TINDAK PIDANA KORUPS Fizri Adiyesa Siti Aisyah Asya Azizah
TINDAK PIDANA KORUPSI
Fizri Adiyesa
Siti Aisyah
Asya Azizah
Materi Pembahasan
Pemberantasan Korupsi di Indonesia
Struktur Organisasi KPK
KPK (Komisi Pemberantas Korupsi)
Hakim Pengadilan TPK
▪ Dasar Hukum ▪ Definisi ▪ Macam Macam Perbuatan TPK
▪ Fungsi ▪ Wewenang
Pemberantasan Korupsi di Indonesia
▪ Definisi
“Korupsi”
adalah tindakan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau lainnya untuk kepentingan pribadi atau orang lain
▪ Definisi
“Pemberantasan tindak pidana korupsi”
adalah serangkaian tindakan untuk mecegah dan memberantas TPK melalui upaya :
1. Koordinasi, supervisi, monitoring, penyelidikan
penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan
2. Peran serta masyarakat
▪ Macam macam perbuatan TPK
Dilakukan oleh individu Dilakukan oleh pegawai negeri lainnya
Dilakukan oleh penyelenggara negara
Dilakukan oleh hakim jaksa, dan advokat
Contoh:
Mengambil jatah uang bayaran sekolah
Contoh:
Kasus penyuapan anggota DPR
Contoh:
Penyuapan agar lulus Pegawai Negeri Sipil
Contoh:
Penyuapan hakim agar tuntutan dapat dikurangi
STRUKTUR ORGANISASI KPK
Ketua
Wakil Bidang Pencegahan
Pegawai KPK
Wakil Bidang
Pengawasan
Internal
Wakil Bidang
Informasi dan
Data
Wakil Bidang Penindakan
4 orang Tim penasehat
KPK
Fungsi
Penyelidik.Penyidik.
Penuntut Umum.
▪ K P K
Wewenang Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan TPK,
yang:
• Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggaraan negara, orang lain yang berhubungan dengan itu
• Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat
• Menyangkut kerugian minimal Rp. 1000.000.000
▪ Dasar Hukum
TAP MPR No. XI/MPR/1998
Tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN
UU No. 28/1999
Tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN
UU No. 20/2001
Tentang perubahan atas UU No. 31/1999 tentang PTPK
Tentang Komisi Pemberantas Korupsi (KPK)
UU No. 30/2002
▪ Hakim Pengadilan TPK
Terbagi menjadi 2
Hakim Pengadilan Negeri Setempat
Hakim Ad Hoc
Ditetapkan berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung
Diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung