TERUSLAH CINTAI NEGERI INI...12 Teruslah Cintai Negeri Ini 13 berinovasi. Pemerintah bahkan ingin mendorong kita memiliki badan kerjasama kreatif. Kita juga memberikan banyak sekali

1

2 3

TERUSLAH CINTAI NEGERI INI

Kompilasi Pidato Menteri Keuangan RISri Mulyani Indrawati

Periode 2017

4 5

Daftar Isi

08

20

36

54

Dampak Ekonomi Kabinet Kerja Dalam Perbaikan Kesejahteraan

Masyarakat Yang Berkeadilan

Usaha Memaksimalkan Manfaat Laporan Keuangan Pemerintah

Sinergi Reformasi Perpajakan dan Bea Cukai

Membangun Semangat Hijrah Di Kementerian Keuangan

Biro Komunikasi dan Layanan InformasiKementerian Keuangan Republik Indonesia

Keynote Speech Seminar Hari Oeang Tentang Peran inspektorat Jenderal dan Direktorat

Jenderal Perbendaharaan 25.10.2017

Keynote Speech Seminar Hari Oeang Tentang Sinergi Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal

Bea dan Cukai 25.10.2017

Sambutan (Mewakili Presiden) Pada Acara Peluncuran Buku Bisnis Indonesia: “Jokowinomics” 25.10.2017

Sambutan Menteri Keuangan Pada Acara Tabligh Akbar Pekan Muharram 1439 H 27.10.2017

62Kesejahteraan Yang Dirasakan Oleh Seluruh Masyarakat Indonesia

Family Gathering Hari Oeang di Lingkungan Kementerian Keuangan 27.10.2017

6 7

Tugas Konstitusional Juru Pajak Sesuai Amanat Undang-Undang 88

102

114

138

156

184

198

234

208

244

Sinergi Dukungan BI dan Polri Demi Stabilitas Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Transformasi Penganggaran Untuk APBN Yang Berkualitas

Outlook Perekonomian dan Sektor Finansial Indonesia di Era Disrupsi

Kebijakan Ekonomi Dalam Menjaga Momentum Pertumbuhan Ekonomi Yang Baik

PMK 165/PMK.03/2017 Sebagai Pelak-sanaan Amanat Undang-Undang

Pengampunan Pajak

Mengelola PNBP dengan Baik Sebagai Wujud Pelayanan dan Apresiasi

Kepada Stakeholders

Pentingnya Pembangunan Jalan Bagi Sisi Sosial, Ekonomi dan Mobilisasi Masyarakat

Pembangunan Jangka Menengah Untuk Solusi Masalah Struktural Jakarta

Sebagai Wajah Nasional

Membangun Infrastruktur Berteknologi Canggih dengan Pembiayan Kreatif dan

Tata Kelola Bersih

70

80

Mengelola Barang Milik Negara Dengan Baik Sebagai Amanah dan

Tanggung Jawab Jabatan

Memelihara Api Perjuangan Yang Tidak Boleh Padam

Penandatanganan MoU Perjanjian Kredit Sindikasi Proyek Kereta Api Ringan (LRT)

Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi

Keynote Speech Pada Acara Kompas 100 CEO Forum 24.11.2017

Keynote Speech Sosialisasi PMK Nomor 165/PMK.03/2017 26.11.2017

Keynote Speech Pada Acara PNBP Awards 2017 30.11.2017

Upacara Peringatan Hari Pahlawan di Lingkungan Kementerian Keuangan 10.11.2017

Keynote Speech pada Seminar Nasional INDEF dengan Tema: “Political Economy Outlook 2017” 22.11.2017

Sambutan Acara Penghargaan BMN Awards 2017 02.11.2017

Arahan Menteri Keuangan Pada Budget Day 2017 22.11.2017

Workshop dan Apresiasi Jurusita Pajak Nasional 15.11.2017

Keynote Speech Program Enrichment Ekonomi dan Keuangan Bagi KAPOLDA dan Kepala Kantor Perwakilan Dalam Negeri

Bank Indonesia 17.11.2017

Sambutan pada Acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah DKI Jakarta

Tahun 2017-2022 27.12.2017

Penandatanganan MoU Perjanjian Kredit Sindikasi Proyek Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Ruas

Bakauheni - Terbanggi Besar 27.12.2017

Penandatanganan MoU Perjanjian Kredit Sindikasi Proyek Kereta Api Ringan (LRT)

Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi 29.12.2017

8 9

01

10 11

Dampak Ekonomi Kabinet Kerja Dalam Perbaikan Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkeadilan

Sambutan (Mewakili Presiden) Pada Acara Peluncuran Buku Bisnis Indonesia: “Jokowinomics”

Wisma Bisnis Indonesia - Jakarta, 25 Oktober 2017

Teruslah Cintai Negeri Ini Kompilasi Pidato Menteri Keuangan 2017

Bismillahirrohmanirrohim.

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Om Swastiastu, salam Namo Buddhaya, salam kebajikan.

Yang saya hormati, seluruh panelis dan para hadirin yang hadir pada hari ini. Saya hadir pada hari ini karena saya diutus oleh Presiden Joko Widodo. Pak Presiden mengucapkan terima kasih, karena seharusnya pada jam sekarang ini, saya harus menuju ke DPR untuk membahas Undang-Undang APBN Paripurna. Oleh sebab itu, kami mungkin tidak dapat berlama-lama. Presiden sangat memberikan atensi dan berterima kasih bahwa Bisnis Indonesia telah menulis buku mengenai Jokowinomics ini. Hal ini tentu menjadi kapasitas saya sebagai salah satu pembantu presiden untuk menyampaikan terima kasih atas ulasannya. Saya melihat secara sekilas dari daftar isinya tadi dan Mas Arif menyampaikan permintan tolongnya untuk melihat langsung ke dalam chapter tantangan yang berada di halaman belakang. Bukannya saya tidak menghormati chapter yang ada depannya, tetapi saya melihat bahwa permintaan untuk melihat chapter tantangan yang berada di belakang hanya ingin untuk melihat respons yang akan saya sampaikan.

Tadi ada pertanyaan dari mahasiswa yang sudah mendapatkan selfie dari saya. Saya mungkin akan menjawab pertanyaan dari mahasiswa itu dulu ya. Namanya Mas Untung. Mas Untung tadi mengatakan, “Bu, kalau saya habis lulus jadi sarjana, pengen jadi pengusaha, saya jangan dikejar kejar pajak”. Anda tidak akan dikejar kejar pajak apabila anda baru menjadi pengusaha. Pendapatan per tahun dia sebagai pengusaha mungkin tidak akan sampai sebesar Rp4,7 miliar. Apabila pendapatannya dapat mencapai Rp4,7 miliar, anda tentu harus membayar pajaknya yang hanya sebesar 1%. Namun apabila anda tidak memiliki pendapatan kurang dari 54 juta setahun, maka pendapatan anda tersebut termasuk ke dalam Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP). Dalam hal ini, anda tidak perlu membayar pajak. Jadi, jangan merasa baru memiliki mimpi saja, anda sudah takut dikerjar oleh pajak. Wong belum punya penghasilan kok. Belum-belum, anda sudah khawatir dikejar pajak. Pajak itu kan dari penghasilan atau kegiatan yang memiliki nilai tambah.

Dari sebab itu, apabila anda masih memiliki mimpi, silahkan bermimpi. Kemudian, apabila anda juga tengah menjalankan mimpi anda, teruslah

12 13Teruslah Cintai Negeri Ini

berinovasi. Pemerintah bahkan ingin mendorong kita memiliki badan kerjasama kreatif. Kita juga memberikan banyak sekali support untuk berbagai macam inovasi. Kita pun mendukung apabila anda ingin mengikuti sebuah pameran ke luar negeri, kita akan memfasilitasinya seperti itu. Jadi, anda jangan pernah merasa khawatir yang tidak perlu. Hanya saja, apabila ada pandangan seperti itu, hal ini berarti kan ada semacam kritik untuk kami. Kami ini sepertinya hendak menakut-nakuti. Namun, hal itu tidaklah demikian. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki tugas konstitusi untuk mengumpulkan penerimaan negara untuk pembiayaan pelaksanaan penyelenggaraan berbagai macam program Jokowinomics, tentu akan melakukannya secara proper. Jangan sampai ada anggapan dari beberapa orang yang menilai jika mereka belum memiliki penghasilan saja pun sudah ditakut-takuti oleh perhitungan pajaknya. Itu yang pertama, ya. Jadi, Mas Untung silahkan berinovasi yang beruntung. Semoga semua ini sesuai dengan namanya yang selalu beruntung.

Selanjutnya, saya ingin menyampaikan sebuah tantangan keberlangsungan ekonomi pemerintahan Presiden Jokowi selama tiga tahun seperti tema buku yang diterbitkan pada saat ini. Sebenarnya, ada beberapa hal yang memang berhubungan dengan economic, karena semua ini merupakan terminologi dari pemahaman Jokowinomics yang berarti economics pula. Apabila yang lain saya berikan, Pak Fahri saja deh yang bicara. Arti ekonomi di sini adalah bahwa Presiden Jokowi yang telah dipilih memberikan dampak ekonomi untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. Itu diperoleh dari hasil yang tidak hanya diterbitkan melalui policy atau pemikiran saja, tetapi hal ini juga di dukung oleh action. Oleh karena itu, apabila saya melihat di dalam iklannya Jokowinomics, maka ini merupakan sebuah paradigma dari makna satu kata, yaitu kata ‘kerja’ atau dengan kata lain the way of the concept untuk kerja. Presiden selalu mengatakan kerja, kerja, kerja pada kita semua selama tiga tahun kita bekerja secara bersama-sama. Itu menjadi makna yang penting bagi kita semua di Indonesia pada saat ini di mana what is needed atau apa yang dibutuhkan menjadi tujuan kita di dalam menyelesaikan pekerjaan kita selama ini. Itulah yang kita namakan sebagai action-nya. Lakukanlah dari berbagai konsep yang sudah banyak tersedia dan cukup baik.

Action itu penting karena tindakan itulah yang memang kemudian akan menjebol berbagai macam kendala-kendala yang selama ini sering terjadi seperti yang Mas Untung conceptual-kan, “saya mau berusaha, saya takut ini gini”. Ya, jadi sebaiknya kerjakan saja terlebih dahulu. Atau jika perlu dijebol. Apabila dikerjakan, pada akhirnya akan muncul, “oh, ternyata kalau saya, atau ide saya bagus, kemudian saya punya usaha, saya mulai recruit orang. Recruit orang kan tidak gampang dan kalau sudah recruit orang, saya harus mikirin upahnya berapa. Apakah dia harus ikut BPJS? Apakah dia dan segala macam mulai muncul?” Namun, without action, idea or dream will

Kompilasi Pidato Menteri Keuangan 2017

stay as a dream atau bahkan hanya Idea saja. Kepemimpinan Presiden Joko Widodo selalu menunjukkan seperti itu, yaitu action. Namun, action for what? Itu kan yang paling penting. Selanjutnya, what-nya? How-nya? Action itu adalah paradigm karena disitulah bagaimana kita melakukannya. Namun, melakukan apa dan untuk apa, apanya itulah yang menjadi dasar untuk melihat pemerataan yang berkeadilan.

Pertama, konsentrasi pada peningkatan pembangunan ekonomi dan peningkatan produktivitas. Jadi, pembangunan ekonomi dan produktivitas itu penting, karena core-nya adalah productivity dari manusia itu sendiri. Di dalam diri manusia tersebut, mereka kemudian meng-combine dengan capital dan technology yang ada. Dari situlah yang kemudian anda dapat memiliki dengan apa yang kita sebut tadi, yaitu productivity. Pembangunan pertumbuhan ekonomi itu apabila dilihat dari sisi teori ekonominya, itu terdiri dari interaksi antara demand dan supply. Bisnis Indonesia sebenarnya tidak perlu kita ceramahi seperti ini. Oleh sebab itu, untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi the two side of those interaction, keduanya tentu harus sama kuat dan harmonis. Oleh karena itu, pemerintah niatnya apa? Apakah itu sisi demand-nya? Investasinya? Consumption-nya? Atau government spending dan luar negerinya, yaitu export-nya? Dari sebab itu, presiden tampaknya pragmatis saja. Investasi kita tumbuh berapa? Apabila kita ingin mencapai nilai 6%, berapa investment mesti tumbuh? Siapa yang berkontribusi di dalam investment itu? Demikian pula, berapa yang dari government? Berapa yang dari BUMN? Berapa pula yang dari perbankan? Berapa yang dari private sector? Berapa yang dari private sector retail earning? Tidak hanya itu, berapa pula yang dari capital luar negeri yang ingin invest ke Indonesia?

Dari sebab itu, paradigm-nya, ya, kerja.....,kerja....,kerja! Lihat!, apabila ada orang yang mau investasi atau setiap kali orang mau datang ke Presiden Joko Widodo kan tidak hanya ingin minum kopi saja, toh! Atau, hanya ingin selfie seperti yang dilakukan Mas Untung tadi. Namun, mereka pada umumnya datang sambil mengatakan begini, “Pak, saya lihat Indonesia sangat punya potensi. Kami ingin investasi one billion. Kemarin dengan Qatar bilang one billion, another billion”. Pastinya, presiden akan mengatakan, “oh it’s nice to meet you to have one billion di conversation. I want to see it this one billion itu datang,” muncullah kemudian jargon yang kita kenal dengan kerja, kerja, kerja. That’s the paradigm of work. What-nya adalah tadi, yaitu investment dan export. Oleh sebab itu, presiden mengatakan bahwa export jangan hanya mengandalkan conventional market. Dari situlah kemudian muncul yang dinamakan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), yang didorong untuk mendukung para eksportir, baik eksportir yang sudah establish maupun yang baru, eksportir yang besar maupun yang kecil, dan komoditas yang tradisional maupun komoditas yang bernilai tambah serta inovatif. Itulah yang dinamakan sebagai paradigm dari pekerjaan tadi.

Yang kedua, di dalam pembangunan ekonomi dan produktivitas yang

14 15

” Saya bahkan sangat terhormat dapat bergabung di dalam kabinet ini waktu beliau meminta. It’s because, the what yang kedua dari economics-nya Jokowi, yaitu pengentasan kemiskinan dan kebijakan afirmasi.”


memuat demand side-nya, maka yang menjadi tantangan yang ada di dalam chapter buku ini adalah consumption dari household atau masyarakatnya. Ini merupakan bagian dari demand. Dari sebab itu, muncullah persepsi mengenai daya beli turun sebagai tantangan. Saya tetap mengatakan hal ini merupakan perception dan bukanlah factual, karena orang dapat saja merasa bahwa hidupnya itu sudah cantik, punya rumah bagus, mobil mewah yang berjumlah 15, perhiasan yang banyak, tetapi dia masih memiliki persepsi bahwa hidupnya tidaklah bahagia. Ya, dia tetap saja menganggap bahwa dia tidak bahagia dengan segala macam yang dia miliki. Meskipun demikian, perception itu tetaplah penting untuk ditangani. Demikian pula yang factual di mana hal ini juga penting untuk ditangani. Oleh sebab itu, pemerintah mengatakan bahwa daya beli, atau dalam hal ini consumption, membutuhkan confidence.

Anda akan memiliki kemauan untuk berkonsumsi apabila anda memiliki kepercayaan bahwa mempunyai resource yang cukup untuk kedepannya. Apabila anda mengetahui bahwa ke depan saya akan di PHK, anda pasti akan mulai mengurangi consumption karena anda harus menabung untuk ketidakpastian hidup anda. Dari sebab itu, certainty dan confidence itu menjadi penting di dalam kehidupan ini. Bahkan, Presiden Jokowi mengatakan, “oh, Pak! Katanya orang mulai resah?” Kemudian beliau bertanya, “resahnya kenapa?” Kita jawab lagi, “oh, katanya ada ketidakpastian.” “Ketidakpastiannya apa?” tanya presiden kembali. So you can not just come to Presiden dengan hanya sepenggal kata saja and you have to be very exact what yang ingin kamu sampaikan, karena jika hanya sekedar omongan saja, masyarakat rata-rata mungkin akan mengalami keresahan. Kata-kata apa yang sering membuat masyarakat rata-rata mengalami keresahan? Biasanya ada tiga kata yang harus dilihat. Sementara itu, masyarakatnya yang mana? karena presiden pun bertemu dengan banyak masyarakat. Ada yang happy. Ada yang resah. Jadi, masyarakat yang mana? Rata-rata itu siapa? Resahnya seperti apa? And that’s what you call it paradigma kerja seperti yang sebelumnya saya sebutkan, yaitu ekonomi dan productivity.

Yang berikutnya adalah Bapak Presiden untuk economics-nya. Inilah yang membuat mengapa saya menganggap hal ini sangat privilege. Saya bahkan sangat terhormat dapat bergabung di dalam kabinet ini waktu beliau meminta. It’s because, the what yang kedua dari economics-nya Jokowi, yaitu pengentasan kemiskinan dan kebijakan afirmasi. Saya merasa terhormat dan saya merasa bahwa itu nge-klik dengan tujuan saya secara profesional pribadi sebagai policy maker selama ini. Waktu saya di Bank Dunia, it’s all about menurunkan kemiskinan di dunia. Sekarang pun, paradigm mengenai economic-nya Pak Joko Widodo juga menurunkan kemiskinan dan afirmasi ini juga bukanlah karena ini merupakan altruisme, tetapi karena mengurangi kemiskinan atau menghilangkan kemiskinan. Selanjutnya, kita juga melakukan afirmasi karena di dalam masyarakat kita memang ada yang belum dapat merasakan apa yang disebut dengan a level playing field.


Di dalam bahasa ekonomi pembangunan, kita menyebutnya sebagai opportunity yang sama atau kesempatan yang sama. Apabila anda memiliki anak yang lahir di Jakarta dari seorang ibu yang merupakan lulusan sarjana, anak tersebut sudah pasti memiliki kemungkinan untuk menjadi miskin sangatlah kecil. Namun, apabila anda lahir dari seorang ibu di Papua yang bahkan tidak mencukupi untuk mendapatkan air bersih sekalipun sudah hampir dipastikan probabilitasnya anak tersebut untuk menjadi miskin sangatlah besar. Anak yang lahir di Papua dan anak yang lahir di Jakarta adalah anak Indonesia. Conceptually, mereka harus memiliki kesempatan yang sama. Kesempatan yang sama, but from the very beginning dari hidupnya, anak ini sudah tidak memiliki kesempatan yang sama. It is unfair untuk mengatakan, “ya, kamu nanti harusnya tidak jadi miskin dong.” Afirmasi inilah yang menjadi sesuatu hal yang digunakan untuk mengoreksi adanya ketidaksamaan kesempatan tadi dan itu adalah bagian integral dari pengurangan kemiskinan.

Mengapa Pak Joko Widodo kemana-mana selalu membawa Kartu Indonesia Pintar? Kenapa beliau membawa Kartu Sehat? Bukan karena apa-apa. Apabila orang mengatakan itu untuk kampanye, it’s not. Itu hak 92 juta penduduk. Bahkan, untuk yang sekolah pun tidak dapat diberikan karena dia harus berkerja, karena anaknya yang dipekerjakan. Anaknya tidak dapat sekolah bukan karena gratis, tetapi karena orang tuanya yang mengatakan, “dari pada 6 jam kamu di sekolah, mendingan 6 jam kamu kerja.” Itulah yang menjadi tantangan yang kita sebut sebagai afirmasi. Afirmasi yang tujuannya untuk menyamakan kesempatan. Dan itu pun perlu kerja keras. Mengapa presiden meningkatkan Program Keluarga Harapan-nya dari yang 3 juta menjadi 6 juta keluarga? 10 juta keluarga bukanlah karena masalah sisi demand-nya yang digunakan untuk growth saja, tetapi hal juga merupakan bagian dari pengurangan kemiskinan dan afirmasi yang terstruktur.

Banyak hal yang sebenarnya dapat dilakukan untuk mengoreksi distorsi, termasuk destruksi. Katakanlah, apabila Ibu Susi membawa praktek-praktek ekonomi yang merusak, maka hal tersebut harus dikoreksi. Pasti akan ada reaksinya. Namun, apabila itu merupakan paradigma dari Jokowinomics, maka hal tersebut digunakan untuk menciptakan a level playing field atau equal opportunity, termasuk meng-empower people. Oleh karena itu, paradigma yang ketiga di dalam konsep pemikiran ekonominya beliau adalah mengurangi kesenjangan antarwilayah dan salah satu hal yang barangkali paling mudah untuk dilihat adalah dengan melihat pembangunan infrastruktur yang kita sedang jalani saat ini. Namun, pembangunan infrastruktur sebenarnya tidak hanya mengurangi kesenjangan antarwilayah semata, tetapi pembangunan ini juga diperuntukan untuk membuat kesatuan bangsa Indonesia yang tidak hanya dilihat dari kacamata politik dan legal saja, tetapi juga secara ekonomi dan sosial.Kita tidak mungkin memiliki Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila


kita tidak bersatu secara connected. Wong, saya saja tidak pernah bisa pergi ke pulau itu, karena it’s just too expensive. Impossible untuk pergi. Oleh sebab itu, bagaimana caranya agar kita dapat mengatakan bahwa kita adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Conceptually, orang merasa bahwa I’m not connected with the people live outside my pulau. Namun, apabila sekarang orang akan berpergian ke Labuan Bajo, Raja Ampat, kita pasti dapat merasakan Indonesia is satu kesatuan. Itu adalah investasi yang intangible. Anda sekarang merasa bahwa setiap kita berbicara tentang penggalan pulau di Indonesia, hal ini tentu telah terlihat real. Kita sudah melihat bahwa hal ini sudah menjadi bagian dari Republik Indonesia, khususnya bagian dari diri saya snediri. Itulah yang kini telah menjadi konsep politik sosial ekonomi dan hukum kita.

Jika kita melihat dari sisi ekonominya, kondisi tersebut sudah sangat membaik terlebih setelah adanya pembangunan infrastruktur yang diperuntukan mengurangi kesenjangan antarwilayah. Apabila anda melihat proyek strategis nasional yang sebanyak 140 saat ini, semua itu bahkan sudah tersebar hampir merata ke seluruh wilayah Indonesia, baik secara jumlah proyek yang ada maupun secara nilai investasi yang diberikan. Memang, dari keseluruhan proyek tersebut, terlebih ketika Presiden mengatakan bahwa semua proyek tersebut merupakan proyek strategi nasional sehingga kita melakukan berbagai macam action untuk melaksanakannya, kami di Kementerian Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara tentu harus menjaganya agar tujuan baik tersebut tetap dapat terjaga secara sustainable. Oleh sebab itu, aspek keuangan harus selalu dijaga, baik dari sisi beban, dari sisi risiko, maupun dari sisi financing.

Hanya saja, apabila di kemudian hari ada salah satu surat saya yang terbocorkan, apapun itu optiknya, orang yang membacanya tentu akan tergantung dari preferensi politiknya. Namun, apabila anda melihat secara jernih just it’s because dilandasi dengan tujuan yang baik, maka hal ini tentu harus dilakukan dengan cara yang baik dan sustainable pula. Inilah yang kita inginkan. Di saat presiden berkerja, para pembantunya harus menjaga supaya pekerjaan tersebut harus tetap berjalan dengan baik dan itu tugas kita semua. Saya rasa, dari pelajaran buku Jokowinomics, salah satu yang menjadi tantangan di dalam chapter yang pertama yang ditulis oleh Mas Arif ini adalah mengenai digital economy. Beliau mengatakan, itu adalah opportunity atau tantangan dimana kita akan tertinggal. Apabila presiden menginvestasikan di sektor sumber daya manusia yang ada dan presiden juga berorientasi membangun infrastruktur, maka non sense suatu negara dapat masuk ke era digital tanpa dua infrastruktur itu, yaitu manusia yang unggul dan infrastruktur yang baik.

Artinya, anda boleh berteori tentang segala macam, tetapi without those two factors, infrastruktur yang baik dan manusia yang unggul, baik dan sehat, kartu sehat bagi manusia yang tidak kekurangan gizi akan menjadi


kurang tepat sasaran. Oleh seba itu, perkembangan otak anak-anak harus dioptimalkan secara penuh agar dia memiliki pendidikan dan kualitas yang baik. Dengan begitu, kita akan dapat dan siap memasuki era digital. Apabila policy kita dapat merespons secara terus menerus, masalah perpajakan, apakah itu pajak secara online maupun non online, tentu dapat segera kita selesaikan. Kini, masalah treatment orang yang sekarang membeli melalui layanan Lazada, Tokopedia atau Amazon, atau masalah kepabeanannya seperti apa, menciptakan level playing field bagaimana, itu semua dapat kami lakukan responsnya. Namun, apabila modal dasarnya tidak ada, meskipun pemerintah berpikir ke sana maupun ke sini, itu ya enggak akan mengangkat. Enggak akan mengangkat kan itu Bahasa Indonesia yang paling mudah, ya yang seperti itu. Anda mau diangkat-angkat, tetapi enggak ngangkat, ya tetap saja dapat ambles.

Jadi saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih Bapak Presiden Jokowi kepada Bisnis Indonesia yang sudah menulis Jokowinomics. Ini adalah salah satu buku yang tentu berharga bagi kami semua untuk membacanya. Kita pun melihat apa yang sudah dilakukan oleh kami, apa yang baik, apa yang barangkali tujuannya baik, caranya baik, tetapi tetap hasilnya masih kurang, itu artinyai kita belum memberikan yang terbaik. Atau, ada yang tujuannya baik, terus caranya ternyata juga justru mendidik, tujuan yang baik itulah yang makanya kita perlu untuk koreksi. Jadi, kami senang untuk selalu berinteraksi dengan semuanya dan terima kasih atas peluncuran buku ini. Moga-moga kedepannya, Bisnis Indonesia tetap menjadi partner bagi kami untuk dapat menjaga perekonomian secara baik.

Terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.


20 21

02

22 23

Usaha Memaksimalkan Manfaat Laporan Keuangan Pemerintah

Keynote Speech Seminar Hari Oeang Tentang Peran inspektorat Jenderal dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Gedung Dhanapala, 25 Oktober 2017

Teruslah Cintai Negeri Ini

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu.

Namo Buddhaya. Salam kebajikan.


Yang saya hormati Auditor Utama Keuangan Negara II Badan Pemeriksa

Keuangan (BPK) RI, para pejabat eselon I dan II di lingkungan Kementerian

Keuangan, para pimpinan audit dari kementerian/lembaga, para pimpinan

Pemerintah Daerah, perwakilan dari BPK RI, perwakilan dari Badan

Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP), perwakilan Bank Indonesia, para

Kepala Biro Keuangan Kementerian/Lembaga, perwakilan dari Organisasi

Internasional, dan para Dekan dari lingkungan akademisi serta hadirin yang

saya hormati.

Pada pagi hari ini, kita kembali hadir untuk memperingati Hari Oeang yang

ke-71 melalui serangkaian kegiatan yang telah kita selenggarakan. Untuk

yang kemarin, saya membuka seminar knowledge sharing mengenai masalah

infrastruktur dan bagaimana kinerja unit di Kementerian Keuangan,

khususnya dari sisi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Kemarin kita

memang membuka seminar mengenai knowledge sharing untuk management

asset treasury dan pembiayaan dalam rangka percepatan pembangunan

infrastruktur. Sedangkan hari ini, kita akan melakukan seminar yang

berjudul “Upaya Pemerintah di Dalam Mempertahankan Kualitas dan

Memanfaatkan Laporan Keuangan Pemerintah.” Sub judulnya memang

terlihat sangat panjang sekali. Saya mungkin tidak perlu membacakannya

lebih jauh karena itu merupakan materi kerjasama Inspektorat Jenderal

(Itjen) dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) di dalam rangka

menciptakan sinergi laporan keuangan yang baik dan seterusnya. Saya sudah

meminta apabila Bapak Ibu ingin membuat judul, sebaiknya hal ini dibuat

24 25

se-simple mungkin agar orang mudah mengingatnya. Lagipula, Pak Presiden

juga sudah menginstruksikannya seperti itu.

Jika judul terlihat panjang, itu seperti novel yang pada akhirnya membuat

susah untuk dibaca. Namun, konteks hari ini adalah saya ingin meminta

kepada Itjen dan DJPb, yang merupakan dua unit langsung Kementerian

Keuangan yang bertanggungjawab dalam rangka koordinasi proses

pembuatan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang berkualitas,

baik dilihat dari prosesnya maupun dari sisi result-nya. Buku laporannya

sendiri juga merupakan satu tantangan, sekaligus juga menjadi suatu tujuan

yang ingin dipertahankan terus menerus karena LKPP mampu mencapai

status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Tidak ada status yang lebih tinggi

dari itu menurut standar akuntansi yang berlaku.

Kita memahami bahwa di dalam mencapai proses tersebut, itu bukan

merupakan suatu proses yang sangat singkat. Saya mungkin sudah pernah

berbicara di depan para Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) bahwa

proses ini bermula pada 10 tahun yang lalu. Kebetulan, saya juga menjabat

sebagai Menteri Keuangan pada saat itu. Artinya, apabila di dalam laporan

keuangan ada yang mengatakan, “kau yang mulai, kau yang mengakhiri,” itu

menyiratkan bahwa kita memulainya dengan membangun neraca di dalam

laporan keuangan kita pada saat itu. LKPP kita pada tahap awal tersebut

menghasilkan penilaian disclaimer, karena pada saat itu juga, kita belum

pernah memiliki laporan keuangan yang mana kita baru memulainya dengan

apa yang kita sebut sebagai laporan keuangan. Setahap demi setahap, BPK

sendiri juga berbenah sebagai auditor eksternal pemerintah yang merupakan

unit pengawas pemerintah dalam menyampaikan pandangannya terkait

LKPP.

Dari penilaian disclaimer, kita akhirnya mengetahui apa yang menjadi

penyebab disclaimer tersebut. Setelah itu, setahap demi setahap pula, kita

semuanya mulai memperbaiki diri. Mulai dari manajemen aset, pembukuan

aset, revaluasi aset sampai dengan perbaikan pada berbagai macam transaksi

keuangan, termasuk fungsi dari APIP yang memang semakin hari, semakin

dikenal sebagai suatu institusi yang memiliki peranan sangat penting di


dalam menjaga proses penyusunan dan hasil LKPP, baik pusat maupun

daerah. Oleh karena itu, apabila kita melihat perjalanan waktu dari tahun

2004 sampai dengan tahun 2017 dimana laporan keuangan tahun 2016

menghasilkan penilaian WTP, hal ini menjadi perjalanan yang amat panjang.

Dari situ, apa yang kemudian dapat kita pelajari dari perjalanan panjang

tersebut? Dari pengalaman itulah, saya benar-benar ingin sharing knowledge

dengan seluruh pegawai kementerian/lembaga yang hadir pada hari ini.

Sebelumnya, pada kapasitas saya sebagai Managing Director and Chief

Operating Officer di World Bank yang mengawasi seluruh operasional

Bank Dunia di seluruh dunia pada waktu itu, pengalaman seperti ini pada

dasarnya sangat berharga. Masih banyak negara di dunia ini yang masih

berada di dalam tahap awal penyusunan laporan keuangan. Sama halnya

seperti Indonesia pada saat itu. Pengalaman kita pada saat itu memberikan

nilai yang sangat berharga. Kita sering menganggap bahwa pengalaman

ini sebagai suatu kegiatan yang bersifat rutinitas keseharian. Yang bahkan,

kita tidak peduli untuk membukukannya. Kondisi ini terlihat sama dengan

pengalaman dari beberapa pejabat TNI yang hadir pada hari ini. Sama seperti

ketika kita memenangkan sebuah peperangan. Tata kelola itu merupakan

suatu battle field atau suatu area pertempuran. Apabila kita dapat mencapai

suatu kemenangan dengan membuat status WTP, itu artinya merupakan

suatu kemenangnan dari sebuah strategi, konsistensi, determinasi, tekad,

kesungguhan dan motivasi kita untuk terus menerus mencapai suatu hasil

yang lebih baik.

Prosesnya ini sendiri merupakan suatu pembelajaran yang amat panjang.

Saya tentu sangat kecewa pada saat pemerintah mendapatkan WTP, tetapi

di lain situasi, ada salah satu kementerian yang bahkan pimpinan APIP-nya

ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kejadian ini tentu

membuat kita semua merasa kecewa. Dalam artian, kita telah mengkhianati

proses dan kita telah mengkhianati tujuan kita sendiri. Membuat LKPP yang

WTP itu bukan hanya sekedar mendapatkan hasil penilaian WTP saja. Bahkan

setelah itu, auditornya pun disenangkan dan dipuaskan karena mereka

telah memberikan kita status WTP. Kita harus menyadari bahwa semua ini

merupakan suatu proses panjang di mana kita sebagai negara tentu memiliki


26 27

” Kita memiliki resources, kita memiliki uang, kita memiliki sumber daya alam, kita memiliki manusia, dan kita memiliki policy. Oleh karena itu, semua kebijakan yang dikeluarkan akan digunakan untuk meramu manusianya, sumber daya alamnya, dan tentu juga uangnya.”


kebutuhan untuk dapat mengelola semua sumber daya yang kita miliki

secara baik, apakah itu sumber daya uang, sumber daya alam, atau sumber

daya manusia. Dengan mengelola semua sumber daya tersebut secara baik,

katakanlah dengan cara yang baik itu berkaitan dengan tujuannya, maka

tujuan tersebut yang dikaitkan dengan tujuan negara, yang tentunya juga

sudah dituangkan oleh para pendiri bangsa kita, yaitu untuk menciptakan

masyarakat adil makmur, akan menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang

tetap dapat menjaga kedaulatannya, persatuannya, kemerdekaannya, serta

menjadikan Indonesia mampu untuk ikut serta di dalam kancah dunia untuk

menjaga ketertiban dunia, memiliki martabat, dan meningkatkan derajat

hidup orang banyak.

Semua tujuan tersebut pada dasarnya merupakan tujuan original dari para

pendiri bangsa kita. Sekarang, kita mencoba untuk mencapainya. Caranya

bagaimana? Kita memiliki resources, kita memiliki uang, kita memiliki

sumber daya alam, kita memiliki manusia, dan kita memiliki policy. Oleh

karena itu, semua kebijakan yang dikeluarkan akan digunakan untuk

meramu manusianya, sumber daya alamnya, dan tentu juga uangnya. Untuk

mencapai tujuan tersebut, kita harus memiliki sebuah proses yang telah

distandarkan secara baik. Itu filosofi yang mestinya kita semua, terutama

para APIP yang hadiri di sini, dapat resapi. Dari alasan tersebut, anda tentu

tidak hanya sekedar bekerja untuk mengawasi dan menjadi polisi semata.

Atau dengan kata lain, anda tidak hanya sekedar mencapai WTP dengan segala

cara atau menghalalkan segala cara. Itu yang tidak kita inginkan, karena

apabila WTP tersebut anda beli, maka itu tidak mencerminkan keinginan

kita sebagai negara yang bekerja keras untuk mendapatkan suatu proses

dan kualitas laporan yang memang benar-benar dapat bermanfaat bagi kita

semua. Terutama, bagi pemerintah sebagai policy maker atau regulator.

Dengan mengetahui, “oh, ternyata status kondisi neraca keuangan kita dan

laporan keuangan kita seperti ini?” Itu artinya, apabila kita melihat ada

suatu hal yang kurang tepat, kita tentu dapat memperbaikinya dengan segera.

Bagi para pelaku ekonomi, mereka akan melihat, “oh, ternyata neraca dan

laporan keuangan pemerintah sehat dan sehatnya itu genuine atau asli bukan


28 29

karena dibeli.” Dengan pemikirian tersebut, mereka pun merasa tenang, “oh,

kalau neraca pemerintah dan laporan pemerintah keuangannya adalah baik,

mereka merasa negara ini diurus dengan baik.” Konsekuensinya, para pelaku

ekonomi tentu dapat berkerja secara fokus. Coba anda pikirkan, apablia

pemerintah memiliki laporan keuangannya yang buruk, hal ini tentu dapat

menimbulkan kegoncangan. Apabila kondisi tersebut tidak terjadi, situasi

ekonomi, sosial, dan politiknya dapat dipastikan akan tenang. Oleh karena

itu, saya ingin menyampaikan bahwa peranan APIP di sini sangat penting

bagi kita semua.

Baru kemarin sore, Bapak Presiden mengumpulkan seluruh gubernur,

bupati, walikota wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota. Beliau

menyampaikan dengan bahasa yang sangat langsung di mana beliau

mengatakan bahwa policy maker perlu fokus kepada tujuan kita di dalam

mengelola keuangan, termasuk tetap memiliki semangat inovasi dan jangan

takut untuk diawasi. Apabila anda tidak mengambil uang, ya berarti anda

tidak perlu takut. Maksudnya, apabila kemudian ada operasi tangkap tangan

(OTT), ya karena memang anda mengambil uang tersebut bukan untuk hal-

hal yang bersifat ekses, tetapi anda kemudian dikriminalkan, disitulah

Bapak Presiden akan bertindak karena komitmen beliau yang sangat kuat

dan jelas. Di situ, anda bertindak karena alasan inovasi dan policy yang anda

jalankan untuk menyelesaikan masalah di dalam masyarakat. Oleh sebab

itu, hal ini yang menjadi alasan mengapa Bapak Presiden memiliki komitmen

yang sangat kuat dan jelas untuk menyelesaikan masalah yang mungkin

terjadi. Sampaikan saja kepada Pak Presiden, karena beliau pasti akan turun

tangan.

Namun, apabila anda ditangkap karena memang genuine melakukan korupsi,

maka Bapak Presiden akan menyerahkannya kepada KPK karena hal ini

memang menjadi wewenang KPK atau unit lainnya yang didirikan untuk

mengawasi perilaku kita. Ini menjadi sesuatu hal yang saya benar-benar

harapkan bahwa dengan usulan tema seminar yang akan kita lakukan pada

hari ini, yaitu “Menjaga kualitas Laporan Keuangan dan Meningkatkan

Peranan dari APIP,” saya berharap bahwa itu sama seperti yang sudah


direkomendasikan oleh BPK sebagai subprime auditor kita yang dimandatkan

di dalam Undang-Undang Dasar (UUD) negara kita. BPK merupakan institusi

yang diberikan mandat oleh UUD kita mengenai konstitusi tersebut. Tidak

hanya sekedar undang-undang, BPK pun menyatakan bahwa laporan

keuangan kita sudah WTP. Namun, masih ada catatan dan kita akan terus

menerus melihat semua catatan tersebut untuk terus memperbaikinya,

termasuk dalam hal rekomendasi untuk memperkuat tugas aparat pengawas

internal kita.

Inilah yang saya inginkan, karena Kementerian Keuangan sebagai Bendahara

Umum Negara (BUN) telah mengkoordinasi seluruh LKPP. Kita ingin di dalam

tema memperingati Hari Oeang ini, semua mengingatkan kembali bahwa

tidak hanya sekedar meraih WTP di dalam LKPP kita saja, tetapi proses untuk

menuju WTP tersebut juga sama pentingnya. Oleh karena itu, forum ini

adalah forum yang baik bagi kita semua untuk bersama-sama belajar.

Kami sangat berterima kasih bahwa BPK ikut hadir sebagai pendukung Bapak

Auditor Utama, Pak Bachtiar, untuk dapat memberikan sharing mengenai

bagaimana perspektif auditor maupun perspektif kita sebagai auditor

internal, khususnya para APIP, DJPb, dan Itjen di lingkungan Kementerian

Keuangan, untuk juga dapat memberikan sharing dengan seluruh instansi

kelembagaan mengenai proses dan kualitas output laporan keuangannya.

Semua itu sama-sama penting. Mungkin terakhir sebelum saya tutup, di

dalam tema ini juga disebutkan mengenai pemanfaatan laporan keuangan

pemerintah. Tema memanfaatkan laporan keuangan pemerintah juga sangat

penting. Menurut saya, selama 13 tahun sejak tahun 2004 sampai dengan

saat ini, kita hanya disibukan dengan membuat laporan keuangan untuk

mencapai status WTP. Namun, pemanfaatan laporan keuangan masih belum

menjadi topik yang sama pentingnya.

Oleh karena itu, kita memerlukan pemanfaatan laporan keuangan tersebut,

karena media seringkali hanya menyebutkan status WTP-nya saja, terlebih

di dalam headline-nya. Pada hakikatnya, laporan keuangan pemerintah

berisi informasi yang begitu sangat kaya. Sangat kaya di dalam tata


30 31

kelolanya dan sangat kaya yang memperlihatkan informasi bagaimana kita

mengelola sumber daya kita. Informasi yang kaya tersebut yang menurut

saya masih belum kita kembangkan atau belum kita ambil dan manfaatkan

apa maknanya. Saya pun ingin bekerja sama dengan para akademisi. Di

Kementerian Keuangan sendiri, kita membimbing Sekolah Tinggi Akuntansi

Negara (STAN) yang saat ini, statusnya telah berubah menjadi Politeknik

Keuangan Negara (PKN).

Saya tahu bahwa di banyak universitas, studi mengenai government

accounting banyak yang telah dipelajari. Namun, saya mungkin ingin kita

mencoba membandingkan antara laporan keuangan pemerintah dan

laporan keuangan perusahaan. Apabila kita melihat laporan perusahaan

yang listed, mereka mengeluarkan laporan keuangan tiap semesternya.

Barusan tadi pagi, saya melihat koran bahwa keuntungan Bank Mandiri naik

25% pada tahun ini. Sedangkan, growth dari profitnya telah mencapai nilai

25%. Laporan seperti Bank Mandiri ini terus dimunculkan secara berkala

di dalam media massa. Bahkan, karena laporan keuangannya yang terbuka,

muncul lah sebuah analisa keuangan yang excitement. Berbeda dengan

laporan keuangan kita yang hanya memunculkan hasil penilaian audit saja,

yaitu WTP dan belum ada analisanya. Hal ini tentu menjadi pertanyaan,

apakah republik ini sudah dikelola dengan optimal? Mana daerah yang perlu

kita perbaiki?

Bahkan di dalam kita mengelola cashflow di mana di dalamnya memuat

dana operasional pemerintahan, apakah penerimaan negara bisa memenuhi

dana operasional tersebut? Untuk pertumbuhan aset, bagaimana kita

mengelola aset? Artinya, so many! This country is so rich! Dari sebab itu, saya

tidak heran bahwa orang dapat mempolitisasi hanya menyangkut masalah

hutangnya semata. Padahal, laporan keuangan kita amat besar dan banyak

aspeknya. Yang mereka lihat hanya hutangnya saja. Aset negara tidak dilihat.

Penerimaan negara tidak dilihat. Operasional pemerintah tidak dilihat.

Banyak, kan? Apabila mau dikritisi, semua ini sebenarnya lebih banyak lagi

medannya. Oleh sebab itu, saya ingin mengundang para pengamat untuk

melihat semua ini agar supaya mereka dapat mendorong perbaikan di dalam


” Padahal, laporan keuangan kita amat besar dan banyak aspeknya. Yang mereka lihat hanya hutangnya saja. Aset negara tidak dilihat. Penerimaan negara tidak dilihat. Operasional pemerintah tidak dilihat. Banyak, kan?”


32 33

pemerintan. Itu adalah esensi dari apa yang kita pertanyakan saat ini, yaitu

mengapa kita membuat laporan keuangan yang seharusnya tidak hanya

sekedar memenuhi amanat UUD dan undang-undang saja, tetapi UUD dan

undang-undang tersebut dibuat karena memang ada tujuan yang harus kita

capai, yaitu kita sebagai pengelola keuangan yang juga harus terus menerus

taat kepada asas aturan kita sendiri.

BPK sendiri selalu mengingatkan kita bahwa pemerintah selalu membuat

aturan, tetapi tingkah lakunya nanti akan terlihat deviasi. Oleh karena itu,

semua ini baik untuk diingatkan kembali bagi kita semua. Dalam hal ini,

seharusnya para pengamat atau akademisi yang melihat laporan keuangan

menyampaikan, “loh, katanya policy-nya mengatakan begini? Kok, tingkah

lakunya begini?” Nanti akan kelihatan di dalam laporan keuangannya ada

deviasi. Oleh karena itu, disebutkan di situ, apakah disclaimer? apakah

catatan? Itu sama halnya seperti kita manusia yang selalu diingatkan tiap

hari. Apabila kita mengatakan bahwa kita mau hidup sehat, maka kita

harus tidur selama 6 jam, makan paginya harus lebih banyak, dilengkapi

dengan proteinnya, dan saya tentunya harus melakukan exercise. Itu kan

pada dasarnya menjadi niat kita. Setelah itu, kita mungkin saja tidurnya

lebih panjang atau lebih pendek, makannya enggak keruan, enggak pernah

exercise, tidur melulu, bahkan pegangin gadget sambil tiduran, dan enggak

pernah lari-lari. Oleh sebab itu, harus ada yang mengingatkan kita kembali,

“loh, katanya niatnya mau hidup sehat?”

Semua kondisi kehidupan manusia tersebut pada dasarnya sama seperti

siklus kinerja pemerintahan. Wong untuk diri sendiri saja, kita kadang-

kadang perlu utuk diingatkan. Apalagi untuk mengurus pemerintahan

dengan jumlah penduduk sebanyak 260 juta rakyat, dengan geografis yang

begitu luas, dengan pemerintahan pusat, daerah, propinsi, kabupaten, kota

sampai desa yang mencapai hampir 75,000 desa. Itu tidak akan mungkin

dapat kita jalani secara konsisten di koridor rel yang diamanatkan dengan

tujuan kita yang mulia. Tujuan kita memang mulia, tetapi caranya yang


biasanya kacau balau. Agar supaya kita tetap berada di rel yang benar, itulah

sebabnya kita memerlukan adanya laporan pertanggungjawaban. Ada yang

mengaudit secara independen dan kita manfaatkan laporan tersebut untuk

diperbaiki lagi apabila kita sudah hampir jauh masuk ke jurang. Apabila kita

tidak konsisten di sini, maka kita yang memiliki resource dapat saja tidak

dipergunakan secara baik. Itulah yang menurut saya perlu untuk terus

diperbaiki.

Sebagai penutup, saya ingin berpesan kepada kita semua di dalam rangka

memperingati Hari Oeang yang ke-71 ini, yang sebetulnya juga merupakan

hari kelahiran Kementerian Keuangan tepat sesudah kemerdekaan Republik

Indonesia, bahwa kita sekarang memiliki tanggung jawab yang sangat

penting, yaitu membawa estafet di dalam pengelolaan keuangan negara agar

kualitasnya menjadi lebih baik. Kita juga harus dapat memanfaatkan laporan

keuangan tersebut untuk memperbaiki kebijakan tingkah laku kita, dan

pertanggungjawabannya. Sebenarnya, ini untuk apa sih? Ya, untuk mencapai

tujuan Kemerdekaan Republik Indonesia. Apabila anda semua yang duduk

di sini merupakan manusia yang beragama, anda tentu akan melakukan

perbuatan yang baik. Ada pamrihnya, karena anda tahu anda memiliki

keinginan untuk masuk surga. Kita sebagai pemerintahan pun dalam

memperlakukan sebuah tata kelola yang baik ada pamrihnya juga, yaitu

apa? Pamrihnya adalah untuk mencapai cita-cita yang sudah digariskan oleh

para pendiri kita. Ini yang saya ingin terus menerus ingatkan. Memasukkan

hidup itu harus ada sisi filosofinya, ada sisi practical-nya, dan ada sisi ambisi

oleh fraksinya. Ini dilakukan agar supaya ketika kita berjalan dan berkerja

secara keras yang menimbulkan keletihan, kita akan mengetahui kemana

arah yang akan kita tuju. Dengan demikian, negara ini akan terjaga dengan

baik secara sendirinya.

Mungkin demikian yang ingin saya sampaikan pada seminar hari ini. Sekali

lagi, saya berterima kasih kepada seluruh peserta yang hadir pada hari

ini, terutama pada para panelis. Saya berharap bahwa dengan memasuki


34 35

tantangan baru di mana laporan keuangan kita tidak hanya berbasis cash

saja, tetapi accrual juga, kita tetap dapat menjaga kualitasnya baik dilihat

dari prosesnya maupun dari hasilnya. Terima kasih pula atas semangat yang

diberikan oleh seluruh pegawai unit eselon di lingkungan Kementerian

Keuangan yang memperingati Hari Oeang ini. Semua ini kita lakukan

untuk mengingatkan kita semua agar dapat melakukan kegiatan yang

berkesinambungan dalam memperbaiki kualitas pemerintahan kita saat ini.

Terima kasih.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.


36 37

03

38 39

Sinergi Reformasi Perpajakan danBea Cukai

Keynote Speech Seminar Hari Oeang Tentang Sinergi Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat JenderalBea dan Cukai

Aula Mezzanine Djuanda I, 25 Oktober 2017


Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat pagi. Om Swastiastu.Nammo Buddhaya. Salam kebajikan.


Pertama-tama, kita semua patut memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan

Yang Maha Esa, karena pada pagi hari ini kita diberikan nikmat, sehat, dan

waktu untuk dapat berkumpul di sini dalam rangka memperingati Hari

Oeang yang ke-71.

Kita mengetahui bahwa institusi ini didirikan dengan nafas yang sama

pada saat negara Republik Indonesia ini menyatakan kemerdekaannya.

Institusi di mana kita bekerja saat ini merupakan institusi yang memang

sangat penting di dalam negara kita, karena institusi ini memberikan andil

dalam menjaga semangat dan cita-cita kita. Tidak hanya itu, institusi ini juga

sekaligus menjadi sarana untuk mencapai cita-cita tersebut. Oleh karena

itu, setiap kita memperingati hari lahirnya “Oeang Republik Indonesia,”

kita selalu diingatkan kepada lahirnya negeri ini. Kelahiran negeri ini

bukan kelahiran sebuah negara yang tanpa tujuan. Kita harus mengetahui

dan menyadari bahwa kelahiran negara Indonesia terbentuk dari kekuatan

sinergi bangsa dan negara ini yang memiliki tujuan mulia dan disampaikan

secara tegas oleh para pendiri bangsa ini sebelumnya. Para pendiri bangsa

ini telah memberikan semangat kepada kita semua agar kita mampu menjaga

kedaulatan negara ini secara berkesinambungan. Dengan menjaga negara

ini secara berkesinambungan, kita akan dapat melihat negara kita menjadi

negara yang berdaulat, bersatu, dan mampu menjaga kemerdekaan untuk

menciptakan kesejahteraan sosial yang adil dan beradab. Semua ini menjadi

satu kebijakan dan satu tujuan yang telah disampaikan para pendiri bangsa

40 41

ini, seperti meningkatkan kesejahteraan umum, memberikan keadilan

sosial, dan menjaga ketertiban dunia. Sejak hari pertama lahirnya negara

Republik Indonesia ini atau di dalam proses kelahirannya, para pendiri

bangsa dan kita semua sudah memiliki komitmen dan kesadaran bahwa kita

adalah satu bangsa diantara bangsa-bangsa lainnya. Kita hidup bersama

di dunia ini untuk menjaga ketertiban dunia secara bersama-sama. Oleh

karena itu, apabila kita berbicara mengenai Pancasila, maka kita akan

mengetahui bahwa di dalam Pancasila tersebut ada salah satu sila yang

berbunyi “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.” Kata generik di dalam sila

tersebut adalah “kemanusiaan” yang diartikan sebagai hal-hal yang bersifat

manusiawi. Artinya, siapapun manusia yang ada di dunia ini memiliki hak

dan kewajiban untuk mendapatkan keadilan dan menjaga peradaban dunia

ini.

Bapak dan Ibu sekalian.

Dengan tujuan mulia dari negara kita ini, peranan Kementerian Keuangan

menjadi sangat penting. Kementerian Keuangan adalah institusi yang

menjadi salah satu tulang punggung untuk membangun negara ini, karena

institusi ini berfungsi sebagai pengelola keuangan negara. Kementerian

Keuangan bahkan mempunyai tugas untuk mengumpulkan penerimaan

negara, baik penerimaan pajak, penerimaan bea cukai yang kemudian

kita sebut sebagai penerimaan perpajakan, serta penerimaan bukan dari

pajak. Kesemua jenis penerimaan tersebut sudah diamanatkan di dalam

Undang-Undang Dasar (UUD) negara Republik Indonesia. Dari dasar hukum

tersebut, kita dapat memungut pajak. Namun, ini bukan berarti bahwa kita

memiliki hobi untuk memungut pajak. Itu semua kita lakukan karena kita

bekerja berdasarkan amanat UUD. Dengan demikian, konstitusi kita yang

dituangkan di dalam undang-undang (UU) telah mengatur bagaimana cara

kita memungut penerimaan negara tersebut. Kementerian Keuangan menjadi

institusi pemerintah yang bertanggung jawab mengelola penerimaan negara.

Di samping itu, Kementerian Keuangan juga bertanggung jawab di dalam

mengelola belanja negara, baik itu belanja di kementerian/lembaga yang ada

di pemerintahan pusat maupun belanja negara yang dialokasikan kepada

daerah, seperti halnya belanja negara untuk transfer ke daerah maupun


belanja daerah untuk Dana Desa yang saat ini jumlahnya sudah cukup besar.

Begitu pentingnya peranan Kementerian Keuangan harus menjadi perhatian

kita bahwa kita sebagai institusi pemerintah tidak boleh berhenti untuk

memperbaiki diri. Kita sebagai institusi di pemerintahan pusat juga tidak

boleh berhenti untuk melakukan reformasi. Apabila ada yang mengatakan

bahwa kita sudah cukup baik dan kita tidak perlu lagi untuk melakukan

inovasi, reformasi, dan perbaikan diri, maka saya merasa bahwa oknum,

pejabat, atau staf yang bertugas di jajaran Kementerian Keuangan tersebut

melakukan kesalahan besar karena masuk ke dalam institusi kita. Institusi

ini harus terus menerus melakukan reformasi dan diharapkan hal ini

harus berjalan secara berkelanjutan. Tidak ada yang disebut dengan jaman

reformasi di institusi Kementerian Keuangan kita. Yang ada, reformasi

adalah nafas kita selama kita hidup. Dan itu berarti, kita harus mereform,

mereform, dan mereform. Kita mengetahui bahwa dunia terus berubah. Oleh

sebab itu, reformasi merupakan sebuah tugas yang harus terus diperbaharui

dan dilanjutkan.

Saat ini, saya mengetahui bahwa kondisi ekonomi di dunia maupun ekonomi

di Indonesia mengalami perubahan yang sangat besar. Proses perubahan ini

masih terus berjalan. Pertemuan para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank

Sentral di dalam pertemuan tahunan International Monetary Fund (IMF) dan

World Bank dua minggu yang lalu juga membahas perubahan ini. Demikian

pula di dalam pertemuan negara-negara G20 yang diwakili oleh para Menteri

Keuangan dan Gubernur Bank Sentral yang menjadi negara-negara dengan

20 ekonomi terbesar di dunia, pertemuan ini juga menjelaskan perubahan

ekonomi dunia yang hampir 80%-nya berasal dari ekonomi global secara

keseluruhan. Para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral tersebut

saling bertukar pikiran untuk membahas apa yang menjadi tantangan kita.

Semuanya mengatakan, ada satu yang menjadi tantangan kita semua, yaitu

teknologi.

Perubahan teknologi begitu cepat. Perubahan teknologi bahkan menciptakan

pergeseran yang saat ini lebih populer dengan sebutan “disruption.”


42 43

” Bahkan, para Menteri Keuangan mengatakan bahwa kita perlu memahami perubahan ini secara cepat, karena perubahan tersebut tidak terjadi secara bertahap. Perubahan tersebut justru terjadi begitu cepat sehingga kita harus mampu mengadaptasikannya secara cepat pula”


Perubahan teknologi saat ini dimulai dari bagaimana cara kita bertransaksi

sampai dengan perubahan yang mempengaruhi lifestyle orang-orang

yang ada disekitar kita. Semua itu menciptakan perubahan yang sangat

fundamental di banyak sekali perekonomian di dunia ini. Bahkan, para

Menteri Keuangan mengatakan bahwa kita perlu memahami perubahan

ini secara cepat, karena perubahan tersebut tidak terjadi secara bertahap.

Perubahan tersebut justru terjadi begitu cepat sehingga kita harus mampu

mengadaptasikannya secara cepat pula. Sementara itu, policy pada umumnya

akan sangat tertinggal atau bahkan kaget dengan perubahan ini. Melihat

kondisi tersebut, aspek perpajakan menjadi salah satu aspek yang perlu

mendapat perhatian secara intens untuk memperbaharui sejumlah policy

yang terlihat sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi ekonomi saat ini.

Sebagai contoh, perubahan pola transaksi ekonomi dari offline menjadi

online di mana transaksi ekonomi yang sebelumnya dilakukan secara

fisik, kini transaksi tersebut dapat dilakukan tanpa adanya kehadiran fisik

sekalipun. Contoh lainnya, perubahan kepemilikan aset untuk satu kegiatan

ekonomi di mana aset tersebut sebelumnya dimiliki secara individual atau

golongan, kini aset dengan jenis yang sama dapat digunakan secara kolektif

atau dapat di-share. Contoh-contoh tersebut memberikan makna bahwa

semuanya telah mengubah konsep mengenai arti dari sebuah kepemilikan,

revenue generating, profit, growth, resus revenue, dan resus profit. Tidak hanya

itu semua saja, hal ini bahkan juga terkait dengan masalah bagaimana kita

menciptakan keadilan. Namun, yang paling terpenting dari semua ini adalah

mereka-mereka yang akan terangkat dari perubahan yang akan terjadi.

Apabila kita melihat seluruh pemikiran umum yang ada di negara-negara

maju saat ini, seperti halnya Amerika Serikat dan negara-negara Eropa, maka

ada dua faktor yang menjadi isu di dalam masyarakat memilih pemimpin saat

ini, yang kadang-kadang mereka melihatnya melalui sisi ekstrimnya. Hal ini

terjadi karena, seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, perubahan

teknologi dan globalisasi yang pada akhirnya menciptakan disruption di

mana sebagian masyarakatnya akan tertinggal dan tidak dapat keep-up with

changes. Faktor yang kedua yang menjadi isu di dalam masyarakat adalah


44 45

proses branding manusia. Setiap manusia pada umumnya selalu mobile,

termasuk mereka yang melakukan atau mereka yang terpaksa mengungsi

karena adanya konflik. Gelombang pengungsian ini pada akhirnya akan

menyebabkan manusia akan berpikir, “eh, saya melihat orang tetanggaan

berbeda sama saya. Saya punya ini, dia punya itu. Saya rambutnya begini,

dia rambutnya begitu. Saya bahasanya begini, dia bahasanya begitu. Saya

agamanya begini, dia agamanya begitu”. Mereka semuanya bertemu head

to head dan akibatnya menimbulkan apa yang dinamakan dengan anxiety.

Itulah yang mewarnai banyak sekali kehidupan saat ini, seperti halnya situasi

politik yang kemudian diwujudkan dalam bentuk pemilihan pimpinan-

pimpinan atau partai-partai yang mengawal isu tersebut.

Bapak dan Ibu sekalian

Saya ingin kembali memberikan konteks penjelesan yang lebih besar dalam

beberapa hal, yaitu teknologi, globalisasi, arus manusia, dan interaksi manusia.

Keempat konteks tersebut kemudian saya kaitkan dengan pertumbuhan

ekonomi, perdagangan internasional, harga komoditas, serta dampaknya,

baik secara langsung maupun tidak langsung bagi sistem ekonomi kita yang

terbuka. Pemerintah akan terus berusaha mengelola kesemuanya secara baik

agar implikasinya terhadap ekonomi makro benar-benar dapat dirasakan

masyarakat luas. Beberapa implikasi ekonomi makro yang kita harapkan

tentunya bertumpu kepada masalah pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai

tukar, daya beli, kesempatan kerja, sampai dengan masalah yang memang

secara fundamental tetap harus menjadi fokus perhatian kita, seperti halnya

pengurangan kemiskinan dan kesenjangan. Untuk melakukan semua itu, kita

terus mencoba berinovasi dengan mengembangkan instrumen-instrumen

kebijakan yang kita miliki.

Salah satu instrumen tersebut adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (APBN) yang merupakan instrumen fiskal yang kita miliki. APBN

memiliki beberapa fungsi, seperti fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

Jika di dalam pergerakan ekonomi dan perubahannya yang begitu cepat

dan ada beberapa masyarakat ataupun wilayah dari Republik Indonesia

ini yang tidak mendapatkan kesempatan menikmati kemajuan ekonomi,


maka kita harus mengalokasikan APBN dengan jumlah yang lebih besar

kepada masyarakat dan wilayah tersebut. Demikian pula, apabila di

dalam pergerakan dan dinamika ekonomi terdapat sebagian masyarakat

yang menjadi pemenang dan sebagian lainnya lagi menjadi the loser atau

pecundang yang kemudian menciptakan distribusi yang tidak adil, maka

APBN sebagai instrumen fiskal harus dapat melakukan fungsi pengawasan

untuk memperbaiki atau mengkoreksi keadaan tersebut.

Sementara itu, apabila ekonomi yang kita kelola mengalami guncangan

akibat krisis ekonomi yang terjadi, seperti halnya krisis ekonomi yang terjadi

di Amerika Serikat dan negara-negara Eropa beberapa tahun yang lalu, atau

adanya perubahan kondisi ekonomi Republik Rakyat Tiongkok (RRT) akibat

turunnya permintaan komoditas dunia, turunnya harga komoditas dunia,

turunnya harga minyak dunia, turunnya harga batubara, turunnya harga

palm oil, hingga menyebabkan melemahnya perdagangan dunia, maka APBN

menjadi instrumen fiskal yang berfungsi sebagai stabilisator akibat kondisi

ekonomi yang mengalami guncangan atau shock. Dalam hal ini, ekonomi

mengalami tekanan dan kita pun akan memberikan dukungan supaya

tekanan dapat berkurang. Dengan kata lain, ekonomi yang dalam kondisi

overheating akan kita kondisikan kembali kepada keadaan yang lebih stabil.

Dari fungsi-fungsi tersebut, APBN yang merupakan instrumen fiskal menjadi

sedemikian pentingnya bagi kehidupan kita di dalam menjaga perekonomian

dan masyarakat kita, sehingga APBN dapat terus digunakan untuk mencapai

tujuan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Agar

APBN dapat melakukan ketiga fungsi tersebut, yaitu alokasi, distribusi, dan

stabilisasi, maka APBN sebagai instrumen fiskal harus sehat dan credible.

Jika instrumen fiskal tidak sehat dan tidak credible, maka insrumen fiskal

tersebut tidak dapat menjadi bagian dari solusi masalah ekonomi kita. APBN

justru menjadi bagian dari masalah ekonomi itu sendiri. Oleh karena itu,

tema untuk mengelola APBN yang sehat dan credible harus menjadi tema

pengelolaan APBN yang berkesinambungan. Untuk mewujudkan itu, agenda

reformasi di lingkungan Kementerian Keuangan menjadi satu keharusan

yang tidak dapat diabaikan begitu saja.


46 47


Di seminar pagi ini, kita mengkhususkan diri menyoroti dua institusi yang

sangat penting, yaitu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal

Bea dan Cukai (DJBC). Apabila anda melihat konteks pembahasan instrumen

fiskal, maka anda langsung dapat menebak bahwa dua institusi inilah yang

sangat bertanggungjawab terhadap pengelolaan APBN kita. Unsur P di dalam

kata APBN menjadi indikasi terpenting di dalam pengelolaan anggaran

pendapatan negara kita. P yang merupakan bagian dari abreviasi kata APBN

menunjukan bahwa pendapatan negara dikelola oleh kedua institusi tersebut.

Tidak hanya pendapatan pajak saja, tetapi ada juga pendapatan bukan pajak

lainnya yang dikelola pemerintah di dalam APBN kita, seperti royalti dan

penerimaan dari jasa-jasa lainnya. Hanya saja, lebih dari 75% pendapatan

negara bersumber dari penerimaan perpajakan dan penerimaan perpajakan

inilah yang dikelola oleh kedua institusi tersebut.

Hari ini, kami sengaja mengangkat topik mengenai sinergi, karena

kami harus mengakui bahwa masih banyak sekali ruang untuk saling

bekerjasama di dalam kita bekerja. Selama ini, DJP dan DJBC sibuk dengan

masing-masing tugasnya. Kadang-kadang, mereka lupa dan tidak melihat

bahwa jika mereka dapat bekerjasama, maka tugas-tugas mereka tidak

hanya menjadi lebih ringan, tetapi hasil kerja mereka juga jauh lebih baik

sehingga masyarakat dan dunia usaha menjadi lebih ringan menghadapi dua

institusi yang seringkali memusingkan bagi mereka. Saya tidak menganggap

bahwa saya sama dengan DJBC. Ada yang berpikiran seperti ini, “katanya

begini. Kenapa Pajak kok begini.” Dalam hal ini, ada konsistensi. Karena

ada konsistensi, maka ada kepastian. Karena ada kepastian, maka kita dapat

menciptakan suasana yang lebih rill atau jelas. Suasana yang jelas tersebut

akan membuat dunia usaha akan merasa tidak takut lagi. Mereka akan

merasa nyaman pastinya. Saya mengetahui apa yang akan dilakukan negara

untuk menjalankan tugas konstitusinya, yaitu memungut perpajakan. Saya

juga tidak perlu mengira-ngira. Saya pun tidak harus bernegosiasi diluar jam

kantor. Demikian pula, saya tidak perlu membuat laporan keuangan dengan

tiga tipe yang berbeda, yaitu laporan untuk pajak, laporan untuk Bea dan

Cukai, serta laporan untuk bank. Ongkos ketidakpastian itu begitu besar.


” Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Apabila anda melihat konteks pembahasan instrumen fiskal, maka anda langsung dapat menebak bahwa dua institusi inilah yang sangat bertanggungjawab terhadap pengelolaan APBN kita”


48 49

Dunia usaha tentu akan merasakan semua ini sebagai beban. Tidak hanya

memberikan beban uang saja, tetapi kondisi ini juga menjadi beban pikiran

bagi mereka. Bahkan, tidak hanya juga menjadi beban pikiran saja, tetapi

bagi sebagian masyarakat dan dunia usaha, kondisi ini juga menjadi beban

di dalam hati nurani mereka. Artinya, apabila untuk dapat menyelesaikan

suatu masalah saja dilakukan tindakan penyogokan kepada seseorang, maka

saya yakin yang memberi pun, hati nuraninya juga tidak akan tenang.

Oleh karena itu, kita akan melihat suatu kesempatan yang luar biasa apabila

dua Direktorat Jenderal (Dirjen) ini dapat bekerjasama secara sinergis. Di

dalam tema reformasi perpajakan pun, saya seringkali meminta sinergi

menjadi pondasi yang digunakan untuk menjalankan empat bidang atau pilar

reformasi. Keempat pilar reformasi tersebut meliputi, peraturan perundang-

undangan, bisnis model dan struktur organisasi, sumber daya manusia di

mana insentif dan disiplin menjadi salah satu bentuk pemberdayaannya,

serta infrastruktur information technology system database. Keempat pilar

reformasi tersebut apabila dapat diibaratkan sebagai rumah, maka di situ

kalian seperti memiliki usaha, memiliki rumah yang cukup besar, dan

bahkan memiliki pilar-pilar yang berfungsi sebagai penyangga rumah

kalian. Kira-kira, seperti itulah penyangga rumah kita.

Di dalam kita melihat keempat pilar reformasi tersebut, yaitu manusianya,

organisasi dan bisnisnya, peraturan perundang-undangannya, dan

information technology system database-nya, pondasi sinergi perlu untuk

dibangun agar keempat pilar tersebut dapat berdiri secara tegak menghasilkan

output yang lebih baik. Oleh karena itu, saya meminta kepada dua Dirjen

ini untuk melakukan sinergi secara berkesinambungan. Saya juga senang

karena beberapa langkah sinergi tersebut sudah dilaksanakan. Karena

langkah tersebut sudah dapat langsung dirasakan oleh para pengusaha dan

dunia usaha, maka anda tidak perlu memiliki dua identitas yang berbeda

terkait dengan dua institusi kita saat ini. Dua identitas tersebut adalah Nomor

Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Induk Kepabeanan (NIK). Saat ini,


NPWP bahkan sudah dapat diidentikan sebagai NIK. Dengan kata lain, NPWP

dapat disamakan dengan NIK anda.

Namun demikian, saya menginginkan lebih dari apa yang telah kita capai

pada saat ini. Sebagai contoh, apabila identitas diri yang kita miliki sudah

sama, maka anda tidak perlu lagi membuat laporan keuangan yang berbeda.

Dalam contoh tersebut, kita sudah mengetahui berapa jumlah impornya,

jumlah ekspornya, dan jumlah bahan bakunya. Dengan mengetahui kondisi

tersebut, kita tentu tidak perlu membuat laporan yang berbeda. Semua itu

secara otomatis akan menjadi laporan kalian berdua, baik laporan yang dapat

digunakan oleh DJP maupun DJBC. Kalian tidak perlu bertengkar dengan

mengatakan, “oh, saya lihat anda impornya sekian. Persediaannya sekian.

Yang diekspor sekian. PPN-nya harus bagaimana?” Kita tentu membayangkan

banyak sekali laporan yang dibuat apabila kita tidak melakukan sinergi

terkait laporan ini. Sinergi ini memang membuat laporan menjadi simple,

meskipun hal ini tidak dapat memecahkan masalah secara keseluruhan.

Meskipun demikian, sebagian besar dari masalah yang kita hadapi dapat

terselesaikan dengan sinergi.

Kami akan meminta dua Dirjen untuk melakukan sinergi, baik sinergi

dari segi datanya, proses bisnisnya, dan yang terpenting adalah dari segi

pelayanannya. Ini semua dilakukan dengan tujuan agar hidup ini tidak dibuat

untuk menjadi lebih sulit, tetapi semua ini dilakukan untuk menciptakan

segalanya menjadi lebih mudah. Bapak Presiden bahkan selalu mengatakan

mengenai hal ini di dalam setiap kesempatan atau dalam bahasanya yang

lebih dikenal dengan jargonnya, yaitu “kerja, kerja, kerja.” Walaupun

demikian, jargon tersebut sebenarnya tidak menyiratkan bahwa kita bekerja

secara asal-asalan, tetapi beliau menggunakan jargon tersebut karena

kita mengetahui bahwa masyarakat masih ingin mendapatkan layanan

pemerintahan yang mereka harapkan, baik itu layanan untuk mendapatkan

infrastruktur yang lebih baik maupun layanan untuk mendapatkan kondisi

kepastian yang lebih baik pula. Semua itu menjadi orientasi pemerintahan


50 51

saat ini. Bukan to rule,tetapi to serve dan tidak untuk mengatur-atur, tetapi

lebih untuk melayani.

Di samping itu, kami juga ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa kita

masih memiliki tugas konstitusi yang sangat penting, yaitu mengumpulkan

penerimaan negara. Oleh karena itu, kita ingin melakukan tujuan tersebut

tanpa harus mengorbankan aspek pelayanan, kepastian, maupun kemudahan.

Ini sudah menjadi janji reformasi DJP dan DJBC. Kira-kira, apabila DJBC

berhasil melaksanakan apa yang telah menjadi tujuan kita, maka DJBC tentu

akan mampu menyampaikan kepada masyarakat, “legal itu mudah atau

resmi itu gampang.” Selama ini orang selalu mengatakan, “enakan yang

enggak resmi Bu. Saya tidak pusing. Saya bukannya enggak mau bayar loh.

Saya bayar. Bahkan, saya membayar jasa untuk menghindari hal seperti itu.”

Orang-orang tersebut mengatakan seperti itu, karena apa? Ya, itu disebabkan

oleh karena resmi itu impossible.

Dari sebab itu, DJP dan DJBC harus memulai dari sekarang dengan mengatakan

bahwa resmi is possible. Resmi itu harus dapat kita lakukan. Masyarakat masih

banyak yang sering mengatakan, “ya, bisa tapi ongkosnya banyak sekali Ibu.

Ketidakpastiannya itu.” Oleh karena itu, kita harus memulai dari sekarang

dengan mengatakan resmi itu mudah, resmi itu pasti, dan itu menjadi inti

dari reformasi kita saat ini. Saya mengakui apabila mengatur pegawai

dengan jumlah yang mencapai ribuan, seperti DJP yang memiliki jumlah

pegawai sekitar 40 ribuan dan DJBC yang memiliki pegawai dengan jumlah

sekitar 15 ribuan, bukanlah suatu hal yang mudah untuk dilakukan. Namun,

itu juga bukan sesuatu yang impossible. Yang dibutuhkan adalah leadership,

management, dan support. Namun, supervisi juga sama pentingnya. Organisasi

tidak dapat berjalan sendiri-sendiri. Apabila organisasi tersebut berjalan

sendiri, maka anda akan dapat melihat hal yang kurang baik. Sebagai contoh,

anda memiliki halaman satu petak saja. Kemudian, anda membiarkannya

begitu saja. Lama kelamaan, halaman tersebut akan ditumbuhi rumput yang

liar. Namun, apabila anda memeliharanya, maka anda dapat mendapatkan

halaman yang rumputnya lebih baik dan tanamannya juga baik. That is the

same with organisasi. Jika kepala pimpinan di suatu organisasi tidak dapat


melihat, menangani, mendukung, menyuburkan tanah, memberikan pupuk,

memberikan sinar matahari yang cukup, dan mengambil rumput-rumput

yang liar, maka halaman tersebut akan menjadi kacau balau. Isinya dapat

saja berupa rumput alang-alang dan tidak jelas temanya. Leadership is about

management resource dan reform. Itu yang saya inginkan.

Kemudian, komoditas apa yang dihasilkan DJP dan DJBC? Kita mengetahui

bahwa dua institusi tersebut memiliki front office, middle office, dan head

office. Kita sering berdiskusi mengenai pakaian seragam yang kita gunakan.

Di DJP pada umumnya sering menggunakan putih dan biru, meskipun

kadang-kadang juga menggunakan jeans dan dasi di hari Minggu. Di DJBC

sendiri, mereka menggunakan seragam biru tua seperti yang dikenakan

oleh Pak Heru Pambudi saat ini. Dua institusi ini memang berdekatan, tetapi

tidak saling mengenal. Ada peribahasa, “tak kenal maka tak sayang.” Itu

artinya, apabila anda tidak saling mengenal, maka mana mungkin kita dapat

berkerjasama. Oleh karena itu, saya menginstruksikan kepada anda semua

untuk melakukan second term. Maksudnya, DJP mengirimkan orangnya ke

DJBC dan begitu sebaliknya.

Ada baiknya, anda mengirimkan orang ke semua lini, baik itu front office,

middle office, dan head office. Hal ini kita lakukan agar mereka mengetahui,

“oh, ternyata begini.” Jangan sampai mereka mengatakan, “memang pajak

kayak gitu Bu. Sudahlah. Hopeless.” Setelah itu, “ah, memang Bea Cukai kayak

gitu Bu. Enggak ada kooperasi.” Jika anda sebagai pimpinan yang posisinya

sama seperti kedudukan anda sebagai orang tua, ada dua anak kita yang

sedang bertengkar dan anda mulai memihak kepada salah satunya, maka

kondisi mental anak tersebut akan jatuh in long term. Salah satu anak nantinya

mungkin akan mengalami disorder, Yang satunya dapat saja menjadi anak

yang spoiled. Melihat kondisi tersebut, maka hal yang paling bagus adalah

seperti perlakuan saya kepada anak saya. Saya akan memasukan anak saya

ke dalam kamar mandi. Di situ, saya akan mengatakan, “kamu berantem

di situ aja. Kalau sudah selesai, capek, keluar, lapor ke saya”. Saya mungkin

tidak dapat memasukkan seluruh pegawai DJP dan DJBC yang berjumlah 40

ribu dan 15 ribu orang ke kamar mandi. Yang saya masukan mungkin ya


Dirjennya saja (selingan humor).


Poin saya yang terpenting dari pertemuan hari ini adalah bahwa sinergi is

impossible without you knowing each other. Itu hanya teorinya saja. Terlebih,

jika laporan yang ditujukan ke saya bagus dan semakin bagus laporannya

kepada saya, maka saya akan semakin frigid (selingan humor). Oleh karena

itu, kita perlu secara terus mendorong, mengkondisikan, dan menuntun

apabila memang ada yang tidak ikut di dalam gerbong kebijakan kita. Kita

hanya ingin menerapkan disiplin dan itu adalah cara kita. Dengan sinergi

ini, kita berharap DJP dan DJBC mampu memberikan pelayanannya yang

terbaik dan menjalankan tugas konstitusi maupun undang-undang secara

tepat. Kita dapat mengumpulkan penerimaan negara tanpa membuat kondisi

ekonomi menjadi resah. Kita mengumpulkan penerimaan negara tanpa

membuat masyarakat merasa ketakutan. Kita justru berharap masyarakat

dapat mengapresiasikan apa yang telah kita lakukan dan kita juga berharap

mereka dapat mengatakan, “oh, memang saya seharusnya membayar pajak

karena saya warga negara Republik Indonesia”,

Itu semua akan menjadi nilai yang berharga di mana I pay for something,

saya mendapatkan infrastruktur yang dibangun, saya melihat keamanan

yang memadai, saya melihat air yang bersih, saya melihat laporan keuangan

pemerintah yang bagus, saya melihat negara Republik Indonesia ini

dihormati di seluruh dunia, dan saya melihat anak-anak di negeri ini dapat

bersekolah secara baik. Saya bahkan juga melihat sekolah-sekolah yang

sebelumnya ambruk, kini dapat dibangun kembali. Itulah it’s a value. I love

this country and I pay the tax. Ini menjadi standard distributies di mana ada

keseimbangan hubungan antara negara dengan rakyatnya. Oleh karena itu,

DJP dan DJBC menjadi dua institusi penting di Kementerian Keuangan untuk

membangun trust atau hubungan yang dilandasi kepada kepercayaan dan

bukan hubungan yang dilandasi atas intimidasi ataupun represi. Bahkan,

semua ini juga dapat diartikan sebagai hubungan yang kuat yang dilandasi

oleh loyalitas dan kecintaan. Anda mungkin fanatik ketika menyanyikan

lagu Indonesia Raya. I proud of this country. I belong to this country. I pay the

tax dan that’s why, saya berhak untuk mendapatkan layanan yang lebih baik.

Sebagai penutup, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh


pembicara yang hadir pada hari ini, terutama Pak Yustinus Prastowo yang

akan menjadi moderator sekaligus menjadi narasumber pada seminar hari

ini. Pak Yustinus Prastowo akan berbicara lebih panjang karena beliau

menjadi moderator kali ini. Tidak lupa pula, saya mengucapkan terima kasih

kepada para dunia usaha yang hadir pada hari ini. Jangan pernah lelah

memberikan masukan kepada kami. Jangan pernah lelah pula mengingatkan

kami, serta jangan pernah putus asa terhadap kami. Kami akan terus berusaha

memperbaiki dan melayani sehingga masyarakat secara umum dan dunia

usaha akan terus memiliki kepercayaan kepada kami. Pada akhirnya, anda

semua akan bangga terhadap institusi-institusi yang ada di negara. Bahkan,

anda akan bangga terhadap negara Republik Indonesia yang kita cintai ini.

Terima kasih.

Wasalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

54 55

04

56 57

Membangun Semangat Hijrah Di Kementerian Keuangan

Sambutan Menteri Keuangan Pada Acara Tabligh Akbar PekanMuharram 1439 H

Aula Mezzanine Djuanda I, 27 Oktober 2017




Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua.


Yang saya hormati, seluruh jajaran penjabat eselon I yang hadir pada hari ini.

Yang saya hormati pula Ustadz Pasha dan para hadiri sekalian.

Pertama-tama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu

Wa Ta’ala karena kita diberikan nikmat, waktu, dan sehat untuk dapat

berkumpul merayakan acara tahun baru umat Islam yang jatuh pada tahun

1439 H ini. Acara ini juga menjadi momen yang datang bersamaan dengan

peringatan Hari Oeang yang ke-71 di lingkungan Kementerian Keuangan.

Tadi telah disampaikan bahwa tema tahun baru Islam ke 1439 H ini adalah

membangun semangat kita semua untuk memiliki semangat berpindah atau

hijrah menuju kekayaan insititusi Kementerian Keuangan yang lebih baik

dan dipercaya. Bagi saya, ini merupakan sebuah tema yang terlalu ambisius,

karena jika kita berbicara secara terus menerus untuk menjadi lebih baik dan

dipercaya tentu kita harus dapat membuktikan di dalam ucapan tindakan

kita sebagai abdi negara di lingkungan Kementerian Keuangan yang makin

hari harus semakin baik dan dapat dipercaya.

Untuk itu, kita harus meminjam semangat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi

Wasallam yang pada perjuangannya, beliau terpaksa harus pindah dari

Mekkah menuju Madinah. Peristiwa ini terjadi tidak hanya karena memang

adanya suatu komisi di Mekkah yang tidak memungkinkan Nabi Muhammad

Sallallahu Alaihi Wasallam untuk tinggal, meskipun seluruh saudara dan

sanak saudaranya berada di Mekkah. Tetapi, kami juga berpikir bahwa

peristiwa ini merupakan sebuah simbol kepindahan kepada pemihakan

58 59

kepada suatu nilai-nilai yang berasal dari Allah Subhana Wa Ta’ala bagi umat

Islam. Nilai tersebut adalah nilai keadilan. Peristiwa ini tentu harus menjadi

inspirasi bagi kita semua di dalam memperingati tahun baru Islam sejak

Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pindah ke Madinah.

Kepindahan tersebut, di dalam konteks agama, tentunya tidak hanya

ditandai dalam bentuk perpindahan fisik semata, tetapi juga dinilai sebagai

perpindahan secara kepercayaan. Untuk meresapi konteks kepindahan

tersebut, hal ini tentu harus diwujudkan dalam bentuk perubahan karakter,

perubahan cara berpikir kita, perubahan di dalam langkah keputusan

yang kita ambil, maupun perubahan di dalam cara kita mewujudkan nilai-

nilai tersebut. Jika kita menyikapi peristiwa ini terhadap usia insitusi

keuangan yang saat ini telah memasuki usia yang ke-71, maka usia tersebut

tentu merupakan usia yang cukup matang di mana kita tidak hanya cukup

mengatakan bahwa kita dapat melakukan sebuah hijrah semata. Tetapi, kita

juga harus dapat memberikan bukti nyata bahwa kita dapat mengatakan

kita telah berada di zona yang dapat di percaya melalui rangkaian peristiwa

sejarah, reformasi, dan pengalaman panjang yang telah kita lalui selama ini.

Namun, ini semua tentunya menjadi sebuah komitmen yang tidak mudah. Dan

saya pun merasa khawatir karena hal ini teralu sering disebutkan, sehingga

hal ini menjadi sebuah komitmen yang terlihat rutin disebutkan di bibir saja.

Dengan kata lain, komitmen tersebut dikhawatir tidak dapat memberikan

warna di dalam cara kita berpikir, di dalam cara kita berucap, di dalam cara

kita bekerja, maupun di dalam cara kita menjalankan tugas dan fungsi kita

sebagai pengelola keuangan negara di mana tujuan pengelolaan keuangan

negara ini, harus kita sadari, adalah untuk kemakmuran masyarakat secara

luas. Oleh sebab itu, kita harus mampu menumbuhkan kembali semangat

percaya diri di dalam diri kita sendiri serta kepercayaan masyarakat bahwa

republik ini memiliki institusi yang bersih dan bisa dipercaya.

Dengan terselenggaranya acara ini, saya merasa sangat senang karena acara

ini dapat menjadi sebuah refleksi bagi diri kita sendiri. Refleksi tersebut

harus dapat menanyai diri kita sendiri, apakah komitmen yang bertujuan

menjadikan insitusi kita yang baik dan dipercaya tersebut hanya merupakan


” Untuk meresapi konteks kepindahan tersebut, hal ini tentu harus diwujudkan dalam bentuk perubahan karakter, perubahan cara berpikir kita, perubahan di dalam langkah keputusan yang kita ambil, maupun perubahan di dalam cara kita mewujudkan nilai-nilai tersebut”


sebuah komitmen yang ada di bibir saja atau sudah merupakan nilai yang kita

jalani sehari-hari. Saya mungkin tidak perlu berpanjang lebar menjelaskan

semua ini. Yang saya inginkan dari semua umat Islam sebagai umat yang

selalu menjalankan kewajiban sebanyak lima kali setiap harinya adalah

mengingatkan diri kita sendiri melalui shalat dan doa kita untuk menjaga

semangat ini, sehingga kita mampu menjalani komitmen kita menjadikan

institusi yang kita jalani saat ini menjadi lebih baik dan dipercaya.

Selain itu, kita juga harus banyak melakukan evaluasi dan terus memperbaiki

diri sendiri agar dapat mengurangi hal-hal yang kurang bermanfaat.

Dengan demikian, kita dapat menunjukan kepada dunia bahwa kita sudah

melaksanakan semua tugas kita dengan baik, karena saya yakin kita semua

belum cukup baik untuk semua hal tersebut. Oleh sebab itu, kita perlu tetap

harus memacu dan memicu diri kita agar kita dapat terus menjadi bagian

perbaikan diri ke arah yang lebih baik. Kondisi inilah yang saya harapkan

di dalam momen yang sangat berharga ini di mana kita menghormati secara

simbolik sebuah gerakan hijrah dan secara simbolik Hari Oeang Republik

Indonesia yang kita peringati pada hari-hari yang sama pula. Semoga semua

bentuk peringatan ini dapat kita rasakan sebagai sebuah kelahiran kembali

dari diri kita sendiri, sehingga kita dapat memperkuat komitmen kita

menjadikan institusi kita sebagai insitusi pengelola dan pengguna keuangan

negara bagi kepentingan masyarakat Indonesia dan umat manusia. Mengapa

saya katakan umat manusia? karena kita hidup tidak hanya bagi bangsa

Indonesia sendiri, tetapi kita juga hidup di dalam lingkungan dunia.

Jadilah umat manusia seperti yang difitrahkan oleh Allah Subhana Wa Ta’ala.

Yaitu, umat manusia yang dapat memimpin dirinya sendiri, sehingga kita

dapat pula memimpin orang lain dan memimpin institusi kita. Di dalam

memimpin diri sendiri, kerjakanlah secara bersungguh-sungguh, tidak

pernah lelah, dan tidak pernah merasa puas untuk memperbaiki diri sendiri

demi institusi,demi kepercayaan orang lain, serta untuk tidak pernah lelah

berbagi kepada negara ini.

Demikian yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Saya mengucapkan

terima kasih kepada Pak Ustadz yang akan menyampaikan pastinya ajaran-

ajaran yang baik bagi kita semua dan semoga apa yang disampaikan oleh

Pak Ustadz akan menambah nilai-nilai yang baik di dalam diri kita sendiri.

Dan pada akhirnya, nilai-nilai tersebut akan menguatkan karakter yang kita

miliki, sehingga hal ini dapat mewarnai insitusi kita menjadi institusi yang

benar-benar aman bagi kita semua.

Terima kasih,

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh


62 63

05

64 65

Kesejahteraan Yang Dirasakan Oleh Seluruh Masyarakat Indonesia

Family Gathering Hari Oeang di Lingkungan Kementerian Keuangan

Komplek Lapangan Banteng, 27 Oktober 2017


Saya sangat bangga dan saya sangat senang sekali dengan seluruh jajaran

Kementerian Keuangan yang pada pagi hari ini hadir bersama keluarga.

Tadi Pak Sekjen sudah melaporkan secara penuh seluruh acara series untuk

memperingati Hari Oeang yang ke-71 ini. Menurut Pak Askolani, pidatonya

lebih panjang dari pidato paripurna di DPR. Sebelumnya, pertama-tama,

saya tidak lupa ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Sekjen dan

seluruh jajaran panitia yang telah menyelenggarakan acara ini sejak sebulan

penuh, yang acara puncaknya akan kita selenggarakan pada hari Senin esok

dengan menyelenggarakan upacara bendera. Secara spesifik, saya juga ingin

mengucapkan terima kasih kepada keluarga Kementerian Keuangan, baik itu

pasangan masing-masing maupun putra-putri anda, karena mereka lah yang

telah mendukung anda semua untuk dapat bekerja di Kementerian Keuangan

secara penuh dan baik. Oleh sebab itu, saya benar-benar mengucapkam

terima kasih kepada keluarga anda.

Yang kedua, saya ingin menyampaikan bahwa di dalam anda bekerja

karena kecintaan anda terhadap negara republik ini untuk selalu menjaga

keseimbangan antara keluarga dan kerja. Kerja itu tidak untuk selamanya,

tetapi keluarga lah yang menjadi selamanya. Oleh sebab itu, untuk dapat

menjaga keseimbangan ini, anda harus menjaga komunikasi dan saling

tenggang rasa dengan keluarga anda. Jika Ibu Menteri Keuangan meminta

anda untuk bekerja lembur atau bekerja sampai larut malam, saya mohon

keluarga untuk mendukungnya. Hal ini bukan karena saya menzolimi waktu

anda bagi keluarga anda sekalian, tetapi kami kadang-kadang dihadapkan



Selamat pagi semuanya,


” Sebanyak 4.404 triliun sudah dialokasikan untuk dana pendidikan di Indonesia dan ketika kita melihat kondisi gedung-gedung sekolah tersebut, semua ini tentu masih jauh dari apa yang kita harapkan ”

pada tugas yang harus diselesaikan secara penuh, sehingga kita harus

bekerja sampai larut malam.

Namun, kondisi ini tidak setiap hari. Jadi, jangan sampai anda dan keluarga

anda mengatakan bahwa kondisi ini harus dilakukan setiap hari karena

desakan Bu Menteri. Ini tentu tidak benar. Namun, ada masa-masa di mana

kita semua harus lembur. Seperti yang telah disampikan oleh Pak Mulyadi tadi.

Kita harus lembur ketika kita mencetak nota keuangan. Pada saat pencetakan

tersebut, kita dihadapkan pada masih adanya keputusan-keputusan di titik

terakhir, sehingga pencetakannya tentu masih harus menunggu sampai

titik terakhir tersebut. Kondisi ini lah yang menyebabkan kita harus bekerja

lembur karena kondisi sudah menjadi suatu hal yang tidak dapat kita hindari

lagi. Namun demikian, kita akan tetap mencoba untuk bekerja secara lebih

baik lagi.

Sekali lagi dalam rangka memperingati Hari Oeang ke-71 ini, saya ingin

menyampaikan kembali rasa terima kasih saya kepada anda. Sekaligus, terus

memberikan semangat pada anda sekalian agar dapat bekerja lebih baik lagi.

Terus bekerja lebih baik lagi dan jangan mudah untuk berpuas diri, karena

kondisi pembangunan di Indonesia masih jauh dari harapan. Jika kita melihat

teman-teman yang melakukan Indonesia mengajar, inisiatif mereka memang

sangat hebat. Saya tentunya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman

Indonesia mengajar. Namun jika kita melihat kondisi gedung-gedung sekolah,

ketika saya dan Pak Wamen mengunjungi beberapa daerah, semua itu masih

jauh dari harapan. Pak Wamen sebelum menjadi Wamen merupakan mantan

Dirjen Perimbangan Keuangan. Beliau tentu mengetahui seberapa banyak

dana yang dalokasikan kepada daerah untuk pembangunan gedung-gedung

sekolah. Oleh sebab itu, ketika kita melihat gedung-gedung sekolah tersebut,

hati kita masih miris dibuatnya.

Sebanyak 4.404 triliun sudah dialokasikan untuk dana pendidikan di

Indonesia dan ketika kita melihat kondisi gedung-gedung sekolah tersebut,

semua ini tentu masih jauh dari apa yang kita harapkan di mana kita tentu

berharap pembangunan sisi-sisi gedung sekolah tersebut berada dalam


68 69

kondisi yang jauh lebih baik. Kondisi ini tentu mengingatkan kita semua

bahwa tugas kita masih jauh dari selesai. Oleh karena itu, kita terus berharap

dapat berkerja lebih ambisius lagi, karena Indonesia seharusnya menjadi

negara yang sejahtera dan adil. Artinya, kesejahteraan tersebut, harus

dirasakan secara adil oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih kepada anda sekalian. Selamat

bekerja kembali untuk membuat Indonesia jauh lebih baik lagi.

Terima kasih,


70 71

06

72 73

Mengelola Barang Milik Negara Dengan Baik Sebagai Amanah dan Tanggung Jawab Jabatan

Sambutan Acara Penghargaan BMN Awards 2017

Gedung Dhanapala, 2 November 2017


Bismillahirrahmanirrahim.


Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.

Om Swastiastu.Namo Buddhaya. Salam kebajikan

Yang saya hormati para Sekretaris Jenderal, Sekretaris Kementerian, Sekretaris Utama, Jaksa Agung Muda Pembinaan, Asisten Kapolri Bina Sarana dan Prasarana atau yang mewakili, para pejabat eselon I dan eselon II di lingkungan Kementerian Keuangan, serta seluruh undangan yang hadir di acara kegiatan Refleksi dan Apresiasi Pengelolaan Barang Milik Negara pada hari ini.

Pertama-tama, marilah kita semua memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta’ala, karena pada pagi hari ini kita diberikan nikmat, waktu, dan sehat untuk dapat hadir di dalam acara yang sangat penting ini, yaitu acara penghargaan BMN Awards 2017. Acara ini diselenggarakan untuk memberikan penghargaan kepada pengelola aset negara agar pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Republik Indonesia dapat dilakukan ke arah yang lebih baik lagi.Hadirin yang saya hormati,

Kita semua mengetahui bahwa sesuai dengan NAWACITA yang telah disampaikan Presiden Republik Indonesia, pemerintah berfokus salah satunya untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di seluruh Republik Indonesia ini. Hal ini dilakukan tidak hanya untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur semata.Di satu sisi, pembangunan infrastruktur memang merupakan sesuatu hal yang sangat strategis dan penting di dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia.Namun di sisi lainnya, pembangunan infrastruktur juga dapat meningkatkan produktivitas dan aktivitas ekonomi dari masyarakat yang pada akhirnya juga akan semakin memberikan ruang untuk kesejahteraan masyarakat yang lebih merata.

Bapak Presiden kita, Pak Joko Widodo dan Bapak Wakil Presiden kita, Pak Jusuf Kalla telah menyusun kebijakan pembangunan ekonomi yang ditujukan untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur, baik yang dibiayai oleh


Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(APBD). Pada tahun 2017 saja, belanja kementerian/lembaga dialokasikan sebesar sepertiga dari total APBN atau dalam hal ini, perhitungannya mendekati nilai sebesar Rp800 triliun. Sementara itu, Rp750 triliun lainnya merupakan belanja yang dialokasikan untuk transfer ke daerah. Ini menjadi alokasi belanja yang sangat besar, yang tentunya ditujukkan untuk dapat melayani masyarakat dan mengakumulasi aset negara, sehingga negara dapat memiliki neraca keuangan yang semakin kuat.

Masyarakat juga perlu mengetahui bahwa banyak sekali operasi pemerintah, terutama di dalam penggunaan uang APBN yang menggunakan dana yang berasal dari perpajakan maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), menghasilkan sejumlah aset yang kemudian kita akui sebagai Barang Milik Negara (BMN). Sebagian besar dari aset tersebut merupakan bagian dari BMN yang digunakan pemerintah di dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya sehari-hari. Di dalam catatan laporan keuangan pemerintah, BMN yang dikelola oleh pemerintah dilaporkan di dalam laporan BMN. Untuk laporan keuangan tahun 2016, nilai BMN Republik Indonesia mencapai nilai sebesar Rp2.188 triliun. Nilai tersebut sama dengan tingkat persentase sebesar 40,1% dari total keseluruhan aset-aset yang ada.

Saya ingin menekankan sekali lagi di sini bahwa ada sementara pihak yang suka confused yang seolah-olah melihat BMN sebagai hal yang identik dengan aset negara. Aset negara pada dasarnya jauh lebih besar dari BMN. Sedangkan, nilai BMN sendiri hanya berjumlah sebesar Rp2.188 triliun atau 40% dari total aset negara yang kita miliki. Dengan kata lain, total aset yang dikelola pemerintah berjumlah sebesar Rp5.456 triliun. Namun, kita mengetahui bahwa sebagian besar dari nilai perolehan BMN yang berjumlah sebesar Rp2.188 triliun tersebut, sebagian besarnya merupakan nilai aset yang dievaluasi sejak tahun 2007. Pada waktu itu, yang kebetulan Menteri Keuangannya adalah saya sendiri, banyak BMN yang memerlukan penilain kembali sejak 10 tahun berlalu setelah saya menjabat sebagai Menteri Keuangan. Seperti yang anda semua pahami, apabila suatu nilai aset hanya diwujudkan dalam bentuk tanah dan properti saja, maka hal tersebut adalah hal yang paling mudah untuk dipahami. Nilai tanah dan properti selalu bergerak. Kondisi ini sama halnya dengan nilai relatif properti yang ada disekitarnya. Oleh sebab itu, sangat dimungkinkan dari BMN yang kita miliki, khususnya nilai properti yang kita miliki, nilainya masih under valuasi berdasarkan penilaian 10 tahun yang lalu.

Kita bahkan juga mengetahui bahwa aset-aset tersebut juga dapat mengalami depresiasi, karena nilai aset yang telah dipakai pada umumnya juga akan menurun. Oleh karena itu, di dalam konteks inilah kita perlu untuk melakukan revaluasi aset kembali. Dilihat dari sisi akurasi nilai BMN


setelah 10 tahun berlalu, kita dapat mengetahui bahwa kita perlu melakukan revaluasi kembali terhadap seluruh aset tersebut. Nilainya dapat saja naik, karena nilai propertinya memang dapat memungkinkan untuk naik. Demikian pula dengan nilai lokasinya di mana nilai tersebut dapat juga naik semenjak tahun 2007 yang lalu. Belanja APBN pemerintah, termasuk beberapa belanja modal yang tercantum di dalam APBN tersebut, pasti dapat menciptakan akumulasi belanja barang modal yang baru. Saya perhatikan tadi bahwa informasi yang saya dapatkan di dalam APBN tersebut selalu diperbaharui. Dan semenjak tahun 2011, belanja barang modal pemerintah selalu diatas Rp115 triliun pertahunnya. Bahkan, ada beberapa tahun anggaran yang mampu memberikan kontribusi belanja barang modal sebesar Rp147 triliun. Yang apabila diterjemahakan, seluruh belanja modal tersebut pada akhirnya akan menjadi sebuah BMN di mana sebagian peruntukannya akan ditransormasikan sesuai dengan tugas, fungsi dan kebijakannya yang diperlukan agar kita terus menerus dapat meng-update-nya

Saya menilai acara ini sebagai sebuah kegiatan yang tepat, baik tepat secara waktu maupun tepat untuk kita semua sebagai pemerintahan yang ingin melakukan refleksi kembali atas apa yang telah kita lakukan dan telah kita capai pada tahun-tahun sebelumnya. Pada masa lalu, kita memulainya dengan melakukan inventarisasi atau di-inventorized terlebih dahulu. Kemudian, kita mendokumentasikannya dan merapikannya melalui legal title dari setiap barang aset negara. Setelah itu, pelaksanaan valuasi baru dilakukan. Semua itu dilakukan dalam rangka membangun good governance atau tata kelola yang baik. Good governance yang baik dimulai dari membangun sebuah neraca di dalam laporan keuangannya. Sekarang, kita tentu mengharapkan implementasi yang lebih. Sesudah 10 tahun perjalanan ketika kita melakukan inventarisasi, mendokumentasikan, memenuhi dan merapikan legal certificate dari semua BMN dan aset negara, kita tentu harus semakin ambisius untuk menghasilkan output pekerjaan yang lebih baik, khususnya di dalam mempergunakan aset-aset tersebut. Oleh sebab itu, saya tadi menyebutkan satu kalimat, “the best and the highest use.” Maksud kalimat tersebut adalah bagaimana caranya agar kita dapat memanfaatkan barang-barang itu secara maksimal. Dengan kata lain, kita diharapkan dapat meningkatkan nilai barang-barang tersebut, sehingga barang-barang tersebut dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

Pada saat ini, saya sudah meminta jajaran Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), untuk melakukan dan meneruskan program inventarisasi kekayaan negara yang telah dimulai sejak tahun 2007. Pada waktu itu, Direktur Jenderalnya adalah Sekretaris Jenderal kita yang sekarang. Pada tahun 2007 yang lalu, nilai BMN kita hanya mencatat nilai sebesar Rp229 triliun. Namun seperti yang tadi telah saya sampaikan, nilai BMN kita saat ini telah mencapai nilai sebesar Rp2.188

76 77

” Saya telah meminta kepada seluruh pengelola BMN untuk dapat terus mengiventarisir dan memanfaatkan BMN tersebut, khususnya BMN yang saat ini masih idle atau tidak dimanfaatkan secara optimal. Jangan pernah lupa bahwa BMN yang dalam posisi idle akan memberikan kerugian yang banyak.”


triliun. Oleh karena itu, kita perlu untuk terus memperbaiki pencatatan BMN kita secara tertib dan akurat. Saya tadi juga sudah meminta kepada DJKN untuk meningkatkan pertanggungjawaban penggunaan BMN secara lebih up-to-date. Ini pada hakikatnya merupakan bentuk pertanggungjawaban kita di dalam menggunakan APBN yang kita kelola. Jangan lupa bahwa sebagian dari BMN tersebut dibiayai oleh hutang negara, selain dari penerimaan pajak. Apabila masyarakat selalu bertanya mengapa kita berhutang dan mereka tidak melihat hasilnya apa-apa, maka inilah saat yang tepat bagi kita untuk menyampaikan kepada masyarakat hasil dari penggunaan seluruh anggaran pendapatan dan belanja negara kita, khususnya penggunaan dan pembelanjaan negara dalam rangka akumulasi penyusunan atau inventarisasi BMN yang baik. Tugas kita adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai bagaimana anggaran pendapatan yang berasal dari pajak dan bukan pajak dipakai atau dibelanjakan pemerintah untuk menghasilkan BMN. Termasuk, memberikan penjelasan kepada masyarakat atas penggunaan uang negara yang berasal dari hutang untuk menghasilkan BMN ini. Dengan demikian, masyarakat diharapkan dapat memahami bahwa Ini merupakan salah satu bentuk tradisi dari sebuah tata kelola keuangan negara yang lebih baik.

Untuk tahun 2016-2017 ini di mana situasi APBN akan kita awasi terus menerus secara hati-hati, saya telah meminta kepada seluruh pengelola BMN untuk dapat terus mengiventarisir dan memanfaatkan BMN tersebut, khususnya BMN yang saat ini masih idle atau tidak dimanfaatkan secara optimal. Jangan pernah lupa bahwa BMN yang dalam posisi idle akan memberikan kerugian yang banyak. Satu, kerugian pemeliharaan di mana setiap tahunnya kita harus mengeluarkan biaya pemeliharaan. Kedua, kerugian kehilangan kesempatan, karena kita kehilangan kesempatan untuk memanfaatkan barang tersebut untuk kegiatan ekonomi dan memajukan kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu, saya meminta DJKN untuk terus memperbaiki pengelolaan BMN kita, termasuk bagaimana BMN itu dapat menghasilkan penerimaan negara secara langsung, yaitu PNBP. Apakah dia disewakan? Apakah dia digunakan? Atau, apakah dia memberikan hak guna pakai? Hal-hal semua itulah yang seharusnya kita lakukan. Saat ini, semua itu merupakan salah satu program prioritas yang saya mintakan kepada Pak Dirjen Kekayaan Negara untuk memonitor, menginventarisir, dan menggunakan BMN secara baik. Apabila BMN ini idle, maka BMN tersebut tentu dapat menjadi cost center. Tidak hanya itu, apabila BMN ini idle pun, maka BMN tersebut tidak dapat menghasilkan pendapatan. Bahkan, apabila BMN ini idle, maka dapat dipastikan bahwa kita sama saja membiarkan suatu aset yang begitu penting dan tidak memberikan manfaat apapun bagi masyarakat. Oleh karena itu, saya terus meminta kepada kita semua untuk memperhatikan hal ini.


Saya sebenarnya ingin mengucapkan terima kasih, sebab tadi ada beberapa menteri yang memberikan testimoni mengenai pentingnya mengelola BMN secara baik. Salah satu sebab mengapa sebagian dari kementerian/lembaga belum mengelola BMN-nya secara baik, karena mereka belum mendapatkan informasi yang cukup. Dari sebab itu, nilai BMN yang dikelola Bapak dan Ibu kadang-kadang menjadi underlying asset dari penerbitan surat berharga Republik Indonesia. Surat berharga yang berbasiskan syariah itu pada umumnya memandatkan bahwa kita memiliki aset sebagai underlying-nya atau sebagai penopangnya. Apabila BMN tersebut baik, nilainya tentunya akan baik pula. Bahkan, BMN tersebut akan terpelihara. Dari sebab itu, kita dapat memanfaatkan BMN ini sebagai underlying asset dari surat berharga negara yang berbentuk syariah. Saat ini sampai dengan tanggal 30 Juni 2017, pemerintah sudah memiliki Rp145,4 triliun sebagai nilai BMN yang secara potensial dapat digunakan sebagai underlying asset dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) kita.

Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kembali pada tujuan acara ini bahwa pada hari ini, kita akan memberikan awards kepada kementerian/lembaga sebagai bentuk penghargaan dan apresiasi kita kepada mereka di dalam mengelola BMN. Tradisi ini sebenarnya sudah dimulai sejak awal, pada saat kita menyusun pembukuan BMN. Kegiatan BMN Awards ini merupakan bagian dari Kementerian Keuangan, khususnya kegiatan DJKN, untuk terus memberikan dorongan, motivasi, dukungan, bantuan, dan sekaligus memonitor bagaimana pengelolaan BMN dapat terus untuk diperbaiki. Oleh karena itu, saya sangat berterima kasih kepada seluruh kementerian/lembaga yang hadir pada pagi hari ini karena kita harus terus menerus menjaga komunikasi kita. Apabila ada persoalan dan permasalahan yang tidak dapat dipecahkan, kita berharap Bapak Ibu sekalian segera mengeskalasikan permasalahan tersebut kepada menterinya masing-masing, sehingga kita tetap berpedoman pada bagaimana menggunakan BMN secara optimal. Saya juga sering memperhatikan bahwa masih banyak kementerian/lembaga yang lebih senang menguasai BMN-nya dan tidak dimanfaatkan secara baik atau idle begitu saja. Permasalahannya yang ada di dalam pikiran mereka, “yang penting, dia ada di buku saya.” Itulah mengapa banyak kementerian/lembaga belum memanfaatkan secara optimal BMN yang mereka kuasai. Padahal, sebagai pengelola kekayaan negara secara keseluruhan atas nama Presiden, Bapak Ibu sekalian dapat memanfaatkan lebih dari yang saat ini Bapak Ibu kelola. Sebagai contoh, suatu lokasi bangunan yang apabila dimanfaatkan dapat difungsikan bagi kebutuhan lainnya dan bahkan lebih dari fungsi yang digunakan pada saat ini. Oleh karena itu, kami mohon untuk seluruh kementerian/lembaga untuk tidak hanya mementingkan ego kementerian/lembaganya sendiri-sendiri, karena, seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, semua ini


dapat mengurangi makna kita di dalam mengelola BMN secara optimal dan maksimal.

Melalui BMN Award inilah, kita berharap hal ini menjadi salah satu cara bagi kita untuk memotivasi kementerian/lembaga sebagai pemilik dan pengelola BMN untuk terus menerus memperbaiki (continuous improvement) dan melakukan kolaborasi antarkementerian dan lembaga atau peer-collaboration. Di dalam penilaian pemberian awards, kita melihat indeks kinerja kementerian/lembaga seperti yang tadi telah disampaikan di dalam tayangan ini, yaitu bagaimana pemanfaatan utilisasi BMN, kepatuhan pelaporan BMN, dan sertifikasi dari BMN itu sendiri.

Bapak dan Ibu sekalian, Pada kesempatan ini, saya ingin memberikan selamat kepada kementerian dan lembaga yang terus menerus memelihara BMN-nya secara baik. Bahkan, mereka juga memeliharanya, layaknya barang milik mereka sendiri. Kadang-kadang, kita suka lupa jika BMN tersebut merupakan milik pemerintah atau negara. Anda biasanya seenaknya sendiri di dalam menggunakan BMN tersebut. Biasanya anda berpikir, “kalau begitu di rumah sendiri mungkin lebih bagus.” Oleh sebab itu, saya memohon kepada Bapak dan Ibu untuk memperlakukan, menjaga, dan memelihara barang-barang tersebut seperti milik anda sendiri. Bukannya justru anda menilep untuk kepentingan anda sendiri, tetapi peliharalah barang tersebut, karena kita mengetahui bahwa ini merupakan bagian dari amanah jabatan kita. Apabila kita dapat melakukan semua itu, maka hati nurani kita akan dapat terpuaskan. Kita akan merasa puas, “oh, ini barang yang nanti akan diwariskan kepada generasi yang akan datang. Kepada anak cucu dari generasi Republik Indonesia yang akan datang.” Nantinya, sesudah generasi pengganti akan menggantikan kita, mereka tentu akan menengok kebelakang. Mereka akan melihat kepemimpinan atau leadership kita. Sikap dari Bapak dan Ibu sekalian akan menjadi contoh mereka di dalam memelihara BMN tersebut. Semua itu tentunya akan memberikan inspirasi pada generasi yang akan datang dan ingin memberikan sikap keteladanan yang nilainya tidak terkira. Sebagai penutup, terima kasih sekali lagi atas kerjasamanya dan selamat bagi yang mendapatkan awards. Yang belum mendapatkan awards, kami akan terus mendorong bahwa pada masa-masa yang akan datang, kementerian dan lembaga anda akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan awards ini juga.

Terima kasih.


80 81

07

82 83

Memelihara Api Perjuangan Yang Tidak Boleh Padam

Upacara Peringatan Hari Pahlawandi Lingkungan Kementerian Keuangan

Lapangan Gedung Kementerian Keuangan,10 November 2017


Yang saya hormati, para pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan serta hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas izinnya di pagi hari ini kita semua dapat berkumpul untuk memperingati Hari Pahlawan ke-72 dengan tema “Perkokoh Persatuan Membangun Negeri”.

Saudara-saudara yang berbahagia, 10 November, 72 tahun yang lalu di kota Surabaya, terjadi pertempuran yang dilatarbelakangi insiden Hotel Yamato dimana Belanda mengibarkan bendera mereka di puncak hotel. Tindakan tersebut merupakan upaya nyata bagi Belanda untuk menegakkan kembali kekuasaan penjajahan atau kolonialismenya. Tindakan itu adalah tantangan nyata terhadap Republik Indonesia yang telah memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Warga Surabaya marah yang kemudian berinisiatif naik ke puncak hotel untuk merobek bendera Belanda tersebut. Bendera merah putih biru dirobek oleh rakyat Indonesia menjadi bendera berwarna merah putih, bendera Indonesia.

Pada tanggal 10 November 1945 tersebut, tentara sekutu melancarkan serangan militer dilengkapi dengan perlengkapan perang yang canggih dan jauh lebih maju. Sementara itu, para pejuang Indonesia hanya bersenjatakan bambu runcing, tetapi disertai dengan semangat yang membara. Bung Tomo, tokoh kunci dalam pertempuran bersejarah tersebut, berhasil membakar semangat para pejuang di Surabaya. Semangat perjuangan para pahlawan untuk menjaga kemerdekaan dan kedaulatan bangsa yang sungguh patut kita teladani.

Hadirin yang berbahagia, Hari Pahlawan merupakan momen penting bagi kita semua untuk terus memelihara api perjuangan yang tidak boleh padam atau surut untuk menjaga dan mempertahankan kemerdekaan dan martabat bangsa dan negara Indonesia. Dengan memperingati Hari Pahlawan, kita dapat meneladani perjuangan para pahlawan yang telah bersedia untuk berkorban



Selamat pagi bagi kita semua. Salam sejahtera. Om Swastiastu. Namo Budhaya.

84 85

jiwa, raga, harta, dan bendanya untuk menjaga negara dari segala ancaman luar maupun dalam yang dapat melemahkan dan menghancurkan Indonesia. Pada awal kemerdekaan Indonesia, ancaman negara kita yang nyata adalah upaya penjajah Belanda menguasai kembali tanah tumpah air kita untuk dijajah kembali. Hadirin yang berbahagia, Dalam konteks hari ini, ancaman yang dapat melemahkan dan menghancurkan negara kita dapat berasal dari berbagai penjuru. Ancaman terhadap ideologi Pancasila, Kebhinnekaan, dan persatuan Indonesia. Ancaman akibat perubahan iklim yang menimbulkan bencana alam. Ancaman akibat perubahan teknologi yang tidak kita antisipasi. Ancaman kejahatan, kriminal, terorisme, perdagangan ilegal, human trafficking, drugs, aliran dana ilegal, maupun ancaman korupsi. Ancaman masa kini tersebut menuntut sikap kepahlawanan yang sama, yaitu keberanian kita semua melawan dan berkorban meskipun ancaman nyawa, hilangnya harta benda, dan hilangnya jabatan akan menghadang kita. Ancaman-ancaman baru tersebut tentu melahirkan pahlawan-pahlawan baru, yaitu mereka yang konsisten dan dengan penuh integritas serta semangat pengabdian yang setia untuk menjaga negara ini.

Pahlawan-pahlawan kita pada jaman sekarang ini adalah mereka yang berada dijajaran Bea Cukai yang terus menjaga Indonesia di dalam memberantas penyelundupan narkoba, barang ilegal, dan berbagai kejahatan lintas batas tanpa kenal takut, tanpa kenal lelah, dan tidak kenal kompromi. Mereka yang berada di jajaran Bea Cukai yang selalu menjaga negara dengan setia dan sungguh-sungguh adalah pahlawan. Pahlawan lainnya di hari ini juga adalah para pegawai yang ada dijajaran Direktorat Jenderal Pajak, yang setia menjalankan tugas mengumpulkan penerimaan negara untuk membangun Indonesia menjadi negara yang adil dan makmur.

Mereka yang dengan penuh dedikasi dan tidak kompromi serta tidak melakukan korupsi untuk kepentingan sendiri. Merekalah pahlawan kita. Pahlawan pada hari ini adalah jajaran di seluruh Kementerian Keuangan, yang setia professional dan penuh integritas menjaga dan mengelola keuangan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Mereka semuanya terus menggunakan ilmu dan kewenangannya semata-mata untuk memperjuangkan kemajuan Indonesia mengisi cita-cita kemerdekaan kita, yaitu menjadi negara yang adil, makmur, bermartabat, merdeka, berdaulat dan bersatu.

Mereka yang bekerja tanpa pamrih karena kecintaan yang penuh dan tulus untuk negeri ini. Mereka yang terus meyakini dan menjaga serta menjalankan ideologi Pancasila dan menjaga persatuan Indonesia di dalam bingkai


” Dalam konteks hari ini, ancaman yang dapat melemahkan dan menghancurkan negara kita dapat berasal dari berbagai penjuru. Ancaman terhadap ideologi Pancasila, Kebhinnekaan, dan persatuan Indonesia”

86 87

Kebhinekaan. Mereka-mereka inilah pahlawan hari ini yang selalu menjaga dan menghormati hak sesama manusia. Mereka lah pahlawan hari ini. Saya yakin pahlawan hari ini adalah anda semua yang berdiri di lapangan ini dengan semangat untuk memperingati hari pahlawan kita.Hadirin yang berbahagia,

Marilah kita jadikan peringatan Hari Pahlawan dengan terus memperkokoh persatuan untuk membangun negeri dengan mengobarkan semangat dan menyatukan langkah untuk terus menjaga keuangan negara yang kredibel, professional, dan berintegritas demi Indonesia yang lebih maju, kuat, bermartabat tinggi di mata dunia. Saya percaya, kita sanggup melaksanakan apa yang telah dikatakan oleh Bung Tomo seperti pesan-pesan pahlawan yang telah saya sampaikan tadi. Selama Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membikin secarik kain putih menjadi merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita akan mau menyerah kepada siapa pun juga. Kita tidak boleh menyerah dan tidak boleh lelah untuk mencintai Indonesia dengan memberikan yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Selamat berjuang dan teruslah menjadi pahlawan bagi generasi saat ini dan yang akan datang.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Om Santi, Santi, Om.

88 89

08

90 91

Tugas Konstitusional Juru Pajak Sesuai Amanat Undang-Undang

Workshop dan Apresiasi Juru Sita Pajak Nasional

Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan,15 November 2017


Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya,

dan salam kebajikan

Yang saya hormati Pak Ken sebagai Direktur Jenderal Pajak. Demikian pula,

yang saya hormati Pak Amin sebagai Direktur Pemeriksaan dan Penagihan,

serta yang saya banggakan, saya cintai, dan terus saya dukung para juru sita

pajak yang hadir pada hari ini.

Pertama-tama, saya sangat menghargai inisiatif dari Dirjen Pajak, Pak Ken

dan Pak Amin, yang telah mengumpulkan 711 juru sita pajaknya pada hari

ini, termasuk para perempuan hebat yang saya banggakan. Walaupun para

perempuan tersebut jumlahnya cukup sedikit, tetapi saya yakin mereka

memiliki kapasitas dan kompetensi yang sama dengan laki-laki. Acara

ini merupakan inisiatif yang sangat bagus. Namun, sedikit sebelum saya

memulai, ada ungkapan yang ingin saya sampaikan mengapa profesi juru

sita pajak membuat saya pribadi sangat begitu dekat dengan mereka. Kasus

terbunuhnya salah satu juru sita pajak di Sumatera Utara inilah yang telah

membuat saya pribadi sangat dekat dengan profesi juru sita pajak. Ketika

itu, saya masih berada di Washington sebagai Managing Director dan Chief

Operating Officer di World Bank dan kebetulan sedang tidak dalam perjalanan

tugas. Tiba-tiba, pagi-pagi atau malam harinya, saya mendapatkan kabar

berita dari Jakarta bahwa ada korban jiwa dari juru sita pajak kita. Mendengar

kabar tersebut, saya betul-betul merasa sangat terpengaruh. Akhirnya saya

menanyakan, siapa Kanwilnya dan siapa Kepala KPP-nya, karena saya ingin

menyampaikan rasa duka saya yang mendalam dan dukungan saya kepada

anda semua sekalian, Walaupun saya tidak berada di Indonesia pada waktu

itu, tetapi berita itu datang langsung kepada saya dan saya betul-betul ikut

92 93

merasa tersakiti dan terkorbankan dengan tugas-tugas luar biasa yang

dilakukan oleh anda semua. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan pada

pagi hari ini kekaguman saya dan dukungan saya sepenuhnya bagi anda

semua. Teruslah bekerja dengan luar biasa.

Para hadirin yang saya hormati,

Kita semua tahu bahwa melaksanakan tugas konstitusi atau melaksanakan

tugas yang diamanatkan Undang-Undang Dasar kita, yaitu mengumpulkan

uang bagi negara Republik Indonesia, bukanlah sebuah tugas yang amat

mudah. Tugas kita di dalam mengumpulkan pajak adalah tugas konstitusional

yang mana tugas tersebut telah menjadi amanat Undang-Undang Dasar kita.

ini merupakan pondasi kita di dalam hidup bernegara. Kenapa kita harus

membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia? Dan kita pun tahu bahwa

semua itu diperjuangkan dengan darah, air mata, keringat dari para pendiri

bangsa kita. Untuk memperjuangkan sebuah kemerdekaan dan membentuk

Negara Kesatuan Republik Indonesia bukanlah sebuah hasil yang hanya

diperoleh dari duduk-duduk dan rapat semata. Membangun, membentuk,

dan melahirkan Republik Indonesia juga harus melalui perjuangan yang

luar biasa berat dan panjang. Begitu Negara Kesatuan Republik Indonesia

terlahir atau dilahirkan, maka negara ini membentuk pondasinya. Bahkan,

pondasi tersebut lahir di dalam situasi yang begitu darurat, karena dia di

proklamirkan pada satu titik yang sangat oportunistik ketika Belanda dan

Jepang menyerah. Kita memproklamirkan diri karena kita ingin mencegah

Belanda hadir kembali di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Peristiwa

tersebut merupakan sebuah momen yang sangat singkat, tetapi lahir di

dalam situasi yang begitu darurat. Pondasi tersebut setidaknya telah

membentuk berdirinya sebuah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan

dengan pondasi tersebut, negara ini memiliki hak untuk memungut pajak

sebagai penerimaan negara di mana penerimaan negara tersebut akan kita

gunakan untuk membiayai penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, tidak

mungkin suatu negara yang telah memproklamirkan kemerdekaannya

dapat berjalan dengan sendirinya tanpa adanya kewenangan dan kekuasaan

untuk memungut pajak. Dengan kata lain, mengumpulkan pajak sudah

menjadi bagian awal nafas republik ini. Dengan pajak yang merupakan


bagian awal nafas republik ini, kita dapat membangun dan membesarkan

negara ini. Pada saat kita menyanyikan lagu Indonesia Raya tadi, “bangunlah

jiwanya, bangunlah raganya atau badannya,” lagu itu tidak hanya sekedar

menggambarkan sebuah upaya kita saja. Tetapi, semua itu juga menceritakan

bagaimana jerih payah kita mengumpulkan uang pajak.

Saya ingin memulai workshop yang akan diselenggarakan pada dua

hari ini dengan pemahaman seperti itu. Dengan artian, saya akan terus

menghubungkan dengan apa yang anda kerjakan dan dengan esensi

sebenarnya dari tugas kita selama ini, Esensinya atau pokoknya yang paling

penting dari pekerjaan anda adalah bahwa pekerjaan anda merupakan

pekerjaan konstitusional. Kita melakukan ini karena kita ingin membangun

jiwa dan raga Republik Indonesia ini menjadi sebuah negara Indonesia Raya.

Oleh karena itu, pekerjaan anda adalah tugas yang luar biasa pentingnya.

Dan karena tugas anda ini sangat penting, maka anda harus mendapatkan

dukungan sepenuhnya. Apakah itu dukungan dari sisi peraturan perundang-

undangan atau dukungan dari sisi politik. Atau juga, dukungan dari kita

semua untuk melindungi anda dari berbagai macam resiko. Itu sudah menjadi

kewajiban negara agar anda sebagai aparat negara mampu melaksanakan

tugas negara itu dengan baik. Oleh karena itu, saya tentu berharap bahwa

korban jiwa yang terjadi kemarin merupakan korban jiwa yang pertama dan

terakhir. Tidak seharusnya anda harus mengorbankan nyawa anda, karena

anda sekalian dilindungi oleh negara dan dilindungi pula oleh undang-

undang dan semua institusi. Dan ini menjadi tugasnya Pak Amin, Dirjen

Pajak, Menteri Keuangan untuk memberikan perlindungan tersebut.

Sesudah anda mendapatkan berbagai macam perlindungan dan

dukungan dari beragam peraturan perundang-undangan, kita juga perlu

melihat bagaimana cara kita mengeksekusi misi yang tidak mudah ini.

Mengumpulkan pajak bukan pekerjaan yang amat mudah. Mengumpulkan

pajak juga bukan merupakan hobi dan bukan pula pekerjaan yang

menyenangkan, karena insting manusia sebenarnya tidak ingin memungut

sesuatu yang terabaikan. Oleh sebab itu, menjadi tugas kita untuk melawan

insting untuk bersenang-senang. Ini merupakan tugas dan tanggung jawab

94 95

” Pertempuran paling sulit di dunia ini selalu berhubungan dengan pertempuran insting, karena itu adalah pertempuran yang paling utama di dalam kehidupan kita sendiri”

yang tidak mudah. Anda semua tentu sering dan harus melawan situasi ini.

Tidak hanya di dalam situasi ketika orang tidak mau membayar pajaknya,

tetapi kita juga harus melawan diri kita sendiri. Dan itu menjadi hal yang

paling penting. Pertempuran paling sulit di dunia ini selalu berhubungan

dengan pertempuran insting, karena itu adalah pertempuran yang paling

utama di dalam kehidupan kita sendiri. Oleh karena itu, saya ingin seluruh

711 juru sita pajak yang hadir pada hari ini saling memperkuat, saling

mengingatkan, saling mendukung, dan bukannya saling bersaing sehingga

kita bisa melaksanakan tugas-tugas kita dengan baik. Tolong sampaikan

pula kepada pimpinan anda, apa-apa yang anda anggap menjadi halangan

dalam melakukan eksekusi. Dan saya ingin apa yang ada di dalam dada diri

anda semua yang hadir pada hari ini memunculkan api, yaitu api semangat.

Bahkan, api sedikit amarah, yang tentunya semangat amarah yang tetap

dapat dikontrol, karena kita menganggap bahwa ini adalah hak negara yang

harus kita kumpulkan. Semua ini tentu membutuhkan sebuah proses yang

lama untuk dapat mengumpulkannya. Bahkan, sampai harus memaksa

gizeling atau hak untuk mencegah mereka ke luar negeri.

Sedikit saya ceritakan bahwa saya pun betapa pusing dan sibuknya setiap

hari jika ada surat yang saya tulis dan setujui terkait pencekalan. Melihat ini,

saya pasti tangguhkan untuk saya prioritaskan. Dan saya melihat sekarang

frekuensinya juga cukup banyak. Itu berarti anda semua cukup sibuk.

Namun, kita semua tetap harus melakukannya dengan tepat dan semangat

tinggi di dalam mengumpulkan pajak, karena kita tahu bahwa ini adalah

hak negara dan bukan hak saya pribadi. Mengumpulkan pajak ini yang saya

lihat tadi sudah mencapai lebih dari 22.5 triliun merupakan hak negara.

Dan ini bukan hobi saya untuk mengumpulkan pajak. Bukan pula karena

saya kepengen. Tetapi, ini adalah hak negara untuk membangun jiwa dan

badannya menjadi negara Indonesia Raya yang kita cintai. Ini adalah hak

konstitusi dari Negara Republik Indonesia ini. Jadi, perasaan api itu, tolong

di jaga semangatnya. Tentunya dengan semangat yang tinggi. Namun, saya

juga ingin dilakukannya dengan presisi yang tinggi pula dan dengan tingkat

correctness yang sempurna. Apa contohnya tadi? “Pak Amin mengatakan

bahwa kami tidak punya seragam Bu, kalau pakai baju kayak gitu terus.”

96 97

Kita atau saya tentu setuju saja jika anda membuat seragam tersebut. Namun,

seragam tersebut juga harus dapat terlihat visible atau invisible, dan anda

pun melaksanakan tugas anda. Namun, di dalam melaksanakan tugas

tersebut, jangan juga anda terus memakai sarung, terus mengambil orang,

gitu kan. Pakailah baju yang tepat, memakai ID atau tanda pengenal yang

proper, dan melaksanakannya dengan sopan, tetapi tegas dan profesional.

Ketika bertugas, anda pasti akan menyampaikan kepada mereka surat tugas

anda. Semua itu untuk melaksanakan ini, mau ngambil orang ini, atau mau

menahan seseorang. Semua itu juga merupakan syarat yang harus dilakukan,

tetapi anda juga tentunya tidak harus menghina orang tersebut. Kita pasti

akan menyampaikan kepada mereka bahwa anda hanya menjalankan tugas

negara saja. Tanggung jawab anda adalah untuk negara dan oleh karena itu,

kami akan melakukan penyitaan. Lakukan itu dengan tegas, dengan proper,

dengan correct, dengan surat tugas, dan jangan serampangan. Apalagi jika

datang dengan bau asap rokok, rambutnya adul-adulan, dan belum mandi

satu hari. Lah, kalo saya lihat seperti itu, kondisi tersebut sudah merupakan

sesuatu hal yang sangat buruk.

Kerjakan seperti ketika kita mengerjakan tugas-tugas negara yang lain.

Maksudnya, penampilan kita harus looks good, looks professional, kelihatan

profesional, kelihatan baik dan kelihatan tahu apa yang kita lakukan. Jangan

sampai jika kemudian anda digertak kembali, kita tidak tahu dan tidak bisa

menjawab. Nah, hal seperti inilah yang tentunya saya harapkan untuk tetap

di jaga dengan semangat korps dari jajaran juru sita pajak. Kita tahu bahwa

Republik Indonesia selama empat tahun berturut-turut menghadapi kesulitan

yang sangat berat dalam mengumpulkan target perpajakan. Empat tahun

berturut-turut, kita terpeleset terus di dalam mengumpulkan penerimaan

pajak meskipun ketika saya hadir kembali di Indonesia, saya sudah dapat

menurunkan targetnya. Namun, kita masih sangat berat untuk mencapainya.

Oleh karena itu, semangat anda semua masih tetap dibutuhkan untuk

menjalankan tugas negara ini secara tepat, secara tegas, secara berwibawa,

sehingga apa yang anda lakukan dapat menimbulkan efek pencegahan.

Orang tahu sekarang jika berhubungan dengan pajak, maka hal itu berarti

tidak main-main. Mereka pun pasti akan segan dan hormat karena anda

melakukannya secara tepat. Mereka juga tidak dapat berargumentasi dengan

alasan mereka diperlakukan semena-mena dan tidak sopan. Artinya, orang

akan berlari pada hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan pajaknya.

Mereka lebih tersinggung kepada hal yang yang semacam itu. Jangan sampai,

juru sita membuat cerita di luar masalah pajaknya dan orang pun jangan

sampai memberikan kesempatan pada orang lain untuk membuat cerita di

luar masalah pajaknya. Mereka dapat bercerita macam-macam. Oleh karena

itu, jika kita datang dengan sembrono, urakan, tidak sopan, tidak bersih,

tidak profesional, mereka tentu akan cerita seperti itu. Yang diceritakan

adalah cara kita, bukan substansinya bahwa mereka pada dasarnya belum

membayar pajak atau tidak memenuhi kewajiban pajaknya. Tugas kita pada

intinya adalah tadi bahwa mereka harus memenuhi pembayaran pajak. Ini

adalah hal pertama yang saya mintakan. Tetap fokus. jangan biarkan wajib

pajak membuat cerita yang dibuat-buat terkait masalah perpajakan. Oleh

karena itu, anda harus profesional, fokus, tepat, dan jelas melalui surat tugas,

ID, dan baju yang anda tunjukan.

Yang kedua, yang saya mau titipkan ke juru sita pajak, dengan anda melakukan

secara tegas, rapih, sopan, efektif, dan adanya cerita, “Bu saya berhadapan

dengan juru sita pajak. Ternyata mereka tidak main-main, betul-betul kita

disuruh bayar pajak saja, dan mereka profesional. Ditawarin rokok, ditawarin

segala macam, mereka tidak mau. Pokoknya, apa yang saya tawarkan, saya

ambil kembali. Dan mereka memberitahukannya secara proper,” saya rasa,

pada akhirnya mereka terpaksa akan membayar pajaknya juga. Cerita itu

yang pada akhirnya membuat reputasi anda di dalam reputasi Jenderal Pajak

menjadi berwibawa. Ini yang saya inginkan. Ini juga yang kemudian hari

yang akan menimbulkan efek, yaitu efek pencegahan. “Ah, mendingan saya

tidak berhubungan deh, mendingan saya bayar pajak saja sebelum sampai

ketemu sama juru sita”. Kewibawaan anda, keangkeran anda, no nonsense

anda itu perlu untuk ditumbuhkan. Bangun image, reputasi, kesan, dan

cerita anda bahwa juru sita itu no nonsense. Begitu ada surat tugas, anda

akan setia mengerjakannya. Dan nanti di dalam pelaksanaannya, anda akan

melaksanakan tugas itu dengan tepat. Di ambil, ya di ambil. Di cekal, ya di

cekal. Walaupun mereka mau umroh sekalipun dan misalnya anda juga ingin

titip doa dengan mereka, tetapi ketika ditagih untuk membayar pajak, ya harus

98 99

tetap membayar pajak. Intinya adalah no nonsense. Itu yang saya ingin dari

juru sita pajak untuk membangun image tersebut. Bukannya kita dianggap

tidak berperi kemanusiaan ataupun tidak beradab. Namun, that’s why

anda melakukan hal seperti itu. Anda hanya perlu proper dan mengerjakan

semuanya sesuai dengan aturan hukum perundang-undangan yang berlaku.

Saya pun secara pribadi juga senang atas capaian anda sekalian. Tadi ketika

saya melihat angka hasil capaian kinerja anda yang melebihi target yang di

tetapkan semenjak ketetapan tahun 2016 dan 2017, saya merasa yakin dalam

hal ini bahwa itu adalah hasil kerja anda yang benar-benar bekerja keras dan

bersungguh-sungguh. Saya pun berterima kasih atas usaha anda sekalian.

Jika dilaksanakan dengan konsisten, saya yakin kinerja anda untuk

mendapatkan target akan memadai. Untuk masalah peraturan perundang-

undangan, sudah disampaikan tadi oleh Pak Dirjen bahwa dalam

melaksanakan tugas penyitaan dan eksekusi ini, anda harus bekerjasama

dengan instansi-instansi lain, seperti Kepolisian. Apakah itu Bareskrim? Atau

apakah itu Polda? Kemudian, anda juga harus bekerja sama dengan pihak

Kejaksaan. Di sini, kita akan bicara dengan lapas Kementerian Hukum dan

HAM. Saya juga sempat titip permintaan terkait pengemplang pajak bahwa

mereka jangan dimasukkan di dalam lapas bersama-sama dengan bandar

narkoba. Dikhawatirkan, mereka yang sudah melakukan pengemplangan

pajak dapat memiliki ide negatif yang baru. Jadinya, saya minta mereka

dimasukkan saja di lapas pembunuhan. Bagi saya itu hal yang bagus. Bagus

dalam artian sebagai detterent.

Pada saat pelaksanaan tugas, kita semua tentu bekerja dengan undang-undang.

Demikian pula dalam pelaksanaan penagihan pajak yang di dukung dengan

surat paksa, anda tentu akan berpedoman kepada Undang-Undangan PPSP.

Dalam pelaksanaannya, anda juga di dukung oleh Kepolisian, Kementerian

Hukum dan HAM, Kantor Imigrasi, Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM),

Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Kejaksaan, Direktorat Jendral Perhubungan

Laut, serta Pemerintah Daerah setempat. Semua ini tentu menjadi tugas

koordinasi yang tidak mudah, karena banyaknya instansi yang harus

kita koordinasikan dan komunikasikan. Seandainya jika hal ini kita

” saya merasa yakin dalam hal ini bahwa itu adalah hasil kerja anda yang benar-benar bekerja keras dan bersungguh-sungguh. Saya pun berterima kasih atas usaha anda sekalian”

100 101

komunikasikan terlalu cepat, maka para pengemplang pajak tersebut bisa-

bisa keburu lari. Dan jika hal ini tidak di komunikasikan dengan baik, ekses

dapat saja muncul. Semua ini tentu menjadi sebuah tugas yang tidak mudah

dilakukan di lapangan. Oleh karena itu, saya tentu sangat menghargai tugas-

tugas anda. Dan pimpinan juga harus mendukung sepenuhnya jika sampai

muncul ekses-ekses tersebut.

Terakhir ingin saya sampaikan di penghujung tahun 2017 ini bahwa kita

masih harus mengumpulkan sisa target pajak yang cukup besar, yaitu sebesar

Rp 425 triliun, dalam 2 bulan terakhir. Jumlah tersebut tentu merupakan

nilai yang sangat besar. Bahkan untuk bulan Desember sendiri, kita

berharap dapat mengumpulkan penerimaan pajak lebih dari Rp 200 triliun.

Saya tentu tidak berharap seperti ini. Tetapi, mungkin menjadi hal yang baik

untuk mengingatkan Pak Ken di mana Pak Ken dapat menyampaikan kepada

orang-orang yang khususnya memiliki uang. Biasanya menjelang akhir

tahun, mereka berencana untuk bepergian liburan. Apalagi liburannya ke

luar negeri. Ya sebaiknya, mereka tidak pergi berlibur jika mereka belum

memenuhi kewajiban pajaknya, begitu kan? Oleh karena itu, saya ingin semua

ini tetap dilakukan secara konsisten. Saya juga memohon agar implementasi

tugas anda dilakukan secara hati-hati. Saya bahkan sudah mendengar dari

Pak Amin bahwa ada pertanyaan yang meminta jika pencapaian target

penerimaan pajak sudah melebihi target, mengapa tidak di umumkan ke

publik saja. Di sini, kami ingin menjelaskan kepada kita semua bahwa kami

sedang mencoba meredam berita-berita yang terkait masalah perpajakan.

Kita tentu sudah dapat merasakan situasi ekonomi nasional yang sedang

terjadi saat ini. Jika ada pertanyaan yang ditujukan kepada pengusaha, tentu

yang paling di takutkan di negara republik ini saat ini, ya cuma satu kata aja,

yaitu pajak.

Tolong tepuk tangannya harus hati-hati, ya. Jika mereka takut, mereka tentu

tidak akan membayar pajak. Takut yang disebabkan oleh karena alasan dari

cara kita mengumpulkan pajak yang mereka nilai tidak benar atau takut

karena mereka memang berniat untuk mengemplang pajak. Semua itu tentu

berbeda kan. Oleh karena itu, kita juga perlu mengeliminasi alasan pertama

tadi dengan menyakinkan mereka bahwa cara kita dalam mengumpulkan

pajak ternyata sudah benar. Namun, jika mereka takut oleh karena mereka

memiliki kesalahan dan bukan kesalahan yang disebabkan oleh kita, maka

hal itulah yang saya mau. Hanya saja, ketika kita menyampaikan hal ini

kepada publik, kita juga tetap harus berhati-hati. Harus diakui bahwa kita

sedang membangun reputasi Direktorat Jenderal Pajak menjadi insitusi yang

lebih baik lagi. Masih banyak kekurangan yang kita miliki. Oleh karena itu,

kita tetap perlu terus menerus melakukan koreksi dan perbaikan diri.

Saya minta untuk seluruh jajaran juru sita pajak, termasuk mereka yang

menjadi pasukan yang betul-betul ikut memperbaiki reputasi Direktorat

Jendral Pajak, membangun institusi kita menjadi institusi yang disegani,

dihormati, dan ditakuti. Namun demikian, misi kita tetaplah menjalankan

tugas ini dengan benar dan bukan karena kita melakukannya secara semena-

mena.

Demikian apa yang telah saya sampaikan kepada anda sekalian pada hari

ini. Sebagai penutup, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak

Ken, Pak Amin, dan kepada seluruh 711 juru sita pajak serta para fungsional

pemeriksa dan penagihan pajak yang hadir pada hari ini. Saya menganggap

tugas yang anda kerjakan saat ini adalah tugas yang luar biasa dan sangat

penting. Sama seperti apa yang telah dikatakan Pak Ken sebelumnya bahwa

kita baru saja memperingati hari pahlawan nasional. Dan dari momen

tersebut, anda memang layak menjadi pahlawan-pahlawan bagi Republik

Indonesia ini.

Terima kasih,

102 103

09

104 105

Sinergi Dukungan BI dan Polri Demi Stabilitas Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Keynote Speech Program Enrichment Ekonomi dan Keuangan Bagi KAPOLDA dan Kepala Kantor Perwakilan Dalam Negeri Bank Indonesia

Gedung Thamrin - Kantor BI, 17 November 2017



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat pagi. Om

Swastiastu. Nammo Buddhaya. Salam kebajikan.

Yang saya hormati, Gubernur Bank Indonesia, Bapak Agus Martowardojo.Yang saya hormati pula, Komisaris Jenderal Kepolisian Republik Indonesia, Bapak Moechgiyarto. Yang saya hormati, Bapak Direktur Jenderal Suroso, Bapak Direktur Jenderal Agus, para Kepala Polisi Daerah, Deputi Gubernur Bank Indonesia yang hadir pada hari ini dan seluruh Kepala Kantor Wilayah Bank Indonesia di seluruh Indonesia.

Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih atas undangan ini, karena acara ini sangat mengesankan bagi saya di mana Bank Indonesia mengundang seluruh jajaran Kepolisian di seluruh Indonesia dalam rangka penguatan koordinasi dan kerjasama menjaga stabilitas ekonomi di Indonesia. Saya menilai inisiatif ini sangat baik. Tidak lupa pula, saya mengucapkan selamat kepada dua institusi, yaitu Kepolisian dan Bank Indonesia, atas dukungan yang sangat baik ini. Saya sering diundang oleh Pak Tito Karnavian di Kepolisian Republik Indonesia, tetapi saya baru kali ini melihat banyak sekali seragam cokelat di Bank Indonesia. Hari ini menjadi suasana yang berbeda bagi kita semua dan saya pun sengaja menggunakan batik berwarna cokelat, karena saya ingin menyesuaikan momen yang kita hadiri bersama-sama ini.

Bapak Ibu sekalian.Saya diminta untuk memberikan pemaparan mengenai kebijakan fiskal dalam rangka menjaga perekonomian Indonesia yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Saya mungkin akan memulai dengan memohon maaf kepada para Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) yang apabila ada yang telah mendengar paparan saya ini sebelumnya. Meskipun demikian, ada beberapa hal yang baru di dalam paparan saya ini dan saya yakin secara pasti bahwa hal itu ada karena saya selalu mencoba mendapatkan informasi yang terbaru di dalam setiap pemaparan yang akan saya sampaikan. Saya akan memulainya dengan basic-nya terlebih dahulu dari apa yang menjadi kerangka ekonomi yang kita kelola di Indonesia pada saat ini.


Berbicara mengenai ekonomi, kita semua mengetahui bahwa di dalam mengelola ekonomi, pemerintah Indonesia bertujuan mencapai masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan tujuan negara kita yang telah digariskan oleh para petinggi bangsa ini. Indonesia dilahirkan dengan suatu wujud Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dengan cita-cita membangun negara yang merdeka, berdaulat, bermartabat, adil, dan makmur. Semua itu menjadi tujuan dari kelahiran NKRI ini. Oleh karena itu, kita semua yang memiliki beragam posisi saat ini harus menyadari bahwa kita mengemban tugas memegang tongkat estafet dari suatu kepemimpinan dan tanggungjawab setiap masa untuk dapat setiap saat mendekatkan NKRI ini mendekati tujuan negara kita. Dalam konteks kami sebagai pengelola kebijakan fiskal dan juga sebagai pengemban serta pengelola keuangan negara secara umum, kami ingin menyampaikan beberapa hal sebagai berikut.

Pertama, kebijakan fiskal adalah salah satu kebijakan ekonomi yang dilakukan bersama-sama dengan kebijakan ekonomi lainnya dalam mencapai tujuan yang seperti saya sampaikan sebelumnya, yaitu mencapai keadilan dan kemakmuran. Selain itu, kebijakan fiskal juga memiliki arti sebagai, seperti yang telah disampaikan Komisaris Jenderal Moechgiyarto sebelumnya, kebijakan pemerintah yang dikeluarkan bersama-sama dengan kebijakan moneter dan keuangan untuk menciptakan kondisi ekonomi yang dapat memberikan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas secara inklusif. Artinya, pertumbuhan ekonomi tersebut mendorong semua orang untuk berpartisipasi di dalam pembangunan serta memberikan ruang bagi semua orang untuk menikmati pertumbuhan ekonomi tersebut yang diharapkan dapat berlangsung secara berkesinambungan. Jangan sampai, suatu ekonomi dapat tumbuh secara tinggi, tetapi dua tahun kemudian ekonomi tersebut jatuh dan mengalami resesi. Keberlanjutan ekonomi itu tentu menjadi penting adanya. Hal ini menjadi indikasi bahwa di dalam mengelola ekonomi, kita harus selalu meneliti dan melihat banyak aspek terhadap apa-apa saja yang dapat mengancam keberlanjutan dari perbaikan ekonomi itu sendiri. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi tidak hanya sekedar dapat tumbuh sebesar 5% selama satu tahun saja, tetapi pertumbuhan ekonomi tersebut juga harus dapat tumbuh secara meningkat seperti rencana pertumbuhan ekonomi ke depan yang kita perkirakan sebesar 5,4%. Yang menjadi perhatian kita di dalam menjaga peningkatakan dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi tersebut adalah bagaimana kita melihat berbagai kemungkinan ancaman, baik ancaman dari dalam maupun ancaman dari luar negeri, yang yang dapat mengancam pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Dari pengertian singkat mengenai kebijakan fiskal tersebut, kita akan dapat memahami bahwa kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang sangat penting karena kebijakan ini menyangkut masalah penerimaan negara, baik itu penerimaan perpajakan maupun penerimaan bukan pajak. Di lain sisi, kebijakan fiskal juga menyangkut masalah kebijakan belanja negara. Apabila


di antara penerimaan dan belanja negara itu berbeda, maka pemerintah akan menutupinya dengan apa yang kita sebut sebagai pembiayaan. Kita semua mengetahui bahwa tugas kita untuk mencapai tujuan masyarakat yang adil dan makmur di dalam konteks hari ini dihadapkan pada sebuah fakta, yaitu sebuah angka kemiskinan sebesar 10,6%. Adanya ketimpangan antardaerah maupun antarkelompok pendapatan yang pada umumnya diukur melalui gini ratio menjadi bukti penilaian fakta angka kemiskinan tersebut. Namun, angka gini ratio tersebut setidaknya telah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, yaitu dari 0.4 menjadi 0.39.

Bagi ukuran dunia, angka gini ratio yang ada di Indonesia sebenarnya tidak terlalu tinggi. Masih ada negara yang memiliki gini ratio yang lebih tinggi dibandingkan kita, seperti halnya Brazil yang memiliki angka gini ratio sebesar 0,59. Semakin angka gini ratio mendekati angka 1, hal ini mengindikasikan bahwa negara tersebut semakin timpang dan semakin tidak adil. Artinya, angka gini ratio sebesar 1 tersebut menunjukan bahwa hanya satu orang saja yang menikmati pendapatan negara tersebut. Sedangkan untuk yang lainnya, mereka tidak memiliki pendapatan tersebut. Atau dengan kata lain, angka gini ratio yang mereka miliki sebesar 0. Hal tersebut ultimately menunjukkan adanya ketimpangan yang sangat tinggi. Oleh karena itu, ketika Indonesia dapat tumbuh, kita harus terus melakukan penelitian agar pertumbuhan tersebut dapat seimbang dan merata. Inilah yang menjadi latar belakang mengapa Presiden Joko Widodo dengan program Nawacita-nya selalu menyampaikan pembangunan dengan fokus Indonesia sentris. Pemerintah bahkan memberikan perhatian pada daerah pinggiran yang tertinggal dan terjauh.

Selain kemiskinan, kita juga masih dihadapkan pada masalah pengangguran yang saat ini memiliki tingkat pengangguran sebesar 5,5%. Dengan melihat kedua masalah tersebut, kita tentu harus membentuk pertumbuhan ekonomi yang berbeda di mana pertumbuhan ekonomi yang inklusih lebih tepat diterapkan di Indonesia agar pertumbuhan tersebut dapat memberikan kesempatan seluruh masyarakat untuk berpartisipasi di dalam mendapatkan keuntungan atau manfaat dari pertumbuhan tersebut. Dari sebab itu, kita harus berkonsentrasi agar angka kemiskinan dan pengangguran semakin menurun, sehingga ketimpangan juga akan semakin menurun. Tiga hal itulah yang menjadi tantangan bagi kita semua pada hari ini dan pemerintah tengah menggunakan APBN sebagai instrumen fiskal yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan mengurangi semua masalah tersebut. Dengan demikian, memberikan keadilan, pertumbuhan yang lebih merata, dan competitiveness dalam sisi produktivitasnya menjadi sangat penting bagi negara ini.

Untuk mencapai ketiga hal tersebut, kami akan memulainya dengan arah kebijakan fiskal yang akan kita laksanakan. Kebijakan fiskal pada umumnya

108 109

” kami tentu harus mendapatkan dukungan dan memiliki hubungan kerjasama yang erat dengan semua instansi yang ada di struktur organisasi Bank Indonesia serta Kepolisian Republik Indonesia. Mereka semua adalah instansi yang penting untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang tetap kondusif, positif, dan memiliki confidence. ”


dituangkan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN terdiri dari penerimaan, belanja, dan pembiayaan negara. Dari sisi pendapatan, target penerimaan APBN di tahun 2018 akan ditargetkan mencapai nilai sebesar Rp1.618,1 triliun. Itu dari unsur penerimaan pajaknya saja. Selain itu, penerimaan non perpajakan seperti Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) direncanakan akan mencapai nilai sebesar Rp275,4 triliun. Penerimaan pajak yang nilainya cukup besar tersebut, yaitu Rp1.618,1 triliun, hanya memberikan sumbangan tax ratio sebesar 10,9% dari keseluruhan ukuran ekonomi kita. Nilai tersebut masih dianggap kecil apabila dibandingkan dengan Malaysia dan Thailand. Malaysia dan Thailand bahkan dapat mengumpulkan pendapatan negara dari perpajakan mereka hingga mencapai 15% sampai dengan 16% dari produk domestik bruto mereka. Artinya, Indonesia yang hanya dapat mengumpulkan pendapatan pajak sebesar 10,9% tersebut tentu memiliki kendala untuk membelanjakan dan membiayai semua kebutuhan negara kita dalam mencapai tujuan negara ini. Semua ini menjadi tantangan bagi kami di dalam memperbaiki penerimaan perpajakan secara berkesinambungan tanpa harus membuat ekonomi negara ini mengalami tekanan dan ketakutan. Di dalam melaksanakan tugas tersebut, kami tentu harus mendapatkan dukungan dan memiliki hubungan kerjasama yang erat dengan semua instansi yang ada di struktur organisasi Bank Indonesia serta Kepolisian Republik Indonesia. Mereka semua adalah instansi yang penting untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang tetap kondusif, positif, dan memiliki confidence. Dengan adanya dukungan dari mereka semua, kita juga dapat melaksanakan tugas konstitusi dan undang-undang secara baik. Kerjasama seperti inilah yang harus terus menerus kita tingkatkan.

Sementara itu terkait dengan masalah perpajakan di tahun 2018, Kementerian Keuangan khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki satu instrumen policy yang penting. Policy tersebut saat ini lebih populer dengan sebutan automatic exchange of information. Instrumen kebijakan tersebut merupakan kebijakan pemerintah secara global untuk mendapatkan akses informasi perpajakan yang diberikan antarnegara dalam rangka mengumpulkan penerimaan pajak. Artinya, warga negara Indonesia (WNI) yang tinggal di luar negeri, seperti Amerika Serikat, Hongkong, dan Singapura, di mana uang atau sebagian harta mereka ada di negara tersebut atau di tempat lain dan tidak memiliki masalah apapun, maka kewajiban pajak WNI tersebut tetap berada di Indonesia selama mereka masih menjadi WNI. Oleh karena itu, kita saat ini terus melakukan berbagai macam kerjasama internasional agar peranan kita semakin mengglobal dan hubungan kita dengan negara lain juga akan semakin erat.

Globalisasi dari peranan sistem keuangan dan sektor keuangan menjadi sangat penting, karena, seperti yang telah disampaikan oleh Pak Gubernur


Bank Indonesia sebelumnya, masih ada orang yang membawa uang dalam jumlah cash kemana-mana. Kita mengetahui bahwa seluruh dunia saat ini tengah memerangi apa yang kita sebut dengan money laundering dan trafficking, baik itu drug trafficking, human trafficking ataukah money trafficking. Untuk memerangi kejahatan tersebut, seluruh dunia tampaknya cenderung tidak memproduksi kembali mata uang kartal atau cash yang denominasinya sangat besar. Mereka melihat bahwa uang kartal pada umumnya digunakan untuk melakukan sejumlah transaksi kejahatan seperti halnya drug trafficking. Apabila seseorang membawa satu koper yang isinya adalah sejumlah uang dengan nilai satuannya sebesar US$100, maka orang tersebut cukup membutuhkan satu koper ukuran kecil saja. Namun, apabila seseorang membawa uang dengan nilai satuannya sebesar US$20, maka orang tersebut tentu membutuhkan ukuran koper yang lebih besar karena ukuran ketebalan uang yang dia bawa semakini bertambah, yaitu 4 sampai dengan 5 kali lebih tebal. Melihat uang cash yang digunakan sebagai tindak kejahatan tersebut, pemerintah telah mengeluarkan kebijakannya untuk membatasi dan mengawasi peredaran uang cash. Dalam perkembangannya, uang dolar dengan pecahan US$500 termasuk pecahan uang cash yang sudah tidak lagi diproduksi pemerintah, karena uang cash dengan pecahan nilai tersebut diduga digunakan untuk keperluan drug trafficking. Dengan demikian, seluruh dunia tampaknya sudah mulai berupaya secara bersama-sama mencegah dan menindak berbagai macam kegiatan transaksi yang bersifat ilegal. Dalam hal ini, aspek perpajakan tentu juga menjadi hal yang sangat penting dan kami akan terus menerus melakukan kerjasama yang baik dengan negara-negara lain.

Selanjutnya di dalam pembicaraan kita mengenai kebijakan fiskal, belanja negara juga merupakan bagian dari kebijakan fiskal yang sama pentingnya dengan penerimaan negara. Di tahun depan, kita akan membelanjakan lebih dari Rp2.220 triliun untuk keseluruh Indonesia dalam bentuk belanja pegawai, belanja modal, dan belanja barang. Institusi Kepolisian Republik Indonesia biasanya termasuk bagian dari institusi yang mendapatkan alokasi belanja negara tertinggi di Indonesia. Itu sudah menjadi support dari kami agar institusi Kepolisian di Indonesia ini dapat berjaya dan menjadi institusi yang dapat kita banggakan. Saya juga memliki alasan tersendiri dalam menyatakan bahwa instusi Kepolisian merupakan instutusi yang mendapatkan alokasi belanja negara paling tinggi. Semenjak saya kembali ke Indonesia, saya sempat dipanggil Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Mereka bertanya kepada saya mengapa alokasi belanja di tiga angkatan Tentara Nasional Indonesia (TNI), yaitu angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara, mendapatkan alokasi belanja yang sedikit di atas alokasi belanja negara institusi Kepolisian di mana institusi Kepolisian merupakan institusi yang hanya berada satu angkatan di bawah mereka. Oleh karena itu, saya memohon kepada institusi Kepolisian untuk dapat membantu


saya menjawab pertanyaan tersebut. Kita mendukung institusi Kepolisian karena kita mengetahui bahwa kita harus secara berkesinambungan menjaga keamanan lingkungan kita sehari-hari. Namun demikian, kita juga harus memberikan tingkat kesejahteraan kepada mereka agar kemampuan operasional mereka dalam menjaga perekonomian nasional dapat terpenuhi dan itu sangat penting bagi kita semua. Dari situlah kita akan tetap terus memberikan komitmen yang besar kepada instusi Kepolisian ini.

Perlu saya sampaikan kembali kepada kita semua dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan bahwa belanja infrastruktur masih termasuk belanja yang sangat besar, karena belanja ini digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita. Lebih dari Rp410 triliun, kita belanjakan di dalam APBN 2018 sebagai belanja pembangunan infrastruktur. Kami juga membelanjakan Rp440 triliun untuk keperluan peningkatan pendidikan. Dalam hal pendidikan ini, pemerintah memiliki strategi untuk membelanjakan human capital sebagai investasi bagi sumber daya manusia yang kita miliki. Investasi bagi sumber daya manusia sangat penting, karena sebuah negara harus menjadikan manusianya sebagai aset yang paling berharga. Hasilnya akan dapat diukur dengan melihat bagaimana manusia Indonesia menjadi lebih berpendidikan, lebih sehat, dan lebih cerdas. Masyarakat Indonesia akan menjadi produktif dan kompetitif. Mereka pun mampu menjadi WNI yang confidence dan memiliki kemampuan menjaga negara ini. Melihat pentingnya kedua belanja negara tersebut, yaitu belanja pendidikan dan kesehatan, kita saja sudah mengalokasikan belanja ini lebih dari Rp550 triliun. Ini menjadi komitmen besar kami lainnya untuk membangun masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Dari sebab itu, kita harus menjaga keseluruhan keseimbangan belanja negara kita agar negara ini dapat menjadi lebih baik. Pembangunan infrastruktur adalah prioritas kedua kita sesudah investasi di bidang human capital. Semua ini kita lakukan agar seluruh wilayah dan masyarakat Indonesia saling ter-connected dan ini dapat digunakan untuk menciptakan kegiatan ekonomi yang lebih merata dan seimbang. Untuk itu, saya memohon bantuan Bank Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia, bersama-sama dengan pemerintah, menjaga iklim investasi di Indonesia. Sebelumnya, Pak Gubernur Bank Indonesia juga sudah menekankan mengenai masalah enforcement untuk masalah ilegal dan printing money. Selain itu, pihak Kepolisian juga sudah diminta pihak Bank Indonesia untuk dapat menjaga situasi ekonomi terkait masalah inflasi. Bahkan, kami juga mengharapkan pihak Kepolisian untuk juga dapat menjaga dan menciptakan lingkungan investasi yang lebih baik. Hanya saja, iklim investasi yang stabil, tetapi tidak tumbuh tentu menimbulkan persoalan tersendiri. Sedangkan, iklim investasi yang dapat tumbuh, tetapi tidak stabil juga menimbulkan persoalan lainnya. Yang kita butuhkan saat ini adalah investasi yang dapat tumbuh, stabil, dan adil.


Dan itu semua, pihak Kepolisian yang memiliki peranan yang luar biasa pentingnya di dalam mengatasi masalah keamanan ini.

Selanjutnya, defisit APBN juga menjadi bagian yang penting di dalam kaitannya dengan kebijakan fiskal. Belanja negara yang meningkat memang ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan kesejahteraan masyarakat. Namun di lain sisi, kita juga tetap mengumpulkan pajak sebagai penerimaan negara. Oleh karena belanja negara lebih banyak dibandingkan dengan penerimaan negara, selisih kurang dari hal inilah yang kita sebut dengan nama defisit anggaran negara. Defisit anggaran tersebut kemudian kita biayai dengan hutang negara di mana hutang tersebut diupayakan untuk tetap ditujukan memberikan kesejahteraan masyarakat. Pembiayaan melalui hutang tersebut harus digunakan untuk hal-hal yang bersifat produktif, sehingga hutang tersebut akan dapat tergantikan di kemudian hari.

Saya ingin sedikit menambahkan dari apa yang telah disampaikan oleh para Kapolda sebelumnya. Dari belanja pemerintah sebesar lebih dari Rp2.220 triliun tersebut, sebagian besarnya dibelanjakan ke daerah melalui Pemerintah Daerah (Pemda). Kemarin, saya baru saja rapat dengan beberapa pihak untuk melihat beberapa desa di Indonesia. Seluruh desa tersebut mendapatkan alokasi Dana Desa sebesar Rp60 triliun pada saat ini. Apabila ditambahkan dengan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil Desa (DBH) sebesar kurang lebih Rp70 triliun untuk seluruh Indonesia, maka alokasi belanja yang diperuntukan untuk daerah akan mencapai nilai sebesar lebih dari Rp100 triliun. Nilai tersebut akan didistribusikan langsung ke grassroot ditambah dengan masyarakat yang hidup dalam kemiskinan seperti yang telah disampaikan oleh Pak Agus Martowardojo sebelumnya. Mereka semua akan mendapatkan bantuan yang kita sebut dengan nama Program Keluarga Harapan (PKH). Sebanyak 10 juta keluarga mendapatkan bantuan cash langsung dalam bentuk PKH tersebut. Total nilai anggaran dari PKH untuk 10 juta keluarga tersebut dapat mencapai lebih dari Rp27 triliun. Nilai itu langsung ke kantong masyarakat ditambah dengan bantuan beras sejahtera (Rastra) sebesar Rp17 triliun seperti yang telah disampaikan Bulog sebelumnya. Dengan demikian, anggaran belanja APBN sebesar Rp2.220 triliun yang langsung ditujukan dan dinikmati masyarakat bawah sudah cukup besar.

Oleh karena itu, apabila kita tidak melihat tingkat kemiskinan turun secara cepat, maka indikasi ini harus mendorong kita untuk waspada dan berpikir secara kritis, “jangan-jangan, banyak dana yang turun ke bawah tidak betul-betul dirasakan oleh masyarakat.” Semua ini merupakan bagian dari pertanggungjawaban pemerintah di dalam menggunakan anggaran dan pendapatan belanja negara. Apabila kita melihat penurunan tingkat


kemiskinan tidak terlalu cepat, seperti saat ini tingkat angka kemiskinan sebesar 10,9%, maka kita sebenarnya dapat menurunkan angka tersebut menjadi hanya satu digit saja. Sebagai contoh, dari 10,9% menjadi 9%. Kita memang berharap rencana tersebut akan dapat tercapai dalam 2 tahun kedepan. Kita juga berharap tingkat kemiskinan tersebut dapat turun dari level 9,5% sampai maksimum di level 10%. Demikian pula dengan angka gini ratio di mana kita berharap angka gini ratio kiya yang merupakan wujud dari ketimpangan pendapatan masyarakat juga dapat turun dari 0,39 menjadi 0,38. Dengan demikian, kita berharap dapat mewujudkan cita-cita negara ini melalui instrumen kebijakan negara, yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur melalui APBN atau fiskal yang kita kelola.

Sebagai penutup, saya mungkin ingin menyampaikan kepada anda semua bahwa selain kerjasama di bidang stabilitas harga, kerjasama mewujudkan iklim investasi yang baik juga tetap diperlukan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi ke depan, yaitu 5,4%. Pak Gubernur Bank Indonesia bahkan juga mengatakakan sebelumnya bahwa negara tetangga mampu mencapai angka pertumbuhan ekonomi sebesar 6% dan itu hanya dapat terjadi apabila investasi dapat kembali tumbuh dengan sangat besar. Investasi dari perbankan maupun dari capital market dapat mendukung kebijakan ini. Hanya saja, apabila pengusahanya tidak memiliki confidence untuk berinvestasi, maka mereka tentu tidak akan menanamkan investasinya. Para pengusaha itu sangat tergantung kepada prospek ekonominya. Mereka tentu akan melihat, apakah ekonomi Indonesia akan tumbuh stabil dan aman? Dan mereka juga akan bertanya, apakah mereka tidak diganggu selama mereka melaksanakan kegiatan usahanya? Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan sekali lagi terima kasih saya atas kerja sama yang baik selama ini. Saya yakin dengan dilakukannya secara intens koordinasi dan kerjasama yang baik ini, cita-cita Republik Indonesia untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan merata pasti akan dapat tercapai. Demikian yang saya dapat sampaikan kepada Bapak Gubernur Bank Indonesia, Bapak-Bapak jajaran di Bank Indonesia, para Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau yang mewakili, dan seluruh jajaran Kepala Kepolisian Daerah. Terima kasih atas undangannya untuk berbagi pada pagi hari ini. Semoga, pertemuan ini akan menghasilkan hal-hal yang positif dan konstruktif yang baik bagi negara dan masyarakat Indonesia.

Terima kasih.Wasalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

114 115

10

116 117

Transformasi Penganggaran Untuk APBN Yang Berkualitas

Arahan Menteri Keuangan Pada Budget Day 2017

Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan,22 November 2017




Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Namo

Buddhaya. Salam kebajikan.

Yang saya hormati, Direktur Jenderal Anggaran, Pak Askolani, Direktur Jenderal Perbendaharaan, Pak Marwanto, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Pak Budiarso, Pak Sekretaris Jenderal dari Kementerian Sosial, dan Bapak Ibu sekalian yang hadir dari tiga Direktorat Jenderal. Tadi Pak Marwanto sempat mengatakan, “sebentar Bu, banyak tamu juga tadi.” Dia sebenarnya mau menyindir saya tadi (selingan humor). Baik, pertama-tama saya ingin menyampaiakan penghargaan dan apresiasi saya atas inisiatif terselenggaranya acara ini. Ini sebenarnya merupakan acara inisiatif yang saya harapkan. Acara inipun mampu membuat diri saya merasa sangat gembira, senang, bahkan berbahagia karena dapat melihat suatu upaya sinergi dari tiga Direktorat Jenderal (Dirjen), yang tiga-tiganya memiliki peranan yang sangat penting di dalam pelaksanaan anggaran. Ketiganya pun memiliki peran dalam melihat anggaran yang kita laksanakan selama ini. Dari tadi pagi, kita sudah memulai acara ini dengan doa yang sangat baik dan dilanjutkan dengan menyanyi Bagimu Negeri. Saya menganggap kita secara mental spiritual sudah memiliki modal yang baik untuk dapat menjalankan suatu program yang saling bersinergi. Namun, saya akan memulainya dengan menyampaikan beberapa poin mengenai sinergi ini, sekaligus memberikan harapan kepada anda semua bahwa apa yang saya sampaikan pada hari ini dapat menjadi pembekalan bagi anda semuanya.

Pertama, saya ingin semua lini di tiga Dirjen ini, bukan hanya Direktur Jenderalnya saja yang tadi sudah bersalaman, berpelukan, dan bergandengan tangan, tetapi untuk semua pegawai di tiga Dirjen, memiliki satu sikap dasar yang sama. Apabila kita memiliki satu sikap dasar yang sama, pada saat kita akan bersinergi, semua tugas tentu akan menjadi suatu hal yang lebih mudah untuk dilakukan. Apa sikap dasar tersebut? Anda semua ini adalah para pengelola keuangan negara. Apabila kita melihat simbol Kementerian Keuangan yang berbentuk Nagara Dana Rakca, kita akan menyadari bahwa kita adalah pengelola dan penjaga keuangan negara. Keuangan negara itu tidak hanya berupa Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) saja, tetapi

118 119

keuangan negara pada dasarnya juga mencakup pemahaman pengelolaan keuangan negara yang lebih besar selain APBN. Anda sendiri merupakan bagian dari keuangan negara yang besar tersebut. APBN atau pengelolaan fiskal sendiri adalah instrumen bagi kita pada saat kita menyelenggarakan berbagai kegiatan kehidupan bernegara. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan negara. Artinya, saya ingin sikap dasar tersebut muncul di dalam diri kita semua. Apabila kita bekerja tanpa mengetahui dimana kita mulai membangun pondasinya, maka kita tidak akan pernah menyadari bahwa kita sering atau mudah sekali hilang di dalam pemikiran yang tidak terarah. Kita kadang-kadang hilang di dalam suatu hal yang sangat detail. Bahkan, kita sering lupa terhadap konteks dan gambaran besarnya. Oleh karena itu, saya ingin semua yang hadir disini dari tiga Direktorat Jenderal tersebut memiliki bekal dasar berupa nilai dan sikap yang sama, yaitu sikap sinergi di dalam mengelola keuangan negara. Salah satu instrumen keuangan negara adalah APBN dan tujuan instrumen keuangan negara tersebut adalah untuk mencapai tujuan negara. Sedangkan, tujuan negara kita yang ingin kita capai adalah jauh lebih spesifik, yaitu mencapai masyarakat adil, makmur, berdaulat, merdeka, bersatu, dan bermartabat. Kata-kata tersebut memang sudah sering disampaikan atau dikutiip. Bahkan, kata-kata tersebut dikutip dari kata-kata asli yang disampaikan para pendiri bangsa ini di mana kita ingin menjadikan Indonesia sebagai negara yang adil, makmur, bermartabat, bersatu, merdeka, dan berdaulat. Iya, kan? Inilah yang saya ingin tekankan sejak awal.

Sekarang, kita mencoba masuk ke dalam makna sinergi. Apabila kita sudah memiliki pondasi sikap dasar yang sama bahwa kita mengelola keuangan negara ini adalah untuk mencapai tujuan negara dengan instrumen keuangan negara atau APBN, maka APBN yang tadi telah disampaikan oleh tiga Dirjen memiliki makna sebagai fungsi alokasi, distribusi, dan administrasi keuangan negara. So, What does synergy means to you all? Apa itu artinya sinergi bagi anda semua? Di dalam mendefinisikan sinergi, kita dapat melihat apa yang kita lakukan tadi, seperti nyanyinya bersama-sama, penarinya juga menari bersama-sama, master ceremony (MC)-nya tiga, warnanya bercampur. Semua pada intinya bersifat simbolik. Saya kembali bertanya pada anda semuanya, what does synergy mean to you all dalam kehidupan sehari-hari? Mari kita coba meletakkan kembali konteks yang telah disampaikan Pak Askolani mengenai bagaimana siklus anggaran berjalan Di awali dari perencanaan, kemudian penganggaran, sampai dengan pelaksanaan akuntabilitas. Pak Marwanto juga menyampaikan tadi dari sisi perencanaannya. Barangkali, ya ini direncanakan secara top-down, bottom-up, Musrembang ke daerah, antara kementerian dan lembaga, antara pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), atau bahkan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang kemudian hasil akhirnya kita keluarkan dalam bentuk nota keuangan. Setelah itu, baru pelaksanaannya. Pak Marwanto juga tadi menyampaikan dalam


pelaksanaan angaram. Beliau mengatakan bahwa sinerginya sudah mulai berkurang. Yang semangat justru pada saat menyusun alokasi. Semua akan datang pada saat di undang. Musrembang datang. Aspirasi datang. Pokoknya, jika untuk alokasi, mereka akan semangat melaksanakannya. Begitu sampai pada tahap pelaksanaan anggaram, mereka sudah mulai melemah. Yang menjadi permasalahan tentunya adalah akuntabilitas pelaporan dan itu akan menjadi sisa-sisa saja. Oleh karena itu, sinergi itu harus berarti satu kesatuan.

Melihat konteks permasalahan di atas, kita mencoba mendefinisikan kembali makna sinergi. Pertama, sinergi artinya adalah keseluruhan rantai siklus yang harus sama kuatnya. Sinergi itu ibarat sebuah mata rantai. Apabila kita memiliki rantai, maka seluruh mata rantai tersebut harus sama kuatnya. Tidak boleh, di sisi perencanaan kuat, tetapi di sisi implementasinya agak melemah. Atau, di sisi penganggaran kurang menarik, tetapi di sisi pengalokasiannya justru merasa sangat senang, karena mereka merasa kegiatan ini sama saja dengan bagi-bagi uang. Begitu pada sisi pelaksanaan, implementasinya sudah mulai melemah. Bahkan, akuntabilitas juga semakin melemah dan tidak ada feedback-nya lagi ke perencanaan. Yang sekarang ini, jika kita perhatikan dan dengarkan dari presentasi yang disampaikan tiga Dirjen kita tadi, anda dapat langsung mendeteksi look-nya tampak belum tertutup. Begitu akuntabilitas, hilang lagi dan kita seperti seolah-olah memulai kembali ke perencanaan tanpa adanya link ke akuntabilitas yang seharusnya kita selesaikan. Oleh sebab itu, semua contoh yang telah saya sampaikan tadi dapat menjadi petunjuk bagi kita semua bahwa masih ada kelemahan dari kita semua di dalam kita bekerja. Dengan begitu, sinergi yang kita lakukan juga masih memiliki kelemahan, karena adanya mata rantai yang tidak dapat tertutup. Dengan kata lain, ada mata rantai yang kuat sekali dan ada mata rantai yang lemah. Ini bukan hanya sekedar mata rantai saja, tetapi sebuah mata rantai yang seharusnya saling menutupi agar siklus yang berputar dapat berjalan secara sempurna. Oleh karena itu, dari berbagai macam ilustrasi yang telah disampaikan Pak Dirjen Anggaran, Pak Dirjen Perimbangan, dan Pak Dirjen Perbendaharaan, hal ini tentu akan menjadi make sense bahwa ternyata kita masih memperlihatkan sisi kelemahan kita. Sebagai contoh, Pak Dirjen Anggaran tadi menyampaikan materi Program Strategis Pendidikan Kesehatan dan Infrastrukturnya. Pak Budiarso juga menunjelaskan bidang pendidikan. Coba anda bandingkan keduanya. Sementara itu, Pak Askolani menyampaikan programnya yang memperlihatkan berapa banyak jumlah belanja negara yang dikeluarkan, berapa banyak dari besaran belanja pendidikan yang 20% tersebut menghasilkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), berapa banyak jumlah penerima beasiswa, dan berapa banyak jumlah pembayaran penghasilan guru. Sedangkan, Pak Budiarso menyampaikan dari aspek belanja pendidkan yang dilakukan oleh daerah. Menurutnya, tidak semua belanja pendidikan di daerah mencapai porsi 20%. Apabila kita

120 121

” saya ingin kita benar-benar dapat mengevaluasi the way we alocate the budget atau fiskal kita. Alokasi atau distribusi fiskal tampaknya sudah menunjukkan adanya kelemahan. Namun, kita tidak perlu berkecil hati ”


melihat hasilnya, maka itu akan lebih mengenaskan.

Kemarin, Presiden Joko Widodo menerima Bank Dunia. Pak Budiarso juga turut menyampaikan informasi ini tadi. Menurut Bank Dunia, Indonesia dan Vietnam adalah dua negara yang sama-sama memiliki komitmen membelanjakan 20% anggarannya untuk pendidikan. Secara geografis, Indonesia dan Vietnam merupakan negara tetangga atau satu wilayah di dalam kawasan ASEAN. Pak Budiarso juga menyampaikan suatu hal terkait pendidikan di mana score untuk reading, math, dan science masyarakat kita berada di level 62, 63, 61 dari 66 total negara yang di survei. Penilaian score ini dilakukan oleh the Program for International Student Assessment atau yang disingkat dengan sebutan PISA. Penilain PISA terdiri dari tiga score, yaitu reading, math, dan science. Saya mengatakan PISA, ya, dan bukan PIZZA. Menurut PISA, di mana posisi Vietnam? Vietnam berada di peringkat ke 8 untuk penilaian kategori science.

Sebagai pengelola keuangan negara, penilaian dari PISA tersebut tentu telah menampar wajah kita. There must be something wrong about the way we manage keuangan negara. Apabila sampai kita tidak terbangun, tertampar, atau terhenyak, maka negara ini tidak akan dapat maju. Oleh karena itu, saya ingin kita benar-benar dapat mengevaluasi the way we alocate the budget atau fiskal kita. Alokasi atau distribusi fiskal tampaknya sudah menunjukkan adanya kelemahan. Namun, kita tidak perlu berkecil hati. Rekomendasi yang telah disampaikan tadi masih dapat terus untuk diperkuat. Bahkan tadi, Pak Askolani juga menyampaikan perlunya pembentukan Standard Operating Procedure (SOP) unutk konsep sinergi ini. Bagaimana mungkin kita dapat membuat Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik untuk memperbaiki sekolah jika masih ada sekolah yang terus mendapakan dana. Sedangkan, sekolah di kecamatan sebelahnya tidak pernah mendapatkan dana sekalipun. Ada sekolah yang lantainya belum rusak, tetapi terus mengalami pembaharuan dan perbaikan. Sementara itu, ada sekolah yang mau ambruk, tetapi belum mendapatkan dana untuk perbaikan. How could that had happened?

Hal ini saja baru merupakan pembicaraan mengenai bagaimana result dalam visi yang telah kita bentuk. Saya sudah menyampaikan kepada tiga Dirjen kita tadi bahwa.10 tahun yang lalu, ketika saya menjadi Menteri Keuangan, kita berbicara mengenai bagaimana memperbaiki bangunan sekolah di Republik Indonesia ini, sehingga pada masa akhir pemerintahan Pak Susilo Bambang Yudhoyono, semuanya akan dapat berjalan dengan baik. Dan kemarin, pada saat kita memperingati Hari Oeang, saya merasa sangat senang dengan semangat teman-teman di lingkungan Kementerian Keuangan yang memiliki program “Kemenkeu Mengajar.” Saya sangat tersentuh dengan semangat mereka, karena program ini merupakan program berbagi dari kita dan untuk mereka dalam bentuk mengajar. Namun di sisi yang berbeda,


122 123

saya juga merasa sangat sedih melihat bangunan sekolah dimana teman-teman Kemenkeu mengajar, masih ada yang kurang baik kondis fisiknya. Ini menjadi sebuah dilema di mana di saat anggaran pendidikan kita mengalami kenaikan dari Rp140 triliun menjadi Rp440 triliun selama kurun waktu 10 tahun, masih ada bangunan sekolah yang kurang layak untuk pendidikan. Dalam hal pengendalian fisik untuk bangunan sekolah saja, kita tidak dapat menutupinya. Bahkan, kita pun tidak dapat memonitor maupun membuat progres yang lebih baik. Pengendalian fisik untuk bangunan sekolah seharusnya lebih mudah untuk dilakukan track-nya. Belum lagi, pengendalian non fisik yang juga menjadi permasalahan di dalam dunia pendidikan kita. Di dalam kegiatan belajar mengajar, 25% guru yang dikatakan oleh Pak Budiarso tadi ternyata belum qualified dari sisi pendidikan dan kemampuan akademisnya. Guru kencing berdiri, tetapi murid kencing berlari. Artinya, apabila gurunya tidak dapat berdiri, maka muridnya pun juga tidak akan dapat berdiri. Oleh sebab itu, kita akan melihat perbaikan kualitas di sisi hulu. Setidaknya, 50% lebih dari para pendidik kita yang belum tersertifikasi atau belum menerima sertifikasi dapat segera memperbaikinya. Berdasarkan studi Bank Dunia saja, sebagian dari pendidik di Indonesia telah menerima sertifikasi. Program sertifikasi bagi guru atau para pendidik di Indonesia itu termasuk kegiatan yang paling ringan dan mudah untuk dilakukan. Apabila mereka sudah mendapatkan program sertifikasi, maka mereka tidak perlu mendapatkan sertifikasi kembali. List certificate itu digunakan untuk melihat apakah mereka yang sudah mendapatkan program sertifikasi dapat melaksanakan fungsinya sebagai guru secara baik.

Dari cerita mengenai kualitas guru tersebut, saya ingin sedikit bercerita. Kemarin pada saat Presiden mengundang anak-anak muda ke Istana, beberapa dari mereka datang dan menyampaikan kepada Pak Presiden bahwa mereka telah membuat platform aplikasi yang dinamakan “Ruang Guru.” Salah satu dari founder-nya merupakan penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Melihat itu, saya pun merasa bangga. Ruang Guru itu merupakan platform yang paling sering saya lihat di TV komersial. Dari iklan aplikasi Ruang Guru yang disampaikan TV tersebut, seorang murid tampak khawatir dengan hasil ujiannya, sehingga dia tidak dapat belajar dengan baik. Murid tersebut disarankan untuk mencari guru fisika. Kemudian, dia mendapatkan pencerahan, “oh, ada guru fisika bagus di sekolah SMP ini.” Namun, dia akhirnya disarankan untuk mendowload aplikasi dan itulah yang dinamakan aplikasi Ruang Guru. Dari penjelasan yang disampaikan TV komersial mengenai aplikasi Ruang Guru tersebut, apabila kita semua tidak mengerti mekanikanya, kita dapat belajar melalui aplikasi Ruang Guru tersebut.

Dari temuan tersebut, anda tentu dapat membayangkan mindset saat ini yang


banyak dipengaruhi oleh banyak hal, termasuk teknologi. Saya ingin teman-teman di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) untuk selalu aware terhadap perubahan. Salah satu perubahan di dalam literatur pengetahuan dan teknologi yang sangat banyak dibahas saat ini adalah pemanfaatan teknologi terapan tersebut. Hadirnya teknologi semacam aplikasi Ruang Guru barangkali dapat menggerus beberapa kampus di masa yang akan datang. Di Amerika Serikat sendiri, community college barangkali akan ditutup. Anda tidak perlu pergi ke community college yang barangkali dosennya tidak terlalu bagus. Anda pasti akan berpikiran, “mendingan saya membuka website sendiri dan menggunakan Massive Online Course (MOC).” Saya pun dapat mencari dosen yang terbagus di dunia ini. Mungkin saja dari Harvard, dari Berkeley, atau dari Cornell. Itu seandainya jika saya ingin belajar ilmu ekonomi. Saya pun akan mencari tahu mengenai dosen di kampus-kampus tersebut. Setelah itu, saya dapat mendengarkan profesor mengajar mengenai apa. Saya kemudian melihat textbook-nya. I don’t even have to go to the college. Saya bahkan dapat mengetahui mengenai itu semua.

Ini merupakan fenomena yang anda semua akan hadapi. Mindset kita sebagai pengelola keuangan negara apabila tidak melihat trend ini akan membuat diri kita terjebak dalam ketertinggalan. Kita dapat saja kemudian membuat alokasi, yaitu alokasi perencanaan mengenai bagaimana escape the world is not changing. Dunia sepertinya berhenti. Kita bahkan menutup tahun ini dengan bertanya, dapat berapa? Tahun ini mungkin hanya dapat ini saja. Kemudian, tahun ini dapat ini lagi. Mindset seperti ini pada umumnya selalu ada di kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah. Apabila hari ini saya mendapatkan 100, maka tahun depan, minimal saya mendapatkan 100 pula. Mungkin akan lebih bagus, kita dapat menambahkannya 10%. Seperti itulah mindset yang kita lihat selama ini. We don’t even know, 100 itu untuk apa? Karena, seperti yang tadi saya sampaikan, look-nya tidak terjadi. Inilah yang saya sebut sebagai siklus anggaran yang tidak ditutup. Oleh sebab itu, saya ingin sinergi itu muncul sebelum kelemahan kita ini terjadi berlarut-larut. Saya masih melihat banyak sekali evaluasi belanja negara yang masih sangat minim. Kita itu hanya menghabiskan tenaga kita untuk membahas masalah alokasi saja. Kita tidak meluangkan tenaga dan otak kita untuk menganalisa result-nya. That’s why, dosa kita di lingkungan Kementerian Keuangan minimal adalah melakukan pembiaran terhadap kualitas anggaran yang tidak baik. Betul, kan? Iya, kan? Semua itu dikarenakan anda hanya sibuk mengalokasikan anggaran saja. Belum lagi, jika kita sibuk mengambil penerimaan dan kemudian dialokasikan secara tidak benar. Salah satu tugas kita adalah memberikan tanggung jawab moral yang luar biasa besar untuk memperbaiki perencanaan dan penganggaran, sehingga perencanaan dan penganggaran tersebut dapat memberikan hasil seperti yang kita inginkan.Penjelaan saya sebelumnya baru mengambil masalah pendidikan saja.


124 125

Sekarang, sebagai contoh kedua, saya ingin membahas masalah kesehatan. Permasalahan kesehatan pada dasarnya sama. Jumlahnya di dalam anggaran adalah sebesar 5%. Saat ini, nilai anggarannya mencapai nilai sebesar Rp105 triliun. Dari apa yang disampaikan Pak Budiarso, masih banyak daerah yang tidak melakukan alokasi dan tidak berpartisipasi di dalam anggaran kesehatan ini. Kita seharusnya mampu melihat masalah ini dan mulai melakukan perbaikan. Banyak masalah di kementerian yang saat ini kita hadapi, yaitu di satu sisi ada kementerian yang banyak sekali alokasi anggaran belanjanya, tetapi tidak menghasilkan belanja yang baik. Namun di sisi yang lain, ada prioritas program yang begitu penting dan kementerian tersebut tidak mendapatkan alokasi belanja tersebut. Itu artinya bahwa kita ikut terlibat di dalamnya. Apakah kita pura-pura tidak melihat? Apakah kita tidak dapat melihat? Atau, apakah kita tidak mampu melihat, tetapi itu sudah terjadi? Saya memang mengetahui apa-apa yang dikatakan oleh Pak Askolani bahwa seluruh proses kerja ini membutuhkan keterlibatan politik. Ini memang bukan pure teknokrasi. Namun, kita memiliki leverage yang cukup besar untuk setidaknya menciptakan alokasi dan distribusi yang lebih baik, sehingga fiskal kita mampu menjawab persoalan-persoalan pembangunan saat ini maupun yang akan datang. Kita jangan melihat kebelakang. Pandanglah kedepan. Millenial atau generasi muda atau demografi deviden, mereka inilah yang akan menghadapi masa depan yang tidak mudah. Tanggung jawab kita untuk membuat keputusan hari ini yang dapat berimplikasi panjang kedepan, yaitu membuat mereka menjadi generasi yang lebih baik.

Masalah selanjutnya adalah infrastruktur. Pembangunan infrastruktur merupakan program prioritas pemerintah yang ketiga. Kemarin, Kementerian Keuangan dan Presiden membuat program pembangunan infrastruktur ini sebagai program pembangunan prioritas. Belanja negara ditujukan untuk membangun dari pinggiran dan mengubah APBN untuk pembangunan seluruh wilayah Indonesia dan bukan Jawa Centris saja. Artinya, kita menjadi Indonesia Centris. Belanja infrastruktur untuk tahun depan dianggarkan lebih dari Rp410 triliun. Kita melihat dari 3 tahun terakhir bahwa jumlah belanja pembangunan infrastruktur sudah mencapai lebih dari Rp1.000 triliun. Semua infrastruktur yang dibangun tersebut tidak hanya dibangun dan kemudian kita diam saja tanpa pemeliharaan. Infrastruktur itu perlu untuk maintenance. Dari sebab itu, hari ini kita sudah harus sudah mulai memikirkan dan mempertanyakan besarnya anggaran belanja infrastruktur tersebut. Yang menjadi pertanyaannya tentu adalah, apakah di dalam anggaran tersebut termasuk anggaran maintenance atau tidak?

Kemarin, percakapan antara Presiden dengan Bank Dunia sangat menarik. It’s so interesting. Dalam satu tahun, Menteri Pekerjaan Umum mengeluarkan belanja untuk maintenance sebesar Rp23 triliun. Anggaran maintenance


” kita memiliki leverage yang cukup besar untuk setidaknya menciptakan alokasi dan distribusi yang lebih baik, sehingga fiskal kita mampu menjawab persoalan-persoalan pembangunan saat ini maupun yang akan datang”


126 127

tersebut digunakan untuk pemeliharaan infrastruktur, khususnya jalan. Menurut hasil studi, biaya maintenance Rp23 triliun tersebut diukur dari kualitas dan kuantitas proses maintenance-nya. Namun, itu sebenarnya dapat kita hemat antara 10% sampai dengan 15%. Artinya, apabila anggaran maintenance-nya sebesar Rp23 triliun, maka kita dapat memelihara jalan dengan ukuran yang lebih panjang. Dengan adanya perhitungan penghematan belanja maintenance sebesar 15%, hal ini tentu menimbulkan pertanyaan. Mengapa seperti itu? Ya, itu karena cara belanjanya yang kurang efisien. Namun untuk sekarang, kita sudah mereformasinya.

Pada dasarnya, banyak sekali inovasi yang dapat kita lakukan, terutama cara kita membelanjakan anggaran belanja. Inovasi itulah yang nantinya akan mempengaruhi dan membedakan hasil yang akan kita peroleh. Tiga Dirjen yang datang pada hari ini seharusnya secara berkesinambungan bersinergi memikirkan perubahan ini, baik itu siang ataupun malam, pagi ataupun subuh, dan bahkan ketika tidur, mengigaunya pun terkait dengan sinergi perbaikan. Ini beneran, loh. Waktu mengigau seharusnya sinergi. Atau apabila tidak dapat tidur, maka ketika shalat, doanya itu, ya doa sinergi. Ya, kan? Namun pada intinya, saya sudah sangat senang, karena sudah banyak sekali yang mulai memikirkan bahwa semua ini penting. Jika dulu, menurut yang disampaikan Pak Marwanto tadi, tiga Dirjen itu satu keluarga, yaitu di bawah Direktorat Jenderal Anggaran. Oleh karena itu, saya mengatakan tadi, apabila Dirjennya sudah sinergi, maka eselon II-nya juga harus bersinergi. Namun, semua itu masih kurang karena masih belum sangat bersinergi. Dirjennya, kan sering Rapat pimpinan sama saya dan saya sudah berkali-kali berbicara dengan mereka. Apabila mereka tidak dapat bersinergi, maka mereka sebaiknya jangan bergabung di dalam tim saya. Maksudnya di sini, I’m not want to entertainted somebody. Jangan sampai mereka berpikir, “oh saya paling hebat Bu. Saya yang paling penting.” Apabila anda berpikiran dan bertindak seperti itu, saya sarankan sebaiknya anda jangan bergabung dengan tim saya. Saya ingin semua pimpinan di unit eselon I juga mengatakan seperti itu kepada semua anggota timnya. Apabila anda hanya mengatakan bahwa saya yang paling hebat, ya sudah. Anda sebaiknya keluar saja sebagai pemain single.

This is institution. Institusi kita adalah tempat di mana kita harus bekerja bersama-sama. Negaranya besar. APBN-nya besar. Keuangan negaranya juga besar. Kondisi dan situasi yang kita hadapi bahkan semakin kompleks. Oleh sebab itu, nonsense bagi kita jika kita mengatakan bahwa kita menjadi single player. Bagi saya nonsense saja. Perlakuan ini akan sama apabila eselon II-nya tidak dapat sinergi. Ya, di luar tim saja. Eselon III-nya juga demikan, karena tidak dapat bersinergi. Ya, di luar tim juga. Oleh karena itu, apabila ketiga Dirjen juga tidak dapat bersinergi, maka, ya saya mungkin akan menggabungkan saja lagi menjadi satu seperti dulu. Iya, kan? Ini sudah ada


rekomendasinya waktu jaman Pak Agus. Anda semua bahkan berdoa siang dan malam untuk itu. Untung saja, Ibu Menteri Keuangan tidak terburu-buru melakukan sinerginya untuk menjadikan satu Dirjen. Apabila itu terjadi, maka jumlah eselon II, III, IV-nya akan menjadi kecil, loh.

Anda semuanya dapat saja tiba-tiba tidak ada di posisi sebagai penjabat eselon. Namun, saya tadi sebenarnya ingin mengatakan bahwa standar sikap dasar kita sejak awal adalah bekerja bersama-sama. Kita sudah melihat beragam masalah yang ada dan apabila organisasi lemah dalam bersinergi, maka itu akan menghasilkan dampak yang sangat nyata buruknya. Iya, kan? Karena itu, saya seharusnya tidak perlu memotivasi apalagi mengancam. Anda terpanggil untuk membuat hari-hari anda setiap hari bukanlah hari yang sia-sia begitu saja. Di dalam doa awal kan seperti itu, ya? Pak ustadz mengatakan seperti itu tadi. Jangan sampai usaha yang kita lakukan setiap hari menjadi sia-sia. Saya bahkan hampir yakin bahwa anda semua pasti pernah banyak yang sudah lupa terhadap doa-doa anda. Ada kalimat doa yang membuat anda hampir menangis. Itu mungkin karena anda berdoa mengharapkan agar jangan sampai usaha yang kita lakukan menjadi sia-sia, karena setiap hari dan setiap waktu, kita akan merugi, kecuali apabila kita berbuat baik. Saya ingin semua itu anda lakukan. Bagaimana caranya? Satu, sinergi pastinya yang sudah jelas. Ya, kasusnya seperti tadi yang saya ceritakan. Pak Askolani mengatakan tadi bahwa kita sebaiknya membuat SOP untuk bagaimana kita bersinergi. Jangan sebentar-sebentar, disini anda mengatakan sinerginya bagus dan make sense. Benar begitu, kan. Apabila yang mengatakan Ibu, sepertinya benar, deh. Namun, setelah makan siang dan pulang ke kamar masing-masing, lupa lagi, deh. Dan apabila sudah dekat waktunya, misalnya mendekati penyelesaian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) ataupun penyelesaian lainnya, akhirnya lupa juga dari tujuan semula. So, sebelum adna melupakan itu, ada baiknya anda membuat SOP-nya. Apabila anda belum menyusun SOP, maka jalan untuk menyelesaikan masalah ini anda membuat Memorandun of Understanding (MOU). Apabila MOU-nya juga belum kuat, maka anda dapat menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Semacam itulah. Anda mau minta apa saja, saya berikan. Namun, tiga Dirjen yang hadir di sini tentu harus duduk bersama. Kemudian pertanyaan yang harus diselesaikan adalah apa-apa saja dari siklus APBN yang harus disinergikan.

Berikutnya adalah bagaimana sinergi dan bagaimana mekanisme yang ada harus dikerjakan. Bagaimana itulah yang paling sulit untuk dilaksanakan. Semua negara di dunia biasanya paling pintar ketika hanya mengajukan pertanyaan what-nya saja. Biasanya mereka akan berpkir, “oh, kita perlu sinergi itu.” Hanya sampai di situ saja. It’sonly a few country in the world yang dapat menterjemahkan arti kata what menjadi how. That will make difference. Yang membuat berbeda adalah apabila anda dapat mensinergikan


128 129

antara pidato, pekerjaan, dan organisasi menjadi satu siklus pelaksanaan tugas yang lebih baik atau lebih bagus. Itulah yang membedakan banyak negara di dunia ini. Negara maju adalah negara yang dapat meng-organized dan menerjemahkan ide-ide menjadi sesuatu yang konkrit. Oleh karena itu, saya meminta SOP atau MOU atau PMK atau whatever untuk dibuat. Lakukan itu segera, sehingga sinergi mulai menjadi suatu habit yang tertanam, yang terpelihara, dan makin dikuatkan mulai minggu ini. Begitu, ya. Nanti, saya akan terus-menerus menagih itu kepada anda semua.

Kedua, caranya bagaimana? Apakah dengan IT atau teknologi? Pak Askolani juga tadi sudah membuat penjelasan mengenai teknologi informasi yang dia kembangkan, seperti Simfoni dan Krisna. Demikian pula dengan Pak Budiarso yang juga mengembangkan teknologi informasinya, seperti e-government dan e-plan. Sementara itu, Pak Marwanto juga banyak mengembangkan teknologi informasinya, seperti SPAN, NPM, dan SAKTI. Semuanya melihat teknologi sebagai cara untuk memperbaiki bagaimana kita berorganisasi dan bekerja. Bahkan, pengembangan teknologi informasi ini juga semakin mengefisienkan sharing information. Informasi yang sudah di share seharusnya dapat memunculkan sikap, “oh, sesudah share informasi, berarti kita bisa mengidentifikasi masalah bersama dan kemudian keluar dengan solusi yang bisa dilakukan”. Ini merupakan konsistensi antardirjen. Konsistensi sendiri muncul apabila kita ingin mencapai anggaran pendidikan untuk memperbaiki kualitas muridnya, termasuk bagaimana caranya agar pelaksanaan penganggarannya konsisten di kementerian/lembaga dan di daerah. Presiden sudah menginstruksikan menggunakan leverage APBN semaksimal mungkin untuk mendisiplinkan kementerian/lembaga dan daerah dalam rangka mencapai kinerja yang lebih baik. Artinya, kita diberi tugas untuk men-design mulai dari alokasi anggaran sampai dengan membuat reward dan punishment. Sebagai contoh, daerah yang tidak melakukan sesuatu di bidang pendidikannya, daerah tersebut dapat diberikan punishment. Sementera itu, daerah yang melakukan dapat diberikan reward. Untuk perlakuan kepada kementerian/lembaga, hal ini juga dapat dilakukan sama seperti halnya kepada daerah. Kementerian/lembaga yang melakukan akan diberikan reward. Sedangkan, kementerian/lembaga yang tidak melakukan akan diberikan punishment. Itu merupakan instrumen, yaitu instrumen bagi pemerintahan. Presiden pun dapat menggunakan instrument tersebut. Presiden sendiri adalah pemegang kekuasaan tertinggi dari keuangan negara. Beliau menginginkan anggaran digunakan semaksimal mungkin sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan mencapai kinerja yang lebih baik. Itu artinya, kita harus melaksanakan dengan design dan sinergi yang bagus. Bahkan, saya tadi meminta agar kita mensinkronkan IT system kita. Sebaiknya, jangan berdiri sendiri-sendiri.

Pak Marwanto berkali-kali juga mengatakan ke saya, “Bu, itu interface-


nya sudah. It’s good”. Di Singapura, 10 tahun yang lalu ketika saya masih menjadi Menteri Keuangan dan melakukan reform design yang pertama, saya mendengar bahwa mereka melakukan sinkronisasi seluruh belanja IT yang mereka kelola. Sinkronisasi sistem itu dilakukan, karena saya yakin itu pasti banyak sekali menimbulkan waze atau overlapping atau sistem yang kemudian tidak sinkron. Kita sendiri membuat banyak sekali investasi di bidang IT, tetapi hasilnya justru tidak muncul. Melihat hal ini, saya meminta tolong untuk membenahi dan mencegah hal-hal yang tidak sinkron. Hilangkan ego sektoral. Saya tidak peduli dengan yang namanya Sakti atau Simfoni atau Sri Mulyani atau Askolani. Doesn’t matter. Yang terpenting itu adalah sistem informasi untuk mengelola keuangan negara dalam rangka agar kita dapat melakukan perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, akuntabilitas, dan feedback-ya dapat dilakukan secara full.

Saya tidak peduli dengan siapa namanya atau letaknya dimana, karena anda semua harus memiliki sikap yang sama seperti itu. Anda akan mengatakan, “Ibu kan begitu, karena Ibu Menteri Keuangan, kalau saya yang pentingkan anggarannya di Direktorat Jenderal saya, mesinnya ada di saya, masuk dalam belanja modal saya”. Benih-benih pikiran yang seperti itu tolong dibasmi. Apabila tidak dapat dibasmi, maka saya akan semprot, ya. Pokoknya, apabila ada ego sektoral di lingkungan Kementerian Keuangan, maka hal tersebut pasti dapat mempengaruhi kementerian/lembaga yang lain. Jika masalah ego sektoral di dalam Kementerian Keuangan saja kita tidak dapat mengatasinya, orang lain pasti akan berbicara bahwa sinergi itu paling gampang di dalam ucapan lisan semata. Yang paling sulit itu akan kelihatan pada akhirnya, seperti jika saya hanya memiliki uang sedolar, maka saya akan menaruhnya di mana? Itulah biasanya orang lupa akan sinergi. Rebutan kita jadinya. And that’s why, kita perlu untuk diuji. Oleh karena itu, tolong ya, yang kedua tadi adalah IT system.

Bapak Ibu sekalian. Sehubungan dengan sinergi ini, saya meminta Pak Dirjen dan seluruh jajarannya untuk mensinkronkan, mengefektifkan, dan menghebatkan pelaksanaan tugas-tugas kita. Saya tadi merasa senang, karena Indonesia masuk ke dalam the most dalam hal open budgeting. Kita itu termasuk among the best in the world. Kita bahkan termasuk the most transparant. Dari penghargaan yang kita terima tersebut, kita adalah hebat adanya. Dari sisi keseluruhan kita mengelola keuangan negara, mulai dari perjalanan kita membangun APBN sejak awal sampai dengan akhir tahun sehingga kita dapat mencapai penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) maupun publikasi laporan keuangan, itu semua merupakan hal yang luar biasa sekali. Untuk itu, saya benar-benar berterima kasih pada anda semua. Anda hebat dalam masalah ini.


130 131

” Saya hari ini memakai kata spektakuler berkali-kali, karena saya lihat anda memiliki potensi untuk bersinergi lebih dari yang saya harapkan ”


Dari masalah IT system yang saya sampaikan sebelumnya, saya berpendapat bahwa sinergi yang ketiga sesudah SOP adalah IT system. Dari sebab itu, saya ingin anda bersinergi untuk membuat ranking result. Ranking result sebaiknya jangan berdiri sendiri-sendiri. Apabila saya ingin mengambil contoh, Dana Desa merupakan contoh yang tepat. Melalui Dana Desa ini, saya ingin mengetahui informasi ini dari awal sampai akhir. Bukan hanya informasi yang disampaikan oleh Dirjen Perbendaharaan saja, tetapi saya juga dapat mengetahui informasi ini dari Dirjen Perimbangan Keuangan dan Dirjen Anggaran. Apabila studi tersebut dibuat dengan cara duduk sama-sama, maka hasilnya akan jauh lebih hebat. Demikian pula apabila saya ingin mengetahui informasi pendidikan di mana Pak Askolani yang membuat evaluasi dari spending review-nya, maka itu dapat diperoleh dengan cara mensinergikan informasi dengan Dirjen lainnya secara duduk bertiga. Hasilnya pasti jauh lebih spektakuler, karena kita akan menunjukan dimana letak titik kelemahan dan keunggulan kita. Hal ini sama dengan masalah infrastruktur yang saya sampaikan tadi di mana itu hanya berupa angka fisiknya saja. Dengan demikian, apabila anda duduk bertiga, otak ketiganya dijadikan satu, melihat data yang sama, melihat dari dimensi yang berbeda, that’s gonna be spectacular. Dan saya merindukan hal itu.

Pak Marwanto pada awal pidatonya mengatakan, “Ibu Menteri Keuangan yang saya hormati, yang kita banggakan dan saya cintai.” Cinta saya kepada anda itu menimbulkan rindu. Anda cinta saya, saya cinta anda. Itu pasti ada rasa rindu. Kerinduan saya itu sama artinya apabila ada seorang kekasih yang datang kepada saya dengan memakai baju yang keren dan membawa bunga. Apabila saya merindukan anda untuk datang ke tempat saya, maka itu artinya saya berharap anda datang dengan hasil karya hasil pemikiran bersama. Itu semacam bunga seperti yang saya sampaikan tadi, ya. Warnanya mungkin sudah terlalu loncat-loncat tadi. Bayangkan juga nanti sekitar bulan Juli, saya mendapatkan evaluasi spending review joint dari tiga Dirjen untuk bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan Dana Desa. That’s gonna be spectacular. Saya hari ini memakai kata spektakuler berkali-kali, karena saya lihat anda memiliki potensi untuk bersinergi lebih dari yang saya harapkan. Coba dibuat tracking output-nya, mulai dari perencanaan. Nanti akan timbul pertanyaan, kok hasilnya hanya segini, ya? Dan bukan hanya mengenai berapa kilometer yang kita sudah bangun, tetapi outcome, output, dan result impact juga menjadi pertimbangan dalam mengevaluasi hasil sinergi yang kita lakukan. Dampaknya dapat diukur dengan melihat berapa jumlah orang yang hidup dalam kemiskinan. Selain itu, berapa banyak jumlah orang yang mendapat pekerjaan dan berapa banyak jumlah keluarga pra sejahtera yang menjadi keluarga sejahtera. Saya sangat yakin, apabila tiga otak didudukkan secara bersama-sama dan ditambah pula sedikit otak dari BKF jika mereka mau, maka semuanya tidak akan menjadi otak-otak yang berdiri sendiri, tetapi menjadi satu otak yang kokoh. Mereka akan benar-benar


132 133

berpikir, melakukan analisa, melihat data, melihat seluruh link-nya, dan menyampaikan hasil yang kemudian disampaikan untuk memperbaiki siklus kedepannya. Dengan demikian, sinergi yang ketiga adalah sinergi tracking result dan analytical work. Setelah ini, saya mungkin akan mengakhiri pidato ini dan pembicaraan mengenai sinergi ini pun juga akan berakhir pula. Saya sekarang mau menantang anda lebih tinggi lagi. Begini, apabila anda memiliki Menteri seperti saya ini, itu artinya anda harus siap capek, ya. Maksudnya begini, apabila anda baru diberikan assignment dan mendapatkan hasil, maka saya akan senang dan saya tentu akan berpikir untuk apalagi saya harus memberikan tugas. So, I’m going to challenge you all. Saya akan menantang anda dengan sofistikasi-sofistikasi di atas yang sudah saya sampaikan untuk anda sinergikan. Yang ini saja masih ada masalah, kan? Dari sebab itu, saya meminta tolong kepada anda semuanya untuk membereskan semua ini. Sambil anda membereskan, anda pasti akan berpikir bahwa saya akan memberi sebuah tantangan yang baru bagi anda. What is the sophisticated yang baru atau yang saya inginkan akan baru itu? Pada waktu saya kembali ke Indonesia dan saya memperhatikan APBN tahun 2016 dan tahun 2017, serta perhatian saya terhadap penyusunan APBN 2018 yang sedang berjalan saat ini, saya melihat bahwa di dalam kita mengelola APBN sebenarnya ada hal yang dapat kita optimalkan atau kita push dengan menggunakan instrumen APBN. Apa itu? The concept of value for money. Konsep ini memiliki makna proporsional terhadap besaran berapa nilai yang sebenarnya harus kita dapat dan dengan jumlah belanja yang sekian. Sebagai contoh, dari apa yang telah saya sampaikan sebelumnya, yaitu anggaran pendidikan, 20% anggaran pendidikan kita yang sebesar Rp440 triliun ternyata hanya menempatkan Indonesia pada ranking ke-52. Sementara itu, Vietnam sendiri mampu menempatkan posisi kemampuan science-nya di rangking ke-8. Itu artinya, money yang kita spend ternyata we don’t get the value yang kita seharusnya dapatkan. That we deserved. Kita memang sudah mengetahui bahwa ini sebenarnya merupakan penyakit. Apabila orang tidak mendapatkan value for money-nya, maka kejadian ini disebabkan karena kita mengalokasikannya terlalu menggampangkan. “Ya, udah. Ini tak kasih. Ini duit untuk kamu,” begitu biasanya pemikiran kita seperi kita memberikan uang kepada anak kita. Apabila kita memberikan anak uang yang baru berdehem saja sudah kita berikan dan kita tidak pernah menanyakan untuk apa uang itu akan digunakan, ini mungkin memberikan makna “there is no” atau barangkali uang itu akan menjadi racun pada akhirnya”.

So, value for money menjadi nilai tambah yang saya inginkan pada kegiatan sinergi kita di dalam mengelola APBN ini. Oleh karena itu, saya mengharapkan tataran tiga Dirjen ini memiliki Dexyribonucleic Acid (DNA) anda masing-masing di mana gennya dapat diketahui di dalam anda bersikap dan di dalam


anda mulai merancang APBN yang nantinya akan dilakukan secara bersama-sama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sampai dengan mengalokasikannya. Anda diharapkan jangan pernah bosan untuk bertanya, “emang ini programnya perlu? Kalau dia perlu, memang butuh sekian? Kalau butuh sekian, anda tanya emangnya hasilnya hanya sekian?”.You keep asking apakah setiap rupiah yang kita belanja we get the result that we deserved. Apabila anda tidak memiliki attitude seperti itu, maka anda tidak mengelola keuangan negara secara benar. Bahkan, apabila anda tidak terusik, mulai dari hati nurani anda, mata anda, sampai pikiran anda terhadap anggaran belanja negara yang tidak menghasilkan apa-apa, then you are not pengelola keuangan negara yang baik. We should ask. Namun, tidak hanya ditunjukan dengan bertanya saja, tetapi anda harus memaksanya melalui sistem kepada kementerian/lembaga dan daerah agar mereka dapat melaksanakan pengelolaan keuangan negara ini secara akuntabel, serta mendorong mereka untuk memberikan value for ismoney terhadap rupiah yang mereka dapatkan. Jangan pernah mengatakan, “oh, ya sudah. Tutup mata, deh”. Dari sebab itu, kita membutuhkan sikap orang-orang yang berpikiran akuntabel terhadap pengelolaan keuangan negara, termasuk memberikan value for money agar semua pemikiran ini menjadi satu.

Untuk tantangan kedua, Pak Askolani tadi menyampaikan bahwa APBN itu terdiri dari penerimaan, belanja dan pembiayaan. Realisasi APBN tersebut disampaikan dalam bentuk i-Account, Benar begitu, kan? Keyakinan saya, semua yang duduk disini sudah seharusnya mengetahui apa itu yang namanya i-Account. Apabila ada yang belum mengetahui apa itu i-Account, maka mereka seharusnya tidak masuk ke dalam Dirjen ini. Sekrang, saya ingin bertanya kepada anda semua. Di dalam penjelasan i-Account yang disampaikan Pak Askolani, khususnya di sisi belanja, ada yang berasal dari kementerian/lembaga, ada yang dari daerah, dan ada yang dari hulu. Betul, kan tadi disampaikan seperti itu. Sekarang, ada suatu program dan ada below the line. Below the line di sini dimaksudkan sebagai bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN) yang dapat disampaikan kepada perusahaan atau organisasi pemerintah, seperti halnya Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), ataupun kepada PT Sarana Multigriya Finansial (PT SMF). Sementara itu, program yang dimaksud merupakan program pembangunan sebuah proyek. Sebut saja, proyek pembangunan transportasi publik di suatu kota menjelang Indonesia menuju era urbanisasi. Saya kemudian akan meminta kepada anda, khususnya anda bertiga, untuk duduk bersinergi dan memperluas lingkup kerja anda berkerja sama dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR). Dengan Pak Robert Pakpahan tentunya. Sekarang, ada pertanyaan dari kementerian/lembaga, “Bu, saya membutuhkan untuk membangun LRT di kota saya”. Bupati atau walikota kemudian datang. Setelah itu, program pembangunan Light Rail Transit (LRT) ini disetujui Menteri Perhubungan.


134 135

Mulai dari situ, saya ingin anda mulai berpikir, “ok, kebutuhannya berapa?” Katakanlah sejumlah x amount of money atau sebut saja Rp100 triliun. Dari jumlah Rp100 triliun tersebut, kita memiliki alternatif apakah ingin diberikan kepada Menteri Perhubungan untuk membangun LRT di daerah secara keseluruhan atau hanya dibagi sebagiannya kepada daerah. Tidak hanya itu, kita juga harus bertanya apakah daerah yang akan membangun atau anda ingin agar dana yang diperoleh tersebut sebagiannya akan diberikan kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) untuk dikerjakan oleh PT SMI. Di sini, kita memiliki opsi.

Selama ini, kita mengerjakan semua ini secara mudahnya saja. Saya juga yakin bahwa semuanya yang ada disini memiliki mental seperti itu. Maksudnya, apabila anda memberikan kementerian/lembaga atau daerah uang sebesar 1 dolar US, maka output yang didapatkan juga sebesar 1 dolar US. Begitu, kan? Umpamanya, saya belanja untuk Rp1 miliar untuk mendapatkan 1 kilometer jalan. Dengan kata lain, Rp1 miliar sama dengan 1 kilometer jalan. Pembangunan jalan tersebut dapat dilakukan oleh Menteri Pekerjaan Umum atau melalui daerah. Demikian pula untuk penggunaan dan alokasinya, apakah itu digunakan di atas fisik atau apakah itu dibelanjakan melalui belanja modal kementerian/lembaga.

Saya ingin Kementerian Keuangan sekarang sudah mulai dapat menjustifikasi. Kita harus mengoptimal potensi kita. Artinya, kebutuhan pembangunan 1 kilometer jalan sebenarnya dapat dilakukan lebih dari yang kita harapankan. Dari pembangunan jalan 1 kilometer tersebut, kita akan bertanya kepada diri kita sendiri, “dapat tidak, saya membangun instead of 1-100?” Sebagai contoh, skemanya mungkin dapat digambarkan sebagai berikut. Saya mungkin akan memberikan Menteri Pekerjaan Umum untuk membangun jalan sepanjang 10 kilometer saja. Sementara itu, saya akan memberikan 30 kilometer untuk daerah. Sisanya, 10 kilometer pembanguan jalan tersebut, saya akan berikan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Ada kemungkinan, pihak swasta akan masuk dan anda akan memberikan mereka wewenang untuk membangun jalan yang mungkin saja membangun jalan sepanjang 50 kilometer.

Dari sebab itu, saya ingin anda membuat APBN itu sebagai pemancing. Itulah yang kita sebut sebagai katalis supaya private sector memiliki keinginan untuk masuk dan bergabung sebagai investor. Kegiatan maintenance untuk infrastruktur seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya dapat juga mengunakan skema ini. Artinya di sini, DJPK dan DJPb dapat menjadi the real pressure dan pengelola keuangan negara yang dapat memiliki inovasi seperti hal-hal tersebut. “Bu, kayaknya kalau kita mau membangun 50 airport baru lagi dalam waktu, katakanlah 10 tahun, mungkin yang 50 itu butuhnya sekian ratus triliun.” Pertanyaan itu dapat saja menjadi pertimbangan


” Saya ingin Kementerian Keuangan sekarang sudah mulai dapat menjustifikasi. Kita harus mengoptimal potensi kita. Artinya, kebutuhan pembangunan 1 kilometer jalan sebenarnya dapat dilakukan lebih dari yang kita harapankan ”


136 137

bagi kita untuk merancang APBN kita sedemikian rupa di mana kita dapat membangun fasilitas publik sekian triliun melalui APBN maupun melalui daerah. Sekian triliunnya lagi, dapat saja anda peroleh melalui BUMN maupun swasta. Hampir semua hal yang terkait dengan revenue generating, anda dapat melakukannya. Bahkan, anda dapat membuat itu, karena kita sudah berbicara mengenai multiple multi years contract. Oleh karena itu, semua itu pada dasarnya dapat anda lakukan.

Saya ingin sumber daya manusia di DJPb dan DJPK memiliki ahli-ahli keuangan yang dapat membuat inovasi seperti itu atau anda semua sebaiknya duduk bersama dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII). Mereka itu adalah BUMN yang diciptakan oleh Menteri Keuangan 10 tahun yang lalu yang namanya Sri Mulyani. Mereka banyak melakukan pipeline development. Saya bahkan sudah meminta dua Chief Executive Officers (CEO) atau Direktur Utamanya untuk bekerja sama dengan kita. Dengan memulai kerjasama dan inovasi, saya meminta kepada anda semua untuk menjadi transline atau instrumen kepanjangan Kementerian Keuangan. Kerjasama tersebut memberikan kita jalan untuk membiayai sejumlah pembangunan fasilitas umum, Seandainya, apabila saat ini saya tidak memiliki Rp30 triliun, dapat tidak saya berkomitmen membiayai pembangunan dengan dana sebanyak Rp6 triliun selama 2 tahun? Sisanya sebesar Rp24 triliun yang saya dapatkan dari sumber lain, dapat tidak saya cicil pelunasannya selama 15 tahun ke depan? Namun demikian, saya juga meminta kepada anda semua untuk kita berpikir mengenai contigent liability-nya. Dari sebab itu, anda semua harus berbicara dengan DJPPR. Ini semua menjadi tantangan anda dalam bersinergi, khususnya bersinergi antara anda berempat dengan BUMN. Saya meminta anda mencoba untuk memikirkan hal ini. PT SMI itu sudah membangun air minum, membangun rumah sakit, membangun jalan raya, dan membangun airport. Pengalaman tersebut tentu memberikan indikasi apabila masih ada orang dari kementerian atau daerah yang mengatakan, “Pak, saya minta anggaran prioritas untuk airport saya,” maka anda tidak boleh hanya bernegosiasi dan langsung memberikan jumlah dana yang mereka butuhkan. Anda harus bertanya. Apakah semuanya harus dari anggaran tadi? Apa perlu? Apa harus sebesar itu? Apakah hasilnya hanya sekian? Begitu, kan? Ditambah seperti yang telah saya sampaikan tadi bahwa anda harus dapat mengalokasi bagaimana menarik anggaran orang lain untuk dapat masuk dan berpartisipasi. Ini yang saya inginkan. It’s your job supaya kerinduan saya kepada anda dapat terus terpelihara. Oleh karena itu, anda harus memperbaiki analisanya dan sofistikasinya. Tidak ketinggalan, anda juga harus memperbaiki value for money kita.

Sebagai penutup, saya ingin mengatakan kembali bahwa saya merasa sangat senang sekali dengan launching yang kita lakukan hari ini, termasuk publikasi


yang juga anda lakukan hari ini. Sebagai pengelola keuangan negara, kita harus akuntabel. Kita sudah meminta seluruh Direktorat Jenderal dan unit eselon I lainnya untuk membuat konsolidasi dalam mengkomunikasikan data dan informasi yang dibutuhkan. It doesn’t make any sense. Pak Budiarso nanti akan menayangkan kembali presentasinya yang memuat banyak sekali data-data yang bagus. Demikian pula dengan presentasi Pak Askolani yang juga memiliki data-data dan informasi yang bagus. Bahkan, Pak Marwanto pun memliki data-data dan informasi yang bagus. Hanya saja, orang luar tetap saja masih belum mengerti APBN. Mereka melihat APBN hanya, “ah, Menteri Keuangan hobinya cuma majakin sama hutang”. Where is your information? Why I have to defense? Pernyataan tersebut seolah-olah melihat kerja Menteri Keuangan hanya dua saja, yaitu menarik pajak atau membuat hutang. Ini terjadi karena it’s because we failed to communicate. Kita gagal mengkomunikasikan dengan baik. Padahal, Kementerian Keuangan ini duduk di atas informasi dan data yang luar biasa besarnya. Apabila anda adalah private sector, anda tentu dapat mengubah dan mengolah data tersebut secara cepat dan baik. Data tersebut diolah dengan segala macam dan jadilah pula segala macam produk yang direncanakan. Ada orang, ada perusahaan, ada konsultan di mana mereka semua ini hanya membuat survei dengan jumlah hasil data yang mungkin hanya sedikit, tetapi mampu membuat informasi yang viral hanya dengan 10 gambar yang dipublikasikan. Padahal, mereka hanya menyampaikan, “oh, milenial sekarang senangnya belanjanya adalah jalan-jalan. Tidak lagi beli sepatu.” Dari data dan menjadi informasi yang viral memperlihatkan kepada kita semua bahwa informasi sungguh luar biasa dampaknya.

Di Kementerian Keuangan, dana itu berlimpah, mungkin jutaan, tetapi no one make that kind of. Oleh karena itu, saya ingin generasi Kementerian Keuangan yang milenial di tiga Direktorat Jenderal ini mulai berpikir melalui data yang kita miliki untuk how to communicate? Yang terpenting, konsolidasikan dan komunikasikan. Saya selalu mengatakan APBN adalah uang rakyat. Pahami, kritisi, dan gunakan sebaik-baiknya untuk kemakmuran masyarakat kita. Semua ini menjadi tugas kita untuk dapat membuat masyarakat memahami hal ini. So, saya menutup acara hari ini dengan mengatakan sinergi dalam komunikasi adalah penting. Saya meminta anda semua memperbaiki mulai dari publikasinya, datanya, informasinya, dan analisanya. Saya ingin menyampaikan bahwa Kementerian Keuangan yang keren adalah Kementerian Keuangan yang otaknya bagus, fisiknya keren, dan kita pun dapat menjalankan tugas dengan baik. Menterinya juga keren, Dirjennya keren, jajarannya keren. That’s Kementerian Keuangan.

Terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.


138 139

11

140 141

Outlook Perekonomian dan Sektor Finansial Indonesia di Era Disrupsi

Keynote Speech pada Seminar Nasional INDEF dengan Tema: “Political Economy Outlook 2017”

Ballroom Hotel Shangri-la, 22 November 2017




Selamat pagi, Salam Sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya.

Yang saya hormati Pak Didik Rachbinidan seluruh jajaran yang dari INDEF termasuk senior saya tapi belum saya lihat Pak Faisal dan penggantinya dari BRI, Pak Halim atau seluruh AAS para sponsor maupun para hadirin yang kami hormati.Pagi hari ini saya diminta untuk memberikan paparan mengenai bagaimana outlook dari perekonomian Indonesia pada era disrupsi ini. Jadi mungkin saya akan membagi menjadi 2bagian. Yang pertama adalah mengenai masalah ekonomi dan terutama di dalam grooming APBN. Dan yang kedua tentu dari sisi financial sector yang merupakan fokus dari seminar pada pagi hari ini.

Pertama-tama tentu saya akan mulai dengan ekonomi Indonesia. Tahun 2017 ini kita sudah memasuki bulan ke 11 dan perkembangan sampai dengan bulan ini tentu perlu untuk kita simak dan terus menerus kita teliti kemana sebetulnya arah dan apa kekuatan-kekuatan yang bisa mendorong maupun membuat disrupsi terhadap kemajuan ekonomi di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan ke 3seperti kita semua sudah lihat adalah sebesar 5,06% year on year. Banyak analisa dan saya yakin dari ekonomi INDEFjuga melakukan analisa terhadap angka 5,06% terutama dari sisi komposisinya. Dari kami, kami melihatnya ada 2 faktor yang sangat berbeda sekali taft nya atau tracknya dibandingkan dengan kuartal-kuartal sebelumnya. Dua faktor yang sangat berbeda itu adalah investasi dan export. Pertumbuhan investasi dengan pertumbuhan ekonomi 5,06 ini menunjukkan pada kuartal ke 3 adalah tumbuh dengan 7,1%. Sedangkan dari sisi faktor yang ke 2 yaitu export kondisi eksternalnya membaik dari seluruh outlook ekonomi tahun 2017 yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga internasional, International Financial Institutionseperti IMF World Bank OECD mengabarkan tahun 2017 itu outlooknya jauh lebih tinggi dari tahun 2016 yaitu kalau IMF mendekati 3,7%. Ini menjelaskan kenapa export menunjukkan pemulihan dan kuartal ke 3 Indonesia membutuhkan growth dariexport mencapai 17,3% dengan disertai import 15,1%. Bagi pemerintah ini 2 fenomena yang cukup positif dan sangat signifikan dibandingkan dengan track record kuartal-kuartal


sebelumnya selama 3 tahun terakhir. Bahkan kalau kita lihat exportmelonjak ke 17 itu dari yang tadinya selalu negative growth. Itu suatu fenomena yang harus kita lihat.Nah oleh karena itu bagi Indonesia tentu kita akan melihat bagaimana respon terhadap statistik dari pertumbuhan ekonomi ini dikaitkan dengan policy pemerintah. Pertama kalau dilihat dari investasi yang mulai pulih 7,1 dan dengan disertai dengan import bahan baku dan bahan-bahan modal kita melihat bahwa denyut dari investasi mulai muncul. Berarti ini adalah suatu momentum yang harus terus dijaga. Bagaimana pemerintah menjaga berbagai indikator menunjukkan bahwa fokus pemerintah untuk memperbaiki iklim investasi atau investment climate itu menunjukkan adanya paling tidak suatu konfirmasi bahwa ada positive appreciation. Pertama kalau kita lihat dari persepsi risiko, Indonesia sekarang sudah investment grade dari 3 rating agency. Dan kita berharap tidak hanya investment grade yang saat ini saja tapi dia akan terus menerus upgraded dengan positive outlook.Kedua kalau kita lihat dari competitiveness index, Indonesia global competitivenessindex kita juga naik 5 peringkat dari 41 menjadi 36. Kemudian dari doing business, ease of doing business yang dikeluarkan oleh World Bank sebagai ranking antar negara, Indonesia 2 tahun berturut-turut meloncat sehingga sekarang kita menduduki posisi 72. Pada waktu awal Presiden Jokowi kita masih di posisi 124. Saya ingat karena saya ada di Amerika dan selalu sebelum keluarnya ease of doing business itu Menteri dan BKPM selalu ribut karena nanti Indonesia ada di ranking di atas 100 bersama dengan negara-negara. Sekarang kita selalu di ranking 71 dan kita cuma mikir siapa di depan kita dan siapa yang sudah kita lewati. Itu adalah sesuatu yang luar biasa untuk negara sebesar Indonesia karena saya tahu betul ease of doing business it’s not an easy index untuk dan setiap kita maju 1 ranking berarti kita mendorong negara lain ke belakang. Itu yang kita lihat. Dan untuk ini Bapak Presiden masih tetap belum happy. Jadi kita pikir sudah 72 it’s good enough jadi kita termasuk top reformer setiap kali kita sidang kabinet dan kemarin bertemu World Bank, President I disappoint, my ministers by saying that I’m not satisfy with this 72 ranking, I want to bein a 40. Jadi nah itu kan sesuatu yang artinya biayanya Bapak Presiden yang hanya down to earth, we want to make surethatyang disebut it’s not about ranking tapi actually indikator yang menggambarkan how we are going toimprove real investment environment bagi para pengusaha baik pengusaha besar, menengah, kecil mereka merasa dan terutama ease of doing business actually untuk usaha kecil menengah karena itu adalah semakin easy maka usaha kecil itu tidak perlu harus pakai koneksi untuk bisa starting their business. Kalau ease of doing business ini jelek itu biasanya ekonominya bisa terbagus tapi biasanya yang thriveatau yang tumbuh itu adalah mereka yang well connected. Jadi ini juga ide demokratisasi di dalam ekonomi itu menjadi sangat penting. Saya harap INDEF itu memberikan juga banyak research di bidang itu karena terlalu banyak di INDEF itu political economics dan intens economics. Jadi harusnya lihat demokratisasi ekonomi itu sebagai sesuatu


research. Ah saya tidak menyindir tapi memang betul. Itu adalah sesuatu yang memang sangat penting. Nah kita tidak hanya bicara ingin growth tapi kita juga ingin suatu share prosperity atau yang disebut keseimbangan di dalam pemerataan karena Presiden juga tahu bahwa masalah pemerataan atau ketimpangan itu akan menjadi suatu tidak hanya political issue tapi itu akan menjauhkan Indonesia dari cita-cita mencapai kemerdekaan yang adil, makmur dan beradab.

Nah ini adalah suatu positive side yang kita akan coba. Namun kita juga melihat bahwa dengan positive investment dan export ada banyak sekali downside risk yang harus kita terus waspadai terutama pertama downside risk yang berasal dari luar adalah lingkungan geopolitik global maupun regional. Belum pernah terjadi bahwa proximitydari ketegangan internasional itu ada di dekat Indonesia atau di kawasan Asia tapi dalam 6 bulan terakhir kita melihat seluruh fokus adalah pada Donald Trump, Ted Cruz, Kim Jong-un. Ini adalah sesuatu yang harus diwaspadai karena itu untuk negara-negara yang menjadi mesin pertumbuhan di Asia seperti Jepang, South Korea dan RRT, matters a lot isu ini dan ini kalau Asia mulai merasa weak atau distracted dari economic growth dandynamism maka kita juga akan melihat ini akan berpengaruh kepada keseluruhan kawasan dan dunia.

Yang kedua tentu kita akan terus melihat fenomena pergerakan dari suku bunga atau monetary policy direction dari negara-negara maju karena memang mereka melakukan extraordinary policy selama hampir 1 dekade ini dan oleh karena itu monetary easing secara bertahap akan dinormalized dan itu artinya suku bunga akan mulai meningkat.Yang ketiga tentu kita juga harus melihat ekonomi kedua terbesar di dunia yaitu RRT terus melakukan rebalancing dan di dalam proses itu pasti akan terjadi beberapa ekses yang spill overnyaakan sangat terasa di seluruh dunia.Kalau dan yang keempat dari sisi eksternal Indonesia adalah investment dari sisi climatechangekarena perubahan karena iklim itu mempengaruhi betul mengenai pola apakah itu yang kemudian berhubungan dengan food security maupun mnc security atau watersecurity. Itu 4 resiko yang kita lihat sebagai eksternal. Di dalam negeri dilihat dari komposisi growthnya kita tentu lihat dan ini nanti yang akan dibahas banyak oleh INDEF mengenai political situation tahun 17, 18 dan 19 menjelang disebut siklus politik Indonesia. Tahun depan 171 pemerintah daerah akan melakukan pilkada dan itu juga menyangkut provinsi-provinsi yang selama ini menjadi mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah dan juga beberapa provinsi di luar di Bali menjadi pusat perhatian banyak juga.Oleh karena itu kita berharap bahwa siklus politik ini tidak menjadi kita berpikir pesimis atau dalam arti skeptical tetapi lebih berpikir dari sisi positive side. Pertama tentu ituterasanyabahwa Indonesia sudah berkali-kali melakukan siklus politik. Dan walaupun ketegangan terjadi patternnya selalu ada namun it will end

144 145

” fenomena mengenai teknologi dan dominasi dari kelompok generasi muda di Indonesia, millenial atau yang disebut generation Z atau Y and Z yang dua-duanya sekarang sebetulnya menjadi the driver maupun yang menentukan tone dari segala macam politik ekonomi sosial dan karena mereka very made technology savvy, ”


up good. Ini karena kita berterima kasih kepada seluruh institusi politik sudah memiliki kematangan yang cukup baik apakah itu partai politik, apakah itu dari sisi penyelenggara pemilihan, apakah dari aparat keamanan dan TNI maupun Polri. Dan tentu saja dari sisi sikap politisi yang sudah jugasemakin memahami mengenai proses dan siklus politik. Ini adalah suatu achievement yang luar biasa. Kalau anda bandingkan dengan siklus politik di semua negara it’s always nasty and ugly menjelang pemilihan. Tidak ada yang disebut decency. Itu juga akankita lihat dan itu berarti ya memang konsekuensi dari sisi demokrasi namun yang membedakan adalah apakah negara itu begitu dia selesai dia bisa kembali bersatu dan going move on atau kemudian menjalankan program-program seperti yang ditawarkan oleh para kandidatnya.Dengan fenomena itu tadi yang kedua dari sisi domestik selain gotic tentu saja fenomena mengenai teknologi dan dominasi dari kelompok generasi muda di Indonesia, millenial atau yang disebut generation Z atau Y and Z yang dua-duanya sekarang sebetulnya menjadi the driver maupun yang menentukan tone dari segala macam politik ekonomi sosial dan karena mereka very made technology savvy, mereka sangat cerdas di dalam menggunakan teknologi, mereka juga bisa melakukan banyak sekali ekspresi apakah itu dari sisi politik ekonomi sosial. Dan dampaknya juga luar biasa. Disrupsiini terhadap termasuk sebetulnya kalau kita mau bicara mengenai arah dari suatu kebijakan karena mereka bisa menentukan yang disebut mooddan tone maupun confidence. Kita melihat bahwa ini adalah opportunity tapi juga at the same time kita juga perlu untuk terus memahaminya bagaimana dinamika ini akan menjadi suatu faktor yang seharusnya positif untuk ekonomi dan politik dan sosial Indonesia.Faktor yang ketiga di dalam domestik adalah persepsi mengenai daya beli. Dan kita melihat bahwa pertumbuhan konsumsi sebesar 4,93 di kuartal ketiga memang perlu untuk diwaspadai namun tidak terlalu harus menjadi sesuatu yang mengkhawatirkan berlebihan karena ada banyak sekali debate mengenai hal ini apakah ini adalah pergeseran dari apa yang disebut lebaran, apakah ini adalah fenomena pindahan ke online yang belum tercapture, apakah ini adalah sesuatu yang memang ada faktor yang mendukung daya beli yang menurun. Bagi pemerintah untuk itu akan meneliti apa sih yang menjadi faktor untuk menentukan daya beli. Pertama tentu upah dan gaji karena itu yang menyebabkan atau income mereka makanya kalau selama tidak terjadi lay offatau pengangguran menurun dan dalam hal ini pertumbuhan dari upah riil berarti sesudah dikurangi oleh inflasi itu tetap positif maka itu menunjukkan bahwa ada yang positif. Orang mengatakan juga semuanya kerja di sektor formal betul dan oleh karena itu kita lihat juga upah dari pekerja yang dianggap non formal dalam hal ini. Dan pemerintah melakukan banyak sekali massive program untuk menjaga daya beli terutama kelompok yang 20% paling bawah di dalam piramida Indonesia. Oleh karena itu kita melakukan banyak sekali program social safety net di dalam program APBN kita. Namun kita juga melihat bahwa ada juga fenomena confidence. Kalau daya belinya incomenya ada apakah mereka punya confidence dan di


sini juga mixed berbagai macam analisanya. Dari sisi satu indikatorconfidence dari consumer tetap tinggi namun mereka tidak mengexecute confidence itu. Ini juga menjadi sesuatu. Ada analisa yang ketiga terjadi shifting. Jadi kalau kelompok millenial sekarang lebih banyak berkonsumsi pada bidang-bidang yang beda sekali dengan baby boomers seperti kita-kita ini. Ini adalah menggambarkan berarti basket of commoditynya akan berubah dari sisi consumernamun pertanyaannya tentu saja dan kita terus berdiskusi di antara lingkungan pemerintah sendiri apakah statistik dan Biro Pusat Statistik bisa secara cepat dan tepat mengcapture fenomena disruptionini. Karena bisa saja terjadi suatu shift tetapi karena metodologi statistik dan cara surfingnya masih belum berubah ini tidak tercapture. Jangan lupa kalau kita bicara tentang consumption itu basket of consumptionsurvey itu dilakukannya adalah per 10 tahun. Jadi perubahan terjadi pada tahun-tahun terakhir. Nah ini fenomena yang mungkin kita kenapa kita perlu perhatikan ini karena buat pemerintah jangan sama seperti kita melakukan analisa apapun kalau kita salah membaca indikator kita juga salah bereaksi. Tapi dalam hal ini kita juga perlu untuk melihat banyak sekali yang disebut second third indicators yang untuk bisa menjustified. Salah satunya tentu pemerintah juga melihat kalau dari sisi penerimaan perpajakan sampai dengan kuartal ketiga atau bulan Oktober itu hampir semua sisi supply, production side itu growthnya luar biasa bahkan mendekati semuanya double digit. Itu adalah suatu fenomena. Dan tentu pemerintah tidak make-up, pajaknya ditunjukin pura-pura bagus kan enggak juga wong duit itu duit masuk beneran. Jadi ini fenomena yang harus kita pelajari untuk melihat apa yang disebut apakah terjadi suatu perubahan yang perlu untuk mendapatkan respon yang akurat dari pemerintah.

Untuk tahun 2018 seperti diketahui bahwa pemerintah berasumsi di dalam APBN 2018 sebagai suatu baseline untuk mengestimate dari postur APBN 2018 terus akan tetap terjaga momentumnya menjadi mendekati 5,4%. Dan ini berarti suatu growth yang akan tetap terjaga. Kita tetap optimis apabila konsumen tetap terjaga pada level growth 5% dan investasi maupun export akan momentum yang kuat kalau ketiga itu bertahan paling tidak tentu kita juga akan sangat optimis bahwa itu akan bisa tercapai meskipun kita juga mengenali yang disebut downside risk yang seperti saya sampaikan. Dan dari sisi growth kita optimis, dari sisi stabilitas kita juga tetap optimis bersama Bank Indonesia, LPS dan OJK. Dari sisi financial sector kita tetap berharap bahwa seluruh neraca dari lembaga-lembaga keuangan baik bank dan bukan bank akan terus memiliki ketahanan di dalam menghadapi momentum pertumbuhan ini.

Yang ketiga tentu kita juga berharap bahwa environment global tidak akan menciptakan suatu shock yang tidak teridentifikasikan. Tahun 2018 pertumbuhan kita tentu ada beberapa policy yang penting dari sisi fiskal fokus adalah tetap untuk menginvestasikan pada bidang infrastruktur


dan sumber daya manusia serta safety net. Itu yang penting yang akan disebutkan karena manusia adalah hal utama di Pemerintahan Presiden Jokowi ini. Oleh karena itu investment di bidang SDM seperti anggaran di bidang pendidikan dan kesehatan yang 20% + 5% itu menjadi penting. Ada conversation yang menarik kemarin waktu World Bank diskusi sama Bapak Presiden. Mereka mengatakan Indonesia itu sama dengan Vietnam punya komitmen untuk spending atau belanja pendidikan 20% dari budgetnya. Namun ranking Vietnam di bidang PISA yaitu dalam reading, math, science itu mereka di ranking 8 terbaik dunia and where is Indonesia position on that? 53. We are almost the butom. Sama-sama punya komitmen twenty percent spending of that budget for education, hasilnya sangat beda. Dan ini menggambarkan sama fenomena mengenai education, health itu it’s not only about money. Saya sering dan saya mengharapkan INDEF termasuk yang bisa mempromote beyond money. Money is penting. Fiscal system ability kita akan lihat. Jadi sebetulnya INDEF juga bisa mempromote bicara tentang beyond masalah money. It’s about quality, it’s about ability untuk kita membuat uang itu menjadi suatu alat mentransformasikan sumber daya manusia menjadi betul-betul sehat dan cerdas. Kalau kita sudah belanja banyak karena saya ingat Pak Didik sama saya itu adalah termasuk ekonom yang agak memiliki memory historical yang cukup mengenai 20% itu adalah suatu amanat dari reformasi. Waktu itu reaksi terhadap disappointment terhadap segala sesuatu yang terjadi di Republik ini salah satunya adalah kita menganggap bahwa Indoenesia komit two little spending on education. Itu yang dianggap oh Indonesia tidak siap makanya terjadi krisis, kita tidak bisa kompetisi. Ini sudah lebih dari 10 tahun, since Undang-Undang Dasar kita dirubah dengan buat memantaskan 20%. Dan berarti kita dan terutama tentu ekonomi-ekonomi yang sekarang yang the next generation anda harusnya memulai mengatakan so if you have to commitment why we are not enjoyingthe result yet. That’s a lot of political economy yang saya anggap INDEFnya attach atau advantagenya banyak. Anda harus tahu tentang politik, anda tahu dari mulai politik anggaran, politik mengenai dinamika pemerintah dengan DPR dan komitmen di daerah termasuk politik anggarandi daerah. Karena banyak guru direkrut itu adalah bukan kualifikasi guru tapi adalah para tim sukses. Walaupun kita menggunakan sertifikasi guru, kualifikasi sertifikasi guru di Indonesia itu termasuk yang paling mudah dan paling dan kemudian juga sesudah dicertified kita tidak ngetes lagi gurunya itu benar-benar di kelas atau ngajar.So thereis so many beyond money yang harusnya energi kita itu sekarang chanelling kesitu karena kalau tidak saya membayangkan ekonom zaman saya sama Pak Didik masih sebagai pengamat kita memang ada fokus waktu itu. Postur anggaran belum, governance, tata kelola which is masih terus corruption. Tapi sekarang tantangannya itu it’s must deeper. Bukan hanya komitmen tapi adalah apakah kita mampu memiliki kemampuan untuk berorganisasi yang baik. Mampukah kita membuat sistem yang baik, mampukah kita mengtrack hasil, mampukah kita meminta


suatu accountability sampai level individual, guru, kepala sekolah. That is mustdifficult karena dulu kalau kita minta hanya yang accountable, Pak Harto saja atau Presiden dengan Menteri tapi now the challenge of this country adalah organisasi pada level detail bawah. Dan itu requirement a lot, a lot ofenergy dan a lot of thinking. Mikirin mengenai accountability. Saya berharap INDEF menjadi salah satu partner dari pemerintah untuk bisa juga mengalokasikan banyak sekali energi untuk memperbaiki pada level sendi bukan lagi pada postur tapi sendi dari Republik ini. Sendi bahkan sampai kepada masalah cell maupun apa yang disebut pori-pori di Republik kita ini.

Nah kenapa ini saya katakan karena belanja pendidikan mencapai 440 triliun, belanja mengenai education 440 triliun, belanja mengenai kesehatan 105 triliun, combine both plussocial safety net Republik Indonesia itu belanja yang langsung ke masyarakat itu mencapai lebih dari 600 triliun. That is much much bigger dari belanja untuk infrastruktur tahun depan yang direncanakan 410 triliun. Tapi orang banyak sekali yang fokusnya kepada masalah infrastruktur, dipelototin semuanya. Tapi this much much bigger money and much much fundamental untuk Republik karena itu menyangkut manusia. Apakah manusia Indonesia bisa memiliki hak kesehatan dan menjadi sehat dengan harga dengan anggaran yang reasonable dan apakah manusia itu bisa menjadi memiliki kemampuan untuk educated. Dia kalau dalam survey Indonesia akses itu sudah top. Jadi orang bisa sekolah itu top. 100 random laki, perempuan, anak-anak itu bisa sekolah. Tapi apakah di sekolah mereka belajar. That is the problem.

Jadi kita sekarang harus bicara mengenai hal yang lebih detail dan ini berarti bicara mengenai kemampuan Republik kita semuaini dari baby boomers, millennial dan saya harap tentu milenial lebih sering dilibatkan untuk bicara help us to apa yang disebut monitor, control, supervise dari suatu program-program yang penting untuk anda sendiri tentunya, ya kan? Kalau sampai educationnya jelek, milenialnya akan menjadi the worst millennial in the world. Kan tidak bagus. Tapi kalau kita menjadi punya program actually with the same amount ofmoney we can get a much better result and that’s matter for us as a millennial. Itu menurut saya. Dan saya sekarang meminta tim saya di Kementerian Keuangan itu untuk mengundang saja. Kalau kemarin pimpinan Gojek kita undang, kita dengerin apa sih bisnis prosesnya mereka, pola bisnisnya dan bagaimana. Saya sekarang kemarin mengundang untuk Ruang Guru. Mereka itu membuat platformuntuk guru-guru yang bagus bisa direplicate di kemudian dijadikan kayak Bimbel, Bimbingan Belajar yang sekarang ada dalam bentuk platform. Saya membayangkan kalau semua kelas bisa ditrack guru itu ditrack maka kita bisa meminta accountability lebih. Kalau ada guru yang memang tidak kompeten, tidak memiliki, tidak pernah datang di kelas sementara gajinya selalu kita bayar. Jumlah guru kita itu hampir 4 juta di seluruh Indonesia. Dan itu sesuatu yang harus menjadi


” Tapi this much much bigger money and much much fundamental untuk Republik karena itu menyangkut manusia. Apakah manusia Indonesia bisa memiliki hak kesehatan dan menjadi sehat dengan harga dengan anggaran yang reasonable dan apakah manusia itu bisa menjadi memiliki kemampuan untuk educated.”


pemikiran kita. Demikian juga masalah kesehatan.

Jadi ini adalah fenomena yang menjadi pemikiran kita. Karena tadi kalau anda bicara hari ini mencari consumer banking, Indonesia muda yang memiliki daya beli dan educated dan sehat adalah your consumer. Kalau Indonesia yang sakit non educated, low productivity, tidak punya pendapatan anda bisa ngomong consumer bankingbutactuallyyou only talking about a very few. Saya baru saja tadi selama di mobil ngecek Financial Inclusion Index Indonesia karena dulu waktu saya di World Bank karena saya sebagai Managing Director tapi ini yang dilakukan oleh IFC cabang dari World Bank, Indonesia is among the lowest di dalam financial inclusion dan waktu itu mengatakan karena Indonesia negara besar kalau India dan Indonesia bisa diperbaiki maka dunia bicara tentang financial inclusion itu akan speednya luar biasa. Juga saya lihat di tahun masih di index dari tahun 2014financial inclusion. Jumlah orang Indonesia yang di atas 15 tahun punya account itu hanya 36%. Ini tadi 2014. Saya tahu akhir 2016 atau 2017 index yang akan muncul. Bandingkan di Asia Pacific 69% dalam hal ini. Jumlah Financial Institution Account dari all adult di Indonesia ya all adult itu berarti di atas 15 tahun. Itu tadi cuma 36% dibandingkan dengan Asia Pacific yang hampir mendekati 69%. Kemudian kalau kita akses ke debit card untuk orang yang usia di atas 15 tahun, yang punya 25%. Untuk Asia Pacific 42%. Yang menggunakan account untuk menerima upah atau gaji di Indonesia itu baru 6,6%. Asia Pacific ratenya 15%. Mereka yang menggunakan debit card untuk membuat payment di Indonesia itu baru 8,5%. Bandingkan dengan Asia Pacific yang 14,8%.Point saya adalah Indonesia bisa masuk kelompok G20. Kita menjadi ekonom terbesar, ekonomi terbesar nomor bisa jadi sekarang itu masih di atas 10 tapi proyeksinya nanti 2030-2040 kita akan masuk 5 terbesar. Tapi not necessarily semuanya enjoy by all people in Indonesia. Tidak semuanya juga bicara tentang inclusion maupun technology savvy yang seperti kita harapkan. Jadi ini adalah fenomena supaya jangan sampai terjadi gap ini menimbulkan different reality of Indonesia for differentpeople. Ada orang yang menganggap Indonesia itu baik-baik saja semuanya sudah bagus semuanya sudah makmur. Ada orang yang menganggap bahwa saya masih belum merasakan itu. Dan ini adalah tugas yang sangat penting.

Nah untuk perbankan yang bagian kedua tadi yang saya sampaikan sesudah kita bicara tentang APBN, untuk perbankan kita tentu berharap bahwa institusi ini akan mampu terus menjadi suatu institusi yang ikut mentransformasikan secara cukup baik ekonomi Indonesia menuju era tadi. Satu fenomena demografi dimana mayoritas dari anak-anak kita adalah usia muda. Kedua terjadinya technology. Dan kita melihat dari sisi pertumbuhan dari penggunaan teknologi di perbankan Indonesia sudah termasuk cukup maju. Saya termasuk tadi yang pagi-pagi juga membuka salah satu researchnya dari PWC mengenai masalah banking dan technology. It’s amazing survey


itu. Perbankan Indonesia mengatakan di atas 71% mereka mengatakan technology is the main and the mostimportant factor dari sisi growthnya dia ke depan. Jadi mereka sudah recognize bahwa technology is matters. Namun dari sisi fenomena hari ini branching, physical branching masih matters. Jadi kita itu masih di dalam proses baru sedang melakukan transformasi. Dan waktu ditanya apakah bank-bank tahu bahwa oh digitalisasi dan technology ini it’s gonna besomething in the future dan mereka sekarang menggunakan banyak sekali strategi untuk investing technology tapi kalau misal ditanya apakah anda tahu strategi teknologi anda itu jelas atau tidak cuma 35% yang mengatakan jelas. Jadi saya khawatir banyak yang invest technologybut they really don’t know what they are investing, what they are investing for, what they are investing for what and what kind of type technology investment that we have to do. Itu adalah suatu fenomena dan kita semua punya environement teknologi makanya kita harus invest. Dan banyak sekali nanti akan terjadi banyak yang mungkin tidak karena banyak yang disebut somewhatclear dengan unclear itu hampir 70% dan saya yakin antara jawaban somewhat clear atau unclear itu sebetulnya sama saja. Apakah kondisi anda baik? Ya relatif baik atau relatif kurang baik. Itu sebetulnya hampir sama tergantung moodnya saja dia ngomongnya kemana. Tapi dia disini ini khawatir. Nah ini adalah salah satu, pertama encouraging bahwa banyak financial institution terutama bank menganggap technology is penting tapi yang kedua juga perlu untuk diperhatikan secara detail apa yang sebetulnya akan mereka invest. Apalagi kalau bicara tentang consumer banking dan tadi dikaitkan dengan financial inclusion yang Indonesia masih relatif tertinggal dibandingkan negara-negara lain di dunia. Tentu saya berharap ini akan muncul karena pemerintah sendiri akan invest.Seluruh program kita untuk transfer ke individu seperti PKH untuk masyarakat yang miskin itu kita tidak lagi membayar dalam bentuk cash dan ini menyangkut 10 juta keluarga di Republik Indonesia. Kita masih memiliki apa yang disebut beasiswa untuk anak-anak yang kurang mampu. Ini juga akan dibayar tidak melaluicash. Jadi sebetulnya banyak sekali yang disebut bisa memunculkan financial inclusionmelalui program pemerintah mulai dari membuka accountsampai dia akhirnya menggunakan account ini. Untuk Indonesia fenomena online banking, digital banking ini luar biasa meningkat sangat tinggi. Salah satu research yang dilakukan oleh Cambridge dan Monash University menunjukkan bahwa kenaikannya bisa mencapai ribuan persen tapi tentu dari basis yang sangat kecil tadinya. Jadi ya kita tidak usah terlalu excited dengan growthnya ribuan persen tapi kalau dari yang 0,01 juta USD menjadi 35 juta itu kan gede banget itu. Tapi 35 is so many smallsangat kecil dibandingkan dengan size keseluruhan. Namun kita tahu bahwa ini akan meningkat sama besar.

Jadi apa yang sebetulnya kita ingin rekam dari seluruh fenomena ini. Pertama, lembaga keuangan dan terutama perbankan tetap akan menjadi lembaga yang memainkan peranan penting di dalam financial inclusion dan

152 153

” pemerintah tetap akan berusaha menjaga seluruh apa yang disebut fenomena ini baik dari sisi yang disebut indikator yang secara klasik kita lihat yaitu growth, inflation, exchange rate, neraca pembayaran kemudian juga dari sisi kemiskinan, kesempatan kerja maupun dari sisi kesejahteraan masyarakat. Namun kita juga akan terus mempelajari dan merespon,”


deepening maupun di dalam menciptakan demokratisasi ekonomi Indonesia. Democratize. Itu demokrasi yang tidak ada voting tapi democratize. Kalau di Indonesia yang asas pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 kita mengenai asas kekeluargaan. Tidak ada satu keluarga itu yang paling tua paling kaya banget yang paling muda miskin tertinggal jauh kan tidak begitu. Asas ini adalah dia as a family of Indonesia. Kita harus maju bersama.Kedua, institusi keuangan termasuk perbankan kita harapkan mampu memiliki vision maupun strategi untuk bisa menghadapi berbagai macam disruption. Satu adalah disruption mengenai technology yang semuanya sudah familiar with artinya sudah tahu tapi belum tentu responsenya ngerti. Seperti tadi fenomena mereka bahwa oh ini technology dan millenial is two things yang mereka sangat recognize tapi how they aregoing to translateintostrategy itu belum tentu antara pemahaman trend dengan decision di company itu bisa terjadi gap. Jadi saya berharap mereka memahami trend dan shock potentialdisruptionn namun kemudian bisa meresponsenya. Yang mereka bisa fokus hari ini mengenai politik, akan terjadi pilkada that’s all a not the thing. Tapi jangan terlalu banyak fokus kalau core bisnis anda juga tidak kuat. Nanti terlalu banyak ngegosip politik lupa kalau kita bicara tentang core bisnis anda. Yang ketiga, disruption technology ini juga dari pertemuan IMF World Bank Annual Meeting kemarin. Teknologi ini sekarang menjadi fokus dari seluruh pembicaraan Menteri Keuangan dan several bank di dunia. Fenomena mengenai bitcoin is another thing apakah bank akan tetap menjadi institusi yang punya hak exclusive menjadi intermediator. Itu adalah sampai kepada masalah eksistensialismenya dari bank. Kalau sekarang anda bicara tentang peer to peernanti barangkali kita tidak perlu bank lagi. Nah ini kalau sekarang sudah banyak analisa mengenai barangkali suatu saat universitas sudah tidak butuh. Karena sekarang ini college university di Amerika banyak yang tutup. Orang tidak perlu, saya mendingan lihat saja di MOOC yang massive online, course. Saya bisa lihat profesor-profesor bagus entah dari Harvard, MIT atau Brooklyn, Cornell, saya bisa ikutin kuliahnya even without leaving my home. Jadi akhirnya orang sekarang bicara barangkali prediksinya banyak sekali college university di Amerika itu nanti akan closed. Kalau pendidikan diprediksikan seperti itu, lembaga keuangan seperti bank juga harus bisa melihat adanya suatu tren prediksi seperti itu. So what you have to do quiet a lot. Itu satu fenomena yang sekarang sedang dibahas terus. Dan di dalam fenomena ini ada fenomena downside risk yang sangat real yaitu cyber security. Di dalam survey internasional FESB FACT FSEC FSB dan dari IMF menggambarkan setiap 10 menit terjadi serangan kepada lembaga keuangan. Proteksi terhadap data dan proteksi terhadap uang anda itu sangat real sekarang. Bahwa orang akan melakukan hacking di dalam setiap 10 menit. Jadi ini fenomena yang mungkin saya harapkan mungkin akan banyak didiskusikan oleh semuanya baik positive opportunity maupun downside atauthreatmaupun resiko yang harus dihadapi.


Sebagai penutup tentu saya ingin mengatakan bahwa pemerintah tetap akan berusaha menjaga seluruh apa yang disebut fenomena ini baik dari sisi yang disebut indikator yang secara klasik kita lihat yaitu growth, inflation, exchange rate, neraca pembayaran kemudian juga dari sisi kemiskinan, kesempatan kerja maupun dari sisi kesejahteraan masyarakat. Namun kita juga akan terus mempelajari dan merespon, moga-moga tidak too little too late behind tapi kita akan coba untuk pahami atau tahapi dan oleh karena itu kita akan terus melihat di dalam fenomena dunia pada saat pertemuan dunia kita lihat apa yang terjadi di negara lain. Bagaimana munculnya berbagai disruption itu perlu direspon. Dan tidak melulu hanya masalah perpajakan karena banyak sekali sekarang yang tentu saja bidangsaya adalah Menteri Keuangan jadi perpajakan, bea cukai. Di pabean kepabeanan undang-undang kepabeanan kita itu luar biasa sudah punya vision ke depan. Mereka terus mengatakan bahwa perdagangan tidak hanya yang bentuknya real konkrit tapi yang sifatnya virtual. Itu sebetulnya sudah subject to kepabeanan. Yang saya selalu di beberapa kesempatan mengatakan iPad saya ini adalah my small library. Saya beli banyak sekali buku bahkan juga film di iPad saya ini tapi banyak ini adalah sebetulnya barang impor, buku impor. Kalau anda bawa tenteng di pabean atau anda pesan di Amazon, bea cukai pasti nyegat ya dan kemudian ditanyain berapa bea yang masuk tapi kalau yang virtual ini bea cukai saya bilang sama Pak Dirjen Bea Cukai ini saya banyak buku yang saya beli, saya beli lagu 1,29 cent, 1 dolar 29 cent. Dia tidak tahu saya tidak bayar pajak, saya bayar saja langsung pakai credit card kan. That is fenomena yang nanti banyak diconsume oleh millenial. Kalau saya baby boomers sudah mulai mengconsume, millenial lebih banyak lagi konsumsinya itu. Dia tidak perlu beli baju, dia lebih senang pakai t-shirt yang sama kayak Steve Jobs hitam terus tidak ganti-ganti tapi konsumsinya dia yang di dalam iPadnya ini atau di dalam smartphonenya itu banyak sekali. Semua spending dia itu adalah ada di dalam kotak ini, majoritymungkin moga-moga menggantikan rokok gitu dan yang lain-lain. Konsumsi ada di dalam kotak ini and that is consumption.

Nah hal inilah yang menjadi perdebatan banyak sekali pada hari ini. Masalah perpajakan, kepabeanan, level playing field, keadilan. Itu semuanya perlu untuk kita lihat dan saya ingin mengajak siapa saja yang di dalam seminar hari ini tentu berharap menutup tahun 2017 hopefully dengan positive tone


karena kalau saya lihat salah satu survey di akhir tahun 2016 terhadap para bankers mereka mengatakan 2017, 70% mereka merasa optimistik. Nah ini kan 2017 sudah mau ditutup ya jadi mungkin bagus juga untuk takes thought are you still continue optimisticor your optimism itu verified atau tidak atau anda di semua level Mungkin oh saya tadinya optimisnya cuma sedikit ternyata optimis banget sekarang. I hope that is the feeling menjelang akhir tahun dan untuk 2018 kalau dibuat survey lagi you feel more positive next year. Saya berharap untuk banyak para pelaku ekonomi akan mengatakan ya saya optimis. Karena itu yang kita butuhkan. Tidak berarti kita optimis itu tidak credible, tidak realistis, tidak hati-hati. Kita optimis but we still continue watching tothe future. Kita hati-hati, kita teliti, kita terus bersiap sedia terhadap kemungkinan berbagai macam shock yang terjadi. Dan tentu saja saya berharap dengan hal itu anda semua mendapatkan hari ini bahwa waktu yang cukup produktif untuk bicara mengenai Economic Outlook 2018.Selamat berseminar.

Terima kasih, Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

156 157

12

158 159

Kebijakan Ekonomi Dalam Menjaga Momentum Pertumbuhan Ekonomi Yang Baik

Keynote Speech Pada Acara Kompas 100 CEO Forum

Jakarta Convention Center, 24 November 2018




Selamat siang, Salam Sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya.

Yang saya hormati, seluruh hadirin yang diundang oleh Kompas untuk menghadiri acara Chief Executive Officer (CEO) Forum yang secara professional dilakukan oleh Kompas. Yang saya hormati pula, para pimpinan dan redaktur dari Harian Kompas atau Kompas Media Group. Saat ini, Kompas termasuk perusahaan yang telah mendiversifikasi jenis usahanya. Oleh sebab itu, akan lebih baik apabila saya menyebutnya dengan Kompas Group saja. Untuk acara siang hari ini, saya diminta untuk menyampaikan pandangan saya terkait dengan kebijakan ekonomi makro tahun 2018. Namun sebelumnya, saya memohon maaf karena waktu bergerak terus. Mungkin lebih baik pula, kita saling menyesuaikan diri dengan kondisi kita masing-masing. Sebelum saya berbicara di depan anda semua, Bapak Presiden telah menyampaikan tema pembicaraan yang intinya juga sama dengan apa yang akan saya sampaikan pada hari ini. Semoga saja, apa yang saya sampaikan tidak terlalu banyak overlap dengan materi yang disampaikan oleh Pak Presiden sebelumnya. Namun, kami tetap mencoba akan menyampaikannya kepada anda semua.

Ada 5 hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, hal yang terkait dengankondisi ekonomi makro di tingkat global. Kedua, hal yang terkait dengan kondisi dan potensi ekonomi Indonesia. Ketiga, hal yang terkait dengan kebijakan ekonomi kedepannya. Keempat, hal yang terkait dengan pencapaian yang kita lakukan. Dan yang kelima adalah hal yang terkait dengan masalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Saya memohon maaf apabila di dalam presentasi ini ada hal yang mungkin sudah disampaikan oleh menteri-menteri yang lain. Pertama, jika kita melihat kondisi ekonomi makro nasional dan ekonomi global yang tengah terjadi, maka kita tentu akan setuju bahwa ekonomi global juga dapat mempengaruhi arah kebijakan ekonomi kita di tahun 2018 mendatang. Untuk tahun 2017 ini saja, kondisi ekonomi global diperkirakan akan mengalami pemulihan yang lebih tinggi. Meskipun demikian, pemulihan ekonomi global tahun ini yang ditunjukkan dengan ekonomi growth yang lebih tinggi tidak sebaik dengan ditunjukkan


pada tahun-tahun sebelum krisis ekonomi 2007-2008 terjadi. Jika ekonomi global sekarang dapat tumbuh di atas 3%, hal itu sudah dapat dikatakan sebagai tingkat pertumbuhan ekonomi yang diperoleh sudah cukup bagus, terlebih ketika dunia ternyata mampu mengatasi krisis ekonomi global yang terjadi pada beberapa tahun yang lalu. Bahkan, sebelum krisis ekonomi global terjadi, pertumbuhan ekonomi dunia dapat tumbuh di atas 4% atau mendekati 5%. Sementara itu, tingkat pertumbuhan ekonomi dunia yang akan dicapai saat ini akan mendekati angka 3,7. Namun, proyeksi untuk tahun 2017 mengalami revisi yang diperkirakan pertumbuhannya akan menurun ke bawah sehingga tingkat pertumbuhan yang mungkin akan dicapai adalah sebesar 3,5%. Hal ini tentu menggambarkan adanya risiko yang terjadi pada semester kedua di dalam ekonomi global yang dinilai lebih besar daripada yang direncanakan pada awal tahun ini.

Namun, kita memperkirakan bahwa perekonomian global akan tumbuh lebih kuat lagi di tahun mendatang di mana kita berharap akan mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi ada di level 3,6%. Fenomena yang lebih menarik dilihat dari semakin kuatnya pertumbuhan ekonomi global yang didorong oleh kemajuan perekonomian negara–negara maju, khususnya Amerika Serikat, adalah volume perdagangan dan transaksi perdagangan antarnegara yang sudah terlihat mulai pulih. Untuk perdagangan dunia saja, pertumbuhan volume perdagangannya meningkat dari 2,2% menjadi 4%. Kondisi inipun terjadi disekitar kita. Namun, kita memperkirakan bahwa pertumbuhan volume perdagangan dunia ini akan sedikit melemah di tahun depan. Hal ini menggambarkan bahwa kita sebagai negara dengan sistem ekonomi yang terbuka cukup mengandalkan kepada pertumbuhan ekspor sebagai mesin pertumbuhan ekonomi nasional sehingga kita memiliki kesempatan untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional maupun pertumbuhan ekonomi global. Kondisi inipun mulai terlihat sejak tahun 2017 ini. Bahkan, pertumbuhan ekspor pada kuartal pertama tahun ini saja sudah mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi meskipun pertumbuhan ini sedikit melemah pada kuartal keduanya. Setidaknya, pertumbuhan ekspor pada kuartal ketiga kemarin sudah memperlihatkan bahwa volume dan nilai ekspor sudah dapat tumbuh kembali di atas 17%.

Tantangan yang dihadapi dunia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dunia memang semakin besar. Namun, tantangan tersebut setidaknya telah diatasi dengan baik sehingga pertumbuhan dunia yang diharapkan juga semakin membaik. Kitapun juga berusaha mengatasi tantangan tersebut dengan mengantisipasi terjadinya headwind atau angin yang berasal dari depan yang dapat berpotensi memperlambat lajunya perkembangan ekonomi dunia ini. Tantangan pertama yang harus kita hadapi adalah masalah politik. Politik dunia memang menjadi perhatian tersendiri bagi semua negara. Saya yang pernah tinggal di Amerika Serikat selama 6 tahun pun juga


melihat perkembangan politik dunia ini. Bagi saya, koloni global merupakan konteks politik dunia yang menjadi menu setiap hari yang saya lihat selama ini. Oleh sebab itu, kita tentu dapat melihat bagaimana pengaruh politik tersebut terhadap perkembangan perekonomian dunia selama ini. Tahun 2017 adalah tahun dimana banyak sekali terjadi pemilihan umum (pemilu) yang berlangsung di berbagai negara yang ada belahan dunia ini. Di dalam pemilu tersebut, isu ataupun topik yang berkembang yang menyebabkan seorang pemimpin terpilih ataupun tidak terpilih di suatu negara, khususnya negara–negara maju, adalah isu yang sangat kental dengan aroma nasionalismenya. Atau dengan kata lain, seorang politisi yang membangun perspektif ke dalam atau inward looking. Kondisi inipun tercipta akibat munculnya arus pengungsi di beberapa negara. Disamping itu, seperti yang telah saya ungkapkan pada beberapa orang dalam pertemuan ini, persoalan demografi juga menjadi konflik internal yang menyebabkan persoalan politik dunia selalu mengkaitkan dengan persoalan demografi ini. Ada 2 persoalan demografi yang dapat mempengaruhi persoalan ekonomi global saat ini, yaitu persoalan aging population yang diperkirakan akan terjadi di beberapa negara maju dan persoalan migrasi. Perlu diketahui pula bahwa persoalan aging population juga terjadi di negara berkembang seperti halnya negara Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang memiliki jumlah penduduk terbesar di dunia ini, meskipun RRT kini lebih maju dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya. Sementara itu untuk persoalan migrasi, persoalan ini terjadi akibat adanya pergolakan politik, sosial, keamanan, maupun geoekonomi yang terjadi di dalam suatu negara atau antarnegara. Hal inilah yang kemudian menyebabkan terjadinya apa yang kita sebut sebagai reaksi politik di berbagai negara, terutama di belahan benua Eropa dan bahkan di negara–negara lainnya. Kondisi ini pula yang akhirnya menimbulkan sentimen nasionalisme sehingga memberikan efek tertular maupun menular kepada kebijakan perdagangan internasional yang cenderung protektif.

Dari kondisi politik dunia tersebut, kita tentu perlu melihat beberapa faktor yang akan mempengaruhi ekonomi dunia, diantaranya adalah tren atau arah kebijakan moneter dari negara–negara maju seperti Amerika Serikat, negara-negara Eropa, dan Jepang. Saya mungkin akan menambahkan RRT, karena RRT merupakan negara emerging countries di Asia yang memiliki potensi pengaruh sangat besar di dalam kebijakan moneter dunia saat ini. Jika kita melihat perkembangan tren kebijakan moneter Amerika Serikat, maka kita akan melihat bahwa tren kebijakan moneter Amerika Serikat yang berkembang saat ini secara garis besar sama dengan tren kebijakan moneter yang diambil oleh negara-negara Eropa. Mereka melakukan normalisasi yang dimulai secara bertahap untuk mengurangi kebijakan moneter yang mereka anggap sangat merugikan dan ini mungkin dilakukan untuk menolong kondisi ekonominya agar dapat pulih kembali sesudah krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 2007–2008 yang lalu. Kebijakan normalisasi memiliki arti

162 163

” Semua konflik tersebut jelas akan mempengaruhi kondisi geopolitik saat ini dan kondisi inipun juga akan mempengaruhi perdagangan komoditas dunia, seperti halnya perdagangan minyak dunia. ”


bahwa kebijakan tersebut dilakukan dengan mengeluarkan satu kebijakan saja, yaitu perubahan interest rate. Jika pemerintah ingin menurunkan jumlah uang yang beredar, maka interest rate harus dinaikkan. Demikian pula sebaliknya, jika pemerintah ingin meningkatkan jumlah uang yang beredar, maka interest rate akan diturunkan.

Intinya, kebijakan ini menyiratkan sebuah satu kesatuan di dalam komunitas dunia di mana banyak dari negara-negara berkembang harus bersiap–siap menghadapi kecenderungan suku bunga global yang relatif lebih tinggi. Yang membedakan dari dampak kebijakan ini mungkin adalah komunikasi. Banyak dari Bank Sentral di beberapa negara saat ini semakin baik di dalam mengkomunikasikan arah kebijakannya sehingga kebijakan yang dikeluarkan tersebut diharapkan dapat membentuk polaritas di dalam market atau pasar yang ada. Dengan polarisasi kebijakan moneter tersebut, arus modal global diharapkan tidak sangat dipengaruhi isu politik dunia yang berkembang ataupun tidak mengalami goncangan seperti kasus “taper tantrum’ yang muncul akibat dari efek sebuah pengumuman kebijakan pada tahun 2013 yang lalu. Melihat isu politik dunia ini dapat disimpulkan bahwa geopolitik dan geosecurity menjadi dua hal yang mendominasi permasalahan ekonomi dunia saat ini.

Pagi ini, saya membaca sebuah berita mengenai perkembangan konflik yang terjadi di Semenanjung Korea. Menurut pandangan saya, Korea Utara sebenarnya sudah banyak mengalami tekanan dari berbagai pihak. Namun, negara ini tampaknya tetap mendukung kebijakannya yang terlalu ektstrem. Dari berita tersebut, Korea Utara telah meluncurkan missile yang paling tinggi. Hal ini tentu akan menimbulkan sebuah provokasi yang berkelanjutan. Belum lagi, konflik geopolitik yang terjadi di kawasan Timur Tengah, khususnya konflik internal di negara Arab Saudi maupun konflik antarnegara khususnya konflik yang terjadi antara Arab Saudi, Iran, dan Gulf State yang lainnya. Semua konflik tersebut jelas akan mempengaruhi kondisi geopolitik saat ini dan kondisi inipun juga akan mempengaruhi perdagangan komoditas dunia, seperti halnya perdagangan minyak dunia. Perdagangan komoditas minyak dunia memang akan terganggu, karena minyak dunia selalu berhubungan dengan kawasan Middle East. Tidak hanya minyak dunia, komoditas lainnya juga akan terganggu di mana komoditas tersebut selalu dianggap sebagai tempat untuk meletakkan security of value. Bahkan, emas dan berbagai macam komoditas lainnya juga mengalami goncangan di mana jenis komoditas ini pada umumnya sering digunakan sebagai sebuah barang yang digunakan untuk berjaga-jaga pada saat situasi mengalami ketidakpastian. Saya akan memberikan masukan apa yang akan kita lakukan ketika dua situasi geopolitik dan geosecurity yang berbeda mempengaruhi kondisi perkembangan komoditas internasional. Di satu sisi, kondisi geopolitik dan geosecurity membentuk kondisi buruk ditengah-


tengah masyarakat sehingga hal ini mendorong kita membentuk downside list terhadap demand dan supply komoditas dunia. Sedangkan di sisi yang berbeda, pemulihan ekonomi global sebagai konsekuensi dari perkembangan isu geopolitik dan geosecurity yang positif mendorong terbentuknya upside list terhadap demand dan supply komoditas dunia. Artinya, komoditas, baik diukur dari volume maupun harganya, akan tetap kita harus awasi secara hati – hati.

Sebagai tantangan kedua yang merupakan tantangan ekonomi global yang kita hadapi saat ini adalah climate change. CEO Forum yang diselenggarakan Kompas Group pada hari ini tentu sangat tepat diselenggarakan pada bulan November atau Desember ini, karena hal ini sangat memudahkan bagi saya untuk menjelaskan bagaimana climate change itu penting bagi kehidupan kita. Pada bulan-bulan tersebut, kita selalu menghadapi musim penghujan dengan intensitas hujan yang sangat deras. Kondisi tersebut tentu akan menimbulkan banyak sekali implikasi, seperti halnya tanah longsor dan banjir. Dengan kondisi cuaca yang semakin ekstrem tersebut, kita dapat melihat bahwa hal ini menjadi tantangan bagi kita di dalam melihat isu climate change yang mempengaruhi pola seasonality kita, seperti halnya musim hujan, musim dingin, ataupun musim kemarau yang terjadi di berbagai belahan negara di dunia ini. Kondisi alam Indonesia bahkan lebih spesifik lagi, karena posisi daerah tempat tinggal kita yang bearada di dalam wilayah ring of fire. Oleh sebab itu, selain climate change, kita juga dihadapkan pada natural disaster yang menjadi salah satu risiko perubahan lingkungan yang harus kita waspadai.

Kemudian, sebagai tantangan ketiga, kita juga menghadapi persoalan sosial di mana technology change dapat memberikan peluang maupun risiko bagi kehidupan kita sehari-hari. Teknologi memang memberikan sebuah opportunity meskipun di saat yang bersamaan, teknologi juga dapat menjadi sebuah jebakan atau trap. Sebuah kesempatan yang apabila tidak kita sikapi secara tepat, teknologi justru akan dapat menjadi sebuah tantangan terhadap pemulihan ekonomi dunia. Isu mengenai technology change ini sudah dibahas secara terus menerus dan akan menjadi topik yang akan penting pada tahun–tahun kedepannya, terutama jika kita melihat perubahan ini sebagai bagian dari masalah pemulihan ekonomi, kesempatan kerja, dan produktivitas. Dengan teknologi tersebut, kita dapat menghubungkan kemampuan kita untuk menciptakan kesempatan kerja yang baru bagi masyarakat, terlebih dengan munculnya artificial intelligence dan berbagai macam penemuan otomatisasi yang justru berpotensi mengurangi penyerapan tenaga kerja yang ada.

Yang menjadi pertanyaan saat ini adalah bagaimana Indonesia menyikapi environment atau lingkungan makro yang di satu sisi memberi harapan


perbaikan bagi kehidupan masyarakat global di tahun 2018, tetapi di sisi yang berbeda, kita juga akan menghadap headwind atau tantangan maupun risiko yang kemungkinan dapat menimbulkan pengaruh negatif terhadap outlook ekonomi global? Hal pertama yang harus kita ketahui, khususnya bagi Indonesia itu sendiri, adalah kebijakan ekonomi Indonesia di mana kebijakan ekonomi kita sudah dapat dikatakan memiliki track record yang cukup baik. Artinya, jika persepsi dunia menyebutkan Indonesia sebagai negara yang stabil, itu karena kita memiliki kebijakan yang memberikan pengaruh yang baik bagi masyarakat. Stabilitas kebijakan pemerintah inilah yang menjadi faktor pertama yang mendukung perspektif dunia terhadap ekonomi Indonesia yang stabil. Tidak hanya pengaruh kebijakan pemerintah yang baik saja, kebijakan kita juga dilakukan secara hati-hati atau prudent. Di dukung pula dengan kepemimpinan Presiden Jokowi saat ini yang berorientasi kepada solusi atau orang awam menyebutnya sebagai kebijakan yang pragmatis. Intinya, jika kita memiliki masalah, kita tidak perlu memperdebatkannya. Hal itu justru membuang waktu kita terlalu lama. Yang terpenting, kita mencari solusinya dan kita laksanakan solusi tersebut sehingga kita akan menjadi negara yang maju di kemudian hari. Di setiap langkah, kita memang membutuhkan pembahasan. Namun, kontroversi plus minus juga akan kita hadapi. Meskipun demikian, kita tetap berorientasi kepada problem solving. Dan inipun harus dimunculkan di dalam berbagai langkah–langkah, baik dari kebijakan fiskal, kebijakan sektoral dari setiap kementerian, dan kebijakan di level regional, khsususnya kebijakan di setiap pemerintah daerah. Berorientasi solusi inilah yang menyebabkan Indonesia mencapai berbagai hasil yang kita sebut sebagai peringkat perbaikan.

Faktor kedua yang menyebabkan Indonesia dinilai sebagai negara yang memiliki ekonomi yang stabil dibandingkan dengan negara-negara emerging countries lainnya adalah tercapainya stabilitas politik dan keamanan dilingkungan sekitar kita. Saya berbicara seperti ini, karena saya membandingkan kondisi emerging countries tersebut dengan negara kita. Sebagai bagian dari negara BRICS, Brazil memiliki masalah internal yang cukup berat, seperti permasalahan korupsi dan instability politiknya. Permasalahan di RRT berbeda dengan permasalahan di Brasil. RRT mungkin memiliki konsolidasi politik yang cukup baik. Hal ini berbeda dengan kondisi politik di Rusia di mana Rusia juga termasuk negara yang diakui sebagai emerging countries yang tergabung di dalam kelompok BRICS. Demikian pula dengan Afrika Selatan yang memiliki persoalan tersendiri, khususnya persoalan dari sisi leadership dan politiknya di dalam negeri. Bagaimana dengan India? India merupakan satu negara yang selama ini dianggap relatively memiliki kepemimpinan yang stabil dan politiknya cukup mendukung. Bahkan, jika kita berbicara mengenai non BRICS countries seperti Meksiko, Turki, ataupun Kolombia. Dibandingkan dengan negara-negara tersebut, Indonesia relatively masih dianggap sebagai negara yang


memiliki kebijakan ekonomi yang sound dan prudent. Tidak hanya kebijakan ekonomi, kondisi politik dan keamanan juga dinilai relatif lebih baik.

Faktor ketiga yang juga menyebabkan Indonesia dinilai sebagai negara yang relatif stabil adalah kemampuan kita mengkapitalisasi potensi yang kita miliki, khususnya potensi sumber daya manusianya. Jika kita berbicara mengenai sumber daya manusia Indonesia, itu berarti kita berbicara mengenai jumlah penduduk yang besar dan komposisi demografinya yang di dominasi generasi muda. Kondisi ini berbeda sekali dengan negara-negara maju yang demografinya tengah mengalami masalah aging population. Hari ini, jika anda mendengar atau membaca salah satu berita mengenai Jepang, maka anda akan menemukan isu yang cukup menarik di mana mereka tengah melalui masalah aging population yang sebenarnya sudah menjadi isu yang cukup lama mereka bahas. Mereka berusaha untuk tetap mencoba survive melalui otomatisasi dan berbagai macam cara. Namun pada pemberitaan yang saya baca pada hari ini, isu yang muncul menceritakan bahwa masalah aging population sudah menyebabkan menurunnya jumlah tenaga kerja atau labour. Oleh karena itu, berbagai bentuk pelayanan atau services di Jepang sekarang ini sudah mengalami banyak penurunan. Semua itu disebakan minimnya orang yang bekerja pada sektor tersebut. Hanya sebagian saja dari generasi mudanya yang mau mengerjakan pekerjaan di bidang pelayanan atau services yang sebenarnya cukup penting bagi kehidupan mereka, mulai dari pkerjaan pelayanan di rumah sakit sampai dengan pekerjaan pelayanan di bidang pertanian seperti yang menjadi contoh di dalam penjelasan saya sebelumnya. Jepang itu merupakan produsen tanaman padi yang cukup besar, karena kebutuhan pokok mereka selalu menggunakan padi sebagai bahan dasarnya. Sake dan yang lain–lain adalah contoh dari barang kebutuhan hidup mereka yang mereka olah dengan menggunakan padi sebagai bahan dasarnya. Dengan menurunnya sumber daya manusia Jepang yang berkerja di bidang pelayananan, maka jumlah orang yang bekerja di sektor pertanian juga turut mengalami penurunan yang sangat tajam. Dari sebab itu, mereka terus menerus merubah cara dan strategi mereka untuk menciptakan otomatisasi di sektor pertanian ini.

Kondisi demografi di Indonesia berbeda dengan kondisi demografi di Jepang. Populasi di Indonesia jauh lebih besar dan memiliki banyak generasi mudanya. Dari sebab itu, kita masih memiliki banyak kesempatan emas di dalam bonus demografi yang kita miliki. Artinya, jumlah orang yang masuk ke lapangan kerja setiap tahunnya adalah 2 juta orang. Itu menjadi nilai tambah dari bonus demografi yang kita rasakan saat ini. Hanya saja, jika ekonomi kita tidak dapat menciptakan lapangan pekerjaan, maka bonus demog yang kita miliki tersebut hanya menjadi masalah sosial dan politik.

Namun demikian, bonus demografi yang kita hadapi merupakan masalah


” bonus demografi yang kita hadapi merupakan masalah yang relatif lebih baik untuk dikelola daripada masalah aging population yang tidak dapat digantikan dengan hal-hal lainnya. Itulah yang menjadi persoalan bagi kita, meskipun masalah ini bersifat relatif, tergantung dari sudut pandang masing-masing orang.”


yang relatif lebih baik untuk dikelola daripada masalah aging population yang tidak dapat digantikan dengan hal-hal lainnya. Itulah yang menjadi persoalan bagi kita, meskipun masalah ini bersifat relatif, tergantung dari sudut pandang masing-masing orang. Kita harus ingat bahwa Indonesia memiliki sumber daya alam yang secara riil terus diupayakan pengelolaannya dilakukan dengan tata kelola yang semakin baik dan transparan. Berbagai macam kebijakan pemerintah pun dikeluarkan untuk dapat membentuk transparansi natural resources management di Indonesia ini. Transaparansi juga dilakukan dari sisi pengelolaan keuangan negara di mana pemerintah diminta untuk menyampaikan pertanggungjawaban mengenai berapa banyak jumlah penerimaan negara yang diperoleh dari pengelolaan berbagai macam sumber daya alam di Indonesia, seperti penerimaan pajaknya maupun penerimaan bukan pajaknya. Walaupun masih ada kebijakan-kebijakan yang outstanding, kita bersama–sama dengan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dan pemerintah daerah mencoba untuk terus menyampaikan isu kebijakan, terutama isu kebijakan yang terkait dengan masalah perpajakan maupun masalah bukan pajak dari hasil pengelolaan natural resources yang kita miliki.

Dengan potensi sumber daya alam yang kita miliki dan dengan beragam modal yang dimiliki bangsa ini, pertumbuhan ekonomi di Indonesia masih relatif baik dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi negara–negara lainnya yang ada di dunia ini. Di dalam negara-negara anggota G-20 saja, peringkat pertumbuhan ekonomi kita berada pada peringkat ke-3 tertinggi. Sedangkan diantara negara-negara anggota Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), pertumbuhan ekonomi kita sedikit lebih tinggi dari negara–negara yang relatively lebih maju dari kita. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi di negara–negara ASEAN yang pendapatan per kapitanya masih lebih rendah daripada kita, mereka pada dasarnya mencoba melakukan catch-up. Itu terjadi di Kamboja, Laos, Myanmar, dan to some extents saat ini, Vietnam juga merupakan negara anggota ASEAN yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi daripada kita.

Lalu, bagaimana kebijakan ekonomi ke depan untuk dapat tetap meningkatkan potensi ini menjadi sesuatu yang actual dan bagaimana kita dapat menjaga momentum perbaikan dan pertumbuhan ekonomi kita? Tadi malam, Bank Indonesia membuat sebuah pidato mengenai bagaimana menjaga momentum ini. Sesungguhnya, apa yang diutarakan Bank Indonesia tersebut merupakan sinergi bersama yang dilakukan antara pemerintah dan Bank Indonesia untuk menjaga kondisi ekonomi saat ini. Kita semua mengetahui bahwa kebijakan ekonomi terdiri dari tiga bidang atau tiga area. Pertama adalah kebijakan fiskal yang terlihat di dalam APBN yang kita kelola. Kedua adalah kebijakan moneter yang digunakan untuk memulihkan ekonomi sektor riil


atau sektor–sektor yang berhubungan dengan perdagangan, perindustrian, ESDM, dan lain–lainnya. Dan yang ketiga adalah kebijakan perdagangan internasional. Agar ketiga kebijakan ini dapat menghasilkan dampak yang positif, maka sinergi dari ketiganya menjadi sangat penting. Artinya, jika arah dari kebijakan ingin ditujukan ke arah utara, maka fiscal policy, monitoring policy, real sector policy, dan structure policy juga harus ditujukan ke arah utara tersebut.

Saat ini, Presiden Joko Widodo mengharapkan adanya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dengan tujuan mengurangi kemiskinan, kesenjangan, dan menciptakan pemerataan antardaerah maupun antarkelompok pendapatan masyarakat. Dengan harapan tersebut, kebijakan ekonomi tentu juga diarahkan kepada tujuan tersebut. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi memang dapat menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan pemerataan pendapatan. Artinya, pemerintah akan mengelola APBN secara tepat dan hati-hati, baik dari sisi pengelolaan penerimaannya maupun dari sisi pengelolaan belanjanya. Tujuan dari pengelolaan APBN tersebut adalah seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, yaitu mengurangi kemiskinan, menciptakan lapangan pekerjaan, dan meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat.

Sementara itu dilihat dari sisi moneternya, baik itu sisi moneter yang pure berasal dari Bank Indonesia maupun sisi moneter yang diproduksi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mendukung bahwa regulasi bidang keuangan dan organisasi keuangan menjadi perangkat pemerintah di sektor keuangan yang digunakan untuk memfasilitasi momentum pertumbuhan ekonomi yang telah direncanakan. Sedangkan untuk sektor riil seperti yang telah disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebelumnya menyebutkan bahwa ekonomi masyarakat perlu di dukung penciptaan environment yang competitive, innovative, dan support dari pemerintah agar produktivitas masyarakat semakin terus meningkat. Dengan orientasi kebijakan seperti itu, sikap pemerintah tentunya yang sebelumnya terlihat hati-hati, kini lebih banyak mendukung kinerja yang berorientasi kepada pemecahan masalah. Atas orientasi kebijakan seperti itulah yang membuat Indonesia mendapatkan pengakuan dunia di dalam komparasi atau perbandingan perspektif masyarakat seluruh dunia. Pengakuan tersebut diperlihatkan dalam bentuk peringkat ease of doing business di mana peringkat Indonesia mengalami peningkatan sebanyak 19 peringkat untuk tahun 2018 kedepannya. Posisi kita saat ini berada di peringkat ke-72. Kita bahkan sudah melewati beberapa negara lainnya yang meningkat secara baik juga. Namun demikian, ease of doing business itu adalah reformasi yang harus terus dilakukan sehingga masing–masing negara akan terus berlomba untuk mengoptimalkan capaiannya.

170 171

” Dari informasi yang kami peroleh, aksesibilitas Indonesia termasuk program yang memiliki progres yang luar biasa saat ini. Namun demikian, Indonesia tetap memiliki pekerjaan rumah yang sangat besar, yaitu meningkatkan mutu pendidikan itu sendiri. ”


Capain lainnya yang juga membuat Indonesia positif di mata masyarakat dunia adalah kenaikan investment grade kita. Saya telah menyampaikan berkali–kali bahwa kenaikan investment grade tersebut tidak terjadi demikian saja, tetapi itu semua merupakan effort dari keseluruhan APBN yang dianggap cukup sound, prudent, dan juga memiliki kredibilitas. Kebijakan moneter kita juga termasuk kebijakan yang prudent. Dan sektor rill yang mengalami reformasi pun juga cukup ambisius untuk memanfaatkan capaian prestasi yang diperoleh Indonesia ini. Sementara itu dari sisi rating yang diperoleh dari Gallup World Pool, rating kita termasuk rating pertama yang diperoleh bersama-sama dengan Swiss di mana Swiss dan Indonesia memiliki pemerintahan yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakatnya yang cukup tinggi. Selain itu, Global Competitive Index kita juga meningkat cukup baik.

Dari semua capaian prestasi tersebut, Indonesia tentu memiliki kesempatan yang besar untuk mengelola kebijakan ekonominya, yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, agar dapat memperkuat potensi ekonomi yang dimiliki bangsa ini. Potensi yang pertama adalah sumber daya manusianya, karena demografi Indonesia memiliki populasi yang sangat besar, khususnya populasi generasi mudanya. Untuk mengembangkan sumber daya manusia ini, pemerintah tentu membutuhkan investasi di bidang sumber daya manusia dan ini menjadi suatu keharusan yang perlu dilakukan segera. Ini menjadi suatu kewajiban yang terus menerus kita lakukan. Kita bahkan telah memfokuskan diri untuk terus meningkatkan pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan yang mana saat ini telah mencapai alokasi belanja pendidikan sebesar Rp440 triliun. Alokasi belanja tersebut akan dipergunakan untuk tahun 2018 di mana sebagian besarnya, kurang lebih dua pertiganya, akan dibelanjakan melalui daerah, khususnya untuk pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten. Dalam proses penyalurannya, kita berprinsip bahwa alokasi belanja ini akan ditujukan untuk bagaimana memberikan akses yang semudah-mudahnya dan seluas-luasnya kepada seluruh penduduk Indonesia usia sekolah agar mereka dapat sekolah dan dapat menghindari putus sekolah. Masalahnya adalah aksesnya itu sendiri. Dari informasi yang kami peroleh, aksesibilitas Indonesia termasuk program yang memiliki progres yang luar biasa saat ini. Namun demikian, Indonesia tetap memiliki pekerjaan rumah yang sangat besar, yaitu meningkatkan mutu pendidikan itu sendiri. Mutu pendidikan yang memperlihatkan masih minimnya standar kualitas pendidikan yang kita miliki. Semua orang dapat saja memiliki akses untuk masuk ke sekolah. Namun, ketika mereka di sekolah, mereka barangkali mendapatkan pelajaran yang sangat minim. Itu juga merupakan suatu masalah. Barangkali juga, ruang kelasnya yang mungkin buruk ataupun kualitas gurunya yang juga kurang baik sehingga standar pendidikan yang diperoleh tidak sesuai dengan harapan dari pendidikan yang berkualitas. Mungkin pula, kualitas dari kurikulum


pendidikannya atau bukunya yang kurang layak untuk meningkatkan kapasitas otak setiap sumber daya manusia yang kita miliki. Oleh karena itu, Indonesia sekarang dengan alokasi belanja pendidikan sebesar Rp440 triliun harus dapat memikirkan secara sangat kuat dan serius bagaimana meningkatkan kualitas dari pendidikan tersebut.

Berbicara mengenai Kompas, saya sangat senang karena ada salah satu kolom di Harian Kompas yang menjadi favorit saya. Jarang sekali saya membaca halaman depan di harian tersebut. Namun, saya tetap membaca editorial dan halaman yang berbicara mengenai pendidikan dan kebudayaan, karena itu juga merupakan among my favorite pages. Apabila anda masih suka membaca, ya memang seperti itulah susbtansi dan gaya penulisannya. Saya mungkin sedikit menyarankan agar bagian tersebut perlu untuk diperkuat kembali. Bagaimanapun, media massa sekelas Kompas adalah jenis media yang sangat populer. Suatu waktu tertentu, saya pernah meminta dan sekarangpun saya tetap meminta kepada Direktur Jenderal Anggaran dan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan untuk melihat pemberitaan yang ada di Harian Kompas. Saya menyarankan kepada mereka untuk melihat apakah di pemberitaan di Harian Kompas ada pemberitaan yang mengungkap kondisi kelas yang buruk atau sekolah yang buruk? Kemudian, lihat pula berapa banyak kabupaten yang mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik? Jika sudah, apakah program pendidikan mengalami perbaikan? Hal seperti inilah yang kita sebuat sebagai viral accountibility yang harus kita sampaikan kepada masyarakat luas. Saya terus menerus berpikir agar bagaimana caranya APBN dapat lebih transparan. Media massa mungkin dapat digunakan sebagai link yang dapat menjembatani APBN sebagai keuangan negara yang transparan. Saya hanya membayangkan jika wartawan Harian Kompas atau wartawan media lainnya meliput di suatu tempat yang buruk dan mereka langsung dapat mengakses daerah tersebut yang kemudian menanyakan seberapa besar dana APBN yang mereka peroleh. Kemudian, berapa pula dana yang diperoleh dari kementerian/lembaga? Dilanjutkan, berapa pula dana yang diperoleh dari daerah? Jika sudah mendapatkan dana yang dibutuhkan, mengapa kondisi daerah masih seperti ini? Pertanyaan seperti itulah yang kemudian menimbulkan pertanyaan lanjutan. Is it a problem of money? Is it a problem of leadership? Is it a problem of management? Atau, is it a problem of governance or corruption? Jika kita semua dapat memberikan jawaban tersebut dengan menunjukkan hasil yang memuaskan, saya yakin kita semua dapat membangun Indonesia ini menjadi sebuah negara yang maju yang kita bangun secara bersama–sama.

Selain pendidikan, program kesehatan juga sama pentingnya. Alokasi belanja untuk kesehatan tahun 2018 adalah sebesar 5% atau sekitar Rp105 triliun dari belanja APBN.. Secara keseluruhan, dana pendidikan dan kesehatan di Indonesia untuk tahun 2018 akan mencapai nilai sebesar Rp550 triliun.


Itui belum termasuk belanja indirect yang digunakan untuk mendukung sektor pendidikan dan kesehatan ini. Belanja indirect ini seperti belanja pembangunan fasilitas air bersih. Belanja ini sangat berhubungan erat dengan sektor kesehatan, terutama pengembangan program sanitasi. Kita semua mengetahui bahwa sanitasi itu sangat berhubungan erat dengan kesehatan. Namun, belanja indirect ini tidak kita masukkan ke dalam anggaran belanja pendidikan dan kesehatan. Untuk belanja kesehatan ini, kita sudah melaksanakan program Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang mungkin sehari–hari ini banyak sekali pemberitaan mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di mana program ini juga dapat digunakan untuk menangani masalah stunting, yaitu mereka-mereka yang mengalami kekurangan gizi terutama mereka yang memiliki usia di bawah 5 tahun. Selain stunting, KIS juga dapat digunakan untuk vaksinasi dan imunisasi, termasuk membantu keselamatan ibu yang baru melahirkan. Keselamatan ibu yang baru melahirkan adalah salah satu indikator di mana Indonesia masih dianggap tertinggal. Pendapatan per kapita kita memang tinggi, tetapi kasus kematian ibu yang baru melahirkan masih berisiko sangat tinggi. Untuk itulah, kita membutuhkan program penyelamatan bayi maupun ibunya. Bayipun dapat saja dilahirkan, tetapi dia dapat juga memiliki masalah lainnya ketika dia mengalami kekurangan gizi. Dari sebab itu, Indonesia memiliki berbagai masalah yang masih menjadi pekerjaan rumah yang sangat serius untuk diselesaikan.

Sesudah kita berbicara mengenai pendidikan dan kesehatan untuk manusianya, ada lagi program pembangunan sumber daya manusia lainnya dalam bentuk perlindungan sosial, yaitu social safety net. Belanja social safety net ini ditujukan untuk masyarakat Indonesia yang kurang mampu di mana pelaksanaannya diberikan melalui penyaluran bantuan tunai langsung seperti halnya Program Keluarga Harapan (PKH). Tahun ini, 10 juta keluarga direncankan mendapatkan PKH tersebut. Selain PKH, jenis bantuan perlindungan sosialnya adalah pemberian bantuan dalam bentuk beras dan pemberian bantuan lainnya dalam bentuk pemberian Kredit Ultra Mikro.

Selanjutnya, pembangunan infrastruktur juga masih menjadi prioritas kita. Sampai dengan tahun depan, jumlah anggaran untuk pembangunan infrastruktur diperkirakan mencapai nilai lebih dari Rp400 triliun. Dana tersebut digunakan untuk membangun hard infrastructure, mulai dari bendungan, jalan, bandara, kereta api, dan tentu saja pembangunan infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat yang sebagian besarnya dilakukan oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai perusahaan negara yang berada di bawah pengawasan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Semua ini dilakukan dengan tujuan tidak hanya sekedar membuat ekonomi dapat tumbuh saja, tetapi semua pembangunan ini juga memiliki tujuan meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia.


We need to grow higher but better quality. Better quality itu artinya mengurangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan meningkatkan akses bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk dapat menikmati hasil pembangunan infrastruktur dasar maupun hasil pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan untuk mobilitas. Apabila saya berbicara mengenai kemiskinan dan kesenjangan, trennya memang sudah mengalami penurunan dan membaik. Sementara itu jika kita berbicara masalah kemiskinan, tingkat masyarakat miskin saat ini masih berada dikisaran 10,7%. Untuk angka gini ratio, kita memang pernah mengalami kondisi yang paling buruk ketika angka gini ratio mencapai poin sebesar di 0,41. Namun sejak itu, angka gini ratio mulai menurun dan dalam 2 tahun terakhir, angka gini ratio konsisten di poin 0,39. Kita berharap angka tersebut akan menurun hingga mencapai nilai sebesar 0,38. Jika dibandingkan dengan negara–negara Latin Amerika, angka gini ratio yang kita miliki masih termasuk angka yang sangat baik. Brasil saja memiliki angka gini ratio lebih tinggi dari kita, yaitu 0,5. Angka gini ratio tersebut tentu merupakan angka yang sangat tinggi. Demikian pula dengan Meksiko di mana negara inipun juga memiliki angka gini ratio yang lebih tinggi. Oleh karena itu, kita perlu untuk terus memperkuat arah kebijakan yang sudah benar.

Selama tiga tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, arah kebijakan mereka sebenarnya sangat sejalan, seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya. Jika kita menuju ke utara, maka semuanya ikut menuju ke utara. Seperti itulah kebijakan pemerintah saat ini. Di dalam kebijakan pemerintah saat Ini, kita membangun manusianya dan ekonominya agar meningkat produktivitasnya. Artinya, pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia, serta program pengentasan kemiskinan dilaksanakan melalui kebijakan affirmative maupun ekualisasi. Ketimpangan antarwilayah, kita atasi dengan pembanguan infrastruktur maupun transfer dana ke daerah. Demikian pula dengan kebijakan pertahanan keamanan kita di mana kita menjaga stabilitas politik, keamanan, dan kepastian hukum kita. Semua itu adalah hal yang akan terus kita perbaiki. Indikator ekonomi selama ini bahkan cukup baik dalam 3 tahun terakhir dan momentum ini akan kita perbaiki pertumbuhannya, baik perbaikan dari sisi jumlah maupun perbaikan terhadap persepsi positif investasi kita.

Bahkan permasalahan sosial di dalam sektor pendidikan, kesehatan, penunjang kematian ibu yang sedang hamil dan melahirkan, dan penurunan kematian bayi di bawah usia 5 tahun juga mengalami penurunan yang sangat tajam. Demikian pula dari sisi kemampuan kita untuk menjaga dan memelihara utang kita di mana kita sudah mampu mengelola utang tersebut secara prudent dan transparan. Dilihat dari ketimpangan antarwilayah, kita harus mengakui bahwa ekonomi Indonesia dari sisi berbagai macam kelengkapan infrastruktur masih sangat terkonsentarsi di Pulau Jawa. Dari


” permasalahan sosial di dalam sektor pendidikan, kesehatan, penunjang kematian ibu yang sedang hamil dan melahirkan, dan penurunan kematian bayi di bawah usia 5 tahun juga mengalami penurunan yang sangat tajam. Demikian pula dari sisi kemampuan kita untuk menjaga dan memelihara utang kita ”


sebab itu, jika kita terus menerus harus melakukan ekualisasi di luar Jawa, itu membutuhkan effort yang luar biasa besarnya. Bagaimanapun juga, ini semua tetap harus dilakukan oleh pemerintah agar pemerataan ekonomi masyarakat dapat tercapai. Jika kita berbicara mengenai ekonomi riil, pihak swasta itu selalu ingin mencari lokasi yang paling menguntungkan di mana ekonominya sudah berkembang relatif mature, seperti halnya Pulau Jawa atau khususnya di DKI Jakarta. Pihak swasta kurang berminat pada wilayah ekonomi yang belum matang. Oleh karena itu, Presiden kita selalu mengatakan bahwa ekonomi Indonesia dan pembangunan kita harus Indonesia sentris dan bukan Jakarta sentris atau Jawa sentris saja. Dengan memberdayakan seluruh wilayah Indonesia, implikasinya tentu akan sangat luar biasa besarnya dirasakan seluruh masyarakat Indonesia. Yang perlu kita perhatikan adalah alokasi pembangunan infrastruktur yang merata sehingga hal itu akan menunjukkan kemampuan kita menggerakkan ekonomi di luar Pulau Jawa. Apabila kita melihat proyek–proyek strategis nasional yang menyebar di seluruh Indonesia, kualitas maupun kinerja dari ekonomi di luar Jawa tersebut juga sudah mulai membaik, terutama di Pulau Sulawesi, Pulau Bali, Pulau Nusa Tenggara, maupun Pulau Sumatera yang saat ini sudah mengalami recovery. Hanya Pulau Kalimantan yang saat ini tengah terhantam oleh fluktuasi harga komoditas dunia yang tampaknya belum recover begitu cepat. Pertumbuhan ekonomi mereka masih di bawah pertumbuhan ekonomi nasional.

Apabila kita melihat kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia sampai dengan kuartal ketiga, banyak para pengamat, termasuk Mas Toni yang hadir di sini, membuat interpretasi yang bermacam–macam. Hal itu sebenarnya sah–sah saja. Wong kita mendasari analisa kita pada data statistik yang sama. Sepuluh ekonom itu dapat menghasilkan 100 view atau pandangan. Oleh sebab itu, kita tidak perlu kaget. Biarkan media massa mau mengambil yang mana dan yang di-voted yang mana. Namun dari semua pandangan tersebut, pemerintah mungkin akan memilih versi yang ini. Mari kita lihat pada kuartal ketiga. Di situ akan terlihat bahwa komposisi pertumbuhan ekonomi, investasi, dan ekspor mengalami rebound yang luar biasa dan itu terjadi di luar tren secara umum. Demikian pula dengan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) di mana data yang kami peroleh menunjukkan nilai tersebut sudah berada jauh di depan. Investasi sebagai salah satu komponen pembentuk PMTB mengalami peningkatan pertumbuhan hingga mencapai 7,1%. Mari kita lihat trennya ke belakang. Selama ini, pertumbuhan investasi sebagai komponen pembentuk modal tetap bruto hanya tumbuh sekitar 4% saja. Bahkan sebelum tahun 2015, yaitu pada masa commodity price sedang mengalami booming, pertumbuhan ekonomi kita memang mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Artinya, pertumbuhan investasi pada saat itu belum memberikan peningkatan pertumbuhan yang cukup signifikan.


Namun sesudah terjadinya penurunan harga komoditas, nilai PMTB juga mengalami penurunan. Dengan kondisi tersebut, perusahaan-perusahaan seharusnya melakukan ekspansi usahanya. Namun, perusahaan-perusaahaan tersebut justru mengalami kredit macet. Mereka itu justru melakukan restrukturisasi banyak sekali dari balance sheet mereka. Mereka merestrukturisasi balance sheet atau neraca mereka yang pada saat itu sudah memasuki proses tahap akhir sehingga pada tahun 2017, mereka mulai melakukan ekspansi setelah mereka mengalami pemulihan. Seperti orang yang sedang mengalami sakit, dia pasti akan terinfeksi. Dia tentu memerlukan proses penyembuhan terlebih dahulu. Sekarang, perusahaan-perusahaan tersebut sudah mulai recover dan mulai melangkah lagi. Oleh sebab itu, angka pertumbuhan sebesar 7,1% itu adalah angka yang sangat positif. Yang menjadi pertanyaan saat ini adalah, karena ini memliki 2 versi, apakah kejadian ini hanyalah sebuah fenomena saja atau apakah kejadian ini berlanjut di kemudian hari? Ada orang yang memang mengatakan bahwa kejadian ini hanyalah sebuah fenomena saja. Dikatakan demikian karena mereka melihat satu fenomena, yaitu program amnesti pajak yang kita lakukan beberapa bulan yang lalu. Bagi saya, pandangan itu mungkin juga tidak terlalu salah.

Sementara itu, jika kita melihat credit growth kita, nilainya memang belum tumbuh terlalu tinggi. Hanya saja, banyak perusahaan yang sudah mulai menempatkan working capital atau modal kerja mereka untuk investasi. Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) juga mengalami pertumbuhan di atas 13 persen sehingga total pertumbuhannya mencapai angka double digit which is tidak terlalu jelek sama sekali dibandingkan dengan negara–negara lainnya. Menurut pandangan saya pribadi, saya akan memilih bahwa kejadian ini adalah suatu recovery yang harus kita jaga momentumnya agar kejadian ini tidak hanya menjadi fenomena yang satu kali saja muncul dan kemudian off begitu saja. Jika kita melihat kembali kondisi ekonomi pada kuartal ketiga, hal perbandingan yang sangat membedakan dari angka sebelumnya adalah nilai pertumbuhan ekspor kita. Informasi mengenai ekspor ini dapat kita lihat pada tabel nomor 2 yang paling bawah sebelum tabel impor. Menteri Keuangan memang sengaja menyajikan angkanya kecil–kecil agar orang tidak dapat membacanya. Nanti saya ganti saja dengan angka-angka yang lebih transparan dan lebih besar. Pada tabel ekspor tersebut, kita dapat mengetahui bahwa ekspor barang dan jasa pada kuartal ketiga mengalami pertumbuhan hingga mencapai 17.27%. Mari bandingkan dengan tren pertumbuhan tahun sebelumnya yang mana kami hanya membatasinya sampai dengan tahun 2015. Tahun 2015, pertumbuhan ekspor per kuartalnya mengalami pertumbuhan negative. Pertumbuhan negatif tersebut terjadi sampai dengan kuartal kedua tahun 2016, yang kemudian mengalami pick up sedikit dan mengalami negatif kembali setelahnya. Pertumbuhan ekspor baru mengalami steady positive


” hal yang menjadi tantangan kita di dalam mengelola APBN tahun 2018 adalah penerimaan negara. Kita mengetahui bahwa pajak merupakan penerimaan negara yang paling besar. Tax ratio kita terhadap Gross Domestic Product (GDP) masih termasuk yang terendah di dunia.”


gross growth di tahun 2017. Artinya, di tahun 2017, pertumbuhan ekonomi global menjadi positif dan recover. Hal ini terlihat di dalam kinerja ekspor kita di mana permintaan terhadap barang ekspor kita juga mulai mengalami peningkatan.

Di bawah tabel ekspor adalah tabel impor. Di dalam tabel impor tersebut, kita dapat mengetahui apakah peningkatan impor memberikan tendensi yang positif atau negatif. Tendesi tersebut memang dapat dijelaskan ke dalam dua interpretasi. Apabila impornya adalah jenis barang modal dan bahan baku, maka impor tersebut menjadi indikator yang positif. Indikasi ini dapat diartikan bahwa ada perusahaan–perusahaan yang melakukan impor untuk melakukan ekspansi atas kegiatan usaha yang mereka miliki. Dari sebab itu, melihat angka kuartal terakhir, kami memberi notasi bahwa pemulihan ekonomi sedang mengalami swing yang cukup meningkat. Inilah yang sedang kita jaga momentumnya. Lalu, bagaimana dengan konsumsi rumah tangga? Terlebih, dengan adanya informasi yang banyak mencantumkan daya beli masyarakat. Sayangnya, saya tidak menambahkan di dalam presentasi saya mengenai kondisi penerimaan perpajakan yang terakhir dan bagaimana kondisi ini didukung oleh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang meningkat dan seluruh Pajak Penghasilan (PPh), baik PPh Badan maupun PPh Orang Pribadi yang pertumbuhannya juga cukup tinggi. PPh Badan bahkan telah mencapai lebih dari 15%. Di laporan keuangan kuartal kemarin, pertumbuhan PPh Badan bahkan sempat mencapai angka 20%. Sementara itu, PPh Orang Pribadi juga meningkat hingga di atas 25%. Angka tersebut tidak memasukan hasil penerimaan pajak yang diperoleh dari program amnesti pajak.

Apabila kita membandingkan kinerja ekonomi kita dari berbagai kawasan, kita akan menemukan bahwa hasil kinerja ekonomi kita di berbagai kawasan itu juga mengalami perbedaan. Demikian pula apabila kita juga membandingkan kinerja ekonomi antar daerah. Seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, pertumbuhan ekonomi di luar Pulau Jawa, terutama di Pulau Sulawesi, meningkat sangat tinggi. Kemudian di Pulau Bali, Pulau Nusa Tenggara, dan Pulau Sumatera, pertumbuhan ekonominya masih relatively sekitar 5%. Namun, pertumbuhan ekonomi di Pulau Kalimantan masih cukup jauh. Demikian pula dengan Pulau Papua di mana pertumbuhan ekonomi di beberapa provinsi di pulau ini masih sangat volatile, karena tergantung dari komoditas.

Sebagai penutup, saya mungkin akan membahas sedikit mengenai APBN tahun 2018. Tahun 2018, belanja negara di dalam APBN dianggarkan sebesar Rp2.220 triliun. Untuk melaksanakan belanja negara tersebut, kita harus mengumpulkan penerimaan pajak non pajak. Jumlah total anggaran penerimaan pajak dan non pajak adalah sebesar Rp1.894 triliun. Penerimaan perpajakan tahun depan diproyeksikan sebesar Rp1.618 triliun.


Kembali kepada alokasi rencana belanja negara tahun 2018 tersebut. Untuk belanja pemerintah pusat, kita mengalokasikan belanja negara sebesar Rp1.454 triliun. Sedangkan untuk dana yang ditransfer ke daerah, kita mengalolakasikannya sebesar Rp766 triliun. Tahun depan, kita kemungkinan akan mengalami defisit anggaran sebesar Rp325,9 triliun. Namun, defisit dari keseimbangan primer kita menurun cukup tajam. Alokasi belanja ini memang belum menghasilkan anggaran yang seimbang. Namun demikin, penurunan defisit anggaran ini terbilang cukup tajam. jika tahun ini, defisit primer diperkirakan akan berkisar sebesar Rp 130 triliun, maka defisit primer tahun 2018 yang mungkin diperkirakan akan menghasilkan angka sebesar Rp87 triliun adalah hal yang cukup baik. Nilai defisit tersebut memang menurun hampir separuhnya dari tahun ini. Kondisi ini tentu menggambarkan bahwa APBN tengah diupayakan menjadi instrumen yang tetap mendukung pertumbuhan ekonomi, karena anggaran kita yang masih menghasilkan angka yang defisit. Kondisi ini juga dapat diartikan bahwa kita akan memberikan stimulus terhadap ekonomi kita, meskipun kita tetap harus prudent dan sound. Ini adalah kombinasi di mana kita akan membuat APBN menjadi instrumen yang kredibel, tetapi sustainable. Tidak hanya itu, APBN juga digunakan untuk dapat menjadi support bagi kita untuk mencapai tujuan pembangunan lainnya.

Sedangkan hal yang menjadi tantangan kita di dalam mengelola APBN tahun 2018 adalah penerimaan negara. Kita mengetahui bahwa pajak merupakan penerimaan negara yang paling besar. Tax ratio kita terhadap Gross Domestic Product (GDP) masih termasuk yang terendah di dunia ini. Berbagai macam kinerja dan prestasi yang kita hasilkan belum menutup Indonesia sebagai negara yang masih termasuk negara dengan pengumpul pajak paling rendah di dunia. Oleh karena itu, hal ini adalah sesuatu hal yang harus hati–hati disampaikan kepada publik. Saya ingin menggunakan Forum CEO Kompas ini untuk mengatakan bahwa pemerintah akan berusaha mengumpulkan pajak, tetapi kami tidak ingin mengintimidasi dan menakut–nakuti dunia usaha. Dengan demikian, momentum pertumbuhan ekonomi akan tetap terjaga. Apabila dunia usaha merasa ada yang menakut–nakuti atau ada yang mengintimidasi, tolong sampaikan kepada kami.

Namun demikian, kami tetap mengacu kepada tujuan kami, terutama setelah program amnesti pajak berakhir di mana kepatuhan wajib pajak (WP) menjadi strategi kami untuk membangun sistem perpajakan yang kredibel. Program amnesti pajak itukan menyenangkan ya? Di situ, anda menyampaikan deklarasi harta dengan hanya membayar pajak ampunan sebesar 2% saja. Atau jika anda tidak mengikuti pada program amnestu pajak periode pertama, anda dapat mengikutinya di periode yang kedua di mana tarif yang diberikan hanya sebesar 3% saja. Atau anda tidak dapat


mengikuti periode yang kedua, anda masih dapat ikut di periode yang ketiga di mana tarif yang diberikan juga masih cukup rendah, yaitu 3,5%. It is small percentage yang harus anda bayar. Padahal, harta anda mungkin banyak sekali bukan? Sembilan bulan kita menyelesaikan program amnesti pajak ini. Sekarang, kita tinggal menginventarisasi saja data dari program amnesti pajak tersebut. Saya selalu menyampaikan bahwa program amnesti pajak ini untuk harta sebelum tahun 2015. Dari sebab itu, kita melihat Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tahun 2016 dan 2017 mengalami peningkatan, terutama dari WP Orang Pribadi. Sebelumnya, mereka belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Sekarang, mereka sudah memiliki NPWP tersebut sehingga mereka membayar pajaknya cukup banyak. Atau jika para WP sudah ada yang memiliki NPWP, mereka tinggal membenarkan saja NPWP yang mereka miliki dan mereka tinggal membayarnya sesuai yang diperhitungkan. Semua itu menjadi sesuatu yang positif yang kami ingin jaga terus.

Yang perlu juga menjadi catatan penting bagi kita semua, terutama setelah program amnesti pajak berakhir, pasal 18 di dalam Undang–Undang Amensti Pajak menyatakan bahwa apabila kami menemukan harta yang ternyata belum diikutsertakan di dalam program amnesti pajak, maka harta itu dianggap sebagai tambahan penghasilan. Dan jika harta tersebut diperoleh sebelum tahun 2015, maka yang bersangkutan tidak hanya dikenakan tarif pajak seperti biasanya, yaitu untuk WP Orang Pribadi sebesar 30% dan untuk WP Badan sebesar 25%, tetapi orang tersebut juga harus membayar dendanya sampai dengan 200%. Namun, masih banyak orang yang sanksi terhadap apa yang akan dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terhadap temuan harta yang belum dilaporkan. Di dalam Undang-Undang Amnesti Pajak memang disebutkan bahwa harta yang belum dilaporkan tersebut akan dikenakan sanksi apabila ada hasil temuan dari Direktur Jenderal Pajak. Yang menjadi keraguan para WP itu adalah apabila harta tersebut tidak ditemukan oleh Direktur Jenderal Pajak. Namun demikian, apabila harta tersebut memang belum menjadi temuan Direktur Jenderal Pajak, tetapi WP tersebut merasa berdosa dan buru-buru ingin melaporkan harta tersebut, maka apa yang harus mereka lakukan? Mereka bersikap seperti itu karena mereka merasa khawatir dengan program automatic exchange of information. Dengan program ini, pemerintah dapat memiliki akses untuk mendapatkan informasi dan data, baik di Singapura, Hong Kong, Switzerland, United Kingdom, maupun Cayman Island. Semuanya dapat memberitahukan kepada kita berapa uang atau harta dari WP Indonesia di berbagai macam jurisdiction tersebut. Adanya program ini setidaknya membantu kita semua untuk mewujudkan pengelolaan pajak yang kredibel dan meningkatkan kepedulian kita semua terhadap masalah bangsa ini. Artinya, tidak perlu ada lagi yang namanya “Panama Papers” atau “Paper-Paper” lainnya.


Daripada nanti ketahuan, anda sebaiknya memberitahun kondisi yang sebenarnya mulai saat ini. Oleh karena itu, kita sekarang menghimbau kepada semuanya untuk memperbaiki saja SPT yang sudah dilaporkan. Jika anggaplah DJP memang telah memeriksa dan belum menemukan harta yang cukup signifikan, tetapi anda telah memperbaiki SPT yang anda miliki, maka itu dianggap bahwa anda akan membayar pajak sesuai tarif yang berlaku seperti biasa. Yaitu, tarif WP Orang Pribadi adalah sebesar 30% dan tarif WP Badan adalah sebesar 25%. Dalam hal ini, kami tidak memberikan sanksi sebesar 200%. Intinya, kita sekarang bermain cepat–cepatan. Siapa yang cepat memperbaiki laporan, dia tidak perlu kena sanksinya. Atau siapa yang cepat menemukan adanya harta yang belum dilaporkan, dia harus siap-siap kena sanksinya. Daripada ketahuan, anda lebih baik memberitahukannya sejak sekarang. Saya hanya merasa yakin saja, jika masih banyak orang yang belum menyampaikannya kepada kami. Keyakinan saya ini didasari oleh masih sedikitnya orang yang ikut di dalam program amnesti pajak ini, yaitu kurang dari 1 juta orang atau hanya sekitar 927 ribu orang saja. Demikian pula dengan hartanya di mana dari mereka yang ikut program ini, harta yang berhasil kita kumpulkan hanya mencapai Rp4.000 triliun. Menurut saya, masih banyak yang belum mendeklarasaikan hartanya.

Seperti tujuan kami semula bahwa kami akan menaikkan tax ratio tanpa harus membuat anda merasa ketakutan. Bahkan, saya sebenarnya mau membantu anda. Hanya saja, saya membantu anda untuk comply bukan untuk membantu untuk mengurangi pajak anda kembali. Itu bedanya ya untuk arti bantuan yang saya ingin berikan kembali kepada anda. Namun, jika saya membantunya kurang terasa baik, mohon anda untuk mengkritik saya. Akan tetapi jika anda tidak comply, saya tidak segan-segan untuk mengejar anda. Begitu, ya. Saya berbicara dengan baik ini ya. “Saya kejar loh,” sambil tersenyum. Namun, senyumnya akan merobek kantong anda (selingan humor). Intinya, kita ingin meningkatkan tax ratio kita yang kita harapkan dengan pertumbuhan penerimaan pajak yang mampu mencapai tingkat pertumbuhan sebesar 9% which is actually tidak terlalu besar. Pertumbuhan kenaikan pajak sebesar 9% itu dapat dicapai jika pertumbuhan ekonomi mencapai sekitar 5,4% ditambah tingkat inflasi sebesar 3,5%. Kondisi ini bukan suatu keadaan yang justru membuat kondisi ekonomi merasa khawatir.

Dalam beberapa tahun terakhir ini, target pertumbuhan pajaknya dapat mencapai 35% which is tidak pernah tercapai dan membuat banyak ekonomi mengalami keresahan. Jika kami mengumpulkan pajak sebanyak Rp1.600 triliun, jangan dianggap ini sebagai beban, karema kami akan


menggunakannya untuk belanja sebanyak Rp2.220 triliun. Jelas sekali bahwa jumlah belanjanya jauh lebih banyak. Ekonomi akan bergerak dengan jumlah belanja yang lebih besar tersebut. Dengan demikian, kita berharap bahwa pertumbuhan ekonomi akan dapat dijaga pada tingkat pertumbuhan sebesar 5,4% tahun depan dengan inflasi tetap terjaga pada tingkat 3,5%. Demikian pula dengan stabilitas nilai tukar yang juga akan dijaga secara baik.

Mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai kebijakan ekonomi bagaimana menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang baik. Dengan pertumbuhan ekonomi yang baik, lapangan pekerjaan akan dapat tercipta, kemiskinan akan berkurang, dan kesenjangan juga akan berkurang. Presiden meminta kepada seluruh menterinya agar fokus menggunakan APBN ini secara baik dan efisien dengan governance yang baik pula tanpa adanya korupsi. Dengan demikian, APBN ini akan menjadi instrumen yang dimiliki masyarakat. Bermanfaat bagi masyarakat. Setiap Rp1 yang kita ambil, karena kita membelanjakan lebih dari Rp1, akan membuat ekonomi kita akan semakin lama semakin tumbuh menjadi besar dan merata. Demikian, terimakasih atas perhatiannya. Semoga semua ini bermanfaat bagi kita semua. Selamat Tahun Baru dan semoga CEO Indonesia memiliki optimisme yang makin kuat sehingga ekonomi kita juga akan semakin memiliki momentum pemulihan yang semakin baik.

Terima kasih,

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

184 185Teruslah Cintai Negeri Ini Kompilasi Pidato Menteri Keuangan 2017

13

186 187

PMK 165/PMK.03/2017 Sebagai Pelaksanaan Amanat Undang-Undang Pengampunan Pajak

Keynote Speech Sosialisasi PMK Nomor 165/PMK.03/2017

Kantor Pusat Dir. Jen. Pajak, 26 November 2018




Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua.

Om Swastiastu, Namo Buddhaya.

Pertama, saya mohon maaf atas keterlambatan menghadiri undangannya Pak Ken, karena ada beberapa acara yang harus saya hadiri di kantor pusat. Acara pada sore hari ini yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mungkin menjadi agak sedikit terlambat satu jam dari jadwal semula. Walaupun demikian, saya turut berbahagia menghadiri acara pada sore hari ini. Tidak lupa saya ucapkan, yang saya hormati, para ketua asosiasi, para ketua himpunan, para ketua dan para anggota asosiasi himpunan dan ikatan, para pengamat pajak yang sore hari ini kita undang, para pemimpin redaksi dari berbagai media massa, serta seluruh pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan, khususnya di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Pertama-tama, kita semua patut memanjatkan puji syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena kita bisa berkumpul pada sore hari ini untuk melakukan suatu kegiatan yang sangat penting, yaitu sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165 tahun 2017 atau yang lebih lengkapnya PMK Nomor 165/PMK.03/ 2017. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini merupakan perubahan kedua dari PMK Nomor 118 tahun 2017 atau PMK Nomor 118/PMK.03/2017. PMK ini dikelurakan sebagai pelaksanaan dari amanat dari Undang-Undang Pengampunan Pajak atau dalam hal ini Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016. Walaupun tax amnesty atau masa pengampunan pajak sudah selesai karena dia hanya berlaku selama 9 bulan, yaitu bulan Juli tahun 2016 hingga akhir Maret 2017, kita tetap masih menjalani masa pasca tax amnesty sampai saat ini.

Namun, seperti kita ketahui bahwa tax amnesty hanya memberikan waktu selama sembilan bulan bagi semua wajib pajak (WP) tanpa perkecualian untuk mengikutinya dengan melakukan deklarasi seluruh harta kepemilikannya yang selama ini belum dideklarasikan atau diberitahukan di dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) masanya, yaitu SPT sebelum tahun 2015 sampai dengan akhir 2015. Kita semua mengetahui bahwa di


dalam program tax amnesty sembilan bulan tersebut, yang ikut di dalam tax amnesty hanya berjumlah 900 ribu orang. Jumlah tersebut kurang dari 1 juta orang atau angka persisnya adalah sebesar 940 seperti yang saya lihat tadi di sini. Moga-moga, enggak berubah lagi, ya. 940 something, seperti itu lah. Betul bukan? Untuk tax amnesty, berapa Pak Estu? 972 ribu ya? Itu ternyata juga masih kurang dari 1 juta orang. Dan untuk harta yang disampaikan dan dideklarasikan dalam hal ini adalah berjumlah sebesar Rp4.104 triliun. Untuk harta yang berasal dari luar negeri, harta yang telah dideklarasikan berjumlah lebih dari Rp1.000 triliun.

Sesudah tax amnesty, kita memasuki masa pasca tax amnesty. Di dalam Undang-Undang Tax Amnesty, seperti yang kami komunikasikan selama periode tax amnesty, kita selalu mengingatkan Bapak Ibu sekalian sebagai para pengusaha maupun orang pribadi untuk mengikuti program ini. Apabila ada harta yang selama ini belum dideklarasikan, sebelum tahun 2015 khususnya, ya sebaiknya ikut program ini. Namun, apabila Bapak Ibu memang sudah patuh, ya enggak apa-apa, enggak perlu ikut tax amnesty. Akan tetapi, apabila Bapak Ibu memang belum patuh atau memang ada yang terlewat, ya silahkan mengikuti program tax amnesty ini.

Di dalam program tax amnesty yang diamanatkan di dalam pasal 18 Undang-Undang Tax Amnesty, apabila anda tidak mengikuti program tersebut, ada konsekuensi yang harus dihadapi dan itulah yang kemudian diatur di dalam PMK mengenai pernyataan harta bersih. Di dalam pernyataan harta bersih tersebut, yang kemudian berdampak munculnya kebutuhan untuk mengubah harta yang selama ini diatasnamakan pada pihak lain, mungkin karena disebabkan dalam rangka apa pun atau dalam rangka bisnis atau hal yang lainnya, masih banyak harta yang selama ini, terutama harta tanah dan bangunan, masih diatasnamakan pada pihak lain.

Oleh sebab itu, para WP yang sudah mendeklarasikan harta dalam bentuk tanah dan bangunan yang diatasnamakam kepada orang lain melalui program tax amnesty ini akan dikembalikan kepada pemilik aslinya. Proses untuk melakukan tersebut tentu membutuhkan berbagai macam jasa, seperti notaris, Penjabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Di dalam proses ini, kami memberikan fasilitas untuk pembebasan bea pengalihan nama tersebut sampai dengan tanggal 31 Desember 2017. Jadi, walaupun program tax amnesty-nya sudah selesai bulan Maret yang lalu, Bapak Ibu sekalian yang masih memiliki tanah yang pada waktu pembeliannya masih menggunakan atas nama adiknya, anaknya, menantunya, supirnya atau yang lain, sekarang sudah dapat diakui sebagai hartanya dan akan memperoleh balik nama kepemilikannya kepada nama WP yang asli, yang membeli harta atau aset tersebut. Proses ini selanjutnya akan mendapatakan fasilitas negara, seperti tidak perlu membayar pajak


untuk proses balik namanya.

Proses inilah yang kami atur dalam PMK 165 dengan menekankan kepada kemudahannya dalam melaksanakan proses tersebut di mana WP tidak perlu harus menggunakan surat-surat atau dokumennya, tetapi cukup dengan SKB maupun surat keterangan. Selanjutnya, Bapak Ibu cukup membawa seluruh dokumen tersebut untuk disampaikan kepada BPN sehingga WP dapat melakukan pengalihan nama kepemilikannya. Makanya, dua minggu yang lalu, kami melakukan konferensi pers bersama dengan Menteri Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional, Pak Sofyan Djalil. Kita juga mengundang ikatan notaris dan PPAT untuk memberikan tambahan keyakinan bahwa di dalam proses pengubahan nama kepemilikan harta tanah dan bangunan dari nominee kepada wajib pajak yang asli hanya dibutuhkan surat keterangan atau fotokopinya serta SKB.

Kami memang banyak mendengar dari sebagian orang yang mengatakan, “oh, Ibu ternyata mengatakan begitu. Notarisnya atau PPAT-nya tidak menerima”. Oleh sebab itu, kami akhirnya juga mengundang ikatan notaris dan Ikatan PPAT pada acara tersebut. Kita mengharapkan bahwa sosialisasi ini merupakan masa untuk menjelaskan kepada para notaris dan juga kepada seluruh aparat BPN karena kami perlu untuk menyampaikan kepada Pak Sofyan Djalil bahwa mereka di dalam memproses pengalihan nama dari nominee kepada WP dalam rangka kelanjutan program tax amnesty tersebut akan mendapatkan fasilitas negara. Namun, ada beberapa berita yang muncul baru-baru ini bahwa mereka ternyata tidak menerima SKB atau surat keterangannya. Masalah ini sudah kami lakukan inventarisasi. Sebagian besar memang sudah diterima. Jika tidak salah, lebih dari 85% sudah menerimanya. Kalaupun yang 15% itu ditolak, tanah dan bangunan yang masuk di dalam program ini adalah bukan dari harta yang dideklarasikan di dalam program tax amnesty. Mungkin saja, WP memang memiliki banyak tanah, gitu. Atau ada bangunan yang terus diikutkan dalam program tax amnesty di mana bangunan tersebut berlokasi di daerah Slipi atau Grogol. Namun, WP itu kemudian ingin membalikan nama atas bangunannya yang ada di daerah Bekasi. Hal inilah yang jelas kami tolak kemudian. Kondisi tersebut tentu tidak sama antara yang ditaruh di dalam tax amnesty dengan yang kemudian akan diubah proses balik namanya. Alasan lainnya adalah karena adanya perbedaan data yang diajukan. Sebagai contoh, perbedaan surat-surat mengenai luas tanahnya. Mereka bilang luasnya cuma punya 500 meter, tetapi setelah diketahui ternyata mereka memiliki 5 hektar. Hanya karena beda nolnya dan beda yang lain-lain inilah yang kemudian juga kita lakukan beberapa hal yang sifatnya dapat diajukan untuk verifikasi.

Selain itu, hal lainnya yang juga tidak dilakukan atau tidak dimasukkan di

190 191

” Namun demikian, kami tetap akan mengajak supaya para WP jangan menunggu proses pengalihnamaan ini sampai pada jam-jam terakhir. Pak Sofyan Djalil akan menerapkan policy seperti halnya kebijakan tax amnesty yang lalu. ”


dalam program ini adalah apabila jual beli tanah tersebut merupakan jual beli biasa dari para real estate dengan client-nya dan bukan dalam rangka jual beli yang masuk dalam sasaran program tax amnesty. Ini kan jual beli pindah nama karena untuk jual beli property biasa. Bukan dalam rangka program tax amnesty. Oleh sebab itu, saya meminta kepada tim pajak melakukan sosialisasi bersama-sama dengan BPN agar seluruh kanwil dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang ada memiliki keseragaman di dalam melayani, khususnya dalam rangka balik nama dari nominee ke WP. Sosialisasi ini tidak hanya ke luar, tetapi juga ke dalam untuk kami seluruh 342 KPP yang kita miliki. Dan karena deadline-nya adalah akhir tahun, kita berharap jangan menunggu sampai dengan tanggal 31 Desember karena 31 Desember itu kan hari Minggu dan tanggal 30 itu hari Sabtu.

Jadi, jangan menunggu meskipun kemarin Pak Sofyan Djalil menjanjikan akan menerima dan melayani semaksimal mungkin. Namun demikian, kami tetap akan mengajak supaya para WP jangan menunggu proses pengalihnamaan ini sampai pada jam-jam terakhir. Pak Sofyan Djalil akan menerapkan policy seperti halnya kebijakan tax amnesty yang lalu. Yang penting daftar dulu, urusan administrasinya dapat diurus kemudian karena supporting data maupun dokumennya kadang-kadang dibutuhkan lebih lama. Beliau bahkan menjanjikan dapat memperpanjang masanya sampai dengan akhir Maret. Hanya saja, perpanjangan tersebut berdasarkan masukan dari para notaris dan PPAT apakah dapat diperpanjang sampai akhir tahun atau tidak. Namun, Pak Sofyan mungkin akan memperpanjangnya hanya sampai pertengahan tahun sekitar bulan Juni ini saja. Kita nanti akan melihat dan meminta tim kita untuk terus mem-follow up dengan tempatnya Pak Sofyan Djalil agar perpanjangan untuk penyelesaian administrasinya dapat terealisir. Namun, kita harus memasukkan dulu sebelum Desember sebelum Bapak dan Ibu sekalian atau para anggota asosiasi himpunan dan Kadin dapat menyampaikan semuanya kepada anggotanya bahwa Bapak dan Ibu sekalian dapat ikut dengan mendaftarkan diri terlebih dahulu, sama halnya seperti ketika program tax amnesty dilakukan pada waktu itu. Pada waktu itu, WP biasanya berjubel masuk terlebih dahulu untuk mendapatkan 2%, yaitu tanggal 31 Maret, dan baru kemudian proses administrasinya dapat dilakukan sesudahnya. Itulah yang biasanya terjadi pada periode menjelang deadline.

Dari peristiwa tersebut dan melihat PMK 165 ini, hal inilah yang menjadi dasar keinginan kita untuk meringankan beban para WP yang sudah ikut di dalam program tax amnesty. Apa yang kita lakukan di dalam program tax amnesty ini adalah dalam rangka untuk dapat melaksanakan kepatuhan atau compliance WP secara konsisten dengan mengubah seluruh harta yang selama ini dideklarasikan agar sesuai dengan nama dari WP yang bersangkutan. Saya berharap hal ini dapat membantu WP untuk lebih tenang


di dalam menjalankan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan di mana kami akan berusaha secara terus menerus melayani dan membantu kepatuhan WP untuk dapat bisa melaksanakan kewajibannya secara mudah. Ini sudah menjadi komitmen kita yang telah kita tuangkan di dalam PMK 165 tersebut.

Bapak Ibu sekalian, selain PMK 165, saya juga ingin memberikan sosialisasi pada sore hari ini mengenai pelaksanaan Undang-Undang Tax Amnesty, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016. Melalui undang-undang tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017, yaitu peraturan mengenai pengenaan pajak penghasilan tertentu berupa harta bersih yang diperlakukan atau dianggap sebagai penghasilan. Peraturan Pemerintah (PP) tersebut merupakan sebuah peraturan yang dikeluarkan untuk menjalankan Undang-Undang Tax Amnesty. Jadi, kami bukannya mengada-ada dalam hal ini. Kami hanya ingin mengatur yang didasari oleh Undang-Undang Tax Amnesty di mana undang-undang tersebut menyatakan secara jelas bahwa WP yang ikut ataupun yang tidak ikut di dalam program tax amnesty, tetapi ternyata kemudian ditemukan harta yang belum masuk di dalam deklarasi, ya, WP tersebut tetap menjalankan kewajibannya. Jadinya, apabila ada harta yang selama ini belum diakui atau masih tersembunyi atau disembunyikan, maka harta WP tersebut yang tidak masuk di dalam program tax amnesty akan diperlakukan atau dianggap sebagai penghasilan. Imbuhan ter dan di di dalam kata tersebut memang berbeda. Jika ter lebih terkesan sebagai tindakan yang tidak sengaja. Sedangkan di lebih terkesan dengan tindakan yang disengaja. Namun, penangkapan makna kedua imbuhan tersebut memang sedikit berbeda tipis. Namun demikian, semua itu hanyalah masalah dari WP semata. Pada dasarnya, kami tidak membedakan apa itu ter dan di di dalam pelaksanaannya.

Oleh karena harta tersebut dianggap sebagai penghasilan dan belum dilaporkan di dalam SPT, kami akan menilai bahwa harta tersebut akan menjadi subject dari pajak penghasilan. Hanya saja, kondisi tersebut akan dinilai sebagai hal yang innocent. Namun, apabila jika kondisi ter dan di tersebut memang disengaja, maka sesuai dengan Undang-Undang Pengampunan Pajak pasal 18, harta mereka akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh). Itu berarti, PPh untuk badan adalah 25%. Sedangkan PPh untuk pemiliknya, yaitu PPh orang pribadi, tarif yang dikenakan adalah sebesar 35%. Dan untuk Usaha Kecil Menengah (UKM), tarif PPh yang akan dibebankan tentunya adalah sebesar 12,5%. Namun, itu semua hanya untuk tambahan harta yang tadi saya katakan, yaitu harta yang dianggap sebagai penghasilan. Perlu diingat dari apa yang telah saya katakan sebelumnya bahwa karena ini merupakan bagian dari tax amnesty yang seharusnya dipatuhi oleh WP, maka WP yang


tidak patuh akan menghadapi konsekuensi hukuman sebesar 2% per bulan sampai dengan maksimum 48%. Begitu kan?

Artinya, WP orang pribadi membayar 35% plus 48%. Ini yang sudah kami sosialisasikan pada waktu kita membicarakan tax amnesty, betul kan Pak Suryadi? Saya sudah sampaikan berkali-kali waktu sama Pak Jokowi di mana-mana. “Ayo ikut tax amnesty mumpung sekarang cuma bayar 2% atau ayo ikut tax amnesty mumpung sekarang cuma bayar 3% atau 5%, ayo...,ayo,...ayo,....ayo, sampai kita ke seluruh Indonesia muter-muter nyampein. Kalau enggak ikut tax amnesty nanti begini loh konsekuensinya”. Itu diomongin berkali-kali di dalam tayangan saya, yaitu nanti kalau ditemukan hartanya Bapak dan Ibu sekalian yang enggak ikut tax amnesty maka akan dikenakan PPh normal. Jika PPh Badan 25, PPh pribadi 35, eh salah ya? 30 kan? 30 ditambah 5, begitu ya? Sedangkan untuk yang khusus adalah 12,5 plus dendanya. Dendanya adalah 2% per bulan sampai maksimum 48%, gitu kan. Waktu itu saya mengatakan sambil bercanda, “”jadi kira-kira ya hartanya saya ambil lah gitu, karena 30 plus 48, ya hampir kira-kira, hampir besar banget!”. Semua ini adalah penerapan dari pasal 18 Undang-Undang Tax Amnesty. Hanya di dalam pasal 18 Undang-Undang Tax Amensty. 18? Saya salah lagi ya? Tadi yang 30 jadi 35, sekarang yang 8 jadi 18, terus jadi 8 lagi.

Pasal 18 di Undang-Undang Tax Amnesty itu mengatakan begini, apabila Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menemukan harta yang ternyata belum ikut tax amnesty. Menemukan atau apa, ya? Menemukan kan kata-katanya? Maka, DJP akan menerapkan pasal 18. Ini yang diatur di dalam PP 36 Tahun 2017. Begitu kan? Pada intinya, semua ini kuncinya terletak pada Dirjen Pajak DJP itu sendiri, yang nantinya akan menemukan hal ini. Apabila, DJP belum menemukan, tetapi saya sudah merasa feeling guilty. Feeling guilty karena senyumnya Pak Ken tadi yang sudah merobek kantong anda, gitu kan. Senyumnya Pak Ken memiliki arti. Kita pasti akan merasa, “aduh, enggak enak ya? Kok, saya ternyata belum semuanya. Ah, saya mau nyampein aja deh di dalam pembetulan SPT saya”. Oleh karena itu, sebelum ditemukan nih atau sebelum kami datang dengan sendirinya, WP atas inisiatif sendiri dan sukarela lah yang menyampaikan ke kantor pajak bahwa Bapak dan Ibu ternyata memiliki rumah atau tanah atau harta yang belum dimasukkan di dalam program tax amnesty.

Namun, semua itu kan beda. Apabila ditemukan, itu kan seperti anda ketangkap. Sedangkan, apabila ini belum ketangkap, tetapi anda sudah mengaku dan volunteer untuk melaporkannya, itu akan menjadi lebih baik. Karena hal itulah yang membuat kami kemudian mengaturnya di dalam PMK 165 ini. Di PMK tersebut dikatakan apabila tidak ditemukan,


tetapi wajib pajak datang sendiri untuk menyampaikan laoran hartanya, maka WP tidak akan dikenai sanksi sebesar 2 x 2% x 48 yang maksimum itu. Eh, 200% ya? Maksudnya, apabila ditemukan dan diterbitkannya surat pemeriksaan, maka WP akan terkena sanksi sebesar 200%. Dari sebab itu, WP diberikan kesempatan untuk secara volunteer atau sukarela mematuhi peraturan yang berlaku. Pesan kami ini sebebenarnya sama seperti pesan kami yang berkali-kali disampaikan di dalam sosialisasi tax amnesty. Kami ingin membangun tradisi dan budaya kepatuhan di dalam dan di luar. Di lingkungan Kementerian Keuangan atau di lingkungan DJP secara khusus, kami juga mencoba mematuhi dan menjaga tata kelola dan tingkah laku kita. Namun, kami juga mengharapkan WP mulai memperbaiki dan memperkuat budaya compliance atau budaya kepatuhan secara berkesinambungan terhadap undang-undang pajak tersebut.

Oleh karena itu, saya tentu berharap sosialisasi ini akan makin memberikan keyakinan kepada WP bahwa patuh itu lebih baik. Pertama, tentu di dalam lingkungan DJP itu sendiri, saya meminta anda sekalian untuk melayani WP yang patuh secara maksimal. Patuh itu mudah. Patuh itu tidak disulit-sulitin. Patuh itu jangan dipersukar. Patuh itu harus dilayani dengan baik Itu tugas kami. Namun, untuk WP khususnya, saya juga berharap kesadaran dari anda semua karena patuh itu lebih baik. Apabila dilihat dari hitung-hitungan sisi interest atau sisi kepentingan WP sendiri, patuh adalah lebih baik daripada kalau tidak patuh. Apabila di kemudian hari ditemukan, WP sendiri yang akan terkena sanksi yang telah saya sampaikan tadi. Kami tidak segan-segan untuk menerapkan sanksi tersebut, karena hal itulah yang memang sudah disampaikan di dalam Undang-Undang Tax Amnesty. Itu sudah lama banget kita sampaikan, kan? Bahkan, kita ingatkan, kita ulang-ulangi, dan kita juga sampaikan di berbagai forum.

Itu yang menjadi harapan kita dalam kesempatan ini. Mengapa semua ini disebut Pak Ken bukan dianggap sebagai tax amnesty jilid dua? Karena, ini memang tidak ditujukan untuk mengampuni. Ini adalah kesempatan bagi WP untuk menumbuhkan suatu kepatuhan yang sifatnya tidak ada expired date-nya. Program tax amnesty ada waktunya 9 bulan dan diberikan rate khusus sebesar 2%, 3%, dan 5% setiap masanya per 3 bulan. Kami memang tidak menggunakan rate khusus. Ini adalah pajak normal, tetapi anda diberikan ruang untuk menjadi patuh karena patuh itu lebih murah, lebih masuk akal, serta lebih baik bagi anda dan buat negara Republik Indonesia ini. Inilah yang kita ingin lihat dari tim pajak kita untuk mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat. Kami mohon untuk berkerja sama dengan Kadin, Apindo, ketua himpunan-himpunan industri, dan juga berbagai ikatan-ikatan profesi yang


” PMK 165 merupakan revisi dari PMK Nomor 118. Melalui PMK ini, kami terus berusaha memperbaiki prosedur agar kita benar-benar memahami betul proses kerja ini yang nantinya akan muncul sebuah grey area.”


berhubungan dengan proses penyelesaian masalah pasca tax amnesty ini.

PMK 165 merupakan revisi dari PMK Nomor 118. Melalui PMK ini, kami terus berusaha memperbaiki prosedur agar kita benar-benar memahami betul proses kerja ini yang nantinya akan muncul sebuah grey area. “Oh kalau belum terbit Surat Pemberitahuan Pemeriksaan atau SP II, anda masih bisa itu dianggap sebagai masuk di dalam fasilitas PMK ini”. Situasi inilah yang dapat menimbulkan transaksi di lapangan. Kalau WP ditemui petugas pajak dan mengatakan, “eh saya sudah punya informasi anda dan saya akan mengeluarkan SP II. Terus, sebaiknya masukkan SPT anda, tetapi kasih saya sedikit fee ya.” Saya akan meminta betul kepada seluruh WP untuk ikut mengontrol kami, karena kami sendiri juga harus mengontrol 40 juta lebih. Ini adalah porsi yang menimbulkan diskresi dan itu suatu kemungkinan yang terjadi, tetapi itu masih lebih baik untuk Republik Indonesia ini karena selama ini anda bahkan tidak pernah men-disclose.

Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan bahwa DJP sekarang dengan peraturan perundang-undangan yang kami miliki, yaitu undang-undang nomor berapa,? nomor berapa yang mengenai Perpu itu? Oh, iya. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 ya. Ditambah pula dengan program Automatic Exchange of Information (AEoI), DJP sekarang memiliki kapasitas untuk mendeteksi dan mengumpulkan informasi pajak secara jauh lebih efektif. Artinya, kemungkinan atau probabilitas kami menemukan informasi perpajakan itu jauh lebih besar saat ini, karena kami berkerja semakin terorganisir. Apakah itu DJP dengan Bea Cukai, DJP dengan BPN, DJP dengan kementerian dan lembaga lainnya, atau bahkan DJP dengan Pemerintah Daerah. Kami akan terus makin memperkuat dan merapikan cara kerja kita, sehingga ruang untuk membuat informasi yang simpang siur dan tidak konsisten tersebut semakin kecil karena kami ingin membuat Indonesia menjadi negara yang rapi, baik, dan formal. Kita semua tentu berharap memiliki negara yang baik, yang strong, yang sound dan ditata dengan baik untuk kepentingan kita semua dan bukan untuk kepentingan satu pihak atau satu orang saja.

Dengan AEoI, Dirjen Pajak juga akan mendapatkan informasi yang diberikan secara otomatis atau mandatory antar 135 negara. Melihat hal tersebut, dimanapun anda meletakkan hartanya kemungkinan kami dapat mengetahui informasi tersebut secara efektif. Jika dahulu, kita tidak mungkin mengetahuinya. Maka saat ini, kita sudah mendapatkan banyak


sekali informasi. Tidak perlu harus memintanya melalui Pusat Pelaporan dan Analis Transaksi Keuangan (PPATK). Kami bahkan dapat memulainya di tahun 2018 bulan Juli mendatang. Pada saat AEoI dan protokolnya sudah mulai berjalan, saat itu pula kami akan mendapatkan informasinya secara otomatis. Artinya, ya harta-harta yang selama ini dimiliki Bapak Ibu dapat kami ketahui. Bapak Ibu seharusnya memasukkan saja di dalam SPT dan itu memang membutuhkan extra effort untuk merapikannya. Bahkan, Bapak Ibu harus memperhatikan pembukuannya, inventarisasinya, dan berbagai hal lainnya.

Namun, saya rasa itu semua dapat dilakukan apabila kita sudah memulai semua itu dengan baik. Dengan demikian, kita berharap kami tidak perlu harus menerapkan PMK 165 itu. Meskipun, di situ kami diberikan power oleh undang-undang. Hanya saja, kami sebetulnya tidak senang. Pada dasarnya, pemerintah itu tidak senang untuk meng-exercise sebuah hukuman karena patuh itu jauh lebih baik untuk semuanya dan tidak menimbulkan suasana yang gaduh. Oleh karena itu, kami ingin menyampaikan kepada seluruh stakeholders di sini untuk ikut menggiatkan sosialisasi hari ini. Apabila ada yang ingin bertanya, “ibu kalau tax amnesty kan 9 bulan, PMK ini sampai kapan ya?”. Saya akan katakan tidak ada expired date-nya. Sampai kapan pun itu. Apabila kita nanti menemukan sebuah temuan yang perlu kami tindaklanjuti terkait informasi perpajakan ini, kami menegaskan kembali bahwa tidak ada yang disebut end date-nya. End date-nya ya kalau dunia sudah tidak ada. Mungkin seperti itu yang kita maksud.

Ini semua adalah satu kesempatan dimana message-nya yang paling penting sebetulnya adalah kami akan terus menerus memperbaiki diri agar kepatuhan itu mudah. Kepatuhan itu jauh lebih baik bagi WP dan bagi kita semua, sehingga muncul hubungan yang saling percaya. Tolong bantu kami untuk dapat menciptakan suasana itu dan tolong bantu kami apabila ada hal-hal yang memang perlu untuk diperbaiki di dalam kami melayani kewajiban pembayaran pajak Bapak dan Ibu sekalian dan para anggota dari Kadin dan yang lainnya pula.Saya rasa itu dulu yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Ada yang ketinggalan tidak Pak Ken? Sudah? Sudah Pak Awan ya? Bu Ita sudah juga? Pak Yuda sudah? Ada yang kurang? Karena mereka meng-hire saya untuk bicara, cuma bedanya, saya tidak dibayar. Namun, apabila yang disuruh ngomong orang lain, mereka tentu memberikan bayaran. Saya berbicara di depan Bapak Ibu ini kewajiban. Saya sekali lagi ingin menyampaikan

198 199

kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin merayakan akhir tahun, hari Natal, Tahun Baru dan sebagainya untuk memperhatikan ini semua. Saya berharap Bapak Ibu sekalian mendapatkan kenyamanan selama menikmati hari-hari tersebut. Oleh karena itu, kami berharap tidak ada yang namanya perintah untuk pencekalan dan lain-lainnya. Tolong supaya kewajiban Bapak Ibu diperbaiki, sehingga Bapak dan Ibu sekalian tetap dapat menjalankan berbagai rencana bersama keluarga dan perusahaan anda. Apabila itu terpenuhi, diyakini kita dapat merasakan suasana Indonesia yang lebih baik. Sampaikan kepada kami apabila ada hal-hal yang perlu kami perbaiki. Kami pasti akan mencoba untuk terus memperbaikinya dan kami juga akan terus melaksanakannya secara konsisten bersama tim reformasi kita. Bahkan, kita akan terus mendorong supaya pelayanan kepada Bapak Ibu sekalian menjadi makin lebih baik.

Demikian yang dapat saya sampaikan. Kita berharap Indonesia menjadi negara yang semakin baik bagi tempat kita semua, seperti apa yang telah tadi sebutkan di dalam nyanyian kita, “bangunlah jiwanya bangunlah raganya untuk Indonesia Raya”.

Terima kasih.


200 201

14

202 203

Mengelola PNBP dengan Baik Sebagai Wujud Pelayanan dan Apresiasi Kepada Stakeholders

Keynote Speech Pada Acara PNBP Awards 2017

Gedung Dhanapala, 30 November 2018




Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.

Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.

Yang terhormat, Bapak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN), Pak Asman teman saya, dan Bapak Ibu sekalian yang hadir pada pagi hari ini di dalam acara PNBP Awards tahun 2017.

Pertama-tama, kita semua patut memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena kita diberikan nikmat dan sehat untuk berkumpul dalam rangka pemberian awards bagi para stakeholders PNBP tahun 2017 ini. Ini merupakan tahun yang kedua dan juga merupakan waktu yang tepat untuk tidak hanya sekedar memberikan awards, tetapi juga untuk makin memahami peranan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di dalam keseluruhan penyelenggaraan negara di Indonesia.

Bapak Ibu sekalian, Tadi telah disampaikan oleh Pak Dirjen Anggaran, Pak Askolani, bahwa peranan PNBP di dalam penerimaan negara APBN kita cukup signifikan. Rata-rata dalam 10 tahun terakhir, jumlah penerimaan PNBP kita berkisar sebesar 25% dari seluruh total penerimaan negara. Tentu ada masa-masanya di mana PNBP kita dapat berjumlah sangat tinggi dan dapat saja mengalami penurunan. Sumber PNBP kita sebagian besar berasal dari sumber daya alam minyak bumi yang pada tahun 2012 mampu mencapai nilai sebesar Rp205 triliun. Namun, penerimaan PNBP yang bersumber dari minyak bumi tersebut mengalami penurunan yang sangat tinggi di tahun 2016 di mana nilai yang diperoleh hanya berjumlah sebesar Rp44 triliun saja. Kondisi ini tentu menggambarkan bahwa PNBP yang berasal dari pengelolaan sumber daya alam sangat tergantung kepada volume produksi dan harga minyak dunia. Dua hal tersebut menjadi faktor utama yang mempengaruhi jumlah PNBP yang kita terima. Faktor harga komoditas minyak bumi sangat dipengaruhi oleh ekonomi global di mana suatu harga komoditas dapat tiba-tiba mencapai nilai sebesar US$100, tetapi dalam 1 tahun kemudian, harga tersebut dapat turun menjadi hanya sebesar US$30. Ketidakpastian ini tentu menjadi suatu tantangan terbesar bagi pengelolaan keuangan negara. Bagi kami yang bertugas di Kementerian Keuangan, apabila ada penurunan


penerimaan negara dari Rp200 triliun menjadi hanya Rp44 triliun saja, maka kondisi tersebut menjadi sebuah dilema di mana penerimaan negara hilang hampir Rp160 triliun hanya dalam waktu 1 tahun atau beberapa tahun saja. Dari sebab itu, penerimaan negara tersebut perlu untuk dikelola secara baik.

Dari pengalaman tersebut, pemerintah akhirnya selalu menjaga penerimaan PNBP agar dapat dikendalikan. Hingga akhirnya, definisi PNBP menjadi sangat luas. Segala sesuatu yang diterima oleh alat negara atau institusi negara yang bukan dalam bentuk pajak masuk ke dalam kategori PNBP. Dia itu bukan seperti satu makhluk saja, tetapi seperti yang saya selalu katakan kepada Pak Askolani bahwa semua ini sama halnya dengan sebuah kebun binatang yang terdiri dari berbagai macam binatang yang beragam. Ada PNBP yang berasal dari pengelolaan sumber daya alam, apakah itu dalam bentuk royalties karena sumber daya alam kita mendapatkan berbagai sumber penerimaan dan ada pula yang berasal dari pajak. Pajak ini terdiri dari pajak penghasilan (PPh) di mana pajak penghasilan tersebut juga terdiri dari pajak penghasilan perusahaan dan pajak penghasilan orang pribadi di mana apabila dikaitankan dengan pengelolaan sumber daya alam ini, maka sumber penerimaan tersebut seringkali tidak dihitung. Ada pula pajak pertambahan nilai. Bahkan, untuk barang mineral yang merupakan sumber daya alam, ada yang dinamakan dengan sebutan royalti. Tidak hanya itu, kita juga memiliki apa yang disebut dengan pembagian PNBP untuk negara. Dengan kata lain, sumber penerimaan tersebut menjadi jenis pungutan negara lainnya.

Sering masyarakat berasumsi dan saya pun juga sering membaca di berbagai media sosial, ketika kita sedang dalam situasi mengkomunikasikan mengenai APBN dan peran negara kita, bahwa negara kita ini sebenarnya adalah negara yang kaya sekali. Mengapa sih semuanya tidak diambil dari sumber daya alam? Kemudian kita tidak perlu memungut apa-apa lagi dan segala macamnya bebas? Kita sendiri banyak memungut penerimaan negara dari sumber daya alam, seperti yang tadi saya katakan, PPh orang pribadi, PPh Badan, pajak pertambahan nilai (PPN), dan pajak bumi dan bangunan (PBB). Pada jaman dulu, masih ada yang disebut dengan PPN kecil dan PPN besar. Jenis pajak itulah yang menjadi target bagi pajak penjualan. Selain itu, kita juga masih memiliki bagi hasil dan royalti. Ini hanya untuk pengetahuan saja, ya, bahwa segala sesuatu penerimaan sumber daya alam yang bukan kategori pajak masuk ke dalam kategori PNBP. Itulah makanya mengapa kita menyebutkan penerimaan tersebut sangat tergantung kepada harga yang berlaku.

PNBP yang lain adalah PNBP yang dikaitkan dengan kepemilikan negara, baik itu kepemilikan negara terhadap BUMN dan kepemilikan oleh karena mereka membayar dividen terhadap pemiliknya. Jenis PNBP ini merupakan penerimaan dari kepemilikan negara terhadap perusahaan seperti halnya BUMN. Dan jenis penerimaan ini juga menghasilkan penerimaan dalam


bentuk dividen. Namun, kita juga mendapatkan penerimaan negara dari jenis aset kepemilikan negara berupa barang-barang milik negara yang diusahakan, seperti halnya sewa dan hak guna pakai. Dengan demikian, apapun yang dimiliki negara yang menghasilkan dalam bentuk sewa maupun dividen, itulah yang menjadi kategori PNBN yang kedua.

Kategori dari PNBP yang ketiga adalah yang berhubungan dengan fungsi negara untuk melayani masyarakat, karena negara itu memberikan policy dan peraturan. Umpamanya, apabila anda mengemudikan mobil atau kendaraan di jalan, maka anda harus memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Itu merupakan aturan dari negara. Apabila ada orang yang ingin mendapatkan SIM, maka pemerintah harus menerapkan kebijakan ini. Negara tentu harus melayani orang tersebut sebagai masyarakat yang ingin mendapatkan SIM. Oleh karena itu, penerimaan yang kita terima dari pelayanan kita untuk masyarakat yang ingin mendapatkan SIM tersebut, itulah yang dinamakan dengan PNBP. Negara membuat pengaturan bahwa orang apabila ingin hidup bersama antara laki dan perempuan di dalam sebuah rumah tangga, maka mereka tentu harus menikah. Apabila menikah, mereka juga tentu harus memiliki surat menikah. Demikian pula dengan prosesinya di mana itu juga merupakan bagian dari proses perkawinan yang harus mereka jalani. Di sini, negara harus melayani mereka yang ingin memulai hidup bersama. Mulai dari penghulunya sampai dengan surat nikahnya. Dari sebab itu, ada pungutan yang menjadi kewajiban mereka dan pungutan tersebut yang kita namakan dengan sebutan PNBP. Bagi masyarakat yang miskin yang tidak mampu, kewajiban tersebut bukan berarti menghambat mereka untuk menikah. Namun, kita masih dapat membebaskan kewajiban tersebut. Itu memang merupakan prinsip-prinsip pelayanan yang digunakan untuk melayani. Negara dapat memungut biaya, tetapi pungutannya tersebut dalam rangka untuk melayani dan bukan untuk mencari keuntungan. Apalagi, ada yang menuduh kita melegalisir pungli karena tidak seharusnya negara memungut tanpa aturan. Apabila negara memungut tanpa aturan, itu sama saja dengan preman. Kita adalah negara negara hukum. Artinya, segala sesuatunya diatur oleh hukum.

Ada penerimaan negara yang apabila dihubungkan dengan penjelasan saya tadi dapat diperoleh melalui kegiatan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, kategori yang disampaikan Pak Askolani nanti, apabila disebutkan sebagai award, adalah untuk kementerian/lembaga dan BLU yang nama-namanya berbeda. Fungsi kementerian, Lembaga, dan BLU pada dasarnya sama, yaitu melayani masyarakat. Di dalam rangka melayani tersebut, mereka juga memungut biaya. Kami telah meminta kepada Direktorat Jenderal Anggaran untuk makin memperkuat, pertama, sisi budgeting-nya di dalam arah pengelolaan PNBP yang lebih baik. Berapa jumlah yang kita terima? Apakah itu betul dibukukan secara baik? Apakah dimonitor dan digunakan sesuai dengan tujuan dan fungsinya? terutama yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat. Semua itu harus dipertanyakan, karena masyarakat

206 207

” Kami ingin terus memperkuat pengelolaan ini, karena saat ini kami sedang membahasnya dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait rencana amandemen Undang-Undang PNBP. Undang-Undang PNBP diatur semenjak tahun 1997. Itu berarti sudah berapa puluh tahun yang lalu, ya? Artinya, sudah banyak sekali yang berubah. ”


sekarang cenderung lebih sensitif. Mengapa saya harus membayar sesuatu dan saya dapat apa? Itulah yang namanya civil society. Semakin mereka ter-educated, semakin mereka paham terhadap hak dan kewajibannya. Oleh sebab itu, masyarakat akan semakin kritis untuk dapat bertanya bahwa saya tidak ada masalah dengan pembayaran pajak saja. Asalkan, saya tahu pajaknya itu untuk apa.

Ini merupakan bagian dari kewajiban saya sebagai warga negara. Saya pun tidak masalah untuk membayarnya ketika saya berkeinginan untuk mendapatkan sebuah paspor sebagai contoh. Seperti tadi yang saya katakan bahwa saya pun akan merasa senang untuk membayarnya asalkan saya mengetahui berapa lama saya mendapatkan paspor tersebut dan persyaratan apa yang kemudian saya harus lakukan. Di sini, yang dibutuhkan adalah keterbukaan. Saya mengetahui prosedurnya, saya mengetahui syaratnya, dan saya harus membayar berapa antrian untuk kepastian. Itu yang disebut dengan negara hukum. Rakyat mengetahui haknya, tetapi rakyat juga mengetahui kewajibannya. Kita sebagai bagian dari penyelenggara negara wajib hukumnya untuk dapat menjelaskan ke masyarakat mengenai landasan hukum ini. Mengapa kita memungut itu? Kemudian, landasan mengapa jumlah pungutannya seperti itu? Serta, landasan mengenai bagaimana pelayanan akan diberikan dengan pungutan tersebut? Itulah yang kita sebut sebagai kesetaraan di mana negara setara antara penyelenggara negara dengan rakyat yang dilayani atau rakyat yang mendapatkan haknya.

Kami ingin terus memperkuat pengelolaan ini, karena saat ini kami sedang membahasnya dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait rencana amandemen Undang-Undang PNBP. Undang-Undang PNBP diatur semenjak tahun 1997. Itu berarti sudah berapa puluh tahun yang lalu, ya? Artinya, sudah banyak sekali yang berubah. Oleh karena itu, kita tidak akan heran ketika Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menghasilkan temuan yang cukup signifikan atas praktik PNBP di dalam penyelenggaraan negara. Sejak tahun 2013, ada 30 kementerian/lembaga. Di 2014, ada 44 kementerian/lembaga. Di tahun 2015, ada 26 kementerian/lembaga. Sedangkan di tahun 2016 yang lalu, waktu kita sudah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), ada 48 kementerian/lembaga yang disebutkan oleh BPK telah memungut PNBP yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di dalam hal penyetorannya dan pungutannya, baik pungutan kurang, tidak memungut, atau bahkan dalam hal menetapkan pungutan maupun dalam hal penggunaan PNBP.

Ini adalah uang rakyat yang harus dikembalikan dalam bentuk pelayanan yang jelas, apabila semua ini berhubungan dengan kementerian/lembaga dan BLU. Namun, apabila hal ini berhubungan dengan dividen dan aset negara, prinsipnya tentu akan berbeda lagi. Yang menjadi pertanyaannya, berapa BUMN yang harus membayar payout ratio-nya? Kemudian, berdasarkan prinsip apa? Namun, apabila berhubungan dengan sumber daya alam, maka prinsip pemungutannya tentu akan berbeda lagi. Ini diumpakan sebagai


3 jenis binatang yang berbeda di dalam 1 kelompok family di mana family tersebut yang kita sebut sebagai PNBP. Kita ingin mengelola keuangan negara agar semakin baik. Artinya, harus ada dasar hukum yang jelas. Harus ada prinsip-prinsip pengelolaan penggunaan keuangannya secara baik. Harus ada akuntabilitas dari penggunaan keuangan itu secara baik, yaitu pertanggungjawaban kita tentunya. Dan tentu pada akhirnya, masyarakat juga yang akan merasakan kegunaan dari apa yang telah mereka bayarkan, baik secara langsung, seperti halnya PNBP dalam hal mengurus SIM atau STNK dan PNBP dalam rangka mengurus paspor, maupun secara tidak langsung, seperti halnya pada saat mereka membayar pajak. Di sinilah yang kemudian muncul sebuah ide tentang suatu negara yang kuat, yaitu negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat di mana masyarakatnya merasa memiliki negaranya dan ikut merasakan membiayai negaranya. Hingga pada akhirnya, mereka juga ikut menikmati hasilnya. Disitulah negara memiliki definisi sebagai negara yang maju dan bermartabat.

Oleh karena itu, saya senang bahwa pada hari ini kita menghargai upaya mereka dengan memberikan penghargaan di bidang PNBP. Walaupun demikian, kita juga harus meneliti lebih jauh lagi pemberian penghargaan ini, sesuai dengan apa tadi yang telah disampaikan oleh Pak Askolani. Ada penghargaan di mana mereka yang membayar pada dasarnya mereka tidak memiliki pilihan, sehingga mereka harus membayarnya. Apabila mereka tidak membayarnya, maka mereka dapat melanggar undang-undang. Menurut saya sih, mereka seharusnya tidak diberi penghargaan. Tetapi, ya enggak apa-apalah. Negara ini sangat baik. Orang yang telah menjalankan kewajibannya juga harus dihargai, karena di Republik ini memang masih banyak juga orang yang tidak mau menjalankan kewajibannya. Oleh karena itu, hal ini patut juga untuk dihargai.

Di sisi yang berbeda, ada pula pihak pengelola PNBP, seperti yang tadi saya sampaikan, memberikan atau mengelola PNBP-nya secara baik. Mereka memberikan pelayanannya kepada masyarakat secara baik. Dengan kata lain, setiap rupiah yang mereka terima akan mereka layani dengan baik. Hal ini tentu menjadi penghargaan bagi para stakeholder lainnya. Saya ingin di dalam forum seperti ini, seperti yang disampaikan oleh Pak Askolani tadi, semua pihak saling berdiskusi dan saling tukar menukar pengetahuan karena BLU di bidang kesehatan, seperti halnya rumah sakit, sangat berbeda sekali dengan BLU di bidang pendidikan, seperti halnya perguruan tinggi, maupun BLU di bidang pelayanan, seperti halnya kepolisian, kejaksaan, imigrasi dan berbagai macam pelayanan publik lainnya, termasuk Departemen Agama dalam bentuk KUA yang tadi kami sampaikan. Itu merupakan bentuk pelayanan publik. Pasti, ada esensi yang mungkin sama. Namun, ada pula keunikannya masing-masing. Di dalam konteks inilah, kita dapat saling belajar mengenai pelayanan yang baik itu seperti apa? Pertanggungjawaban yang baik itu seperti apa? Dan, pengelolaan keuangan negara bukan pajak yang baik itu juga seperti apa? Itulah yang menjadi hal yang patut untuk


terus dipelajari.

Saya tentu menghargai inisiatif yang baik yang tujuan utamanya sebenarnya agar kita semua menjadi bagian dari negara Republik Indonesia yang dapat saling memahami dan saling menjalankan tugas fungsinya secara baik. Saya juga berharap kita semua dapat menjelaskan kepada masyarakat secara baik, sehingga masyarakat akhirnya memahami dan merasa memiliki negara ini.Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan dan mengharapkan dari Pak Menteri PAN untuk dapat menyampaikan semua ini kepada para pengelola PNBP di mana Bapak adalah Menteri yang bertanggung jawab terhadap aparatur negara agar mereka dapat menjalankan tugas negaranya ke arah yang lebih baik. Dan kami berharap untuk terus dapat bekerjasama dengan baik sehingga kita dapat terus memperkenalkan dan memotivasi aparatur kita kepada negara-negara lain bahwa kinerja kita semakin baik kualitas dan pelayanannya. Sampai pada akhirnya, masyarakat Indonesia lah yang akan menghargai negaranya sendiri. Terima kasih atas usaha ini. Semoga penghargaan kepada seluruh pengelola PNBP dan stakeholders PNBP 2017 mendapatkan rahmat, hidayah dan karunia dari Allah Subhanahu Wa Ta’ala.

Terima kasih.


210 211

15

212 213

Pembangunan Jangka Menengah Untuk Solusi Masalah Struktural Jakarta Sebagai Wajah Nasional

Sambutan pada Acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah DKI Jakarta Tahun 2017-2022

Balai Kota Jakarta Pusat, 27 Desember 2018




Selamat pagi, Salam Sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya.

Bapak Wakil Gubernur yang saya hormati, para wakil dari kementerian dan lembaga, Bapak dan Ibu Sekretaris Daerah, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Kepala Dinas, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kasir Daerah, dan para Kepala Organisasi Perangkat Daerah atau yang mewakili yang hadir pada pagi hari ini. Hari ini, saya diundang di dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Musrembang RPJMD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. DKI Jakarta yang kita ketahui merupakan sebuah kota atau ibukota yang sangat penting sekali bagi negara Republik Indonesia ini di mana kota ini menjadi cerminan dari seberapa maju atau seberapa besar kita memiliki tantangan dalam pembangunan. Bahkan dengan tantangan tersebut, kita menjadi pusat perhatian oleh banyak masyarakat dan dunia internasional melalui situasi yang ada di DKI Jakarta ini.

Kita semua tentu patut memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena hari ini kita semuanya mendapatkan nikmat sehat untuk dapat melaksanakan kegiatan penting, yaitu Musrembang RPJMD provinsi DKI Jakarta. Sebelum saya berbicara di sini, saya sudah mendapatkan masukan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). Ada tiga kelengkapan di dalam perencanaan pembangunan dan kerja pemerintah daerah, yaitu RPJMD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kedua rencana tersebut akan disandingkan dengan APBD yang merupakan bagian pendanaan dari pelaksanaan kegiatan perencanaan tersebut. Semua inilah yang kita sebut sebagai siklus perencanaan strategis yang bersifat jangka menengah. Dari siklus itulah yang kemudian muncul dengan apa yang namanya rencana, program, dan anggaran. Untuk membuat tiga instrumen ini secara konsisten, kita memang memerlukan banyak sekali proses politik dan sosial. Saya senang bahwa di dalam Musrembang ini ada komunikasi untuk mendapatkan masukan dari seluruh stakeholders, baik dari kementerian/lembaga maupun dari masyarakat. Sinkronisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah


daerah menjadi sangat urgent, terlebih untuk DKI Jakarta yang merupakan ibukota dari negara Republik Indonesia ini. DKI Jakarta memang memiliki posisi yang sangat unik di mana banyak sekali porsi kebijakan dan kegiatan dari pemerintah pusat yang immediately langsung tercermin di dalam kegiatan Pemerintah Daerah DKI Jakarta. Masyarakat kadang-kadang juga confuse untuk membedakan mana yang menjadi porsi kegiatan pemerintah pusat dan mana yang menjadi porsi kegiatan pemerintah daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah tentu harus mendefinisikan apa yang menjadi perannya di dalam kekhususannya sebagai ibukota negara Republik Indonesia ini. Saya memahami kondisi ini. Dari sebab itu, kita membutuhkan suatu kecermatan di dalam mendesain RPJMD, RKPD dan maupun APBD-nya.

Seperti yang telah disampaikan BAPPENAS, saya tentu tidak akan menyampaikan kembali di mana fungsi dari masing-masing dokumen. Saya mungkin hanya ingin menekankan bahwa DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan negara maupun sebagai barometer, baik dari sisi politik, ideologi, pusat perekonomian, keuangan, sosial, serta kehidupan budaya, maka kota ini termasuk salah satu ibukota atau kota yang memiliki banyak sekali tanggungjawab dan fungsinya. Tidak hanya untuk kepentingan DKI Jakarta saja, tetapi DKI Jakarta juga mencerminkan seluruh wilayah yang ada di negara Republik Indonesia ini. Bahkan, jika kita berbicara mengenai pertahanan keamanan, maka DKI Jakarta juga merupakan salah satu bagian dari Indonesia. Apa yang terjadi disini sering diekstrapolasikan sebagai pencerminan dari keseluruhan wilayah Republik Indonesia. Beban ini saya anggap merupakan suatu previlege atau tanggung jawab yang penting yang tentu saja disadari oleh pimpinan terpilih saat ini, yaitu Bapak Anies Baswedan dan Bapak Sandiaga Uno. Saya mungkin akan memberikan sedikit background mengenai ekonomi kita, karena DKI Jakarta merupakan ibukota negara yang selalu dipengaruhi maupun mempengaruhi dinamika ekonomi yang terjadi di Indonesia ini. Tidak hanya itu, DKI Jakarta juga selalu dipengaruhi maupun terpengaruh oleh kondisi ekonomi dunia maupun regional. Oleh karena itu, kita mungkin sedikit harus mewaspadai atau dalam hal ini paling tidak memahami bagaimana kondisi ekonomi dunia dan yang akan mempengaruhi negara Republik Indonesia ini. Kita semua mengetahui bahwa Indonesia sedang giat-giatnya membangun sehingga momentum pertumbuhan ekonomi muncul sangat nyata di dalam indikator-indikator yang terlihat di dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kita. Salah satunya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Tahun ini, penerimaan PPN meningkat sangat tinggi dan momentum itu kelihatan hampir di semua sektor. Dari sebab itu, DKI Jakarta pasti akan mendapatkan dampak secara langsung yang didalamnya juga mencerminkan pelaksanaan dari perencanaan pembangunan jangka menengahnya.

Dari sisi pembangunan, perekonomian dunia akan mengalami pertumbuhan


yang cukup tinggi pada tahun depan, yaitu sekitar 3,6%. Pertumbuhan ekonomi tersebut adalah dasar dari pertumbuhan yang dikontribusikan dari negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan negara-negara Eropa yang sudah mulai pulih dari masa krisisnya. Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang mengalami perlambatan ekonominya juga telah bangkit dan menyatakan suatu balancing dari sisi bagaimana mereka mengelola perlambatan ekonomi di dalam rangka rebalancing antara pusat pertumbuhan yang berasal dari domestik maupun yang berasal dari ekspor dan investasi. Namun, momentum ini juga terlihat dibanyak negara-negara lain, seperti halnya negara-negara yang tergabung di dalam The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). Negara-negara ASEAN tersebut kini sudah mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, seperti negara tetangga kita Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Vietnam. Pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN tersebut memang melonjak sangat tinggi. Oleh sebab itu, Indonesia perlu menjaga dan meningkatkan pertumbuhan ekonominya yang saat ini sudah berada pada tingkat pertumbuhan sebesar 5%. Tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut memang sudah tidak kelihatan lebih impresif lagi jika dibandingkan pada 2 atau 3 tahun yang lalu. Pada waktu itu, pertumbuhan ekonomi sebesar 5% sudah terlihat cukup tinggi. Namun, saat ini pertumbuhan ekonomi momentumnya sudah mulai meningkat. Indonesia memiliki banyak sekali potensi untuk tetap dapat menjaga pertumbuhan ekonomi ini, karena ekspor dan investasi telah tumbuh pada kuartal ke-3 yang saya harapkan momentum ini akan tetap terjaga dan peranan DKI Jakarta akan menjadi semakin penting sekali, baik dari sisi confidence maupun dari sisi kemampuan untuk menjaga momentumnya.

Barometer ini terlihat sekali terutama untuk masalah investasi. Investasi kita sekarang masih tumbuh dibawah 6%. Untuk dapat tumbuh diatas 5% dari pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, pertumbuhan investasi yang dibutuhkan tentu harus mendekati double digit atau kurang lebih 10%. Bahkan jika perlu, kita membutuhkan pertumbuhan investasi sebesar 12%. Sekarang ini, dengan tingkat pertumbuhan investasi yang mencapai 7%, itu juga merupakan capaian yang cukup besar pula. Indonesia yang saat ini tengah memacu pertumbuhan investasinya banyak melakukan perbaikan, terutama dalam mengeluarkan policy yang dinilai sesuai dengan kebutuhannya. Kebijakan yang telah dikeluarkan bahkan memberikan dampak positif bagi pelaksanaan investasi di Indonesia. Dalam hal ini, peringkat ease of doing business di Indonesia telah meningkat dari peringkat ke-91 menjadi peringkat ke-72. Secara total dalam dua tahun terakhir, peringkat kita telah melonjak dari peringkat di atas 120 menjadi peringkat ke-72. Ini tentu menjadi sebuah prestasi yang luar biasa dan DKI Jakarta juga memiliki kontribusi yang luar biasa besarnya dalam hal ini. Perhitungan peringkat ease of doing business sekarang sayangnya hanya dilakukan di beberapa kota besar, seperti Jakarta dan Surabaya. Dengan adanya peringkat kemudahan berusaha

216 217

” Indonesia sekarang ini sudah memiliki reputasi awal yang baik. Reputasi ini dibangun karena lembaga luar melihat kebijakan kita sudah dinilai make sense, logis, dan pragmatis dari sisi penyelesaian suatu masalah.”


ini, pemerintah daerah yang memiliki visi memperbaiki iklim usaha yang dilakukan usaha kecil dan menengah seharusnya dapat lebih meningkatkan lagi kinerja ekonomi daerahnya sehingga kontribusinya terhadap peringkat ease of doing business akan semakin luar biasa besarnya. Saya berharap prestasi ini akan terus meningkat. Demikian pula dengan Bapak Presiden, beliau juga mengharapkan Indonesia dapat berada diperingkat ke-40 besar di dunia ini. Itu artinya, jika kita ingin maju, maka kita harus berlari melampaui negara lain. Dengan begitu, prestasi ini akan menjadi sesuatu yang sifatnya absolut, tetapi kita pun tetap harus meraihnya di dalam pertandingan yang harus kita menangkan. Dengan demikian, jika kita ingin berada di peringka ke-40 dunia, maka itu berarti kita harus mampu menempatkan negara lain berada di belakang kita.

Selain kemajuan peringkat ease of doing business, Indonesia juga memiliki prestasi lainnya, khususnya prestasi kenaikan investment grade kita. Dengan kenaikan investment grade ini, kita tentu mendapatkan hal yang baik dalam hal global competitiveness index. Seluruh persepsi positif ini seharusnya dapat kita tingkatkan terus momentumnya, karena kita sudah memiliki dengan apa yang kita sebut sebagai reputasi awal. Beda sekali jika reputasi awalnya tidak begitu baik. Yang ada justru kita harus membangun dari awal reputasi tersebut. Namun, Indonesia sekarang ini sudah memiliki reputasi awal yang baik. Reputasi ini dibangun karena lembaga luar melihat kebijakan kita sudah dinilai make sense, logis, dan pragmatis dari sisi penyelesaian suatu masalah. Namun, kita juga tetap harus memiliki suatu ide dan tujuan yang fokus, seperti menciptakan kesempatan kerja, mengurangi pengangguran, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan ekonomi masyarakat. Itulah yang terus kita sampaikan kepada masyarakat dan untuk itu, kita melakukan dengan apa yang namanya infrastructure investment. Kita melakukan investasi di sumber daya manusia dan kita juga memperbaiki sistem birokrasi dan institusi pemerintahan yang kita miliki. Ada tiga pilar dan tiga tujuan yang harus kita selesaikan di mana kesemuanya harus mudah dikomunikasikan kepada masyarakat tanpa harus banyak mengeluarkan kata-kata. Seringkali, banyak sekali kita menjumpai kalimat-kalimat yang tidak efisien sehingga Bapak Presiden tidak terlalu senang dengan kalimat-kalimat tersebut. Yang penting, kalimat tersebut jelas maknanya. Ketiga pilar tersebut adalah pengangguran, kemiskinan, dan kesenjangan. Sedangkan ketiga tujuan yang ingin dicapai untuk mengatasi tiga pilar tersebut adalah infrastruktur, sumber daya manusia, dan reformasi kelembagaan. Ketiga entry tersebut lebih mudah untuk diterjemahkan dan lebih mudah untuk dikomunikasikan. Mungkin juga, ketiga elemen tersebut lebih mudah untuk diukur. Oleh karena itu, saya berharap Pemerintah Daerah DKI Jakarta di dalam menyampaikan kebijakannya kepada masyarakatnya juga dapat


menggunakan kalimat yang sangat baik sehingga anda sekalian dapat dengan mudah mendapatkan dukungan dari grass root atau masyarakat terhadap program yang ingin kita capai.

Tahun 2018 adalah tahun yang banyak sekali kesibukan yang harus kita kerjakan, terutama Pemerintah Daerah DKI Jakarta sebagai ibukota negara ini. Pertama, kita akan melaksanakan Asian Games. Kedua, kita juga akan menyelengarakan Asian Para Games. Ketiga, kita bahkan memiliki kejuaraan sepakbola Asian Football Confederation (AFC) U-19, kejuaraan futsal AFC, dan kejuaraan beladiri One Championship. Dan keempat, kita juga berencana menggelar acara world fashion show. Indonesia seharusnya sudah dapat disejajarkan dengan negara-negara pusat fashion lainnya, karena kita memiliki banyak sekali talenta. Demkian pula dengan DKI Jakarta yang sebenarnya juga memiliki kemampuan menjadi kota pusat fashion show regional maupun dunia. Saya tentu merasa senang, karena saya selalu menikmati apa yang akan disajikan setiap tahunnya. Situasi tersebut tentu menggambarkan banyak sekali kreativitas dari masyarakat Indonesia maupun peradaban dari negara Republik Indonesia ini sendiri. Kita juga mengetahui bahwa tahun 2019 kita akan mengadakan banyak sekali agenda politik pemilihan umum legislatif dan eksekutif yang mana persiapannya akan dilakukan pada tahun 2018 mendatang. Selain itu, kita juga akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah di 171 wilayah yang ada di seluruh Indonesia ini. Oleh karena itu, kita harus tetap fokus pada tujuan jangka menengah yang sudah direncanakan di dalam RPJMD. Hanya saja, kita juga harus tetap mengendalikan pengelolaan kegiatan maupun acara yang berlangsung dalam waktu dekat ini yang sifatnya mungkin hanya dapat dirasakan dalam waktu yang singkat. Tujuan dari pengendalian acara atau kegiatan ini agar situasi yang tengah berlangsung dapat dikelola secara optimis dan baik.

Sebelumnya, BAPPENAS juga sudah menyampaikan beberapa indikator. Saya mungkin hanya ingin menyampaikan beberapa saja dari sisi indikator pembangunan DKI Jakarta. Barangkali, yang paling patut untuk dilihat adalah indikator ketimpangan ekonomi masyarakat walaupun saya sempat melihat indikator kesenjangan tersebut mengalami penurunan. Hanya saja, tingkat kesenjangan di wilayah DKI Jakarta lebih tinggi dibandingkan tingkat kesenjangan secara nasional. Di sini sudah terlihat sekali secara fisik, angka gini ratio DKI Jakarta mencapai sebesar 0,41. Sementara itu, jika kita melihat dari tingkat penganggurannya, walaupun DKI Jakarta mampu menciptakan banyak sekali kesempatan kerja, tingkat pengangguran di DKI Jakarta masih lebih tinggi dari rata-rata tingkat pengangguran secara nasional. Ini menjadi dua hal, seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya kepada pimpinan dan seluruh jajaran Pemerintah Daerah DKI Jakarta, yang perlu menjadi fokus perhatian kita untuk diselesaikan. Saya juga sudah menyampaikan


bahwa fokus untuk ibukota adalah pembangunan infrastruktur, karena Indonesia atau Jakarta dibandingkan dengan ibukota dari negara-negara anggota G20 atau negara-negara ASEAN, khususnya the first founding father negara-negara yang membentuk ASEAN, masih jauh sangat tertinggal dari sisi infrastrukturnya. Infrastructure gap, baik itu kesenjangan infrastruktur transportasi, air bersih, maupun sanitasi adalah semua kebutuhan yang diperlukan DKI Jakarta untuk saat ini.

DKI Jakarta sebagai ibukota negara juga masih memiliki beragam persoalan, terutama mengenai tingginya informal sector activity. Hal inilah yang mengingatkan saya ketika saya masih bekerja di Bank Dunia. Kondisi di DKI Jakarta mirip dengan kondisi yang terjadi di Meksiko. Di Meksiko, aktifitas ekonominya masih banyak sekali yang bersifat informal. Ukuran usahanya mungkin dapat dikatakan usaha yang berskala kecil dan menengah. Kondisi seperti itu tentu menyiratkan bahwa masih terjadi suatu gap ekonomi yang sangat besar. Golongan masyarakat yang sangat kaya dan headquarter dari beberapa perusahaan besar di Indonesia terletak di wilayah DKI Jakarta. Namun pada saat yang sama pula, masyarakat yang bekerja pada level usaha kecil menengah ternyata jumlahnya juga sangat besar. Oleh sebab itu, saya benar-benar meng-encourage anda semua bahwa DKI Jakarta sebagai smart city harus dapat menciptakan how you are going to serve the people better dan painless agar masyarakat dapat berhubungan secara baik dengan pemerintahnya. Saya sendiri sebagai Menteri Keuangan secara terus-menerus juga meminta kepada tim saya yang ada di jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) maupun Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk menciptakan bagaimana masyarakat dapat berinteraksi dengan peraturan dan pemerintahnya. Jangan biarkan peraturan yang kita buat merasa lemah dihadapan masyarakat dan jangan biarkan pula masyarakat merasa terbebani oleh peraturan tersebut. Mereka dapat menjadi warga negara yang baik dan yang patuh kepada peraturan. Namun, mereka juga jangan merasa terbebani atau khawatir terhadap tingginya biaya operasianal maupun ketidakpastian yang selalu kita alami.

Untuk mendukung terciptanya smart city, kita memerlukan institusi dan kelembagaan yang memadai. Namun, kendala yang kita hadapi dan kita selesaikan juga merupakan bentuk penajaman wujud dari smart city itu sendiri. Dengan menghadapi dan mengatasi kendala dan hambatan tersebut, hal ini akan menjadi elemen penguat yang dapat meningkatkan peran dan inovasi dari smart city tersebut. Sementara itu, sebuah lembaga memang kita butuhkan di dalam pengelolaan smart city ini, karena kehadiran lembaga tersebut akan mendukung stabilitas tata kelola perkotaan yang baik dan transparan. Ini pun seharusnya sudah dilakukan oleh Pemerintahan Daerah DKI Jakarta sebagai ibukota yang transparan di dalam pelayanan publiknya, pelayanan pendidikannya, pelayanan kesehatan lingkungannya,


maupun untuk menyeimbangkan pembagian tugas fungsi pembangunan infrastruktur yang saat ini masih banyak sekali proyek-proyek campuran antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah seperti halnya Mass Rapid Transit (MRT) dan Light Rail Transit (LRT). Selain itu, sumber keuangan juga merupakan bagian dari unsur tata kelola smart city pemerintahan DKI Jakarta yang transparan. Sebagai ibukota negara, tingkat kepadatan penduduk DKI Jakarta adalah 14 ribu jiwa/km2. Tingkat kepadatan penduduk DKI Jakarta tersebut di atas rata-rata penduduk ibukota di negara-negara anggota G20. Kita juga memiliki indeks polusi yang mungkin berada di urutan ke-4 terbawah dari negara-negara anggota G20. Jika dijabarkan, negara-negara yang mungkin memiliki tingkat polusi yang lebih buruk adalah India, Cina, dan satunya lagi, saya kurang begitu mengetahui. Intinya, kita termasuk keempat terbawah dalam hal tingkat polusi terburuk. Sementara itu, tingkat kemacetan di negara kita juga termasuk terburuk diantara negara-negara anggota G20. Tingkat kemacetan tersebut diukur melalui indeks inefisiensi transportasi di mana kita hanya memiliki score 277,9. Score tersebut merupakan tertinggi ke-2 dalam hal inefisiensi transportasi diantara ibukota negara-negara anggota G20. Jika kita berbicara mengenai indeks pembangunan manusia yang sebelumnya juga sudah disinggung oleh BAPPENAS di dalam penjelasannya, peringkat kita belum termasuk di dalam lima peringkat terbaik indeks pembangunan sumber daya manusianya. Tingkat pengangguran kita juga masih tertinggi, yaitu peringkat ke-9 di antara ibukota negara-negara anggota G20. Jika kita melihat pinsip kehidupan sebagian masyarakat kita yang tidak terlalu menginginkan pendidikan yang terlalu tinggi, khususnya penduduk DKI Jakarta, indeks pembangunan manusia di provinsi ini termasuk tertinggi dibandingkan rata-rata nasional. Namun, jika hal ini dibandingkan dengan peringkat dunia dan peringkat diantara negara-negara anggota G20, kita termasuk peringkat ke-2 terbawah.

Apa yang telah saya sampaikan sebelumnya merupakan konteks dari sebuah kota metropolitan dengan berbagai kekurangan yang masih perlu kita selesaikan secara bersama-sama. Konteks tersebut merupakan penjelasan BAPPENAS dengan membandingkan wilayah dan negara yang berbeda. Jika DKI Jakarta dibandingkan dengan kota lain atau provinsi lain, maka DKI Jakarta mungkin dapat dikatakan way ahead sehingga DKI Jakarta telihat lebih completion dalam hal ini. Kondisi ini berbeda ketika DKI Jakarta dibandingkan dengan negara lain. Namun demikian, DKI Jakarta bukan sebagai kota yang hanya dibandingkan dengan negara lain. Anda semua harus memiliki visi bahwa DKI Jakarta merupakan pintu utama dari negara Republik Indonesia ini. Bahkan, DKI Jakarta juga dianggap sebagai image making negara Republik Indonesia yang paling powerful di seluruh dunia. Oleh karena itu, kita tentu berharap bahwa pembangunan pemerintah daerah dalam jangka menengah dapat membahas dan menyelesaikan masalah-masalah struktural tersebut, seperti masalah yang bersifat jangka pendek, baik itu bulanan, kwartalan,

” Bahkan, DKI Jakarta juga dianggap sebagai image making negara Republik Indonesia yang paling powerful di seluruh dunia. Oleh karena itu, kita tentu berharap bahwa pembangunan pemerintah daerah dalam jangka menengah dapat membahas dan menyelesaikan masalah-masalah struktural tersebut. ”



atau bahkan tahunan yang pada umumnya ditujukan untuk pembuatan APBD. Hanya saja, jika anda tidak menggunakan kesempatan secara maksimal di mana anda kehilangan waktu secara tiba-tiba setelah 5 tahun anda menyelesaikan tugas anda dan kondisi yang kita hadapi juga tetap dalam kondisi yang serupa atau bahkan lebih buruk dibandingkan dengan negara-negara lainnya yang dapat membuat visi yang lebih baik, maka DKI Jakarta akan tetap tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lain, khususnya negara-negara anggota G20 dan negara-negara anggota ASEAN. Dari sebab itu, saya diminta untuk memberikan tanggapan terhadap beberapa program pemerintah DKI Jakarta yang sekarang ini sedang dibangun atau sedang dijalankan. Sebagai contoh adalah program One Kecamatan One Center of Entrepreneur atau program Oke Oce anda. Dalam program ini, anda tentu diharapkan dapat mengnyampaikan isu pengangguran yang saat ini relatif lebih tinggi maupun isu kesenjangan ekonomi yang dapat kita ketahui melalui koefisien gini ratio agar isu-isu tersebut dapat terselesaikan sesuai dengan rencana dan harapan kita. Dalam hal ini, saya tidak ingin mempertanyakan bagaimana anda dapat menciptakan entrepreneur baru. Yang hanya ingin saya ketahui dan sampaikan adalah bahwa negara Republik Indonesia ini memiliki banyak sekali program untuk membantu para pengusaha kecil menengah, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Ultra Mikro, dan subsidi yang diberikan kepada masyarakat untuk berbagai hal yang dapat dilakukan oleh masyarakat tersebut. Untuk mendukung program tersebut, kita harus berpikir bagaimana caranya agar masyarakat dapat merasakan program-program tersebut secara merata. Hal ini juga menjadi salah satu perhatian kami di lingkungan Kementerian Keuangan, yaitu program pengembangan desa melaui penyaluran Dana Desa. Dengan dana tersebut, kami berharap seluruh desa dapat menyerap dan memanfaatkan dana tersebut untuk perbaikan dan pengembangan perdesaan di wilayahnya masing-masing. Dan hal yang paling kami harapkan tentunya akan muncul usaha perdesaan atau level entrepreneurship yang baru di tingkat desanya masing-masing.

Namun hal yang utama adalah kita berharap bahwa program yang dijalankan Pemerintah Daerah DKI Jakarta ini benar-benar dapat menyampaikan penyelesaian masalah fundamental secara tepat dan menyeluruh. Atau dengan kata lain, program-program yang diselenggarakan Pemerintah Daerah DKI Jakarta dapat menciptakan indikator yang sehat, baik itu penurunan jumlah angka pengangguran maupun peningkatan jumlah pengusaha kecil yang memiliki empower untuk dapat berkontribusi bagi penerimaan pajak di provinsi DKI Jakarta. Para pengusaha kecil ini memang selalu membayar pajaknya secara tepat, tetapi pajak yang mereka bayarkan hanya berkontribusi sebesar 1%. Walaupun demikian, mereka termasuk wajib pajak (WP) yang compliance dan itu menjadi sangat penting bagi pemerintah daerah. Ketika saya mengajak Direktur Jenderal Pajak untuk


melakukan edukasi dan sosialisai perpajakan di kawasan Tanah Abang, kita juga mengikutsertakan Pemerintah Daerah DKI Jakarta. Kehadiran kita bersama-sama di sana menunjukkan adanya itikad baik dari kita kepada masyarakat bahwa negara ini perlu ditopang oleh semua masyarakatnya, baik itu pemerintah, masyarakat kecil, ataupun masyarakat besar sehingga semuanya memiliki ownership atau rasa memiliki terhadap negara ini untuk membangun Indonesia menjadi lebih baik lagi. Di dalam kebersamaan tersebut, kita memberikan makna bahwa kita tidak hanya sekedar meminta sesuatu. Namun, mereka pun berhak memiliki sebagai sesama masyarakat yang ikut memperjuangkannya.

Saya berharap bahwa program Oke Oce ini dapat sinkron dengan program pemerintah pusat, seperti halnya Program Keluarga Harapan (PKH). Dengan program ini, kita menginginkan sejumlah kantong-kantong kemiskinan di wilayah ini dapat dikurangi. Tingkat kemiskinan nasional saat ini sudah mencapai angka 10,6%. Untuk menurunkan angka kemiskinan hingga mencapai angka single digit merupakan hal yang belum pernah terjadi di negara ini. Untuk menurunkannya, itu semua sangat tergantung kepada kemampuan kita untuk masuk ke dalam the real kantong kemiskinan tersebut dan bagaimana caranya agar kita dapat mempertahankan kehidupan masyarakat sehingga mereka memiliki daya beli yang lebih tinggi. Dari situlah, kita akan melihat bahwa mereka memiliki kemampuan untuk hidup dan memiliki aktifitas ekonomi yang sustainable. Oleh karena itu, kedua program sosial kita, yaitu PKH dan Oke Oce, harus dapat disinkronkan sehingga program tersebut benar-benar menjadi program yang dapat menurunkan angka kemiskinan yang sifatnya sustainable. Selain program Oke Oce, program lainnya yang juga digunakan untuk peningkatan kehidupan masyarakat DKI Jakarta adalah program penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan uang muka 0%. Dilihat dari formatnya, program ini pada dasarnya juga dimiliki oleh pemerintah pusat. Progress penyediaan rumah dengan uang muka 0% yang kita miliki juga masih dalam tahap struggle. Di situ, kita harus menyelesaikan masalah lokasi, segmentasi, dan target pasar yang kita inginkan. Semua itu menjadi penting di dalam memperitungkan manfaat dan kerugian dari program penyediaan perumahan dengan uang muka 0%. Jika kita hanya sekedar membangun rumah dan kemudian laku terjual, masalah itu tentunya merupakan hal yang mudah terjadi dimanapun, terutama bagi masyarakat yang memiliki daya beli yang cukup tinggi untuk memiliki properti ke-2, ke-3, ke-4, atau bahkan ke-5. Namun yang menjadi masalah selama ini adalah ketersediaan perumahan terutama bagi mereka yang masih tinggal di hunian yang sifatnya kumuh. Dengan menyediakan perumahan yang layak bagi mereka, DKI Jakarta setidaknya dapat bertransformasi menjadi ibukota negara atau kota yang benar-benar baik bagi masyarakatnya sendiri. Mereka tentu akan dapat merasakan bahwa ini adalah tempat tinggal mereka di mana

224 225

” Selain itu, saya juga berharap DKI Jakarta mulai memikirkan desain dari anggaran pendidikan kita. Artinya, kita tidak hanya mempersoalkan size dari alokasi anggaran pendidikan di mana size tersebut sudah menjad mandatory kita di dalam menjalankan UU di mana alokasi anggaran pendidikan telah ditetapkan sebesar 20%.”


kehidupan sosial dan ekonomi mereka benar-benar menunjang kehidupan mereka secara baik.

Kita juga mengetahui bahwa DKI Jakarta merupakan salah satu leading atas inisiatifnya membangun Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Sehat (KJS). Namun, kita juga harus mengetahui bahwa pendidikan dan kesehatan juga merupakan program pemerintah yang sudah diamanatkan di dalam undang-undang (UU). Itu artinya, program ini dikeluarkan pemerintah sebagai bentuk mandatory yang memang harus dilaksanakan oleh pemerintah itu sendiri. Porsi dari belanja pendidikan di dalam APBD provinsi DKI Jakarta untuk tahun anggaran 2017 hanya sebesar 8,8%. Jumlah tersebut jauh dibawah mandat UU yang mengharuskan belanja pendidikan dialokasikan sebesar 20%. Saya kurang mengetahui sebelumnya Pak Sandiaga Uno mengatakan bahwa APBD DKI Jakarta telah banyak mengalami pemotongan anggaran. Disampaikan bahwa anggaran pendidikannya sebesar 21%, tetapi menurut laporan yang saya terima, angka tersebut adalah sebesar 8,8% atau 27%? Kita mungkin akan melihat kembali mana yang benar. Saya pun juga berpikir karena Pak Anies Baswedan pasti mengetahui hal ini karena beliau adaalah mantan Menteri Pendidikan Nasional. Intinya, secara konstitusi, belanja pendidikan harus sebesar 20% sebagai mandatory yang harus dipenuhi. Kita hanya mengkhawatirkan adalah terjadinya penyalahgunaan di mana programnya tidak ada, tetapi alokasi anggarannya sudah pasti dilaksanakan. Dari sebab itu, kita menginginkan complacency perlu untuk kita tegakkan. Di satu sisi, kita mungkin sudah merasa bahwa kita akan mendapatkan porsi 20% untuk dana pendidikannya. Namun di sisi yang berbeda, anda seperti tidak merasa berkewajiban untuk membuat program apa-apa. Anda hanya berpikir, “wong sudah pasti dapat.” Bahkan, naiknya alokasi dari APBN secara otomatis juga akan menaikkan porsi pemasukan yang akan diterima oleh APBD. Anda hanya merasa sudah mengetahui bahwa anda pasti akan mendapatkannya dan tidak akan ada yang namanya punishment. Oleh karena itu, ditingkat pemerintah pusat, saya sudah menyampaikan kepada Bapak Presiden bahwa kita akan merintis pembentukan Dana Abadi Pendidikan. Di situ, kita tetap dapat memenuhi alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% tanpa harus menghabiskan anggaran tersebut. Kita selalu menghabiskan anggaran yang hanya digunakan untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita, seperti untuk capital improvement. Secara keseluruhan, intinya adalah human capital itu sendiri, karena itu adalah kualitas dari pembangunan suatu daerah.

Selain itu, saya juga berharap DKI Jakarta mulai memikirkan desain dari anggaran pendidikan kita. Artinya, kita tidak hanya mempersoalkan size dari alokasi anggaran pendidikan di mana size tersebut sudah menjad mandatory kita di dalam menjalankan UU di mana alokasi anggaran pendidikan telah ditetapkan sebesar 20%. Dengan kata lain pula, desain anggaran pendidikan


itu lebih penting dibandingkan size alokasi anggaran untuk pendidikan tersebut. Intinya, setelah pertemuan pagi ini, kami hendak mengadakan sidang kabinet yang membahas masalah pendidikan ini. Oleh sebab itu, alangkah baiknya jika kami dapat membahasnya terlebih dahulu dengan Pak Anies Baswedan dan Pak Sandiaga Uno yang memiliki APBD DKI Jakarta dengan size anggaran yang cukup besar ini. Pendidikan menjadi sektor yang sangat penting mengingat banyaknya ketertinggalan yang kita alami selama ini, terutama dari sektor pendidikan ini. Sebagai contoh, Indonesia dan Vietnam sama-sama mengalokasikan anggaran pendidikan di dalam APBN sebesar 20%. Namun, hasil survei dan penilaian yang dilakukan The Programme for International Student Assessment (PISA) memperlihatkan bahwa Vietnam lebih unggul dibandingkan Indonesia. Vietnam berada di peringkat ke-10 besar dunia. Sedangkan, Indonesia berada diperingkat ke-63. Kita mengetahui bahwa kedua negara sama-sama membelanjakan anggaran pendidikan sebesar 20%. Namun, the result is different. Ini tentu menggambarkan how we are spending menjadi begitu penting. Oleh sebab itu, bagaimana kita mendesain belanja pendidikan itulah yang lebih penting di dalam masalah alokasi belanja pendidikan ini. Saya benar-benar berharap kita semua dapat meningkatkan kualitas human capital kita. Apa yang saya harapkan ini tentu harus sejalan dengan progress 10 tahun yang lalu sampai dengan sekarang, ketika saya menjadi Menteri Keuangan di mana porsi 20% tersebut mulai menjadi mandatory yang harus kita lakukan sesuai dengan Undang-Undang Dasar (UUD) kita. Jika kita tidak melaksanakannnya, maka kita akan merasa bersalah pada berbagai hal, karena kita telah salah menghambur-hamburkan uang dan salah kepada anak cucu kita yang tidak membuatnya menjadi lebih baik dan salah dari sisi bahwa kita kehilangan kesempatan untuk membangun Indonesia menjadi lebih baik.

Sekali lagi, saya memohon bantuan dari Pak Anies Baswedan dan Pak Sandiaga Uno untuk benar-benar memperhatikan hal ini secara detail. Jika dilihat dari APBD DKI Jakarta, provinsi ini memiliki kesempatan yang besar untuk benar-benar menjadi kota yang memiliki kemampuan berinovasi, termasuk kemampuan investasi pengembangan skill di mana kita dapat menciptakan manusia-manusia yang dapat berpikir mengenai service base maupun information technology base. Ini akan menjadi sebuah keniscayaan kedepannya jika kita benar-benar memperhatikan hal ini secara lebih sempurna. Dari sebab itu, DKI Jakarta perlu untuk menginvestasikan pendidikan vokasi di mana pendidikan vokasi yang dibangun haruslah pendidikan vokasi yang benar-benar berkelas dunia. Dengan menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas, kita akan dapat menjembatani penyelesaian masalah pengangguran, penyelesaian masalah koefisien gini ratio, dan penyelesaian masalah untuk membangun human capital yang lebih baik. Sementara itu dari sisi transportasi, saya merasa senang, karena kita secara konsisten dan terus-menerus mendukung untuk pembangunan MRT dan


LRT. Dengan terbangunnya MRT dan LRT, solusi kemacetan di DKI Jakarta setidaknya dapat diselesaikan. Diantara negara-negara anggota G20, kita ini termasuk negara-negara yang dianggap ekonominya terbesar di dunia. Untuk mendukung prestasi di bidang ekonomi ini dan mendorong penyelesaian masalah transportasi di Indonesia, kita harus terus sejalan dengan program pembangunan MRT dan LRT ini. Oleh karena itu, kita perlu berharap bahwa keseluruhan integrasi dari program dan proyek pemerintah dapat dilakukan dengan inisiatif penggunaan information technology system, seperti halnya One Ticket One Trip. Selain itu, integritas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) melalui akuntabilitasnya juga perlu diperbaiki dan dapat dijaga kesehatan keuangannya maupun kinerjanya, terutama BUMD yang terlibat di dalam menjaga services atau pelayanan di bidang transportasi.

Hari ini atau hari Jumat nanti, kita rencananya akan melakukan financial closing untuk proyek MRT. Kita berharap proyek tersebut akan tetap berjalan sesuai dengan perencanaan dan good governance yang baik sehingga tidak ada lagi celah korupsi di dalam proyek tersebut. Saya melihat program-program yang disampaikan Pemerintah Daerah DKI Jakarta sudah sangat baik selama ini. Bahkan, program-program tersebut juga sudah disampaikan kepada masyarakat dengan tujuan yang baik pula di mana Pemerintah Daerah DKI Jakarta ingin menyampaikan isu-isu yang terkait dengan sisi kemanusiaan dan sisi kemampuan untuk menjaga DKI Jakarta sebagai kota yang kompetitif, produktif, dan inovatif. Pada dasarnya, Indonesia termasuk negara yang urbanisasinya tidak direncakan secara baik sehingga ketimpangan antarkota di Indonesia semakin jelas terlihat. Hal ini dapat kita lihat dari beberapa indikator di mana DKI Jakarta menjadi barometernya. Provinsi ini memang merupakan pusat ekonomi Indonesia yang telah berkontribusi hampir mendekati 18% atau jika hanya dilihat dari pulau Jawanya saja, DKI Jakarta mampu berkontribusi sebesar hampir 28% dari total kinerja ekonomi di pulau Jawa. Penerimaan pajak di provinsi DKI Jakarta mampu memberikan kontribusinya mendekati nilai sebesar 50%. Kita mengetahui bahwa sebagian besar perusahaan-perusahaan besar di Indonesia beroperasi di wilayah DKI Jakarta. Kondisi ini menggambarkan betapa besarnya peranan DKI Jakarta untuk dapat menyeimbangkan perputaran roda ekonominya. DKI Jakarta memang menjadi pusat ekonomi nasional yang sangat tinggi. Oleh sebab itu, agar tidak ada masyarakat yang merasa tertinggal, DKI Jakarta perlu menjaga keseimbangan ekonominya, terutama dengan menurunkan koefisien gini ratio agar tingkat kemiskinan semakin menurun dan menjaga human capital agar semakin berkualitas.

Tantangan kedepan yang akan dihadapi Pemerintah DKI Jakarta terutama adalah pengelolaan keuangan daerahnya. Saya tidak berbicara mengenai pembangunan yang sebelumnya sudah dijelaskan panjang lebar oleh BAPPENAS. Yang kita ketahui, total pendapatan DKI Jakarta di tahun 2017


diperkirakan akan mencapai nilai lebih dari Rp66 triliun. Dengan perkiraan total pendapatan yang akan diperoleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta di tahun 2017 tersebut, hal itu sudah menunjukkan bahwa APBD DKI Jakarta merupakan APBD terbesar di Indonesia. Saya sudah melakukan cek bahwa sampai dengan bulan November masih ada uang yang tersimpan di kas Bank BPD. Artinya, pendapatan R66 triliun tersebut tidak semuanya dibelanjakan dengan baik. Lebih baik tidak dibelanjakan jika kita memang tidak tahu bagaimana membelanjakan dari hasil pendapatan daerah tersebut. Hal ini untuk mencegah fraud dan tindak korupsi yang dapat terjadi di lingkungan Pemerintah Daerah DKI Jakarta. Namun demikian, hal ini tetap saja merugikan kita, karena kita kehilangan waktu untuk memecahkan masalah sosial dan ekonomi di dalam masyarakat akibat anggaran pendapatan yang tidak dapat dibelanjakan secara tepat dan cepat. Otomatis, hal ini menjadi dilema atas kapasitas kita di dalam mengelola anggaran daerah. Hampir semua daerah yang saya amati masih memiliki uang kas dari anggaran mereka yang tidak habis terpakai yang mereka simpan di dalam bank operasional mereka. Uang kas yang paling besar itu adalah milik Pemerintah Daerah DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Jawa Timur. Masing-masing nilai uang kas dari keempat provinsi ini saja sudah melebihi nilai Rp20 triliun. Secara total, sisa uang kas tersebut termasuk nilai yang sangat besar jika dibandingkan dengan nilai APBN bagi kepentingan kita semua. Komposisi dari APBN untuk belanja pegawai di dalam APBD DKI Jakarta adalah 36,2%. Sementara itu, belanja modalnya mencapai 25,2%. Saya sebenarnya tidak ada masalah jika Pemerintah Daerah DKI Jakarta membutuhkan belanja pegawai yang tinggi asalkan diiringi dengan kualitas pelayanan yang baik. Namun, porsi belanja pegawai sebesar 36,2% ini relatif lebih tinggi apabila dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya. Ya mungkin tidak terlalu tinggi. Saya pikir hampir sama kira-kira.

Masalah program dan kegiatan juga perlu saya sampaikan kepada anda semua. Saya kemarin menyampaikan kepada seluruh pemerintahan daerah bahwa daerah itu senang sekali membuat program yang banyak. Untuk program antarwilayah saja dapat mencapai lebih dari 19.000 program. Melihat kondisi seperti itu, anda tentu tidak dapat fokus. Pemerintah Daerah DKI Jakarta saja memiliki 207 program. Saya kurang mengetahui apakah Pak Anies Baswedan dan Pak Sandiaga Uno mendapatkan tracking dari 207 program ini? Sebenarnya, jika anda memanfaatkan information technology base data driven, anda dapat mengetahui datanya untuk melihat apakah program ini benar-benar sudah dilaksanakan atau sebaliknya. Ke-207 program tersebut dapat diterjemahkan menjadi 6.287 kegiatan. Saya melihat program ini lebih banyak pimpinan proyeknya dibandingkan jumlah Kuasa Penggunaan Anggaran (KPA) yang berfungsi sebagai penanggung jawab keuangan yang telah dikeluarkan. Bahkan, hal ini pun jauh apabila dibandingkan dengan mereka yang benar-benar melayani. Oleh karena

” Mengawasi 6.000-an kegiatan merupakan hal yang sulit dari sisi akuntabilitasnya. Masyarakat pun akan sulit memonitor mana program yang seharusnya perlu untuk diawasi sehingga dari sisi akuntabilitasnya akan mengalami kesulitan. Namun yang paling penting adalah dari sisi efektifitasnya. ”



itu, kita mungkin perlu melakukan rasionalisasi dan fokus kepada tugas prioritas sehingga masyarakat juga dapat mengetahuinya. Mengawasi 6.000-an kegiatan merupakan hal yang sulit dari sisi akuntabilitasnya. Masyarakat pun akan sulit memonitor mana program yang seharusnya perlu untuk diawasi sehingga dari sisi akuntabilitasnya akan mengalami kesulitan. Namun yang paling penting adalah dari sisi efektifitasnya. Jangan sampai programnya tersebar dibanyak kegiatan dan pemerintah daerahnya menjadi tidak fokus di dalam penyelesaiannya.

Selain program dan kegiatan, masalah standar biaya juga perlu untuk kita perhatikan. Masalah ini juga sudah saya sampaikan diberbagai kesempatan, terutama di daerah karena daerah selalu membuat standar biaya yang lebih mahal dibandingkan pemerintah pusat. Apabila saya berada diluar provinsi DKI Jakarta, maka hal ini barangkali dapat dimengerti, karena daerah diluar provinsi DKI Jakarta memiliki biaya perjalanan, biaya kemahalan, dan biaya lain-lainnya. Namun, satuan biaya uang harian perjalanan dinas di Pemerintah Daerah DKI Jakarta hampir 3x lipatnya, yaitu Rp1,5 juta perorang perhari. Standar nasional itu hanya membatasi sampai dengan Rp480 ribu per orang perhari. Padahal, kita sendiri juga berada di wilayah DKI Jakarta. Mungkin, orang itu melakukan perjalanan dinas dari situ ke sana per orang dengan naik kendaraan ini. Seperti itu, mungkin ya? Lebih baik dilakukan rasionalisasi, is it really the good way to spend your money? Atau, apakah itu cara saya membelanjakan anggaran ini ketika tidak ada orang yang mempersalahkan how you want to spend your money. Pertanyaan esensial yang mungkin muncul adalah apakah itu cara terbaik untuk memberikan insentif kepada pegawai agar kita lebih perform? Melihat hal ini, saya tentu akan menekankan kembali tujuan dari negara ini seperti yang telah saya sampai pada awal pembicaraan ini, yaitu pengangguran, kemiskinan, dan kesenjangan di mana ketiga hal tersebut membutuhkan solusi yang baik dalam bentuk infrastruktur, human capital investment, dan reformasi.

Kembali kita melihat sisa dana APBD yang masih tersimpan di dalam bank operasional di mana sampai dengan bulan November, Pemerintah Daerah DKI Jakarta masih memiliki Rp20 triliun dari total anggaran yang dimiliki, yaitu Rp60 triliun. Artinya, 1/3 anggaran pendapatan Pemerintah Daerah DKI Jakarta masih mengendap di sana. Jangan sampai fenomena ini sama seperti beberapa provinsi lainnya seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, yaitu 4 provinsi besar sebagai pemilik dana masing-masing sebesar kurang lebih Rp20 triliun yang belum terserap sampai dengan November tahun ini. Saya perkirakan menjelang akhir tahun ini, dana tersebut dapat diakselerasi pencairannya. Namun, saya yakin pada akhirnya mungkin masih ada juga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang cukup besar. Oleh karena itu, saya mendukung jika Pemerintah Daerah DKI Jakarta ingin menggunakan semuanya untuk membangun smart city yang mana semuanya haruslah


smart, baik smart untuk kotanya, smart untuk perannya, smart untuk masyarakatnya, smart untuk infrastrukturnya, dan smart untuk hasilnya. Jangan sampai semuanya smart, tetapi hasil dan bentuknya dumb. Artinya, bukan smart itu yang kita inginkan. Untuk itu, kita harus tetap menjaga good governance atau tata kelola smart city dengan baik sehingga hasilnya juga harusnya triple A. Begitu kan? itu baru benar-benar dapat dikatakan sebagai smart city. Pemerintah Daerah DKI Jakarta sebenarnya sebagai pemerintah daerah yang saya harapkan mampu melakukan inovasi dari sisi pembiayaan, meskipun untuk hal ini saya agak ambivalen, karena sisa dana sebesar Rp 20 triliun yang belum digunakan tersebut.

Namun demikian, ada baiknya Pemerintah Daerah DKI Jakarta melakukan disiplin kinerja di semua lini kegiatan. Sebaiknya pula, Pemerintah Daerah DKI Jakarta tidak taken for granted meskipun anda memiliki uang yang banyak di mana anda dapat membelanjakannya. Anda juga dapat memperkenalkan disiplin. Umpamanya, apakah benar costing dari public services harus seperti ini? Dengan memperkenalkan disipilin ini, prinsip-prinsip corporate governance yang semestinya juga sudah diketahui Pak Sandiaga Uno dapat menghasilkan indeks efisiensi dari sejumlah pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah DKI Jakarta. Sisi kepuasan dan hasil kinerja juga menjadi tolok ukur keberhasilan Pemerintah Daerah DKI Jakarta dalam melaksanakan program-programnya. Ukuran keberhasilan tersebut dapat kita lihat misalnya dengan menurunnya angka kemiskinan sebesar 0,1%. Efisiensi penggunaan anggaran juga menjadi tolok ukur keberhasilan program anda. Jika sekian anggaran dapat digunakan untuk menjalankan satu program, mengapa anda harus menggunakan anggaran yang lebih tinggi dari itu? Ini bukan persoalan apakah anda memiliki uang ataupun tidak, tetapi apakah kita mampu mendesain sesuatu dengan seefisien dan seefektif mungkin. Di sini, ada aspek sosialnya. Ada pula aspek keadilannya dan itu tetap kita lakukan maupun kita ketahui berapa costing yang harus kita bebankan. Namun demikian, hal ini tidak berarti jika kita berbicara mengenai masalah sosial keadilan secara terus menerus sehingga kita lupa bahwa kita belum menentukan costing kegiatan tersebut. Semuanya tetap dapat dibiayakan meskipun kegiatan ini tidak dapat di justifikasi dari kinerjanya. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah DKI Jakarta harus mampu berinovasi, khususnya dari sisi pengeluaran yang telah ditetapkan di dalam APBD. Sebagai contoh, saya mungkin akan bertanya kepada Pak Sandiaga Uno. Pemerintah Daerah DKI Jakarta memiliki BUMD yang cukup banyak bukan? Sekitar 25 atau 26, benar begitu kan Pak? Lantas, apakah kinerjanya bagus semuanya? Bagaimana membuat mereka menjadi BUMD yang benar-benar dapat menjadi the best korporasi di Indonesia yang bahkan dapat menjadi panutan atau tolak ukur bagi BUMD lainnya yang ada wilayah lain di negara Republik Indonesia ini? Pada intinya, kita harus berambisi untuk meningkatkan kinerja BUMD tersebut, karena mereka merupakan perusahaan yang ada di wilayah

232 233

” Namun, pertanyaannya akan saya balik kepada teman-teman di Kementerian Keuangan jika saya mengeluarkan uang Rp100 dan ternyata cuma mendapatkan hasil sebesar A, mengapa tidak mendapatkan A++? Itulah prinsip di mana kita harus selalu berpikir bahwa setiap rupiah harus dimaksimalkan manfaatnya untuk masyarakat. ”


pengawasan Pemerintah Daerah DKI Jakarta. Kota ini bukan kota biasa dan kota ini adalah kota yang mengambarkan negara Republik Indonesia dimata dunia. DKI Jakarta menjadi tolok ukur kemajuan dari sebuah kota sehingga kota ini akan menjadi panutan bagi daerah-daerah lainnya yang melihat kota ini.

Saya sependapat seperti yang telah disampaikan oleh BAPENNAS bahwa banyak sekali isu pembangunan di wilayah DKI Jakarta ini yang belum dapat terselesaikan oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta itu sendiri. Pembangunan ini tentu membutuhkan hubungan dengan daerah-daerah di sekitarnya. Oleh karena itu, leadership menjadi penentunya di mana leadership yang dibutuhkan adalah leadership yang dapat bekerjasama dengan beberapa pemerintah daerah yang ada disekitarnya. Dalam kerjasama tersebut, anda dapat berbicara mengenai kemacetan, ditambah pula dengan pembicaraan tentang fasilitas umum, fasilitias sosial, sanitasi, bahkan pembicaraan mengenai pengelolaan sampah secara tepat dan menyeluruh. Semuanya merupakan topik pembicaraan yang sangat penting untuk dapat dikerjasamakan.

Sebagai penutup saya mungkin akan menekankan kembali mengenai fungsi APBD. Saya meminta tolong kepada Pak Anies Baswedan dan Pak Sandiaga Uno untuk melaksanakan penetapan APBD selalu tepat pada waktunya. Intinya, APBD dapat diketok pada bulan Desember sehingga bulan Januari tahun berikutnya, APBD tersebut akan langsing dapat digunakan pemerintah daerah. Untuk Belanja APBD, saya mohon difokuskan untuk membuat kota DKI Jakarta sebagai kota yang lebih manusiawi dan servis yang lebih baik, meskipun kita dapat membandingkannya dengan negara lain sebagai acuan untuk meningkatkan kinerja kota ini kedepannya. Kesehatan, pendidikan, dan birokrasi adalah tiga hal yang pada umumnya mudah untuk dibandingkan antardaerah dan antarnegara. Selain itu, kita juga berharap alokasi belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal dapat dilaksanakan secara prudent dan tepat sehingga target perbaikan kinerja yang sangat penting tersebut dapat tercapai.

Beberapa belanja mandatory seperti belanja untuk program pendidikan dan kesehatan mungkin dilakukan bukan hanya sekedar untuk memenuhi UU. Kini, kita harus mulai membuat skema yang lebih baik untuk memikirkan pelaksanaan dari kedua belanja tersebut menjadi lebih baik, seperti halnya simplifikasi jumlah dari program ke kegiatan. Saya pun sekarang sedang meminta kepada Kementerian Keuangan untuk memikirkan desain pengunaan APBN dengan prinsip value for money. Itu persis seperti contoh yang saya sampaikan sebelumnya di mana ada sebuah kegiatan yang bernama kegiatan A. Kegiatan ini hanya membutuhkan Rp100 rupiah. Jika saya bertanya, apakah perlu Rp100 itu harus dari APBN semuanya?


Mengapa kita tidak mengambil kontrbusi pendanaan dari yang lainnya sehingga kita tidak perlu Rp100 tersebut? Diasumsikan, semua pembiyaan kegiatan tersebut diambil dari APBN. Dampaknya mungkin akan terlihat sangat besar. Namun, pertanyaannya akan saya balik kepada teman-teman di Kementerian Keuangan jika saya mengeluarkan uang Rp100 dan ternyata cuma mendapatkan hasil sebesar A, mengapa tidak mendapatkan A++? Itulah prinsip di mana kita harus selalu berpikir bahwa setiap rupiah harus dimaksimalkan manfaatnya untuk masyarakat. Value for money itu nanti masuk di dalam konteks pilihan policy dan belanjanya. Belanjanya dapat dalam bentuk belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja pemerintah sebesar 100%, belanja kerjasama pemerintah dan swasta, belanja dalam bentuk subsidi, maupun belanja dalam bentuk Penyertaan Modal Daerah (PMD). APBD Pemerintah Daerah DKI Jakarta sangat mirip sekali dengan APBN yang saya kelola. Artinya begini, jika saya dapat melihat Pemerintah Daerah DKI Jakarta memiliki BUMD yang banyak, maka saya meminta tolong agar setiap PMD satu rupiah yang anda tanamkan di BUMD tersebut harusnya memiliki produktivitas minimal 4x lipat lebih banyak. Jangan minimal saya mengatakan, jika satu rupiah yang diberikan kepada BUMD tersebut ternyata masuk ke dalam sumur yang bolong di mana belanja yang dikelurakan hanya untuk menambal orang yang kerjanya tidak efisien di BUMD tersebut secara terus-menerus sehingga setiap tahun kita mengalami kerugian. Ya itu sama saja artinya anda tidak berinvestasi. Namanya saja PMD, tetapi yang terjadi justru adalah kita membayar gaji kepada BUMD. Itu kan tidak benar sebenarnya.

Intinya kita harus yakin bahwa PMD yang diberikan kepada BUMD ditujukan untuk membuat kapasitas BUMD tersebut menjadi lebih baik. Value for money artinya adalah anda selalu bertanya where I should put this money. Yang artinya, uang yang anda tanamkan tersebut akan memberikan dampak yang paling besar bagi kehidupan masyarakat dan ekonomi daerah. Pertanyaan itulah yang selalu dipertanyakan terus-menerus apakah di sektor belanja yang ada di masing-masing kementerian/lembaga, baik itu dalam bentuk belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja subsidi, belanja penyertaan modal, ataukah dalam bentuk Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Dengan kata lain, belanja yang mengundang peran swasta untuk masuk ke dalam pembiayaan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Itu semuanya menjadi ragam opsi yang ditawarkan di dalam pengelolaan APBD yang dimiliki Pemerintah Daerah DKI Jakarta di mana hal ini mirip sekali dengan APBN yang tingkat kemutakhirannya sudah


cukup baik. Oleh karena itu, saya akan mendorong terus dan mencoba untuk berpartner agar saya dapat melihat DKI Jakarta sebagai salah satu contoh provinsi bagi daerah-daerah lainnya. Kita juga berharap kinerja pemerintah daerah tidak hanya diukur melalui APBD yang mereka kelola, tetapi yang terpenting adalah rencana kerja pemerintah yang ditujukan untuk melayani masyarakat, mengurangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan memperbaiki pelayanan itu sendiri agar dapat benar-benar tercapai sesuai yang dicanangkan oleh pemerintahnya.

Demikian yang telah saya sampaikan. Terimakasih atas perhatiannya dan semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi Pemerintahan Daerah DKI Jakarta di dalam membangun negara ini. Saya tentu tidak perlu mengulanginya kembali bahwa Pemerintah Daerah DKI Jakarta harus selalu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Demikian pula dengan rating grade provinsi ini juga seharusnya berada di level investment grade yang bahkan dapat melebihi rating nasional. Daerah kita sebenarnya banyak sekali sehingga rating nasional itu juga banyak mempengaruhi daerah-daerah lainnya. Sekali lagi, saya meminta tolong Pak Anies Baswedan dan Pak Sandiaga Uno jika perlu mengalahkan kinerja kita dong. Dalam artian, kinerja dalam pembuatan laporan keuangan ini (selingan humor)

Terima kasih,

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

236 237

16

238 239

Pentingnya Pembangunan Jalan Bagi Sisi Sosial, Ekonomi dan Mobilisasi Masyarakat

Penandatanganan MoU Perjanjian Kredit Sindikasi Proyek Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Bakauheni - Terbanggi Besar

Jakarta, 27 Desember 2018




Selamat siang, Salam Sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya.

Yang saya hormati, Bapak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Bapak Mochamad Basoeki Hadimoeljono, Ibu Menteri Badan Usaha Milik Negara, Ibu Rini Soemarno, Direktur Utama PT. Hutama Karya, Direktur Utama PT. Sarana Multi Infrastruktur, serta perwakilan atau direktur utama dari perbankan yang menjadi bagian dari sindikasi untuk financial closing dalam program pembangunan jalan tol Trans Sumatera ruas Bakaheuni-Terbanggi Besar.

Pertama-tama, kita semuanya patut memanjatkan puji syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena menjelang akhir tahun ini, kita dapat menyelesaikan financial closing untuk salah satu proyek pembangunan jalan tol Trans Sumatera ruas Bakaheuni-Terbanggi Besar. Sebelumnya, kita semua sudah diberitahukan bahwa pembangunan jalan tol ini dibangun dengan panjang sekitar 140,3 km dengan nilai proyek sebesar Rp16,79 triliun. Dana pembangunan proyek tersebut diperoleh dari uang pemerintah secara langsung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp2,23 triliun dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT. Hutama Karya. Untuk melaksanakan proyek tersebut, pemerintah memberikan jaminan yang diberikan kepada Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dalam bentuk penerbitan obligasi sebesar Rp6,49 triliun. Kemudian, PT. Hutama Karya bersama-sama dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yang merupakan sindikasi bagi PT. Hutama Karya mampu menciptakan sejumlah pinjaman sebesar Rp8,06 triliun yang kita sebut sebagai Cash Deficiency Support (CDS). Dana CDS tersebut diperoleh dari PT. SMI yang mana saya sendiri baru mendengar bahwa PT SMI memberikan fasilitas bantuan keuangan yang dinamakan CDS ini. Walaubagaimanapun, saya merasa sangat senang, karena PT. SMI mampu melakukan inovasi secara terus menerus terhadap berbagai fasilitas pembiayaan yang mereka tawarkan. Fasilitas tersebut pada dasarnya digunakan untuk membuat semua program pembangunan infrastruktur dapat berjalan sesuai dengan program dan perencanaan yang telah dibuat di mana anggaran bukan


menjadi kendala utama yang harus mereka hadapi saat ini. Bahkan, Direktur Utama PT. Hutama Karya juga sudah mengatakan bahwa uangnya sudah tersedia. Namun, dana tersebut belum dapat di-execute secara tepat waktu, karena adanya kendala terhadap pembebasan lahan yang diperuntukan bagi pembangunan jalan tol tersebut. Kita berharap proyek pembangunan jalan tol ini tetap dapat dilakukan secara tepat waktu. Oleh sebab itu, Pak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama dengan Ibu Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan melakukan berbagai cara agar pembebasan lahan dapat dilakukan, sehingga proyek pembangunan jalan tol dapat berjalan sesuai yang diharapkan.

Pembangunan jalan tol Trans Sumatera ruas Bakaheuni-Terbanggi Besar ini sudah tercantum di dalam Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 100 tahun 2014. PT. Hutama Karya mendapatkan penugasan untuk menjadi pelaksana proyek pembangunan jalan tol Trans Sumatera ruas Bakaheuni-Terbanggi Besar bersama-sama dengan pemerintah yang mana pemerintah memberikan dukungan melalui berbagai cara. Pertama, seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, yaitu melalui PMN. PMN merupakan salah satu cara pembiayaan langsung yang diinjeksikan ke dalam neraca keuangan milik PT. Hutama Karya. Kedua, pemerintah memberikan jaminan melalui BUMN di mana salah satunya dilakukan oleh PT. SMI. Jaminan yang diberikan PT. SMI tersebut, seperti yang telah kita sampaikan sebelumnya, dinamakan dengan CDS.

Jika kita perhatikan di dalam rencana pembiayaan pembangunan jalan tol Trans Sumatera ruas Bakaheuni-Terbanggi Besar tersebut, ekuitas yang dimiliki memang lebih tinggi karena nilai ekonomisnya yang mungkin secara langsung dapat dirasakan masyarakat. Hanya saja, nilai komersialnya tidak setinggi seperti pembangunan jalan tol yang dialami di Pulau Jawa. Walaupun demikian, pembangunan jalan tol ini tetap saja mampu menciptakan atau mendapatkan dukungan pembiayaan dari pihak swasta, sehingga akselerasi untuk penyelesaian proyek ini dapat dilakukan secara tepat waktu. Menurut pandangan kami atau pandangan Kementerian Keuangan, hal ini tentu sangat menggembirakan karena kami dapat melihat berbagai inovasi yang dilakukan oleh BUMN, khususnya inovasi pembiayaan yang mereka lakukan. Dengan demikian, kebutuhan pembiayaan pembangunan jalan tol Trans Sumatera ruas Bakaheuni–Terbanggi Besar dengan biaya sebesar Rp16,7 triliun dapat terselesaikan dengan baik, meskipun APBN hanya mampu memberikan dana sebesar Rp2,2 triliun.

Sementara itu, obligasi yang diterbitkan PT. Hutama Karya sebesar Rp6,5 triliun yang dijamin oleh pemerintah telah meyakinkan PT. SMI agar mereka dapat memberi dukungan dalam harga yang kompetitif. Demikian pula dengan penjaminan yang diberikan melalui APBN di mana hal ini tentu juga


dapat memberikan confidence kepada para financer agar mereka dapat ikut serta di dalam crowd-thinking untuk membangun dan membiayai sejumlah proyek yang nilainya cukup besar. Saya memberikan apresiasi kepada pihak yang sudah terlibat di dalam pelaksanaan proyek ini untuk mencapai financial closing tepat seminggu sebelum atau beberapa hari sebelum penutupan akhir tahun. Saya tentu juga merasa bangga bahwa hal ini dapat dicapai dan berharap bahwa struktur pembiayaan yang diberikan akan dapat menghasilkan kepastian di dalam penyelesaian semua proyek tersebut. Selain kepastian penyelesaian proyek, para financer yang merupakan sindikasi perbankan yang terdiri dari Bank BNI, Bank Mandiri, Bank BCA, Bank CIMB Niaga, Bank Maybank, Bank Permata, dan Bank ICBC, juga mengharapkan mendapatkan kepastian dari sisi risiko pembiayaan proyek tersebut.

Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih kepada PT. SMI yang telah berinovasi memberikan dukungannya kepada pelaksanaan proyek ini yang mana seperti kita ketahui bahwa BUMN merupakan sebagian dari aset negara yang dikelola oleh Kementerian Keuangan di mana BUMN tersebut menjadi alat bagi Kementerian Keuangan untuk mengekspansi kemampuannya melakukan value for money dari APBN kita melalui opsi-opsi pembiayaan yang mereka tawarkan. Pada dasarnya, saya merasa sangat senang bahwa PT. SMI sebagai fiscal tools dari Kementerian Keuangan dapat menyediakan fasilitas baru, yaitu CDS, sehingga kita dapat memberikan kenyamanan terutama bagi para financer pembangunan jalan tol ini di dalam proses pemberian pembiayaannya. Hal ini juga menjadi indikasi adanya kepastian pelaksanaan proyek bahwa proyek yang dibiayai tidak akan berhenti karena adanya kesulitan dari sisi pendanaannya.

Jika kita melihat dari apa yang telah kita sampaikan di mana proyek pembangunan jalan tol Trans Sumatera ruas Bakaheuni-Terbanggi Besar akan membangun jalan tol sepanjang 140.39 km dengan dana yang disediakan dari APBN secara langsung sebesar Rp2,2 triliun, maka kita akan dapat membandingkannya dengan proyek-proyek pembangunan jalan tol lainnya. Salah satunya adalah proyek pembangunan jalan tol Trans Sumatera ruas Palembang-Indralaya. Proyek pembangunan jalan tol Trans Sumatera ruas Palembang-Indralaya ini membangun jalan tol sepanjang 21,9 km. Proyek ini juga dibiayai melalui PMN yang diberikan kepada PT. Hutama Karya sebesar Rp2,2 triliun. Jarak ruas jalan tol ini memang lebih pendek dibandingkan dengan ruas jalan tol Bakaheuni-Terbanggi Besar. Namun jika dilihat dari nilai keekonomiannya, jalan tol Trans Sumatera ruas Palembang-Indralaya nilai ekonomisnya mungkin lebih besar dibandingkan dengan jalan tol Trans Sumatera ruas Bakaheuni-Terbanggi Besar. Sama halnya dengan pembangunan jalan tol Trans Sumatera ruas Bakaheuini-Terbanggi Besar, PT. SMI juga memberikan pinjaman kepada proyek pembangunan jalan tol Trans Sumatera ruas Palembang-Indralaya sebesar Rp1,2 triliun.

242 243

” Kita memahami bahwa kebutuhan untuk membangun jalan dan konektivitas itu sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Tidak hanya penting dari sisi manfaat sosialnya saja, tetapi pembangunan jalan dan konektivitas tersebut juga penting dari sisi manfaat ekonomi maupun manfaat mobilisasi masyarakat. ”


Sementara itu untuk pembangunan jalan tol Trans Sumatera ruas Medan–Binjai, proyek ini membangun jalan tol sepanjang 16,7 km. PT. Hutama Karya masih mendapatkan kepercayaan untuk membangun proyek jalan tol ini di mana perusahaan ini mendapatkan suntikan modal berupa PMN sebesar Rp1,1 triliun. Sedangkan pinjaman yang diperoleh dari PT. SMI, PT. Hutama Karya mendapatkan dana sebesar Rp481 miliar. Dari contoh jenis pembiayaan proyek pembangunan jalan tol ini, kita dapat mengetahui bahwa ada beberapa macam opsi pembiayaan yang dapat kita berikan kepada proyek pembangunan infrastruktur agar proyek tersebut tetap dapat menjalankan seluruh kegiatan dan perencanaannya secara tepat waktu tepat, berkualitas, dan tentu aja accountable, serta efektif dari segi ekonominya.

Kita memahami bahwa kebutuhan untuk membangun jalan dan konektivitas itu sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Tidak hanya penting dari sisi manfaat sosialnya saja, tetapi pembangunan jalan dan konektivitas tersebut juga penting dari sisi manfaat ekonomi maupun manfaat mobilisasi masyarakat. Hanya saja, manfaat ekonomi yang diperoleh juga harus mampu memberikan nilai yang justify. Ukuran untuk melihat manfaat dari pembangunan jalan tol Trans Sumatera ini dapat dilihat melalui studi kelayakan proyek tersebut di mana multipliers effect yang diperoleh adalah sebesar minimal 2,3 dua kali. Dengan demikian, jumlah manfaat keseluruhan permanent impact-nya dari pembangunan jalan tol Trans Sumatera ini dapat mencapai nilai sebesar Rp769,5 triliun. Nilai dampaknya ini memang jauh lebih besar dibandingkan dari nilai proyeknya itu sendiri. Jika kita melihat manfaat lainnya lagi yang lebih luas, seperti bagaimana masyarakat dapat menghemat biaya operasional kendaraan mereka ketika mereka menggunakan jalan tol tersebut, maka 23 ruas jalan tol Trans Sumatera yang akan dibangun ini akan dapat memberikan keuntungan dalam bentuk efisiensi biaya operasional kendaraan masyarakat sebesar Rp23,36 triliun pertahunnya. Artinya, efisiensi proyek pembangunan jalan tol ini memang besar bagi sektor ekonomi dan sosial yang dirasakan. Namun, dampak ekonomi dan sosial dari pembangunan jalan tol ini jauh lebih besar. Bahkan, manfaatnya juga akan lebih besar dirasakan oleh sektor ekonomi dan masyarakat disekitarnya. Semua inilah yang selalu ditekankan Bapak Presiden kita. Oleh karena itu, jika kita menunda penyelesaian pekerjaan ini setiap bulannya atau setiap tahunnya, maka itu berarti kita juga akan kehilangan kemampuan untuk mendapatkan manfaat yang positif dari proyek-proyek tersebut.

Semua ini menjadi harapan bagi kita semua di mana kita juga berharap dapat menjaga kredibilitas APBN kita agar tetap sehat dan mampu mendorong kita untuk terus berinovasi, sertai mendukung kementerian/lembaga menjalankan tujuan-tujuannya dan misi pembangunan yang telah


digariskan oleh Bapak Presiden kita. Di samping itu, saya mungkin juga ingin memberikan laporan kepada Pak Menteri PUPR bahwa saya tadi pagi sudah melihat revisi belanja dari hampir semua kementerian/llembaga tahun ini. Dari apa yang saya lihat, Kementerian PUPR telah membelanjakan anggaran sebesar Rp81,4 triliun. Jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang anggarannya mencapai nilai sebesar Rp74.5 triliun, maka realisasi belanja anggaran tahun ini jauh lebih tinggi. Bahkan, anggaran belanja Menteri PUPR yang masih tersisa adalah sebesar Rp102,7 triliun. Dengan demikian, total belanja tahun ini tentu jauh lebih besar dibandingkan dengan tahun yang lalu. Sebenarnya, Kementerian PUPR masih memiliki anggaran belanja dalam tiga hari ini sebesar Rp20 triliun. Jika saya dapat menggunakannya, saya mungkin akan membelanjakan untuk membeli kue coklat (selingan humor).

Selain Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan juga memiliki nilai anggaran belanja yang meningkat. Sampai dengan bulan Desember 2017, realisasi anggaran belanja kementerian ini telah mencapai nilai sebesar Rp34,4 triliun. Tahun lalu pada posisi yang sama, realisasi anggaran belanjanya mencapai nilai sebesar di Rp29,1 triliun. Anggaran belanja Kementerian Perhubungan masih memiliki total balance sebesar Rp36,7 triliun. Secara keseluruhan, total anggaran belanja kementerian ini mencapai nilai sebesar Rp87,47 triliun. Mungkin menjadi hal yang fair bagi Pak Basuki sebagai Menteri PUPR untuk mendapatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) yang cukup besar kemarin, karena institusi beliau menjadi institusi yang dipriortaskan untuk mendapatkan anggaran belanja yang lebih besar di mana anggaran tersebut akan dpergunakan untuk dapat mengakselerasi kegiatannya. Kondisi ini untuk menggambarkan bahwa APBN itu setiap saat selalu berkerja berkesinambungan untuk memprioritaskan apa yang memang dibutuhkan didalam mengakselerasi pemenuhan rencana pemerintah, khususnya pembangunan infrastruktur tanpa mengesampingkan belanja lainnya yang juga sama pentingnya, seperti belanja sosial untuk melindungi masyarakat miskin dan belanja sosial untuk meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia seperti halnya belanja pendidikan dan belanja kesehatan. Itulah yang kita harapkan nanti dalam tiga hari ke depan pada saat Kementerian Keuangan menutup pembukuan realiasi anggaran belanja negara yang jatuh pada hari Sabtu. Pada hari itu. kami tetap akan masuk berkerja untuk menghitung jumlah uang terakhir yang masuk dan yang keluar.

Setelah itu, kita akan melaporkannya kepada Bapak Presiden dan kepada masyarakat mengenai posisi APBN kita. Overall, kinerja APBN kita dinilai baik. Artinya, persoalan yang akan kita hadapi sekarang bukan persoalan belanjanya, tetapi persoalan bagaimana kita dapat membelanjakan anggaran belanja tersebut secara baik. Gunakanlah anggaran untuk kemakmuran


masyarakat agar kita dapat menyelesaikan segala permasalahan ekonomi dan sosial yang terjadi di sekitar kita, termasuk memperkuat pondasi ekonomi Indonesia. Pada akhir tahun ini, kita juga berharap banyak dari financial closing ini di mana close yang dimaksud bukan benar-benar close dalam arti yang sebenarnya. Close tersebut menyiratkan bahwa itu baru sekedar opening untuk menjalankan proyeknya. Dengan demikian, financial closing is an opening of the implementation of the project. Kita berharap dari government financial closing ini di mana seluruh penyerapan lebih dari Rp8 triliun tersebut dapat dilakukan oleh PT. Hutama Karya secara tepat waktu.

Demikian Bapak Menteri PUPR, Ibu Menteri BUMN, dan para hadirin sekalian. Sekali lagi, stand up kepada semuanya, terutama kepada seluruh sindikasi pembiayaan PT. SMI. Secara khusus, saya juga mengucapkan selamat kepada Ibu Menteri BUMN dan Bapak Menteri PUPR yang selama ini menjadi menteri yang paling sibuk membangun siang dan malam negara Republik Indonesia yang kita cintai ini untuk mengejar ketertinggalan yang tengah kita alami saat ini. Selamat siang.

Terima kasih,

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

246 247

17

248 249

Membangun Infrastruktur Berteknologi Canggih dengan Pembiayan Kreatif dan Tata Kelola Bersih

Penandatanganan MoU Perjanjian Kredit Sindikasi Proyek Kereta Api Ringan (LRT)Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi

Grand Ballroom Kempinski Hotel Indonesia,29 Desember 2018




Om Swastiastu, salam Namo Buddhaya.

Yang saya hormati, Bapak Menko Bidang Kemaritiman. Yang saya hormati,

Bapak Menteri Perhubungan. Yang saya hormati, Menteri BUMN atau yang

diwakili dalam acara ini oleh salah satu deputinya. Yang saya hormati pula,

Direktur Utama Kereta Api Indonesia yang pada hari ini akan mendapatkan

pinjaman yang sangat besar, serta Direktur Utama PT Adhi Karya. Tidak

lupa pula, kepada seluruh jajaran sindikasi perbankan yang pada hari ini

juga akan menyampaikan persetujuannya terkait pinjaman dalam rangka

pembangunan proyek kereta api ringan atau yang sering disebut dengan

nama MRT Jabodebek.

Kita semua tentu merasa bahagia pada hari ini, karena kita telah mencapai

tahap persetujuan pemberian pinjaman kepada proyek MRT. Suatu tahap di

mana kita dapat menyiapkan langkah persiapan kita di dalam melanjutkan

pembangunan MRT melalui sebuah program pembiayaan yang sebenarnya

sangat begitu rumit menurut pandangan saya. Rumit karena tidak hanya

sekedar menggunakan uang negara saja, seperti halnya pendanaan proyek

infrastruktur melalui APBN dan bersifat multiyears, tetapi rumit karena di

dalam APBN itu sendiri memuat permintaan anggaran APBN yang sebenarnya

juga mencakup berbagai macam instrument.

Instrumen yang pertama dengan proyek yang senilai Rp29,9 triliun ini,

Kementerian Keuangan di dalam APBN telah mengalokasikan Rp7,6 triliun

kepada PT Kereta Api Indonesia dalam bentuk Penyertaan Modal Negara

(PMN). Yang kedua, juga dalam bentuk Penyertaan Modal Negara Rp1,4

triliun, kepada PT Adhi Karya. Jadi, ada pembiayaan yang disebut below


the line di dalam APBN kita. Namun, support untuk Rp7,6 triliun dan Rp1,4

triliun tersebut tentu tidak mencukupi untuk bisa membangun proyek yang

sebesar Rp29,9 triliun ini. Oleh karena itu, pembiayaan yang dilakukan oleh

konsorsium sindikasi dalam hal ini membutuhkan jaminan dari pemerintah.

Pemerintah memberikan jaminan atas pinjaman PT Kereta Api Indonesia

sebesar Rp18,1 triliun yang penandatanganannya akan dilaksanakan pada

hari ini. Jaminan itu tentu saja dengan asumsi bahwa PT Kereta Api Indonesia

akan membayar kembali apa yang dipinjamkan dari konsorsium atau

sindikasi perbankan.

Untuk bisa meningkatkan kepercayaan terhadap tidka hanya proyek, tetapi

juga kemampuan dari PT Kereta Api Indonesia di dalam melaksanakan

kewajibannya, Pemerintah juga, dalam hal ini memberikan dukungan, yaitu

nanti dalam bentuk subsidi dari karcis yang akan dijual kepada masyarakat

pengguna, yang merupakan kombinasi dari kemampuan PT Kereta Api

Indonesia untuk membayar kembali pinjaman. Namun juga kemampuan

dari masyarakat untuk membayarnya.

Itulah yang dilakukan oleh APBN di dalam rangka membangun suatu proyek

yang nilainya cukup besar, yang biasanya tidak bisa dilakukan untuk satu

tahun anggaran dan secara tradisional dulu biasanya dilakukan melalui

alokasi Kementerian Perhubungan untuk melakukan pembangunan proyek

infrastruktur. Di APBN sekarang makin banyak variasi di mana kementerian

dan lembaga, kita minta untuk juga berinovasi dan berkreasi untuk bisa tetap

menjalankan program-program pembangunan prioritas nasional. Namun

tidak sepenuhnya dibiayai langsung melalui APBN dan melalui alokasi

anggaran. Tetapi bisa dibiayai melalui kombinasi anggaran kementerian,

anggaran di Penanaman Modal Negara di BUMN, subisidi, penjaminan.

Bahkan, instrumen Kementerian Keuangan untuk meningkatkan yang

disebut kerjasama pemerintah dan badan usaha juga meliputi instrumen

lainnya. Develop mitigate gap, feasibility studies project preparation itu

semuanya sekarang ikut di support oleh Kementerian Keuangan.

Saya berterima kasih kepada PT SMI yang ditugaskan untuk mengawal


” Namun tidak sepenuhnya dibiayai langsung melalui APBN dan melalui alokasi anggaran. Tetapi bisa dibiayai melalui kombinasi anggaran kementerian, anggaran di Penanaman Modal Negara di BUMN, subisidi, penjaminan. Bahkan, instrumen Kementerian Keuangan untuk meningkatkan yang disebut kerjasama pemerintah dan badan usaha juga meliputi instrumen lainnya.”


penyiapan proses proyek ini, sehingga pada akhirnya dapat disepakati

mengenai jumlah estimasi dari penyelesaian proyek ini dan juga dapat

meningkatkan kepercayaan dari para anggota konsorsium untuk ikut

mendanai. Saya juga berterima kasih selama proses penyiapan dan seluruh

diskusi yang dilakukan dalam pemerintah berjalan secara sangat terbuka.

Kita harapkan dengan proses yang baik dengan diskusi yang jujur dan

terbuka, maka kita semua dapat mengawal proyek ini secara baik. Tidak

hanya pada saat penandatangan persetujuan pendanaan saja, tetapi yang

terpenting juga adalah pelaksanan dari proyek itu sendiri dengan kualitas

yang baik, dengan waktu yang baik dan tentu saja dengan biaya yang dapat

dikendalikan.

Saya berterima kasih kepada dua belas bank, baik bank BUMN maupun bank

swasta, yang pada pagi hari ini turut terlibat di dalam sindikasi pinjaman.

Pengalaman ini saya harap juga akan makin menyakinkan para pengelola

lembaga keuangan, terutama juga bank untuk terus mampu ikut serta

mendorong pembangunan Indonesia tanpa mengkompromikan prinsip-

prinsip prudential dan juga brains. Tentu saya berharap bahwa dua belas

anggota sindikasi ini tidak hanya kemudian menggantungkan seluruh

monitoring dari pelaksanaan proyek hanya kepada PT SMI atau Kementerian

Perhubungan. Sebetulnya saya happy dengan dua belas sindikasi ini, saya

berasumsi dua belas-dua belas ikut mengkontrol dan mengawasi proyek ini.

Yang saya tidak ingin adalah masing-masing ‘menjagake’ istilah bahasa

Jawanya atau mengandalkan kepada yang lain yang pada akhirnya hanya

sekedar mencairkan tanpa melihat kemajuan dan proper atau tidak

propernya dari seluruh eksekusi proyek ini. Dengan makin banyaknya yang

ikut mengawasi tentu saya mengharapkan PT Adhi Karya bisa melaksanakan

fungsi kontraktornya secara baik, efisien, dan tentunya tidak dikompromikan.

Tidak ada kolusi. Dan PT Kereta Api Indonesia dapat kemudian mengelola

proyek ini juga dengan efisien dan baik. Tidak ada korupsi dan pada akhirnya

pinjaman ini dapat dikembalikan tanpa jaminan saya harus dipanggil. Itu

keinginan saya.


Kita semua tadi sudah mendengar penjelasan Menteri Perhubungan mengenai

manfaat proyek ini. Oleh karena itu, saya tidak perlu mengulang. Kita semua

hanya berharap bahwa sebagai ibukota dengan kota-kota di sekitar Jakarta,

semuanya sudah merupakan metropolitan yang sangat besar. Untuk ukuran

dunia, Jakarta dan sekitarnya ini suatu metropolitan yang ukurannya

terbesar di dunia, sehingga kebutuhan terhadap infrastruktur seperti kereta

api merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat ditunda lagi.

Dengan demikian, saya berharap dengan adanya penandatangan perjanjian

sindikasi ini, proyek ini dapat diselesaikan secara tepat waktu, tepat kualitas,

dan juga tepat biaya. Dan kita semua dapat mempersembahkan ini kepada

rakyat Indonesia. Karena ini bersejarah dan suatu saat nanti banyak yang

menanyakan apa yang kita tandatangani, saya ingin mengambil foto dari

anda semua. Soalnya nanti jika suatu saat saya ditanya sama cucu saya, ya

kira-kira ini beginilah jawaban yang akan saya sampaikan. Jangan ditanya

oleh KPK tentunya! karena saya punya buktinya saya disini.

Jadi, saya jaga semuanya seluruh BUMN ikut menjaga bahwa kita ingin

membuktikan kepada rakyat Indonesia bahwa bangsa kita mampu

membangun infrastruktur dengan teknologi baik dengan pembiayaan

yang kreatif, tetapi juga dengan tata kelola yang bersih dari korupsi. Ini

adalah kebanggan kita semua dan pasti dapat membahagiakan rakyat

jika pemerintah mampu bekerja secara bersih dan reliable.Terima kasih

semuanya kepada seluruh anggota sindikasi dan selamat bekerja untuk PT

Kereta Api Indonesia dan PT Adhi Karya, semoga semuanya dapat mencapai

tujuan yang telah kita rencanakan bersama.

Terima kasih,


254

TERUSLAH CINTAI NEGERI INI...12 Teruslah Cintai Negeri Ini 13 berinovasi. Pemerintah bahkan ingin mendorong kita memiliki badan kerjasama kreatif. Kita juga memberikan banyak sekali

Documents