebenarnya,

misalnya dalam sebuah perusahaan pemilik diartikan sebagai pemegang

saham atau anggota tetapi dalam sebuah partnership, kepentingan tersebut

dipegang oleh pihak rekanan baik itu partner. Pengaturan lain ditemukan

dalam Financial Action Taks Force (FATF) yang memiliki peran dalam

dunia Internasional untuk mengatur standar yang diakui secara internasional

dalam memerangi pencucian uang. Hal tersebut, dilakukan melalui

Rekomendasi FATF pada tahun 2003 untuk pertama kali membahas masalah

kepemilikan manfaat dan khususnya perlu "otoritas yang berkompeten"

untuk memiliki akses ke BO informasi untuk keperluan penyelidikan dan

penuntutan.5

Pada tahun 2014 Guidance Transparancy and Beneficial Ownership

dimana mengatur mengenai BO berdasarkan fakta bahwa Corporate Vehicles

dalam bentuk perusahaan, trust, yayasan, kemitraan dan jenis-jenis orang dan

badan hukum yang melakukan berbagai usaha. FATF memberikan panduan

4 Pengungkapan Beneficial Owner „Pintu Masuk‟ Kejar Korporasi Penghindar Pajak

https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59315073bc40e/pengungkapan-ibeneficial-owner-i-p

intu-masuk-kejar-korporasi-penghindar-pajak. Diakses pada 27 November 2018

5 John Hatchard, Money Laundring: “Public Beneficial Ownership Registers And The

British Overseas Territories: The Impact of Sanction And Money Laundring Act 2018 (UK)”,The

Denning Law Journal, 2018, Vol 30, h.188

Page 11: TINJAUAN YURIDIS BENEFICIAL OWNERSHIP PADA …

4

dan standar bagaimana sebuah negara. Pengaturan dan penerapan

transparansi informasi beneficial owner, menyatakan bahwa kurang atau

rendahnya informasi beneficial owner yang memadai, akurat atau terjamin

kebenerannya, serta dapat diakses secara cepat, dimanfaatkan oleh pelaku

tindak pidana untuk menyembunyikan (1) identitas dari pelaku tindak pidana;

(2) tujuan sebenarnya dari pembukaan rekening atas nama korporasi yang

dijadikan kendaraan atau media pencucian uang; dan (3) sumber atau tujuan

penggunaan harta kekayaan dari korporasi yang diduga berasal dari tindak

pidana.6

Berdasarkan hal tersebut, adapun skema penggunaan BO yang

ditemukan di Indonesia, diantaranya kasus Muhammad Nazaruddin yang

bertindak sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

(DPR-RI) masa jabatan tahun 2009-2014 yang sekaligus BO yang

mengendalikan kelompok usaha Permai Group bersama dengan Neneng Sri

Wahyuni (istri), dimana PT. Anak Negeri adalah salah satu Perusahaan di

bawah Kelompok Usaha Permai Group namun tidak secara langsung tercatat

sebagai pimpinan atau pengurus perusahaan, namun dapat mengendikan

orang-orang di dalam perusahaan dan mendapatkan keuntungan paling besar.

Skema lainya yaitu adanya status BO oleh pejabat negara yaitu Setya

Novanto yang sekaligus berperan sebagai penyelenggra negara yaitu Ketua

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang memiliki saham di PT. Murakabi

Sejahtera, yaitu perseroan yang terafiliasi dengan istri, anak, keponakan dan

kerabatnya. Dalam hal ini, PT. Murakabi Sejahtera dimiliki oleh PT.

Mondialindo Graha Perdana yang mana keduanya berkantor di kantor milik

Setya Novanto. Dalam perinciannya, Setya Novanto menerima uang dari

Made Oka Masagung sejumlah US$7,3 juta yaitu keponakanya sendiri

sekaigus mantan Direktur PT. Murakabi Sejahtera yang merupakan salah

6 Diseminasi Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip

Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan

Tindak Pidana Pencuaian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

http://jdih.ppatk.go.id/wp-content/uploads/2018/03/Materi-Narsum_all-1.pdf Diakses pada 1

Desember 2018

Page 12: TINJAUAN YURIDIS BENEFICIAL OWNERSHIP PADA …

5

satu peserta tender e-KTP. Kemudian Setnov menyalahgunakan

kewenanganya untuk memastikan usulan anggaran proyek penerapan KTP

elektronik yang bernilai Rp 5,9 triliun itu lolos di DPR.7

Praktik penggunaan status BO tersebut, dalam kenyataanya cenderung

melakukan pencucian uang melalui perseroan dengan menyembunyikan

statusnya melalui hubungan-hubungan tertentu, sedangkan dorongan untuk

transparansi BO ini sudah terjadi hampir di seluruh dunia terutama negara

dalam G-20, yang dimana Indonesia termasuk di dalamnya untuk melawan

praktik pencucian uang yang dilakukan di negara-negara suaka pajak.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut peneliti tertarik melakukan

sianalisis dalam bentuk sebuah skripsi dengan judul Tinjauan Yuridis

Beneficial Ownership Pada Perseroan Terbatas Dalam Tindak Pidana

Pencucian Uang di Indonesia.

B. Identifikasi, Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dari pemaparan di atas terdapat berbagai masalah yang dapat di

identifikasi, yang pada gilirannya akan di teliti sesuai batasan

kemampuan dalam studi ini, masalah yang dapat di identifikasi, yaitu:

a. Kurangnya Penegakan dan pemberantasan tindak pidana pencucian

uang melalui struktur kepemilikan perusahaan yang kompleks

melalui BO dalam Perseroan Terbatas.

b. Masih terdapat ketidak sesuaiian data di Ditjen AHU terkait dengan

BO dalam struktur kepemilikan saham dalam Perseroan Terbatas

yang berimplikasi pada lemahnya penerapan Good Corporate

Governance akibat tidak adanya transparansi dari Perseroan

Terbatas

c. Tidak diaturnya secara jelas kedudukan dan hak BO dalam

undang-undang Perseroan Terbatas.

7 Rizky Ananda Wulan Sapta Rini, “Pengungkapan Beneficial Ownership di Indonesia:

Menutup Celah (Korupsi) Untuk Perbaikan Tata Kelola”, Publish What You Pay, 2018, h.6

Page 13: TINJAUAN YURIDIS BENEFICIAL OWNERSHIP PADA …

6

d. Adanya praktik nominee agreement mempersulit dalam

mengungkapkan status BO dalam Perseroan Terbatas.

e. Kurangnya peran aktif pemerintah dan masih terdapat kekosongan

hukum mengenai ketidakpatuhan pengungkapan keberadaan BO di

Indonesia.

f. Tidak adanya kepastian hukum terkait dengan pemilik saham yang

lahir akibat perjanjian nominee dalam aturan hukum di Indonesia.

g. Lemahnya penerapan Prinsip Piercing The Corporate Veil sebagai

bentuk akibat hukum kepada BO.

2. Pembatasan Masalah

Berdasarkan dari apa yang telah peneliti identifikasi, karena begitu

luas cakupan penelitian ini, maka kajian ini hanya akan dibatasi pada

bagaimana kedudukan Beneficial Ownership pada Perseroan Terbatas

yang terafiliasi dan bentuk tanggung jawab Beneficial Ownership pasca

lahirnya Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan

Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan

Tindak Pidana Pendanaan Terorisme yaitu dalam kaitanya terhadap

tindak pidana pencucian uang melalui perseroan terbatas.

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah tersebut,

maka peneliti rumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai

berikut:

a. Bagaimana pengaturan mengenai kedudukan Beneficial Ownership

dalam Perseroan Terbatas?

b. Bagaimanakah tanggung jawab Beneficial Ownership terhadap

tindak pidana pencucian uang yang dilakukan melalui Perseroan

Terbatas?

C. Tujuan dan Manfaat penelitian

1. Tujuan penelitian

Page 14: TINJAUAN YURIDIS BENEFICIAL OWNERSHIP PADA …

7

Tujuan dari penelitian ini secara umum sebagi berikut :

a. Untuk memahami kedudukan Beneficial Ownership dalam

Perseroan Terbatas berdasarkan hukum positif di Indonesia.

b. Untuk memahami bentuk tanggung jawab Beneficial Ownership

dalam melakukan tindak pidana pencucian uang.

2. Manfaat penelitian

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai diatas, ada beberapa hal yang

merupakan manfaat dari studi ini diantaranya:

a. Manfaat Teoritis

1) Dapat menambah pengetahuan dan khazanah keilmuan tentang

status kepemilikan saham melalui Beneficial Ownership, tindak

pidana pencucian uang, praktik nominee kepemilikan saham

serta implikasi hukum yang ditimbulkanya.

2) Sebagai acuan untuk memperdalam penelitian berikutnya terkait

permasalahan kejahatan ekonomi melalui perseroan terbatas

khususnya tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh

Beneficial Ownership dalam Perseroan Terbatas.

b. Manfaat Praktis

1) Menambah pengetahuan bagi masyarakat khususnya para

pelaku usaha, pemegang saham, dan korporasi terkait penerapan

prinsip mengenali Beneficial Ownership.

2) Menjadi bahan masukan bagi penegak hukum agar menerapkan

hukum yang berlaku demi kelancaran bisnis di Indonesia.

D. Metode penelitian

penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah, yang di dasarkan pada

metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk

mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan

menganalisanya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang

mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan

Page 15: TINJAUAN YURIDIS BENEFICIAL OWNERSHIP PADA …

8

suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala

yang bersangkutan.8

1. Jenis penelitian

Untuk jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif

yuridis. Dimana penelitian ini mengacu kepada norma-norma hukum

yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan

putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam

mastarakat. Pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang

menggunakan konsepsi legis positivis. Konsep ini memandang hukum

identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh

lembaga atau pejabat yang berwenang. Dalam hal ini yang menjadi

objek normatif yuridis yaitu menelaah, menginterpretasikan, serta

menganalisis kasus yang terjadi terkait tindak pidana pencucian uang

melalui pemilik manfaat pada perseroan terbatas.9

2. Pendekatan penelitian

peneliti dalam melakukan proses penelitian ini menggunakan

pendekatan ilmu perundang-undangan (statute approach) yaitu dengan

menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu

hukum yang sedang diteliti serta pendekatan konsep (conceptual

approach) yang merujuk pada doktrin-doktrin hukum yang ada.10

Sedangkan objek penelitian ini merujuk problematika kedudukan

Beneficial Ownership pasca lahirnya Peraturan Presiden Nomor 13

Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari

Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana

Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

8 Soerjono soekanto, Pengantar Peneltian Hukum, (Jakarta : Universitas Indonesia

(UI-Press), 1986, Cet. Ketiga), h.43.

9 Zainuddin Ali, Metode penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010, Cet. Kedua),

h.105

10 Peter Mahmud Marzuki, penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2005), h.

178.

Page 16: TINJAUAN YURIDIS BENEFICIAL OWNERSHIP PADA …

9

3. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan

informasi mengenai data. Dalam penelitian ini data yang digunakan

adalah data sekunder yang artinya data yang sebelumnya telah diolah

oleh orang lain. Data sekunder ini antara lain: dokumen-dokumen resmi,

buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berbentuk laporan, buku harian

dan lain-lain.11

Data sekunder ini meliputi bahan hukum primer, bahan

hukum skunder, dan bahan hukum tersier:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang

bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan

hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan

resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan

putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan

antara lain:

a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata

b. Kitab Undang-undang Hukum Pidana

c. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

d. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman

Modal

e. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan

Terbatas

f. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010

Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana

Pencucian Uang

g. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan

Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam

11 Soerjono soekanto, Pengantar Peneltian Hukum, (Jakarta : Universitas Indonesia

(UI-Press), 1986, Cet. Ketiga), h. 12.

Page 17: TINJAUAN YURIDIS BENEFICIAL OWNERSHIP PADA …

10

Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana

Pencucian Uang dan Tindakan Pendanaan Terorisme

h. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Kementrian

Hukum dan Hak Asasi Manusia

i. Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor : Kep-

/BEI/ -2018 Tentang Peraturan Nomor I-V Tentang Ketentuan

Khusus Pencatatan Saham di Papan Akselerasi

j. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi

Keunagan Nomor: PER- 02 / 1.02 / PPATK / 02 / 15 Tentang

Kategori Pengguna Jasa Yang Berpotensi Melakukan Tindak

Pidana Pencucian Uang

k. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor:

97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang erat

kaitannya dangan bahan hukum primer dan dapat membantu

menganalisa, memahami, dan menjelaskan bahan hukum primer.

Yang termasuk dalam bahan hukum sekunder yaitu semua publikasi

tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.

Misalnya dapat berupa hasil karya dari kalangan hukum, seperti

skripsi, tesis dan disertasi hukum. Disamping itu juga, kamus-kamus

hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.12

4. Metode dan Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini

yaitu studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan mencari

referensi untuk mendukung materi penelitian ini melalui berbagai

literatur seperti buku, bahan ajar perkuliahan, artikel, jurnal, skripsi, tesis

dan Undang-Undang di berbagai perpustakaan umum dan universitas.

12 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum ..., h.141-155

Page 18: TINJAUAN YURIDIS BENEFICIAL OWNERSHIP PADA …

11

5. Teknik Pengolahan Data

Analisis data kualitatif yaitu upaya yang dilakukan dengan jalan

bekerjanya data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi

satuan yang dapat dikelola, mensintesiskanya, mencari dan menemukan

pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan

memutuskan apa yang dapat di tuliskan dalam penelitia. Metode

penelitian kualitatif tidak membutuhkan populasi dan sampel karena

jenis penelitian ini menekankan pada aspek pemahaman suatu norma

hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan serta

norma-norma yang berkembang di masyarakat.

6. Analisis Data

penelitian kualitatif menggunakan lingkungan yang menjadi

penelitiannya sebagai sumber data. Maksudnya data dan informasi

lapangan dilakukan analisis sehingga memperoleh hasil penelitian yang

bersifat deskriptif analisis. Data yang diperoleh dalam penelitian ini

dianalisis secara deskriptif analitis yang bertujuan untuk memberikan

gambaran dan memaparkan objek penelitian berdasarkan kenyataan

secara sistematis.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Tahap ini merupakan tahap penarikan kesimpulan dari semua

data yang telah diperoleh sebagai hasil dari penelitian. Penarikan

kesimpulan pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pola

pikir deduktif, yaitu dengan menarik kesimpulan khusus dari

pernyataan-pernyataan yang bersifat umum terhadap permasalahan

konkret yang dihadapi.

8. Teknik penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini peneliti menggunakan metode

penelitian sesuai dengan sistematika penelitian yang ada pada Buku

Pedoman penelitian Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif

Hidayatullah, Jakarta, Tahun 2017 berdasarkan kaidah-kaidah dan teknik

penelitian yang sudah ditentukan oleh fakultas.

Page 19: TINJAUAN YURIDIS BENEFICIAL OWNERSHIP PADA …

12

E. Sistematika penelitian

Untuk memudahkan pemahaman dan alur pemikiran yang logis

dalam penelitian ini, peneliti akan memberikan gambaran umum secara

sistematis tentang keseluruhan penelitian ini. Adapun sistematika penelitian

skripsi ini terdiri atas lima bab yang masing-masing terdiri dari sub bab

guna memperjelas cakupan permasalahan yang menjadi objek penelitian

yaitu sebagai berikut:

BAB I Merupakan pendahuluan, yang berisi Latar Belakang

Masalah, Identifikasi Masalah, Pembatasan Masalah,

Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat penelitian,

Metode penelitian serta Sistematika penelitian.

BAB II Merupakan terdiri dari pemaparan kerangka konsep yakni

tinjauan umum perseroan terbatas dan organ-organ

perseroan, hak-hak pemegang saham, kepemilikan saham

nominee, tinjauan umum Beneficial Ownership, struktur

kepemilikan afiliasi, tinjauan umum tindak pidana

pencucian uang, doktrin Pertanggungjawaban korporasi

prinsip piercing the corporate veil menurut Undang-undang

nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Teori

Kepastian Hukum, Prinsip Piercing The Corporate Veil dan

Prinsip Good Corporate Governance.

BAB III Pada bab ini peneliti melakukan kajian terkait sejarah

perkembangan Beneficial Ownership, regulasi

pengungkapan Beneficial Ownership dalam Perseroan

Terbatas di Indonesia, skema Beneficial Ownership dalam

penanganan kasus tindak pidana pencucian uang

BAB IV Pada bab ini peneliti membahas dan menjawab

permasalahan pada penelitian ini diantaranya problematika

kedudukan Beneficial Ownership dalam hukum positif di

Indonesia dan Tanggung jawab Beneficial Ownership

Page 20: TINJAUAN YURIDIS BENEFICIAL OWNERSHIP PADA …

13

terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang yang dikaitkan

dengan Prinsip Piercing The Corporate Veil dalam

Perseroan Terbatas. Selanjutnya, peneliti menganalisis

kelemahan Instrumen hukum yang berkaitan dengan

transparansi Beneficial Owner dalam Perseroan Terbatas

BAB V Merupakan penutup yang berisikan tentang kesimpulan

yang dapat ditarik mengacu pada hasil penelitian sesuai

dengan perumusan masalah yang telah ditetapkan dan

rekomendasi yang akan lahir setelah pelaksanaan penelitian

dan pengulasannya dalam skripsi.

Page 21: TINJAUAN YURIDIS BENEFICIAL OWNERSHIP PADA …

14

BAB II

TINJAUAN UMUM PEMEGANG SAHAM DAN TINDAK PIDANA

PENCUCIAN UANG DALAM PERSEROAN TERBATAS

A. Tinjauan Umum Pemegang Saham Pada Perseroan Terbatas

1. Ruang Lingkup Perseroan Terbatas

Istilah Perseroan Terbatas (PT) yang selanjutnya disebut perseroan,

dahulu dalam bahasa Belanda dikenal dengan Naamloze Vennootschap

(NV).1 Definisi Perseroan Terbatas merujuk pada dua kata, yaitu

Perseroan dan Terbatas, yaitu Perseroan merujuk pada modal PT yang

terdiri atas saham-saham. Definisi saham merupakan suatu hak terhadap

harta kekayaan perseroan atau suatu hak atas bagian dari sesuatu

terhadap perseroan.2 Kata Terbatas merujuk kepada tanggung jawab

pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nilai nominal saham

yang dimilikinya.3

Penjelasan mengenai PT sebelumnya tertuang dalam pasal 40 Ayat

(2) Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) mengatakan bahwa

persero-persero atau pemegang saham tidak bertanggung jawab lebih

daripada jumlah penuh saham-saham tersebut.4

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Perseroan Terbatas

(UUPT) dijelaskan pada pasal 7 Ayat (1) yaitu Perseroan didirikan oleh

dua orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa

Indonesia. Dimana setelah tidak diberlakukan lahirlah kemudian

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,

selanjutnya disebut UUPT, menarik dari dasar pemikiran sebelumnya

1 Rudhi Prasetya, Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas (Bandung: Citra Aditya Bakti,

1996), h.1

2 M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, (Jakarta: Sinar Grafika. 2013), h.197

3 Ridwan Khairandy, Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Peraturan

PerundangUndangan, dan Yurisprudensi, (Yogyakarta: Total Media, 2009, Cet. Kedua), h.1.

4 Nindyo Pramono, Hukum PT Go Public dan Pasar Modal, (Yogyakarta: Andi Offset,

2013), h.29

Page 22: TINJAUAN YURIDIS BENEFICIAL OWNERSHIP PADA …

15

bahwa adanya modal PT yang terdiri atas saham-saham dapat kita lihat

pendefinisianya di dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU PT bahwa,

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan

hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan

perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang

seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang

ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

Tidak semua setiap badan hukum merupakan perseroan akan tetapi

berdasarkan Pasal 1 angka (1) UUPT ditegaskan bahwa Perseroan

merupakan badan hukum sehingga dapat bertindak dalam lalu lintas

hukum sebagai subyek hukum dan memiliki kekayaan yang dipisahkan

dari kekayaan pribadi pengurusnya. Sehingga, Perseroan merupakan

subjek hukum, yaitu subjek hukum mandiri, mempunyai hak dan

kewajiban dalam hubungan hukum sama seperti natuurlijke persoon.

dapat digugat maupun menggugat, dapat membuat keputusan, bisa

memiliki utangpiutang, dan mempunyai asset/kekayaan seperti halnya

manusiaPerseroan sebagai suatu badan (legal entity), yaitu badan hukum

yang mandiri (persona standi in judicio) memiliki sifat dan karakteristik

yang berbeda dari bentuk usaha yang lain yaitu sebagai berikut:5

1. Sebagai asosiasi modal;

2. Kekayaan dan utang PT adalah terpisah dari kekayaan dan utang

Pemegang Saham;

3. Pemegang Saham:

a. Bertanggung jawab hanya pada apa yang disetorkan, atau

tanggung jawab terbatas (limited liability);

b. Tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan PT melebihi

nilai saham yang telah diambilnya;

c. Tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang

dibuat atas nama perseroan.

5 M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas,...h.33-37

Page 23: TINJAUAN YURIDIS BENEFICIAL OWNERSHIP PADA …

16

4. Adanya pemisahan fungsi antara Pemegang Saham dan Pengurus

atau Direksi;

5. Memiliki Komisaris yang berfungsi sebagai pengawas;

6. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS

mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan

Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam Undang

undang ini dan/atau anggaran dasar.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya perseroan memiliki organ

yang memiliki fungsinya masing-masing yaitu sebagai berikut:

1. Rapat Umum Pemegang Saham

Dalam Pasal 1 Ayat 3 UUPT disebutkan bahwa “Rapat Umum

Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ

perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan

dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada

direksi atau komisaris”. Adapun Kewenangan yang diberikan dalam

UUPT di dalam Pasal 75 yaitu :

1. RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada

Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan

dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.

2. Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh

keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi

dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan

mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan

Perseroan.

3. RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil

keputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau

diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara

rapat.

4. Keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harus

disetujui dengan suara bulat

Page 24: TINJAUAN YURIDIS BENEFICIAL OWNERSHIP PADA …

17

Adapun beberapa wewenang ekslusif RUPS antara lain :6

a. Penetapan perubahan anggaran dasar

b. Penetapan perubahan modal

c. Pemeriksaan, persetujuan dan pengesahan laporan tahunan

d. Penetapan penggunaan laba

e. Pengangkatan dan pemberhentian direksi dan komisaris

f. Penetapan mengenai penggabungan peleburan dan

pengambilalihan

g. Penetapan pembubaran perseroan

2. Direksi Perseroan

Dalam ketentuan Pasal 1 Ayat 5 UUPT menyebutkan bahwa

“Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan

bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk

kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan

Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar

pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.”. Pasal 97

Ayat (2) UU PT menyebutkan bahwa pengurusan Perseroan oleh

Direksi wajib dilaksanakan dengan itikad baik dan penuh tanggung

jawab. Menurut, M. Yahya Harahap dalam bukunya yaitu Hukum

Perseroan Terbatas memuat beberapa prinsip dalam pemberhentian

direksi yaitu :7

a. Pemberhentian direksi dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai

dengan keputusan RUPS

b. Pemberian kewenangan kepada RUPS memberhentikan anggota

direksi merupakan kekuasaan utama pemegang saham melalui

RUPS dalam mengontrol direksi

c. Pemberhentian anggota direksi harus berdasar alasan

6 Mulhadi, Hukum Perusahaan (Bentuk-bentuk Badan Usaha di Indonesia), (Jakarta: Ghalia

Indonesia,2010, Cet.Pertama), h.101

7 M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas,...h.416-418

Page 25: TINJAUAN YURIDIS BENEFICIAL OWNERSHIP PADA …

18

Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 105 Ayat (1) UUPT bahwa

Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan

keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya dan sejalan

dengan Pasal 97 Ayat (1) bahwa yang mengangkat direksi ialah

RUPS.8

3. Komisaris

Komisaris menurut ketentuan Pasal 1 Ayat (6) UUPT ialah

Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara

umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta

memberi nasihat kepada Direksi.bertanggung jawab mengawasi

Perseroan dan memberi nasihat kepada Direksi Perseroan.

2. Hak- Hak Pemagang Saham Dalam Perseroan Terbatas

Saham yang dimiliki oleh pemegang saham memberikan hak kepada

pemegang saham dalam perseroan yaitu dijelaskan pada Pasal 52 Ayat (1)

UUPT 2007 yang menyatakan bahwa saham memberikan hak kepada

pemiliknya untuk:9

1. Menghadiri dan mengeluarkan suara saham dalam RUPS

2. Menerima pembayaraan dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi

3. Menjalankan hak lainnya berdasarkan Undang-Undang perseroan

Terbatas ini.

Berdasarkan hak tersebut, terdapat bentuk klasifikasi saham yang

dijadikan pembenda antara pemegang sham satu dengan lainya dalam

pemberian hak sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 53 Ayat (2) UUPT

2007. Klasifikasi tersebut tercantum dalam Pasal 53 Ayat (4) UUPT 2007

yaitu:10

a. Saham biasa, apabila AD menetapkan lebih 1 klasifikasi saham harus

ditetapkan salah satunya sebagai saham biasa. Saham tersebut

8 M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas,...h.416-417

9 Gunawan widjaja, Seri Pemahaman Perseroan Terbatas Hak Individual & Kolektif Para

Pemegang Saham, (Jakarta : Forum Sahabat, 2008), h. 69

10 M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas,...h.264-267

Page 26: TINJAUAN YURIDIS BENEFICIAL OWNERSHIP PADA …

19

merupakan saham yang memiliki hak suara untuk mengambil keputusan

dalam RUPS yang berkaitan dengan pengurusan, mempunyai hak untuk

menerima deviden yang dibagikan, mempunyai hak menerima sisa

kekayaan hasil likuidasi

b. Saham tanpa hak suara. Pada saham ini pemilik tidak memiliki suara

atau hak untuk mengikuti RUPS dalam mengambil keputusan pula

sebagaimana dijelaskan pada Pasal 53 Ayat (4)

c. Saham dengan hak suara khusus atau saham prioritas, pemilik saham

ini memiliki hak bicara khusus yaitu sesuai Pasal 53 Ayat (4) Huruf b

pemilik saham diberi hak khusus untuk mencalonkan anggota direksi

dan atau anggota dewan komisaris yang mana hak ini tidak diberikan

kepada klasifikasi lain.

d. Saham yang dapat ditarik kembali yaitu saham yang setelah jangka

tertentu dapat ditarik kembali atau ditukar dengan klasifikasi lain

e. Saham yang memberikan hak deviden lebih dahulu atau saham utama.

Saham utama, yaitu menerima lebih dahulu pembagian sisa kekayaan

perseroan dalam likuidasi yang dapat diberikan kepada salah satu saja

atau lebih yang ditetapkan dalam AD terlebih dahulu

Berkaitan dengan hak pemegang saham terdapat pula hak-hak lain yang

tersebar di beberapa pasal dalam UUPT diantaranya yaitu:

1. Hak pemegang saham dalam menyelenggarakan RUPS juga dijelaskan

dalam pasal 79 Ayat (2) bahwa penyelenggaraan RUPS sebagaimana

dimaksud pada Ayat (1) (RUPS Tahunan ataupun RUPS lainya) dapat

dilakukan atas permintaan :

a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama

mewakili satu persepuluh atau lebih jumlah seluruh saham dengan

hak suara, kecuali dengan anggaran dasar menentukan suatu jumlah

yang lebih kecil; atau

b. Dewan komisaris.

2. Pemegang saham diberi hak untuk tidak membagi atas satu saham

dimana pada pasal 52 Ayat (4) penjelasan pasal ini mengatakan, berdasar

Page 27: TINJAUAN YURIDIS BENEFICIAL OWNERSHIP PADA …

20

ketentuan ini, para pemegang saham tidak diperkenankan membagi-bagi

hak atas 1 (satu) saham menurut kehendaknnya sendiri. Hak yang

melekat pada tiap lembar saham adalah hak yang tidak dapat dibagi-bagi

lagi. Dengan demikian berarti jika terdapat 1 (satu) lembar saham yang

dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) orang, maka hak yang ada pada dan lahir

dari kepemilikan saham tersebut hanya dapat dipergunakan satu kali oleh

satu subjek hukum. Dengan demikian berarti, jika 1 (satu) lembar saham

dimiliki lebih dari 1 (satu) subjek hukum/orang perorangan dan atau

badan hukum maka harus ditunjuk 1 (satu) orang atau badan hukum dari

sekian banyak pemilik saham tersebut sebagai wakil bersama.

3. Mengenai hak suara diatur dalam Pasal 84 dan Pasal, yang memuat

ketentuan prinsip umum hak suara pemegang saham antara lain satu

saham satu suara, prinsip ini ditegaskan pada pasal 84 Ayat (1) yang

mengatakan setiap saham yang dikeluarkan, mempunyai satu hak suara

kecuali anggaran dasar menentukan lain. Maksud dengan kecuali

anggaran dasar menentukan lain menurut penjelasan Pasal 84 Ayat (1),

apabila anggaran dasar mengeluarkan satu saham “tanpa hak suara”.

Jika anggaran dasar tidak menentukan hak yang seperti itu, berlaku

prinsip umum bahwa setiap saham yang dikeluarkan perseroan

mempunyai satu hak suara. Pasal 84 Ayat (2), kriteria saham yang tidak

mempunyai hak suara yaitu saham perseroan yang dikuasai sendiri oleh

perseroan. Menurut penjelasan pasal ini adalah dikuasai, baik karena

hubungan kepemilikan, pembelian kembali, maupun karena gadai.

Kemudian, Pasal 85 dimana pemegang saham, baik sendiri maupun

diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS dan

menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang

dimilikinya, hal tersebut tidak berlaku bagi pemegang saham dari saham

tanpa hak suara. Pada saat pemungutan suara, suara yang dikeluarkan

oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya

dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari

seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya

Page 28: TINJAUAN YURIDIS BENEFICIAL OWNERSHIP PADA …

21

dengan suara yang berbeda. Dalam pemungutan suara, anggota Direksi,

anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan yang bersangkutan

dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham.

4. Hak pada pemegang saham utama menerima lebih dahulu pembagian

sisa kekayaan perseroan dalam likuidasi Menurut Pasal 53 Ayat (4)

Huruf e adalah saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk

menerima dividen lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain

atas pembagian dividen secara kumulatif atau nonkumulatif;

5. Hak atas dividen Hak pemegang saham atas dividen diatur dalam Pasal

71 Ayat (2), bahwa seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan

untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 Ayat (1)

dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan

lain dalam RUPS.

6. Hak Perseorangan (Personal Rights). Hak ini telah diatur oleh Pasal 61

Ayat (1) yang antara lain menentukannya bahwa setiap pemegang saham

berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke Pengadilan Negeri

apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil

dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi,

dan/atau Dewan Komisaris. Hak Gugatan Derivatif (Derivative

Right). Hak ini diatur melalui Pasal 97 Ayat (6) untuk gugatan terhadap

Direksi dan Pasal 114 Ayat (6) gugatan terhadap Komisaris perseroan.

Melalui kedua ketentuan ini diatur bahwa pemegang untuk dan atas

nama perseroan (tidak untuk kepentingan diri pribadi) yang mewakili

paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) dari jumlah saham dengan hak

suara yang sah dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri

terhadap anggota Direksi atau Komisaris dikarenakan kesalahan atau

kelalaiannya menimbulkan kerugian terhadap perseroan.

7. Hak khusus untuk mencalonkan anggota direksi dan/atau anggota

komisaris. Pemilik saham jenis ini mempunyai “hak berbicara khusus”.

Dalam hal ini menurut Pasal 50 Ayat (4) Huruf b, kepada pemilik saham

diberi hak khusus untuk mencalonkan anggota direksi dan/atau dewan

Page 29: TINJAUAN YURIDIS BENEFICIAL OWNERSHIP PADA …

22

komisaris, dan hak ini tidak diberikan kepada pemilik klasifikasi saham

yang lain.

8. Hak untuk mendapatkan dividen lebih dahulu Saham klasifikasi ini,

disebut juga “saham utama” (preferent aandelen). Saham ini memberi

atau mempunyai hak lebih dahulu dari “saham biasa” dalam memperoleh

keuntungan dan/atau saldo.11

Hak pada pemegang saham utama

menerima lebih dahulu pembagian sisa kekayaan perseroan dalam

likuidasi Menurut pasal 53 Ayat (4) Huruf e adalah saham yang

memberikan kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu dari

pemegang saham

9. Hak Pemeriksaan (Enqueterecht). Hak ini telah diatur khusus Pasal 138

Ayat (3) yang menyatakan bahwa permohonan pemeriksaan perseroan

dapat diajukan a) 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang telah

mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah

seluruh saham dengan hak suara; b). pihak lain yang berdasarkan

peraturan perundang-undangan, anggaran dasar perseroan atau perjanjian

dengan perseroan diberi wewenang untuk mengajukan permohonan

pemeriksaan; atau c). kejaksaan untuk kepentingan umum. Dengan dasar

ini pemegang saham diberikan hak untuk melakukan proses audit atau

pemeriksaan langsung terhadap perseroan dengan tujuan mendapatkan

keterangan dalam hal terjadinya dugaan bahwa perseroan, Direksi dan

Dewan Komisaris telah melakukan perbuatan melawan hukum yang

akan merugikan pemegang saham dan pihak ketiga. Untuk menjalankan

hak-hak itulah, maka pemegang saham dapat mengajukannya

permohonan secara tertulis, beserta dengan alasannya, kepada

Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat dimana

kedudukan perseroan berada.

Dalam UUPT tidak didefinisikan jelas mengenai jenis-jenis

pemegang saham. Namun, berkaitan dengan penjelasan mengenai

11 M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas,...h.266

Page 30: TINJAUAN YURIDIS BENEFICIAL OWNERSHIP PADA …

23

Pemegang Saham Utama dapat ditemui dalam Penjelasan Pasal 1 Ayat

(1) Huruf f Undang-Undang Pasar Modal dan dalam definisi Nomor I.12.

Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor : Kep- /BEI/ -2018

Tentang Peraturan Nomor I-V Tentang Ketentuan Khusus Pencatatan

Saham di Papan Akselerasi yaitu ialah pihak yang, baik secara langsung

maupun tidak langsung memiliki paling sedikit 20% (dua puluh persen)

hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang

dikeluarkan oleh suatu perusahaan atau jumlah yang lebih kecil dari itu

sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1 Angka (15) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Nomor 53/POJK.04/2017 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam

Rangka Penawaran Umum Dan Penambahan Modal Dengan

Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Oleh Emiten Dengan

Aset Skala Kecil Atau Emiten Dengan Aset Skala Menengah.

Penjelasan mengenai Pengendali terdapat dalam definisi Nomor I.14.

Kep- /BEI/ -2018 yaitu Pengendali adalah pihak yang memiliki saham

lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham yang disetor

penuh, atau pihak yang mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik

langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan

dan/atau kebijaksanaan Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka (7) Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan Nomor 53/POJK.04/2017 tentang Pernyataan Pendaftaran

Dalam Rangka Penawaran Umum Dan Penambahan Modal Dengan

Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Oleh Emiten Dengan

Aset Skala Kecil Atau Emiten Dengan Aset Skala Menengah.

3. Kepemilikan Saham Nominee

Konsep nominee pada awalnya hanya terdapat pada system hukum

common law.12

Indonesia baru mengenal konsep nominee dan sering

menggunakannya dalam beberapa transaksi hukum sejak derasnya

12 Ade Maman Suherman, Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global, (Jakarta, Penerbit Ghalia

Indonesia, 2002), h..19

Page 31: TINJAUAN YURIDIS BENEFICIAL OWNERSHIP PADA …

24

investasi asing. Nominee adalah seseorang yang telah ditunjuk atau

diajukan untuk suatu urusan yang dimaksudkan untuk bertindak

menggantikan seorang lainnya.13

Nominee dalam perseroan terbatas bukan hanya terdiri dari direktur

nominee namun adanya nominee lainnya yang berada dalam susunan

kepengurusan di perseroan terbatas. Nominee pemegang saham, nominee

direktur bahkan nominee komisaris, semua susunan perusahaan yang

tertera didalam Akta Pendirian perusahaan itu hanya fiktif. Selain dimiliki

langsung oleh pemegang saham, kepemilikan saham dalam perseroan

juga sering dilakukan dalam bentuk nominee (orang atau badan hukum

yang dipinjam dan dipakai namanya sebagai pemegang saham oleh

beneficiary), biasanya karena beneficiary mempunyai keinginan untuk

memperoleh saham melebihi pembatasan pemilikan saham di Indonesia.

14

Setiap pemegang saham nominee yang ditunjuk sebagai perwakilan

dan untuk atas nama pemilik asli dengan hak dan kewajiban yang sama

dengan pemegang saham umumnya yaitu diantaranya menghadiri RUPS

dan memiliki hak suara dalam RUPS berdasarkan arahan dan perintah

dari pemegang saham aslinya.15

Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata,

yang selanjutnya disebut KUHPerdata yaitu semua persetujuan yang

dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang

bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik

kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena

alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus

13 David Kirupan, Aspek Hukum Penanaman Modal Asing Di Indonesia, (Jakarta, Penerbit

Kencana Prenada Media Group, 2013). h.43

14 Nella Hasibuan, “Perjanjian Nominee Yang Dibuat Untuk Penguasaan Tanah Hak Milik

Warga Negara Indonesia Oleh Warga Negara Asing” (Desertasi, Program Doktor Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2012), h.. 68.

15 Kevin Pahlevi, “Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Saham Pinjam Nama (Nominee

Arrangement) Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan”, Diponegoro Law Journal, Vol. 6,

Nomor 1, Tahun 2017, h.5

Page 32: TINJAUAN YURIDIS BENEFICIAL OWNERSHIP PADA …

25

dilaksanakan dengan itikad baik. Apabila dalam prkatiknya ditemukan

pemegang saham nominee dalam suatu perseroan, secara hukum pihak

yang secara sah memiliki saham adalah pihak yang dipinjam

namanya/nominee.

Larangan perjanjian saham nominee terdapat dalam Pasal 33 Ayat (1)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal,

yang selanjutnya disebut Undang-Undang Penanaman Modal, mengatur

bahwa baik penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing

dilarang membuat perjanjian dan atau pernyataan yang menegaskan

bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama

orang lain.

Adapun konsekuensi hukum yang diatur dalam Pasal 33 Ayat (2)

Undang- Undang Penanaman Modal, dimana perjanjian atau pernyataan

tersebut dinyatakan batal demi hukum. Perjanjian nominee saham dalam

hukum perjanjian di Indonesia dikategorikan sebagai perjanjian

innominaat (perjanjian tidak bernama). Perjanjian ini belum diatur dalam

KUHPerdata namun dalam prakteknya tumbuh dan berkembang dalam

masyarakat.

Dalam perjanjian innominaat tetap tunduk terhadap Pasal 1320

KUHPer supaya terjadi persetujuan yang sah perlu dipenuhi syarat

kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk

membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu dan suatu

sebab yang tidak terlarang.16

Secara implisit perjanjian nominee memiliki unsur-unsur yaitu:17

1. Adanya perjanjian pemberi kuasa antara dua pihak, yaitu BO

sebagai pemberi kuasa dan nominee sebagai penerima kuasa yang

berdasarkan atas kepercayaan.

16 Salim H.S, Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia, (Jakarta: Sinar

Grafika, 2008), h. 4-5.

17 Natalia Christine Purba, “ Keabsahan Perjanjian Innominat Dalam Bentuk Nominee

Agreement (Analisis Kepemilikan Tanah oleh Warga Asing)”, (Skripsi S-1 Fakultas Hukum,

Universitas Indonesia, Depok, 2006), h.14

Page 33: TINJAUAN YURIDIS BENEFICIAL OWNERSHIP PADA …

26

2. Kuasa yang diberikan bersifat khusus dengan jenis tindakan hukum

terbatas

3. Nominee bertindak sebagai perwalian dari BO di depan hukum.

B. Tinjauan Umum Beneficial Ownership

Konsep Beneficial Ownership (BO) dalam Sejarah Hukum Internasional

pertama kali digunakan pada tahun 1966 dalam protokol perjanjian

penghindaran pajak berganda (P3B) yaitu antara Inggris dan Amerika Serikat,

dimana diatur mengenai beneficial owner, agen, dan nominee dikenakan

ketentuan pajak di Inggris, namun untuk penerima manfaat selain agen dan

nominee dikenakan aturan tax treaty (perjanjian pajak). Istilah kepemilikan

yang menguntungkan pertama kali diperkenalkan di Inggris.18

Mengenai istilah BO berasal dari istilah dalam sistem hukum yaitu

common law, dimana dalam hal tersebut terdapat dua bentuk kepemilikan

atas properti, yaitu legal dan beneficial. Kepemilikan secara legal yaitu

ketika kepemilikan tersebut dapat dipindahkan, dicatat, didaftarkan atas

nama pihak tertentu. Penjelasan beneficial lebih menggambarkan jenis

kepemilikan dari suatu pihak yang berhak atas penggunaan dan manfaat dari

properti meskipun pihak tersebut tidak memiliki kepemilikan secara legal.

International Tax Glossary, nomineee dan agent diartikan sebagai pihak yang

menguasai harta untuk pihak lain yang merupakan beneficial owner dari

harta tersebut. Sedangkan conduit didefinisikan sebagai suatu badan yang

didirikan berkaitan dengan skema penghindaran pajak.19

Adapun pengertian menurut Vogel, sebagaimana dikutip oleh

Rachmanto Surahmat dalam bukunya Bunga Rampai Perpajakan Tahun

2007 dimana BO didefinisikan sebagai mereka yang mempunyai hak untuk

18 The World Bank – UNODC, “The Puppet Masters: How to Corrupt Use Legal Structures

to Hide Stolen Assets and What to Do About It”, The World Bank – UNODC, 2011, h.18

19 Anthony Tiono dan R. Arja Sadjiarto, “Penentuan Beneficial Owner Untuk Mencegah

Penyalahgunaan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda”, Tax and Accounting Review, Vol.3,

No.2, 2013, h.3-4

Page 34: TINJAUAN YURIDIS BENEFICIAL OWNERSHIP PADA …

27

menentukan apakah suatu modal atau kekayaan harus dimanfaatkan bagi

orang lain, atau menentukan bagaimana hasil dari modal atau kekayaan itu

dimanfaatkan. Menurut Herman LJ merupakan kepemilikan yang tidak hanya

sebatas terdaftar secara hukum sebagai pemilik, melainkan memiliki hak

untuk mengambil keputusan yang akan dilakukan terhadap sesuatu yang

dikuasainya.20

Dapat disimpulkan bahwa BO merupakan pihak yang memiliki hak

untuk menikmati suatu kekayaan dan hasil yang timbul dari kekayaan itu,

dapat dengan dengan bebas menggunakan kekayaan yang dikuasainya,

memiliki kontrol, dan menanggung resiko atas kekayaan yang dikuasainya

tanpa perlu adanya pengakuan secara legal.21

Para investor memiliki cara

yang tak terhitung banyaknya untuk menyembunyikan identitas sebenarnya,

seperti halnya dalam tingkat pemegang saham langsung, penggunaan

pemegang saham nominee, perantara lain, dan rantai kendaraan perusahaan

atau derivatif ekuitas akan menutupi identitas investor.22

C. Struktur Kepemilikan Afiliasi

Afiliasi atau Pertalian/ Perhubungan. Penjelasan afiliasi terdapat pada

Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal,

yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pasar Modal mendefinisikan

mengenai adanya keterkaitan Afiliasi yaitu adanya hubungan antara yaitu:

a. keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua

baik horizon maupun vertikal.

b. hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris

dari Pihak tersebut. Misalkan seseorang yang bekerja pada Pihak

20 Anthony Tiono dan R. Arja Sadjiarto, “Penentuan Beneficial Owner Untuk Mencegah

Penyalahgunaan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda”,... h.3

21 Anthony Tiono dan R. Arja Sadjiarto, “Penentuan Beneficial Owner Untuk Mencegah

Penyalahgunaan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda”,...h.3

22 Erik Vermeulen, “Beneficial Ownership and Control: A Comparative Study – Disclosure

Information and Enforcement, OECD Corporate Governance Working Papers”, No. 7, OECD

Publishing, 2013, h.11

Page 35: TINJAUAN YURIDIS BENEFICIAL OWNERSHIP PADA …

28

lain, di mana pihak lain tersebut mempunyai kewenangan untuk

mengendalikan dan mengarahkan orang dimaksud untuk melakukan

pekerjaan dengan memperoleh upah atau gaji secara berkala.

c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih

anggota direksi atau dewan komisaris yang sama,

d. hubungan antara perusahaan dengan pihak baik langsung maupun

tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan

tersebut dengan cara apa pun pengelolaan dan atau kebijaksanaan

perusahaan. Hal tersebut, dalam penjelasan Undang-Undang Pasar

Modal ini disebut juga sebagai pengendalian, yaitu suatu

kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak

langsung, dengan cara apa pun pengelolaan dan atau kebijaksanaan

perusahaan.

e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik

langsung maupun tidak langsung oleh Pihak yang sama; atau

f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yang

dimana "pemegang saham utama" merupakan Pihak yang baik

secara langsung maupun tidak langsung, memiliki

sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) hak suara dari

seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh

suatu Perseroan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana

ditetapkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.

D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Tindak Pidana Pencucian Uang

Istilah pencucian uang berasal dari bahasa Inggris, yakni money

laundering. Money artinya uang dan laundering artinya pencucian.

Pengertian Money Laundering tersebut, Financial Action Task Force on

Maney Laudering (FATF) merumuskan bahwa money laundering adalah

proses menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul hasil kejahatan.

Sehingga secara harfiah, money laundering berarti pencucian uang atau

Page 36: TINJAUAN YURIDIS BENEFICIAL OWNERSHIP PADA …

29

pemutihan uang hasil kejahatan. Bentuk tindak pidana pencucian uang

yang selanjutnya disebut TPPU ini, ditandai sebagai kejahatan yang

bersifat Follow Up Crime (kejahatan lanjutan), sedangkan kejahatan

asalnya disebut sebagai Predicate Offense/Core Crime atau sebagai

unlawful activity yaitu kejahatan asal yang menghasilkan uang yang

kemudian dilakukan proses pencucian.23

Hasil tindak pidana pencucian uang menurut Undang-undang

Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak

Pidana Pencucian Uang, yang selanjutnya disebut UUTTPU pada Pasal 2

Ayat (1) menyatakan harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana

yang menjadi asal dari harta kekayaan diantaranya ialah korupsi,

penyuapan, narkotika, penggelapan dan lain sebagainya.

Adapun unsur dari TPPU tersebut yang tertuang dalam Pasal 3

UUTPPU yaitu setiap orangyang menempatkan, mentransfer,

mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan,

menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukar

dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta

kekayaan. Dalam Pasal 4 UUTPPU yaitu setiap orang yang

menyembunyikan atau menyamarakan asal usul, sumber, lokasi,

peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas

harta kekayaan. Penjelasan kemudian terdapat pula Pasal 5 UUTPPU

yaitu setiap orang, menerima atau menguasai penempatan,

pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran

atau menggunakan harta kekayaan.24

Sedangkan, tingkat risiko tersebut dapat dilihat dari:

1. Latar belakang atau profil seseorang yang secara politik menjadi

perhatian masyarakat (politically exposed person)

23 Joni Emirzon, “Bentul Praktik dan Modus Tindak Pidana Pencucian Uang”, Jurnal Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK),2017

https://jurnal.kpk.go.id/Dokumen/SEMINAR_ROADSHOW/Bentuk-praktik-dan-modus-tppu-Jon

i-Emirzon.pdf Diakses 30 Desember 2018

24 Ruslan Renggong, Hukum Pidana Khusus, (Jakarta: Kencana, 2016), h.98-99

Page 37: TINJAUAN YURIDIS BENEFICIAL OWNERSHIP PADA …

30

2. Bidang usaha yang potensial digunakan sebagai saran pencucian

uang (high risk business)

3. Asal negara nasabah yang potensial digunakan sebagai sarana

pencucian uang (high risk countries).

Mengenai definisi Politically Exposed Person atau yang disebut

PEP terdapat dalam Pasal 1 Ayat (8) Peraturan Kepala Pusat Pelaporan

Dan Analisis Transaksi Keunagan Nomor: PER- 02 / 1.02 / PPATK / 02

/ 15 Tentang Kategori Pengguna Jasa Yang Berpotensi Melakukan

Tindak Pidana Pencucian Uang, yang selanjutnya disebut Peraturan

Kepala PPATK Tentang Kategori Pengguna Jasa Yang Berpotensi

Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang Nomor: PER- 02 / 1.02 /

PPATK / 02 / 15, yaitu PEP adalah orang yang merniliki atau pernah

memiliki kewenangan publik diantaranya adalah penyelenggara negara

sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang

mengatur tentang penyelenggara negara, dan / atau orang yang tercatat

atau pernah tercatat sebagai anggota partai politik yang memiliki

pengaruh terhadap kebijakan dan operasional partai politik, baik yang

berkewarganegaraan Indonesia maupun yang berkewarganegaraan asing.

Mengenai PEP kategori pejabat negara dalam Pasal 5 Huruf a

Angka (1) meliputi: a) presiden dan wakil presiden; b) menteri, wakil

menteri, dan jabatan yang setingkat menteri; c) anggota Majelis

Permusyawaratan Rakyat yang meliputi anggota Dewan Perwakilan

Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah; d) hakim agung pada

Mahkamah Agung serta hakim pada semua badan peradilan; e) Hakim

Konstitusi; f) anggota Komisi Yudisial; g) anggota Dewan Pertimbangan

Presiden; h) anggota Badan Pemeriksa Keuangan; i) anggota Dewan

Gubernur Bank Indonesia; j) anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa

Keuangan; k) pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi; 1) kepala

perwakilan Republik Indonesia di luar negen yang berkedudukan sebagai

duta besar luar biasa dan berkuasa penuh; m) gubernur dan wakil

gubernur; n) bupati atau walikota; 0) wakil bupati atau wakil walikota; p)

Page 38: TINJAUAN YURIDIS BENEFICIAL OWNERSHIP PADA …

31

anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau lembaga sejenis di

daerah; dan q) pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh

undang-undang;

Dalam Pasal 5 Huruf b Peraturan Kepala PPATK Tentang Kategori

Pengguna Jasa Yang Berpotensi Melakukan Tindak Pidana Pencucian

Uang Nomor: PER- 02 / 1.02 / PPATK / 02 / 15 menjelaskan mengenai

pihak yang terkait dengan PEP meliputi keluarga inti PEP termasuk

anggota keluarga sampai dengan derajat kedua, perusahaan yang dimiliki,

dikelola, dan/ atau dikendalikan oleh PEP, dan pihak-pihak yang secara

umum dan diketahui publik mempunyai hubungan dekat dengan PEP.

Adapun metodik dapat dikenal dalam pencucian uang yaitu:

1. Buy and sell conversion, metode ini dilakukan melalui transaksi

barang-barang dan jasa. Katakanlah suatu aset dapat dibeli dan

dijual kepada konspirator yang bersedia membeli atau menjual

secara lebih mahal dari harga normal dengan mendapatkan fee atau

diskon. Selisih harga dibayar dengan uang ilegal dan kemudian

dicuci dengan cara transaksi bisnis. Barang dan jasa itu dapat diubah

seolah-olah menjadi hasil yang legal melalui rekening pribadi atau

perusahaan yang ada di suatu bank.

2. Offshore conversion yaitu dengan cara ini uang kotor di konversi ke

suatu wilayah yang merupakan tempat yang sangat menyenakan

bagi penghindar pajak (tax heaven money laundering centres) untuk

kemudian didepositkan di bank yang berada di wilayah tersebut. Di

negara-negara yang termasuk atau tax heaven demikian memang

terdapat sistem hukum perpajakan yang tidak ketat.Untuk

mendukung kegiatan demikian, para pelakunya memakai jasa-jasa

pengacara, akuntan, dan konsultan keuangan dan para pengelola

yang handal untuk memanfaatkan segala celah yang ada

3. Legitimate business conversions yaitu metode ini dilakukan melalui

kegiatan bisnis yang sah sebagai cara pengalihan atau pemanfaatan

dari suatu hasil uang kotor. Hasil uang kotor ini kemudian

Page 39: TINJAUAN YURIDIS BENEFICIAL OWNERSHIP PADA …

32

dikonvensi dngan cara ditransfer, cek atau cara pembayaran lain

untuk disimpan direkening bank atau ditransfer kemudian

kerekening bank lainnya. Biasanya para pelaku bekerja sama dengan

suatu perusahaan yang rekeningnya dapat dipergunakan untuk

menampung uang kotor tersebut.25

Secara teknis, tindak pidana pencucian uang, merupakan suatu

proses yang memiliki rangkaian 3 (tiga tahap), yaitu:26

1. Placement yaitu upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari

tindak pidana ke dalam system keuangan (financial system) atau

upaya menempatkan uang giral (cek, wesel bank, sertifikat deposito

dan lain-lain) kembali ke dalam system keuangan, terutama

perbankan baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

2. Layering yaitu suatu upaya untuk mentransfer harta kekayaan yang

berasal dari tindak pidana (dirty money) yang telah berhasil

ditempatkan pada penyedia jasa keuangan (terutama bank) sebagai

hasil upaya penempatan (placement) ke penyedia jasa keuangan

lain.

3. Integration Stage/ Tahap Pengumpulan. Dalam tahapan ini

merupakan upaya menggunakan harta hasil kejahatan yang tampak

sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam

kegiatan ekonomi yang sah misalnya dalam bentuk pembelian real

estate, aset-aset yang mewah, atau ditanamkan dalam kegiatan usaha

yang mengandung risiko. Mengintegrasikan uang tersebut dengan

cara legitimasi proses ekonomi yang normal dengan menyampaikan

laporan palsu terkait peminjaman uang.27

Dalam hal mengendalikan atau personil pengendali dalam korporasi

dijelaskan pula dalam Pasal 1 Ayat (14) UUTPPU yaitu personil

25 Siahaan, Money laundering dan kejahatan perbankan, (Jakarta: Jala,2008), h.26.

26 Ivan Yustiavandana, Arman Nefi, Adiwarman, Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar

Modal, (Bogor: Ghalia Indonesia,2010), h.58

27 Adrian Sutedi, Tindak Pidana Pencucian Uang, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008),

h.22

Page 40: TINJAUAN YURIDIS BENEFICIAL OWNERSHIP PADA …

33

pengendali korporasi adalah setiap orang yang memiliki kekuasaan atau

wewenang sebagai penentu kebijakan korporasi atau memiliki

kewenangan untuk melakukan kebijakan korporasi tersebut tanpa harus

mendapat otorisasi dari atasannya. Berkaitan dengan TPPU yang

dilakukan oleh korporasi, pidana dijatuhkan terhadap korporasi dan/atau

personil pengendali korporasi. Kemudian, dalam Pasal 6 Ayat (2)

UUTPPU dimana pidana dijatuhkan terhadap korporasi apabila tindak

pidana Pencucian Uang:

a. dilakukan atau diperintahkan oleh personil pengendali korporasi;

b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi;

c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi

perintah dan

d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi.

2. Doktrin Pertanggungjawaban Korporasi

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai

“toereken-baarheid”, “criminal responsibility” atau “criminal liability”,

yaitu dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat

dipertanggungjawabkan atas pidananya atau tidak terhadap tindakan

yang dilakukan.28

Pengertian korporasi dalam hukum pidana menurut Sutan Remi

Sjahdeini dalam bukunya “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi”

yaitu korporasi yang meliputi baik badan hukum maupun bukan badan

hukum, bukan saja badan hukum seperti perseroan terbatas, yayasan,

koperasi atau perkumpulan yang telah disahkan sebagai badan hukum

yang digolongkan korporasi menurut hukum perdata yaitu badan usaha

yang menurut hukum perdata bukan suatu badan hukum. Sedangkan

28 S.R Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya, (Jakarta: Alumni

Ahaem-Pateheam, 1996, Cet. Keempat), h. 245.

Page 41: TINJAUAN YURIDIS BENEFICIAL OWNERSHIP PADA …

34

menurut arti sempitnya yaitu korporasi sebagai badan hukum yang

eksistensi dan kewenanganya diakui oleh hukum perdata.29

Secara prinsipil setiap tindak pidana yang terjadi tentunya harus

dimintakan pertanggungjawaban secara pidana. Namun, dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak diakui dan diatur secara

tegas mengenai korporasi sebagai subjek hukum pidana. Hal tersebut

dikarenakan KUHP saat ini masih menganut asas societas delinquere

non potes yaitu asas yang menyatakan bahwa korporasi tidak dapat

melakukan tindak pidana dan tidak dapat dimintakan pertanggungjwaban

secara pidana.30

Menurut Mardjono Reksodipuro, sehubungan dengan diterimanya

korporasi sebagai subjek hukum pidana, maka hal ini berarti telah terjadi

perluasan dari pengertian siapa yang merupakan pelaku tindak pidana

(dader) yang dalam kenyataan diketahui bahwa korporasi berbuat dan

bertindak melalui manusia (yang dapat pengurus maupun orang lain).31

Adapun sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum

pidana yaitu :

a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang

bertanggungjawab

b. Korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang

bertanggungjawab

c. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang

bertanggungjawab

29 Dwidja Prityatni dan Kristian, Kebijakan Formulasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana

Korporasi Dalam Peraturan Perundang-undangan Khusus di Luar KUHP di Indonesia, (Jakarta:

Sinar Grafika, 2017), h.25

30 Muladi dan Dwija Priyanto, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, (Jakarta: Kencana,

2010, Cetakan Kedua), h.54

31 Mardjono Reksodipuro, Kemajuan Pembangunan Ekonomi Dan Kejahatan, Kumpulan

Karangan Buku Kesatu, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum, 1994),

h.102

Page 42: TINJAUAN YURIDIS BENEFICIAL OWNERSHIP PADA …

35

Berdasarkan hal tersebut adapun prinsip yang dapat membebankan

pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan terhadap korporasi yaitu:

a. Doktrin Identification

Menurut doktrin ini perbuatan atau sikap batin dari pejabat

senior korporasi yang memiliki “directing mind” dapat dianggap

sebagai sikap korporasi. Oleh karenanya, doktrin ini digunakan

untuk memberikan pembenaran atas pembebanan

pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, meskipun pada

kenyataannya korporasi bukanlah sesuatu yang dapat berbuat sendiri

dan tidak mungkin memiliki mens rea karena tidak memiliki

kalbu.32

Sedangkan berdasarkan definisi pejabat senior (senior

officer) secara umum adalah orang yang mengendalikan perusahaan

baik sendiri maupun bersama-sama yang pada umumnya adalah

direktur dan manajer. Menurut Lord Diplock bahwa pejabat senior

adalah mereka yang berdasarkan memorandum dan

ketentuan-ketentuan yayasan atau hasil keputusan para direktur atau

keputusan rapat umum perusahaan, telah dipercaya untuk

melaksanakan kekuasaan perusahaan. Sehingga dari pendapat

tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pejabat senior adalah

individu dengan jabatan tinggi dan memiliki kewenangan yang

besar.33

Sutan Remy S. memiliki pandangannya sendiri dalam

menentukan “directing mind” yaitu dengan melihatnya secara

formal yuridis, dimana salah satunya melalui anggaran dasar

korporasi tersebut atau surat-surat keputusan yang dikeluarkan

secara resmi oleh perusahaan. Selain itu perlu melihatnya secara

kenyataan dalam operasional kegiatan korporasi tersebut kasus demi

32 Sutan Remy Sjahdeini, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, (Jakarta: Grafiti Pers,

2006), h.100

33 Institute for Criminal Justice Reform, “Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Rancangan

Kitab Undang-undang Pidana”, Desember 2015, h.13

Page 43: TINJAUAN YURIDIS BENEFICIAL OWNERSHIP PADA …

36

kasus. Hal ini dikarenakan, pada beberapa kasus, ternyata individu

yang secara legal memiliki jabatan dengan kewenangan sebagai

“directing mind”, masih juga dapat dipengaruhi oleh

individu-individu lain dengan jabatan yang secara yuridis tidak

memiliki kewenangan, seperti pemegang saham mayoritas dengan

kedekatan tertentu. Sehingga menurut Sutan Remy S. “directing

mind” tidak terbatas pada jabatan-jabatan tertentu yang memiliki

kewenangan secara formal yuridis, melainkan juga jabatan lain yang

secara formal yuridis tidak memiliki kewenangan, akan tetapi secara

faktual berpengaruh.34

b. Doktrin Strict Liability

Prinsp ini pertama kali diungkapakan oleh W.H Winfield pada

tahun 1926 dalam artikel “The Myth of Absolute Liability” yang

merupakan prinsip tanggung jawab mutlak atau disebut absolut

liability yaitu prinsip tanggung jawab tanpa keharusan untuk

membuktikan adanya kesalahan.35

Adapun alasan atau dasar

pemikirannya bahwa dalam perkara strict liability seseorang yang

telah melakukan perbuatan terlarang (actus reus) sebagaimana

dirumuskan dalam undang-undang sudah dapat dipidana tanpa

mempersoalkan apakah si pelaku mempunyai kesalahan (mens rea)

atau tidak. Menurut Mochtar Kusumaatmadja mengenai prinsip

tanggung jawab mutlak adalah suatu tanggung jawab yang

memandang “kesalahan” sebagai sesuatu yang tidak relevan mutlak

dipermasalahkan apakah pada kenyataan ada atau tidak.36

Pada

prinsip ini pertanggungjawaban pidana bersifat langsung dikenakan

34 Sutan Remy Sjahdeini, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi,...h.104-105

35 Muladi dan Dwija Priyanto, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, (Jakarta: Kencana,

2010, Cetakan Kedua), h.111

36 Ansorie Sabuan, Syafruddin Pettanase dan Ruben Achmad, Hukum Acara Pidana,

(Bandung: Angkasa, 1990), h. 64

Page 44: TINJAUAN YURIDIS BENEFICIAL OWNERSHIP PADA …

37

kepada pelakunya.37

Adapun menurut L.B. Curson berpendapat

bahwa alasan-alasan berlakunya doktrin ini pertama, untuk

menjamin dipatuhinya peraturan-peraturan penting tertentu yang

diperlukan untuk kesejahteraan sosial. Kedua, pembuktian adanya

mens rea akan menjadi sangat sulit untuk pelanggaran-pelanggaran

yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial itu. Ketiga, tingginya

tingkat bahaya sosial yang ditimbulkan oleh perbuatan yang

bersangkutan.38

c. Doktrin Vicarious Liability

Prinsip ini merupakan suatu alasan untuk dapat membebankan

pertanggungjawaban pengganti karena adanya suatu pendelegasian

wewenang kepada orang lain untuk melaksanakan kewenangan yang

dimiliki. Doktrin ini sering diartikan sebagai pertanggungjawaban

pengganti atau pertanggungjawaban menurut hukum dimana

seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain. Pada

prinsip ini pertanggungjawaban pidana bersifat tidak langsung.

Dalam kritik lain, doktrin vicarious liability juga dianggap

underinclusive sekaligus overinclusive. 154 Sebagaimana

dikemukakan oleh Eric Colvin, dikatakan underinclusive

dikarenakan pertanggungjawaban pidana dibebankan hanya melalui

pertanggungjawaban pidana dari pihak lain. 39

Adanya hubungan bersifat subordinasi antara pemberi kerja

dengan pekerja atau principle dengan agent menjadi syarat utama

dalam vicarious liability. Menurut Lord Russell tersebut, maka

terdapat batasan dalam hal penerapan doktrin vicarious liability,

bahwa seorang pemberi kerja hanya dapat dibebani

pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan yang dilakukan

37 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Bandung: Citra Aditya

Bakti, 2002, Cet. Kedua), h.40

38 Muladi dan Dwija Priyanto, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi,...h.112

39 Muladi dan Dwija Priyanto, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi,... h.113

Page 45: TINJAUAN YURIDIS BENEFICIAL OWNERSHIP PADA …

38

pegawainya adalah dalam rangka tugas dalam ruang lingkup

pekerjaannya. Secara a contrario, maka doktrin ini tidak dapat

diterapkan apabila perbuatan yang dilakukan pekerja (employee) di

luar atau tidak ada hubungannya dengan tugasnya.40

Seperti doktrin identification yang lebih ditujukan pada

perbuatan yang dilakukan oleh pengurus atau high level manager,

maka berkaitan doktrin vicarious liability juga dapat dikenakan

terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh pegawai

dibawahnya. Luang lingkup doktrin ini dapat mencakup perbuatan

yang dilakukan oleh orang yang berada di luar organisasi korporasi,

selama terhadapnya diadakan suatu hubungan perkerjaan. Hal

tersebut dikarenakan luasnya ruang lingkup hubungan subordinasi

selama antara kedua belah pihak tersebut terdapat hubungan

pekerjaan dan terbatas pada atribusi tugas yang diberikan.41

3. Delik Penyertaan

Menurut Moeljatno menyatakan bahwa penyertaan adalah apabila

ada lebih dari satu orang yang tersangkut dari terjadinya suatu tindak

pidana, karena sejatinya tidak semua orang yang terlibat dapat dikatakan

peserta dalam pemaknaan Pasal 55-56 KUHP. Hal tersebut relevan

dengan pengkategorian yang dilakukan menurut Zevenbergen, Van

Hamel, Simons, dan Vos yang menyatakan ada dua kategori peserta

yaitu:42

a. Peserta yang berdiri sendiri (zelfstandige deelnemers)

b. Peserta yang tidak berdiri sendiri (onzelfstandige deelnemers)

Dalam penyertaan dikenal adanya empat macam pernyataan dilihat

dari pasal 55 KUHP yaitu bagi mereka yang:

40 Institute for Criminal Justice Reform, “Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Rancangan

Kitab Undang-undang Pidana”,...h.21

41 Cristina Maglie, “Models of Corporate Criminal Liability in Comparative

Law”,Washington University Global Studies Law Review, Vol. 4: 547, (Januari 2005), h.556

42 Moeljatno, Delik-delik Percobaan dan Delik-delik Penyertaan, (Jakarta: PT Bina Aksara,

1985), hlm. 63.

Page 46: TINJAUAN YURIDIS BENEFICIAL OWNERSHIP PADA …

39

1. Menyuruh melakukan

2. Turut melakukan

3. Menganjurkan untuk melakukan/menggerakan untuk melakukan

4. Turut membantu/membantu melakukan

Bagi pserta yang tidak berdiri sendiri penyertaan dalam perspektif

hukum pidana memiliki dua fungsi, yaitu:43

a. Difungsikan agar seseorang tidak lepas dari pertanggungjawaban pidana

hanya karena dia bukan peserta langsung yang melakukan tindak pidana

sebab adalah tidak adil jikalau dalam suatu tindak pidana terdapat

seorang yang mempunyai niat untuk mewujudkan suatu tindak pidana

dengan menyuruh atau membujuk orang lain untuk melakukannya dan

orang tersebut tidak dapat dijangkau oleh hukum pidana dan tidak dapat

dipidana karena si penyuruh atau si pembujuk (pelaku intelektual) tidak

melakukan perbuatan atau tidak menimbulkan suatu akibat sebagaimana

dilarang dalam rumusan delik.

b. Pengaturan penyertaan dalam ketentuan umum dimaksudkan untuk

merangkum unsur-unsur umum dari hampir setiap delik baik delik

umum yang terdapat dalam KUHP maupun delik khusus yang terdapat

di luar KUHP.

E. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Teori ini menjelaskan terkait kepastian adalah perihal keadaan yang

pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan

adilr. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum

dapat menjalankan fungsinya.44

43 Utrecht, Rangkaian Sari kuliah Hukum Pidana II, (Surabaya: Pustaka Tirta Mas, 1986,

Cet. Ketiga) hlm 13.

44 Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum,

(Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), h.59

Page 47: TINJAUAN YURIDIS BENEFICIAL OWNERSHIP PADA …

40

Gustav Radbruch menyatakan bahwa hukum di negara berkembang

ada dua pengertian tentang kepastian hukum yaitu kepastian oleh karena

hukum, dan kepastian dalam atau dari hukum. Kepastian hukum dapat

dimaknakan bahwa adanya kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya

hukum didalam masyarakat dan juga berarti hal yang dapat ditentukan

oleh hukum dalam hal-hal yang konkret.45

Penjelasan lain dikemukakan oleh Hans Kelsen, bahwa hukum

adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang

menekankan aspek “seharusnya” atau das sollen, dengan menyertakan

beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma

adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang

berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu

bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan

sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu:46

1) Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui

perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan.

2) Berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan

pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu

individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau

dilakukan oleh negara terhadap individu.

Mahfud M.D dalam bukunya Kepastian Hukum Tabrak Keadilan

menjelaskan mengenai Prinsip kepastian hukum, yang dasarnya

menekankan pada penegakan hukum yang berdasarkan pembuktian secara

formil, artinya suatu perbuatan baru dapat dikategorikan sebagai

pelanggaran hanya jika melanggar aturan tertulis tertentu. Sebaliknya,

menurut prinsip keadilan, perbuatan yang tidak wajar, tercela, melanggar

45 Tata Wijayanta, “Asas Kepastian Hukum, Keadilan,dan Kemanfaatan Dalam

Kaitantya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.14,

No.02, Meii 2014, h.219

46 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Kencana, 2008), h.158.

Page 48: TINJAUAN YURIDIS BENEFICIAL OWNERSHIP PADA …

41

kepatutan dan sebagainya dapat dianggap sebagai pelanggaran demi

tegaknya keadilan meskipun secara formal tidak ada undang-undang yang

melarangnya.47

Secara normatif suatu kepastian hukum adalah ketika suatu peraturan

dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan

logis. Jelas disini berarti, tidak menimbulkan keraguraguan dan logis tidak

menimbulkan benturan dan kekaburan norma dalam sistem norma satu

dengan yang lainnya. Kekaburan norma yang ditimbulkan dari

ketidakpastian aturan hukum, dapat terjadi multi tafsir terhadap sesuatu

dalam suatu aturan. Menurut Sudargo Gautama, dapat dilihat dari dua sisi

yaitu:

1. Dari sisi warga negara, sebagai kelanjutan dari prinsip pembatasan

kekuasaan negara terhadap perseorangan adalah pelanggaran

terhadap hak-hak individual itu hanya dapat dilakukan apabila

diperbolehkan dan berdasarkan peraturan-peraturan hukum.

2. Dari sisi negara, yaitu tiap tindakan negara harus berdasarkan

hukum. Peraturan perundang-undangan yang diadakan terlebih

dahulu merupakan batas kekuasaan bertindak negara.48

Salah satu aspek dari asas kepastian hukum adalah penegakan hukum.

Peran yang komprehensif dari aparat penegak hukum tidak dapat di

biarkan begitu saja. Komponen yang terdiri Polisi, Jaksa, Advokat, dan

Hakim mempunyai tugas pokok dan fungsi masing-masing. Perlu adanya

sinergi dalam meramu hukum saat diimplementasikan sehingga tidak

adanya ketimpangan-ketimpangan saat mempraktikkan hukum di dalam

pengadilan maupun di luar pengadilan. Pencapaian yang maksimal ketika

penanganan kasus seperti pengelolaan hutan oleh oknum yang tidak

memperhatikan kondisi sekitarnya dapat dijerat berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Karenanya kepastian hukum berkaitan

47 Fajar Laksono, Hukum Tak Kunjung Tegak: Tebaran Gagasan Otentik Prof. Dr.

Mahfud MD, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), h. 91

48 Sudargo Gautama, Pengertian tentang Negara Hukum, (Yogayakarta: Liberty, 1973), h.9.

Page 49: TINJAUAN YURIDIS BENEFICIAL OWNERSHIP PADA …

42

dengan efektivitas hukum, sehingga kepastian hukum hanya terjamin, bila

pemerintah negara mempunyai sarana yang cukup ntuk memastikan

peraturan yang ada.49

2. Prinsip Piercing The Corporate Veil Pada Perseroan Terbatas

Kata “Piercing” berarti mengoyak atau menembus, sementara kata

veil berararti kerudung atau cadar. Maka secara harafiah berarti cadar

badan hukum dikoyak atau ditembusi.50

Doktrin ini bertujuan untuk

menghindari hal-hal yang tidak adil terutama bagi pihak luar perseroan

dari tindakan sewenang-wenang yang menggunakan atas nama perseroan

baik terbit dari suatu transaksi dengan pihak ketiga (adanya hubungan

kontraktual) ataupun dari perbuatan melawan hukum.51

Sebagai subjek hukum, perseroan bertindak selayaknya subjek

hukum lainnya yaitu manusia (recht person) pada umumnya karena

badan hukum mempunyai persoonlijkheid, yaitu suatu kemampuan

untuk menjadi subjek hukum dari hubungan hukum. Perseroan sebagai

badan hukum terpisah merupakan entitas terpisah (Separate Entity),

sebagai subjek hukum dalam kategori badan

hukum (rechtpersoon) Perseroan terbatas merupakan separate entity dari

pemegang saham.52

Prinsip inilah yang kemudian memberikan jalan pembuka bagi

setiap investor untuk menginvestasikan modalnya tanpa dibebani

ketakutan bahwa harta pribadi diluar saham yang telah diinvestasikannya

ke dalam perseroan turut menjadi jaminan atas segala utang perseroan

maupun ketakutan untuk turut serta dituntut maupun digugat oleh pihak

ketiga atas segala kegiatan baik kontrak maupun transaksi yang

dilakukan perseroan.

49 Theo Huijbers, Filsafat Hukum, Cetakan ke 15 (Yogyakarta: Kanisius, 2010) h. 119.

50 Munir Fuady, Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,

2002), h.11

51 Munir Fuady, Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek,...h.12

52 M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas,...h.70

Page 50: TINJAUAN YURIDIS BENEFICIAL OWNERSHIP PADA …

43

Mengenai pertanggungjawaban terbatas atau Limited Liability

sebagaimana Pasal 3 Ayat (1) UUPT dimana pemegang saham Perseroan

tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas

nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan

melebihi saham yang dimiliki.

Apabila terdapat kemungkinan bagi pemegang saham untuk

bertanggung jawab secara pribadi dimana Pasal 3 Ayat (2) UUPT Tahun

1995 membuka ruang pertanggung jawaban pemegang saham melebihi

saham yang disetorkan:53

1. Persyaratan perseroan sebagai badan hukum belun dan tidak

terpenuhi

2. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak

langsung dengan itikad buruk memenfaatkan perseroan semata-mata

untuk kepentingan pribadi

3. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan

melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan

4. Pemegang saham baik langsung maupun tidak langsung secara

melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan yang

mengakibatkan kekayaan perseroan tidak cukup melunasinya

Setelah keluarnya UUPT yang menggantikan UUPT Tahun 1995,

ternyata terdapat perluasan pengaturan doktrin Piecing The Corporate

Veil, yang selanjutnya disebut PCV, dengan membebankan tanggung

jawab tersebut kepada pihak-pihak:

a) Beban tanggung jawab dipindahkan kepada pemegang saham

b) Beban tanggung jawab dipindahkan kepada direksi dan komisaris

53 Hari Noor Yasin, “Eksistensi Doktrin Piercing The Corporate Veil di dalam

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Terhadap Tanggung Jawab

Direksi Atas Terjadinya Kepailtan Perseroan Terbatas”, Jurnal Reporterium, Vol. III, No.2,

(Juli-Desember 2016), Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, h.9-10

Page 51: TINJAUAN YURIDIS BENEFICIAL OWNERSHIP PADA …

44

Adapaun kondisi pemegang saham bertanggung jawab secara

pribadi (tidak terbatas) bila memenuhi salah satu kondisi yaitu:54

1. Melakukan satu atau lebih hal yang mengakibatkan terjadinya

pengungkapan tabir perusahaan (piercing the corporate veil)

2. Menjadi penaggung pribadi (personal guatantor) berdasarkan

perjanjian penanggungan pribadi yang berkaitan dengan transaksi

pemberian fasilitas kredit oleh bank kepada perusahaan yang

bersangkutan berdasarkan perjanjian kredit atau pinjaman tertentu.

Konsekuensi hukum atas penyingkapan tabir tersebut lazim disebut

sebagai Piercing The Corporate Veil atau disingkat (PCV) yaitu sebagai

berikut :

a. Hilang atau hapus perlindungan tanggung jawab terbatas pemegang

saham yang diamanatkan dalam Pasal 3 Ayat (1) UUPT

b. Pemegang saham kemudian dengan sendirinya ikut memikul resiko

bersama-sama dengan perseroan yaitu membayar utang perseroan

dari harta pribadi pemegang saham yang bersangkutan.

Doktrin PCV menunjukan bahwa suatu perseroan terbatas seringkali

tidak dapat dipisahkan atau dilepaskan dari kehendak pihak-pihak yang

merupakan dan menjadi pemegang saham. Dalam konteks yang

demikian, konsep PCV atau alter ego atau more instrumentally yaitu

menyatakan bahwa jika keadaan terpisah perseroan dengan pemegang

sahamnya tidak ada, maka sudah selayaknya jika sifat

pertanggungjawaban terbatas dari pemegang saham juga dihapuskan.55

Menurut Ian M. Ramsay dan David B. Noakes terdapat lima faktor

lain yang dijadikan dasar prinsip PCV yaitu:

1. Agency, meletakan perseroan sebagai agen dari pemegang saham.

Hal ini menunjukan bahwa sebagai agen perseroan terbatas tidak

54 Juventia Yustica, “Tanggung jawab hukum pemegang saham portofolio investasi”, (Studi

Kasus Piercing The Corporate Veil), (Skripsi S-1 Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2015),

h.22

55 Gunawan Widjaja, Risiko Hukum Menjadi Direksi, Komisaris dan Pemilik PT, (Jakarta:

Forum Sahabat, 2008), h.25.

Page 52: TINJAUAN YURIDIS BENEFICIAL OWNERSHIP PADA …

45

bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan olehnya sesuai

dengan maksud dan tujuan dari pemegang saham. Jadi, demikian

tidak ada lagi tanggung jawab terbatas pemegang saham dalam

perseroan terbatas. Pemegang saham tersebutlah yang bertanggung

jawab atas tindakan hukum yang dialakukan atas nama perseroan

terbatas.56

Teori in juga digunakan untuk menyatakan bahwa

pemegang saham dari perusahaan (baik pemegang sahamnya berupa

perusahaan induk ataupun pemegang saham manusia) memiliki

suatu tingkat kontrol dimana perusahaan tersebut efektif telah

disandera untuk menjadi agen pemegang saham, sehingga tindakan

perusahaan dianggap sebagai tindakan pemegang saham. Dengan

posisi dominan pemegang saham, maka perseroan tidak lagi

memiliki status kemandirian, sehingga perseron tidak lain hanya

merupakan agent.57

2. Fraud, yaitu berkaitan dengan dugaan penggunaan korporasi oleh

pengendali untuk menghindari kewajiban hukumnya. Hal tersebut

terwujud dalam tindakan yang memanfaatkan perseroan

menghindari tanggung jawab pribadi. Misalkan, perlakuan

pemegang saham ketika harta kekayaan perseron adalah harta

kekayaan pribadi, sehingga yang bersangkutan mempergunakan

harta tersebut sebagai kepentingan pribadi yang tidak selayaknya58

3. Sham or facade, tujuan dari pemegang saham mendirikan perseroan

ialah menghindari tanggung jawab terbatas sedangkan apa yang

menjadi kewajibanya tidak terpenuhi, hal tersebut biasanya terjadi

pada pencampuran harta kekayaan perseroan dan kekayaan pribadi.

4. Group enterprises, penyebab terjadinya piercing the corporate veil

dalam lingkup direksi atau sebagai pengurus anak perusahaan tidak

56 Gunawan Widjaja, Resiko Hukum Sebagai Direksi, Komisaris & Pemilik PT,... h.30

57 Ian Ramsey dan David B. Noakes, “Piercing The Corporate Veil in Australia”, 19

Company and Securities Law Journal 250-2, h.8

58 Gunawan Widjaja, Risiko Hukum Menjadi Direksi, Komisaris dan Pemilik PT,...h.31

Page 53: TINJAUAN YURIDIS BENEFICIAL OWNERSHIP PADA …

46

lagi dapat bebas untuk dapat bertindak sesuai dan untuk kepentingan

perseroan semata, karena hanya bertindak untuk kepentingan induk

perusahaan yang merupakan pemegang sahamnya saja.59

5. Unfaimess/ justice, menjelaskan tentang terjadinya piercing the

corporate veil pada dasarnya dapat terjadi karena pemegang saham

secara dominan turut serta menentukan putusan dari perseroan,

yang karena tindakanya tersebut pihak yang berhubungan hukum

dengan perseroan menjadi dirugikan, sedangkan tuntutan langsung

kepada perseroan akan memperbesar kerugian perseroan. Maka, atas

hal tersebut, lebih adil tuntutan diajukan kepada pemegang saham

secara langsung.60

Berdasarkan hal-hak yang dikemukakan diatas menunjukan bahwa

PCV tidak hanya dapat dilakukan oleh pemegang saham perseroan,

melainkan dapat juga oleh setiap pihak (pengurus, direksi dan komisaris)

yang dalam kedudukanya memungkinkan terjadinya penyimpangan atau

dilakukanya hal-hal yang dapat atau yang dapat mencegah untuk tidak

melakukan hal-hal yang sepatutnya dilakukan yang bermuara terjadinya

kerugian yang dialami perseroan hingga perseroan tidak dapat atau

sanggup lagi memenuhi seluruh kewajibanya.61

3. Prinsip Good Corporate Governance (GCG)

Good corporate governance, yang selanjutnya disebut GCG secara

merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang

menciptakan nilai tambah (value added) untuk semua stakeholder.

Konsep ini menekankan pada dua hal yakni, pertama, pentingnya hak

pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat

pada waktunya dan, kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan

pengungkapan (disclosure) secara akurat, tepat waktu, transparan

59 Gunawan Widjaja, Risiko Hukum Menjadi Direksi, Komisaris dan Pemilik PT,...h.31

60 Gunawan Widjaja, Risiko Hukum Menjadi Direksi, Komisaris dan Pemilik PT,...h.32

61 Freddy Haris dan Teddy Anggoro, Hukum Perseroan Terbatas (Kewajiban

Pemberitahuan oleh Direksi), (Bogor: Ghalia Indonesia,2010), h.63

Page 54: TINJAUAN YURIDIS BENEFICIAL OWNERSHIP PADA …

47

terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan

stakeholder. Ada secara umum terdapat lima prinsip dasar dari GCG

yaitu:62

1. Transparency (keterbukaan informasi), yaitu keterbukaan dalam

melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan

dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai

perusahaan.

2. Accountability (akuntabilitas), yaitu kejelasan fungsi, struktur,

sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga

pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

3. Responsibility (pertanggungjawaban), yaitu kesesuaian (kepatuhan)

di dalam pengelolaan perusa- haan terhadap prinsip korporasi yang

sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.

4. Independency (kemandirian), yaitu suatu keadaan dimana

perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan

dan pengaruh/tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai

dengan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku dan

prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

5. Fairness (kesetaraan da kewajaran), yaitu perlakuan yang adil dan

setara di dalam memenuhi hak- hak stakeholder yang timbul

berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.

F. Tinjauan (Review) Kajian Terdahulu

Review terdahulu menjadi salah satu acuan peneliti dalam melakukan

penelitian sehingga peneliti dapat memperkaya teori yang digunakan dalam

mengkaji penelitian yang dilakukan. Sehingga setelah peneliti melakukan

peninjauan terhadap kajian terdahulu terdapat beberapa kajian yang

berhubungan dengan penelitian ini yaitu:

62 Djokosantoso Moeljono,Good Corporate Culture sebagai Inti dari Good Corporate

Governance. (Jakarta: Elex Gramedia,2005), h.23

Page 55: TINJAUAN YURIDIS BENEFICIAL OWNERSHIP PADA …

48

1. Pengaturan Karakteristik Beneficiary Owner di Indonesia.63

Jurnal yang

ditulis oleh Kusrini Purwijanti dan Imam Prihandono, Universitas

Airlangga, Jurnal Notarie, Vol.01, Juni 2018. Pada jurnal ini hanya

membahas terkait karakteristik dan kriteria beneficial ownership serta

pengaturan hukum baik secara Internasional maupun nasional.

Sedangkan perbedaan yang peneliti kaji dalam skripsi ini, yaitu

menganalisis terkait kedudukan beneficial ownership dalam suatu

perseroan terbatas terhadap tindak pidana pencucian uang dan tanggung

jawabnya sesuai dengan pengaturan hukum di Indonesia, serta

menganalisis terkait kekurangan dalam regulasi.

2. Penentuan Status Beneficial Owner Untuk Mencegah Penyalahgunaan

Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda. Tesis ini ditulis oleh Benny

Mangoting, Fakultas Hukum, Program Studi Hukum Ekonomi,

Universitas Indonesia, 2010.64

Tesis ini membahas penentuan status

Beneficial Owner dalam Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran

Pajak Berganda (P3B) yaitu dalam meneliti bagaimana menerapan

peraturan pajak domestik Indonesia dan dan menganalisis mengenai

implementasi dalam P3B terkait penentuan status Beneficial Owner.

Sedangkan, peneliti dalam skripsi ini membahas kedudukan hukum

beneficial owner dalam hukum positif di Indonesia dan keterkaitanya

dengan tanggung jawab Beneficial Owner dalam dalam tindak pidana

pencucian uang

3. Aspek Hukum Penanamana Modal Asing Di Indonesia.65

Buku yang

ditulis oleh David Kairupan, S.H., LLM tahun 2013. Pada buku ini

membahas terkait teori umum, mekanisme penanaman modal asing

63 Kusrini Purwijanti dan Iman Prihandono, “Pengaturan Karakteristik Beneficiary Owner

di Indonesia”, Jurnal Notarie, Vol.01, (Juni 2018), Universitas Airlangga, h.52

64 Benny Mangoting, “Penentuan Status Beneficial Owner Untuk Mencegah

Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda”, (Tesis- Fakultas Hukum, Program

Studi Hukum Ekonomi, Universitas Indonesia, 2010)

65 David Kairupan, Aspek Hukum Penanaman Modal Asng Di Indonesia, (Jakarta:

Kencana,2013, Cet. Pertama), h.viii

Page 56: TINJAUAN YURIDIS BENEFICIAL OWNERSHIP PADA …

49

melalui pembelian saham, pembatasan penanaman modal,

penyelenggaraaan penanaman modal asing dan praktik nominee di

Indonesia serta menjelaskan secara singkat perbedaan Beneficial Owner

dan Legal Owner. Perbedaanya dengan buku tersebut peneliti meneliti

lebih spesifik terkait menganalisa keterkaitan beneficial owner dalam

perseroan terbatas yang melakukan tindak pidana pencucian uang dan

meneliti regulasi penggunaan kerangaka beneficial owner dalam hukum

positif di Indonesia.

Page 57: TINJAUAN YURIDIS BENEFICIAL OWNERSHIP PADA …

50

BAB III

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG OLEH BENEFICIAL

OWNERSHIP PADA PERSEROAN TERBATAS

A. Sejarah Perkembangan Beneficial Ownership

Pertama kali pada tahun 1977 BO diperkenalkan dari dalam sejarah

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Model

Tax Convention pada paragraf (12) menjelaskan mengenai pengurangan tarif

pajak di negara sumber tidak dapat diberikan jika dalam transaksi

pembayaran penghasilan dividend, bunga dan royalti terdapat perantara

seperti agen dan nominee kecuali bila BO merupakan penduduk dari negara

lain dalam perjanjian1 Namun demikian, dalam paragraf 12 OECD MTC

1977 commentarries on Article 10 (dividend), diberikan penegasan bahwa

terminologi beneficial owner tidak meliputi Agen maupun Nominee. Secara

spesifik disebutkan bahwa fasilitas pengurangan tarif pajak di negara sumber

tidak dapat diberikan apabila dalam transaksi pembayaran penghasilan

dividend, bunga, royalti tersebut terdapat pihak perantara seperti Agen dan

Nominee, kecuali bila BO tersebut merupakan penduduk dari negara lain

dalam perjanjian. Pada tahun 1986 OECD kembali membahas mengenai BO

di dalam commite on Fiscal Affairs “Double Taxation Convensi dan the Use

of Conduit Companies”. OECD menegaskan bahwa Conduit Companies

dikecualikan dalam BO dengan alasan bahwa conduit companies berperan

sebagai perusahaan perantara yang digunakan untuk memengang aset atau

hak sebagian agen atau nominee,2 kemudian antara penerima dan pembayar

penghasilan membuka kemungkinan terciptanya kondisi diberikannya

fasilitas tax treaty kepada pihak yang seharusnya tidak menerima. Berkaitan

1 Yustinus Prastowo, Center for Indonesia Taxion Analysis, Seri Mengenal Panama Papers

(III): Beneficial Ownership, https://cita.or.id/opini/artikel/beneficial-ownership-bo/ Diakses pada

22 November 2018

2 Annet Wanyana Oguttu, “Curbing Treaty Shopping: The Beneficial Ownership Provision

Analysed From A South Africa Perspektive”, The Comparative and International Law Journal of

Southern Africa, Vol. 40, No. 2 (JULY 2007), h.239

Page 58: TINJAUAN YURIDIS BENEFICIAL OWNERSHIP PADA …

51

dengan pemberian wewenang untuk membentuk perjanjian atau mengambil

alih suatu kewajiban yang dalam kenyataan sebenarnya tidak lebih dari

sekedar menjalankan fungsi administratif atau fidusiari dari perusahaan

induk sehingga dapat dikatakan bahwa pihak tersebut hanya mendapat

wewenang yang sangat terbatas dari pemilik sebenarnya. Perkembangan

selanjutnyan kemudian OECD MTC Tahun 2001 mengeluarkan laporan

berjudul “Behind The Corporate Veil: Using Corporate Entities for Illicit

Purposes” dimana BO diartikan sebagai pihak penerima manfaat

sebenarnya.3

Pada sektor perpajakan kemudian perlu menilai siapa penerima manfaat

sebenarnya, misalnya dalam sebuah perusahaan pemilik diartikan sebagai

pemegang saham atau anggota tetapi dalam sebuah partnership, kepentingan

tersebut dipegang oleh pihak rekanan baik itu partner. OECD MTC Tahun

2002 bahwa BO tidak boleh diartikan dalam perspektif teknis yang sempit,

melainkan harus disesuaikan dengan konteksnya dan dengan memperhatikan

tujuan pembentukan tax treaty dimaksud, termasuk dalam kaitannya dengan

upaya mencegah pemajakan berganda serta penghindaran dan penggelapan

pajak.

Pemahaman dalam OECD mengenai BO dengan membuat yang pada

Pasal 10 paragraf 12.4 menjelaskan bahwa nominee, agent atau conduit

company bukan merupakan BO sebab penerima penghasilan tidak

mempunyai keleluasaan untuk menggunakan atau memanfaatkan

penghasilan yang diterimanya. Selain itu,dijelaskan lebih rinci bahwa BO

adalah jika penerima penghasilan (dividen,bunga maupun royalti)

mempunyai keleluasaan untuk menggunakan maupun memanfaatkan

penghasilan yang diterimanya sesuai dengan keputusannya sendiri yaitu,

tanpa kendala oleh adanya ikatan kontrak atau kewajiban secara hukum

untuk meneruskan penghasilan tersebut kepada pihak-pihak lain.

3 Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, “Beneficial Owner dalam OECD Model Tax

Convention (MTC): Sejarah dan Perkembangan

Terkini”http://www.fiskal.kemenkeu.go.id/data/document/2012/kajian/pkpn/Beneficial%20Owne

rship%20-%20Aplikasi%20dalam%20tax%20treaty.pdf , h.1, Diakses pada 1 January 2019

Page 59: TINJAUAN YURIDIS BENEFICIAL OWNERSHIP PADA …

52

Pembaharuan tersebut lalu terjadi kembali pada tahun 2014 dimana istilah

BO telah diterima oleh dewan OECD dengan mengusulkan adanya

pembaharuan atas Commentary dari Pasal 10, 11 dan 12 yaitu terdapatnya

limited rights dimana dalam tersebut tidak terdapatnya kewajiban secara

kontraktual, maka persyaratan BO dianggap telah dipenuhi.4

Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) di Brisbane November 2014

negara yang tergabung dalam kelompok G20 mengadopsi High-Level

Principles on Beneficial Ownership Transparency menggambarkan

transparansi keuangan sebagai masalah “high priority", prinsip tersebut

dibangun berdasarkan the Financial Action Task Force (FATF)

recommendations yang menetapkan standar global saat ini untuk anti

pencucian uang. Sejak Tahun 2003 untuk pertama kalinya membahas

masalah kepemilikan manfaat dan khususnya perlu "otoritas yang

berkompeten" untuk memiliki akses ke BO informasi untuk keperluan

penyelidikan dan penuntutan.5

Sebagaimana yang di definisikan oleh FATF mengenai:6 “Beneficial

owner refers to the natural person(s) who ultimately owns or controls a

customer and/or the natural person on whose behalf a transaction is being

conducted. It also includes those persons who exercise ultimate effective

control over a legal person or arrangement” (Pemilik Beneficial mengacu

pada orang perseorangan yang pada akhirnya memiliki atau mengendalikan

seorang pelanggan dan / atau orang perseorangan atas nama siapa suatu

transaksi dilakukan. Ini juga termasuk orang-orang yang melakukan kontrol

efektif tertinggi atas badan hukum atau pengaturan).

4 Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, “Beneficial Owner dalam OECD Model Tax

Convention (MTC): Sejarah dan Perkembangan

Terkini”http://www.fiskal.kemenkeu.go.id/data/document/2012/kajian/pkpn/Beneficial%20Owne

rship%20-%20Aplikasi%20dalam%20tax%20treaty.pdf , h.2-9, Diakses pada 1 January 2019

5 John Hatchard, Money Laundring: “Public Beneficial Ownership Registers And The

British Overseas Territories: The Impact of Sanction And Money Laundring Act 2018 (UK)”,The

Denning Law Journal, 2018, Vol 30, h.188

6 John Hatchard, Money Laundring: “Public Beneficial Ownership Registers And The

British Overseas Territories: The Impact of Sanction And Money Laundring Act 2018

(UK)”,...h.187

Page 60: TINJAUAN YURIDIS BENEFICIAL OWNERSHIP PADA …

53

Terdapat sepuluh prinsip mencakup elemen-elemen berikut:7

1. Definisi pemilik manfaat

2. Penilaian risiko yang berkaitan dengan badan hukum dan pengaturan

3. Informasi kepemilikan yang menguntungkan dari badan hukum

4. Akses ke informasi Beneficial Ownership dari badan hukum

5. Informasi Beneficial Ownership dari trust

6. Akses ke informasi Beneficial Ownership tentang kepercayaan

7. Peran dan tanggung jawab lembaga keuangan, bisnis, dan profesi

8. Kerjasama domestik dan internasional

9. Informasi Beneficial Ownership dan penggelapan pajak

10. Pembawa saham dan nominasi

Kemudian pada tahun 2014 Guidance Transparancy and Beneficial

Ownership dimana mengatur mengenai BO berdasarkan fakta bahwa

Corporate Vehicles dalam bentuk perusahaan, trust, yayasan, kemitraan dan

jenis-jenis orang dan badan hukum yang melakukan berbagai usaha. FATF

memberikan panduan dan standar bagaimana sebuah negara mengatur

mengenai Legal Arrangement dan Beneficial Ownership. Namun, dalam

dunia perekonomian global tindakan ini sering disalahgunakan seperti

pencucian uang, korupsi, penggelapan pajak, insider transaction dan

pendanaan teroris.

Corporate Vehicles merupakan cara menarik untuk menyamarkan dan

mengubah hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan. Penyalahgunaan

Corporate Vehicles dapat dikurangi apabila informasi kedua pemilik sah dan

pemilik sebenarnya serta sumber aset Corporate Vehicles ini tersedia kepada

pihak berwenang. Informasi Legal Owner dan Beneficial Ownership

sejatinya membantu dalam penegakan hukum dan otoritas lainya, yaitu

dengan mengidentifikasi orang-orang yang memungkinkan memikul

7 Transparancy International “Reviewing G20 Promises on Beneficial Ownership” 2015, h.8

Page 61: TINJAUAN YURIDIS BENEFICIAL OWNERSHIP PADA …

54

tanggungjawab untuk aktifitas yang terlarang atau sebagai pengungkap

informasi dalam kepentingan penyelidikan.8

Pada FATF membuat sebuah kajian yaitu menetapkan standar

transparansi untuk menangkal dan mencegah penyalahgunaan Corporate

Vehicles dan merekomendasikan negara-negara untuk memastikan bahwa

informas memadai, akurat dan tepat atas beneficial ownership dari Corporate

Vehicles dan dapat diakses oleh pihak yang berwenang secara tepat waktu

sebagaimana yang disebutkan dalam Dimana pada Rekomendasi 24 yang

dikeluarkanya menyebutkan “Countries should [must] ensure that there is

adequate, accurate and timely information on the beneficial ownership and

control of legal persons that can be obtained or accessed in a timely fashion

by competent authorities…”.9

Selaras dengan FATF, pada 2014 G-20 di Australia mengadakan

pertemuan yang membahas menganai High-Level Principles on Beneficial

Transparency Ownership yang memuat tentang Negara harus memiliki

definisi "Beneficial Ownership" dimana negara harus memastikan otoritas

yang kompeten menyediakan informasi yang akurat dan terkini mengenai

manfaat kepemilikan manfaat badan hukum dan pengaturan hukum.10

Pada FATF mendefinisikan kepemilikan manfaat dari perspektif yang

berbeda dari dua pendekatan yang berbeda, yaitu:

a. Legal Person

Definisi Beneficial Owner adalah "mengacu pada orang yang alami

(s) yang pada akhirnya memiliki atau mengendalikan pelanggan dan /

atau orang alami atas nama siapa transaksi sedang dilakukan. Ini juga

8 International Monetary Fund, “Panama: Detailed Assesment Report-FTAF

Recommendation for Anti Money Laundering and Combating The Financing Of Terorism”,

Wasington DC: IMF Publication, 2014, h.21

9 International Monetary Fund, “Panama: Detailed Assesment Report-FTAF

Recommendation for Anti Money Laundering and Combating The Financing Of Terorism”,

Wasington DC: IMF Publication, 2014, h.21

10 John Hatchard, Money Laundring: “Public Beneficial Ownership Registers And The

British Overseas Territories: The Impact of Sanction And Money Laundring Act 2018 (UK)”,The

Denning Law Journal, 2018 Vol 30 pp 185-202 h.190

Page 62: TINJAUAN YURIDIS BENEFICIAL OWNERSHIP PADA …

55

termasuk orang-orang yang melakukan kontrol efektif”.11

Orang-orang

alamiah adalah orang yang benar-benar memiliki dan mendapatkan

keuntungan dari modal atau aset orang-orang hukum,orang-orang yang

berada di belakang perusahaan kedua atau perusahaan induk utama

dalam rantai kepemilikan dan yang mengendalikannya. Demikian juga,

orang-orang yang tercantum dalam informasi pendaftaran perusahaan

memegang posisi mengendalikan di dalam perusahaan, tetapi yang

sebenarnya bertindak atas nama orang lain, tidak dapat dianggap sebagai

pemilik manfaat karena mereka pada akhirnya digunakan oleh orang lain

untuk melakukan kontrol yang efektif terhadap perusahaan.12

b. Legal Arrangement

Definisi FATF dari pengaturan hukum adalah "orang alami yang

pada akhirnya memiliki atau mengendalikan pengaturan hukum,

termasuk orang yang melakukan kontrol yang efektif atas pengaturan

hukum, dan / atau orang alami (s) atas nama siapa transaksi sedang

dilakukan. “Legal Arrangement mengacu pada (trust) kepercayaan yang

diungkap atau sebuah perwalian." Dalam suatu perwalian, kendali atas

suatu aset dipisahkan yang berarti bahwa orang yang berbeda mungkin

memiliki, mendapat manfaat dari, dan mengendalikan kepercayaan,

tergantung pada hukum perwalian yang berlaku dan ketentuan dokumen

yang menetapkan perwalian tersebut (misalnya, akta perwalian).13

Menurut laporan pedoman FATF 2018 informasi Beneficial Ownership

umumnya dikaburkan melalui penggunaan:14

11 Emile van Der Does de W, Emily M. Halter, Robert A. Harrison, Ji Won Park, J.C.

Sharman, “The Puppet Masters: How the Corrupt Use Legal Structures to Hide Stolen Assets and

What to do about It”, The World Bank and UNODC, 2011, h.21

12 FATF Guidance, “Guidance on Transparency and Beneficial Ownership”, (October 2014),

h.8

13 Emile van Der Does de W, Emily M. Halter, Robert A. Harrison, Ji Won Park, J.C.

Sharman, The Puppet Masters: How the Corrupt Use Legal Structures to Hide Stolen Assets and

What to do about It, The World Bank and UNODC, 2011, h.165

14 The Financial Action Task Force (FATF), “Concealment of Beneficial Ownership”, 2018,

h.25

Page 63: TINJAUAN YURIDIS BENEFICIAL OWNERSHIP PADA …

56

1. perusahaan tempurung/ shell companies, di mana kepemilikan asing

tersebar di seluruh yurisdiksi dengan memiliki struktur perusahaan

yang kompleks yang melibatkan distribusi aset. Dengan pengertian

lain yaitu disebut conduit company yaitu perusahaan yang dibentuk

untuk tujuan penjualan atau pengalihan saham perusahaan, yang

didirikan atau bertempat kedudukan di negara yang memberikan

perlindungan pajak (tax heaven country) yang mempunyai

hubungan istimewa dengan badan yang didirikan atau bertempat

kedudukan di Indonesia, atau bentuk usaha tetap di Indonesia. D

2. struktur kepemilikan dan kontrol yang kompleks

3. bearer shares /saham pembawa, dimana saham perusahaan yang ada

dalam bentuk sertifikat dan dimiliki secara hukum oleh orang yang

memiliki kepemilikan fisik atas saham yang ditanggung sertifikat

pada waktu tertentu. Kepemilikan dan kendali atas saham yang

dibagikan dapat menjadi bertukar secara anonim antara pihak

dengan pertukaran fisik saja, karena tidak tercatat pertukaran perlu

didokumentasikan atau dilaporkan.

4. penggunaan badan hukum secara tidak terbatas sebagai direktur

5. calon pemegang saham formal dan direktur tempat identitas

nominator tidak diungkapkan

6. pemegang saham dan direktur nominasi informal, seperti rekanan

dekat dan keluarga

7. Trust/kepercayaan dan pengaturan hukum lainnya yang

memungkinkan pemisahan kepemilikan hukum dan kepemilikan

manfaat atas aset

8. Perantara dalam membentuk badan hukum.

Pengaturan mengenai karakteristik BO itu sendiri sejatinya telah

diterapkan di Inggris, yang dapat kita temui dalam Stationary Instrumen

United Kingdom (UK) Money Laundering Regulation 2007 atau Instrumen

Page 64: TINJAUAN YURIDIS BENEFICIAL OWNERSHIP PADA …

57

Peraturan Pencucian Uang Inggris 2007 pada Bagian 2 Peraturan 6, definisi

pemilik manfaat adalah:15

1. Korporasi, setiap orang yang memiliki atau mengendalikan lebih dari

25% saham atau hak suara di perusahaan secara langsung atau tidak

langsung;

2. Kemitraan, setiap orang yang memiliki 25% saham atau lebih dari modal

atau laba secara langsung atau tidak langsung, atau lebih dari 5% dari

hak suara, atau menjalankan kontrol atas manajemen kemitraan;

3. Kepercayaan, setiap individu yang berhak atas kepentingan spesifik

setidaknya 25% dari modal properti trust, atau individu yang memiliki

kendali atas trust. Kepentingan khusus lebih lanjut didefinisikan untuk

mencakup kepentingan pribadi yang dimiliki atau dalam sisa atau

pengembalian. Pengendalian berarti kekuatan di bawah instrumen

perwalian untuk membuang, memajukan, meminjamkan, berinvestasi,

membayar atau menerapkan properti perwalian; variasikan kepercayaan,

tambahkan atau singkirkan seseorang sebagai penerima; menunjuk atau

menghapus wali; mengarahkan, atau menahan persetujuan atau memveto

pelaksanaan kekuasaan.

4. Dalam hal lainya, kepemilikan yang menguntungkan berarti seseorang

yang mengendalikan perusahaan atau transaksi pada akhirnya.

Namun, untuk sebutan BO di UK dikenal dengan People with Significant

Control (PSC) sebagai orang yang memiliki kontrol signifikan atas

perusahaan, dimana Perusahaan terbatas di Inggris, Wales, Skotlandia

dan Irlandia Utara dapat mencari perusahaan di situs Companies House,16

dimana tanggung jawab pendaftaran pada Companies House di bawah

Departemen Badan Usaha dan Reformasi Regulasi (Department for Business

15 Anissa Tri Nuruliza, “Disclosure Of Ultimate Beneficial Ownership in Indonesia”,

(Thesis- Tilburg University, International Businness Law Program, 2016), h.41

16 Fedorico Mor, “Registers of beneficial ownership”, House of Commons Library, no.8259,

2018, h.5

Page 65: TINJAUAN YURIDIS BENEFICIAL OWNERSHIP PADA …

58

Enterprise and Regulatory Reform).17

Seperti halnya dalam terkandung

dalam paragraf 2-6 dari jadwal 1A dari Companies Act 2006 terdapat 5

kondisi status PSC yaitu:18

1. Secara langsung atau tidak langsung memiliki lebih dari 25% saham

2. Secara langsung atau tidak langsung memegang lebih dari 25% hak

suara

3. Secara langsung atau tidak langsung memiliki hak untuk menunjuk atau

mengeluarkan mayoritas direktur

4. Sebaliknya memiliki hak untuk mengendalikan, atau memberi pengaruh

signifikan atau suatu kontrol kegiatan perwalian atau perusahaan

5. wali amanat dari (trust) kepercayaan atau anggota perusahaan yang di

bawah hukum yang mengaturnya, bukan secara sah memenuhi

persyaratan yang ditentukan sehubungan dengan perusahaan dan

memiliki hak untuk berolahraga, atau benar-benar berolahraga, pengaruh

atau kontrol yang signifikan atas kegiatan trust atau perusahaan itu.

Berkaitan dengan jenis hukuman untuk ketidakpastian atau Informasi

palsu terkait BO, UK menerapkan beberapa ketentuan diantaranya :19

a. Apabila gagal mengambil langkah-langkah untuk menentukan apakah

orang tersebut tunduk pada persyaratan pendaftaran: denda dan / atau

penjara 12 (dua belas) bulan.

b. Apabila gagal memberikan informasi, atau memberikan informasi palsu,

untuk mendaftar dipenjara hingga 2 (dua) tahun.

c. Apabila gagal menyimpan dan memelihara register denda dan tambahan

hukuman per hari pelanggaran.

17 https://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan_terbatas_(Britania_Raya_dan_Irlandia) Diakses

pada 10 Februari 2019

18 Beneficial Ownership Register Opens On 6 April 2016

https://www.bdo.co.uk/en-gb/insights/business-edge/business-edge-2016/beneficial-ownership-re

gister , Diakses pada 10 January 2019

19 The Law Library of Congress, “Disclosure of Beneficial Ownership in Selected

Countries”, Global Legal Institute Research Center, h.34-35

Page 66: TINJAUAN YURIDIS BENEFICIAL OWNERSHIP PADA …

59

Pada Mutual Report FATF Desember 2018 sesuai dengan Rekomendasi

FATF 40 dan tingkat efektivitas sistem Anti Money Laundring di UK. Pada

Pengajuan informasi dasar atau PSC yang tidak akurat oleh badan hukum di

UK dapat dihukum oleh denda tak terbatas dan / atau penjara dua tahun.

Pengajuan akun yang terlambat adalah dapat dihukum dengan denda GBP 1

000 (mata uang Pound Sterling) atau setara dengan nilai rupiah sebesar Rp

18.472.286.99 yang mana hukuman tersebut berlaku untuk orang

perseorangan, termasuk pemegang sahan, direktur dan pengurus lainya.20

Upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah UK pada tahun 2016,

Inggris menandatangani “Exchanges of Notes with eight Crown

Dependencies and Overseas Territories” (Pertukaran Notes dengan delapan

Dependensi Crown dan Wilayah Luar Negeri) yang memiliki pusat keuangan

tempat informasi BO akan dibagikan dalam waktu 24 jam dan satu jam

dalam kasus mendesak.21

Hukuman dari ketidakpatuhan yang ada di Amerika menurut Corporate

Transparancy Act 2019 setiap orang yang melanggar akan bertanggung

jawab kepada pemerintah Amerika untuk hukuman perdata tidak lebih dari

$ 10.000 atau setara dengan Rp 142.020.000,00 (Mata Uang Rupiah

Indonesia), sedangkan pidana dan penjara selama tidak lebih dari 3 dan atau

16 tahun yang dimana hal tersebut berlaku bagi setiap orang yang secara

sadar memberikan, atau berupaya memberikan, informasi kepemilikan yang

salah atau curang, termasuk foto identitas palsu atau penipuan; dengan

sengaja tidak memberikan informasi kepemilikan manfaat lengkap atau yang

diperbarui sesuai dengan bagian ini.22

20 The Financial Action Task Force (FATF), “Anti-money laundering and counter-terrorist

financing measures United Kingdom Mutual Evaluation Report”, FATF France, 2018, h.157

21 The Financial Action Task Force (FATF), “Anti-money laundering and counter-terrorist

financing measures United Kingdom Mutual Evaluation Report”, FATF France, 2018, h.153

22 Ballard Sphar LLP, Corporate Transparency Act of 2019 Broadens Beneficial Ownership

Reporting

https://www.moneylaunderingnews.com/2019/03/corporate-transparency-act-of-2019-broadens-b

eneficial-ownership-reporting/ Diakses pada 15 April 2019

Page 67: TINJAUAN YURIDIS BENEFICIAL OWNERSHIP PADA …

60

Berdasarkan Laporan The Financial Action Task Force (FATF),

“Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures United

Kingdom Mutual Evaluation Report” UK telah berhasil melakukan sekitar

7.900 investigasi, 2.000 penuntutan dan 1.400 hukuman per tahunnya

mengenai kasus dalam menanggulangi penyalahgunaan tindak pidana

pencucian uang.23

Sejak adanya aturan mengenai pengungkapan BO di UK,

pada november 2016 menurut laporan Global Witness telah terdapat 1,3 juta

perusahaan telah melakukan pengiriman atau pendaftaran data kepemilikan

ke pusat pendaftaran perusahaan di Inggris yaitu melalui Companies House

yang termasuk ke dalam lembaga eksekutif yang berkedudukan di Britania

Raya dibawah Department for Business, Energy and Industrial Strategy atau

BSEI (Departeman Bisnis, Energi dan Strategi Industri).24

Sedangkan pada

tahun 2017 dimana UK telah berhasil mengungkapkan 87% dari perusahaan

untuk mengajukan setidaknya satu pemilik manfaat.

C. Pengaturan Indonesia Mengenai Prinsip Mengenali Beneficial

Ownership dalam Perseroan Terbatas

1. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan

Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan

Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan

Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, selanjutnya disebut Perpres Nomor

13 Tahun 2018, telah diterbitkan sebagai bentuk reformasi hukum dalam

23 The Financial Action Task Force (FATF), “Anti-money laundering and counter-terrorist

financing measures United Kingdom Mutual Evaluation Report”,... h.3

24 Companies House, https://en.wikipedia.org/wiki/Companies_House , Diakses pada 22

Januari 2019

Page 68: TINJAUAN YURIDIS BENEFICIAL OWNERSHIP PADA …

61

menegakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian

uang dan tindak pidana pendanaan terorisme di Indonesia.

Peraturan ini juga disebutkan bahwa setiap korporasi wajib

menetapkan pemilik manfaat dari korporasi tersebut paling sedikit

merupakan satu personil yang masing-masing memiliki kriteria sesuai

dengan bentuk korporasi. Pada Pasal 1 Ayat (2) mendefinisikan bahwa

Pemilik Manfaat adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau

memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau

pengawas pada korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan

korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari korporasi baik

langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari

dana atau saham korporasi dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana

dimaksud dalam Peraturan Presiden ini. Dalam peraturan ini yang

dimaksud dengan korporasi yaitu kumpulan orang dan/atau kekayaan

yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan

hukum yang meliputi perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan,

koperasi, persekutuan komanditer, persekutuan firma dan bentuk

korporasi lainnya.

Setiap korporasi wajib menetapkan Pemilik Manfaat dari Korporasi

paling sedikit merupakan 1 (satu) personil yang memiliki masing-masing

kriteria sesuai dengan bentuk Korporasi sebagaimana yang dijelaskan

dalam Pasal 3 Ayat (2). Adapun kriteria pemilik manfaat dalam

perseroan yang dikategorikan dalam Pasal 4 yaitu:

1) Pemilik Manfaat dari perseroan terbatas merupakan orang

perseorangan yang memenuhi kriteria:

a. memiliki saham lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada

perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;

b. memiliki hak suara lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada

perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;

Page 69: TINJAUAN YURIDIS BENEFICIAL OWNERSHIP PADA …

62

c. menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% (dua puluh lima

persen) dari keuntungan atau laba yang diperoleh perseroan

terbatas per tahun;

d. memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan, atau

memberhentikan anggota direksi dan anggota dewan komisaris;

e. memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau

mengendalikan perseroan terbatas tanpa harus mendapat otorisasi

dari pihak manapun;

f. menerima manfaat dari perseroan terbatas; dan/atau

g. merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham

perseroan terbatas.

2) Orang perseorangan yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf e, huruf f, dan huruf g merupakan orang

perseorangan yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.

Korporasi menetapkan pemilik manfaat dari korporasi yang

informasinya berdasarkan anggaran dasar dan/akta pendirian korporasi;

dokumen perikatan pendirian korporasi, dokumen keputusan RUPS,

dokumen keputusan rapat organ yayasan, dokumen keputusan rapat

pengurus atau dokumen keputusan rapat anggota; informasi instansi

berwenang. Prinsip mengenali pemilik manfaat oleh korporasi melalui

identifikasi pemilik manfaat dan verifikasi pemilik manfaat.

Pengumpulan informasinya berupa kelengkapan identitas, nomor

identitas kependudukan, surat izin mengemudi, atau paspor; alamat di

negara asal dalam hal warga negara asing, nomor NPWP atau nomor

identitas perpajakan yang sejenis dan hubungan antara Korporasi dengan

Pemilik Manfaat. Dalam Pasal 18 Ayat (3) Perpres ini terdapat pihak

yang dapat menyampaikan informasi terkait pemilik manfaat dari

korporasi yaitu meliputi:

a. pendiri atau pengurus Korporasi;

b. notaris; atau

Page 70: TINJAUAN YURIDIS BENEFICIAL OWNERSHIP PADA …

63

c. pihak lain yang diberi kuasa oleh pendiri atau pengurus korporasi

untuk menyampaikan informasi Pemilik Manfaat dari korporasi.

Selain Pemilik Manfaat yang telah ditetapkan oleh korporasi,

Instansi Berwenang dapat menetapkan Pemilik Manfaat lain. Instansi

Berwenang adalah instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah

yang memiliki kewenangan pendaftaran, pengesahan, persetujuan,

pemberitahuan, perizinan usaha, atau pembubaran korporasi, atau

lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan dan pengaturan bidang

usaha Korporasi. Sebagaimana dalam Pasal 13 peraturan ini menjelaskan

Penetapan Pemilik Manfaat lain oleh Instansi Berwenang dilakukan atas

dasar penilaian Instansi Berwenang yang bersumber dari:

a. hasil audit terhadap korporasi yang dilakukan oleh Instansi

Berwenang berdasarkan Peraturan Presiden ini;

b. informasi instansi pemerintah atau lembaga swasta yang mengelola

data dan/ atau informasi Pemilik Manfaat, dan/atau menerima

laporan dari profesi tertentu yang memuat informasi Pemilik

Manfaat; dan/atau

c. informasi lain yang dapat dipertanggungiawabkan kebenarannya.

Instansi Berwenang sebagaimana dimaksud meliputi:

1. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang hukum untuk perseroan terbatas, yayasan, dan perkumpulan;

2. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah untuk koperasi;

3. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang perdagangan untuk persekutuan komanditer, persekutuan

firma, dan bentuk korporasi lainnya; dan

4. Lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan dan pengaturan

bidang usaha Korporasi.

Berkaitan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang hukum untuk perseroan terbatas dijelaskan

dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 Tentang

Page 71: TINJAUAN YURIDIS BENEFICIAL OWNERSHIP PADA …

64

Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang selanjutnya disebut

Perpres Kemenkumham nomor 44 Tahun 2015 yaitu mempunyai tugas

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi

manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan

pemerintahan negara.Dimana salah satunya memiliki fungsi yang

dijelaskan dalam Pasal 3 Huruf a yaitu perumusan, penetapan, dan

pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan,

administrasi hukum umum, pemasyarakatan, keimigrasian, kekayaan

intelektual, dan hak asasi manusia;

Penerapan prinsip mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi pada

saat permohonan pendirian, pendaftaran, pengesahan, persetujuan, atau

perizinan usaha Korporasi dilakukan melalui sebagaimana dalam Pasal

19 Ayat (1) peraturan ini melalui:

a. penyampaian informasi Pemilik Manfaat dalam hal Korporasi telah

menetapkan Pemilik Manfaat; atau

b. penyampaian surat pernyataan kesediaan Korporasi untuk

menyampaikan informasi Pemilik Manfaat kepada Instansi Berwenang

dalam hal Korporasi belum menetapkan Pemilik Manfaat.

Bagi korporasi yang belum menyampaikan informasi Pemilik

Manfaat sebagaimana dimaksud wajib menetapkan dan menyampaikan

informasi Pemilik Manfaat kepada Instansi Berwenang paling lama 7

(tujuh) hari kerja setelah Korporasi mendapat izin usaha/tanda terdaftar

dari instansi/lembaga berwenang. Korporasi menyampaikan informasi

atau surat pernyataan Pemilik Manfaat melalui Sistem Pelayanan

Administrasi Korporasi.

Penerapan prinsip mengenali Pemilik Manfaat dari korporasi pada

saat Korporasi menjalankan usaha atau kegiatannya sebagaimana dalam

Pasal 20 Ayat (1) dilakukan dengan cara korporasi menyampaikan setiap

perubahan informasi Pemilik Manfaat kepada Instansi Berwenang

melalui Sistem Pelayanan Administrasi Korporasi. Penyampaian

perubahan informasi Pemilik Manfaat oleh Korporasi kepada Instansi

Page 72: TINJAUAN YURIDIS BENEFICIAL OWNERSHIP PADA …

65

Berwenang wajib disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak

terjadinya perubahan informasi Pemilik Manfaat.

Ketentuan dalam Pasal 21 menegaskan bahwa setiap korporasi

kemudian di wajibkan melakukan pengkinian informasi Pemilik Manfaat

secara berkala setiap 1 (satu) tahun. Sedangkan, keterkaitanya korporasi,

notaris, atau pihak lain yang menerima kuasa dari Korporasi

sebagaimana dalam Pasal 22 Ayat (1) wajib menatausahakan dokumen

terkait Pemilik Manfaat dari korporasi dalam jangka waktu paling

singkat 5 (lima) tahun sejak tanggal pendirian atau pengesahan

Korporasi. Dalam hal korporasi bubar, likuidator wajib menatausahakan

dokumen terkait Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam jangka waktu

paling singkat 5 (lima) tahun sejak pembubaran Korporasi.

Prinsip mengenali Pemilik Manfaat oleh Korporasi yang dilakukan

pada saat permohonan pendirian, pendaftaran, pengesahan, persetujuan,

atau perizinan usaha korporasi; dan/ atau korporasi menjalankan usaha

atau kegiatannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (1)

meliput identifikasi Pemilik Manfaat dan verifikasi Pemilik Manfaat.

Namun, untuk pemberian sanksi kepada korporasi dalam peraturan ini

tidak membahasnya lebih detail hanya saja di dalam Pasal 24

menyebutkan bahwa untuk korporasi yang tidak melaksanakan ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 14, dan pasal 18 sampai

dengan Pasal 22 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Kegiatan kerjasama dan permintaan informasi pemilik manfaat

dapat dilakukan dalam lingkup nasional dan internasional. Pemberian

informasi Pemilik Manfaat secara elektronik oleh Instansi Berwenang

dilakukan melalui pemberian hak akses kepada instansi peminta yang

didasarkan pada kerja sama antara Instansi Berwenang dan instansi

peminta.yang dimaksud berupa permintaan atau pemberian informasi

pemilik manfaat secara elektronik maupun non elektronik. Lingkup

nasional akan berada dibawah naungan Peraturan Indonesia sedangkan

Page 73: TINJAUAN YURIDIS BENEFICIAL OWNERSHIP PADA …

66

untuk Internasional sesuai dengan peraturan dibidang hubungan luar

negeri dan Perjanjian Internsional.

2. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi

Keuangan Nomor : PER- 02 / 1.02 / PPATK / 02 / 15 Tentang

Kategori Pengguna Jasa Yang Berpotensi Melakukan Tindak

Pidana Pencucian Uang

Adapun BO dikategorikan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis

Transaksi Keuangan (PPATK) yaitu sebagai pengguna jasa yang

berpotensi melakukan tindak pidana pencucian. Adapun pendefinisian

BO dalam Pasal 1 Ayat (7) adalah setiap orang yang:

a. merupakan pemilik sebenarnya dari dana yang ditempatkan pada

Pengguna Jasa Kaungan/PJK (ultimately own account);

b. mengendalikan Transaksi nasabah;

c. memberikan kuasa untuk melakukan Transaksi;

d. mengendalikan badan hukum; dan atau

e. merupakan pengendali akhir dari Transaksi yang dilakukan melalui

badan hukum atau berdasarkan suatu perjanjian

Dalam hal penetapan Pengguna Jasa yang berpotensi melakukan

tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme pada Pasal 4

menjelaskan dilaksanakan me1alui penyusunan kategori Pengguna Jasa

yang berisiko tinggi, berdasarkan faktor: a. profil; b. negara; c. bisnis;

atau d. produk dan atau jasa.

Kategori pengguna jasa berdasarkan faktor profil termasuk yaitu

Politically Exposed Person (PEP) terdapat dalam Pasal 1 Ayat (8)

Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keunagan

Nomor: PER- 02 / 1.02 / PPATK / 02 / 15 Tentang Kategori Pengguna

Jasa Yang Berpotensi Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang

selanjutnya disebut Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER- 02 / 1.02 /

PPATK / 02 / 15 yaitu PEP adalah orang yang merniliki atau pernah

memiliki kewenangan publik diantaranya adalah penyelenggara negara

sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang

Page 74: TINJAUAN YURIDIS BENEFICIAL OWNERSHIP PADA …

67

mengatur tentang penyelenggara negara, dan / atau orang yang tercatat

atau pernah tercatat sebagai anggota partai politik yang memiliki

pengaruh terhadap kebijakan dan operasional partai politik, baik yang

berkewarganegaraan Indonesia maupun yang berkewarganegaraan asing.

Mengenai PEP kategori pejabat negara dalam Pasal 5 Huruf A Ayat

(1) meliputi: a) presiden dan wakil presiden; b) menteri, wakil menteri,

dan jabatan yang setingkat menteri; c) anggota Majelis Permusyawaratan

Rakyat yang meliputi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota

Dewan Perwakilan Daerah; d) hakim agung pada Mahkamah Agung

serta hakim pada semua badan peradilan; e) Hakim Konstitusi; f)

anggota Komisi Yudisial; g) anggota Dewan Pertimbangan Presiden; h)

anggota Badan Pemeriksa Keuangan; i) anggota Dewan Gubernur Bank

Indonesia; j) anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan; k)

pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi; 1) kepala perwakilan

Republik Indonesia di luar negen yang berkedudukan sebagai duta besar

luar biasa dan berkuasa penuh; m) gubernur dan wakil gubernur; n)

bupati atau walikota; 0) wakil bupati atau wakil walikota; p) anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau lembaga sejenis di daerah; dan q)

pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang;

Sedangkan dalam Pasal 5 Huruf b menjelaskan mengenai pihak

yang terkait dengan PEP meliputi keluarga inti PEP termasuk anggota

keluarga sampai dengan derajat kedua, perusahaan yang dimiliki,

dikelola, dan/ atau dikendalikan oleh PEP, dan pihak-pihak yang secara

umum dan diketahui publik mempunyai hubungan dekat dengan PEP.

Dalam hal calon Pengguna Jasa, Pengguna Jasa, dan/ atau BO

termasuk kedalam kategori profil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5,

maka calon Pengguna Jasa, Pengguna Jasa, dan/ at au BO langsung

diklasifikasikan sebagai berisiko tinggi (high risk) serta dibuat dalam

daftar tersendiri serta dilakukan analisis terhadap tingkat risiko

terjadinya tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme pada

Penyedia Jasa Keuangan (PJK). Padal Pasal 12 menjelasakan bahwa

Page 75: TINJAUAN YURIDIS BENEFICIAL OWNERSHIP PADA …

68

pemantauan terhadap Transaksi Pengguna Jasa dan BO dengan

klasifikasi berisiko tinggi (high risk) wajib dipantau paling sedikit 1

(satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

D. Skema Beneficial Ownership di Indonesia

Struktur BO ternyata telah ditemukan dalam penanganan kasus korupsi

di Indonesia, yaitu salah satunya kasus tindak pidana pencucian uang yang

dilakukan oleh Muhammad Nazarudin selaku mantan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia. Nazarudin didakwa

melakukan pembelian saham di berbagai perusahaan dengan menggunakan

uang hasil korupsi yang dilakukan dengan menggunakan perusahaan yang

tergabung dalam Group Permai. Keterkaitanya dengan Beneficial Owner

yaitu ketika seseorang pemegang saham melalui nominee agreement dalam

perusahaan atau yang sering kita kenal sebagai pemilik sebenarnya dari suatu

perusahaan yang dapat mengendalikan atau korporasi yang sudah dikuasai

keluarganya. Keberadaan Beneficial Owner terbagi menjadi dua yaitu bisa

tercatat secara langsung di dalam strukrur organisasi, maupun tidak secara

langsung.

Skema penggunaan BO tersebut pernah terjadi di Indonesia salah

satunya terdapat dalam kronologis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta

Selatan Nomor: 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel dengan adanya kasus berbasis

E-KTP yang dilakukan oleh Setya Novanto. Hasil dari penelusuran Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK) posisi Setya Novanto ialah sebagai pemilik

manfaat atau beneficial owner dari PT. Murakabi Sejahtera memiliki confict

of interest dalam proyek E KTP tersebut, yang mana PT Murakabi Sejahtera

merupakan lead Konsorsium Murakabi yang merupakan salah satu

konsorsium peserta lelang E KTP.

Kepemilikan saham Deisti Astriani Tagor dan Reza Herwindo yang

merupakan istri dan anak Setya Novanto di PT. Mondialindo Graha Perdana

yaitu pemegang saham mayoritas perusahaan peserta proyek E-KTP

PT.Murakabi Sejahtera. Kepemilikan saham tersebut ialah 50 % (persen)

Page 76: TINJAUAN YURIDIS BENEFICIAL OWNERSHIP PADA …

69

dipegang Deisti dan Reza memegang 30 % (persen) saham PT.Mondialindo

Graha Perdana yang diuangkap dalam sidang di pengadilan Tindak Pidana

Korupsi (Tipikor) Tahun 2017 yaitu oleh Deniarto Mantan Direktur Utama

PT. Mondialindo Graha Perdana dan PT. Murakabi Sejahtera sebagai saksi

untuk terdakwa pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong yang

didakwa mendapatkan keuntungan 1,499 juta dolar AS dan Rp1 miliar dalam

proyek pengadaan KTP elektronik (KTP-e) yang seluruhnya merugikan

keuangan negara senilai Rp2,3 triliun. Sedangkan Dwina Michaella yaitu

anak perempuan Setnov tercatat sebagai Komisaris PT Murakabi Sejahtera

yang dimana alamat kantor tersebut sama dengan PT. Mondialindo Graha

Perdana yaitu di Menara Imperium lantai 27, Jalan HR Rasuna Said,

Kuningan, Jakarta Selatan. Sementara mayoritas saham PT. Murakabi

Sejahtera dimiliki oleh PT. Mondialindo Graha Perdana yang mana keduanya

berkantor di kantor milik Setya Novanto.

Pemberian fee seluruhnya berjumlah US$7,3 juta. Dalam perinciannya,

Setya Novanto menerima uang dari Made Oka Masagung (kerabat) dan

Irvanto Hendra Pambudi yaitu keponakanya sendiri sekaigus mantan

Direktur PT. Murakabi Sejahtera Perusahaan itu merupakan salah satu

peserta tender e-KTP. Selain itu terdakwa bersama-sama yang lain

melakukan tindak pidana korupsi yang menguntungkan diri sendiri. Setya

Novanto menyalahgunakan wewenang dan kedudukannya sebagai ketua

DPR dalam hal pengadaan barang dan jasa. Sebagai ketua DPR, Novanto

menggunakan wewenang untuk memastikan usulan anggaran proyek

penerapan KTP elektronik yang bernilai Rp 5,9 triliun itu lolos di DPR.

Novanto juga disebut meminta pengusaha yang mengerjakan proyek KTP

elektronik untuk memberikan komisi sebesar 5 persen untuk para anggota

DPR RI di Komisi II.25

25 Kasus E-KTP: Setya Novanto Dituntut 16 Tahun Penjara, Denda, dan Pencabutan Hak

Politik Lima Tahun https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43579739 Diakses pada 28

November 2018

Page 77: TINJAUAN YURIDIS BENEFICIAL OWNERSHIP PADA …

70

Hal tersebut berimbas merugikan negara dalam jumlah yang besar yakni

2,3 triliun rupiah. Sejumlah uang yang didapatkan oleh para pejabat tersebut

berasal dari seorang Pengusaha, Andi Agustinus alias Andi Narogog.Dalam

proyek KTP Elektronik, Andi berperan penting dalam meloloskan anggaran

Rp 5,9 triliun. Andi membagikan uang kepada sejumlah pimpinan dan

anggota Komisi II DPR, serta Badan Anggaran, demi mendapat persetujuan

nilai anggaran. KPK menyebut bahwa Andi dan Novanto bersamasama

mengondisikan proyek, sehingga menimbulkan kerugian negara Rp 2,3

triliun.26

Sementara itu transaksi yang digunakan Setnov adalah dengan

skema barter dollar melalui sesama money changer yang berasal dari

PT.Biomorf di negara Mauritus milik pengusaha Johannes Marliem yang

dikirim melalui Irvanto Hendra Pambudi sebesar 3,5 Juta dollar AS dan

Made Oka 1,8 juta dollar AS dan sebesar 2 Juta dollar AS. Uang itu

kemudian diberikan melalui keponakan Setnov, Irvanto Hendra Pambudi

Cahyo, dalam bentuk tunai. 27

26 Zihan Syahayani, “Polemik Kasasus Korupsi KTP Elektronik”, (Jakarta: The Indonesian

Institute, 2017), h.48

27 Zihan Syahayani, “Polemik Kasasus Korupsi KTP Elektronik”,...h.48

Page 78: TINJAUAN YURIDIS BENEFICIAL OWNERSHIP PADA …

71

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAWAN BENEFICIAL OWNER

PADA PERSEROAN TERBATAS DALAM TINDAK PIDANA

PENCUCIAN UANG

A. Problematika Kedudukan Beneficial Owner Dalam Perseroan Terbatas

Terkuaknya kasus Panama Papers Tahun 2016, menjadi sejarah awal

pengungkapan praktik pencucian uang yg dilakukan oleh BO negara dunia.

Kasus Panama Papers tersebut membuka lebih dari 11,5 juta dokumen

rahasia yang dibuat oleh penyedia jasa perusahaan Mossack Fonseca.1

Dimana terlebih lagi terdapat 899 nama yang terkuak identitasnya yang

merupakan warga negara Indonesia. Klasifikasi tersebut terdiri dari 803

individu pemegang saham, 10 nama perusahaan, 28 perusahaan ciptaan, 58

pihak berkaitan yang menyembunyikan harta kekayaan di negara bebas

pajak.2

Laporan PPATK Tahun 2018, terdapat 156 kasus melalu korporasi

dalam rentang Tahun 2017 hingga 2018. Namun, terdapat hambatan terbesar

dalam perkembangan kasus TPPU yang bersifat lintas negara, sehingga yang

menyulitkan pengungkapan identitas BO dikarenakan terdapat perbedaan

yurisdiksi, khususnya terkait harta hasil kejahatan yang dilakukan di luar

negeri.3

Dalam OECD MTC 2014, penjelasan mengenai BO berhubungan erat

dengan perjanjian pajak, yaitu Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda

(P3B). Dalam hal ini, BO mengacu pada penerima penghasilan yang

1 Menguak Beneficial Ownership, Membongkar Kamuflase Ekonomi

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160620145755-21-139526/menguak-benefici

al-ownership-membongkar-kamuflase-ekonomi, Diakses Pada 14 Mei 2019

2 ICIJ rilis nama-nama orang Indonesia dalam Panama Papers

https://www.rappler.com/indonesia/132525-icij-nama-orang-indonesia-panama-papers-perusahaa

n-offshore Diakses Pada 12 Februari 2019

3 Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK), “Buletin Statistik Anti

Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme”, vol 105 - November 2018, h.1

Page 79: TINJAUAN YURIDIS BENEFICIAL OWNERSHIP PADA …

72

mempunyai keleluasaan untuk menggunakan maupun memanfaatkan

penghasilan yang diterima sesuai keputusannya sendiri, serta tanpa adanya

kendala akan adanya ikatan kontrak atau kewajiban secara hukum untuk

meneruskan penghasilan tersebut kepada pihak lain.

Konsep BO dalam P3B juga berkaitan erat dengan economic control atau

sering dianggap sebagai pihak yang memiliki keleluasaan dan pengendalian

atas pemanfaatan dan penggunaan penghasilan yang diterima. Penting untuk

diperhatikan bahwa BO dalam konsep P3B bertujuan untuk mencegah

adanya treaty abuse (penyalahgunaan P3B). Pada Guidance Transparancy

and Beneficial Ownership Tahun 2014 yang dikeluarkan oleh Financial

Action Taks Force (FATF), panduan ini berperan dalam terutama untuk

standar internasional dalam memerangi pencucian uang. Dalam Guidance

Transparancy and Beneficial Ownership tersebut, mengatur terkait

Corporate Vehicles, yang merupakan cara menarik untuk menyamarkan dan

mengubah hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan. dalam bentuk

perusahaan, trust, yayasan, kemitraan dan jenis-jenis orang dan badan hukum

yang melakukan berbagai usaha.

Adapun Rekomendasi 24 Paragraph 3 FATF 2014 yaitu Beneficial

owner refers to the natural person(s) who ultimately50 owns or controls a

customer51 and/or the natural person on whose behalf a transaction is being

conducted. It also includes those persons who exercise ultimate effective

control over a legal person or arrangement.4 (Pemilik Beneficial mengacu

pada orang perseorangan yang pada akhirnya memiliki atau mengendalikan

seorang pelanggan dan / atau orang perseorangan atas nama siapa suatu

transaksi dilakukan. Ini juga termasuk orang-orang yang melakukan kontrol

efektif tertinggi atas badan hukum atau pengaturan).

Dalam rezim positif di Indonesia, BO belum memiliki dasar hukum yang

menegaskan kehadiranya. Namun, pada Tahun 2018, Presiden Repubik

4 Financial Action Task Force (FATF), “ FATF Guidance: Transparancy and Beneficial

Ownership”, France 2014, h.8

Page 80: TINJAUAN YURIDIS BENEFICIAL OWNERSHIP PADA …

73

Indonesia mengeluarkan regulasi yang menyinggung tentangnya, yakni

Perpres Nomor 13 Tahun 2018 yang memberikan pengidentifikasian

mengenai konsep BO. Hal terseut, tercantum dalam Pasal 1 Ayat (2) Perpres

Nomor 13 Tahun 2018) tentang definisi BO hanya menekankan pada syarat

utama orang perseorangan yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan

korporasi, pemilik sebenarnya atas dana atau saham korporasi sebagai akibat

dari kepemilikan tiga kewenangan yaitu dalam hal (i) menunjuk atau

memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau

pengawas pada korporasi, (ii) memiliki kemampuan untuk mengendalikan

korporasi, dan (iii) berhak atas dan/atau menerima manfaat dari korporasi

baik secara langsung maupun tidak langsung. Kategori BO yang

keberadaanya terdapat dalam Perseroan Terbatas (PT) memiliki klasifikasi

tersendiri yang dijelaskan dalam Pasal 4 Ayat (1) Perpres Nomor 13 Tahun

2018 bahwa Pemilik Manfaat dari perseroan terbatas merupakan orang

perseorangan yang memenuhi kriteria:

a. memiliki saham lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan

terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar

b. memiliki hak suara lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada

perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar

c. menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% (dua puluh lima persen)

dari keuntungan atau laba yang diperoleh perseroan terbatas per Tahun;

d. memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan, atau

memberhentikan anggota direksi dan anggota dewan komisaris;

e. memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau

mengendalikan perseroan terbatas tanpa harus mendapat otorisasi dari

pihak manapun;

f. menerima manfaat dari perseroan terbatas; dan/atau

g. merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham

perseroan terbatas.

Pada Pasal 4 Ayat (2) Perpres Nomor 13 Tahun 2018 menjelaskan orang

perseorangan yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Page 81: TINJAUAN YURIDIS BENEFICIAL OWNERSHIP PADA …

74

huruf e, huruf f, dan huruf g merupakan orang perseorangan yang tidak

memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b,

huruf c, dan huruf d. Artinya seorang BO dapat secara langsung

berkedudukan di perseroan dan tercantum dalam anggran dasar dalam huruf

a, b, c dan d. Sedangkan dalam huruf e, f dan g seorang BO dapat

berkedudukan tidak langsung dalam BO yaitu dapat melalui adanya

hubungan atau afiliasi.

Berdasarkan hal tersebut peneliti berpendapat, terdapat kesamaan konsep

menurut peneliti antara FATF Recomendation dan Perpres 13 Tahun 2018

yaitu dalam pendefinisian BO yang merujuk pada orang perseorangan yang

secara ultimate (penerima akhir) memiliki atau mengendalikan pihak

lain (ultimate owns or controls), dan/atau orang perseorangan yang

kepentingannya dikendalikan oleh orang lain. Selain itu, BO juga merujuk

pada orang perseorangan yang melaksanakan kendali efektif secara

keseluruhan (ultimate effective control) terhadap pihak lain atau atas

pengaturan hukum. Kedua, istilah ultimate owns or controls dan ultimate

effective control menggarisbawahi pada suatu keadaan di mana pelaksanaan

kepemilikan atau pengendalian dilakukan baik melalui kendali langsung

maupun tidak langsung.

Pendefinisian tersebut menggambarkan, adanya kewenangan super

power dalam mengendalikan perseroan tanpa perlu berkedudukan langsung

maupun langsung dalam perseroan dengan memiliki kewenangan atau

kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan perseroan terbatas

tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun. Sebagaimana dapat

ditemui penjelasan pengendalian dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun

1995 Tentang Pasar Modal dalam Pasal 1 Angka (1) Huruf D berkaitan

dengan Afiliasi yaitu suatu pengendalian adalah adanya hubungan antara

perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung,

mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan. Secara tidak langsung

pun pihak tersebut menerima manfaat dari perseroan terbatas dan merupakan

pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham perseroan terbatas.

Page 82: TINJAUAN YURIDIS BENEFICIAL OWNERSHIP PADA …

75

Penjelasan lain mengenai Pengendali dapat juga ditemui dalam

Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor : Kep- /BEI/ -2018

Tentang Peraturan Nomor I-V Tentang Ketentuan Khusus Pencatatan Saham

di Papan Akselerasi dalam definisi Nomor I.14 yang mendefinisikan

mengenai Pengendali adalah pihak yang memiliki saham lebih dari 50%

(lima puluh persen) dari seluruh saham yang disetor penuh, atau pihak yang

mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak

langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijaksanaan Emiten

Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1 angka 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/POJK.04/2017

tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Dan

Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih

Dahulu Oleh Emiten Dengan Aset Skala Kecil Atau Emiten Dengan Aset

Skala Menengah. Artinya secara seorang BO yang dapat menentukan, baik

langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau

kebijaksanaan perseroan dengan presentase saham lebih dari 50% yang

dimilikinya termasuk dalam Pengendali.

Selaras dengan hal tersebut, penggunaan status BO di Indonesia pernah

terjadi yakni pada kasus E-KTP oleh Setnov seperti dalam kronologis

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor:

97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel yaitu kasus berbasis E-KTP yang dilakukan

oleh Setnov dan berdasrkan penelusuran Komisi Pemberantasan Korupsi

(KPK) posisi Setya Novanto ialah sebagai pemilik manfaat atau beneficial

owner dari PT. Murakabi. Sebagai ketua DPR, Novanto menggunakan

wewenang untuk memastikan usulan anggaran proyek penerapan E-KTP

elektronik yang bernilai Rp 5,9 triliun itu lolos di DPR bersama dengan Andi

Narogong. Diketahui Setnov memiliki saham pada PT. Murakabi Sejahtera

sebesar 50% yang dipegang oleh Deisti (istri) dan Reza (Anak) memegang

30% saham PT.Mondialindo Graha Perdana. Sedangkan Dwina Michaella

yaitu anak perempuan Setnov tercatat sebagai Komisaris PT Murakabi

Sejahtera yang dimana alamat kantor tersebut sama dengan PT. Mondialindo

Page 83: TINJAUAN YURIDIS BENEFICIAL OWNERSHIP PADA …

76

Graha Perdana yaitu di Menara Imperium lantai 27, Jalan HR Rasuna Said,

Kuningan, Jakarta Selatan. Sementara mayoritas saham PT. Murakabi

Sejahtera dimiliki oleh PT. Mondialindo Graha Perdana yang mana keduanya

berkantor di kantor milik Setya Novanto, sedangkan PT. Murakabi Sejahtera

memiliki confict of interest dalam proyek E KTP tersebut, yang mana PT

Murakabi Sejahtera merupakan lead Konsorsium pada peserta lelang E KTP.

Selain itu adanya keterlibatan Made Oka Masagung (kerabat Setnov) dan

Irvanto Hendra Pambudi (keponakanya Setnov sekaigus mantan Direktur PT.

Murakabi Sejahtera).

Dalam hal tersebut, Setnov dapat pula dikatakan sebagai pengendali dari

PT.Murakabi Sejahtera yang mengatasnamakan kepemilikan saham atas

nama istri dan anaknya, dengan kata lain adanya hubungan perkawinan dan

keturunan dalam perseroan tersebut, sebagimana yang dijelaskan dalam Pasal

1 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Pasar Modal. Serta adanya hubungan

antara perusahaan dan pemegang saham utama sebagaimana dalam Pasal 1

Ayat (1) Huruf f Undang-Undang Pasar Modal, yang dimana "pemegang

saham utama" merupakan Pihak yang baik secara langsung maupun tidak

langsung, memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) hak

suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh

suatu Perseroan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan

oleh Badan Pengawas Pasar Modal.

Di sisi lain, Setnov yang berperan sebagai Ketua DPR dapat

menentukan kebijakan proyek pemerintah dan mengendalikan serta memberi

pengaruh kepada Irvanto untuk meloloskan PT. Murakabi Sejahtera dalam

proyek E-KTP, sebagaimana dalam Pasal 1 Ayat (1) Huruf d

Undang-Undang Pasar Modal yaitu adanya hubungan antara perusahaan

dengan (Pihak) baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau

dikendalikan oleh perusahaan tersebut dengan cara apa pun pengelolaan dan

atau kebijaksanaan perusahaan. Berdasarkan kasus tersebut yang dijadikan

peneliti sebagai acuan dalam mengungkap keberadaan BO dalam perseroan,

Page 84: TINJAUAN YURIDIS BENEFICIAL OWNERSHIP PADA …

77

peneliti berpendapat disini terdapat kompleksitas dalam menentukan

keberadaan BO dalam struktur kepemilikan dalam perseroan.

Adapun skema lain, yang peneliti temukan dalam penggunaan BO dalam

pada perseroan terafiliasai yang dapat dijadikan perbandingan dalam

membuka jejaring skema BO di Indonesia. Laporan dari Koalisi Anti Mafia

Hutan Tahun 2018 dalam ”Analisis Struktur Kepemilikan dan Kepengurusan

Perusahaan Pemasok Kayu Asia Pulp dan Paper (APP) di Indonesia”5 pada

perusahaan APP tersebut terdapat 24 dari 27 pemasok kayu yang disebut

APP sebagai mitra “independen” terindikasi memiliki kaitan erat dengan

Sinar Mas Grup. Dari ke-24 perusahaan ini, sebagian besar termasuk dalam

perusahaan induk (holding company),6 antara perusahaan Hutan Tanaman

Industri atau HTI di Sumatera sebagai pemasok serat kayu dengan

perusahaan-perusahaan yang kepemilikan sahamnya terafiliasi dengan Sinar

Mas Grup, terdaftar berdomilisi di alamat yang sama dengan Kantor Pusat

Sinar Mas Grup (Plaza BII, Jl. Thamrin No. 51, Jakarta Pusat) atau di Wisma

Indah Kiat, di suatu pabrik kertas APP di Serpong (PT Indah Kiat Pulp &

Paper Tbk di Jl. Raya Serpong Km 8, Serpong Utara, Tangerang, Banten).

Kepemilikan saham mayoritas dan minoritas ke-24 perusahaan ini

mengalir melalui 22 perusahaan induk dan berujung pada delapan (8)

nama/orang, yang mana tujuh (7) diantaranya masih atau pernah menjabat

posisi tertentu pada perusahaan yang dikendalikan oleh Sinar Mas Grup.

Adapun ke-7 nama tersebut menjabat atau pernah menjabat berbagai posisi,

seperti bagian sumberdaya manusia PT Wirakarya Sakti, atau bagian

keuangan dan akuntansi PT Arara Abadi, yang mana kedua perusahaan ini

5 Koalisi Anti Mafia Hutan, ”Analisis Struktur Kepemilikan dan Kepengurusan Perusahaan

Pemasok Kayu Asia Pulp dan Paper (APP) di Indonesia”, 2018, h.22-23

6 Holding company atau sering disebut perushaan induk ialah suatu perusahaan yang

bertujuan untuk memiliki saham dalam satu atau lebih perusahaan lain atau mengatur satu atau

lebih perusahaan lain tersebut dengan tujuan untuk menguasai sebagian besar saham dari badan

usaha yang akan dipengaruhinya. Lihat Munir Fuady, Hukum Perusahaan Dalam Paradigma

Hukum Bisnis, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), h.84

Page 85: TINJAUAN YURIDIS BENEFICIAL OWNERSHIP PADA …

78

memiliki konsesi.7 Terdapat juga, 16 komisaris dan direktur di perusahaan

pemasok “independen” dan perusahaan induknya, mereka terindikasi

sebagai pejabat atau pernah menjabat di perusahaan yang terafiliasi dengan

Sinar Mas Grup. Data publik yang tersedia di pemerintah menunjukan

terdapat lima (5) anggota Keluarga Widjaja (pemilik Sinar Mas Grup) yaitu

diantaranya (dua anak dan 1 cucu) Teguh Ganda Wijaya, Indra Widjaja,

Franky Oesman Widjaja, Muktar Widjaja, Linda Suryasari Wijaya Limantara,

Margaretha Natalia Widjaja, Fuganto Widjaja dan lebih dari 20 perusahaan

cangkang di negara surga pajak (offshore jurisdictions) yang terdaftar di

Singapura, Hong Kong, British Virgin Islands, Mauritius, Jepang, Malaysia

dan Belanda. merupakan pemilik manfaat (beneficial owners) perusahaan

pemasok “milik sendiri” dan pabrik APP di Indonesia. Dokumen profil

perusahan dari Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU),

kepemilikan APP terhadap perusahaan-perusahaan tersebut mengalir melalui

PT. Purinusa Ekapersada, sebuah perusahaan induk yang selain memiliki

merk APP juga perusahaan yang mengkonsolidasi banyak anak usaha pulp

and paper APP dan Sinar Mas Grup. Dimana secara bersama, lima (5)

anggota Keluarga Widjaja menjadi pemegang saham pengendali pada PT

Purinusa Ekapersada.8

Berdasarkan hal tersebut, hal ini menggambarkan sulitnya

pengungkapan keberadaan BO dalam perseroan akibat kompleksitasnya

struktur kepemilikan dalam perseroan dapat serta tidak adanya kejelasan

kedudukan BO dalam UUPT 2007. Maka, dalam mengidentifikasi

7 Konsesi adalah pemberian hak, izin, atau tanah oleh pemerintah, perusahaan, individu, atau

entitas legal lain. Konsesi antara lain diterapkan pada pembukaan tambang dan penebangan hutan.

Model konsesi umum diterapkan pada kemitraan pemerintah swasta (KPS) atau kontrak bagi hasil.

Lihat https://id.wikipedia.org/wiki/Konsesi, Diakses pada 15 Desember 2018

8 Data yang diolah dari Ditjen AHU, Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusi oleh

Koalisi Anti Mafia Hutan Tahun 2018. Lihat Koalisi Anti Mafia Hutan, ”Analisis Struktur

Kepemilikan dan Kepengurusan Perusahaan Pemasok Kayu Asia Pulp dan Paper (APP) di

Indonesia”, (Jakarta: Koalisi Anti Mafia Hutan. 2018), h.19

Page 86: TINJAUAN YURIDIS BENEFICIAL OWNERSHIP PADA …

79

kedudukanya peneliti membandingkan dengan hak-hak dari pemegang

saham sesuai dengan UUPT 2007 dengan kriteria BO dalam perseroan

terbatas pada Pasal 4 Ayat (1) pada Perpres Nomor 13 Tahun 2018.

Berkaitan dengan kriteria BO pada Pasal 4 Ayat (1) Huruf a, b, dan c

dalam Perpres Nomor 13 Tahun 2018 menyatakan bahwa BO memiliki

saham, hak suara dan menerima keuntungan atau laba bersih lebih dari 25%

(dua puluh lima persen), dimana jika dikaitkan dengan prinsip umum saham,

bahwa saham yang dimiliki oleh pemegang saham akan memberikan hak

kepada pemegang saham dalam perseroan.9 Seperti halnya terdapat pada

Pasal 52 ayat (1) dalam UUPT yaitu :

1. Menghadiri dan mengeluarkan suara saham dalam RUPS

2. Menerima pembayaraan dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi

3. Menjalankan hak lainnya berdasarkan UUPT

Ketentuan umum mengenai hak suara pemegang saham dalam Pasal 84

Ayat (1) UUPT menyatakan bahwa setiap saham yang dikeluarkan,

mempunyai satu hak suara kecuali anggaran dasar menentukan lain.

Sedangkan, mengenai hak pemegang saham atas dividen diatur dalam pasal

71 ayat (2) UUPT, bahwa seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan

untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 ayat (1) UUPT

dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen,

Dalam kriteria BO terdapat kriteria orang perseorangan yang dapat

memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan, atau

memberhentikan anggota direksi dan anggota dewan komisaris. Hal tersebut

jika merujuk pada klasifikasi saham dalam UUPT, adapun saham dengan hak

suara khusus atau saham prioritas dalam Pasal 53 Ayat (4) Huruf b UUPT

yaitu hak khusus untuk mencalonkan anggota Direksi dan/atau anggota

Dewan Komisaris. Adapun pengangkatan dan pemberhentian direksi dan

9 Gunawan widjaja, Seri Pemahaman Perseroan Terbatas Hak Individual & Kolektif Para

Pemegang Saham, (Jakarta : Forum Sahabat, 2008), h. 69

Page 87: TINJAUAN YURIDIS BENEFICIAL OWNERSHIP PADA …

80

komisari merupakan kewenangan ekslusuf dari RUPS.10

Prinsip ini

ditegaskan dalam Pasal 105 Ayat (1) UUPT bahwa Anggota Direksi dapat

diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS. Hal tersebut

berlaku pula terhadap pengangkatan dewan komisaris dimana dalam Pasal

111 Ayat (1) UUPT yang berwenang dalam mengangkat dewan komisaris

ialah RUPS yang kemudian diatur secara detail melalui Anggaran dasar (AD)

mengatur tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota

Dewan Komisaris serta dapat juga mengatur tentang pencalonan anggota

Dewan Komisaris. Hal tersebut sejalan dengan M. Yahya Harahap dalam

bukunyan Hukum Perseroan Terbatas Pemberian kewenangan kepada RUPS

memberhentikan anggota direksi dan komisaris merupakan kekuasaan utama

inherent power / kekuatan yang melekat pada pemegang saham melalui

RUPS dalam mengontrol direksi.

Peneliti kemudian membandingkan dengan ketentuan mengenai

Pemegang Saham Utama dalam penjelasan dalam Penjelasan Pasal 1 Ayat

(1) Huruf f UU Pasar Modal bahwa pemegang saham utama adalah Pihak

yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki

sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) hak suara dari seluruh

saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu Perseroan

atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh Badan

Pengawas Pasar Modal. Sedangkan, dalam Kep- /BEI/ -2018 Tentang

Peraturan Nomor I-V Tentang Ketentuan Khusus Pencatatan Saham di Papan

Akselerasi yaitu ialah pihak yang, baik secara langsung maupun tidak

langsung memiliki paling sedikit 20% (dua puluh persen) hak suara dari

seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu

perusahaan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh

Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 15

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/POJK.04/2017 tentang

10 Mulhadi, Hukum Perusahaan (Bentuk-bentuk Badan Usaha di Indonesia), (Jakarta:

Ghalia Indonesia,2010, Cet.Pertama), h.101

Page 88: TINJAUAN YURIDIS BENEFICIAL OWNERSHIP PADA …

81

Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Dan Penambahan

Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Oleh

Emiten Dengan Aset Skala Kecil Atau Emiten Dengan Aset Skala

Menengah.

Berdasarkan perbandingan ketentuan Pemegang Saham Utama yang

dilakukan peneliti, artinya presentase kepemilikan saham, hak suara dan

penerimaan keuntungan atau laba lebih dari 25% dalam kriteria BO pada

Perpres Nomor 13 Tahun 2018 termasuk dalam kategori pemegang saham

utama. Dikarenakan yang dikatakan sebagai pemegang saham utama apabila

memiliki paling sedikit 20 % hak suara dari seluruh saham. Sehingga

menjadi konsekuensi logis, bahwa BO memiliki kedudukan yang saham

dengan pemegang saham utama berdasarkan dari hak yang dimilikinya.

Maka, menurut prinsip umum saham yaitu saham yang dimiliki oleh

pemegang saham akan memberikan hak kepada pemegang saham dalam

suatu perseroan terbatas.

B. Tanggung Jawab BO Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang

Kasus pencucian uang melalui entitas korporasi dengan tindak pidana

asal korupsi masih marak di Indonesia, terkait dengan putusan pengadilan,

berdasarkan hingga Oktober 2018 terdapat 156 putusan pengadilan terkait

TPPU. Jumlah putusan pengadilan TPPU berdasarkan tindak pidana asal

Korupsi menempati peringkat kedua (ke-2) setelah narkotika jika

diakumulasi sejak Tahun 2005 sampai oktober 2018. Sedangkan melalui

menurut PPATK pihak yang berhasil diaudit mengenai transaksi yang

mencurigakan terkait TPPU yaitu Bank terdapat 303, perusahaan properti

183, kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing terdapat 108. Korupsi masih

menjadi permasalahan yang terjadi di Indonesia. Berdasarkan Indeks

Page 89: TINJAUAN YURIDIS BENEFICIAL OWNERSHIP PADA …

82

Persepsi Korupsi (IPK) Tahun 2018 Indonesia menempati posisi ke-89 dari

180 negara.11

Skema pencucian uang melalui korporasi sebagaimana kasus yang

ditemukan oleh peneliti seperti halnya yang menjerat kasus Setnov dalam

kasus E-KTP yang ditetapkan sebagai BO dari PT. Murakabi Sejahtera yang

memiliki confict of interest dalam proyek E KTP tersebut, yang mana PT

Murakabi Sejahtera merupakan lead Konsorsium peserta lelang E KTP.

Diketahui bahwa Setnov memiliki saham pada PT. Murakabi Sejahtera

sebesar 50% yang dipegang oleh Deisti (istri) dan Reza (Anak) memegang

30% saham PT.Mondialindo Graha Perdana yang diuangkap dalam sidang di

pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tahun 2017 yaitu oleh Deniarto

Mantan Direktur Utama PT. Mondialindo Graha Perdana dan PT. Murakabi

Sejahtera. Sedangkan, Dwina Michaella yaitu anak perempuan Setnov

tercatat sebagai Komisaris PT Murakabi Sejahtera yang dimana alamat

kantor tersebut sama dengan PT. Mondialindo Graha Perdana yaitu di

Menara Imperium lantai 27, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta

Selatan.

Sebagai ketua DPR, Novanto menggunakan wewenang untuk

memastikan usulan anggaran proyek penerapan KTP elektronik yang bernilai

Rp 5,9 triliun itu lolos di DPR bersama dengan Andi Narogong. Kemudian

uang tersebut dibagikan kepada sejumlah pimpinan dan anggota Komisi II

DPR, serta Badan Anggaran. Selain itu adanya keterlibatan Made Oka

Masagung (kerabat Setnov) dan Irvanto Hendra Pambudi (keponakanya

Setnov sekaigus mantan Direktur PT. Murakabi Sejahtera dalam memberikan

fee sebesar US$7,3 juta. transaksi yang digunakan Setnov adalah dengan

skema barter dollar melalui sesama money changer yang berasal dari

PT.Biomorf di negara Mauritus milik pengusaha Johannes Marliem yang

dikirim melalui Irvanto Hendra Pambudi sebesar 3,5 Juta dollar AS dan

11 Refleksi Akhir Tahun 2017 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan,

http://www.ppatk.go.id/backend/assets/uploads/20171219165527.pdf, h.6. Diakses pada 12

Februari 2019

Page 90: TINJAUAN YURIDIS BENEFICIAL OWNERSHIP PADA …

83

Made Oka 1,8 juta dollar AS dan sebesar 2 Juta dollar AS. Uang itu

kemudian diberikan melalui keponakan Setnov, Irvanto Hendra Pambudi

Cahyo, dalam bentuk tunai. Uang tersebut tidak serta merta ditransfer secara

langsung kepada Setnov melainkan diputar melalui money changer dengan

transaksi barter. Transaksi internasional itu kemudian ditampung oleh dua

pihak yakni Irvanto Hendra Pambudi Cahyo (Direktur PT Murakabi

Sejahtera), peserta lelang, dan Made Oka Masagung sebagai pemilik PT

Delta Energy yaitu Melalui Made oka Masagung, seluruhnya berjumlah 3,8

juta dolar Amerika lewat rekening OCBC Center Branch atas nama OEM

Investment, PT, Ltd. Kemudian kembali ditransfer sejumlah 1,8 juta dolar

Amerika ke rekening Delta Energy, di Bank DBS Singapura, dan sejumlah 2

juta dolar Amerika. Sedangkan, melalui Irvanto Hendra Pambudi Cahyo,

keponakan Novanto, tercatat transaksi 19 Januari - 19 Februari 2012

seluruhnya berjumlah 3,5 juta dolar Amerika. Sehingga, Setnov didakwa

memperkaya diri sendiri sebesar 7,3 juta dolar Amerika serta jam tangan

mewah merek Richard Mille seharga Rp 3,5 miliar dari Johannes Marliem

sebagai Direktur PT Biomor, vendor penyedia AFIS merek L1 pada proyek

e-KTP. Dimana hal tersebut terdapat tahapan Layering yaitu suatu upaya

untuk mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidanayang telah

berhasil ditempatkan pada penyedia jasa keuangan (terutama bank) sebagai

hasil upaya penempatan (placement) ke penyedia jasa keuangan lain. Juga

menggunakan Legitimate business conversions yaitu metode ini dilakukan

melalui kegiatan bisnis yang sah sebagai cara pengalihan atau pemanfaatan

dari suatu hasil uang kotor. Hasil uang kotor ini kemudian dikonvensi dngan

cara ditransfer, cek atau cara pembayaran lain untuk disimpan direkening

bank atau ditransfer kemudian kerekening bank lainnya. Biasanya para

pelaku bekerja sama dengan suatu perusahaan yang rekeningnya dapat

dipergunakan untuk menampung uang kotor tersebut.

Berdasarkan skema tersebut adanya relevansi terkait dengan Politically

Exposed Person (PEP) Pasal 1 Ayat (8) Peraturan Kepala Pusat Pelaporan

Dan Analisis Transaksi Keunagan Nomor: PER- 02 / 1.02 / PPATK / 02 / 15

Page 91: TINJAUAN YURIDIS BENEFICIAL OWNERSHIP PADA …

84

Tentang Kategori Pengguna Jasa Yang Berpotensi Melakukan Tindak Pidana

Pencucian Uang yaitu PEP adalah orang yang merniliki atau pernah memiliki

kewenangan publik diantaranya adalah penyelenggara negara sebagaimana

dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang

penyelenggara negara, dan / atau orang yang tercatat atau pernah tercatat

sebagai anggota partai politik yang memiliki pengaruh terhadap kebijakan

dan operasional partai politik, baik yang berkewarganegaraan Indonesia

maupun yang berkewarganegaraan asing. Setnov termasuk dalam PEP

sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasa1 5 A Ayat (1) pejabat negara yaitu

meliputi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat yang meliputi anggota

Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Sedangkan, pihak yang terkait dengan Setnov terdiri dari keluarga inti

termasuk anggota keluarga sampai dengan derajat kedua, perusahaan yang

dimiliki, dikelola, dan/ atau dikendalikan oleh PEP dan pihak-pihak yang

secara umum dan diketahui publik mempunyai hubungan dekat dengan PEP

dimana dalam hal ini yaitu adanya keterlibatan istri, anak, keponakan dan

kerabat dekat atau dapat dikatakan perseroan tersebut merupakan perseoran

yang terafiliasi.

Sedangkan dalam tataran undang-undang kaitanya dengan afilasi dalam

perseroan tersebut dapat dilihat dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang

Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal mendefinisikan adanya

hubungan antara yaitu:

a. keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua baik

horizon maupun vertikal.

b. hubungan antara Pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari

Pihak tersebut. Misalkan seseorang yang bekerja pada Pihak lain, di

mana Pihak lain tersebut mempunyai kewenangan untuk mengendalikan

dan mengarahkan orang dimaksud untuk melakukan pekerjaan dengan

memperoleh upah atau gaji secara berkala.

c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih

anggota direksi atau dewan komisaris yang sama

Page 92: TINJAUAN YURIDIS BENEFICIAL OWNERSHIP PADA …

85

d. hubungan antara perusahaan dengan (Pihak) baik langsung maupun tidak

langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut

dengan cara apa pun pengelolaan dan atau kebijaksanaan perusahaan

e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung

maupun tidak langsung oleh Pihak yang sama; atau

f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yang dimana

"pemegang saham utama" merupakan Pihak yang baik secara langsung

maupun tidak langsung, memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh

perseratus) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara

yang dikeluarkan oleh suatu Perseroan atau jumlah yang lebih kecil dari

itu sebagaimana ditetapkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.

Berdasarkan hal tersebut kaitanya dengan Perpres Nomor 13 Tahun 2018

yaitu dalam Pasal 4 Ayat (1) Huruf e. memiliki kewenangan atau kekuasaan

untuk mempengaruhi atau mengendalikan perseroan terbatas tanpa harus

mendapat otorisasi dari pihak manapun; f. menerima manfaat dari perseroan

terbatas; dan g. merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan

saham perseroan terbatas dapat diperluas penafsiranya yaitu terhadap

keterkaitanya dengan perusahaan yang terafiliasi dan dapat pula timbul dari

adanya peran dari PEP itu sendiri. Adanya PEP dalam struktur kepemilikan

korporasi mengindikasikan potensi konflik kepentingan karena adanya

double power dimana pejabat memiliki kewenangan dalam ranah politik dan

ekonomi. Sehingga menurut peneliti pemerintah harus menerapkan kebijakan

pro-active disclosure terhadap pengungkapan data BO ini.

Dimana hal tersebut menurut peneliti diperlukan pengawasan yang

progresif dari pemerintah dalam hal pengungkapan pemilik manfaat yang

bertindak baik langsung maupun tidak langsung. Namun, jika kita melihat

struktur kepemilikan yang kompleks dari suatu perseroan terafiliasi sangat

berpotensi untuk menyembunyikan status BO yang bertindak secara tidak

langsung sebagaimana kategori Pasal 4 Huruf e, f dan g.

Sehingga dalam mengidentifikasi bentuk pertanggungjawaban yang

dikenakan kepada BO penting untuk mengidentifikasi sudut pandang

Page 93: TINJAUAN YURIDIS BENEFICIAL OWNERSHIP PADA …

86

perbuatan yang menyebabkan kerugian khususnya TPPU, dimana bentuk

pertanggungjawaban ditentukan berdasarkan kebenaran materil. Berdasrkan

sudut pandang hukum pidana BO dapat dimintai pertanggungjawaban

dengan melakukan perluasan dari apa yang dilakukan dan yang menjadi

niatnya. Dalam hukum pidana Indonesia dikenal perluasan

pertanggungjawaban pidana atau disebut penyertaan (deelneming). Menurut

Moeljatno menyatakan bahwa penyertaan adalah apabila ada lebih dari satu

orang yang tersangkut dari terjadinya suatu tindak pidana, karena sejatinya

tidak semua orang yang terlibat dapat dikatakan peserta dalam pemaknaan

Pasal 55-56 KUHP. Hal tersebut relevan dengan pengkategorian yang

dilakukan menurut Zevenbergen, Van Hamel, Simons, dan Vos yang

menyatakan ada dua kategori peserta yaitu:12

a. Peserta yang berdiri sendiri (zelfstandige deelnemers)

b. Peserta yang tidak berdiri sendiri (onzelfstandige deelnemers)

Jika dilihat dari skema tersebut, BO yang memegang peran tertinggi

(ultimate/penerima akhir) dalam struktur kepemilikan yang kompleks dengan

peran dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris,

pengurus, pembina, atau pengawas Korporasi, memiliki kemampuan untuk

mengendalikan Korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari

Korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik

sebenarnya dari dana atau saham Korporasi dapat dikategorikan termasuk

peserta yang tidak berdiri sendiri. Dalam penyertaan dikenal adanya empat

macam pernyataan dilihat dari pasal 55 KUHP yaitu bagi mereka yang:

1. Menyuruh melakukan

2. Turut melakukan

3. Menganjurkan untuk melakukan/menggerakan untuk melakuka

4. Turut membantu/membantu melakukan

Sedangkan, dalam UU Nomor 8 Tahun 2010 Tentang TPPU, perluasan

pertanggungjawaban pidana tedapat dalam Pasal 10 UU TPPU yang

12 Moeljatno, Delik-delik Percobaan dan Delik-delik Penyertaan, (Jakarta: PT Bina Aksara,

1985), h. 63.

Page 94: TINJAUAN YURIDIS BENEFICIAL OWNERSHIP PADA …

87

menyatakan: “Setiap Orang yang berada di dalam atau di luar wilayah

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan,

pembantuan, atau Permufa katan Jahat untuk melakukan tindak pidana

Pencucian Uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.”

Penjelasan mengenai Pemukatan Jahat terdapat pula dalam Pasal 1 Ayat

(15) yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersepakat untuk

melakukan tindak pidana Pencucian Uang. Dengan demikian baik KUHP

maupun UU TPPU pada dasarnya dapat menjerat untuk setiap orang yang

menyalahgunakan status BO untuk melakukan tindak pidana pencucian uang.

Adapun perbandingan yang peneliti temukan dalam Undang-undang

Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak

Pidana Pencucian Uang yang terdapat pengaturan pula mengenai PCV yaitu

berkaitan dengan personil pengendali dalam korporasi Pasal 1 Ayat (14)

yaitu setiap orang yang memiliki kekuasaan atau wewenang sebagai penentu

kebijakan Korporasi atau memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan

Korporasi tersebut tanpa harus mendapat otorisasi dari atasannya. Sedangkan

alam Pasal 6 Ayat (2) Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak

pidana Pencucian Uang:

a. dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi

b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi

c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah

d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.

Sedangkan dalam Pasal 9 Ayat (1) yaitu dalam hal korporasi tidak

mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat

(1) pidana denda tersebut diganti dengan perampasan Harta Kekayaan milik

Korporasi atau Personil Pengendali Korporasi yang nilainya sama dengan

putusan pidana denda yang dijatuhkan. Sedangkan, dalam Ayat (2)

menjelaskan bahwa dalam hal penjualan harta kekakyaan milik Korporasi

yang dirampas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak mencukupi,

Page 95: TINJAUAN YURIDIS BENEFICIAL OWNERSHIP PADA …

88

pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap Personil Pengendali

Korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.

Sehingga, BO yang melakukan TPPU dapat dikenakan doktrin

pertanggungjawaban korporasi atau criminal liability yang dimaksudkan

untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan

atas pidananya atau tidak terhadap tindakan yang dilakukan salah satunya

menerapkan doktrin identification yaitu doktirn yang melihat dari sudut

pandang perbuatan atau sikap batin dari pejabat senior korporasi yang dapat

mempengaruhi perseroan berarti dapat dianggap sebagai sikap korporasi.

Sedangkan, menurut Lord Diplock bahwa pejabat senior adalah mereka yang

berdasarkan memorandum dan ketentuan-ketentuan yayasan atau hasil

keputusan para direktur atau keputusan rapat umum perusahaan, telah

dipercaya untuk melaksanakan kekuasaan perusahaan. Sehingga dari

pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pejabat senior adalah

individu dengan jabatan tinggi dan memiliki kewenangan yang besar.

Penerapan doktirn tersebut juga selaan dengan apap yang dikemukakan

Sutan Remy S. dalam menentukan “directing mind” atau kata lain sikap

mempengaruhi kebijakan perusahaan yaitu dengan melihatnya secara formal

yuridis, dimana salah satunya melalui anggaran dasar korporasi tersebut atau

surat-surat keputusan yang dikeluarkan secara resmi oleh perusahaan.13

Sehingga dallam menetapkan BO untuk dapat dijadikan subjek yang

bertanggung jawab penuh atas tidakanya perlu melihatnya secara kenyataan

dalam operasional kegiatan korporasi tersebut kasus demi kasus. Hal ini

dikarenakan, pada beberapa kasus dengan melibatkan BO, ternyata individu

yang secara legal memiliki jabatan dengan kewenangan sebagai “directing

mind”, masih juga dapat dipengaruhi oleh individu-individu lain dengan

jabatan yang secara yuridis tidak memiliki kewenangan, seperti pemegang

saham mayoritas dengan hubungan atau Afiliasi tertentu. Teori ini disebut

13 Sutan Remy Sjahdeini, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, (Jakarta: Grafiti

Pers, 2006), h.104-105

Page 96: TINJAUAN YURIDIS BENEFICIAL OWNERSHIP PADA …

89

juga sebagai teori atau doktrin “alter ego” atau “teori organ” sebagaimana

dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief yaitu pertanggungjawaban secara

pidana tidak hanya dapat dibebaknan terhadap pejabat senior saja melainkan

juga dapat dibebani kepada mereka yang berada dibawahnya. Namun, dalam

pembuktian tersebut dikarenakan struktur kepemilikan saham semakin

kompleks diperlukan tindakan dari pemerintah yang progresif dlam

melakukan pelacakan keberadaan BO.

Pada kenyataan dalam mengungkap status kepemilikan ini menurut

laporan Publish What You Pay (PWYP) dalam pengungkapan BO dalam

sebuah Perseroan Terbatas yang sebenarnya melalui dokumen yang terekam

di sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan Hak

Asasi Manusia seringkali tak membuahkan hasil. Legal entity yang didapat

dari AHU itu belum memadai dan hanya dapat tertembus layer 3 dan ke-4

akan tetapi tidak bisa mencari Perseroan Terbatas yang berkedudukan hukum

di luar Indonesia seperti negara tax haven.14

Berdasarkan laporan Global Financial Integrity Tahun 2014, Indonesia

menempati urutan ke-7 dari 10 negara besar dengan aliran uang haram (illicit

financial flow/IFF) terbesar di dunia. IFF di Indonesia Tahun 2003-2012

mencapai US$187.884 juta atau rata-rata Rp169 triliun per Tahun. Pada

Tahun 2014, IFF Indonesia diperkirakan mencapai Rp227,7 triliun atau

setara 11,7 persen APBN-P pada Tahun tersebut. Di sektor Pertambangan,

diperkirakan Rp23,89 triliun, sebesar Rp21,33 triliun berasal trade

miss-invoicing, dan Rp2,56 triliun dari aliran uang panas/hot money narrow.

Sedangkan, laporan yang dirilis ONE Tahun 2014 memerkirakan, negara

berkembang kehilangan sekitar US$1 triliun per Tahun atau sekitar Rp10

ribu triliun sebagai hasil tindak pidana ilegal dari deal lintas negara.

14

Pengungkapan Beneficial Owner „Pintu Masuk‟ Kejar Korporasi Penghindar Pajak

https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59315073bc40e/pengungkapan-ibeneficial-owner-i-p

intu-masuk-kejar-korporasi-penghindar-pajak. Diakses pada 27 November 2018

Page 97: TINJAUAN YURIDIS BENEFICIAL OWNERSHIP PADA …

90

Beberapa di antaranya melibatkan perusahaan dengan kepemilikan yang

tidak jelas/unclear ownership.15

Keberadaan BO juga tidak terlepas dengan pihak ketiga. Jika kita

cermati secara implisit perjanjian nominee memiliki unsur-unsur yaitu:

1. Adanya perjanjian pemberi kuasa antara dua pihak, yaitu Beneficial

Owner sebagai pemberi kuasa dan Nominee sebagai penerima kuasa

yang berdasarkan atas kepercayaan.

2. Kuasa yang diberikan bersifat khusus dengan jenis tindakan hukum

terbatas

3. Nominee bertindak sebagai perwalian dari Beneficial Owner di depan

hukum

Ketentuan dalam Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Penanaman Modal

mengatur bahwa baik penanam modal dalam negeri maupun penanam modal

asing dilarang membuat perjanjian dan atau pernyataan yang menegaskan

bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama

orang lain. Dalam hal ini, telah ditetapkan konsekuensi hukum yang diatur

dalam Pasal 33 Ayat (2) Undang-Undang Penanaman Modal dimana

perjanjian atau pernyataan tersebut dinyatakan batal demi hukum, sehingga

dalam hal ini menurut peneliti selain negara mewajibkan transparansi BO,

akan menjadi urgensi penting pula untuk turut serta mengungkap keberadaan

nama fiktif atau nominee kepemilikan saham tersebut dengan memasukannya

kedalam daftar merah yang dibuat oleh pemerintah dan diikutsertakan untuk

bertanggung jawab dalam hal pengungkapan tindak pidana pencucian uang.

Dalam Perpres Nomor 13 Tahun 2018, dalam hal ini masih adanyanya

celah ketidakpatuhan perseroan terhadap tersebut dikarenakan belum adanya

upaya yang progresif dari pemerintah baik pengungkapan nominee

kepemilikan saham maupun beneficial ownership di Indonesia. Sejalan

dengan pokok pemikiran Prof. Satjipto Raharjo dalam Teori Hukum

15 Menguak Beneficial Ownership, Membongkar Kamuflase Ekonomi

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160620145755-21-139526/menguak-beneficial-owner

ship-membongkar-kamuflase-ekonomi, Diakses pada 14 Mei 2019

Page 98: TINJAUAN YURIDIS BENEFICIAL OWNERSHIP PADA …

91

Progresif dimana hukum yang progresif dan futuristik harus mengatur

substansi hukum yang tidak haya bersifat represif semata tetapi harus

mengatur substansi hukum yang bersifat preventif sebagai pencegah hal-hal

yang telah terjadi maupun hal-hal yang berpotensi akan terjadi.16

Karena

pada dasarnya penemuan BO disuatu perseroan dengan ditutupi struktur

kepemilikan yang kompleks sebagaimana kasus E-KTP Setnov dan APP

dengan Sinar Mas Group, menurut peneliti sangat diperlukanya peraturan

yang bersifat teknis selanjutnya dalam menindaklanjuti pengawasan yang

lebih progresif terhadap setiap perseroan terbatas dari pihak pemerintah dan

penerapan sanksi administratif terhadap perseoran terbatas yang tidak patuh

terhadap peraturan.

Sanksi sejatinya ialah ancaman hukuman, merupakan satu alat pemaksa

guna ditaatinya suatu kaidah, Undang-undang, norma-norma hukum. Adapun

beberapa macam sanksi administratif, yaitu:17

a. Peringatan/teguran lisan;

b. Peringatan/teguran tertulis;

c. Tindakan paksa pemerintahan (bestuursdwang/politie dwang)

d. Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan

e. Denda administratif

f. Pengenaan uang paksa (dwangsom).

Berdasrkan hal tersebut, berkaca pada penerapan Prinsip Pemilik

Manfaat di UK dimana terdapat jenis hukuman untuk ketidakpastian atau

Informasi palsu terkait BO, UK menerapkan beberapa ketentuan

diantaranya :18

16 Satjipto Raharjo, Penegakan Hukum Progresif. (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara,

2010), h.55

17 Wicipto Setiadi, “Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Alat Instrumen Penegakan

Hukum”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.6, No.4, (14 Desember 2009), h.608

18 The Law Library of Congress, Global Legal Institute Research Center, “Dosclosure of

Beneficial Ownership in Selected Countries”,... h.34-35

Page 99: TINJAUAN YURIDIS BENEFICIAL OWNERSHIP PADA …

92

a. Apabila gagal mengambil langkah-langkah untuk menentukan apakah

orang tersebut tunduk pada persyaratan pendaftaran: denda dan / atau

penjara 12 (dua belas) bulan.

b. Apabila gagal memberikan informasi, atau memberikan informasi palsu,

untuk mendaftar dipenjara hingga 2 (dua) Tahun.

c. Apabila gagal menyimpan dan memelihara register denda dan tambahan

hukuman per hari pelanggaran.

Pada Pengajuan informasi dasar atau PSC yang tidak akurat oleh badan

hukum di UK dapat dihukum oleh denda tak terbatas dan / atau penjara dua

Tahun. Pengajuan akun yang terlambat adalah dapat dihukum dengan denda

GBP 1 000 (mata uang Pound Sterling) atau setara dengan nilai rupiah

sebesar Rp 18.472.286.99 yang mana hukuman tersebut berlaku untuk orang

perseorangan, termasuk pemegang sahan, direktur dan pengurus lainya.19

Penegakan hukum terkait BO di UK tersebut membawa dampak positif,

dimana UK tidak termasuk daftar merah negara dengan tingkat resiko

pencucian uang tertinggi sebagaimaba menurut laporan Basel Institute on

Governance pada Tahun 2017 yang mengkaji indeks resiko negara dengan

pencucian uang, melansir negara United Kingdom (UK) menduduki

peringkat negara ke 118 dari 146 negara, sedangkan Indonesia menempati

peringkat 61 dari 146 negara (hitungan resiko tertinggi dimulai dari peringkat

pertama).20

Namun adapun kekurangan dan dapat dijadikan untuk

pemerintah Indonesia dalam membuat regulasi yaitu menurut Laporan

Global Witness terdapat 390 perusahaan memiliki BO yang merupakan

bagian dari politisi, baik di Inggris atau di negara lain. Kendala yang sering

ditemukan ialah perusahaan menyatakan mereka tidak memiliki BO

dikarenakan pengakuanya tidak ada individu yang memiliki lebih dari 25%

saham perusahaan. Kemudian terdapat 345 perusahaan memiliki BO yang

19 The Financial Action Task Force (FATF), “Anti-money laundering and counter-terrorist

financing measures United Kingdom Mutual Evaluation Report” (FATF France, 2018), h.157

20 Indeks Basel AML 2017 dan Peringkat (dari risiko tertinggi ke terendah)

https://www.finansialku.com/aksi-pencucian-uang/ Diakses pada 5 Februari 2019

Page 100: TINJAUAN YURIDIS BENEFICIAL OWNERSHIP PADA …

93

merupakan direktur yang didiskualifikasi, perusahaan berbagi pemilik,

petugas, atau kode pos terdaftar yang menguntungkan dengan perusahaan

yang diduga terlibat dalam pencucian uang.21

Sehingga, sudah semestinya

Indonesia beberapa kekurangan yang ada di UK tersebut dapat dijadikan

tindakan preventif pemerintah dalam menerapkan regulasi khususnya

pengawasan dan sanksi.

Maka menurut peneliti pentingnya pembentukan regulasi yang

memasukan sanksi administratif didalam tataran aturan teknis lainya oleh

Instansi Berwenang seperti dalam Pasal 1 Ayat (3) Perpres Nomor 13 Tahun

2018 yaitu instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah yang

memiliki kewenangan pendaftaran, pengesahan, persetujuan, pemberitahuan,

perizinan usaha, atau pembubaran Korporasi, atau lembaga yang memiliki

kewenangan pengawasan dan pengaturan bidang usaha Korporasi. Kemudian

dalam melaksanakan tugas pengawasan Instansi Berwenang memiliki

kewenangan Pasal 23 Ayat (2) yaitu:

a. menetapkan regulasi atau pedoman sebagai pelaksanaan Peraturan

Presiden ini sesuai dengan kewenangannya

b. melakukan audit terhadap Korporasi; dan

c. mengadakan kegiatan administratif lain dalam lingkup tugas dan

tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden ini

Dimana jika merujuk pada Dalam Pasal 13 Ayat 3 Perpres Nomor 13

Tahun 2018 dimana Instansi Berwenang sebagaimana dimaksud yaitu

Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum

untuk perseroan terbatas, yayasan, dan perkumpulan. Dalam hal ini

Kementrian Hukum dan HAM perlu membuat regulasi berupa peraturan

menteri mengenai sanksi adminitratif berkaitan dengan keterlambatan

pengungkapan BO, ketidakakuratan data dan pemalsuan data BO.

Diperlukanya hal tersebut, sejalan dengan teroi kepastian hukum yang

21 The Companies Keep “What the UK‟s open data register actualy tells us about company

owership

https://www.globalwitness.org/en/campaigns/corruption-and-money-laundering/anonymous-comp

any-owners/companies-we-keep/#chapter-0/section-0 Diakses pada 5 Januari 2019

Page 101: TINJAUAN YURIDIS BENEFICIAL OWNERSHIP PADA …

94

dikemukakan oleh Gustav Radbruch dimana sebagai negara hukum

diperlukan adanya kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum

didalam masyarakat dan juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum

dalam hal-hal yang konkret, sehingga hukum yang dihadirkan tidak

menimbulkan keraguraguan dan logis tidak menimbulkan benturan dan

kekaburan norma dalam sistem norma satu dengan yang lainnya. Kekaburan

norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan hukum, dapat terjadi

multi tafsir terhadap sesuatu dalam suatu aturan.

Selain tanggung jawab dikenakan kepada BO, menurut peneliti wajib

untuk membuat pengenaan sanksi dipengaturan teknis berupa permen kepada

notaris sebagai pembuatn akta perusahaan berupa pencabutan izin

keprofesian dalam hal apabila dalam pembuatan akta tidak jujur dan

melakukan pemalsuan terkait dengan status keberadaan BO dalam sebuah

perseroan. Sebagaimana sesuai dengan amanah Pasal 2 Perpres Nomor 44

Tahun 2015 yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai

tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak

asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan

pemerintahan negara. Dimana salah satu fungsinya Pasal 3 Huruf a Perpres

Nomor 44 Tahun 2015 yaitu membuat perumusan, penetapan, dan

pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan,

administrasi hukum umum, pemasyarakatan, keimigrasian, kekayaan

intelektual, dan hak asasi manusia.

Menurut Philipus M. Hadjon pada umumnya tidak ada gunanya

memasukkan kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan bagi para warga di

dalam peraturan perundang-undangan tata usaha negara, manakala

aturan-aturan tingkah laku itu tidak dapat dipatuhi. Sehingga tepat bahwa

hukum harus bisa dijadikan sarana dalam memecahkan problematika

dimasyarakat sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Mochtar

Kusumatmaja dalam Karyanya Teori Hukum Pembangunan.22

22 Atip Lapulhayat, “Khazanah Mochtar Kusumatmaja”, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum,

Volume 1 - No 3 - Tahun 2014, h.628-629

Page 102: TINJAUAN YURIDIS BENEFICIAL OWNERSHIP PADA …

95

Atas dasar tersebutlah maka perlunya upaya yang progresif terkait

transparansi status kepemilikan saham oleh BO terkhusus mempermudah

mendeteksi risiko tindak pidana pencucian uang melalui perseroan. Hal

tersebut sejalan dengan prinsip Good corporate governance (GCG) yaitu

transaparansi dimana perseroan melakukan keterbukaan dalam

mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan,

pertanggungjawaban dalam hal ini kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan

pertanggungjawaban organ maupun BO sehingga pengelolaan perusahaan

terlaksana secara efektif, kemandirian dimana perusahaan dikelola secara

profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak lain

serta perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak- hak

stakeholder.

Keterbukaan informasi keberadaan BO tersebutlah, yang menjadi senjata

baru bagi pemerintah untuk memburu keberadaan BO dalam perseroan,

sekaligus menguntungkan negara dalam pencegahan tindak pidana pencucian

uang melalui korporasi dan melindungi dunia usaha. Hal tersebut,

sebagaimana yang dikemukakan oleh Laode M. Syarif selaku Wakil Ketua

KPK bahwa transparansi BO dan pemindanaan korporasi justru

meningkatkan sistem transparansi keuangan di Indonesia untuk mendorong

pertumbuhan ekonomi di Indonesia.23

23 KPK: Beneficial Ownership Bukan untuk Menghukum Pelaku Usaha,

https://ekonomi.bisnis.com/read/20190703/9/1119535/kpk-beneficial-ownership-bukan-untuk-me

nghukum-pelaku-usaha, Diakses pada 5 Juli 2019

Page 103: TINJAUAN YURIDIS BENEFICIAL OWNERSHIP PADA …

96

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik

kesimpulan dari permasalahan yang telah dikemukakan dalam skripsi ini,

yaitu sebagai berikut :

1. Tinjauan mengenai kedudukan BO dalam perseroan terbatas masih

belum spesifik diatur dalam kerangka hukum nasional. Lahirnya

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan

Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan

Tindakan Pendanaan Terorisme yang memuat definisi dan kriteria

BO yakni merujuk pada orang perseorangan yang secara ultimate

(penerima akhir) atau pemegang puncak kewenangan tertinggi yang

memiliki kontrol penuh atas perseroan. Kedudukan BO dalam

perseroan berdasarkan haknya yang tertera dalam Pasal 4 Ayat (1)

Perpres Nomor 13 Tahun 2018 yaitu setara dengan Pemegang

Saham Utama. BO memiliki saham, hak suara dan mendapatkan

laba lebih dari 25 % yang dimana telah melebihi batas kepemilikan

saham pemegang saham utama yaitu paling sedikit 20% di

perseroan. Namun, peneliti berpendapat masih terdapat kekosongan

hukum terkait kedudukan BO secara tegas dalam perseroan.

2. BO sebagai naturalijk persoon memiliki kewenangan pengendalian

tertinggi tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun,

termasuk sebagai pejabat senior dalam perseroan yang dapat

mempengaruhi kebijakan perseroan dapat dianggap sebagai sikap

korporasi. Dalam hal melakukan tindak pidana pencucian uang BO

dapat dikenakan sanksi sampai meliputi harta pribadinya.

Ketika BO memperalat perseroan baik langsung maupun tidak

langsung terlibat dalam perbuatan melawan hukum untuk

kepentingan pribadi dengan membuka tabir tanggung jawab terbatas

Page 104: TINJAUAN YURIDIS BENEFICIAL OWNERSHIP PADA …

97

atau PCV menurut Pasal 3 ayat (2) UUPT. Sedangkan dalam

UUTPPU terdapat pengaturan pula mengenai PCV pada Pasal 9

Ayat (1) yaitu dalam hal korporasi tidak mampu membayar pidana

denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) pidana denda

tersebut diganti dengan perampasan Harta Kekayaan milik

Korporasi atau Personil Pengendali Korporasi dimana memiliki

kekuasaan atau wewenang sebagai penentu kebijakan korporasi atau

memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan Korporasi

tersebut tanpa harus mendapat otorisasi dari atasanya.

B. Rekomendasi

Berdasarkan pada permasalahan dalam bahan pada penelitian ini,

maka peneliti mencoba untuk memberikan rekomendasi agar nantinya

dalam penyusunan peraturan mengenai Beneficial Owner (BO) atu

Pemilik Manfaat dalam hukum positif di Indonesia dan praktik

penggunaan kerangka pemilik manfaat pada Perseroan Terbatas tidak

disalahgunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga

berujung pada modus tindak pidana pencucian uang. Maka atas hal

tersebut peneliti memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Membentuk Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

(HAM) mengenai tata cara pengungkapan beneficial ownership

pada Perseroan Terbatas beserta sanksi administratif terhadap

perseroan dan notaris sebagai acuan Kementrian Hukum dan HAM

dalam melakukan pengawasan. Melakukan revisi UU PT dengan

mereformulasi prinsip mengenali pemilik manfaat untuk dituangkan

secara eksplisit di dalam UU Perseron Terbatas beserta hak,

kewajiban dan sanksi pidana bagi organ perseroan yang melakukan

pelanggaran dan kejahatan. Serta diperlukan pengaturan mengenai

pertanggungjawaban secara tersendiri terhadap beneficial owner

yang melakukan TPPU di pasar modal untuk memberantas

permasalahan sampai kepada pelaku sesungguhnya.

Page 105: TINJAUAN YURIDIS BENEFICIAL OWNERSHIP PADA …

98

2. Pemerintah melakukan pengharmonisasian peraturan perundang-

undangan dalam hal pengungkapan BO. Pemerintah memperketat

pengawasan dalam transparansi pemegang saham nominee.

Pemerintah mengambil pendekatan proaktif untuk menangani

pencucian uang dengan menganalisis informasi perusahaan yang

dimiliki nya, mengidentifikasi perusahaan-perusahaan yang

mencurigakan dan melakukan investigasi.

Page 106: TINJAUAN YURIDIS BENEFICIAL OWNERSHIP PADA …

98

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Ali,Achmad. Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis.

Jakarta : Gunung Agung. 2002

Ali,Zainuddin. Metode Penelitian Hukum. cet.II. Jakarta: Sinar Grafika. 2010

Fuady, Munir. Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek. Bandung: PT. Citra

Aditya Bakti. 2002

____________. Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis. Bandung:

Citra Aditya Bakti. 1999

Gautama, Sudargo. Pengertian tentang Negara Hukum. Yogayakarta: Liberty

1973

Harahap,M. Yahya. Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta: Sinar Grafika. 2013

Haris, Freddy dan Teddy Anggoro. Hukum Perseroan Terbatas (Kewajiban

Pemberitahuan oleh Direksi). Bogor: Ghalia Indonesia. 2010

H. S,Salim. Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia. Jakarta:

Sinar Grafika. 2008

Huijbers, Theo. Filsafat Hukum, Cet XV. Yogyakarta: Kanisius. 2010

Kirupan,David. Aspek Hukum Penanaman Modal Asing Di Indonesia. cet.I.

Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group. 2013

Khairandy, Ridwan. Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Peraturan

PerundangUndangan, dan Yurisprudensi. cet.II. Yogyakarta: Total Media.

2009

Laksono, Fajar. Hukum Tak Kunjung Tegak: Tebaran Gagasan Otentik Prof. Dr.

Mahfud MD. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2007

Marzuki, Peter Mahmud. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana. 2008

Page 107: TINJAUAN YURIDIS BENEFICIAL OWNERSHIP PADA …

99

Mertoksumo,Sudikno. Mengenal Hukum. Yogyakarta: Penerbit Liberty. 2006

Moeljono, Djokosantoso. Good Corporate Culture sebagai Inti dari Good

Corporate Governance. Jakarta: Elex Gramedia. 2005

Moeljatno. Delik-delik Percobaan dan Delik-delik Penyertaan. Jakarta: PT Bina

Aksara. 1985

Muladi dan Dwija Priyanto. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. cet.II.

Jakarta: Kencana. 2010

Mulhadi. Hukum Perusahaan (Bentuk-bentuk Badan Usaha di Indonesia). cet.I.

Jakarta: Ghalia Indonesia. 2010

Prasetya, Rudhi. Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas. Bandung: Citra Aditya

Bakti. 1996

Pramono, Nindyo. Hukum PT Go Public dan Pasar Modal Yogyakarta: Andi

Offset. 2013

Prasetya, Rudhi. Perseroan Teori dan Praktek. Jakarta: Sinar Grafika. 2011

Raharjo, Satjipto. Penegakan Hukum Progresif. Jakarta: PT. Kompas Media

Nusantara. 2010

Rato, Dominikus. Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum.

Yogyakarta: Laksbang Pressindo. 2010

Renggong,Ruslan. Hukum Pidana Khusus. Jakarta: Kencana. 2016

Siahaan. Money laundering dan kejahatan perbankan, Jakarta: Jala. 2008

Sabuan, Ansorie, Syafruddin Pettanase, dkk. Hukum Acara Pidana. Bandung:

Angkasa. 1990

Soekanto,Soerjono. Pengantar Peneltian Hukum. cet.III. Jakarta : Universitas

Indonesia (UI-Press). 1986

Sjahdeini, Sutan Remy. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Jakarta: Grafiti

Pers. 2006

Page 108: TINJAUAN YURIDIS BENEFICIAL OWNERSHIP PADA …

100

Suherman, Ade Maman. Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global. Jakarta: Penerbit

Ghalia Indonesia. 2002

Sutedi, Adrian. Tindak Pidana Pencucian Uang. Bandung: PT. Citra Aditya

Bakti. 2008

Utrecht, Rangkaian Sari kuliah Hukum Pidana II. cet.III. Surabaya: Pustaka Tirta

Mas. 1986

Widjaja, Gunawan. Resiko Hukum Sebagai Direksi, Komisaris & Pemilik PT.

Jakarta: Forum Sahabat. 2008

________________. Seri Pemahaman Perseroan Terbatas Hak Individual &

Kolektif Para Pemegang Saham. Jakarta : Forum Sahabat. 2008

Yustiavandana, Ivan, Arman Nefi, Adiwarman. Tindak Pidana Pencucian Uang

di Pasar Modal. Bogor: Ghalia Indonesia. 2010

Jurnal

De W, Emile van Der Does, Emily M. Halter, Robert A. Harrison, Ji Won

Park, J.C. Sharman. “The Puppet Masters: How the Corrupt Use Legal

Structures to Hide Stolen Assets and What to do about It”. The World Bank

and UNODC. 2011

Eleanora, Fransiska Novita. “Tindak Pidana Pencucian Uang”. Jurnal Hukum.

Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular Jakarta. Vol XXVI, No. 2,

Agustus 2011

FATF Guidance. “Guidance on Transparency and Beneficial Ownership”.

October 2014

Febrina, Rezmia. “Proses Akuisisi Perusahaan Berdasarkan Undang-undang

Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas”. Jurnal Ilmu Hukum.

Pekanbaru.Vol.4, No.1

Financial Conduct Authority (FCA), “Financial crime: analysis of firms‟ data”.

2018

Page 109: TINJAUAN YURIDIS BENEFICIAL OWNERSHIP PADA …

101

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). “Pertanggungjawaban Korporasi

Dalam Rancangan Kitab Undang-undang Pidana” Desember 2015

Koalisi Anti Mafia Hutan, ”Analisis Struktur Kepemilikan dan Kepengurusan

Perusahaan Pemasok Kayu Asia Pulp dan Paper (APP) di Indonesia”,

Jakarta. 2018

Lapulhayat, Atip. “Khazanah Mochtar Kusumatmaja”, Padjadjaran Jurnal Ilmu

Hukum.Vol. 1. No 3. 2014

Heru Setianto, Rahmat dan Putri Kartika Sari, “Perusahaan Keluarga dan

Kebijakan Dividen di Indonesia”, Jurnal Siasat Bisnis Fakultas Ekonomi,

Universitas Islam Indonesia. Vol.21. No.2. 2017

Haryono, Wenny Ayu. “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham

Minoritas Dalam Peralihan Saham Dengan Akta Pengakuan Utang”. Jurnal

IUS. Vol.IV. 2016

Hatchard, John. Money Laundring: “Public Beneficial Ownership Registers And

The British Overseas Territories: The Impact of Sanction And Money

Laundring Act 2018 (UK)”. The Denning Law Journal. Vol 30. 2018

International Monetary Fund, “Panama: Detailed Assesment Report-FTAF

Recommendation for Anti Money Laundering and Combating The

Financing Of Terorism”. Wasington DC: IMF Publication. 2014

Oguttu. Annet Wanyana. “Curbing Treaty Shopping: The Beneficial Ownership

Provision Analysed From A South Africa Perspektive”. The Comparative

and International Law Journal of Southern Africa. Vol. 40. No. 2. July

2007

Pahlevi, Kevin. “Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Saham Pinjam Nama

(Nominee Arrangement) Ditinjau Dari Peraturan Perunfang- Undangan”.

Diponegoro Law Journal.Vol. 6. Nomor 1. 2017

Purwijanti, Kusrini dan Iman Prihandono, “Pengaturan Karakteristik Beneficiary

Owner di Indonesia”, Jurnal Notarie, Universitas Airlangga, Vol.01, Juni

2018

Page 110: TINJAUAN YURIDIS BENEFICIAL OWNERSHIP PADA …

102

Rini, Rizky Ananda Wulan Sapta. “Pengungkapan Beneficial Ownership di

Indonesia: Menutup Celah (Korupsi) Untuk Perbaikan Tata Kelola”.

Publish What You Pay, 2018

Setiadi, Wicipto. “Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Alat Instrumen

Penegakan Hukum”. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol.6. No.4. 14 Desember

2009

Sjawie, Hasbullah F. “Tanggungjawab Direksi Perseroan Terbatas Atas Tindakan

Ultra Vires”. Jurnal Hukum Prioris, Vol. 6 No. 1 Tahun 2017

Syahayani. Zihan. “Polemik Kasasus Korupsi KTP Elektronik”. The Indonesian

Institute. 2017

The Financial Action Task Force (FATF). “Anti-money laundering and

counter-terrorist financing measures United Kingdom Mutual Evaluation

Report”. FATF France. 2018

The Financial Action Task Force (FATF). “Concealment of Beneficial

Ownership”. 2018

The World Bank – UNODC, “The Puppet Masters: How to Corrupt Use Legal

Structures to Hide Stolen Assets and What to Do About It”. The World

Bank – UNODC. 2011

Thomson, Robert B. “Piercing The Corporate Veil : An Empirical Study”. Vol.76.

Article 2. 1991

Tiono, Anthony dan R. Arja Sadjiarto. “Penentuan Beneficial Owner Untuk

Mencegah Penyalahgunaan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda”. Tax

and Accounting Review. Vol.3. No.2. 2013

Transparency International UK and Bellingcat. “Offshore in the UK: Analysing

the use of Scottish Limited Partnerships in corruption and money

laundering”. 2017

Page 111: TINJAUAN YURIDIS BENEFICIAL OWNERSHIP PADA …

103

Vermeulen, Erik. “Beneficial Ownership and Control: A Comparative Study –

Disclosure Information and Enforcement, OECD Corporate Governance

Working Papers”. No. 7. OECD Publishing. 2013

Vermeulen, Erik P.M. “Beneficial Ownership and Control: A Comparative study,

Disclosure, Information and Enforcement”. 2012

Wijayanta, Tata. “Asas Kepastian Hukum, Keadilan,dan Kemanfaatan Dalam

Kaitantya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga”. Jurnal Dinamika

Hukum. Vol.14. No.02. Mei 2014

Widiyono, Try. ”Perkembangan Teori Hukum dan Doktrin Hukum Piercing The

Corporate Veil Dalam UUPT dan Realitasnya Serta Prospektif Kedepanya”.

Lex Jurnalica. Vol. 10. No.1. April 2013

Yasin, Hari Noor. “Eksistensi Doktrin Piercing The Corporate Veil di dalam

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Terhadap Tanggung Jawab Direksi Atas Terjadinya Kepailtan Perseroan

Terbatas”. Jurnal Reporterium. Vol.III. No.2. Fakultas Hukum Universitas

Sebelas Maret Surakarta. Juli-Desember 2016

Karya Ilmiah

Ballard Sphar LLP, Corporate Transparency Act of 2019 Broadens Beneficial

Ownership Reporting. Diakses pada 15 April 2019.

https://www.moneylaunderingnews.com/2019/03/corporate-transparency-a

ct-of-2019-broadens-beneficial-ownership-reporting/

Hasibuan, Nella. “Perjanjian Nominee Yang Dibuat Untuk Penguasaan Tanah

Hak Milik Warga Negara Indonesia Oleh Warga Negara Asing”. Desertasi

S3 Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Malang. 2012

Mangoting, Benny. “Penentuan Status Beneficial Owner Untuk Mencegah

Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda”. Tesis S2

Page 112: TINJAUAN YURIDIS BENEFICIAL OWNERSHIP PADA …

104

Fakultas Hukum. Program Studi Hukum Ekonomi. Universitas Indonesia.

2010

Nuruliza, Anissa Tri. “Disclosure Of Ultimate Beneficial Ownership in

Indonesia”. Thesis S2 Tilburg University, International Businness Law

Program. 2016

Purba, Natalia Christine. “Keabsahan Perjanjian Innominat Dalam Bentuk

Nominee Agreement (Analisis Kepemilikan Tanah oleh Warga Asing)”.

Skripsi S1 Fakultas Hukum. Universitas Indonesia. Depok. 2006

Syafi‟i, Muhammad. “Piercing The Corporate Veil Terhadap Holding Company

Dalam Tindakan Hukum Anak Perusahaan”. Tesis S2 Program

Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 2016

Yustica, Juventia. “Tanggung jawab hukum pemegang saham portofolio

investasi”. (Studi Kasus Piercing The Corporate Veil). Skripsi S1 Fakultas

Hukum, Universitas Indonesia. 2015

Media Internet

Ballard Sphar LLP, Corporate Transparency Act of 2019 Broadens Beneficial

Ownership Reporting. Diakses pada 15 April 2019.

https://www.moneylaunderingnews.com/2019/03/corporate-transparency-a

ct-of-2019-broadens-beneficial-ownership-reporting/

Beneficial Ownership Register Opens On 6 April 2016. Diakses pada 10 Januari

2019.https://www.bdo.co.uk/en-gb/insights/business-edge/business-edge-2

016/beneficial-ownership-register

Companies House. Diakses pada 22 Januari 2019.

https://en.wikipedia.org/wiki/Companies_House

Diseminasi Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip

Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan

Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencuaian Uang Dan Tindak Pidana

Pendanaan Terorisme. Diakses pada 1 Desember 2018

Page 113: TINJAUAN YURIDIS BENEFICIAL OWNERSHIP PADA …

105

http://jdih.ppatk.go.id/wp-content/uploads/2018/03/Materi-Narsum_all-1.p

df

Emirzon, Joni. “Bentul Praktik dan Modus Tindak Pidana Pencucian Uang”,

Jurnal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 2017. Diakses 30 Desember

2018

https://jurnal.kpk.go.id/Dokumen/SEMINAR_ROADSHOW/Bentuk-prakti

k-dan-modus-tppu-Joni-Emirzon.pdf

ICIJ Rilis Dokumen Panama Babak Dua. Diakses pada 1 Maret 2019.

https://www.voaindonesia.com/a/icij-rilis-panama-papers-babak-dua/33223

23.html

Kasus E-KTP: Setya Novanto Dituntut 16 Tahun Penjara, Denda, dan Pencabutan

Hak Politik Lima Tahun. Diakses pada 28 November 2018.

https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43579739

Kemkumham Siap Ungkap Pengendali Utama Perusahaan. Diakses pada 20

Desember 2018

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160617130038-12-138910/kem

kumham-siap-ungkap-pengendali-utama-perusahaan

KPK: Beneficial Ownership Bukan untuk Menghukum Pelaku Usaha,

https://ekonomi.bisnis.com/read/20190703/9/1119535/kpk-beneficial-owne

rship-bukan-untuk-menghukum-pelaku-usaha, Diakses pada 5 Juli 2019

Mor, Fedorico. “Registers of beneficial ownership” (House of Commons Library,

no.8259, 2018,). Diakses pada 10 Februari 2019.

https://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan_terbatas_(Britania_Raya_dan_Irla

ndia)

Organ Perseroan Terbatas. Diakses pada 1 Januari 2018.

http://www.legalakses.com/download/hukum_perusahaan/Organ%20Perser

oan%20Terbatas.pdf

Page 114: TINJAUAN YURIDIS BENEFICIAL OWNERSHIP PADA …

106

Pengungkapan Beneficial Owner „Pintu Masuk‟ Kejar Korporasi Penghindar

Pajak. Diakses pada 27 November 2018.

https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59315073bc40e/pengungkapa

n-ibeneficial-owner-i-pintu-masuk-kejar-korporasi-penghindar-pajak

Piercing the corporate veil. Diakses pada 2 Desember 2018

https://en.wikipedia.org/wiki/Piercing_the_corporate_veil

Pusat Kebijakan Pendapatan Negara. “Beneficial Owner dalam OECD Model

Tax Convention (MTC): Sejarah dan Perkembangan Terkini”. Diakses

pada 1 January 2019 .

http://www.fiskal.kemenkeu.go.id/data/document/2012/kajian/pkpn/Benefi

cial%20Ownership%20-%20Aplikasi%20dalam%20tax%20treaty.pdf

Prastowo, Yustinus. Center for Indonesia Taxion Analysis, Seri Mengenal

Panama Papers (III): Beneficial Ownership. Diakses pada 22 November

2018. https://cita.or.id/opini/artikel/beneficial-ownership-bo/

Refleksi Akhir Tahun 2017 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Diakses pada 12 Februari 2019.

http://www.ppatk.go.id/backend/assets/uploads/20171219165527.pdf

Sancaya, I Wayan Werasmana. “Kekuatan Mengikat Perjanjian Nominee Dalam

Penguasaan Hak Milik Atas Tanah”. Artikel diakses pada 18 Oktober 2018

dari http://download.portalgaruda.org/article.php?article=127245&val=944

Siantar, Sangana Timor Lumban. “Peranan, Kewenangan dan Kedudukan Dewan

Komisaris Dalam Perseroan Terbatas”. Artikel Diakses pada 30 Desember

2018

https://media.neliti.com/media/publications/14182-ID-peranan-kewenanga

n-dan-kedudukan-dewan-komisaris-dalam-perseroan-terbatas.pdf.

Tanjaya. Hendrik. “Tinjauan Yuridis Terhadap Struktur Nominee Pemegang

Saham (Nominee Structure) Dalam Suatu Perseroan Terbatas”. Artikel

diakses pada 19 Oktober 2018 dari https:// medianeliti .

com/media/publications/ 161127-ID -none.pdf

Page 115: TINJAUAN YURIDIS BENEFICIAL OWNERSHIP PADA …

107

The Companies Keep “What the UK‟s open data register actualy tells us about

company owership. Diakses pada 5 Januari 2019.

https://www.globalwitness.org/en/campaigns/corruption-and-money-laund

ering/anonymous-company-owners/companies-we-keep/#chapter-0/section

-0

The Law Library of Congress, Global Legal Research Center , “Disclosure of

Beneficial Ownership in Selected Countries”.Diakses pada 12 Maret 2019.

http://www.law.gov

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan

Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali

Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan

Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindakan Pendanaan Terorisme

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Kementrian Hukum dan Hak

Asasi Manusia

Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor : Kep- /BEI/ -2018 Tentang

Peraturan Nomor I-V Tentang Ketentuan Khusus Pencatatan Saham di Papan

Akselerasi

Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keunagan Nomor:

PER- 02 / 1.02 / PPATK / 02 / 15 Tentang Kategori Pengguna Jasa Yang

Berpotensi Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel