Top Banner
Nomor 2 Halaman 215-401 Malang Agustus 2019 Volume 12 Terakreditasi No. 32a/E/KPT/2017 STATUS HUKUM OUTSOURCING PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PERKARA NOMOR 27/PUU-IX/2011 KONSTRUKSI MEKANISME ASEAN DALAM PENANGANAN PENGUNGSI ROHINGYA Anang Dony Irawan Budi Hermawan Bangun KAJIAN KONSTITUSIONALISASI HUKUM KELUARGA ISLAM INDONESIA PARTISIPASI MASYARAKAT DI DALAM PENGELOLAAN UANG DESA PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA KONSEPTUALISASI LEMBAGA PERADILAN ADAT DI SULAWESI SELATAN EKSISTENSI DAN KEDUDUKAN PERATURAN PRESIDEN DALAM HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN JASA KEUANGAN DALAM PERJANJIAN BAKU DENGAN KLAUSULA EKSONERASI Vinsensius Tommy Wijaya Japola Muhammad Shofwan Taufiq, Prima Angkupi Siti Rohmah, Moh Zainullah, Siti Habiba Laurensius Arliman S Andika Prawira Buana, Syamsuddin Pasamai, Sufirman Rahman, Hamza Baharuddin Prischa Listiningrum Celina Tri Siwi Kristiyanti ANALISIS YURIDIS PERSAMAAN HAK ANTARA PESERTA PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS DENGAN PEKERJA PROSTITUSI DAN BUDAYA HUKUM: SEBUAH KAJIAN KRIMINOLOGI TENTANG RAGAM PROSTITUSI DI PROVINSI LAMPUNG Prawitra Thalib, Bagus Oktafian Abrianto THE COMPARATIVE STUDY OF FIQH SIYASAH WITH THE GENERAL PRINCIPLES OF GOOD GOVERNMENT IN INDONESIA
5

Terakreditasi No. 32a/E/KPT/2017

Nov 11, 2021

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Terakreditasi No. 32a/E/KPT/2017

Nomor 2Halaman215-401

MalangAgustus 2019

Volume 12

Terakreditasi No. 32a/E/KPT/2017

STATUS HUKUM OUTSOURCING PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PERKARA NOMOR 27/PUU-IX/2011

KONSTRUKSI MEKANISME ASEAN DALAM PENANGANAN PENGUNGSI ROHINGYA

Anang Dony Irawan

Budi Hermawan Bangun

KAJIAN KONSTITUSIONALISASI HUKUM KELUARGA ISLAM INDONESIA

PARTISIPASI MASYARAKAT DI DALAM PENGELOLAAN UANG DESA PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

KONSEPTUALISASI LEMBAGA PERADILAN ADAT DI SULAWESI SELATAN

EKSISTENSI DAN KEDUDUKAN PERATURAN PRESIDEN DALAM HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN JASA KEUANGAN DALAM PERJANJIAN BAKU DENGAN KLAUSULA EKSONERASI

Vinsensius Tommy Wijaya Japola

Muhammad Shofwan Taufiq, Prima Angkupi

Siti Rohmah, Moh Zainullah, Siti Habiba

Laurensius Arliman S

Andika Prawira Buana, Syamsuddin Pasamai, Sufirman Rahman, Hamza Baharuddin

Prischa Listiningrum

Celina Tri Siwi Kristiyanti

ANALISIS YURIDIS PERSAMAAN HAK ANTARA PESERTA PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS DENGAN PEKERJA

PROSTITUSI DAN BUDAYA HUKUM: SEBUAH KAJIAN KRIMINOLOGI TENTANG RAGAM PROSTITUSI DI PROVINSI LAMPUNG

Prawitra Thalib, Bagus Oktafian Abrianto

THE COMPARATIVE STUDY OF FIQH SIYASAH WITH THE GENERAL PRINCIPLES OF GOOD GOVERNMENT IN INDONESIA

Page 2: Terakreditasi No. 32a/E/KPT/2017
Page 3: Terakreditasi No. 32a/E/KPT/2017
Page 4: Terakreditasi No. 32a/E/KPT/2017
Page 5: Terakreditasi No. 32a/E/KPT/2017