TINJAUAN PUSTAKA Ketahanan Pangan Konsep Ketahanan … · makro dan mikro ketahanan pangan ditunjang oleh kinerja ... meningkatnya ketahanan ekonomi dan ketahanan ... berdasarkan

TINJAUAN PUSTAKA

Ketahanan Pangan

Konsep Ketahanan Pangan

Berdasarkan UU No, 7 tahun 1996 tentang Pangan, diartikan sebagai

kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap rumahtangga yang tercermin dari

tersedianya pangan yang cukup, baik dalam jumlah maupun mutunya, aman,

merata dan terjangkau (Kantor Menteri Negara Urusan Pangan, 1996). Dengan

demikian di dalam ketahanan pangan mencakup aspek produksi dan penyediaan,

distribusi serta konsumsi pangan. Penyediaan pangan yang cukup merupakan

prasyarat untuk memenuhi konsumsi pangan rumah tangga yang akan terus

berkembang dari waktu ke waktu.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 68 tahun 2002 tentang Ketahanan

Pangan, untuk mewujudkan penyediaan pangan dapat dilakukan melalui kegiatan

: (1) mengembangkan sistem produksi pangan yang bertimpu pada sumberdaya,

kelembagaan dan budaya lokal (2) mengembangkan efisiensi sistem usaha pangan

(3) mengembangkan teknologi produksi pangan (4) mengembangkan sarana dan

prasarana produksi pangan (5) mengembangkan dan mempertahankan lahan

produktif.

Sebagai salah satu subsistem dari sistem ketahanan pangan maka FAO

mengedepakan sistem penyediaan pangan dengan lima karakterisrik yang harus

dipenuhi, yaitu : (1) kapasitas (capacity) : mampu menghasilkan, mengimpor, dan

menyimpan makanan pokok dalam jumlah cukup untuk memenuhi kebutuhan

semua penduduk (national food suficiency) (2) pemerataan (equity) : mampu

mendistribusikan makanan pokok sehingga tersedia dalam jangkauan seluruh

keluarga (3) kemandirian (self-relience) : mampu menjamin kecukupsediaan

makanan pokok dengan mengandalkan kekuatan sendiri sehingga ancaman

fluktuasi pasar dan tekanan politik internasional dapat ditekan seminimum

mungkin (4) kehandalan (reliability) : mampu meredam dampak variasi musiman

maupun siklus tahunan sehingga kecukupansediaan pangan dapat dijamin setiap

saat (5) keberlanjutan (sustainability) : mampu menjaga keberlanjutan dan

8

kecukupsediaan pangan dalam jangka panjang dengan tanpa merusak kualitas

hidup (Soetrisno, 2005).

Mewujudkan ketahanan pangan adalah kewajiban bersama seluruh

komponen bangsa, yaitu pemerintah, pemerintah daerah, masyrakat termasuk para

pelaku usaha yang terkait dengan pangan. Pada era otonomi daerah saat ini, peran

pemerintah aalah menyediaan fasilitas dan rambu-rambu bagi masyarakat untuk

mengembangkan usaha produksi, pengolahan dan perdagangan pangan secara

efisien, adil dan bertanggungjawab (Suryana, 2004).

Ketahanan pangan sendiri sebenarnya mengandung makna makro dan

mikro. Makna makro terkait dengan ketersediaan pangan di seluruh wilayah setiap

saat. Sedangkan unsur mikro terkait dengan kemampuan rumah tangga dan

individu dalam mengakses pangan sesuai kebutuhan dan pilihannya untuk

tumbuh, hidup sehat dan produktif. Pada sisi makro elemen utama ketahanan

pangan adalah subsistem produksi, distribusi, pengolahan dan pemasaran pangan,

termasuk di dalamnya ekspor dan impor dan pengelolaan konsumsi pangan. Sisi

makro dan mikro ketahanan pangan ditunjang oleh kinerja ekonomi secara

keseluruhan yang menyediakan kesempatan kerja dan pendapatan bagi

masyarakat (Suhardjo, 1998; Suryana, 2004).

Menurut Soetrisna (2005), ada dua pilihan untuk mencapai ketahanan

pangan pada tingkat nasional atau wilayah, yaitu dengan mencapai swasembada

pangan atau mencapai kecukupan pangan. Swasembada pangan diartikan sebagai

pemenuhan kebutuhan pangan, yang sejauh mungkin berasal dari pasokan

domestik dengan meminimalkan ketergantungan pada perdagangan pangan.

Sedangkan kecukupan pangan memasukkan variabel perdagangan internasional

atau antar wilayah. Dengan konsep ini dituntut kemampuan untuk menjaga tingkat

produksi domestik ditambah dengan kemampuan untuk mengimpor agar dapat

memenuhi kebutuhan pangan penduduknya. Pemerintah Indonesia saat ini,

tampakanya lebih memilih menggunakan konsep kecukupan pangan untuk

mencapai ketahanan pangan nasional.

9

Konsep dari ketahanan pangan berkelanjutan adalah menkombinasikan

pangan, pertanian dan penduduk menjadi tujuan dan dasar dari pembangunan.

Untuk mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan dibutuhkan lebih dari

sekedar meningkatkan produktivitas pertanian dan keuntungan usahatani serta

meminimalisasi kerusakan lingkungan. Konsepnya lebih luas daripada pertanian

berkelanjutan, yaitu menggabungkan tujuann dari ketahanan pangan rumah tangga

dan pertanian berkelanjutan. Sehingga tidak hanya berbicara tentang jumlah

ketersediaan pangan tetapi juga mengenai pendapatan dan distribusi lahan, mata

pencaharian rumah tangga dan kebutuhan konsumsi pangan, distribusi pangan dan

pangan tercecer, status perempuan dan posisi tawar mereka, tingkat kelahiran dan

populasi penduduk, perlindungan dan regenerasi sumberdaya vital bagi produksi

pangan (Speth, 1993).

Kebijakan dan Program Ketahanan Pangan

Pembangunan ketahanan pangan memerlukan harmonisasi dari

pembangunan subsistem ketersediaan, subsistem distribusi, dan subsistem

konsumsi. Keberhasilan pembangunan ketiga subsistem ketahanan pangan

tersebut perlu didukung oleh faktor-faktor input berupa sarana, prasarana dan

kelembagaan dalam kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, pengolahan dan

sebagainya. Disamping itu, juga perlu ditunjang oleh faktor-faktor seperti

kebijakan, peraturan, pembinaan dan pengawasan. Ketahanan pangan

diselenggarakan oleh banyak pelaku yang dibina oleh institusi sektoral,

subsektoral, serta dipengaruhi oleh interaksi lintas wilayah. Tujuan yang

diharapkan dari pembangunan ketahanan pangan adalah terpenuhinya hak azasi

manusia akan pangan, meningkatnya kualitas sumberdaya manusia, serta

meningkatnya ketahanan ekonomi dan ketahanan nasional (BBKP, 2001).

Dalam rangka melaksanakan dan mencapai sasaran pembangunan

ketahanan pangan, pemerintah berperan dalam memfasilitasi penciptaan kondisi

yang kondusif bagi masyarakat dan swasta untuk berperan dalam pembangunan

ketahanan pangan. Sedangkan program pemantapan ketahanan pangan perlu

dirumuskan dan dimantapkan di daerah dengan lebih mempertibangkan

permasalahan serta kondisi agroekosistem dan sosial budaya pangan lokal daerah.

Agar lebih efektif dan berdaya guna, perlu menggunakan pendekatan

10

pengembangan wilayah dengan memperhatikan tiga kriteria utama, yaitu wilayah

rawan pangan, wilayah perbatasan dan wilayah sentra produksi pangan. Hal ini

perlu dilakukan karena permasalahan ketahanan pangan di masing-masing

wilayah tersebut memerlukan penanganan yang berbeda-beda (Suryana, 2001).

Tujuan program ketahanan pangan yang terdapat dalam Rencana

Pembangunan Pertanian 2005 – 2009 adalah untuk memfasilitasi terjaminnya

masyarakat untuk memperoleh pangan yang cukup setiap saat, sehat dan halal.

Untuk mencapai tujuan di atas, Program Peningkatan Ketahanan Pangan

dijabarkan lebih lanjut ke dalam beberapa subprogram, yaitu: (1) Peningkatan

Produksi dan Ketersediaan Pangan, (2) Pengembangan Diversifikasi Produksi dan

Konsumsi Pangan, (3) Penerapan Standar Kualitas dan Keamanan Pangan, (4)

Penurunan Tingkat Kerawanan Pangan, (5) Pengembangan dan Diseminasi

Inovasi Pertanian Mendukung Ketahanan Pangan, dan (6) Pengembangan

Manajemen Pembangunan Ketahanan Pangan.

Secara lebih spesifik tujuan pembangunan ketahanan pangan yang

ditetapkan dalam Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2005-2009 adalah untuk

memperkuat ketahanan pangan di tingkat mikro/tingkat rumah tangga dan

individu serta ditingkat makro/nasional, sebagai berikut :

1. Mempertahankan ketersediaan energi pr kapita minimal 2200 kkal/hari, dan

penyediaan protein perkapita minimal 57 gram/hari.

2. Meningkatkan konsumsi pangan perkapita untuk mmenuhi kecukupan nergi

minimal 2.000 kkal/hari dan protein sebesar 52 gram/hari.

3. Meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat dengan skor Pola Pangan

Harapan (PPH) minimal 80.

4. Meningkatkan keamanan, mutu dan higiene pengan yang dikonsumsi

masyarakat.

5. mengurangi jumlah/presentase penduduk rawan pangan kronis (yang

mengkonsumsi kurang dari 80% AKG) dan penduduk miskin minimal 1

persen per tahun.

6. Meningkatkan kemandirian pangan melalui pencapaian swasembada beras

berkelanjutan, swasembada jagung pada tahun 2007, swasembada kedelai

pada tahun 2015, swasembada gula pada tahun 2009 dan swasembada daging

11

sapi pada tahun 2010; serta meminimalkan impor pangan utama yaitu lebih

rendah 10% dari kebutuhan nasional.

7. Meningkatan rasio lahan per orang (land-man-ratio) melalui penetapan lahan

abadi beririgasi minimal 15 juta ha dan lahan kering minimal 15 juta ha.

8. Meningkatkan kemampuan pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah

dan pemerintah.

9. Meningkatkan jangkauan jaringan distribusi dan pemasaran pangan ke seluruh

daerah.

10. Meningkatkan kemampuan nasional dalam mengenali, mengantisipasi dan

menangani secara dini serta dalam melakukan tanggap darurat terhadap

masalah kerawanan pangan dan gizi ( DKP, 2006).

Keberhasilan upaya penganekaragaman di bidang penyediaan dan

konsumsi pangan penduduk diperlukan suatu parameter. Parameter tingkat

keanekaragaman pangan dapat menggunakan Pola Pangan Harapan (PPH).

Dengan pendekatan PPH, keadaan perenanaan penyediaan dan konsumsi pangan

penduduk diharapakan dapat memenuhi tidak hanya kecukupan gizi (nutritional

adequancy), akan tetapi sekaligus juga mempertimbangkan keseimbangan gizi

(nutritional balance) yang didukung oleh cita rasa (palatability), daya cerna

(digestability), daya terima masyarakat (acceptability), kuantitas dan kualitas daya

beli (affortability) (Hardinsyah, Madanijah & Baliwati, 2002).

Indikator Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan memiliki tiga sub sistem: ketersediaan, akses/distribusi

dan konsumsi. Ketersediaan pangan adalah kombinasi dari fungsi stok pangan

dalam negeri, impor pangan, bantun pangan dan produksi pangan sehingga

tersedia untuk konsumsi baik ditingkat rumah tangga maupun wilayah.

Akses/distribusi pangan dipengaruhi oleh ketersediaan dan harga pangan di pasar.

Selain itu akses pangan juga merupakan fungsi dari kondisi fisik lingkungan,

lingkungan sosial dan politik/kebijakan. Sedangkan konsumsi pangan

direfleksikan oleh status gizi individu, yang dipengaruhi oleh kualitas dan

kuantitas konsumsi pangan, pola pengasuhan serta kondisi kesehtan. Oleh karena

itu analisis kondisi ketahanan pangan pada negara berkembang umumnya

12

menggunakan banyak indikator untuk merefleksikan beragam aspek yang

melingkupinya. Beberapa tipe indikator yang sering digunakan untuk mengukur

kondisi ketahanan pangan adalah sebagai berikut : (1) produksi pangan; (2)

pendapatan; (3) total pengeluaran; (4) pengeluaran untuk kebutuhan pangan; (5)

persentase pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan pangan; (6) konsumsi kalori,

dan (7) status gizi (Riely et al, 1999)

Dimensi ketahanan pangan sangat luas mencakup dimensi waktu, dimensi

sasaran dan dimensi sosial ekonomi masyarakat, sehingga diperlukan banyak

indikator untuk mengukurnya. Dari dimensi waktu, pengukuran ketahanan pangan

dilakukan diberbagai tingkatan, dari tingkat global, nasional, regional sampai

tingkat rumah tangga dan individu. Pada tingkat global, nasional dan regional

indikator ketahanan pangan yang dapat digunakan adalah tingkat ketersediaan

pangan dengan memperhatikan variabel tingkat kerusakan

tanaman/ternak/perikanan, rasio stok dengan konsumsi pangan; skor PPH;

keadaan keamanan pangan; kelembagaan pangan dana pemerintah dan harga

pangan (Handewi, Rachman, Ariani, 2002).

Sumarwan dan Sukandar (1998) mengukur ketahanan pangan wilayah

yaitu ketahanan pangan kabupaten di seluruh Indonesia yang diukur dari

kemampuan wilayah untuk memproduksi empat jenis pangan (padi, jagung, ubi

kayu, ubi jalar). Selai itu juga digunakan peubah jumlah penduduk, curah hujan

dan Produk Domestik Regional/Broto (PDRB). Metode penentuan ketahanan

pangan yang dilakukan tersebut mengacu pada formula yang dikembangkan oleh

Syarief (1991) sebagai berikut :

TP = 0,089 + 272×10χ1 – 2,25χ2 + 2,0355χ3 + 2,8542χ4 + 0,9966χ5 +

1,1032χ6

Dimana TP adalah Ketahanan Pangan, sementara χ1 sampai χ6 secara berturut-

turut adalah fungsi dari : curah hujan bulan Februari (mm); pendapatan daerah

(Rp/kap/thn); produksi gabah (ton/kap/thn); produksi jagung pipil (ton/kap/thn);

produksi ubi kayu (ton/kap/thn); dan produksi ubi jalar (ton/kap/thn). Kriteria

yang digunakan untuk menentukan derajat ketahanan pangan wilayah adalah :

13

1. Jika TP < k/1,2 maka wilayah tersebut kurang tahan pangan

2. Jika k1/2 < TP < k maka wilayah tersebut tahan pangan

3. Jika TP > k maka wilayah tersebut sangat tahan pangan

Ketahanan pangan adalah merupakan kebutuhan dasar penduduk yang

harus dipenuhi, untuk dapat mencapai situasi ketahanan pangan yang mantap

maka dibutuhkan sumberdaya. Salah satu kegiatan penting untuk menunjang

ketahanan pangan dan membutuhkan ketersediaan sumberdaya secara

berkelanjutan untuk memproduksi pangan adalah kegiatan pertanian secara luas.

Sumberdaya dapat dikategorikan menjadi sumberdaya alam (tanah, air, dll),

sumberdaya produksi (jalan, pabrik, dll), dan sumberdaya manusia (tenaga kerja,

tingkat ketrampilan tenaga kerja, dll). Sumberdaya merupakan faktor kritis dari

ketahanan pangan karena mempengaruhi kemampuan rumah tangga, individu

maupun wilayah untuk memperoleh pangan melalui produksi dan perdagangan.

Sementara konsumsi dan belanja dapat dilihat sebagai bentuk alternatif dari

penggunaan sumberdaya, dimana konsumsi dalam bentuk konsumsi pangan

merupakan bentuk dasar dari penggunaan sumberdaya oleh manusia. Sehingga

kertesediaan sumberdaya dan pengguaan sumberdaya yang terkait dengan

produksi dan konsumsi pangan dapat dijadikan indikator mengukur ketahanan

pangan (www.ers.usda.gov).

Sementara itu untuk menentukan sitausi pangan pada suatu wilayah Badan

Ketahanan Pangan Departemen Pertanian bekerjasama dengan World Food

Programmed United Nation, berdasarkan data tahun 2002 telah menebitkan peta

kerawanan pangan wilayah kabupaten/kota di Indonesia. Ada 14 indikator yang

digunakan untuk menentukan apakah suatu wilayah tergolong rawan pangan atau

tidak. Indikator-indikator tersebut dapat dilihat pada tabel 1.

14

Tabel 1 Indikator penentu kerawanan pangan wilayah Dimensi Kelompok Indikator Indikator

Ketersediaan pangan 1. Konsumsi normative perkapita terhadap rasio ketersediaan bersih padi, jagung, ubi kayu dan ubi jalar

Akses pangan dan mata pencaharian

2. % penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan

3. % desa yang tidak bisa dilaui roda empat 4. % desa yang tidak mempunyai akses

listrik Kesehatan dan gizi 5. Angka harapan hidup pada saat lahir

6. Berat badan balita dibawah standart 7. % perempuan buta huruf 8. % penduduk tanpa akses ke air bersih 9. Angka kemiskinan bayi 10. % penduduk yang tinggal > 5 km dari

Puskesmas Kerawanan Pangan 11. % daerah berhutan

12. % daerah puso 13. Daerah rawan banjir 14. Penyimpangan curah hujan

(BKP Prop. Jawa Timur, 2006)

Daya Dukung Pangan Wilayah (Nutritional Carrying Capacity)

Carrying capaity dari ekosistem didefinisikan sebagai jumlah maksimum

populasi dari suatu spesies yang dapat disupport oleh suatu wilayah tanpa

mengurangi kemampuan wilayah tersebut untuk mensupport spesies yang sama

pada masa yang akan datang, hal ini juga berlaku untuk populasi manusia. Namun

manusia memiliki kemampuan untuk memodifikasi lingkungan dan menciptakan

teknologi untuk memproduksi pangan dan energi (Richard, 2002).

Human carrying capacity dapat diterjemahkan sebagai tingkat maksimal

penggunaan sumberdaya alam dan akibat yang ditimbulkan dimana sumberdaya

tersebut masih bisa digunakan secara berkelanjutan di masa yang akan datang

tanpa mempengaruhi keselarasan dan kemampuan produksinya. Pada masa awal

perkembangan konsep mengenai human carrying capacity, menurut Erlich dan

Holdren (1971; 1974 dalam Anonymous, 1994) menyebutkan bahwa akibat yang

yang ditimbulkan dari adanya manusia pada suatu wilayah adalah sejumlah

populasi, adanya kebutuhan konsumsi dan teknologi untuk memenuhi kebutuhan

tersebut. Poin penting yang tersirat adalah besarnya sumberdaya yang mampu

15

diberikan wilayah untuk mendukung sejumlah sedikit penduduk dengan

berkualitas atau penduduk dalam jumlah yang lebih besar pada tingkat yang

beragam. Namun perkembangan saat ini, untuk memperhitungkan jumlah

sumberdaya alam yang dibutuhkan lebih mengacu pada kebutuhan lahan yang

produktif. Pertanyaan yang berkembang saat ini bukan lagi berapa jumlah

populasi penduduk yang dapat disupprot secara berkelanjutan oleh sebuah

wilayah, tetapi menjadi berapa banyak sumberdaya alam (lahan produktif dan air

bersih) yang dibutuhkan pada berbagai macam ekosistem untuk mensupport

populasi wilayah tersebut pada tingkat konsumsi yang ideal dalam jangka waktu

yang tidak terbatas.

Ada dua ukuran yang dapat digunakan untung memperhitungkan human

carrying capacity: yaitu biophysical carrying capacity dan social carrying

capacity. Biophysical carrying capacity adalah jumlah maksimum populasi

manusia yang dapat disupport oleh sumberdaya yang dimiliki oleh suatu wilayah

tanpa penggunaan teknologi. Sedangkan social carrying capacity adalah

biophysical carrying capacity yang berkelanjutan dengan melakukan menejemen

sosial termasuk diantaranya pola konsumsi dan perdagangan (Richard, 2002).

Untuk memperkiraan besarnya regional carrying capacity dapat

menggunakan ketersediaan suatu sumberdaya baik secara tunggal maupun

kombinasi dari beberapa sumberdaya. Sumberdaya yang digunakan harus

dibedakan antara yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui. Energi

matahari, air bersih, lahan yang dipergunakan untuk pertanian, kayu untuk bahan

bangunan dan beberapa jenis hewan (untuk transportasi, makanan, dan obat-

obatan) termasuk sumberdaya yang dapat diperbarui. Produksi pangan juga dapat

digunakan untuk memperkirakan regional carrying capacity, yaitu dengan

mengukur total pangan yang dapat diproduksi kemudian dibagi dengan tingkat

kebutuhan konsumsi pangan standar per orang. Apabila menggunakan metode

yang lebih rumit maka akan mempertimbangkan perubahan pada produksi pangan

dengan semakin meningkatnya teknologi, distribusi pangan, variasi pola konsumsi

penduduk, dan ketersedian sumberdaya yang lain seperti bahan bakar minyak

(Richard, 2002).

16

Nutritional Carrying capacty dari wilayah adalah jumlah maksimum

manusia atau penduduk yang dapat dipenuhi kebutuhan pangannya pada saat

tertentu tanpa menyebabkan berkurangnya kemampuan wilayah tersebut untuk

mendukung manusia atau penduduk pada masa yang akan datang. Inovasi budaya

dan teknologi dapat meningkatkan nutritional carrying capacity, namun dalam

kurun waktu yang cukup lama apabila inovasi tersebut menyebabkan kerusakan

sumberdaya alam esensial yang tidak tergantikan maka hal tersebut pada akhirnya

akan menurukan nutritional carrying capacity dari wilayah. Meskipun faktor

biofisik merupakan faktor pembatas utama dari nutritional carrying capacity,

akan tetapi, tekanan sosial, politik dan ekonomi adalah faktor yang menentukan

sampai dimana nutritional carrying capacity suatu wilayah dapat terwujud (Paul,

Anne & Gretchen, 1993). Untuk itu diperlukan suatu sistem pertanian

berkelanjutan (sustainable agriculture) pada suatu wilayah agar produksi pangan

bagi kepentingan konsumsi penduduknya dapat terwujud secara

berkesinambungan.

Produksi Pangan

Pertanian berkelanjutan dapat didefinisikan sebagai praktek usahatani yang

dapat memberikan hasil guna memenuhi kebutuhan pangan dan serat pada saat

sekarang maupun yang akan datang untuk kepentingan ekosisitem dan untuk

hidup sehat, selain itu praktek usahatani tersebut dilakukan dengan

memaksimalkan manfaat bagi masyarakat saat semua biaya dan keuntungan dari

usaha tersebut telah terpenuhi. Namun praktek usahatani dapat menurunkan

kemampuan ekosistem untuk mendukung produksi, misalnya penggunaan pupuk

dan pestisida dalam dosis tinggi. Tugas utama dari usahatani dalam arti luas

adalah untuk menyediakan pangan bagi penduduk, jika kemampuan produksi

pertanian meningkat secara berkelanjutan maka proporsi penduduk yang

mengalami kelaparan akan berkurang (Tilma et al, 2002).

Produksi pangan secara berkelanjutan mengahdapi banyak tantangan,

terutama dari ketersedian dalam jumlah dan mutu dari sumberdaya atau input

produksi yang semakin lama semakin mengalami penurunan. Sumberdaya

tersebut diantaranya adalah ketersediaan lahan pertanian, kesuburan tanah,

17

ketersediaan air, dan keberagaman biotik. Namun demikian dengan semakin

berkembangnya teknologi, tercipta pula teknologi yang dapat meningkatkan

kemampuan produksi pangan. Misalnya adalah terciptanya sistem irigasi,

penemuan bibit unggul melalui proses bioteknologi, adanya pupuk dan pestisida,

teknologi pasca panen yang mengurangi rasio pangan terbuang akibat pengolahan

saat panen, dan diversifikasi pakan ternak yang akan meningkatkan ketersediaan

pangan hewani (Ehrlich, Ehrlich & Daily, 1993)

Faktor-faktor Produksi Pangan

Istilah faktor produksi sering pula disebut dengan ’korbanan produksi”,

karena faktor produksi tersebut ”dikorbankan” untuk menghasilkan produksi.

Faktor produksi ini disebut dengan input. Faktor-faktor yang mempengaruhi

produksi pertanian dapat dibedakan menjadi dua kelompok : (1) faktor biologi,

seperti lahan pertanian dengan macam dan tingkat kesuburannya, bibit, varitas,

pupuk, obat-obatan, gulma, dan sebagianya dan (2) faktor sosial ekonomi, seperti

biaya produksi, harga, tenaga kerja, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, risiko

dan ketidakpastian, kelembagaan, tersedianya kredit dan sebagainya (Soekartawi,

2003).

Dalam model Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) yang dikembangkan

oleh Puslitbag Tanaman Pangan (2003), efek sinergisme antar komponen produksi

perlu digali dan dikembangkan agar diperoleh manfaat yang lebih besar. Beberapa

komponen produksi yang memiliki efek sinergis antara lain adalah:

1. Pengolahan tanah secara sempurna yang dikombinasikan dengan pengairan

berselang (intermittent) memberikan ruang yang kondusif bagi pertumbuhan

dan distribusi akar tanaman padi, sehingga dapat menyerap hara dan air pada

lapisan tanah lebih dalam. Dampak selanjutnya, meningkatkan efisiensi

penggunaan pupuk, tanaman lebih sehat, tahan rebah, dan toleran kekeringan.

2. Dengan pengairan berselang akan terjadi pengeringan lahan sesaat. Kondisi ini

dapat mengurangi akumulasi gas beracun dalam tanah.

3. Pengendalian gulma secara mekanis bukan hanya bertujuan untuk

membebaskan ahan dari gulma, tetapi juga untuk memperbaiki aerasi tanah,

merangsang pertumbuhan akar tanaman padi, dan mengembalikan bahan

organik ke dalam tanah.

18

4. Sinergisme lainnya dapat terjadi pada interaksi bibit muda dengan teknik

irigasi berselang (intermittent) dan bahan organik dengan pemberian pupuk.

5. Pengeringan lahan sawah dapat menekan perkembangan beberapa hama dan

penyakit tanaman.

Hasil tanaman erat berkaitan dengan kondisi cuaca selama

pertumbuhannya. Di lain pihak, varietas tanaman dengan karakter morfofisiologis

tertentu merespon kondisi cuaca itu dengan pola pertumbuhan dan potensi hasil

yang berbeda. Maka hasil tanaman berbeda sesuai musim dan varietasnya.

Perbedaan itu pada gilirannya juga membedakan kebutuhan hara tanaman.

Ketersediaan hara dalam tanah sangat bergantung pada sifat tanah. Karenanya

takaran pupuk yang diperlukan juga sangat spesifik lokasi. Nilai status hara tanah

yang didapatkan melalui analisis atau uji tanah dapat digunakan sebagai dasar

penentuan takaran keperluan pupuk secara lebih cepat dan spesifik (Makarim A,

2005).

Pertimbangan utama dalam pengembangan komoditas tanaman pertanian

adalah kesesuaian/kecocokan tanaman terhadap lahan, sedangkan untuk

peternakan, selain kecocokan tanaman pakan terhadap lahan, juga perlu

diperhatikan kecocokan lingkungan terhadap ternak. Di samping itu,

pengembangan peternakan berkaitan dengan benda yang sifatnya mobil/aktif.

Peternakan, selain memerlukan lahan tersendiri juga dapat dikombinasikan

dengan usaha pertanian lainnya, misalnya perkebunan atau tanaman pangan. Ada

tiga pola pengembangan peternakan yang dikenal, yaitu: (1) pola ekstensif, ternak

digembalakan atau dilepaskan begitu saja, (2) pola semiekstensif, ternak

digembala secara terkendali sambil diaritkan, dan pada malam hari ternak

dikandangkan, dan (3) pola intensif, yaitu ternak dikandangkan dan diaritkan. Pola

yang pertama sesuai untuk daerah yang masih mempunyai padang penggembalaan

Pada pola kedua dan ketiga, usaha peternakan tidak memerlukan lahan khusus

untuk ternak. Biasanya pola ini terintegrasi dengan usaha pertanian lainnya. Usaha

ini sangat tergantung pada keberadaan lahan yang dapat menyediakan pakan

ternak, baik itu limbah pertanian maupun hijauan pakan ternak (Suratman, 2004).

19

Permasalahan Produksi dan Ketersediaan Pangan

Pembangunan ketahanan pangan diharapkan mampu menyediakan pangan

bagi seluruh penduduk, terutama berasal dari produksi dalam negeri, dalam

jumlah dan keragaman yang cukup aman, dan terjangkau dari waktu ke waktu.

Permasalahan dalam pengembangan ketahanan pangan antara lain :

1. Jumlah penduduk yang cukup besar dengan laju pertumbuhan sebesar 1,5%

per tahun membawa konsekuensi adanya peningkatan permintaan pangan

terus menerus dengan jumlah besar

2. Meningkatnya kompetisi pemanfaatan sumberdaya lahan dan air,

menyebabkan terganggunya kapasitas produksi pangan

3. Pola konsumsi pangan masyarakat masih belum beragam (didominasi sumber

karbohidrat beras dan sumber protein nabati)

4. Kebijakan pengembangan pangan yang selama ini masih terfokus pada beras

sehingga mengurangi penggalian dan pemanfaatan potensi pangan yang lain

5. Masyarakat di beberapa daerah masih terdapat yang mengalami kerawanan

pangan, baik karena musim paceklik ataupun karena bencana alam

(Krisnamurthi, 2003; Suryana 2005).

Kebijakan pembangunan pertanian untuk mewujudkan ketahanan pangan

seharusnya tidak hanya berorientasi pada pemenuhan target produksi saja. Tetapi

juga harus memperhatikan petani dalam arti luas yang memiliki peran ganda yaitu

sebagai produsen sekaligus konsumen pangan. Karena ternyata sebagian besar

masyarakat Indonesia termasuk golongan miskin adalah mereka yang berprofesi

sebagai petani. Beberapa persoalan umum petani dan pertanian di Indonesia

menurut Saragih (2005) adalah :

1. Indonesia terperangkap dalam kebijakan pangan yang menokultur, yakni

kebijakan yang mengarah menuju ketergantungan pada tanaman padi untuk

menghasilkan beras sebagai bahan pokok pangan

2. Indonesia terjebak dalam kebijakan harga pangan yang murah, untuk

menopang pengembangan industri, dan pengembangan sektor lainnya

3. Harga beras impor yang lebih rendah dari beras produksi lokal mengakibatkan

petani yang memproduksi pangan semakin miskin dan berupaya

menggantikan tanaman pangannya dengan tanaman pertanian lainnya

20

4. Adanya dorongan pada petani dan perusahaan-perusahaan untuk menanam

tanaman ekspor seperti sawit dan karet, akibatnya tanah-tanah yang

seharusnya cocok untuk tanaman pangan dialihfungsikan untuk tanaman

perkebunan

5. Pengadaan sarana produksi pertanian seperti bibit, benih dan alat-alat

teknologi pertanian yang hanya dikuasai oleh segelintir perusahaan

internasional

6. Semakin berkurangnya peran pemerintah dalam mengatur kebijakan pangan

7. Terjadinya penguasaan dan pemilikan sumber agraria terutama tanah dan air

pada orang atau pihak-pihak tertentu saja.

Permasalahan produksi pangan untuk menunjang ketahanan pangan juga

tercermin dari banyaknya bahan pangan yang masih diimpor, antara lain beras

(Indonesia importir terbesar di dunia), kedelai (importir terbesar di dunia), gula

pasi (importir terbesar kedua di dunia), pangan hewani (daging sapi dan susu serta

produk olahannya), serta buah dan sayur segar. Besarnya impor menyebabkan

ketahanan pangan suatu negara atau wilayah rapuh (Husodo & Muchtadi, 2004).

Hal tersebut dapat terjadi karena laju peninggakatan kebutuhan pangan

domestik lebih cepat dibandingkan dengan laju kemampuan produksi.

Ketersediaan lahan yang semakin berkurang karena penduduk, persaingan dengan

sektor ekonomi non pangan, menurunnya kualitas lahan karena eksploitasi yang

eksesif, berkurangnya fungsi penyimpaanan air karena kerusakan hutan dan

daerah tangkapan air. Pada produksi pangan nabati, produktivitas tanaman pada

berbagai komoditas pangan relatif stagnan, yang antara lain disebabkan lambatnya

penemuan penemuan dan pemasyarakatan teknologi inovasi serta rendahnya

insentif finansial untuk menetapkan teknologi secara maksimal. Melemahnya

sistem penyuluhan pertanian juga merupakan kendala bagi proses penyebaran

teknologi kepada para petani pengguna (Suryana, 2004).

Berdasarkan hasil perhitungan skor PPH Nasional pada tahun 2003

menunjukkan bahwa pangan hewani masih jauh dibawah ideal menurut PPH.

Salah satu sumber pangan hewani adalah ikan, Indonesia sebagai negara maritim

memiliki potensi perikanan laut yang besar selain itu juga potensial untuk

21

dikembangkan perikanan budidaya (Dahuri, 2004: Nikijuluw & Abdurahman,

2004).

Pulau-pulau besar di kawasan barat Indonesia berpotensi untuk

pengembangan budidaya air tawar. Sementara pengembangan budidaya laut lebih

berpotensi dikembangkan di kawasan timur. Pulau Jawa, baik di pantai utara

maupun selatan adalah lokasi yang potensial untuk pengembangan budidaya

terpadu mina-padi dan kolam air tawar berpotensi untuk dikembangkan di seluruh

wilayah Jawa. Pada tabel 2 berikut ini dapat dilihat potensi budidaya perikanan di

Indonesia berdasarkan lokasinya.

Tabel 2 Potensi lahan budidaya perikanan menurut daerah Budidaya Lokasi (rangking)

Tambak Kolam air tawar Perairan umum Mina-padi Budidaya pantai : udang Budidaya laut : kakap Budidaya laut : kerapu

Kalimantan (1), Maluku dan Papua (2), Jawa (3) Jawa (1), Sumatera (2), Sulawesi (3) Kalimantan (1), Sumatera (2), Sulawesi (3) Jawa (1), Sumatera (2), Sulawesi (3) Kalimantan (1), Sumatera (2), Sulawesi (3) Sumatera (1), Sulawesi (2), Kalimantan (3) Jawa (1), Bali dan NT (2), Maluku dan Papua (3)

(Nikijuluw & Abdurahman, 2004).

Saat ini, banyak ekspor pangan dari Indonesia ditolak oleh konsumen luar

negeri sehingga menjadikan harga ekspor produk-produk pertanian dan pangan

tertekan. Pada waktu yang akan datang, peningkatan kualitas pertanian dan

pangan perlu memperoleh perhatian yang memadai. Tantangan yang harus

dihadapi di bidang produksi pangan, yaitu peningkatan volume produksi,

peningkatan kualitas produk dan penganekaragaman produk serta meningktakan

daya saing. Secara umum di bidang pertanian juga peternakan dan

perikanandiperlukan perubahan-perubahan yang mendasar, terutama dengan

meningkatkan skala usaha petani, perikanan dan peternakan, menjadikan setiap

usaha tani, usaha peternakan dan usaha perikanan mencapai skala ekonomi yang

dapat membuat pelakunya sejahtera (Husodo, 2003).

22

Perencanaan Pangan Berdasarkan PPH

Perencanaan pembangunan suatu wilayah seharusnya dilakukan untuk

memenuhi kebutuhan dasar bagi penduduknya. Kebutuhan dasar tersebut meliputi

pangan, sandang dan tempat tinggal. Pembangunan dilakukan guna memenuhi

kebutuhan dasar penduduk tersebut dengan memperhitungkan alokasi sumberdaya

yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut. Tingkat kebutuhan gizi bagi

konsumsi penduduk dapat digunakan sebagai salah satu standar untuk mengukur

kebutuhan dasar penduduk. khususnya dalam hal pangan. Segala sumberdaya

yang berhubungan dengan produksi dan penyediaan pangan harus dialokasikan

sesuai kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan minimal tersebut (Nagamine, 1981).

Perencanaan sistem pangan adalah suatu bentuk perencanaan

multidisipliner yang mencakup aspek lingkungan, transportasi, kondisi sosial,

kesehatan masyarakat dan lain sebainya. Sedangkan sistem pangan sendiri adalah

rantai aktivitas yang diawali dari produksi pangan beserta seluruh pergerakannya

meliputi proses produksi, panen dan pasca panen, distribusi, perdagangan sampai

konsumsi pangan bahkan masalah pangan tercecer atau terbuang selama semua

proses tersebut (APA Division Council, 2006). Sistem pangan yang kokoh dalam

suatu komunitas dapat membantu para petani dan keluarnya tetap memiliki mata

pencaharian yang layak, memastikan setiap anggota masyarakat tersebut memiliki

akses yang sama terhadap pangan yang berkualitas, menciptakan lapangan

pekerjaan di bidang pangan, dan memberikan pendapatan bagi masyarakat.

Perhatian khusus yang diberikan pemerintah suatu daerah dalam perencanaan

sistem pangan dapat membantu daerah tersebut untuk mencapai kehidupan

masyarakat yang berkualitas secara lebih komperhensif (Abel & Thomson, 2006).

Seiring dengan dilakukannya pembangunan di bidang ekonomi dan

perbaikan gizi penduduk, maka diperlukan juga peningkatna produksi pertanian

agar tercipta surplus pangan di pasar, selain untuk memenuhi kebutuhan konsumsi

pangan, juga untuk kebutuhan pakan ternak dan industri lainnya. Peningkatan

produksi pangan juga dibutuhkan untuk mendukung stok cadangan pangan guna

menjamin ketersediaan pangan sepanjang waktu, baik dimasa paceklik atau saat

darurat akibat adanya bencana alam atau masalah lainnya (College of Human

Ecology – University of the Philippines Los Banos, 1999).

23

Dalam melakukan perencanaan pangan, keberadaan data sangat penting

artinya. Keberhasilan suatu perencanaan pangan sangat tergantung dari keakuratan

data yang dipakai sebagai dasar pembuatan perencanaan. Untuk itu kualitas data

yang dikumpulkan harus menjadi perhatiaan. Akan tetapi data-data yang

dikumpulkan harus sesuai dengan landasan teori serta permasalahan kebijakan

pangan yang akan dianalisis. Sehingga data yang dikumpulkan akan mampu

memberikan informasi dan menjawab permasalahan pangan tersebut. Data-data

tersebut dapat bersumber dari data primer yang biasanya berasal dari rumah

tangga serta data sekunder yang dikumpulkan dari berbagai institusi terkait.

(Braun, 1993). Sehingga hubungan antara data yang dikumpulkan dan

permasalahan kebijakan pangan adalah timbal balik seperti yang terlihat pada

gambar 1.

Gambar 1 Hubungan dan timbal balik antara kebijakan dan data (Braun, 1993)

Terdapat beberapa permasalahan yang cukup serius dalam hal

pengumpulan data dan pada akhirnya banyak data yang telah dikumpulkan

menjadi tidak berguna. Banyak kegiatan pengumpulan data yang terfokus pada

proses pengumpulan data itu sendiri, tetapi tidak pada pemanfaatan data yang

telah dikumpulkan. Data dasar yang sering digunakan untuk melakukan

perencanaan pangan adalah data konsumsi pangan di tingkat rumah tangga. Data

konsumsi pangan biasanya merupakan data primer. Selama ini data hasil survei

konsumsi pangan belum banyak digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan

Masalah Kebijakan Pangan

Konsep/Teori

Pengumpulan Data

Analisa Data / Generalisasi Informasi

24

dalam hal perencanaan pangan yang lebih luas dan hanya terbatas pada

perencanaan program intervnsi gizi.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar informasi yang diperoleh

dari survei ditingkat rumah tangga dapat digunakan untuk perencanaan. Pertama,

informasi yang dikumpulkan harus dapat dipercaya, yang berarti bahwa data

tersebut harus berkualitas dan dianalisis dengan benar pula. Kedua, informasi

yang dikumpulkan harus relevan dengan permasalahan yang ingin dianalisis.

Ketiga, informasi tersebut haruslah tepat waktu atau aktual sehingga dapat

memberikan gambaran keadaan sebenarnya. Tepat waktu ini sangat penting,

karena setiap data memiliki karakteristik sendiri kapan seharusnya dikumpulkan

misalnya setiap minggu, bulan atau tahun. Keempat, informasi yang diperoleh

harus dapat dipresentasikan pada orang lain sebagai sumber acuan yang

terpercaya (Andersen, 1993).

Kegiatan pengumpulan data survei tingkat rumah tangga menjadi penting

diperhatikan karena merupakan salah satu informasi dasar yang digunakan untuk

membuat perencanaan pangan bersama-sama dengan data-data indikator

makroekonomi, jumlah konsumsi dan produksi di tingkat nasional atau wilayah,

serta informasi demografi. Hal tersebut diperlukan agar data hasil survei rumah

tangga dapat memberikan gambaran secara agregat keadaan masyarakat atau

populasi suatu wilayah. Oleh karena itu suatu kerjasama lintas institusi untuk

memenuhi berbagai macam data yang diperlukan untuk melakukan perencanaan

pangan agar lebih akurat dan terpercaya (Mule, 1993).

Survei Konsumsi Gizi (SKG) adalah dalah satu contoh kegiatan survei

rumah tangga yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan untuk mengetahui tingkat

konsumsi pangan masyarakat. Data konsumsi pangan meliputi jenis dan jumlah

pangan oleh seseorang atau kelompok orang (keluarga/rumah tangga) pada saat

atau periode tertentu. Bila data konsumsi pangan dikumpulkan dalam kurun waktu

yang panjang maka data konsumsi pangan tersebut dapat mencerminkan

kebiasaan atau perilaku makan kelompok yang disurvei. Data konsumsi pangan

dapat diperoleh berupa data sekunder maupun data primer. Data sekunder

konsumsi pangan tersedia berupa data konsumsi pangan Susenas maupun data

hasil Survei/Pemantauan Konsumsi Gizi (S/PKG). Dalam konteks ketahanan

25

pangan, survei konsumsi pangan diperlukan untuk menilai situasi konsumsi

pangan atau perilaku konsumsi pangan masyarakat (Hardinsyah et al, 2003).

Informasi-informasi yang dibutuhkan untuk perencanaan dalam sistem

pangan adalah sebagai berikut :

1. Data produksi pertanian : data peramalan panen, monitoring produksi/panen

tiap bulan (luas, hasil, produksi panen), produksi pertanian dan makanan

olahan, penjualan hasil panen dan hasil peternakan/perikanan, hasil tangkapan

ikan, harga yang diterima dan yang harus dikeluarkan oleh petani, input tenaga

kerja serta hasil pertanian tercecer.

2. Data proses pengolahan makanan dan statistik pasar : data pengolahan pangan

nabati maupun hewani, harga pada setiap tahap pengolahan yang berbeda dan

rantai pemasaran, biaya, margin, dan keuntungan pada jalur pemasaran, data

inventaris pangan dan kesejahteraan rumah tangga, struktur dan organisasi

pasar, dan inefisiensi pasar.

3. Data perdagangan pangan : volume dan harga dari ekspor dan impor pangan,

kondisi permintaan dan harga yang relevan pada pasar dunia, informasi

tentang suplier utama pada komoditas pangan tertentu.

4. Data mengenai konsumsi pangan : Neraca Bahan Makanan (NBM), rata-rata

konsumsi aktual, konsumsi pangan berdasarkan kelompok pendapatan, harga

pangan di tingkat konsumen pada berbagai tempat dan konsumsi pangan on

farm.

5. Data kondisi sosial dan gizi masyarakat : monitoring data-data sosial, data

pada kelompok dengan pendapatan rendah, pola konsumsi pangan, konsumsi

pangan pada kelompok masyarakat yang menjadi target.

6. Informasi dan analisis kebijakan : informasi mengenai kebijakan tentang siste

pangan, analisis dari dampak dari kebijakan yang diberlakukan (Muller,

1993).

Pangan adalah bagian vital dalam suatu masyarakat, sehingga

perencanaan pangan harus diintegrasikan dalam rencana pembangunan sutau

wilayah. Untuk mewujudkan hal tersebut hal-hal yang perlu dilakukan adalah :

26

1. Mengumpulkan informasi mengenai sistem pangan dalam masyarakat

misalnya : produksi, proses, distribusi, konsumsi dan kebijakan-kebijakan

yang berhubungan dengan pangan.

2. Menentukan hubungan antara pangan dan fokus perencanaan pembangunan

lainnya.

3. Mempertimbangkan pengaruh rencana pembangunan yang saat ini

berlangsung terhadap sistem pangan di masyarakat.

4. Memasukkan ketahanan pangan ke dalam tujuan pembangunan masyarakat.

5. Memberikan pengetahuan dan informasi kepada para pembuat kebijakan dan

rencana pembangunan mengenai masalah-masalah pangan.

(Abel & Thomson, 2006).

Perencanaan pangan berorientasi pada kebutuhan konsumen, permintaan

yang dikaitkan dengan suplai pangan serta keadaan sosial ekonomi penduduk.

Perencanaan adalah suatu syarat mutlak untuk mengendalikan dan

mengefisienkan pelaksanaan pembangunan, termasuk di bidang pangan.

Perencanaan pangan merupakan perencanaan multisektoral yang dipengaruhi oleh

situasi nasional atau wilayah yang mencakup berbagai bidang seperti kesehatan,

pertanian, ekonomi dan lain-lain (Suhardjo, 1989).

Pendekatan yang digunakan untuk perencanaan penyediaan pangan dalam

pembangunan pangan ada tiga macam, yaitu : (1) pendekatan kecenderungan

(tren) konsumsi/permintaan, (2) pendekatan kecenderungan produksi dan (3)

pendekatan gizi seimbang dan permintaan (PPH). Sejak tahun 1988, FAO-RAPA

mencetuskan pendekatan yang diharapkan dapat membantu perencanaan produksi

dan konsumsi pangan dengan pendekatan Desirable Dietary Pattern atau Pola

Pangan Harapan (PPH) (Hardinsyah, Madanijah & Baliwati, 2002). Selain itu

dapat pula digunakan informasi-informasi dari Neraca Bahan Makanan (NBM)

sebagai penunjangnya.

Pola Pangan Harapan (PPH) atau Desirable Dietary Pattern adalah

susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok

pangan utama (baik secara absolut maupun relatif) dari suatu pola ketersediaan

27

dan atau konsumsi pangan. Dengan pendekatan PPH mutu konsumsi pangan

penduduk dapat dilihat dari skor pangan (dietary score) dan dikenal sebagai skor

PPH. Semakin tinggi skor PPH, konsumsi pangan semakin beragam dan

berimbang. PPH dapat diimplementasikan dalam perencanaan kebutuhan

konsumsi dan penyediaan pangan untuk dikonsumsi (BKP-Deptan & GMSK-IPB,

2005).

Untuk menjadikan PPH sebagai instrumen perencanaan pangan disuatu

wilayah diperlukan kesepakatan tentang pola konsumsi pangan dengan

mempertimbangkan : (1) pola konsumsi pangan penduduk saat ini, (2) kebutuhan

gizi yang dicerminkan oleh pola kebutuhan energi, (3) mutu gizi pangan yang

dicerminkan oleh kombinasi makanan yang mengandung pangan nabati dan

hewani, (4) permasalahan pangan dan gizi di wilayah tersebut, (5) kecenderungan

permintaan pangan, dan (6) kemampuan penyediaan pangan daerah (Suryana,

2001).

Pola pikir perencanaan dengan pendekatan PPH merupakan konsep

perencanaan pangan untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang dan jangka

pendek. Berbagai aspek yang perlu dipertimbangkan dalam pemenuhan kebutuhan

jangka panjang adalah sebagai berikut :

1. Kondisi atau situasi pangan saat ini. Kondisi saat ini didasarkan pada

situasi produksi, penyediaan dan konsumsi pangan saat ini serta pada tren

produksi, tren ketersediaan, dan tren konsumsi pangan dan gizi masa lalu.

2. Kondisi yang diharapkan. Perumusan perencanaan pangan tersebut

dimaksudkan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan menjamin

ketersediaan pangan bagi seluruh penduduk dalam jumlah, mutu gizi dan

keragaman konsumsi gizi sesuai dengan angka kecukupan gizi secara

berkelanjutan.

3. Kondisi dan potensi sosial ekonomi, dan agroekologi juga turut

menetukan, yang meliputi pendapatan keluarga, potensi agroekologi untk

produksi pangan, potensi agroindustri pangan dan potensi ekspor serta laju

pertumbuhan penduduk.

4. Aspek regulasi dan kebijakan pangan, seperti kebijakan dan regulasi

global, nasional maupun lokal (PSKPG dan BBKP-Deptan, 2001).

28

Gambar 2 Faktor yang mempengaruhi penyusunan PPH

Di Indonesia, PPH telah digunakan sebagai basis perencanaan dan penilaian kecukupan gizi seimbang pada tingkat makro. Skor PPH juga telah dijadikan indikator output dalam kebijakan pembangunan pangan termasuk evaluasi penyediaan pangan dan diversifikasi pangan.

Angka Kecukupan Gizi

Ketersedian gizi saat ini

Tingkat kecukupan gizi - pendapatan

- potensi agroekologi - tantangan global & lingk - ekspor

Pola ketersediaan pangan saat ini

(jumlah & jenis)

Pola Pangan Harapan (PPH)

Laju keters pangan Laju ekonomi Laju penduduk

Kebijkan & regul