TINJAUAN TENTANG PELAKSANAAN SITA …...Hambatan-Hambatan dalam Pelaksanaan Sita Penyesuaian (vergelijkende beslag) di Pengadilan Negeri Surakarta dan bagaimana solusinya..... 64 ...

i

TINJAUAN TENTANG PELAKSANAAN SITA PENYESUAIAN

(VERGELIJKENDE BESLAG) DI PENGADILAN NEGERI

SURAKARTA (Studi Kasus Sengketa Perdata Nomor :

66/Pdt.G/2009/PN.Ska)

Penulisan Hukum

(Skripsi)

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan guna

Memperoleh Derajat Sarjana S-1 Dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh

Aditya Yogatama

NIM. E0007253

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA

2011

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

ii


commit to user

iii


commit to user

iv

PERNYATAAN

Nama : Aditya Yogatama

NIM : E0007253

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul :

TINJAUAN TENTANG PELAKSANAAN SITA PENYESUAIAN

(VERGELIJKENDE BESLAG) DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA

(Studi Kasus Sengketa Perdata Nomor : 66/Pdt.G/2009/PN.Ska) adalah betul-

betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum

(skripsi) ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di

kemudian hari terbukti penyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima

sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang

saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 12 Oktober 2011

yang membuat pernyataan

Aditya Yogatama

NIM. E0007253


commit to user

v

MOTTO

itu sungguh berat, kecuali bagi orang-

(QS. Al-Baqarah : 45)

Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan hal yang

harus dikerjakan ketika hal itu memang harus dikerjakan, entah mereka

menyukainya atau tidak

(Aldus Huxley)

Tidak ada keberhasilan yang di dapat secara cuma-cuma,

pasti ada suatu usaha dan keyakinan dibaliknya

(Penulis)


commit to user

vi

PERSEMBAHAN

Kepada:

Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya

Kupersembahkan ini hanya Ayah dan Ibu tercinta yang telah memberikan seluruh

kasih sayang dan do a yang tiada hentinya untukku

Keluarga besar Hoesodo dan Oemar Zaman yang selalu memberikan semangat,

dukungan


commit to user

vii

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan

bimbingan serta ridho yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan

penulisan hukum (skripsi) ini dengan judul TINJAUAN TENTANG

PELAKSANAAN SITA PENYESUAIAN (VERGELIJKENDE BESLAG) DI

PENGADILAN NEGERI SURAKARTA (Studi Kasus Sengketa Perdata

Nomor : 66/Pdt.G/2009/PN.Ska) . Penulisan hukum (skripsi) ini disusun dalam

rangka memenuhi persyaratan kelulusan derajat S1 di Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Pada kesempatan ini pula tak lupa penulis ucapkan terimaksih kepada

semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik materiil maupun

spiritual kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret Surakarta.

2. Ibu Th. Kussunaryatun, S.H., M.H selaku Pembimbing skripsi yang dengan

sabar meluangkan waktu serta pikiranya untuk memberikan bimbingan, ilmu,

nasehat, dan arahan bagi tersusunnya penulisan hukum (skripsi) ini.

3. Bapak Harjono, S.H., M.H selaku Pembimbing Akademik yang dengan arif

dan bijak telah memberikan bimbingan dan pengarahan selama menempuh

studi di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

4. Bapak Sutanto, S.H., M.H. selaku Ketua Pengadilan Negeri Surakarta yang

telah memberikan ijin penelitian di Pengadilan Negeri Surakarta.

5. Bapak Hendro Baju Broto Kuntjoro, S.H. selaku Panitera Muda Hukum

Pengadilan Negeri Surakarta yang telah membantu dalam penelitian di

Pengadilan Negeri Surakarta.

6. Bapak Budhi Hertantiyo, S.H.,M.H., Bapak Susanto Isnu Wahjudi, S.H,

selaku Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, Bapak Mardiyono, Bapak

Mustika Adi selaku Jurusita Pengadilan Negeri Pengadilan Surakarta yang


commit to user

viii

telah meluangkan waktunya untuk wawancara, dan seluruh pegawai

Pengadilan Negeri Surakarta yang telah banyak membantu dalam penelitian.

7. Ketua Bagian PPH Bapak Lego Karjoko S.H., M.Hum., dan Mas Wawan

anggota PPH yang banyak membantu dalam Penulisan Hukum ini.

8. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang

telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.

9. Seluruh karyawan dan karyawati Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Surakarta yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis

selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum UNS.

10. Farida Puspitasari, Bonita Andarini, Ella Nuke Rias Putri, Hilda Kurniawati,

Ogan Budianto, Kuma Kusuma, Ghea Maharani, Yudhi, Agmon, Lestia dan

teman-teman lain yang selalu memberikan semangat dan saling mendoakan

agar segera menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini.

11. Teman-teman Fakultas Hukum UNS angkatan 2007 yang selalu memberikan

semangat dan saling megingatkan agar segera menyelesaikan tugas-tugas

perkuliahan.

12. Pihak-pihak lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan masih ada banyak hal yang

harus penulis pelajari. Oleh karena itu penulis sangat mengharap adanya saran dan

kritik yang membangun dan dapat membuat lebih baik. Akhirnya penulis berharap

bahwa apa yang telah penulis susun dapat memberi manfaat yang baik bagi siapa

saja yang membaca.

Surakarta, Oktober 2011

Penulis,

Aditya Yogatama


commit to user

ix

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ................................................................................. i

HALAMAN PERSTEJUAN .................................................................... ii

HALAMAN PENGESAHAN .................................................................. iii

HALAMAN PERNYATAAN ................................................................. iv

HALAMAN PERSEMBAHAN ............................................................... v

HALAMAN MOTTO ............................................................................... vi

KATA PENGANTAR .............................................................................. vii

DAFTAR ISI ............................................................................................. ix

DAFTAR GAMBAR ................................................................................ xii

DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................. xiii

ABSTRAK ................................................................................................ xiv

ABSTRACT .............................................................................................. xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ................................................... 1

B. Perumusan Masalah ........................................................... 5

C. Tujuan Penelitian .............................................................. 5

D. Manfaat Penelitian ............................................................ 6

E. Metode Penelitian ............................................................ 7

F. Sistematika Penulisan Hukum .......................................... 11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori ................................................................. 13

1. Tinjauan Umum tentang Perjanjian ............................. 13

a. Pengertian Perjanjian ................................................ 13

b. Syarat Sahnya Perjanjian .......................................... 14

c. Subyek dan obyek perjanjian .................................... 16

d. Asas- asas perjanjian ................................................. 16

e. Akibat Sahnya Perjanjian .......................................... 17

f. Wanprestasi dan Akibatnya ....................................... 18

g. Berakhirnya Perjanjian .............................................. 19


commit to user

x

2. Tinjauan Umum tentang Proses Pemeriksaan Sengketa

Perdata di Pengadilan Negeri ....................................... 20

a. Pengajuan Gugatan .................................................. 20

b. Persiapan dan Pemeriksaan Perkara di Muka

Sidang Pengadilan..................................................... 20

3. Tinjauan Umum tentang Sita Jaminan sebagai Upaya

Menjamin Gugatan Penggugat ..................................... 24

a. Pengertian Sita Jaminan............................................ 24

b. Jenis-jenis Sita Jaminan............................................ 25

c. Syarat-Syarat dan Ciri-Ciri Sita Jaminan.................. 26

d. Alasan Sita Jaminan Dikabulkan atau Ditolak.......... 27

e. Larangan Sita Jaminan.............................................. 28

f. Sita Penyesuaian........................................................ 31

B. Kerangka Pemikiran ......................................................... 38

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sengketa Perdata Nomor 66/Pdt.G/2009/PN.Ska........... 40

2. Identitas para pihak......................................................... 40

3. Duduk Perkara................................................................. 41

4. Obyek Sengketa............................................................... 46

5. Proses Pemeriksaan Perkara............................................ 46

6. Pertimbangan Hukum...................................................... 50

7. Amar Putusan Hakim....................................................... 52

B. Pembahasan

1. Pelaksanaan Sita Penyesuaian (vergelijkende beslag)

di Pengadilan Negeri Surakarta, Khususnya Dalam

Sengketa Perdata Nomor : 66/Pdt.G/2009/PN.Ska......... 53

a. Prosedur dalam menetapkan sita

penyesuaian (vergelijkende beslag)............................ 53

b. Pelaksanaan Sita Penyesuaian (vergelijkende beslag)


commit to user

xi

di Pengadilan Negeri Surakarta, Khususnya Dalam

Sengketa Perdata Nomor : 66/Pdt.G/2009/PN.Ska....... 60

2. Hambatan-Hambatan dalam Pelaksanaan Sita

Penyesuaian (vergelijkende beslag) di Pengadilan

Negeri Surakarta dan bagaimana solusinya........................ 64

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan ........................................................................... 68

B. Saran ................................................................................. 69

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN


commit to user

xii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Analisis Kualitatif Model Interaktif ...................................... 10

Gambar 2. Kerangka Pemikiran .............................................................. 38


commit to user

xiii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Permohonan Ijin Penelitian dari Fakultas Hukum UNS.

Lampiran 2. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di Pengadilan Negeri

Surakarta .

Lampiran 3. Putusan No. 66/Pdt.G/2009/PN.Ska.


commit to user

xiv

ABSTRACT Aditya Yogatama, E0007253. 2011. A REVIEW ON THE IMPLEMENTATION OF ADJUSTMENT CONFISCATION (VERGELIJKENDE BESLAG) IN SURAKARTA FIRST INSTANCE COURT (A CASE STUDY ON THE CIVIL DISPUTE NUMBER: 66/PDT.G/2009/PN.SKA). Faculty of Law of Sebelas Maret University.

This research aims to find out the implementation of adjustment confiscation (vergelijkende beslag) in Surakarta First Instance Court in the Civil Dispute Number: 66/Pdt.G/2009/PN.Ska and to find out the obstacles in the implementation of adjustment confiscation (vergelijkende beslag) in Surakarta First Instance Court. This study belongs to an empirical research that is descriptive in nature using qualitative approach. The types of data consisted of primary data in the form of interviews with judges and bailiff and secondary data in the form of verdict. Techniques of collecting data used were interview and library study. The data was analyzed qualitatively using an interactive model of analysis.

The implementation of adjustment confiscation (vergelijkende beslag) in Surakarta First Instance Court occurs because the filing of the lawsuit sequestration, but after running it the object that became known to the Plaintiff had pledged collateral in the bank, so that the Plaintiff's attorney to apply for adjustment confiscation (vergelijkende beslag) to the District Court of Surakarta to guarantee their rights, which is then granted by a judge and ordered the court clerk or bailiff, signed by the bailiff himself and two men as witnesses, then listed or registered in a book of land in the National land Agency (BPN) which states that the land or the object is already in the sequestration adjustment. The obstacles found in the dispute include: firstly, the disputed object is out of Surakarta Surakarta First Instance ask for help from the local First Instance. Secondly, there is a declination from the accused party, so that the court resorts mediation way.

Keywords: Confiscation, Adjustment Confiscation


commit to user

xv

ABSTRAK

Aditya Yogatama, E0007253. 2011. TINJAUAN TENTANG PELAKSANAAN SITA PENYESUAIAN (VERGELIJKENDE BESLAG) DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA (Studi Kasus Sengketa Perdata Nomor : 66/Pdt.G/2009/PN.Ska). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan sita penyesuaian (vergelijkende beslag) di Pengadilan Negeri Surakarta dalam Sengketa Perdata Nomor : 66/Pdt.G/2009/PN.Ska) dan mengetahui hambatan-hambatan pelaksanaan sita penyesuaian (vergelijkende beslag) di Pengadilan Negeri Surakarta beserta solusinya. Termasuk jenis penelitian empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis data meliputi data primer yang berupa hasil wawancara dengan hakim beserta jurusita dan data sekunder yang berupa berupa putusan hakim. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Analisa data secara kualitatif model interaktif.

Pelaksanaan sita penyesuaian (vergelijkende beslag) di Pengadilan Negeri Surakarta terjadi kerena adanya pengajuan gugatan sita jaminan, namun setelah berjalan ternyata obyek yang menjadi jaminan diketahui Penggugat telah diagunkan di bank, sehingga kuasa hukum Penggugat mengajukan permohonan sita penyesuaian ke Pengadilan Negeri Surakarta untuk menjamin haknya, yang kemudian dikabulkan oleh hakim dan memerintahkan panitera atau jurusita yang ditandatangani oleh jurusita itu sendiri dan dua orang sebagai saksi, kemudian dicatatkan atau didaftarkan dalam buku tanah di Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang menyatakan bahwa tanah atau obyek tersebut telah di sita penyesuaian. Hambatan dalam sengketa ini yaitu pertama, obyek sengketa berada pada wilayah hukum di luar dari Pengadilan Negeri Surakarta, maka solusinya yaitu Pengadilan Negeri Surakarta memohon bantuan kepada Pengadilan Negeri diwilayah hukum obyek sengketa berada. Kedua adanya penolakan dari pihak Tergugat, sehingga pengadilan menempuh jalur kekeluargaan.

Kata kunci : Sita, Sita Penyesuaian.


commit to user

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Segala aspek kehidupan manusia dalam masyarakat baik dari hal yang

sangat kecil sampai pada hal yang lebih besar pada kenyataannya selalu diatur

oleh hukum, antara lain oleh hukum perdata. Sebagai konsekuensi yuridis

sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa egara Indonesia

adalah negara hukum , dimana segala tindakan setiap warga negaranya dan

aparatur pemerintahannya harus berdasarkan hukum. Peraturan-peraturan

hukum yang berisi hak dan kewajiban haruslah ditaati agar tercapai tujuan

ketertiban, kedamaian serta keadilan.

Di dalam kehidupan bermasyarakat, tiap-tiap individu atau orang

mempunyai kepentingan yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya

ada kalanya kepentingan mereka bertentangan dengan adanya interaksi sosial

sesama manusia, sehingga menimbulkan sengketa di antara mereka,

akibatnya salah satu pihak harus mempertahankan haknya dari pihak lainnya,

atau memaksa pihak lain untuk melaksanakan kewajibannya. Dengan adanya

kemungkinan timbulnya sengketa dalam setiap hubungan antar manusia,

maka adanya norma-norma hukum tertentu yang bertujuan menjaga keadilan

dan melindungi hak setiap manusia merupakan suatu instrumen sosial yang

dapat mengatur ketika terjadi sengketa. Perlu ditegaskan bahwa yang

dimaksud dengan kepentingan adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban

perdata, yang diatur dalam hukum perdata materiil.

Hukum acara perdata disebut juga dengan hukum perdata formil,

yaitu semua kaidah hukum yang dapat menentukan dan mengatur tentang

cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata

sebagaimana yang diatur dalam hukum perdata materiil (Ny. Retnowulan

Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata 1997 : 1).


commit to user

2

Perikatan dan perjanjian menunjuk pada dua hal yang berbeda.

Perikatan adalah suatu istilah atau pernyataan yang bersifat abstrak dan

menunjuk pada hubungan hukum yang melahirkan kewajiban kepada salah

satu pihak yang terlibat dalam hubungan hukum tersebut. Eksistensi

perjanjian sebagai salah satu sumber perikatan dapat ditemui landasannya

pada ketentuan pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang

menya -tiap perikatan dilahirkan, akan karena perjanjian

baik karena undang-undang Ketentuan tersebut juga dipertegas lagi dengan

rumusan ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang

atu perbuatan dimana satu

Demikian jelaslah bahwa suatu perjanjian akan menimbulkan

perikatan. Dengan rumusan yang demikian Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata hendak menyatakan bahwa diluar perjanjian dan karena hal-hal yang

ditetapkan oleh undang-undang tidak ada perikatan. Perikatan melahirkan hak

dan kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan (Kartini Muljadi dan

Gunawan Widjaja, 2008 : 1- 2).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sangat menekankan

pentingnya penentuan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak yang

berkewajiban. Kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu itu

disebut prestasi. Pada umumnya setiap perikatan pemenuhan prestasi terletak

di pundak salah satu pihak dalam perikatan, yang disebut debitur. Kewajiban

atau prestasi untuk melakukan sesuatu dari sudut debitur disebut dengan

utang, sedangkan dari sudut pihak yang berhak atas pelaksanaan prestasi

tersebut, hak atas pemenuhan prestasi disebut dengan nama piutang. Pihak

yang berhak disebut dengan kreditur (Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja,

2003 : 19-40).

Kewajiban para pihak yang disebut prestasi, dalam perjanjian

dimaksudkan sebagai suatu pelaksanaan hal-hal yang tertulis dalam suatu


commit to user

3

perjanjian oleh pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu. Kewajiban-

kewajiban para pihak akan berakhir jika prestasi yang dijanjikan telah

dilaksanakan oleh para pihak. Diantara para pihak yang tidak memenuhi

prestasi atau tidak melaksanakan prestasi sebagaimana yang telah

diperjanjikan, maka pihak tersebut dinyatakan wanprestasi. Pihak yang

merasa dirugikan tentunya mengharapkan agar suatu prestasi dapat

dilaksanakan, untuk itu dalam hal ini guna memberikan perlindungan agar

prestasi yang berupa pengembalian hutang kepada kreditur dapat terlaksana

melalui proses pemeriksaan di pengadilan. Guna menjamin hak dari pihak

yang dirugikan perlu diajukan permohonan sita jaminan dalam proses

pemeriksaan tersebut.

Sita jaminan sebagai salah satu dari berbagai macam penyitaan yang

paling dikenal, dan sangat memegang peranan penting di dalam usaha dan

upaya tindakan hukum dari pihak kreditur agar dapat memaksakan kepada

pihak debitur untuk melunasi hutangnya demi memenuhi tuntutannya dimuka

pengadilan. Suatu usaha dan upaya tindakan hukum dari kreditur agar ia lebih

pasti dalam menikmati hasil kemenangannya itu serta tidak akan sia-sia

nantinya (R.Soeparmono 1997 : 1).

Seiring dengan perkembangan jaman yang menuntut modal kerja

untuk berlangsungnya suatu usaha, maka bank-bank baik negeri maupun

swasta banyak yang menawarkan pelayanan kredit yang cukup menjanjikan,

hanya dengan persyaratan yang relatif mudah sampai dengan suku bunga

yang rendah hal ini dilakukan agar menarik minat debitur agar menggunakan

fasilitas kredit yang ditawarkan. Banyaknya bank-bank swasta yang ada saat

ini memberikan iklim persaingan bisnis yang pesat terutama pada bidang

perkreditan. Hal ini disebabkan bank swasta dipandang lebih mudah

persyaratannya dan tidak berbelit-belit pencairan kredit yang dibutuhkan oleh

debitur. Perikatan hutang piutang antara debitur dengan pihak bank pun dapat

mudah dilaksanakan.


commit to user

4

Diketahui bahwa dalam hubungan hutang piutang antara debitur

dengan kreditur yang berupa bank, hutang piutang yang terjadi melalui proses

perjanjian yang di dalamnya menyebutkan bagaimana apabila debitur tidak

dapat memenuhi kewajiban membayar hutangnya, maka kreditur mempunyai

hak untuk mengambil alih barang tidak bergerak yang telah dijaminkan atau

diagunkan pada bank dengan cara mengajukan gugaatan sita jaminan ke

pengadilan negeri terhadap barang tidak bergerak yang dijaminkan tersebut,

tetapi yang menjadi suatu permasalahan apabila ternyata barang tidak

bergerak yang diagunkan telah dijaminkan pada pihak lain. Dalam hal ini

pengadilan tidak boleh memberikan keputusan sita jaminan. Hal ini akan

dapat menimbulkan benturan antara pemegang jaminan dengan pemegang

sita jaminan. Dan penyelesaiannya sangat sulit dan memerlukan waktu yang

lama. Sebab apabila kasus demikian, pengadilan tetap melakukan penyitaan

maka sudah jelas keliru, seharusnya bila barang yang hendak disita pada

waktu bersamaan sedang dijadikan sebagai jaminan atau agunan, permintaan

sita jaminan harus ditolak. Tindakan yang dibenarkan sita penyesuaian.

Beberapa alasan yang dapat penulisan paparkan untuk menunjukkan

perlunya sebuah kajian mendalam terkait dengan pelaksanaan sita

penyesuaian (vergelijkende beslag), yaitu : Pertama, belum adanya suatu

peraturan khusus yang mengatur mengenai sita penyesuaian. Kedua, untuk

melindungi hak kreditur dari debitur yang beritikad tidak baik. Ketiga, pada

umumnya masyarakat hanya mengenal adanya sita jaminan, sehingga dengan

penulisan hukum ini diharap mampu memberikan pengetahuan umum

mengenai sita penyesuaian.

Bertolak dari pemaparan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih

dalam mengenai pelaksanaan sita penyesuaian dengan mengadakan penulisan

yang berjudul TINJAUAN TENTANG PELAKSANAAN SITA

PENYESUAIAN (VERGELIJKENDE BESLAG) DI PENGADILAN

NEGERI SURAKARTA (Studi Kasus Sengketa Perdata Nomor :

66/Pdt.G/2009/PN.Ska).


commit to user

5

B. Perumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang permasalahan tersebut diatas, maka

perlu ditentukan perumusan masalah. Hal ini untuk mempermudah

pelaksanaan penulisan dan agar memberi pemahaman yang jelas dan terarah.

Adapun rumusan masalah yang dikaji penulis sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan sita penyesuaian (vergelijkende beslag) di

Pengadilan Negeri Surakarta, khususnya dalam sengketa perdata Nomor :

66/Pdt.G/2009/PN.Ska ?

2. Apa saja hambatan-hambatan dalam pelaksanaan sita penyesuaian

(vergelijkende beslag) di Pengadilan Negeri Surakarta dan bagaimana

solusinya ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan sebuah penulisan adalah untuk memecahkan masalah dan

menemukan jawaban atas suatu pertanyaan. Menurut Soerjono Soekanto,

tujuan penulisan dirumuskan secara deklaratif dan merupakan pernyataan-

pernyataan tentang apa yang hendak dicapai dengan penulisan tersebut

(Soerjono Soekanto, 2008 : 119). Berdasarkan perumusan masalah tersebut

diatas, maka tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Obyektif

a. Mengetahui pelaksanaan sita penyesuaian (vergelijkende beslag) di


b. Mengetahui hambatan-hambatan dan solusi dalam pelaksanaan sita

penyesuaian (vergelijkende beslag) di Pengadilan Negeri Surakarta.

2. Tujuan Subyektif

a. Menambah, memperluas dan mengembangkan pengetahuan serta

penanaman aspek hukum dalam teori praktik lapangan hukum,

khususnya dalam pelaksanaan sita penyesuaian (vergelijkende beslag)

di Pengadilan Negeri Surakarta.


commit to user

6

b. Memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama dalam menyusun

penulisan hukum untuk memenuhi persyaratan akademis guna

memperoleh gelar kesarjanaan (S1) pada Fakultas Hukum Universitas

Sebelas Maret Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Nilai sebuah penulisan tidak hanya ditentukan oleh metodologinya

saja, tetapi juga ditentukan oleh besar manfaat yang dapat diambil dari adanya

penulisan. Adapun manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penulisan ini

adalah :

1. Manfaat Teoritis

a. Penulisan hukum ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan

ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum umumnya serta hukum acara

perdata pada khususnya terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan

sita penyesuaian (vergelijkende beslag).

b. Hasil penulisan dan penulisan ini diharapkan dapat memberikan

gambaran kepada masyarakat umum serta masukan data ataupun

literatur bagi penulisan hukum selanjutnya, dan dapat menyumbangkan

pemecahan atas permasalahan yang akan diteliti.

2. Manfaat Praktis

a. Menjadi wahana bagi penulis untuk mengembangkan penalaran dan

pola pikir ilmiah sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis

dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

b. Hasil penulisan ini diharapkan dapat membantu memberi masukan

kepada semua pihak yang membutuhkan pengetahuan terkait dengan

permasalahan yang diteliti dan dapat dipakai sebagai sarana yang

efektif dan memadai dalam upaya mempelajari dan memahami ilmu

hukum khususnya hukum acara perdata terutama yang berkaitan dengan

sita penyesuaian terhadap benda tidak bergerak yang diagunkan di

bank.


commit to user

7

E. Metode Penelitian

Penulisan hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang

didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan

untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan

menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang

mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan

suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala

yang bersangkutan (Soerjono Soekanto, 2008 : 43).

Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis ialah penelitian

hukum empiris, dimana pada penulisan hukum empiris ini yang diteliti

pada awalnya adalah data sekunder kemudian dilanjutkan pada data primer

di lapangan atau terhadap masyarakat (Soerjono Soekanto, 2008 : 52).

Dalam penulisan ini, penulis meneliti hal-hal yang terkait dengan

implementasi atau penerapan aturan hukum dalam beracara dimuka

persidangan oleh lembaga atau institusi hukum, yaitu Hakim Pengadilan

Negeri Surakarta dalam memeriksa, mengadili, serta memutus sengketa

perdata.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Menurut Soerjono

Soekanto, suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data

yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.

Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar

dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama, atau di dalam

kerangka menyusun teori-teori baru (Soerjono Soekanto, 2008 : 10).

Penelitian ini memberikan gambaran yang lengkap mengenai pelaksanaan


commit to user

8

sita penyesuaian (vergelijkende beslag) di Pengadilan Negeri Surakarta

beserta hambatan dan solusinya.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis pendekatan

kualitatif, yaitu pendekatan yang digunakan oleh penulis dengan

mendasarkan pada data yang digunakan responden secara lisan atau

tulisan, dan juga perilakunya yang nyata diteliti dan dipelajari sebagai

suatu yang utuh (Soerjono Soekanto, 2008:250).

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian hukum ini adalah di Pengadilan Negeri Surakarta

yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi Nomor 290 Surakarta. Pemilihan

lokasi di Pengadilan Negeri Surakarta yang termasuk dalam kelas IA

khusus, dimana perkara-perkara yang ditangani lebih beragam

dibandingkan pengadilan-pengadilan lain, sehingga tepat untuk dijadikan

lokasi penelitian.

5. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan secara

langsung dari lapangan yang menjadi objek penelitian atau yang

diperoleh langsung dari responden yang berupa keterangan atau fakta-

fakta (Soerjono Soekanto, 2008 : 12). Dalam penelitian ini, data primer

berupa hasil wawancara dengan Bapak Budhi Hertantiyo, S.H.,M.H.,

Bapak Susanto Isnu Wahjudi, S.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri

Surakarta dan Bapak Mardiyono, Bapak Mustika Adi selaku Jurusita

Pengadilan Negeri Surakarta sebagai pelaksana di lapangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka, yang

memuat informasi atau data tersebut. Data sekunder ini mencakup


commit to user

9

dokumen-dokumen resmi yaitu berupa putusan hakim dengan Nomor :

66/Pdt.G/2009/PN.Ska mengenai pelaksanaan sita penyesuaian

(vergelijkende beslag) di Pengadilan Negeri Surakarta, yurisprudensi,

majalah dan artikel.

6. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer berupa data, keterangan atau fakta yang berasal

dari lapangan atau kasus. Di dalam penelitian ini, data primer yang

digunakan penulis adalah hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan

Negeri Surakarta dan jurusita sebagai pelaksana di lapangan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu

berupa berkas perkara dengan Nomor : 66/Pdt.G/2009/PN.Ska,

mengenai pelaksanaan sita penyesuaian (vergelijkende beslag) di


7. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Dengan mempergunakan wawancara sebagai suatu alat

pengumpul data, penulis diharapkan dapat mengungkapkan berbagai

aspek dari masyarakat-masyarakat tersebut (Soerjono Soekanto, 2008 :

227). Dalam hal ini penulis diharapkan dapat mengungkapkan segala

aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan sita penyesuaian

(vergelijkende beslag) di Pengadilan Negeri Surakarta, dengan

melakukan wawancara kepada Bapak Budhi Hertantiyo, S.H., M.H.

selaku Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, Bapak Susanto Isnu

Wahyudi, S.H, selaku Ketua Majelis dalam perkara perdata Nomor :


commit to user

10

66/Pdt.G/2009/PN.Ska, Bapak Mardiyono dan Bapak Mustika Adi

selaku Jurusita Pengadilan Negeri Surakarta.

b. Studi Kepustakaan

Tipe data apapun yang akan dikehendaki oleh penulis, maka

studi dokumen atau bahan pustaka yang akan selalu dipergunakan

terlebih dahulu (Soerjono Soekanto, 2008 : 201). Studi kepustakaan

dalam penulisan penulisan hukum ini akan digunakan sebagai patokan

norma dalam menilai fakta-fakta hukum yang akan dipecahkan sebagai

isu atau permasalahan hukum.

8. Teknik Analisis Data

Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model

analisis interaktif, yaitu model analisis dalam penelitian kualitatif yang

terdiri dari tiga komponen analisis yang dilakukan dengan cara interaksi,

baik antar komponennya, maupun dengan proses pengumpulan data, dalam

proses yang berbentuk siklus (H.B.Sutopo, 2006 : 119). Adapun skema cara

kerja analisis interaktif adalah sebagai berikut:

Gambar 1 : Model Analisis Interaktif

Sumber : HB. Sutopo, 2006 : 120

a. Reduksi Data

Pengumpulan Data

Penarikan Kesimpulan

Reduksi Sajian Data


commit to user

11

Reduksi data merupakan komponen pertama dalam analisis yang

merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi

data fieldnote. Proses reduksi ini akan berlangsung terus sepanjang

pelaksanaan penulisan.

b. Sajian Data

Sajian data merupakan suatu rakitan organisasi informasi

deskripsi dalam bentuk narasi yang memungkinkan untuk melakukan

simpulan penulisan. Sajian data selain dalam bentuk narasi kalimat

juga dapat meliputi berbagai jenis matriks, gambar, jaringan kerja,

kaitan kegiatan dan juga tabel sebagai pendukung narasinya.

c. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Pada waktu pengumpulan data sudah berakhir, peneliti mulai

melakukan usaha dalam bentuk pembahasan (diskusi) untuk menarik

simpulan dan verifikasinya berdasar semua hal yang terdapat dalam

reduksi maupun sajian datanya. (H.B. Sutopo, 2006 : 120). Simpulan

perlu diverifikasi dan agar lebih mantap dan benar-benar dapat

dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu perlu dilakukan verifikasi

yaitu merupakan aktivitas pengulangan untuk tujuan pemantapan,

penelusuran data kembali dengan cepat, mungkin sebagai akibat

pikiran kedua yang melintas pada peneliti pada waktu menulis sajian

data dengan melihat kembali sebentar pada catatan lapangan.

Verifikasi juga dapat dilakukan dengan lebih mengembangkan

ketelitian bahkan juga dapat dilakukan dengan kegiatan yang lebih luas

yaitu dengan melakukan replikasi dalam satuan data yang lain. Pada

dasarnya makna data harus diuji validitasnya supaya simpulan

penelitian menjadi lebih kokoh dan lebih dipercaya. (H.B.Sutopo, 2006

: 116).


commit to user

12

F. Sistematika Penulisan Hukum

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika

penulisan hukum yang sesuai dengan aturan baku dalam penulisan hukum,

maka penulis menyiapkan sistematika penulisan hukum. Adapun sistematika

penulisan hukum ini terdiri dari 4 (empat) bab. Sistematika penulisan hukum

tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi alasan pemilihan judul, latar belakang

masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan,

metode penulisan, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai kajian pustaka

dan teori yang berkenaan dengan judul penulisan hukum yang

diteliti, antara lain membahas tinjauan umum tentang perjanjian,

tinjauan umum tentang proses pemeriksaan sengketa perdata di

pengadilan negeri dan tinjauan umum tentang sita jaminan

sebagai upaya menjamin gugatan penggugat.

BAB III : HASIL PENULISAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang hasil penelitian

sebagai jawaban atas rumusan masalah mengenai pelaksanaan

dan hambatan-hambatan sita penyesuaian (vergelijkende beslag)

di Pengadilan Negeri Surakarta dan solusinya.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai simpulan dan

saran terkait dengan permasalahan yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


commit to user

13

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum tentang Perjanjian

a. Pengertian Perjanjian

Perjanjian diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata (KUHPerdata). Di dalam Pasal 1313 KUHPerdata disebutkan

erjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau

lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Perjanjian (verbintenis) mengandung pengertian suatu hubungan

hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih yang memberi

kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus

mewajibkan pada pihak lain menunaikan prestasi. Dari pengertian tersebut

dapat diketahui wujud pengertian perjanjian, antara lain hubungan hukum

(rechtsbetrekking) yang menyangkut hukum kekayaan antara dua orang atau

lebih, memberi hak pada satu atau lebih, yang memberi hak pada satu pihak

dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi (M.Yahya Harahap,

1986 : 6).

Para sarjana hukum perdata umumnya berpendapat bahwa pengertian

perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1313 KUHPerdata masih banyak

kelemahannya antara lain :

1) Hanya menyangkut sepihak saja

konsensus para pihak.

2) Kata perbuatan menyangkut juga tanpa konsensus

Dalam pengertian perbuatan termasuk juga tindakan penyelenggaraan

kepentingan (zaakwaarneming), tindakan melawan hukum

13


commit to user

14

(onrechtmatige daad) yang tidak mengandung unsur suatu konsesus.

Seharusnya dipakai istilah persetujuan.

3) Pengertian perjanjian terlalu luas

Perjanjian yang diatur dalam Buku III KUHPerdata sebenarnya hanya

meliputi perjanjian yang bersifat kebendaan, bukan bersifat kepribadian

(personal).

4) Tanpa menyebut tujuan

Dalam rumusan pasal tersebut tidak disebutkan tujuan mengadakan

perjanjian, sehingga pihak-pihak mengikatkan diri itu tidak jelas untuk

apa.

(Abdulkadir Muhammad, 2000 : 224-225).

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa perjanjian

merupakan suatu hubungan hukum antara antara dua orang atau lebih dan

menimbulkan hak dan kewajiban yang mengikat keduannya sesuai dengan

kesepakatan kedua belah pihak.

b. Syarat Sahnya Perjanjian

Perjanjian bisa dinyatakan sah jika telah memenuhi syarat-syarat yang

telah ditetapkan oleh Undang-undang. Perjanjian yang sah diakui dan diberi

akibat hukum (legally concluded contact). Syarat-syarat sah perjanjian

menurut Abdulkadir Muhammad berdasar ketentuan pasal 1320

KUHPerdata:

1) Persetujuan kehendak

Kesepakatan seia sekata pihak-pihak mengenai pokok perjanjian. Apa

yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak

yang lainya. Ada persetujuan kehendak yang sama antara pihak-pihak

yang membuat kesepakatan.

2) Kecakapan pihak-pihak

Dinyatakan cakap melakukan perbuatan hukum apabila sudah dewasa,

artinya sudah mencapai umur 21 tahun atau sudah kawin walaupun


commit to user

15

belum 21 tahun. Menurut pasal 1330 KUHPerdata, dikatakan tidak

cakap membuat perjanjian ialah orang yang belum dewasa, ditaruh di

dibawah pengampuan dan wanita bersuami. Ada kecakapan pihak-

pihak untuk membuat perjanjian (capacity).

3) Suatu hal tertentu (obyek)

Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian, obyek perjanjian,

prestasi yang wajib dipenuhi. Prestasi itu harus tertentu atau sekurang-

kurangnya dapat ditentukan.

4) Suatu sebab yang halal (causa)

Causa

suatu yang menyebabkan orang membuat perjanjian. Yang dimaksud

dengan causa yang halal dalam pasal 1320 KUHPerdata itu bukanlah

pihak-pihak. Ada suatu sebab yang halal (causa), isi muatan materi

yang ada di dalamnya harus sesuai dengan undang-undang.

(Abdulkadir Muhammad, 2000 : 228-233)

Syarat pertama dan kedua pasal 1320 KUHPerdata disebut syarat

subyektif, karena melekat pada diri orang yang menjadi subjek perjanjian.

Apabila syarat ini tidak dipenuhi, perjanjian dapat dibatalkan. Jika tidak

dimintakan pembatalan kepada hakim, perjanjian itu tetap akan mengikat

pihak-pihak, walaupun diancam pembatalan sebelum lampau waktu lima

tahun (pasal 1454 KUHPerdata). Syarat ketiga dan keempat pasal 1320

KUHPerdata disebut syarat obyektif, karena mengenai sesuatu yang menjadi

obyek perjanjian. Jika syarat ini tidak dipenuhi, perjanjian batal demi

hukum, artinya perjanjian tersebut dianggap tidak ada (Abdulkadir

Muhammad, 2000 : 228-233).


commit to user

16

c. Subyek dan obyek perjanjian

1) Subyek Perjanjian

Subyek perjanjian yaitu pihak-pihak yang terikat dalam

perjanjian dan di dalamn KUHPerdata dibedakan menjadi tiga golongan

yang tersangkut pada perjanjian yaitu:

a) Para pihak mengadakan perjanjian itu sendiri;

b) Para ahli waris mereka dan mereka yang mendapatkan hak dari

padanya;

c) Pihak ketiga

(Mariam Darus Badrulzaman dkk, 2001:22).

2) Obyek Perjanjian

Obyek dari perjanjian adalah prestasi, dimana kreditur berhak atas

suatu prestasi dan debitur wajib memenuhi pelaksanaan prestasi dapat

berupa apapun yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang

melaksanakan suatu perjanjian.

d. Asas- asas perjanjian

Hukum perjanjian mengenal beberapa asas penting, yang merupakan

dasar kehendak pihak-pihak dalam mencapai tujuan. Beberapa asas tersebut


1) Asas kebebasan berkontrak

Setiap orang bebas mengadakan perjanjian apa saja, baik yang

sudah diatur atau belum diatur dalam undang-undang. Tetapi kebebasan

tersebut dibatasi oleh tiga hal yaitu, tidak dilarang oleh undang-undang,

tidak bertentangan dengan ketertiban umum, tidak bertentangan dengan

kesusilaan.

2) Asas pelengkap

Asas ini mengandung arti bahwa ketentuan undang-undang boleh

tidak diikuti apabila pihak-pihak menghendaki dan menbuat ketentuan-

ketentuan sendiri yang menyimpang dari ketentuan undang-undang.


commit to user

17

Tetapi apabila dalam perjanjian yang mereka buat tidak ditentukan lain,

maka berlakulah ketentuan undang-undang. Asas ini hanya mengenai

hak dan kewajiban pihak-pihak saja.

3) Asas konsensual

Asas ini mengandung arti bahwa perjanjian itu terjadi sejak saat

tercapainya kata sepakat (konsensus) antara pihak-pihak mengenai

pokok perjanjian. Sejak saat itu perjanjian mengikat dan mempunyai

akibat hukum. Dalam asas ini dapat disimpulkan bahwa perjanjian yang

dibuat itu cukup secara lisan saja, sebagai penjelmaan dari asas

yang dibut secara tertulis. Tujuannya ialah bukti lengkap mengenai apa

yang mereka perjanjikan.

4) Asas obligator

Asas ini mengandung arti bahwa perjanjian yang dibuat oleh

pihak-pihak itu baru dalam taraf menimbulkan hak dan kewajiban saja,

belum memindahkan hak milik.


e. Akibat Sahnya Perjanjian

Menurut Abdulkadir Muhammad akibat sahnya perjanjian dalam

Pasal 1338 KUHPerdata sebagai berikut :

1) Berlaku sebagai Undang-Undang

Artinya perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa

serta memberi kepastian hukum kepada para pihak yang membuatnya.

2) Tidak dapat ditarik kembali secara sepihak

Tetapi apabila ada alasan yang cukup menurut undang-undang,

perjanjian dapat ditarik kembali atau dibatal secara sepihak.


commit to user

18

3) Pelaksanaan dengan itikad baik.

Maksud dari itikad baik dalam Pasal 1338 KUHPerdata adalah

ukuran objektif untuk menilai pelaksanaan perjanjian, apakah

pelaksanaan perjanjian itu mengindahkan norma-norma kepatutan dan

kesusilaan (Abdulkadir Muhammad, 2000 : 234-235).

f. Wanprestasi dan Akibatnya

Sebelum membahas mengenai wanprestasi, pengertian prestasi

adalah sesuatu yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan

maupun perjanjian, perjanjian dimaksudkan sebagai suatu pelaksanaan hal-

hal yang tertulis dalam suatu perjanjian oleh pihak yang telah mengikatkan

diri untuk itu. Kewajiban-kewajiban para pihak berakhir jika prestasi yang

diperjanjikan telah dilaksanakan oleh para pihak (Abdulkadir Muhammad,

2000 : 201).

Pembahasan mengenai wanprestasi tidak bisa terlepas dari masalah

pernyataan lalai dan kelalaian. Adapun arti dari wanprestasi adalah

pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak

sesuai dengan prestasi selayaknya. Dengan begitu seorang debitur dikatakan

berada dalam keadaan wanprestasi apabila dalam melakukan pelaksanaan

prestasi perjanjian telah lalai sehingga terlambat dari jadwal waktu yang

ditentukan atau dalam melakukan prestasi tidak menurut sepatutnya atau

selayaknya.

Berdasarkan arti dari wanprestasi diatas maka akan timbul akibat

dari wanprestasi tersebut yaitu keharusan bagi debitur untuk membayar

ganti kerugian atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak

1986: 60).

Tidak terpenuhinya kewajiban debitur ada dua kemungkinan, yaitu

sebagai berikut:


commit to user

19

1) Kesalahan debitur, baik karean kesengajaan maupun karena kelalaian

2) Keadaan memaksa ( force majure atau overmacht), diluar kemampuan

debitur, debitur tidak bersalah.

(Abdulkadir Muhammad ,1999 : 202-203).

Menurut R.Subekti bentuk-bentuk dari wanprestasi itu sendiri dapat

berupa:

1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;

2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana

dijanjikan;

3) Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat;

4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

(R.Subekti, 2002 : 45).

g. Berakhirnya Perjanjian

Di dalam Pasal 1381 KUHPerdata menyebutkan bahwa perikatan

hapus karena:

1) pembayaran;

2) penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau

penitipan;

3) pembaharuan utang;

4) penjumpaan utang atau kompensasi;

5) pencampuran utang;

6) pembebasan utang;

7) musnahnya barang yang terutang;

8) batal atau pembatalan;

9) berlakunya suatu syarat batal; dan

10) lewatnya waktu.


commit to user

20

2. Tinjauan Umum tentang Proses Pemeriksaan Sengketa Perdata di Pengadilan

Negeri

a. Pengajuan Gugatan

Di dalam suatu perkara yang tidak bisa diselesaikan dengan jalan

damai oleh pihak berperkara, jalan terakhir yang dapat ditempuh ialah

penyelesaian melalui pengadilan negeri. Untuk itu penggugat harus

mengajukan gugatanya kepada ketua pengadilan negeri secara tertulis atau

lisan jika penggugat tidak bisa menulis. Permohonan gugatan secara

tertulis disebut dengan surat gugatan. Tiga hal yang harus diperhatikan dan

dimuat dalam surat gugatan yaitu:

1) Keterangan lengkap mengenai pihak-pihak yang berperkara, yaitu

nama, umur, alamat, pekerjaan, dan agama (identity of parties).

2) Dasar gugatan (fundamental petendi) yang memuat uraian tentang

kejadian atau peristiwa (factual grounds) dan uraian tentang hukum

yaitu adanya hak dalam hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis

gugatan itu (legal grounds).

3) Tuntutan yang dimohonkan penggugat agar diputuskan oleh

Pengadilan (petitum). Tuntutan dapat dirinci lagi menjadi dua macam,

yaitu tuntutan primer (primary claim) yang merupakan tuntutan pokok

dan subsider (subsidiary claim) yang merupakan tuntutan pengganti

apabila tuntutan pokok ditolak oleh pengadilan.


Di dalam gugatan, penggugat akan mengajukan permohonan sita

jaminan agar gugatan dapat dipenuhi.

b. Persiapan dan Pemeriksaan Perkara di Muka Sidang Pengadilan

1) Penunjukan Majelis Hakim

Setelah perkara perdata didaftarkan ke pengadilan negeri

melalui panitera dan kemudian ketua majelis hakim yang

bersangkutan menentukan hari dan jam perdata akan diperiksa dengan

memperhatikan jarak antara tempat tinggal pihak-pihak yang


commit to user

21

berperkara. Lamanya waktu antara panggilan sidang tidak kurang dari

tiga hari, tidak termasuk hari minggu. Jadi sekurang-kurangnya tiga

hari sebelum sidang dimulai, para pihak sudah mendapatkan surat

panggilan yang sah (Abdulkadir Muhammad, 2008 : 85).

2) Panggilan Sidang

Ketua majelis hakim memerintahkan kepada panitera untuk

memanggil kedua belah pihak beserta saksi-saksinya agar hadir pada

waktu sidang yang sudah ditetapkan untuk didengar dan dengan

membawa bukti-bukti yang diperlukan. Panggilan ini dilakukan oleh

jurusita atau petugas lain yang bertindak sebagai jurusita pengganti

dan harus dilakukan dengan surat perintah panggilan serta wajib

menyerahkan turunan surat gugatan dengan pemberitahuan jika

bersedia, diperbolehkan untuk menjawabnya secara tertulis. Jadi

sebelum sidang, tergugat tidak diwajibkan untuk menjawab,

diperbolehkan menjawab dan apabila dia bersedia menjawab, agar di

jawab secara tertulis (Abdulkadir Muhammad, 2008 : 85-86).

Di dalam pemeriksaan perkara sidang yang dilaksanakan di

pengadilan negeri, urutan pembukaan sidang oleh hakim sebagai

berikut :

1) Pemeriksaan oleh majelis hakim

2) Sidang terbuka untuk umum atau sidang tertutup untuk umum

3) Hakim menawarkan mediasi kepada kedua belah pihak

4) Acara tanpa hadir (verstek).

3) Jawaban Gugatan

Jika dalam proses perdamaian tidak ditemukan titik

penyelesaian untuk selanjutnya tergugat diberi kesempatan untuk

mengajukan jawaban gugatan, jawaban tersebut dapat dilakukan

secara tertulis dan lisan. Kemungkinan isi dari jawaban gugatan


commit to user

22

tersebut yaitu tangkisan (exceptie), principal, rekonpensi atau gugat

balik.

4) Replik

Replik yaitu merupakan jawaban balasan atas jawaban

tergugat, replik biasanya berisi dalil dalil atau hak hak tambahan

untuk menguatkan dalil dalil gugatan penggugat. Penggugat dalam

replik ini dapat mengemukakan, pendapat pendapat para ahli, doktrin,

kebiasaan, dan sebagasinya. Selain itu peran yurisprudensi sangat

penting dalam replik, mengigat kedudukanya adalah salah satu dari

sumber hukum. Dalam replik penggugat dapat mengajukan hal-hal

baru untuk menguatkan dalial gugatanya.

5) Duplik

Duplik berarti jawaban tergugat atas replik penggugat.Dengan

demikian isi dari duplik yaitu mengenai dalil-dalil yang dapat

menguatakan jawaban tergugat, pada duplik penggugat masih dapat

mengemukakan dalil-dalil baru tentang bantahan terhadap gugatan,

atau sekedar untuk menguatkan dalil-dalil bantahanya.

6) Pembuktian

Proses selanjutnya yaitu pembuktian, dimana pembuktian

merupakan suatu proses pengungkapan fakta-fakta yang menyatakan

bahwa suatu peristiwa hukum sudah terjadi. Dalam pembuktian juga

harus memenuhi asas-asas pembuktian, apa yang harus dibuktikan,

apa yang tidak perlu dibuktikan, siapa yang harus membuktikan dan

pengungkapan fakta-fakta oleh kedua belah pihak seperti yang telah

dikemukakan dalam pasal 164 HIR yang mengatur tentang macam-

macam alat bukti yaitu ; tulisan, saksi, pengakuan, persangkaan,

sumpah, dan pemeriksaan ditempat.


commit to user

23

7) Kesimpulan

Tahap selanjutnya dalam proses pemeriksaan perkara

pengadilan negeri yaitu kesimpulan dari penggugat dan tergugat

hingga menjadi putusan hakim, yang karena fungsinya membantu

hakim dalam mengambil keputusan dan melengkapi dasar hukum

yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak. Pengadilan dalam

mempertimbangkan perkara yang dihadapi perlu menggunakan semua

kaidah hukum yang berlaku bagi perkara itu karena pengadilan

mengetahui dasar hukumnya.

8) Putusan Hakim

Dalam hal ini, pengadilan melengkapi dasar hukumnya karena

pengadilan mengetahui bahwa menurut hukum materiil (perjanjian

hutang-piutang) orang yang berhutang wajib untuk membayar

hutangnya. Jenis-jenis putusan pengadilan ada 2 yaitu :

1) Putusan sementara

Sebelum menjatuhkan putusan akhir, pengadilan

menjatuhkan putusan sementara yang berfungsi untuk

memungkinkan dan memudahkan kelanjutan pemeriksaan perkara

seterusnya.

2) Putusan akhir

Hukum acara perdata mengatur putusan akhir menjadi tiga

jenis yaitu putusan kondemnator (condemnatoir vonnis,

condemnatory verdict), putusan deklarator (declaratoir vonnis,

declaratory verdict), dan putusan konstitutif (constitutief vonnis,

constitutive verdict) (Abdulkadir Muhammad, 2008 : 163-164).

Terhadap putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim, ada dua

kemungkinan yaitu para pihak yang bersengketa menerima putusan atau

merasa tidak puas terhadap putusan tersebut sehingga mengajukan upaya

hukum yang merupakan hak yang diberikan oleh undang-undang seperti

verzet, banding, kasasi dan peninjauan kembali.


commit to user

24

3. Tinjauan Umum tentang Sita Jaminan Sebagai Upaya Menjamin Gugatan

Penggugat

a. Pengertian Sita Jaminan

Sebelum membahas sita jaminan lebih lanjut di dalam Jurnal Et Pax

(jurnal Ilmu Hukum) disebutkan bahwa jaminan bukanlah prestasi pokok

dalam suatu perikatan, jaminan baru akan muncul dan mempunyai arti

penting pada saat debitur tidak dapat berprestasi dengan baik atau pada

saat debitur tidak mencukupi guna melunasi semua hutang-hutangnya

(Ismantiningsih, 2009 : 63).

Berdasar hal tersebut diatas terlihat betapa krusialnya fungsi jaminan

di dalam suatu hubungan hutang piutang, mengingat adanya kemungkinan

debitur untuk melakukan wanprestasi serta jangka waktu pinjaman yang

relatif panjang mengakibatkan semakin tingginya resiko-resiko yang

mungkin akan terjadi. Ketika debitur melakukan wanprestasi, jaminan

tersebut dapat dilakukan penyitaan oleh Pengadilan untuk menjamin hak

dari kreditur.

Di dalam hukum perdata kewajiban memenuhi prestasi selalu

disertai jaminan harta kekayaan debitur. Dalam pasal 1131 dan 1132

KUHPerdata dinyatakan bahwa semua harta kekayaan debitur baik

bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan

ada, menjadi jaminan pemenuhan hutangnya terhadap kreditur.

Pengertian penyitaan itu sendiri terdapat dalam jurnal internasional

New York Law Online, yang menyatakan sebagai berikut : Confiscation

means a penalty or a mesure, ordered by a court following proceedings in

a relatio to a criminal offence or criminal offences resulting in the final

depriva Robert Golobinek, 2006 : 12). (Penyitaan berarti

hukuman atau tindakan, yang diperintahkan oleh pengadilan mengikuti

proses dalam kaitannya dengan kejahatan yang mengakibatkan

perampasan properti).


commit to user

25

Secara yuridis, pengertian sita jaminan adalah sita yang merupakan

upaya hukum yang diambil oleh pengadilan sebagai tindakan yang

mendahului pemeriksaan pokok perkara ataupaun mendahului putusan (R.

Soeparmono, 1997 : 7).

Istilah sita jaminan adalah bahasa yang paling tepat, secara harafiah maupun yuridis, lebih mendekati makna conservatoir beslag. Sita yang diletakan baik terhadap harta yang disengketakan maupun terhadap harta kekayaan tergugat, bertujuan untuk memberi jaminan kepada pengguagat, harta yang disengketakan atau harta milik tergugat, tetap ada dan utuh, sehingga sita itu memberi jaminan

illusoir

Harahap, 1987 : 3).

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sita

jaminan merupakan suatu upaya hukum yang dilakukan pengadilan

bertujuan untuk melindungi pemenuhan hak kreditur yang berada pada

jaminan milik debitur.

b. Jenis-jenis Sita Jaminan

Sita jaminan dimaksudkan guna menjamin kepentingan penggugat

agar terjamin haknya sekiranya gugatannya dikabulkan nanti dan undang-

undang menyediakan upaya untuk menjamin hak tersebut, yaitu dengan

penyitaan. Sita Jaminan dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu :

1) Sita jaminan (conservatoir beslag) atau sita jaminan terhadap barang

milik debitur

Sita jamianan berarti menyita barang milik tergugat untuk menjamin

pembayaran hutang, diatur dalam pasal 227 ayat (1) HIR, pasal 261

ayat (1) RBG atau pasal 720 Rv. (M.Yahya Harahap, 2010 : 339)

2) Sita revindikasi (revindikatoir beslag) atau sita jaminan terhadap

barang miliknya sendiri

Sita revindikasi mempunyai perbedaan disbanding sita jaminan,

perbedaan tersebut terutama terletak pada obyek barang sitaan dan

kedudukan penggugat atas barang tersebut yang dikuasai oleh pihak

lain tanpa hak. (M.Yahya Harahap, 2010 : 326)


commit to user

26

c. Syarat-Syarat dan Ciri-Ciri Sita Jaminan

Di dalam pelaksanaan sita jaminan terdapat beberapa persyaratan

yang harus dipenuhi, menurut R.Soeparmono syarat-syarat sita jaminan


1) Dilakukan oleh panitera pengadilan negeri, jika berhalangan,

digantikan oleh seorang yang cakap dan dapat dipercaya, dari

pejabat yang ditujuk ketua pengadilan negeri;

2) Di tempat letaknya barang yang akan disita;

3) Dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi, dengan menyebutkan nama,

pekerjaan dan tempat tinggalnya, serta turut menandatangani berita

acara sita jaminan;

4) Membuat berita acara sita jaminan;

5) Hadirnya kepala desa/kelurahan setempat serta mengumumkannya

kepada khalayak ramai disitu;

6) Untuk barang tidak tetap (Ps. 197 HIR, Ps. 208 Rbg): agar barang

disimpan tergugat di tempat barang terletak;

7) Untuk barang tetap (Ps. 197, 198, 199 HIR, Ps. 208, 213, 214 Rbg):

misalnya tanah atau tanah dan rumah, maka penyitaan itu harus

dicatat pada buku induk (tanah) pada kantor badan pertanahan

setempat;

8) Hendaknya sita juga dicatat di buku khusus pengadilan negeri;

9) Memerintahkan kepada tersita agar barang yang disita tetap

dipegang atau dikuasai saja, sekedar ditujuk sebagai pengawas, agar

tidak beralih ke orang lain

(R.Soeparmono, 1997 : 26-27).

Terdapat beberapa ciri-ciri sita jaminan, menurut R.Soeparmono sita

jaminan terdapat kekhususan yang dapat dikategorikan sebagai berikut :

1) Sebagai tindakan hukum pendahuluan dan jaminan, guna menjamin

hak-hak penggugat;


commit to user

27

2) Obyeknya ialah semua barang milik tergugat, dapat barang berwujud

atau tak berwujud atau barang tetap atau tidak tetap;

3) Sita hanya diletakan atas jenis sengketa : wanprestasi, tuntutan ganti

rugi, hutang piutang;

4) Adanya pembatasan-pembatasan dan larangan-larangan tertentu

dalam sita jaminan;

5) Tujuan dari sita jaminan ialah, agar kemenangan pengugat dapat

dinikmati sebagaimana mestinya pada saatnya kelak putusan

Pengadilan tersebut dapat dijalankan, dan setelah mempunyai

kekuatan hukum tetap;

6) Dalam sita jaminan hak milik masih tetap pada Tergugat, ia hanya

kehilangan kewenangan untuk menguasainya;

7) Dalam pelaksanaan sita jaminan, harus dimulai disita jenis barang-

barang tidak tetap lebih dahulu, kemudian dari barang-barang tidak

tetap dan jika tidak mencukupi, barulah disita barang-barang tetap;

8) Sita jaminan hanya dapat dikabulkan oleh pengadilan pada waktu,

selama proses persidangan berjalan (sebelum putusan dijatuhkan);

9) Jika disita barang tetap berupa tanah, maka harus dicatat dalam

Berita Acara Sita Jaminan serta didaftarkan pada Kantor Badan

Pertanahan setempat.

10) Setelah sita jaminan dikabulkan dan dinyatakan sah dan berharga

dalam putusan pengadilan, setelah mana mempunyai titel

eksekutorial, lalu beralih menjadi sita eksekutorial, setelah putusan

mempunyai kekuatan hukum tetap dan putusan dapat dilaksanakan

(R.Soeparmono, 1997 : 15-17).

d. Alasan Sita Jaminan Dikabulkan atau Ditolak

Dalam suatu gugatan permohonan sita jaminan dapat dikabulkan

atau ditolak, itu bersangkut-paut dengan segi sifat penyitaan, maka sifat

penyitaan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

1) Bersifat Permanen

Apabila sita jaminan itu kelak dilanjutkan dengan:


commit to user

28

a) Perintah menyerahkan langsung kepada penggugat, karena

perkaranya dikabulkan, berdasarkan putusan yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap, atau

b) Apabila dilakukan penjualan lelang di muka umum atas barang

yang telah disita tersebut.

2) Bersifat Temporer

Apabila Majelis Hakim memerintahkan pengangkatan sita, karena

alasan:

a) Dengan surat penetapan : diperintahkan sita jaminan untuk

diangkat, pada saat proses persidangan berlangsung.

b) Dapat diangkat sita jaminan tersebut sekaligus pada saat

menjatuhkan putusan (dalam amar putusan), misalnya : apabila

gugatan penggugat ditolak.

(R.Soeparmono, 1997 : 13-14).

e. Larangan Sita Jaminan

Pembatasan atas obyek barang sitaan harus dihubungkan dengan

sifat atau jenis gugatan, jadi sepintas memang tidak ada pembatasan.

Tetapi apabila masalah persitaan dihubungkan secara konkrit dengan sifat

perkara baru timbul masalah klasifikasi dan pembatasan jangkauan barang

yang menjadi obyek persitaan. Dalam Pasal 227 ayat (1) HIR jo Pasal 197

ayat (8) HIR atau Pasal 261 ayat (1) RBG jo Pasal 211 RB secara garis

besar dapat diterangkan sebagai berikut :

1) Pada prinsipnya penyitaan dapat menjangkau semua harta milik

kekayaan tergugat sesuai dengan kepentingan yang hendak dipenuhi

gugatan;

2) Dan obyek harta kekayaan milik terguagat meliputi jenis barang:

a) Barang bergerak dan tidak bergerak

b) Yang berwujud maupun benda yang tak berwujud


commit to user

29

Di dalam prinsip tersebut, pelaksanaan penyitaan Pasal 197 ayat (8)

HIR atau Pasal 211 RBG, secara tidak langsung telah memberikan

klasifikasi dan pembatasan. Acuan pembuatan yang dimaksud dapat

dirinci sebagai berikut :

1) Dahulukan pensitaan barang bergerak.

a) Yang pertama disita ialah barang yang bergerak

Apabila nilai barang bergerak diperkirakan telah mencukupi jaminan

jumlah tagihan yang dituntut penggugat dalam gugatan, pensitaan

harus dihentikan sampai disitu.

b) Bila barang yang bergerak tidak mencukupi, pensitaan baru

diperbolehkan terhadap barang yang tidak bergerak.

2) Pensitaan tidak boleh melampaui jumlah tagihan.

Kejadian pensitaan yang melampaui jumlah tagihan yang digugat,

sering dijumpai dalam praktek. Hakim dan jurusita tidak mau tahu

apakah jumlah nilai barang yang disita sudah cukup menjamin besarnya

jumlah tagihan hutang.

(M.Yahya Harahap, 1987 : 73).

Pada dasarnya penyitaan memiliki ketentuan yaitu bahwa penyitaan

harus mendahulukan benda bergerak terlebih dahulu, apabila tidak

mencukupi nilai hutangnya maka benda bergerak baru dapat disita dan

barang yang disita tidak boleh melebihi jumlah hutang yang harus

dipenuhi.

Sebuah upaya sita bukan merupakan akhir dari suatu upaya hukum

seperti yang tercantum di dalam Jurnal Hukum Bisnis yaitu bahwa

penyitaan jangan sampai menghentikan usaha tergugat (prinsip

rijdendebeslag) sementara itu hendaknya pengertian sita yang diletakkan

di pengadilan adalah sita jaminan (conservatoir beslag) setelah putusan

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka statusnya


commit to user

30

menjadi sita eksekusi (eksecutorial beslag), disusun penjualan atau lelang

(Heru Soepraptomo, 2007 : 54).

Seperti yang terdapat dalam jurnal internasional, New Law Journal

sebagai berikut :

The court retains the jurisdiction to stay an application for coThat power exists where it would be oppressive to seek confiscation. It is not sufficient to establish oppression (and thus abuse of process) that the effect of a confiscation order will be to extract from a defendant a sum greater than his profit from his crime (Rv. Morgan, 2008 : 13)

(Pengadilan mempertahankan yurisdiksi untuk tinggal aplikasi untuk penyitaan mana jumlah ke penyalahgunaan proses pengadilan. Kekuatan yang ada di mana itu akan menindas untuk mencari penyitaan. Hal ini tidak cukup untuk menetapkan penindasan (dan dengan demikian penyalahgunaan proses) bahwa efek dari perintah perampasan akan mengekstrak dari terdakwa jumlah yang lebih besar dari keuntungannya dari kejahatannya)

Di dalam prakteknya ada beberapa barang tetap maupun tidak tetap

yang tidak dapat disita, yaitu :

1) Hewan atau alat yang dipergunakan sebagai pencaharian;

2) Barang-barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum dan tidak

diperjual belikan seperti : pesantren, wakaf, sekolahan, gedung dan

lain-lain milik pemerintah;

3) Barang-barang milik pemerintah atau negara yang memang karena sifat

dan tujuannya tidak untuk diperdagangkan;

4) Barang-barang yang belum ada, yang masih akan ada atau kemudian

akan ada;

5) Dalam Yurisprudensi :

a) Sita jaminan atas rumah bangunan yang dipakai praktek dokter,

karena termasuk alat untuk mencari nafkah;

b) Atas hutang perseroan terbatas tidak dapat dilakukan sita jaminan

terhadap harta pribadi direkturnya;


commit to user

31

c) Sita jaminan tidak dapat dilakukan terhadap barang milik pihak

ketiga;

d) Barang yang sudah dijaminkan kepada bank, tidak dapat dibenarkan

conservatoir beslag

(R.Soeparmono, 1997 : 23-25).

f. Sita Penyesuaian

1) Pengertian Sita Penyesuaian (Vergelijkende Beslag)

Putusan Mahkamah Agung-RI tanggal 19 Agustus 1982, No.

1326K/Sip/81, menyatakan sita penyesuaian adalah penyitaan barang

yang telah disita dalam perkara lain atau telah dijaminkan kepada

orang lain atau telah di sita eksekusi hanya bisa dikenakan

vergelijkende beslag (sita penyesuaian) dengan jalan mencatatnya

dalam berita acara bahwa barang-barang tersebut sudah disita

(dijaminkan). Dalam Putusan Mahkamah Agung-RI tanggal 31 Mei

1985, No. 394 K/Pdt/1984, mengatakan bahwa barang-barang yang

sudah dijaminkan hutang tidak dapat dikenakan sita (NN, 1997 : 30).

Salah satu prinsip yang terpenting dan sangat fundamental pada

sita jaminan ialah asas yang menegaskan : Terhadap barang yang sama

dan dalam waktu yang bersamaan hanya boleh satu kali diletakkan sita

jaminan, dengan kata lain barang yang diatasnya telah diletakkan sita

jaminan (conservatoir beslag), pada waktu yang bersamaan tidak boleh

di sita untuk kedua kalinya. Prinsip lain yang perlu mendapatkan

perhatian yaitu, asas yang melarang penyitaan terhadap barang yang

tersebut, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

a) Pada saat yang bersamaan terhadap suatu barang hanya boleh disita

satu kali dan tidak boleh meletakan sita jaminan terhadap barang

yang sedang diagunkan dalam waktu yang bersamaan.


commit to user

32

b) Permintaan sita yang kedua harus ditolak dan permohonan sita

jaminan terhadap barang yang sedang dibebeani agunan harus

ditolak.

c) Yang dapat dikabulkan terhadap permohonan sita hanya yang

kedua adalah sita penyesuaian (vergelijkende beslag)

(M.Yahya Harahap, 1987 : 133).

Berdasarkan uraian diatas, vergelijkende beslag dapat dialih

bahasakan dengan sita penyesuaian yang artinya sita yang melekat sita

jaminan, menyesuaikan diri terhadap sita jaminan yang terdahulu atau

permohonan sita jaminan terhadap barang yang secara nyata sudah

diagunkan terhadap pihak ketiga, menyesuaikan diri dengan

pengagunan yang sudah ada. Bisa dikatakan juga permohonan sita

terhadap barang yang sudah disita atau terhadap barang yang sudah

diagunkan, maka pada waktu yang bersamaan, permohonan sita

tersebut disejajarkan dengan sita jaminan atau agunan yang telah ada.

Pengertian sita penyesuaian berlaku terhadap semua jenis sita

dan agunan. Tidak hanya berlaku pada sita jaminan (conservatoir

beslag) tetapi berlaku juga terhadap sita eksekusi (eksekutorial beslag).

Jika terhadap barang yang dimintakan sita jaminan susdah diletakkan

sitan jaminan atau sita eksekusi, dilarang untuk mengabulkan dan

melaksanakan sita untuk kedua kalinya. Yang dapat dibenarkan ialah

sita penyesuaian (vergelijkende beslag).

2) Manfaat Sita Penyesuaian (Vergelijkende Beslag)

Adapun manfaat dari sita penyesuaian sendiri yaitu ketika ada

larangan terhadap barang yang sedang diagunkan, bila barang yang

hendak disita pada waktu yang bersamaan sedang dijadikan sebagai

agunan. Jika terjadi keadaan yang demikian, maka permintaan sita

jaminan harus ditolak, dan yang dibenarkan hukum hanya tindakan


commit to user

33

Sita Penyesuaian atau vergelijkende beslag . Hal ini sesuai dengan

pendapat dari M.Yahya Harahap sebagai berikut :

Sita penyesuaian atau vergelijkende beslag berlaku terhadap semua jenis sita dan agunan. Dia tidak hanya berlaku terhadap sita jaminan (conservatoir beslag), tapi berlaku juga terhadap sita eksekusi (eksekutorial beslag). Jika terhadap barang yang dimintakan sita jaminan dan sudah diletakan sita jaminan atau sita eksekusi, dilarang untuk mengabulkan dan melaksanakan sita untuk kedua kalinya. Yang dapat dibenarkan adalah tindakan sita penyesuaian atau vergelijkende (Yahya Harahap, 1987 : 137).

Berdasarkan uraian diatas, maka sita penyesuaian atau

vergelijkende beslag mempunyai manfaat sebagai upaya dalam

melindungi kreditur dari niat tidak baik debitur yang mejaminkan atau

mengagunkan barang atau objek yang sama untuk dijadikan jaminan

atau agunan atas hutangnya yang lebih dari dua tempat yang berbeda.

Apabila sita jaminan dibiarkan begitu saja atau tidak adanya sita

penyesuaian maka debitur akan dapat leluasa untuk menjaminkan

barang di berbagai tempat yang berbeda, sementara debitur tidak dapat

memenuhi kewajibannya untuk membayar hutang-hutangnya dalam

waktu yang bersamaan, maka akan menimbulkan pertemuan masalah

sita jaminan dengan satu objek jaminan yang sama oleh beberapa

kreditur yang berbeda-beda. Karena jika melihat dari peraturan yang

mengatur mengenai sita jaminan, bahwa barang yang sudah

dijaminankan hanya boleh diletakan sita jaminan satu kali saja dan

akan ditolak sita jaminan untuk yang kedua kalinya, sehingga kreditur

akan sangat dirugikan.

Menghindari kejadian ini maka diaturlah sita penyesuaian atau

vergelijkende beslag, yang merujuk pada salah satu putusan

Mahkamah Agung tertanggal 19 Agustus 1982 No. 1326 K/Sip/1981.

-

conservatoir beslag telah di-conservatoir beslag dalam perkara lain


commit to user

34

atau telah dijaminkan kepada orang lain atau telah dieksekutorial

beslag, pengadilan negeri hanya dapat melakukan vergelijkende beslag

dengan jalan mencatat dalam berita acara bahwa yang bersangkutan

sudah di-conservatoir beslag atau dijaminkan.

3) Pelaksanaan Sita Penyesuaian (Vergelijkende Beslag)

Sita penyesuaian yang bisa diartikan sebagai pemohon sita

jaminan yang menyesuaikan diri kepada sita jaminan terdahulu, atau

permohonan sita terhadap barang yang secara nyata diagunkan kepada

pihak ketiga, menyesuaikan diri dengan pengagunan yang telah ada.

Dapat juga dikatakan sebagai permohonan sita jaminan terhadap

barang yang sudah disita atau terhadap barang yang sudah diagunkan,

maka pada waktu yang bersamaan, permohonan sita tersebut

disejajarkan bersamaan dengan sita jaminan atau agunan yang telah

ada.

Pelaksanaan sita penyesuaian ini memerlukan suatu keputusan

yang adil dari lembaga hukum yang berwenang. Pihak-pihak yang

merasa dirugikan akibat hubungan perjanjian hutang piutang ini dapat

meminta keputusan yang adil melalui pengadilan negeri untuk

memutuskan suatu sita penyesuaian terhadap barang tidak bergerak

yang diagunkan atau dijaminkan di bank. Melalui putusan hakim

pengadilan negeri, maka hakim akan memerintahkan kepada jurusita

tugasnya sesuai pasal 65 Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009

tentang Peradilan Umum yaitu :

a) Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh ketua sidang.

b) Menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran,

protes-protes dan pemberitahuan atau panggilan menurut cara-cara

berdasarkan undang-undang.

c) Melakukan penyitaan yang salinan resminya diserahkan kepada

para pihak yang berkepentingan.


commit to user

35

Pelaksanaan sita penyesuaian tidak boleh begitu saja oleh

jurusita pengadilan negeri, tetapi harus melalui asas-asas sita

penyesuain yang telah ditetapkan. Yaitu adalah sita jaminan hanya

boleh satu kali pada waktu yang sama. Hal ini sesuai dengan pendapat

dari M.Yahya Harahap sebagai berikut terhadap barang yang sama

dalam waktu yang bersamaan hanya boleh satu kali diletakan sita

jaminan, atau dengan kata lain, barang yang diatasnya telah diletakan

sita jaminan pada waktu yang bersamaan tidak boleh disita untuk

kedua kalinya (NN, 1997 : 23).

Apabila terjadi sita penyesuaian terhadap barang yang

dijaminkan atau diagunkan, dari keputusan Mahkamah Agung

tertanggal 19 Agustus 1982 No.1326 K/Sip/1981 maka tata cara

pelaksanaan sita dapatdisimpulakan sebagai berikut :

a) Pertama, memberi penjelasan tentang pengertian sita penyesuaian,

yakni berupa larangan penyitaan terhadap barang yang sudah

dijaminkan atau diagunkan. Sekaligus pula menjelaskan tentang

upaya hukum yang dibenarkan melayani permohonan sita jaminan

yang demikian melakukan sita jaminan.

b) Kedua, dari putusan tersebut memberi petunjuk tentang tata cara

pelaksanaan sita penyesuaian yang tersirat dalam putusan tersebut

yaitu :

(1) Membuat catatan dalam berita acara.

(2) Isi catatan, penjelasan tentang status barang yang hendak disita

sedang dalam sita jaminan atau dalam keadaan diagunkan.

Jadi dapat dilihat cukup sederhana tata cara pelaksanaan sita

penyesuaian. Tugas pengadilan negeri atau hakim hanya memenuhi

syarat pencatatan saja. Mencatat dalam berita acara tentang keadaan

barang yang hendak disita dalam keadaan barang yang hendak disita

sedang berada dalam sitaan atau agunan kepada orang lain (M. Yahya

Harahap, 1987 : 137-138).


commit to user

36

4) Kedudukan Sita Penyesuaian (Vergelijkende Beslag)

Apabila sita penyesuaian (vergelijkende beslag) telah melekat

pada suatu barang, kedudukan dan hak yang melekekat pada barang

tersebut hanya bersifat :

a) Pencatatan akan permohonan sita jaminan;

b) Pencatatan itu dituangkan pada berita acara sita;

c) Selama sita jaminan terdahulu belum diangkat, kedudukanya

hanya tercatat saja;

d) Tetapi apabila sita jaminan terdahulu diangkat maka sejak tanggal

pengangkatan, status sita penyesuaian dengan sendirinya berubah

menjadi sita jaminan (M. Yahya Harahap, 1987 : 139).

Dari empat sifat diatas dapat digunakan sebagai acuan

kedudukan seseorang penggugat terhadap barang berdasarkan sita

penyesuaian (vergelijkende beslag). Selama sita jaminan atau agunan

masih melekat pada barang penggugat atas dasar sita penyesuaian

hanya bersifat menopang sebagai orang tercatat, akan tetapi apabila

sita jaminan atau agunan telah diangkat kedudukan dari sita

penyesuaian berubah menjadi sita yang definitive. Sebaliknya, apabila

barang tersebut dieksekusi guna memenuhi kepentingan pemegang

sita atau pemegang agunan yang telah ada, pemegang sita penyesuaian

tidak bisa berbuat apa-apa.

Dalam hal hak pemegang sita penyesuaian, hampir sejalan

dengan kedudukan yang telah dijelaskan diatas yaitu :

a) Hak penuh atas barang sebagai pemegang sita jaminan, lahir

apabila sita atau agunan telah diangkat

b) Apabila barang tersebut dilelang eksekusi, hak pemegang sita

penyesuaian sebatas besar sisa harta yang ada

c) Pemegang sita penyesuaian tidak mempunyai hak yang

berimbang (fond-fond gewijs) atas hasil penjualan barang

(M. Yahya Harahap, 1987 : 140).


commit to user

37

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat menjelaskan

bahwa pemegang sita penyesuaian tidak mempunyai hak yang

berimbang atas barang yang dijaminkan atau agunkan. Pemegang

jaminan atau agunan terdahulu (yang sudah ada) mendapat prioritas

yang utama, sedang pemegang sita penyesuaian hanya berhak

mendapat sisa kelebihan setelah dipenuhi dengan cukup hak dan

kepentingan sita atau agunan terdahulu. Jika sisanya tidak ada,

pemegang sita penyesuaian tidak mempunyai arti apa-apa. Oleh karena

itu perlu adanya kewaspadaan bagi semua pihak yang hendak

melakukan perjanjian dengan memeriksa apakah status barang sudah

dijaminkan atau diagunkan, untuk menghindari terjadinya pembebanan

sita lebih dari satu kali pada obyek yang sama yang telah dijaminkan

atau diagunkan.


commit to user

38

B. Kerangka Pemikiran

Gambar 2 : Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran ini memberikan gambaran mengenai alur berpikir

penulis. Di dalam buku III KUHPerdata mengatur mengenai perjanjian.

Dimana perjanjian dapat berlaku sebagai Undang-undang bagi kedua belah

pihak yang melakukan perjanjian, jika salah satu pihak tidak memenuhi

prestasi maka timbulah wanprestasi, sehingga dalam kasus ini kreditur merasa

Perjanjian (KUHPerdata)

Kreditur (1) Bank Debitur

Wanprestasi

Proses Pemeriksaan

Sita Jaminan (Conservatoir

Beslag)

Gugatan

Sita Penyesuaian (Vergelijkende Beslag)

Kreditur (2) Perorangan

Terjadi Sengketa

Apabila terjadi sengketa


commit to user

39

dirugikan dan kemudian melakukan upaya hukum yaitu mengajukan gugatan

kepada debitur untuk memenuhi prestasi berupa pelunasan hutang-hutangnya

kepada kreditur yang tidak kunjung dilunasi sampai batas waktu yang telah

disepakati keduanya, jelas hal ini dapat merugikan pihak kreditur. Untuk

menanggulanginya pihak kreditur menagajukan ke pengadilan negeri gugatan

wanprestasi kepada debitur untuk melunasi hutang-hutangnya.

Di dalam pelaksanaan gugatan pihak kreditur mengajukan sita jaminan

terhadap milik tergugat (debitur) yaitu sebidang tanah, namun ternyata obyek

sebidang tanah tersebut telah di jaminkan atau agunkan terlebih dahulu di

bank swasta sebelum debitur meminjam uang kepada kreditur, maka sita

jaminan tidak bisa dilakukan untuk yang kedua kali seperti dalam putusan

Mahkamah Agung-RI tanggal 31 Mei 1985, No. 394 K/Pdt/1984, mengatakan

bahwa barang-barang yang sudah dijaminkan hutang tidak dapat dikenakan

sita, tetapi pada salah satu putusan mahkamah agung tertanggal 19 Agustus

1982 No. 1326 K/Sip/1981. Putusan tersebut menegaskan jika barang yang

hendak di jaminkan telah di jaminkan dalam perkara lain atau telah

dijaminkan kepada orang lain, pengadilan negeri hanya dapat melakukan

vergelijkende beslag dengan jalan mencatat dalam berita acara bahwa yang

bersangkutan sudah dijaminkan.


commit to user

40

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian hukum yang penulis lakukan mengenai pelaksanaan sita

penyesuaian (vergelijkende beslag) di Pengadilan Negeri Surakarta Studi Kasus

Sengketa Perdata Nomor : 66/Pdt.G/2009/PN.Ska. Di dalam Bab III ini penulis

akan menyajikan hasil penelitian dan pembahasan yang akan menjawab

permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya.

A. Hasil Peneltian

Hasil penelitian yang diperoleh ketika melakukan penelitian, akan penulis

sajikan dalam Bab III. Penelitian dilakukan terhadap sengketa perdata Nomor :

66/Pdt.G/2009/PN.Ska., maka sebelumnya terlebih dahulu dapat diuraikan data-

data dari berkas perkara tersebut yang meliputi :

1. Nomor Perkara

2. Identitas Para Pihak

3. Duduk Perkara

4. Obyek Sengketa

5. Proses Pemeriksaan Perkara

6. Pertimbangan Hukum

7. Amar Putusan

Data - data yang disajikan dalam sengketa ini adalah sebagai berikut :

1. Sengketa Perdata Nomor 66/Pdt.G/2009/PN.Ska.

2. Identitas para pihak

Bapak H, yang merupakan pekerja swasta, beralamat di Langenharjo

RT 02 RW 07, Kelurahan Langenharjo, Grogol, Sukoharjo, yang dalam hal

ini diwakili oleh : Tri Prasetyo, SH. MH dan Suryadi, SH, Advokat yang


commit to user

41

beralamat di jalan Kol. Sugiyono No.9 Surakarta, Berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tertanggal 13 April 2009 Sebagai Penggugat.

M E L A W A N

a. Bapak JTL alias BL, Pekerjaan wiraswasta, alamat Jalan Sungai Kapuas

No.22 RT 06 RW 07, Kelurahan Kedunglumbu, Kecamatan Pasar Kliwon,

Surakarta; Sebagai Tergugat I.

b. Ny. LSI alias S, Pekerjaan ibu rumah tangga, Alamat Jalan Sungai Kapuas

No. 22 RT 06 RW 07, Kelurahan Kedunglumbu, Kecamatan Pasar

Kliwon, Surakara ; Sebagai Tergugat II.

3. Duduk Perkara

Bapak JTL alias BL atau Tergugat I dan Ny. LSI alias S atau Tergugat

II adalah sepasang suami istri yang pada tahun 2008 berhutang sejumlah uang

kepada Bapak H atau Penggugat secara bertahap dengan perjanjian tidak

tertulis, melalui perantaraan saudara SW. Uang tersebut telah diserahkan oleh

Penggugat kepada para Tergugat secara bertahap, hingga akhirnya hutang

tersebut pada tanggal 2 Desember 2008 berjumlah Rp.130.000.000.- (seratus

tiga puluh juta rupiah). Dari sejumlah hutang tersebut, rencana akan

dijanjikan dibayar dengan dua buah Bilyet Giro atau cek mundur yaitu :

a. Bilyet giro atau cek mundur Bank Bumi Arta No.BD 098011

tertanggal 22 Desember 2008 sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh

juta rupiah). Dari bilyet giro ini dalam perjalanannya para Tergugat

telah membayar kepada Penggugat sebesar Rp.20.000.000,- (dua

puluh juta rupiah) sehingga kekurangnnya tinggal Rp.30.000.000,-

(tiga puluh juta rupiah);

b. Cek (mundur) Bank Bumi Arta No. CA 494893 tertanggal 3 April

2009 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), maka hutang

para Tergugat sampai dengan tanggal 2 Desember 2008 adalah

sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah). Untuk


commit to user

42

menjamin hutang piutang tersebut, kedua belah pihak sepakat

untuk mewujudkan dalam bentuk tertulis atau akta agar lebih

berkekuatan hukum, maka pada tanggal 2 Desember 2008,

Penggugat dan Tergugat I telah menghadap di depan Notaris

Doddy Irawan Nusantara, SH untuk mengadakan perjanjian tertulis

dengan Akta Notaris Doddy Irawan Nusantara , SH No. 06

tertanggal 2 Desember 2008. Disepakati sebelumnya secara lisan,

bahwa semua kewajiban hutang Tergugat II dialihkan menjadi

tanggung jawab dan akan diatasi oleh Tergugat I sebagai kepala

rumah tangga.

Pihak Tergugat I telah bersedia dan diharuskan untuk mengembalikan

hutangnya beserta seluruh kewajibannya berdasarkan akta notaris tersebut,

dalam jangka waktu selambat-lambatnya 4 (empat) bulan terhitung dari

penandatanganan akta notaris tersebut, atau harus lunas pada tanggal 2 April

2009, jangka waktu tidak dapat diperpanjang dengan alasan apapun juga

kecuali dengan persetujuan atau kesepakatan kedua belah pihak.

Pihak Tergugat I juga bersedia dengan suka rela untuk memberikan

imbalan jasa atau bunga kepada Pihak Penggugat sebesar Rp.2.900.000,-

(dua juta sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan. Imbalan jasa tersebut akan

diantarkan ketempat kediaman pihak Penggugat setiap bulan selambat-

lambatnya setiap tanggal 12 (dua belas) setiap bulannya. Semua pembayaran

berdasarkan perjanjian tersebut harus dibuktikan dengan kwitansi yang

ditandatangani oleh pihak Penggugat.

Pihak Tergugat I sejak tanggal 12 Desember 2008 maupun tanggal 2

April 2009 (batas waktu pengembalian hutang) bahkan hingga gugatan ini

dibuat (14 April 2009) tidak memberikan pengembalian pokok hutang

maupun imbalan jasa atau bunga yang disepakati yaitu sebesar Rp.

2.900.000,- (dua juta sembilan ratus rupiah) setiap bulan sebagaimana


commit to user

43

diperjanjikan diatas. Dengan ini Penggugat merasa dirugikan oleh Tergugat,

bahkan bilyet giro dan cek yang telah diserahkan kepada Penggugat setelah

diuangkan pada saat jatuh temponya ternyata tidak dapat diuangkan atau

dicairkan. Keduanya ditolak oleh bank dengan alasan saldo tidak cukup dan

rekening ditutup.

Dengan kelalaian pihak Tergugat I atas kewajibannya tersebut diatas,

apalagi hingga kini tidak ada jawaban atau tanggapan apapun, sudah cukup

terbukti adanya lewat waktu tanggal 2 April 2009, sehingga sebenarnya sudah

tidak perlu dibuktikan dengan surat peringatan atau apapun bentuknya, pihak

Penggugat sudah berhak untuk menagih hutangnya kepada Pihak Tergugat I

baik hutang pokok maupun jasa atau bunganya, dengan seketika dan

sekaligus. Hal ini disebabkan oleh karena pihak Tergugat I sudah tidak

menepati isi Perjanjian sebagaimana disebutkan di dalam pasal 2, 3, 4 dan 5

akta notaris tersebut.

Dilihat dari beberapa uraian dan dalil-dalil diatas, telah terbukti bahwa

para Tergugat telah melakukan wanprestasi dan tentunya berkewajiban untuk

melakukan pembayaran kembali berikut dengan segala kerugian yang timbul

dari adanya ingkar janji atau wanprestasi tersebut, atau karena tidak

dipenuhinya kewajiban Tergugat I tersebut. Atas kelalaian para Tergugat,

maka para Tergugat (sebagai suami isteri) secara tanggung renteng

diwajibkan untuk membayar kembali hutangnya kepada Penggugat uang

sejumlah Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) secara tunai dan

sekaligus beserta jasa atau bunga sebesar Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan

ratus ribu rupiah) setiap bulan , dan seluruh keugian yang timbul akibat tidak

dibayarnya hutang tersebut, terhitung sejak tanggal 2 Desember 2008 hingga

perkara ini dieksekusi.

Sesuai dengan janji Tergugat I dalam Pasal 6 yang menyatakan bahwa

apabila Tergugat I tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya maka ia

sanggup untuk menyerahkan asetnya kepada Penggugat untuk dijual, begitu


commit to user

44

pula agar supaya pembayaran terhadap seluruh hutangnya, dapat diletakkan

sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta milik para Tergugat yaitu :

a. Sebuah tanah sawah Sertifikat Hak Milik No.564/Karangpandan, atas

nama BL (Tergugat I) seluas ± 5340 m2 terletak di Kelurahan

Karangpandan, Karanganyar dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan dan selokan

Sebelah Timur : Sawah milik Sadiyo

Sebelah Selatan : Jalan

Sebelah Barat : Sawah milik Darjosardi

b. Sebuah tanah dan bangunan yang ada diatasnya sebagaimana tercatat

dalam Sertifikat Hak Milik No.993/Kedunglumbu, seluas ± 476 m2

atas nama JTL alias BL (Tergugat I) dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan Sungai Kapuas

Sebelah Timur : HGB No.234 dan HM No. 758

Sebelah Selatan : Jalan Sungai Barito

Sebelah Barat : HGB No.511 dan HGB No. 140

Terletak di Jalan Sungai Kapuas No.22 Rt.06 Rw.07 Kelurahan

Kedunglumbu, Kecamatan Pasar Kliwon, Surakarta.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon

kepada Ketua Pengadilan Negeri Surakarta agar menerima, memeriksa

perkara ini, dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah

dilakukan oleh Pengadilan Negeri Surakarta terhadap :


commit to user

45

a. Sebuah tanah sawah Sertifikat Hak Milik No.564/Karangpandan, atas

nama BL (Tergugat I) seluas ± 5340 m2 terletak di Kelurahan

Karangpandan, Karanganyar

b. Sebuah tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Sungai Kapuas No.22

Rt.06 Rw.07 Kelurahan Kedunglumbu, Kecamatan Pasar Kliwon,

Surakarta tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No.993/Kedunglumbu,

seluas ± 476 m2 atas nama JTL alias BL (Tergugat I).

3. Menyatakan bahwa para Tergugat telah berhutang secara tanggung renteng

kepada Penggugat uang sebesar Rp.130.000.000,-(seratus tiga puluh juta

rupiah)

4. Menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada

Penggugat karena telah tidak membayar hutangnya tersebut pada saatnya

kepada Penggugat.

5. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar

kembali hutangnya sebesar Rp.130.000.000.- kepada Penggugat secara

tunai dan sekaligus.

6. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar :

a. Ganti rugi materiil berupa imbalan jasa atau bunga sebesar Rp.

2.900.000.- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) per bulan, terhitung

sejak tanggal 2 Desember 2008 hingga perkara ini dieksekusi oleh

Pengadilan secara tunai dan sekaligus.

b. Ganti rugi biaya penagihan seperti biaya pengacara, dan biaya-biaya

lainnya sebesar Rp.Rp.500.000.000.- (lima puluh juta rupiah) secara

tunai dan sekaligus.

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit voorbaar bij

vooraad) meskipun ada verzet, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya.


commit to user

46

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul

dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

4. Obyek Sengketa

Hutang piutang antara Bapak JTL alias BL atau Tergugat I dan Ny. LSI

alias S atau Tergugat II yang juga sepasang suami istri, pada tahun 2008

berhutang sejumlah uang kepada Bapak H dan memberikan jaminan apabila

tidak dapat melunasi hutangnya, jaminan tersebut berupa sebidang tanah dan

bangunan yang diatasnya sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik

No.993 / Kedunglumbu, seluas +476 m2 atas nama JTL alias BL (Tergugat I)

yang terletak di Jalan Sungai Kapuas No.22 Rt.06 Rw.07 Kelurahan

Kedunglumbu, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta.

5. Proses Pemeriksaan Perkara

Pada hari sidang yang telah ditetapkan, pihak Penggugat telah datang

menghadap Kuasanya Tri Prasetyo, SH, MH, pihak Tergugat I dan Tergugat II

datang menghadap Kuasanya Bambang Triharyanto, SH. Hakim Pengadilan

Negeri Surakarta mengupayakan proses mediasi, setelah proses mediasi yang

telah ditempuh oleh kedua belah pihak serta pemberitahuan dari Mediator M

Najib Sholeh, SH, tanggal 25 Mei 2009, yang menyatakan bahwa mediasi telah

gagal, maka pemeriksaan perkara dipersidangan dilanjutkan.

Majelis Hakim juga telah mengusahakan perdamaian kepada kedua belah

pihak, namun usaha tersebut tidak berhasil lalu pemeriksaan perkara dimulai

dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan

oleh Penggugat.

Atas pembacaan surat gugatan, para Tergugat menyampaikan

jawabannya sebagai berikut :


commit to user

47

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat cacat formil karena subyek hukum tidak lengkap

(Exeptio Plurium Litis Consurtium) yaitu bahwa dalam kasus ini, gugatan

Penggugat tidak lengkap subyek hukumnya dimana SW yang sebagai

perantara hutang piutang tidak diguggat.

2. Gugatan Penggugat tidak jelas dan saling bertentangan perihal subyek

hukum (Obscuur Libele) yaitu menurut akta Notaris yang berhutang kepada

Penggugat adalah Tergugat I saja, namun Tergugat II juga ikut digugat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Segala sesuatu yang dikemukakan dalam eksepsi secara mutatis mutandis

terkutip pula dalam pokok perkara.

2. Pada prinsinya para Tergugat menyangkal seluruh dalil-dalil gugatan

Penggugat kecuali mengenai hal-hal yang dengan tegas diakui

kebenarannya oleh Para Tergugat.

3. Fakta perbuatan hukum hutang piutang dilakukan secara lisan antara

Tergugat II dengan saudara S bukan dengan Penggugat dengan jaminan

Bilyet Giro.

4. Akta Pengakuan Hutang No.6 tanggal 02 Desember 2008 yang dibuat

dihadapan Doddy Irawan Nusantara, SH Notaris yang dilakukan oleh

Tergugat I adalah cacat hukum.

5. Berdasarkan alasan hukum poin 4 tersebut gugatan Penggugat untuk poin 8,

9, 10, 11, 12, dan 13 agar langsung ditolak.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Para Tergugat memohon kepada

Majelis Hakim untuk memutuskan :


commit to user

48

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi tergugat untuk seluruhnya.

2. Menyatakan gugatan penggugat untuk ditolak atau setidak-tidaknya tidak

diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan dalil-dalil sangkalan Para Tergugat cukup beralasan dan dalil-

dalil gugatan Penggugat tidak terbukti dan tidak berdasar hukum karena itu

gugatan haruslah ditolak atau setidak-tidaknya tidak diterima.

2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam

perkara ini.

Atas jawaban para Tergugat, Penggugat telah menyampaikan repliknya

tanggal 18 Juni 2009 Kemudian para Tergugat mengajukan dupliknya tanggal

25 Juni 2009.

Proses selanjutnya pemeriksaan alat-alat bukti. Alat-alat bukti tertulis

yang digunakan oleh Penggugat untuk menguatkan gugatannya antara lain

sebagai berikut :

1. P1, yaitu foto kopi Akta Pengakuan Hutang yang dibuat dihadapan

Notaris Doddy Irawan Nusantara, SH tanggal 2 Desember 2008, No.06.

2. P2, yaitu foto kopi Cek Bank Bumi Artha Cabang Surakarta No. BD

098011 tanggal 22 Desember 2008 sejumlah Rp 50.000.000,- (lima

puluh juta rupiah).

3. P3, yaitu foto kopi Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari Bank Bumi

Artha Surakarta tanggal 23 Desember 2008.

4. P4, yaitu foto kopi Cek Bank Bumi Artha Cabang Surakarta No. CA

494893 tanggal 13 April 2009 sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta

rupiah).

5. P5, yaitu foto kopi Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari Bank Bumi

Artha Surakarta tanggal 13 April 2009.


commit to user

49

Penggugat juga mengajukan alat-alat bukti selain bukti tertulis yang

berupa surat, yaitu saksi-saksi. Saksi-saksi dari pihak penggugat yang sebelum

memberikan kesaksian, semuanya sudah disumpah sesuai dengan agama

mereka masing-masing, yaitu sebagai berikut :

a. SW

Saksi SW yang mengenal Penggugat dan Para Tergugat sebagai

teman kerja atau rekan kerja sama dalam bisnis. Saksi juga mengetahui

antara Penggugat dan Tergugat II ada hubungan hutang piutang yaitu

Tergugat II berhutang kepada Penggugat yang diberikan secara bertahap

dan diberikan dirumah saksi.

Para Tergugat adalah suami isteri dan punya usaha pembibitan ikan

patin, selain itu Tergugat II juga mengadakan arisan sepeda motor, namun

saksi tidak mengetahui penggunaan uang dari hutang kepada Penggugat

tersebut dipakai untuk apa oleh para Tergugat, karena kalau Tergugat II

butuh uang dia telepon saksi atau datang ke rumah saksi.

Jumlah nominal akhir hutang Tergugat II kepada Penggugat

sejumlah Rp 130.000.000,-(seratus tiga puluh juta rupiah). Saksi pernah

diajak oleh Penggugat dan Tergugat I ke Notaris Doddy Irawan Nusantara

untuk membuat akta pengakuan hutang antara Penggugat dan Tergugat I

sejumlah Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan sampai

sekarang Tergugat I belum mengembalikan hutangnya kepada Penggugat.

b. SR

Saksi SR adalah istri dari saksi SW. Penggugat sering datang ke

rumah saksi SR karena ada hubungan bisnis dengan suami saksi (saksi

SW). Saksi SR mengetahui bahwa antara Penggugat dan para Tergugat

pernah ada perjanjian hutang piutang dan saksi pernah dititipi uang oleh

Penggugat untuk diberikan kepada Tergugat II. Akhir jumlah hutang para

Tergugat kepada Penggugat sebanyak Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh


commit to user

50

juta rupiah), hal ini saksi ketahui setelah ada akta pengakuan hutang antara

Penggugat dan Tergugat I yang dibuat di notaris, namun sampai saat ini

Tergugat I belum mengembalikan hutangnya kepada Penggugat;

Dalam proses peneriksaan perkara tersebut, para Tergugat tidak

mengajukan alat bukti apapun dipersidangan. Kemudian bersamaan dengan

kesimpulan yang diajukan oleh Penggugat tanggal 11 Agustus 2009, Penggugat

melalui kuasa hukumnya juga mengajukan permohonan sita penyesuaian untuk

mengganti gugatan sita jaminan.

6. Pertimbangan Hukum

Tergugat I mengakui punya hutang kepada Penggugat sejumlah Rp.

130.000.000,-(seratus tiga puluh juta rupiah) dan Penggugat sanggup

mengembalikan selambat lambatnya 4 (empat) bulan terhitung dari penanda

tanganan akta, atau harus lunas pada tanggal 2 April 2009, berdasar dari alat

bukti surat yang diberi tanda P1 (Akta Pengakuan Hutang Nomor ; 06, Tanggal

2 Desember 2008).

Berdasar dari alat bukti surat yang diberi tanda P2 dan P4 Penggugat

telah menerima pembayaran berupa cek Bank Bumi Artha masing masing

sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan Rp 100.000.000,-

(seratus juta rupiah), namun kedua cek tersebut ditolak oleh Bank atau tidak

dapat diuangkan oleh Penggugat, karena rekening atas nama nasabah Ny. S

tidak mencukupi dan telah ditutup (bukti surat bertanda P3 dan P5).

Dari keterangan saksi SW dan SR membenarkan bahwa antara Penggugat

dan Tergugat II ada hubungan hutang piutang dan para saksi pernah dititipi

uang oleh Penggugat untuk diserahkan kepada Tergugat II, hingga nominal

akhir hutang Tergugat I kepada Penggugat mencapai Rp 130.000.000,- (seratus

tiga puluh juta rupiah), dan belum dilunasi oleh para Tergugat.


commit to user

51

Bahwa dari keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut, tidak benar

bahwa Tergugat II berhutang kepada saksi S ataupun saksi S sebagai perantara

dalam transaksi hutang piutang namun saksi hanya menyerahkan uang titipan

dari Penggugat untuk diserahkan kepada Tergugat II.

Pada kenyataannya yang menerima uang pinjaman dari Penggugat adalah

Tergugat II (dititipkan melalui saksi SW dan SR), namun dalam Akta

Pengakuan Hutang, hanya Tergugat I saja yang berkewajiban untuk

mengembalikan hutangnya kepada Penggugat (surat bukti bertanda P1).

Berdasar dari alat alat bukti sebagaimana diuraikan diatas majelis

berkesimpulan bahwa benar Tergugat I telah melakukan wanprestasi/ingkar

janji, tidak mengembalikan hutangnya kepada Penggugat sebagaimana yang

telah disepakati sebelumnya, sejumlah Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh

juta rupiah), sehingga petitum Penggugat mengenai hal tersebut cukup alasan

untuk dikabulkan.

Bahwa dalam petitum gugatannya, Penggugat mohon agar dinyatakan

sah sita jaminan yang telah dilakukan oleh pengadilan. Sesuai dengan

permohonan dari Penggugat hanya memohon sita penyesuaian atau persamaan,

sehingga Pengadilan Negeri Surakarta telah melaksanakan sita penyesuaian

atau persamaan yang telah dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 26 Agustus

2009.

Dalam petitum Penggugat pada poin 6 huruf a, agar para Tergugat

dihukum untuk membayar imbalan jasa atau bunga sebesar Rp 2.900.000,-

(dua juta sembilan ratus ribu rupiah) perbulan terhitung sejak tanggal 2

Desember 2008, cukup beralasan untuk dikabulkan, karena hal tersebut telah

diperjanjikan oleh Penggugat dan Tergugat I dalam pasal 3 Akta Pengakuan

Hutang yang dibuat dihadapan Notaris Doddy Irawan Nusantara, SH tanggal 2

Desember 2008 (surat bukti bertanda P1).


commit to user

52

Mengenai petitum Penggugat pada poin 6 huruf b, agar para Tergugat

dihukum untuk membayar biaya pengacara dan biaya biaya lainnya sebesar Rp

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), meskipun hal ini juga diperjanjikan

dalam pasal 8 Akta Pengakuan Hutang tersebut, karena tidak nyata berapa yang

harus dibayar oleh tergugat I kepada Penggugat, maka petitum ini tidak perlu

dikabulkan, dan demikian juga petitum Pengguat pada poin 6 huruf c, agar para

Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi moril sebesar Rp 500.000.000,-

(lima ratus juta rupiah) juga harus ditolak, karena Penggugat tidak bisa

membuktikan kerugian moril yang diderita.

7. Amar Putusan Hakim

a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

b. Menyatakan bahwa Tergugat I mempunyai hutang uang kepada Penggugat

sejumlah Rp.130.000.000.- (seratus tiga puluh juta rupiah);

c. Menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan wanprestasi atau ingkar

janji kepada Penggugat;

d. Menyatakan sah dan berharga Sita Penyesuaian atau Persamaan yang

dilakukan pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2009;

e. Menghukum Tergugat I untuk membayar hutangnya kepada Penggugat

sejumlah Rp.130.000.000.- (seratus tiga puluh juta rupiah);

f. Menghukum Tergugat I untk membayar bunga sejumlah Rp.2.900.000.-

(dua juta sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada Penggugat

terhitung sejak tanggal 2 Desember 2008 sampai dengan Tergugat I

membayar lunas hutangnya kepada Penggugat;

g. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

h. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ongkos perkara

yang timbul dalam gugatan ini yang hingga kini ditaksir sebanyak

Rp.1.106.000.- (satu juta seratus enam ribu rupiah).

Demikian diputus dalam musyawarah majelis hakim pada hari Selasa

tanggal 18 Agustus 2009, oleh kami Susanto Isnu Wahyudi, SH. selaku ketua


commit to user

53

majelis, Asra, SH. MH. dan Suradi, SH. S.sos. MH., masing masing sebagai

Hakim anggota majelis, putusan mana pada hari Selasa tanggal 1 September 2009

dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh

kuasa Penggugat dan kuasa para Tergugat, serta Maria Agnes, SH selaku Panitera

Pengganti Pengadilan Negeri tersebut.

B. Pembahasan

3. Pelaksanaan Sita Penyesuaian (vergelijkende beslag) di Pengadilan

Negeri Surakarta, Khususnya Dalam Sengketa Perdata Nomor :

66/Pdt.G/2009/PN.Ska

a. Prosedur dalam menetapkan sita penyesuaian (vergelijkende beslag)

1.) Permohonan penggugat yang diajukan pada Ketua Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Surakarta

Dasar hukum sebagai keabsahan dan kekuatan mengikatnya

suatu penyitaan adalah dengan mengajukan terlebih dahulu gugatan

kepada ketua majelis hakim pengadilan negeri yaitu pasal 198 HIR

atau pasal 214 RBG ialah dipenuhinya syarat pendaftaran dan

pengumuman sita, maka prosedur awal sita penyesuaian adalah

adanya permohonan penggugat dengan mendaftarkan perkaranya

kepada pengadilan negeri yang ditujukan kepada ketua pengadilan

negeri baik dilakukan sendiri maupun melalui kuasa hukumnya untuk

melakukan sita terhadap barang tidak bergerak milik tergugat.

Di dalam sengketa perdata ini Penggugat telah mengajukan

gugatan di Pengadilan Negeri Surakarta dengan Nomor :

66/Pdt.G/2009/PN.Ska. Berdasarkan hal tersebut maka petitum dari

penggugat yang telah diajukan melalui surat gugatan kepada

Pengadilan Negeri Surakarta dengan permintaan sah dan berharga sita

jaminan atas benda tidak bergerak yang dimiliki Tergugat sebagai


commit to user

54

pembayaran atas kewajibanya kepada Penggugat. Akan tetapi karena

barang yang dimohonkan sita ternyata sudah di jaminkan Tergugat di

bank, oleh karena itu Penggugat mengajukan permohonan sita

penyesuaian untuk mengganti sita jaminan.

2.) Pemeriksaan perkara oleh hakim

Di dalam perkara hutang piutang antara Penggugat dengan

Tergugat I, Penggugat telah dapat mengajukan fakta-fakta dan

petunjuk bahwa telah terjadi suatu perjanjian hutang piutang berdasar

bukti fotokopi akta pengakuan hutang yang dibuat dihadapan Notaris

Doddy Irawan Nusantara, S.H tanggal 2 Desember 2008, Nomor 606

diberi tanda P1 dan saksi-saksi masing-masing SW dan SR, maka

hakim mengabulkan sebagian gugatan Penggugat yaitu menyatakan

sah dan berharga sita penyesuaian.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Rabu 3 Agustus 2011

dengan Bapak Budhi Hertantiyo, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan

Negeri Surakarta, sita penyesuaian merupakan bentuk sita yang

menempel pada sita jaminan, karena barang yang diminta sita jaminan

ternyata telah dijaminkan atau di sita eksekusi terlebih dahulu,

sehingga apabila ada permohonan sita jaminan terhadap obyek yang

sama harus ditolak dan hanya bisa dimintakan sita penyesuaian, yang

mengacu pada Putusan Mahkamah Agung RI No.1326K/Sip/81

sebagai dasar hukumnya. Menurut Bapak Budhi Hertantiyo,

S.H.,M.H. sita penyesuaian tidak selalu dikabulkan, tetapi kembali

lagi tergantung dari pertimbangan hakim yang menangani perkara

tersebut.

Berdasarkan hasil dalam berita acara persidangan pokok perkara

Nomor 66/Pdt.G/2009/PN.Ska., tersebut diatas dapat disimpulkan

tentang adanya hutang-piutang antara Penggugat dengan Tergugat I

dan Tergugat II. Dalam hal ini Penggugat mengajukan gugatannya ke


commit to user

55

Pengadilan Negeri Surakarta karena para Tergugat telah wanprestasi

dengan tidak membayar hutang-hutangnya sejumlah Rp.

130.000.000,- (Seratus tiga puluh juta rupiah) ditambah bunga

terhitung sejak tanggal 2 Desember 2009 sampai kasus ini

disidangkan yang belum dibayarkan sama sekali oleh Tergugat

sebesar Rp. 2.900.000,- (Dua juta sembilan ratus ribu rupiah) setiap

bulan.

Berdasarkan bukti P1 diatas yang merupakan akta otentik

diketahui bahwa telah terjadi hutang piutang antara Penggugat dengan

Tergugat I dan Tergugat II.

Di dalam eksepsi Tergugat yang pertama : 1. Gugatan

Penggugat tidak lengkap subyek hukumnya dimana SW yang sebagai

perantara hutang piutang tidak diguggat, 2. Gugatan Penggugat tidak

jelas dan saling bertentangan dalam subyek hukumnya, menurut akta

Notaris yang berhutang kepada Penggugat adalah Tergugat I saja,

namun Tergugat II juga ikut digugat.

Pertimbangan hakim terhadap dua alasan tersebut bukan

merupakan alasan eksepsi, karena dalam posita, Penggugat menggugat

kedua subyek tersebut dalam kapasitasnya sebagai suami istri,

sehingga apabila ada pihak lain yang seharusnya secara hukum ikut

bertanggung jawab dalam gugatan ini, harus dibuktikan dalam pokok

perkara. Berdasarkan hal tersebut hakim menolak eksepsi para

tergugat.

Dengan ditolaknya eksepsi dari para Tergugat maka Hakim

mengabulkan sebagian dari gugatan Penggugat :

a. Menyatakan bahwa Tergugat I mempunyai hutang uang

kepada Penggugat sejumlah Rp.130.000.000,-(seratus tiga

puluh juta rupiah);


commit to user

56

b. Menyatakan bahwa tergugat I telah melakukan

wanprestasi/ingkar janji kepada Penggugat;

c. Menyatakan sah dan berharga sita penyesuaian yang

dilakukan pada hari Rabu 26 Agustus 2009;

d. Menghukum tergugat I untuk membayar bunga sejumlah

Rp.2.900.000,- setiap bulan kepada Penggugat terhitung

sejak tanggal 2 Desember 2008 sampai dengan tergugat I

membayar lunas hutangnya kepada Penggugat;

e. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

f. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar

ongkos perkara yang timbul dalam gugatan ini yang hingga

kini ditaksir sebanyak Rp.1.106.000.- (satu juta seratus

enam ribu rupiah).

Dalam pemeriksaan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta

telah memutuskan sita penyesuaian dan ditolaknya sita jaminan. Hal

tersebut dikarenakan obyek sita telah diagunkan terhadap pihak lain

yaitu bank. Pengajuan sita penyesuaian oleh Penggugat biasanya

memiliki alasan-alasan yang mendorong untuk mengupayakan sita

penyesuaian :

a) Untuk memperjuangkan apa yang menjadi haknya;

b) Adanya kekhawatiran bahwa tergugat akan memindah tangankan

obyek sengketa;

c) Mencari keadilan dari ulah debitur nakal

3.) Majelis Hakim menetapkan sita penyesuaian dan memerintahkan

panitera untuk melakukan sita

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam memutus

gugatan dari Penggugat berupa sita penyesuaian atas dua bidang tanah

yang dijaminkan atas hutang-hutangnya yang terbukti telah

melakukan hutang dengan Penggugat sebesar Rp. 130.000.000,-


commit to user

57

(seratus tiga puluh juta rupiah) yang dikuatkan dengan adanya Akta

Pengakuan Hutang dihadapan Notaris Doddy Irawan Nusantara S.H

Bukti P1. Sementara itu selama Tergugat berhutang para Tergugat

belum pernah membayar hutang sama sekali sebesar Rp.130.000.000,-

(seratus tiga puluh juta rupiah) berserta bunganya sebesar 2.900.000,-

(dua juta sembilan ratus ribu rupiah) per bulan dan cek mundur dari

Bank Bumi Artha yang dipegangkan dari Tergugat kepada Penggugat

sebanyak dua buah yaitu bukti P2 dan P4 yang tidak dapat dicairkan

atau kosong. Selain itu kesaksian dari kedua saksi SW dan SR

menguatkan adanya transaksi hutang-piutang antara Tergugat dengan

Penggugat.

Berdasarkan wawancaran pada hari Kamis tanggal 11 Agustus

2011 dengan Bapak Susanto Isnu Wahjudi, S.H, selaku ketua majelis

dalam perkara perdata Nomor : 66/Pdt.G/2009/PN.Ska., bahwa dasar

Hakim dalam menetapkan sita penyesuaian yaitu dengan adanya

permohonan sita penyesuaian yang diajukan oleh kuasa hukum

Penggugat pada tanggal 11 Agustus 2011 maka Hakim Pengadilan

Negeri Surakarta mengabulkan permohonan sita penyesuaian.

Berdasarkan fakta dan petunjuk yang mengarah pada

persangkaan bahwa Penggugat dapat menunjukan bukti-bukti yang

kuat dan dua orang saksi sedangkan Tergugat tidak dapat

menunjukkan bukti-bukti yang menguatkan, maka hakim

memerintahkan panitera atau panitera pengganti atau jurusita atau

jurusita pengganti untuk melakukan pemeriksaan terhadap benda tak

bergerak yang diagunkan. Di dalam pemeriksaan terhadap tanah

sengketa yang diagunkan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan

Negeri Surakarta pada tanggal 26 Agustus 2009, ternyata ditemukan

fakta bahwa barang tak bergerak (tanah dan pekarangan) yang akan

disita telah diagunkan pada bank swasta sebagai jaminan atas

hutangnya terhadap bank tersebut sebelum adanya perjanjian hutang


commit to user

58

piutang dengan Penggugat. Atas temuan ini Jurusita Pengadilan

Negeri Surakarta membuat berita acara sita penyesuaian.

Adapun prosedur untuk menetapkan sita penyesuaian dan

menolak sita jaminan adalah :

a. Barang yang akan disita yaitu sebidang tanah yang telah dibebani

hak tanggungan

Sita penyesuaian ditetapkan apabila barang yang akan

diletakkan sita telah dibebani hak tanggungan, dalam sengketa

perdata ini barang ini berupa Sertifikat Hak Milik

No.564/Karangpandan, atas nama BL (Tergugat I) seluas + 5.340

m2 dan Sertifikat Hak Milik No. 933/Kedunglumbu, seluas + 476

m2 atas nama BL (Tergugat I). Sebagaimana benda tak bergerak

yang diajukan dalam sita antara Penggugat dan Tergugat ternyata

telah diagunkan sebagai jaminan di Bank Bumi Artha Surakarta

atas hutang-hutangnya terhadap bank tersebut.

b. Barang tersebut tidak boleh dimohonkan sita jaminan melainkan

sita penyesuaian

Barang yang diajukan sita ketika ternyata sudah diagunkan

kepada pihak lain dalam hal ini adalah bank swasta maka

terhadap barang tak bergerak tersebut tidak dapat diajukan

permohonan sita jaminan, melainkan hanya sita penyesuaian.

Adapun dasar hukum diberlakukannya sita penyesuaian

jurusita akan

melakukan penyitaan dan menemukan barang-barang yang akan

disita sebelumnya telah disita, maka jurusita tidak dapat

melakukan penyitaan lagi, namun jurusita mempunyai

kewenangan untuk mempersamakan barang-barang yang akan

disita dengan Berita Acara Sita Penyesuaian ini berlaku sebagai


commit to user

59

Di dalam sidangnya pada tanggal 27 Agustus 2009, Majelis

Hakim setelah melalui musyawarah memutuskan sebagian

gugatan Penggugat yang salah satunya adalah memutuskan sah

dan berharga sita penyesuaian yang Jurusita Pengadilan Negeri

Surakarta pada tanggal 26 Agustus 2009.

Diputuskannya sita penyesuaian ini karena dua benda tak

bergerak yang diagunkan oleh Tergugat dalam hutang piutangnya

dengan Penggugat telah terlebih dahulu diagunkan di bank

swasta. Menghadapi putusan ini, maka pihak Penggugat harus

menerima putusan dari Majelis Hakim. Dengan berlakunya sita

penyesuaian ini berarti bahwa Penggugat hanya mendapat hak sita

penyesuaian atas benda tak bergerak yang diagunkan. Ketika

lelang eksekusi, hasil lelang terhadap benda tak bergerak yang

diagunkan adalah diserahkan kepada hak tanggungan pertama

yaitu pihak bank swasta dan sisanya baru kepada pemilik hak sita

penyesuaian dalam hal ini adalah Penggugat. Apabila ternyata

sisa dari hasil lelang masih kurang untuk memenuhi hutang-

hutang Tergugat kepada Penggugat, maka dicari barang-barang

lain milik Tergugat yang dapat dijadikan sita, untuk kemudian

Penggugat dapat mengajukan permohonan sita baru barang lain

milik Tergugat.

Berdasarkan wawancaran pada hari Jumat tanggal 12 Agustus

2011 dengan Bapak Susanto Isnu Wahjudi, S.H, selaku ketua majelis

dalam perkara perdata Nomor : 66/Pdt.G/2009/PN.Ska. Atas dua

benda tak bergerak berupa Sertifikat Hak Milik

No.564/Karangpandan, atas nama BL (Tergugat I) seluas + 5.340 m2

dan Sertifikat Hak Milik No. 933/Kedunglumbu, seluas + 476 m2 atas

nama BL (Tergugat I) yang diagunkan oleh tergugat I JTL alias BL

dan Tergugat II S di bank swasta, bahwa dalam permohonan sita

penyesuaian yang diajukan oleh kuasa hukum Penggugat pada tanggal


commit to user

60

11 Agustus 2011 hanya memohon sebuah tanah dan bangunan yang

ada diatasnya sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No.

933/Kedunglumbu, seluas + 476 m2 atas nama BL (Tergugat I), maka

hakim hanya mengabulkan sesuai apa yang diminta dalam

permohonan tersebut, selain itu hakim juga menganggap bahwa nilai

hutang terlalu kecil jika dibandingkan dengan dua jaminan dari

Tergugat. Menurut Bapak Susanto Isnu Wahjudi, S.H satu obyek saja

sudah cukup untuk menjamin hutangnya, yaitu Sertifikat Hak Milik

No. 933/Kedunglumbu, seluas + 476 m2 atas nama BL (Tergugat I).

b. Pelaksanaan Sita Penyesuaian (vergelijkende beslag) di Pengadilan

Negeri Surakarta, Khususnya Dalam Sengketa Perdata Nomor :

66/Pdt.G/2009/PN.Ska

Pelaksanaan sita penyesuaian diputuskan oleh Majelis Hakim dalam

putusan sidang perkara perdata hutang piutang antara Penggugat dan para

Tergugat. Setelah mendapat kekuatan hukum yang mengikat, maka Hakim

memerintahkan kepada panitera atau panitera pengganti atau jurusita untuk

melaksanakan sita penyesuaian terhadap benda tak bergerak yang telah

diagunkan kepada bank terlebih dahulu, dalam sengketa ini benda tak

bergerak yang diagunkan berupa sebuah tanah Sertifikat Hak Milik

No.564/Karangpandan, atas nama BL (Tergugat I) seluas + 5.340 m2

terletak di Kel.Karangpandan, Karanganyar dan sebuah tanah dan

bangunan yang ada diatasnya sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak

Milik No. 933/Kedunglumbu, seluas + 476 m2 atas nama JTL disebut juga

BL (Tergugat I) yang telah diagunkan di bank swasta atas hutang yang

terdahulu sebelum dengan Penggugat.

Dengan diputusnya sita penyesuaian atas benda tak bergerak yang

diagunkan dalam perkara hutang piutang antara Penggugat Bapak H dan

JTL alias BL sebagai Tergugat I dan Ny. LSI alias S sebagai Tergugat II,


commit to user

61

maka Pengadilan Negeri Surakarta melakukan pensitaan terhadap benda

tak bergerak yang diagunkan.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Selasa tanggal 16 Agustus

2011 dengan Bapak Mustika Adi selaku jurusita Pengadilan Negeri

Surakarta tentang pelaksanaan sita penyesuaian di Pengadilan Negeri

Surakarta, diperoleh keterangan bahwa :

Pelaksanaan sita penyesuaian pada awalnya dimulai dengan adanya

pengajuan gugatan sita jaminan, namun setelah berjalan ternyata obyek

yang menjadi jaminan diketahui Penggugat telah diagunkan di bank,

sehingga kuasa hukum Penggugat mengajukan permohonan sita

penyesuaian ke Pengadilan Negeri Surakarta untuk menjamin haknya,

setelah hakim memeriksa dan mengabulkan permohonan sita penyesuaian

kemudian hakim membuat penetapan sita penyesuaian, dalam penetapan

tersebut memerintahkan panitera atau yang biasanya dilimpahkan ke

jurusita untuk melaksanakan sita tersebut. jurusita harus menuju ke lokasi

obyek sengketa terlebih dahulu kemudian melakukan pengecekan secara

menyeluruh kebenaran mengenai status Sertifikat Tanah obyek sengketa di

Badan Pertanahan Nasional (BPN). Selanjutnya dalam proses penyitaan

jurusita membuat Berita Acara Sita Penyesuaian yang ditandatangani oleh

jurusita itu sendiri dan dua orang sebagai saksi. jurusita juga membuat

Surat Turunan yang diberikan kepada Kepala Desa atau pihak yang

berwenang di daerah tersebut agar diketahui khalayak ramai. Kepala Desa

juga diminta untuk turut serta memantau obyek sengketa tersebut agar

tidak dipindahtangankan. Setelah Berita Acara Sita Penyesuaian jadi,

jurusita ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk dicatatkan atau

didaftarkan dalam buku tanah yang ada di Badan Pertanahan Nasional

(BPN), berita acara sita penyesuaian yang asli dikembalikan ke Pangadilan

Negeri Surakarta dimasukkan ke dalam berkas. Proses persidangan tetap

berlanjut sampai berkekuatan hukum tetap yang menyatakan sah dan

berharga sita penyesuaian, namun permohonan eksekusi Penggugat belum


commit to user

62

dapat dilaksanakan sebelum sita jaminan yang dimohonkan oleh bank

swasta diselesaikan terlebih dahulu. Dalam kasus sita penyesuaian, sang

pemohon sita penyesuaian harus aktif dalam memantau kasus antara

Tergugat dengan bank swasta sebagai hak yang utama karena telah

dipasang terlebih dahulu hak tanggungan terhadap obyek sengketa

sehingga tidak dapat dilakukan upaya lain selain menunggu kasus tersebut

diselesaikan. Jika antara tergugat dengan bank swasta tersebut sudah

selesai atau telah berkekuatan hukum tetap, maka penggugat baru bisa

mengajukan eksekusi berdasarkan amar putusan hakim.

Tata cara pelaksanaan sita dalam praktek berdasarkan pasal 197

HIR, adalah sebagai berikut:

(1) Jika sudah lewat waktu yang ditentukan, sedangkan orang yang kalah

belum juga memenuhi keputusan, atau jika orang tersebut, sesudah

dipanggil dengan sah tidak juga menghadap, maka ketua karena

jabatannya, akan memberi perintah dengan surat, supaya disita sekian

barang bergerak dan jika yang demikian tidak ada atau ternyata tiada

cukup, sekian barang tak bergerak kepunyaan orang yang kalah itu,

sampai dianggap cukup menjadi pengganti jumlah uang tersebut

dalam keputusan dan semua biaya untuk melaksanakan keputusan itu.

(2) Penyitaan dijalankan oleh panitera pengadilan negeri.

(3) Bila panitera itu berhalangan karena tugas dinas atau karena alasan

yang lain, maka ia digantikan oleh seorang yang cakap atau dapat

dipercaya, yang ditunjuk untuk itu oleh ketua atas atas permintaannya

oleh kepala pemerintahan setempat (dalam hal ini asisten-residen);

dalam hal menunjuk orang menurut cara tersebut, jika dianggap perlu

memuat keadaan, ketua berkuasa juga untuk menghemat ongkos

sehubungan dengan jauhnya tempat penyitaan itu.

(4) Penunjukan orang dilakukan hanya dengan menyebutkan atau dengan

mencatatnya dalam surat perintah tersebut pada ayat (1) pasal ini.


commit to user

63

(5) Panitera atau orang yang ditunjuk sebagai gantinya, hendaklah

membuat berita acara tentang tugasnya, dan memberitahukan maksud

isi berita acara kepada orang yang disita barangnya, kalau ia hadir.

(6) Penyitaan dilakukan dengan bantuan dua orang saksi, yang disebutkan

namanya, pekerjaannya dan tempat diamnya dalam berita acara, dan

yang ikut menandatangani berita acara itu dan salinannya.

(7) Saksi itu harus penduduk Indonesia, telah berumur 21 tahun dan

dikenal oleh penyita sebagai orang yang dapat dipercaya, atau

diterangkan demikian oleh seorang pamong praja bangsa Eropa atau

Indonesia.

(8) Penyitaan barang bergerak kepunyaan debitur, termasuk uang tunai

dan surat berharga, bolehjuga dilakukan alas barang bergerak yang

bertubuh, yang ada di tangan orang lain, tetapi tidak boleh dilakukan

atas hewan dan perkakas yang sungguh-sungguh berguna bagi orang

yang kalah itu dalam menjalankan mata pencahariannya sendiri.

(9) Panitera atau orang yang ditunjuk menjadi penggantinya hendaklah

membiarkan, menurut keadaan, barang bergerak itu seluruhnya atau

sebagian disimpan oleh orang yang disita barangnya, atau menyuruh

membawa barang seluruhnya atau sebagian ke suatu tempat

penyimpanan yang memadai. Dalam hal pertama, harus diberitahukan

kepada polisi desa atau polisi kampung, dan polisi harus mengawasi,

supaya jangan ada barang yang dilarikan orang. Bangunan-bangunan

orang Indonesia, yang tidak melekat pada tanah, tidak boleh dibawa

ke tempat lain.

Jadi pada dasarnya Pasal 197 HIR mengatur mengenai proses tata

cara sita eksekusi, karena sita jaminan mengacu pada sita eksekusi

sedangkan sita penyesuaian kedudukanya mengikuti sita jaminan, sehingga

pengangaturannya juga sama, disamping itu di dalam HIR tidak ada Pasal

selain Pasal 197 yang mengatur mengenai tata cara sita.


commit to user

64

B. Hambatan-Hambatan dalam Pelaksanaan Sita Penyesuaian

(vergelijkende beslag) di Pengadilan Negeri Surakarta dan bagaimana

solusinya

Hambatan pada umumnya yang sering terjadi dalam pelaksanaan sita

penyesuaian yaitu :

1. Ketika permohonan sita penyesuaian dikabulkan oleh majelis hakim tidak

dapat langsung dilaksanakan karena harus menunggu setelah hak

tanggungan dipenuhi oleh pihak debitur, dan pihak Kreditur telah

dipenuhi seluruh hutangnya sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

2. Ketika barang dilelang dan tidak ada sisa bagi pemohon sita penyesuian,

maka hak dari penggugat tidak dapat terpenuhi.

3. Ketika sita penyesuaian dikabulkan, dan proses eksekusi berlangsung

sering timbul perlawanan dengan berbagai cara dari pihak Tergugat yang

tujuannya menghalangi proses eksekusi.

Jika dalam pelaksanaan sita penyesuaian terhadap putusan

No.66/Pdt.G/2009/PN.Ska, hasil wawancara pada hari Senin tanggal

22Agustus 2011 dengan bapak Mardiyono sebagai jurusita Pengadilan Negeri

Surakarta mengenai hambatan dalam sita penyesuaian tidak terhadap putusan

No.66/Pdt.G/2009/PN.Ska, tidak ada hambatan yang berarti. Adapun

hambatan yang muncul dalam masalah sita penyesuaian dalam sengkata

perdata ini adalah :

1. Adanya obyek yang berada diluar kewenangan Pengadilan Negeri

Surakarta sehingga harus meminta bantuan dari Pengadilan Negeri

Karanganyar dimana terletak barang tak bergerak yang diagunkan dan

menjadi barang tersita.

Pada sita penyesuaian terhadap benda tak bergerak antara

Penggugat H dan Tergugat BL terjadi permasalahan yaitu salah satu

benda tak bergerak yang diagunkan berada diluar kewenangan


commit to user

65

Pengadilan Negeri Surakarta, yaitu berada di wilayah hukum Pengadilan

Negeri Karanganyar, maka jurusita dari Pengadilan Negeri Surakarta

tidak berwenang untuk melakukan tindakan penyitaan di wilayah hukum

Pengadilan Negeri Karanganyar. Untuk melakukan tindakan penyitaan

di wilayah hukum Karanganyar, maka jurusita Pengadilan Negeri

Surakarta melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Surakarta untuk

membuat penetapan dan meminta bantuan dari Ketua Pengadilan Negeri

Karanganyar dengan memberitahu putusan dimana barang yang hendak

disita itu terletak dan memerintahkan panitera atau panitera pengganti

ataupun jurusita dan jurusita pengganti untuk melakukan tindakan

penyitaan terhadap tanah yang dijaminkan.

Sita jaminan atas sebidang tanah dan bangunan yang kedua, tidak

menjadi masalah yaitu Sertifikat Hak Milik No.993/Kedunglumbu, seluas

±476 m2 atas nama JTL disebut juga BL, karena berada di wilayah

hukum Surakarta, sehingga penyitaan dapat dilakukan secara langsung

oleh Panitera atau Panitera Pengganti ataupun Jurusita atau Jurusita

Pengganti.

Solusi yang dapat dilakukan dalam sengketa perdata

No.66/Pdt.G/2009/PN.Ska. yaitu, Pengadilan Negeri Surakarta memohon

ke Pengadilan Negeri Karanganyar untuk mempercepat kinerjanya dalam

memenuhi data yang dibutuhkan dan pemohon sita atau penggugat harus

aktif memantau perkembangan kasus hingga selesai dan secepatnya

mengajukan gugatan sesuai bunyi putusan.

2. Pihak Tergugat menolak dilaksanakan sita

Pihak Tergugat menolak dilaksanakan sita adalah suatu

permasalahan yang umum dalam penyitaan, karena Tergugat merasa

benar atau tidak mau hak miliknya akan disita. Untuk menghadapi

masalah ini petugas sita melakukan secara kekeluargaan, tetapi apabila


commit to user

66

objek selalu tertutup dan tidak menerima petugas sita, maka sita dapat

dilakukan secara paksa.

Adanya penolakan dari pihak Tergugat dengan dilaksanakannya

sita penyesuaian karena Tergugat merasa belum menerima putusan

Majelis Hakim. Tergugat merasa bahwa Keputusan Majelis Hakim tidak

adil atau berat sebelah dimana Tergugat merasa dirugikan dengan

keputusan Majelis Hakim. Untuk melaksanakan sita oleh jurusita

Pengadilan Negeri Surakarta, dilakukan langkah secara kekeluargaan,

dimana jurusita mengadakan pendekatan dengan langkah-langkah hukum

yang dapat dilakukan oleh Tergugat.

Jalan tengah yang di dapat dalam kasus ini yaitu dengan

penaksiran harga obyek sengketa, dan kemudian di dapat nilai Rp

1.000.000.000, sementara kewajiban kepada tanggungan pertama yaitu

bank sebesar Rp 200.000.000, sehingga sisa dari taksiran itu bisa

digunakan untuk memenuhi tuntutan Penggugat sebagaimana

diputuskan dalam putusan No.66/Pdt.G/2009/PN.Ska. Pada akhirnya

sita dapat dilakukan dengan lancar setelah dilakukan dialog dan

pengertian bahwa Tergugat dapat melakukan langkah hukum banding

bila merasa putusan hakim dirasa tidak adil. Pemeriksaan terhadap

obyek sita akhirnya dapat dilaksanakan.

Di dalam perkara perdata antara Penggugat H dengan Tergugat I BL

terjadi permasalahan yaitu bahwa tanah yang telah dijaminkan ke bank swasta

akan dimintakan sita jaminan. Dalam perkara ini sita jaminan tidak dapat

dilaksanakan jika pemohon sita atau Penggugat mengetahui bahwa tanah

telah dijaminkan terlebih dahulu kepada pihak lain, maka Majelis Hakim

harus menolak permohonan sita tersebut, dan hal yang dibenarkan yaitu

dengan permohonan sita penyesuaian. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :


commit to user

67

a. Pada saat yang bersamaan terhadap suatu barang hanya boleh disita

satu kali saja;

b. Permintaan sita yang kedua kali harus ditolak;

c. Permohonan sita yang dapat dikabulkan ketika obyek telah

dijaminkan adalah sita penyesuaian.

Sita penyesuaian adalah sah dan untuk mendapatkan hasil dari

sita penyesuaian tersebut menunggu setelah hak tanggungan dipenuhi

oleh pihak debitur, dan pihak kreditur telah dipenuhi seluruh hutangnya.

Apabila ada sisa dari pemenuhan hak tanggungan maka pemegang sita

penyesuaian baru mendapatkan pemenuhan tersebut dan harus diajukan

eksekusi oleh pihak yang meletakkan sita penyesuaian.

Solusi dalam sengketa perdata No. 66/Pdt.G/2009/PN.Ska. yaitu

dilakukan dengan jalan kekeluargaan, tanpa kekerasan agar terjadi

keamanan dan tidak menimbulkan kerugian bagi penggugat maupun

tergugat.


commit to user

68

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pelaksanaan Sita Penyesuaian (vergelijkende beslag) di Pengadilan Negeri

Surakarta dalam Perkara Perdata Nomor 66/Pdt.G/2009/PN.Ska., dimulai

dari pengajuan gugatan sita jaminan, namun setelah berjalan ternyata

obyek yang menjadi jaminan diketahui Penggugat telah diagunkan di bank,

sehingga kuasa hukum Penggugat mengajukan permohonan sita

penyesuaian ke Pengadilan Negeri Surakarta untuk menjamin haknya,

setelah hakim memeriksa dan mengabulkan permohonan sita penyesuaian

kemudian hakim membuat penetapan sita penyesuaian, di dalam penetapan

telah mengabulkan sita penyesuaian terhadap sebidang tanah dan

bangunan milik Tergugat. Majelis hakim memerintahkan panitera atau

yang biasanya dilimpahkan ke jurusita untuk melakukan pengecekan

secara menyeluruh kebenaran mengenai status Sertifikat Tanah obyek

sengketa di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Jurusita membuat Berita

Acara Sita Penyesuaian yang ditandatangani oleh jurusita itu sendiri dan

dua orang sebagai saksi, untuk kemudian dicatatkan atau didaftarkan

dalam buku tanah yang ada di Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang

menyatakan bahwa tanah atau obyek tersebut telah di sita penyesuaian.

Dalam sidang Apabila antara tergugat dengan bank swasta tersebut sudah

selesai atau telah berkekuatan hukum tetap, maka penggugat baru bisa

mengajukan eksekusi berdasarkan bunyi putusan.

2. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan sita penyesuaian (vergelijkende

beslag) dalam Sengketa Perdata Nomor 66/Pdt.G/2009/PN.Ska. pada

dasarnya tidak menemui hambatan yang terlalu berarti, namun dapat

dikategorikan menjadi dua hambatan yaitu :


commit to user

69

a. Adanya obyek yang menjadi sengaraketa dalam kasus ini sebidang

tanah berada pada wilayah hukum di luar dari Pengadilan Negeri

Surakarta yaitu di wilayah Pengadilan Negeri Karanganyar, maka

solusinya yang harus dilakukan yaitu Pengadilan Negeri Surakarta

memohon bantuan kepada Pengadilan Negeri Knganyar.

b. Adanya penolakan dari pihak Tergugat sehingga pihak pengadilan

menempuh jalur kekeluargaan untuk menemukan jalan keluar, namun

ketika jalur kekeluargaan tidak berhasil maka sita dilakukan secara

paksa atau tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pihak Tergugat. Solusi

yang di dapat dalam kasus ini yaitu dengan penaksiran harga obyek

sengketa, dan kemudian di dapat nilai Rp 1.000.000.000, sementara

kewajiban kepada tanggungan pertama yaitu bank sebesar Rp

200.000.000, sehingga sisa dari taksiran itu bisa digunakan untuk

memenuhi tuntutan Penggugat sebagaimana diputuskan dalam putusan

No.66/Pdt.G/2009/PN.Ska.

B. Saran

1. Kepada Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan

memutus Perkara Nomor 66/Pdt.G/2009/PN.Ska, sebaiknya dalam

mengambil pertimbangan para Hakim Pengadilan Negeri Surakarta juga

didasarkan pada hati nurani.

2. Pada kreditur diharapkan lebih berhati-hati dalam menerima barang yang

menjadi jaminan dari debitur, dengan melakukan pengecekan terhadap

obyek jaminan tersebut sehingga dapat terhindar dari ulah debitur nakal.

3. Kepada debitur diharapkan beritikad baik dalam melakukan perjanjian

utang piutang, dimana obyek jaminan tidak boleh digunakan untuk

menjamin hutang yang kedua kalinya.


commit to user

TINJAUAN TENTANG PELAKSANAAN SITA …...Hambatan-Hambatan dalam Pelaksanaan Sita Penyesuaian (vergelijkende beslag) di Pengadilan Negeri Surakarta dan bagaimana solusinya..... 64 ...

Documents