TESIS PENERTIBAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK …skripsi.narotama.ac.id/files/12106104-FAHDILAN.pdfiv RINGKASAN Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) dalam penelitian ini adalah pemeriksaan

TESIS

PENERTIBAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK (P2TL)

DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK

ANTARA PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA

(PERSERO) DENGAN PELANGGAN

(Kajian Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1985 Tentang Ketenagalistrikan)

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum

Oleh :

FADHILANNIM:12106104

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUMPROGRAM PASCASARJANAUNIVERSITAS NAROTAMA

S U R A B A Y A2009

ii

Telah disetujui

Tanggal :

Dosen Pembimbing :

iii

Telah diuji pada

Tanggal :

_______________________________________________________

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua :

Anggota :

iv

RINGKASAN

Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) dalam penelitian ini adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh PT. PLN (PERSERO) terhadap instalasi PT. PLN (PERSERO) dan Instalasi pelanggan dalam rangka penertiban pemakaian tenaga listrik Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik merupakan satu kesatuan dari pelaksanaan perjanjian jual beli tenaga listrik antara PT. PLN (PERSERO) dengan pelanggan, yang telah disepakati oleh para pihak. Hubungan hukum antara PT. PLN (PERSERO) dengan pelanggan timbul dari adanya transaksi jual beli tenaga listrik. Karakteristik hubungan hukum antara para pihak sebagaimana dituangkan di dalam pasal-pasal perjanjian jual beli tenaga listrik yang dituangkan di dalam Ketentuan Berlangganan Tenaga Listrik disediakan atau dicetak oleh PT. PLN (PERSERO). Dalam hubungan hukum ini, PT. PLN (PERSERO) bertindak sebagai penjual tenaga listrik dan pelanggan bertindak sebagai pembeli tenaga listrik. Dari hubungan hukum ini akan timbul hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang harus saling dihargai dan dipenuhi. Dengan adanya hubungan hukum ini, apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya maka hukum dapat memberi paksaan terhadap pihak tersebut untuk memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian yang telah disepakati. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut di atas, terutama dalam rangka penertiban pemakaian tenaga listrik oleh pelanggan, PT. PLN (PERSERO) secara reguler melaksanakan penertiban pemakaian tenaga listrik. Pelaksanaan penertiban ini juga telah diketahui serta disepakati oleh pelanggan, sebagaimana pencantuman klausula tentang penertiban pemakaian tenaga listrik dalam perjanjian jual beli tenaga listrik antara PT. PLN (PERSERO) dengan pelanggan, yaitu pencantuman pada Pasal 14. Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa pelaksanaan pemeriksaan pemakaian tenaga listrik pada dasarnya adalah pelaksanaan untuk menegakkan perjanjian jual beli tenaga listrik antara PT. PLN (PERSERO) dan pelanggan. Pelaksanaan pemeriksaan pemakaian tenaga listrik secara sempit dapat berfungsi sebagai penegakan hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam perjanjian. Dan secara luas dapat berfungsi untuk menjaga kualitas produk dan pelayanan PT. PLN (PERSERO), karena dengan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggan, secara tidak langsung akan mempengaruhi kemampuan pengadaan tenaga listrik yang pada gilirannya akan merugikan masyarakat pengguna jasa ketenagalistrikan.

v

DAFTAR ISI

JUDUL .................................................................................................................... i

LEMBAR PERSETUJUAN PENGUJIAN …………………………………….. ii

LEMBAR HASIL PENGUJIAN…………………………………………………. iii

vi

KATA PENGANTAR …………………………………………………………… v

DAFTAR ISI........................................................................................................... vii

RINGKASAN…………………………………………………………………….. ix

BAB I PENDAHULUAN……………………………………………………… 1

1. Latar belakang masalah………………………………..…………….. 1

2. Rumusan masalah…………………………………………………… 5

3. Tujuan penelitian …………………………………………………… 6

4. Manfaat penelitian……………………………………………………. 6

5. Tinjauan pustaka ……………………………………………………… 7

6. Metode penelitian…………………………………………………… 15

(1). Pendekatan masalah……………………………………………. 15

(2). Sumber bahan hukum………………………………………….. 15

(3). Prosedur pengumpulan bahan hukum………………………….. 16

(4). Pengolahan dan analisis bahan hukum………………………….. 16

7. Sistematika penulisan………………………………………………… 16

vii

BAB II FUNGSI PENERTIBAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK

DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK

ANTARA PT. PLN (PERSERO) DENGAN PELANGGAN…………. 18

1. Ketentuan tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL)...... 18

2. Organisasi pelaksana penertiban pemakaian tenaga listrik (P2TL)…. 19

3. Tugas, kewenangan, dan kewajiban pelaksana penertiban

pemakaian tenaga listrik (P2TL)…………………………………….. 21

4. Tata cara pelaksanaan penertiban pemakaian tenaga listrik

(P2TL)………………………………………………………………….24

BAB III KEKUATAN MENGIKAT KETENTUAN PENERTIBAN

PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK DALAM PERJANJIAN

JUAL BELI TENAGA LISTRIK ANTARA PT. PLN (PERSERO)

DENGAN PELANGGAN…………………..……………………............28

1. Hubungan hukum antara PT. PLN {PERSERO} dengan pelanggan

dalam perjanjian jual beli tenaga listrik……………………………......28

2. Kekuatan mengikat ketentuan penertiban pemakaian tenaga listrik

terhadap para pihak…………………………………………………….36

3. Penggolongan penyimpangan pemakaian tenaga listrik……………… 43

4. Sanksi atas penyimpangan pemakaian tenaga listrik………………..... 47

5. Hambatan pelaksanaan penertiban pemakaian tenaga

listrik……………………………..……………………………………. 51

viii

BAB IV PENUTUP………………………………………………………………. 54

1. Kesimpulan………………………………………………………….. 54

2. Saran…………………………………………………………………..55

DAFTAR BACAAN

RINGKASAN

ix

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Mahmud Marzuki, Peter, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2006

Mertokusumo, Sudikno, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1986

Miru, Ahmadi dan Sakka Pati, Hukum Perikatan : Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008

Mulyadi, Kartini dan Widjaja Gunawan, Perikatan yang lahir dari Perjanjian, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008

Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, Perikatan Pada Umumnya, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003

Muhammad, Abdulkadir, Hukum Dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004

Naja, H.R. Daeng, Contract Drafting : Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006

Salim H.S., Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia, Buku Kesatu, Sinar Grafika, Jakarta, 2008

Subekti, Raden dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Terjemahan), Pradnya Paramita, Jakarta, 2008

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1985 tentang

Ketenagalistrikan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 Tentang Penyediaan dan

x

Pemanfaatan Tenaga Listrik

C. Jurnal, majalah, koran

Harian Kompas, Senin 27 Oktober 2008