Top Banner

of 21

Teori Akuntansi Keuangan - Chapter 3 Applying Theory to Accounting Regulation

Jan 08, 2016

Download

Documents

Rayhan

Setiap akhir semester atau akhir tahun, perusahaan akan menyiapkan laporan keuangan dan diaudit oleh independent auditor. Perusahaan membuat siaran pers untuk investor dan adviser dalam rangka laporan keuangan yang sudah diaudit dan diterbitkan di bursa efek. Sejauh mana teori dapat membantu kita untuk mengerti kenapa aktivitas ini bisa terjadi? Dapatkan teori menjelaskan mengapa Private Sector dan Pemerintah dan agen mereka dapat mengambil peran aktif dalam proses pelaporan keuangan?
Godfrey mengemukakan sejumlah teori yang relevan terhadap praktik akuntansi dan audit, yaitu teori Efficient Market dan Teori Keagenan untuk memahami penentuan dimana laporan keuangan terjadi. Ada tiga teori khusus untuk regulasinya, khususnya peraturan dalam Pasar Modal. Teori itu adalah Public Interest, Regulatory Capture dan Private Interest. Dapatkah Teori Public Interest menjelaskan intervensinya dalam pasar, atau apakah Teori Private Interest lebih menyesuaikan? Jika sebagian besar grup industri dapat memastikan bahwa hasil dari standar akuntansi yang mana sejalan dengan pilihannya untuk pengukuran dan pengungkapan akuntansi, sudahkah Grup menentukan Standard Setter?
Selanjutnya adalah penggambaran proses penentuan standar internasional. Standar Akuntansi dapat dilihat sebagai kunci dari regulatory framework sebagaimana dapat mempengaruhi sikap si pembuat dan auditor demikian infomasi yang dihasilkan untuk pengguna laporan keuangan. Karena standar akuntansi terlibat dengan transfer kekayaan, banyak pihak yang concern terhadap isinya dan akhirnya terlibat dengan pembuatan laporan keuangan.
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
  • Makalah TAK

    Applying Theory to Accounting Regulation

    Farisan W.

    Miranti

    Novita

    Rayhan Sayyid

  • 2 | A p p l y i n g T h e o r y t o A c c o u n t i n g R e g u l a t i o n

    Statement of Authorship

    Saya/kami yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa makalah/tugas

    terlampir adalah murni hasil pekerjaan saya/kami sendiri. Tidak ada pekerjaan orang

    lain yang saya/kami gunakan tanpa menyebutkan sumbernya.

    Materi ini tidak/belum pernah disajikan/digunakan sebagai bahan untuk makalah/tugas

    pada mata ajaran lain kecuali saya/kami menyatakan dengan jelas bahwa saya/kami

    menyatakan dengan jelas menggunakannya.

    Saya/kami memahami bahwa tugas yang saya/kami kumpulkan ini dapat diperbanyak

    dan atau dikomunikasikan untuk tujuan mendeteksi adanya plagiarisme.

    Mata Ajaran : Teori Akuntansi Keuangan

    Judul Makalah/Tugas : Applying theory to accounting regulation

    Tanggal : 7 September 2015

    Dosen : Desi Adhariani S.E., Ak., M.Si.

    (Jika bentuknya tugas kelompok, tuliskan nama, NPM dan tanda tangan dari seluruh anggota kelompok)

    Nama :

    NPM :

    Nama :

    NPM :

    Nama :

    NPM :

    Nama :

    NPM :

  • 3 | A p p l y i n g T h e o r y t o A c c o u n t i n g R e g u l a t i o n

    PENDAHULUAN

    Setiap akhir semester atau akhir tahun, perusahaan akan menyiapkan laporan

    keuangan dan diaudit oleh independent auditor. Perusahaan membuat siaran pers untuk

    investor dan adviser dalam rangka laporan keuangan yang sudah diaudit dan diterbitkan di

    bursa efek. Sejauh mana teori dapat membantu kita untuk mengerti kenapa aktivitas ini bisa

    terjadi? Dapatkan teori menjelaskan mengapa Private Sector dan Pemerintah dan agen

    mereka dapat mengambil peran aktif dalam proses pelaporan keuangan?

    Godfrey mengemukakan sejumlah teori yang relevan terhadap praktik akuntansi dan

    audit, yaitu teori Efficient Market dan Teori Keagenan untuk memahami penentuan dimana

    laporan keuangan terjadi. Ada tiga teori khusus untuk regulasinya, khususnya peraturan

    dalam Pasar Modal. Teori itu adalah Public Interest, Regulatory Capture dan Private

    Interest. Dapatkah Teori Public Interest menjelaskan intervensinya dalam pasar, atau apakah

    Teori Private Interest lebih menyesuaikan? Jika sebagian besar grup industri dapat

    memastikan bahwa hasil dari standar akuntansi yang mana sejalan dengan pilihannya untuk

    pengukuran dan pengungkapan akuntansi, sudahkah Grup menentukan Standard Setter?

    Selanjutnya adalah penggambaran proses penentuan standar internasional. Standar

    Akuntansi dapat dilihat sebagai kunci dari regulatory framework sebagaimana dapat

    mempengaruhi sikap si pembuat dan auditor demikian infomasi yang dihasilkan untuk

    pengguna laporan keuangan. Karena standar akuntansi terlibat dengan transfer kekayaan,

    banyak pihak yang concern terhadap isinya dan akhirnya terlibat dengan pembuatan laporan

    keuangan.

  • 4 | A p p l y i n g T h e o r y t o A c c o u n t i n g R e g u l a t i o n

    Learning Objectives 1

    Teori dari Peraturan yang Relevan untuk Akuntansi dan Audit.

    1. Teori Efficient Markets

    Para ekonom pasar bebas membantah bahwa pasar akan berfungsi sangat baik

    tanpa adanya campur tangan pemerintah, dan maksimum efisiensi dicapai dengan

    Supply dan Demand untuk mendikte perilaku pasar. Dalam pasar modal di dunia

    internasional Supply dan Demand sangat berpengaruh dalam arus informasi dan

    penanaman modal. Namun, pemerintah juga berperan aktif dalam pasar, tidak hanya

    mengatur kegiatan pasar tetapi juga menyediakan informasi menganai kondisi pasar

    modal. Campur tangan pemerintah dapat membantu perkembangan pasar dan

    pertumbuhan pasar. Pasar yang adil dan transparan dinilai dapat menarik partisipan.

    Akuntansi dapat memberikan informasi perusahaan. Advokat dari pendekatan

    pasar modal membantah bahwa informasi akuntansi seperti produk lain, ada Demand

    dan Supply. Demand untuk informasi akuntansi oleh user dan Supply informasi

    tersebut diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Dapat disimpulkan

    equilibriumnya adalah informasi akuntansi.

    Karena perusahaan sebagai Supplier bagi informasi akuntansi, jadi

    keseimbangan akan berada dititik dimana perusahaan akan tetap menghasilkan

    informasi yang sudah dimanipulasi sedemikan rupa, dan user yang merasa informasi

    tersebut lebih bermanfaat daripada biaya yang ia keluarkan. Apabila salah satu dari

    kedua itu tidak terpenuhi maka informasi akuntansi tidak akan diperoleh. Dengan kata

    lain, kekuatan pasar bebas dapat menentukan jenis informasi keuangan apa yang harus

    disajikan dan standar penting yang digunakan sebagai dasar kegiatan tersebut.

    Teori tersebut tidak berguna karena mekanisme pasar tidak dapat memenuhi

    equilibrium seperti keadaan diatas. Informasi akuntansi berbeda dengan produk

    barang atau jasa yang biasanya. Kenapa? Karena informasi akuntansi sebuah

    perusahaan adalah public goods, yang mana ketika suatu perusahaan sudah

    mengeluarkan informasi akuntansi maka informasi tersebut dapat digunakan oleh

    siapa saja. Walaupun bisa saja informasi tersebut terjual kepada pihak tertentu, pihak

    lain yang tidak membayar tetap dapat memperoleh informasi tersebut (free-rider).

  • 5 | A p p l y i n g T h e o r y t o A c c o u n t i n g R e g u l a t i o n

    Contohnya, analis keuangan dan investor yang potensial. Regulasi dapat membuat

    perusahaan memberikan informasi yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan

    yang sebenarnya dan meyakinkan pasar modal yang efisien.

    Walaupun aturan pasar benar-benar diberlakukan untuk informasi akuntansi,

    sebuah dewan yang membuat aturan harus membuat suatu aturan untuk mengatur

    informasi apa saja yang dapat diakses secara bebas oleh semua pihak. Nilai dari

    informasi yang dihasilkan oleh perusahaan kepada user akan sangat tinggi apabila

    dapat dibandingkan dnegan informasi perusahaan lain di industri yang serupa.

    2. Teori Keagenan

    Permintaan informasi keuangan bisa dikategorikan sebagai stewardship atau

    bertujuan decision-making. Atkinson dan Feltham mengemukakan bahwa teori

    keagenan mempertimbangkan sebagian besar untuk stewardship. Teori ini

    menekankan pada hubungan dimana kesejahteraan satu orang dipercayakan ke satu

    yang lain (Cth: Manajer). Teori ini merupakan modifikasi dari perkembangan model

    akuntansi keuangan dengan menambahkan variabel aspek perilaku manusia karena

    pada dasarnya hubungan antara pemilik dan manajer pada hakikatnya sukar tercipta

    karena adanya kepentingan yang bertolak belakang. Atkinson dan Feltham

    menjelaskan permintaan untuk pelayanan informasi tersebut berhubungan dengan

    keinginan untuk memotivasi agen dan mendistribusikan resiko secara efisien.

    Permintaan informasi untuk kepentingan decision-making berhubungan

    dengan peran informasi dalam statistical decision theory. Informasi akan berharga

    apabila informasi dapat meningkatkan alokasi sumberdaya dan resiko dalam

    perekonomian. Atau paling tidak mengurangi ketidakpastian. Ketidakpastian dalam

    teori agen diklasifikasikan menjadi ex ante dan ex post. Ex ante disebut juga sebelum

    kejadian, ketidakpastian muncul pada saat keputusan dibuat, seperti ketidakpastian

    mengenai kejadian yang berpengaruh dalam produksi, atau ketidakpsatian mengenai

    keahlian manajer itu sendiri. Ex post disebut juga setelah kejadian, ketidakpastian

    muncul setelah keputusan dibuat dan hasil sudah terlihat. Teori agen fokus pada

    dampak alternatif yang akan memberikan efek ketidakpastian ex post.

  • 6 | A p p l y i n g T h e o r y t o A c c o u n t i n g R e g u l a t i o n

    Teori agen memberikan kerangka untuk mempelajari kontrak antara principal

    dan agen untuk memprediksi konsekuensi ekonomi dari sebuah standar. Contoh,

    kompensasi manajer tergantung dari profit atau mereka tidak mendapatkan insentif.

    Karena ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh seorang agen dengan

    pemilik, kemungkinan muncul misalign antara manajemen dan pemilik. Sejauh

    mekanisme pasar tidak efisien, peraturan akuntansi diperlukan untuk mengurangi

    hasil yang tidak efisien dan tidak adil.

    3. Teori Regulasi

    a. Teori Kepentingan Publik

    Alasan utama adanya campur tangan pemerintah dalam kegiatan pasar adalah

    demi kepentingan publik, yang menuju pada kegagalan pasar. Kerangka teori ini

    adalah untuk melindungi kepentingan konsumen dari adanya kegagalan potensial

    dalam pasar, meliputi: monopoli, oligopoli, halangan untuk masuk pasar,

    informasi tidak sempurna antara penjual dan pembeli, dan barang publik.

    Teori ini berdasarkan asumsi bahwa Pasar Ekonomi adalah subjek dari beberapa

    kegagalan pasar yang mana jika dilupakan, akan menghasilkan hasil yang tidak

    efisien. Berdasarkan tiga asumsi yaitu :

    Kepentingan konsumen dalam bentuk legislatif melalui kegiatan pasar

    internal.

    Ada agen yang akan memantau regulasi yang mengatas namakan public

    interest.

    Pemerintah tidak memilikiperan independen dalam perkembangan regulasi.

    b. Regulatory Capture Theory

    Walaupun tujuan sebenarnya dibuatnya peraturan pada pasar adalah untuk

    melindungi kepentingan umum, namun tujuan tersebut sulit untuk tercapai karena

    adalah konflik kepentingan yang dilakukan oleh pihak regulator itu sendiri. Itulah

    yang ingin dijelaskan oleh teori ini. Capture Theory mengasumsikan bahwa

    semua anggota economically rational, setiap orang mengejar kepentingannya

    masing-masing. Regulasi memiliki potensi untuk distribusi kemakmuran. Oleh

    karena itu, masyarakat pasti akan melobi sebuah peraturan demi kepentingannya.

    Asumsi yang lainnya adalah dengan public interest theory, pemerintah tidak

  • 7 | A p p l y i n g T h e o r y t o A c c o u n t i n g R e g u l a t i o n

    memiliki peran independen dalam proses regulasi, dan akan ada grup yang terus

    memaksakan kepentingannya dalam regulasi.

    Capture muncul dalam salah satu dari empat situasi, jika entitas :

    Mengontrol regulasi dan agen pembuat regulasi.

    Mengambilalih aktivitas pembuat regulasi agar kepentingan pribadi

    terpenuhi.

    Menetralisasi dengan memberikan peraturan dewan.

    Dalam proses yang tidak dapat dipisahkan, interaksi dengan regulator, dapat

    memilih regulator sehingga memiliki tujuan yang sama, dengan

    memberikan regulasi yang mereka inginkan.

    Secara garis besar, teori ini menyatakan bahwa regulasi memiliki peran yang

    sangat penting dalam pasar dan mempengaruhi posisi keuangan industri yang

    merupakan bagian dari pasar tersebut. Teori ini menyarankan agar lembaga

    akuntansi profesional atau sektor swasta berperan secara aktif dalam menetapkan

    suatu standar yang akan digunakan dalam sistem pelaporan industri dalam pasar

    itu sendiri.

    c. Teori Kepentingan Pribadi

    Teori ini muncul karena tanggapan pemerintah atas permintaan publik untuk

    mengoreksi praktik inefisien yang dilakukan oleh individu atau organisasi, asumsi

    ini diuji oleh George Stigler, 1971. George Stigler menguji apakah pemerintah

    memiliki sumber daya yang tidak akan dibagikan kepada masyarakat maupun

    yang paling kuat sekalipun? jawabannya Kekuatan Paksaan. Kekuatan Paksaan

    ini adalah sumber daya potensial atau ancaman untuk semua perusahaan, dan

    dengan kekuatannya pemerintah dapat melarang dan/atau untuk memberikan

    pajak dan subsidi, pemerintah bisa dan dapat menolong bahkan mematikan suatu

    bisnis kapan saja.

    Teori ini percaya dnegan adanya Supply dan Demand, yang mana perusahaan

    yang memproduksi produk tertentu akan menawarkan harga setinggi-tingginya

    terlebih produk tersebut adalah barang vital bagi masyarakat, membuat

    masyarakat tidak bisa berbuat banyak. Dengan kondisi seperti ini, kebijakan

    pemerintah hanya memberikan manfaatnya pada produsen.

  • 8 | A p p l y i n g T h e o r y t o A c c o u n t i n g R e g u l a t i o n

    Intinya teori ini percaya bahwa peraturan bukan merupakan jawaban dari

    pemerintah atas permintaan pasar, melainkan dibuat untuk mereka yang

    mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi pemerintah dan memperoleh

    keuntungan optimal dari dibuatnya peraturan itu. Teori ini memprediksi bahwa

    pembuat regulasi akan menggunakan kewenangannya untuk mentransfer

    pendapatan dari mereka yang tidak memiliki kekuatan politik kepada mereka

    yang memiliki kekuatan politik.

  • 9 | A p p l y i n g T h e o r y t o A c c o u n t i n g R e g u l a t i o n

    Learning Objectives 2

    Aplikasi Teori Regulasi terhadap Praktik Akuntansi dan Audit

    Di bagian sebelumnya , telah dijelaskan mengenai beberapa Teori Regulasi , yang

    mana dimaksud untuk menjelaskan peraturanperaturan tentang sistem akuntansi dan

    pengauditan. Untuk selanjutnya terdapat beberapa pengaplikasian dari masing-masing teori

    tersebut dalam kehidupan nyata dan sampai sejauh mana teoriteori tersebut mampu

    menjelaskan dan memprediksi peraturanperaturan akuntansi dan pengauditan setelah

    dilakukannya pengamatan pada pasar modal.

    Aplikasi Teori Kepentingan Publik

    Dalam Teori Kepentingan Publik , pemerintah melakukan campur tangan dalam

    pembuatan peraturan pada pelaporan keuangan sebagi respon dari kegagalan pasar dalam

    memenuhi kepentingan publik. Mekanisme pasar telah gagal dalam menciptakan pasar yang

    efisien sehingga tindakan dari pemerintah sangat dibutuhkan untuk keberlanjutan yang lebih

    baik. Tindakan dari Sarbanes-Oxley pada tahun 2002 dalam menangani bangkrutnya Enron

    Corp dan perusahaan audit Arthur Anderson dapat dipandang sebagai suatu implementasi

    dari Teori Kepentingan Publik. Sistem pelaporan keuangan dan tata keola perusahaan yang

    baru telah diperkenalkan dan standar baru dan juga sistem pengawasan yang baru untuk para

    auditor juga telah dibentuk. Tindakan dari Sarbanes-Oxley tersebut dianggap sebagai sistem

    perlindungan terbesar dalam sejarah ekonomi dunia.

    Contoh yang lebih awal adalah diciptakannya Accounting Standards Review Board

    (ASRB) oleh pemerintah Australia pada tahun 1984. Campur tangan pemerintah dalam

    pengaturan standar akuntansi keuangan merupakan sebuah bentuk peradilan terhadap

    kegagalan pasar dalam memberikan infornasi akuntansi. Hal ini dibuktikan dengan

    banyaknya perusahanperusahaan yang mengalami kebangkrutan meskipun para akuntan

    publik telah memberikan pendapat True and Fair pada laporan keuangannya. Sama halnya,

    dengan adanya standar akuntansi yang telah diubah atau menjadi lebih ketat mengakibatkan

    banyak perusahaan bangkrut di akhir tahun 1990 hingga awal tahun 2000, hal tersebut dilihat

    sebagai bentuk peradilan dari Teori Kepentingan Publik tersebut.

    Banyaknya perusahaan yang mengalami kebangkrutan merupakan sebuah indikasi

    adanya pelanggaran serius dari kondisi pasar yang kompetitif. Pelanggaranpelanggaran

  • 10 | A p p l y i n g T h e o r y t o A c c o u n t i n g R e g u l a t i o n

    tersebut disebabkan oleh informasi yang asimetris antara penawaran (Manajemen dan

    Akuntan) dengan pihak eksternal pemakai laopran keuangan (investor) yang tidak mengerti

    mengenai informasi akuntansi yang mereka butuhkan dan/atau tidak mampu untuk

    menentukan nilai dari informasi akuntansi yang mereka terima. Selanjutnya, informasi

    akuntansi dapat dilihat sebagai public good yang mana mengarahkan pada divergensi antara

    biaya marginal dan (a) manfaatnya untuk para pemakai inforrmasi keuangan dan juga (b)

    pembuat informasinya (manajemen). Sebelum campur tangan dari pemerintah , standar

    informasi tidak secara resmi diatur. Manajer dan para akuntan membuat laporan keuangan

    yang menguntungkan pihak internal perusahaan. Mereka lebih fokus dalam membuat laporan

    keuangan yang membuat citra perusahaan semakin bagus dan dapat menarik sebanyak-

    banyaknya investor.

    Oleh karena itu, teori ini menyarankan agar pemerintah turut ikut campur tangan

    dalam mengatur standar akutansi untuk memperbaiki kegagalan pasar. Sebagai hasilnya,

    dunia pasar modal pun kembali dipercayai oleh para investor.

    Aplikasi Capture Theory

    Mengenai Teori Kepentingan Publik, seorang ahli Walker berpendapat bahwa

    meskipun pemrintah Australia telah memeperkenalkan ASRB untuk meyakinkan tentang

    perlindungan terhadap kepentingan publik, ia percaya Capture Theory lebih mampu

    menjelaskan mengenai peristiwa tersebut. Ia menyimpulkan bahwa para profesi akuntan

    mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh ASRB. Bukti utama untuk pendapat tersebut

    adalah adanya kenyataan bahwa proses penetapan yang seharusnya dipercepat seiring dengan

    persetujuan dari Australian Accounting Research Foundation (ASRF), yang selanjutnya

    berbagai macam perselisihan antara ASRB dan ASRF teselesaikan dan diikuti dengan

    mergernya kedua lembaga tersebut. Sesungguhnya ASRB secara resmi memiliki kekuatan

    untuk membentuk standar keuangan berdasarkan keputusan dari berbagai sumber, namun

    hanya satu dari dua puluh tiga standar yang telah diakui berasal dari lembaga di luar ASRF.

    Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa meksnisme tersebut telah gagal menerapkan Teori

    Kepentingan Publik.

    Argumen dasar dari Walker adalah bahwa para akuntan perlu untuk mengesahkan

    standar keuangan (untuk menjamin keabsahan dari standar tersebut) yang mana dapat

    diperoleh ketika standar tersebut memiliki kekuatan hukum karena telah di dukung oleh

    badan legistaif. Namun, para akuntan juga memiliki kepentingan dalam proses pengaturan

  • 11 | A p p l y i n g T h e o r y t o A c c o u n t i n g R e g u l a t i o n

    standar keuangan standar tersebut, oleh karena itu , satusatunya cara akuntan agar mampu

    mengesahkan standar akuntansi tersebut dan juga tetap mempertahankan kepentingan

    ekonominya adalah dengan menciptakan ASRB. Dengan demikian ASRB telah gagal

    menciptakan standar keuangan yang mewakili kepentingan publik, melainkan hanya

    mewakili kepentingan pihak pihak tertentu untuk memperoleh keuntungan yang lebih.

    Contoh yang lain dari Capture Theory ini adalah IFRS yang merupakan konvergensi

    antara IASB dan FASB. IASB (Internatioal Accounting Standar Boards) sendiri merupakan

    lembaga dimana perusahaanperusaahaan dan bankbank besar di Eropa memiliki pengaruh

    besar didalamnya, jadi output dari IASB tidaklah mungkin hanya mewakili kepentingan dari

    satu pihak tertentu. Isu dari IFRS yang banyak mengikuti standar US GAAP yang merupakan

    produk dari FASB memunculkan teori bahwa IASB merupakan capture dari FASB. FASB

    (Financial Accounting Standards Boards) merupakan badan atau lembaga non profit yang

    bertujuan untuk menetapkan atau membuat suatu sistem prinsip akuntansi yang bisa diterima

    secara umum (khususnya di Amerika Serikat). Adanya ketidaksepakatan di Eropa mengenai

    IFRS 8 dapat menjelaskan bahwa IFRS yang merupakan hasil dari IASB yang berasal dari

    Eropa bahkan tidak melindungi kepentingan dari pencetusnya sendiri.

    Aplikasi Teori Kepentingan Pribadi

    Teori Kepentingan Pribadi memberikan pendekatan lain dalam memahami dorongan

    dorangan apa saja yang mempengaruhi suatu pihak dalam proses penetapan peraturan standar

    laporan keuangan. Rahman berusaha menerapkan Teori Kepentingan Pribadi dalam dalam

    pembentukan ASRB. Ia menyimpulkan bahwa terdapat beberapa keterbatasan dalam

    peneliatian Walker. Rahman berpendapat bahwa lembaga tersebut tidak dapat dengan mudah

    terbebas dari pengaruh pihakpihak lain yang berkepentingan. Pengaruh dari para akuntan

    terhadap pengaturan standar pelaporan menjelaskan bahwa pemerintah juga memiliki

    motivasi yang sama dengan pihak swasta yakni untuk memperoleh keuntungan lebih,

    sehingga mereka memberikan kesempatan utuk para akuntan turut mengambil alih dalam

    proses regulasi standar pelaporan. Peran para auditor dan akuntan turut serta secara aktif

    dalam keseluruhan proses persiapan hingga pengesahan dari standar laporan keuangan, maka

    sungguh dapat disimpulkan bahwa para eksekutif perusahaan akan menetapkan standar yang

    mana akan berpihak pada keuntungan perusahaannya.

    Keterbatasan dari teori-teori tersebut adalah bahwa ketidakmampuannya untuk berdiri

    sendiri. Hal ini berarti bahwa teori-teori yang lain mungkin mampu menjelaskan secara lebih

  • 12 | A p p l y i n g T h e o r y t o A c c o u n t i n g R e g u l a t i o n

    baik mengenai isu-isu tersebut. Penjelasan dari satu teori belum tentu lebih jelas dan dapat

    terus di pertahankan. Contohnya adalah tindakan dari Sarbanes-Oxley dapat di tentang bahwa

    pemerintah Amerika berkewajiban untuk bertanggung jawab terkait bangkrutnya Enron, agar

    menunjukan bahwa pemerintahan memeberikan perhtian besar terhadap masalah masalah

    terkait tata kelola perusahaan.

    Penentuan Standar sebagai Proses Politik

    Peraturan standar dilihat sebagai sebuah proses politik karena memberikan dampak

    yang potensial terhadap perlakuan dari berbagai macam pihak. Oleh karena itu , pihakpihak

    terkait berusaha untuk memberikan pengaruh pada saat diperkenalkannya regulasi tersebut.

    Konsep politik yang seperti ini disebut sebagai Public Choice. Watts dan Zimmerman

    berpendapat bahwa proses politik sederhana menunjukan proses pencarian kepentingan dari

    masing masing kelompok. Kelompok yang berbeda, dipengaruhi secara berebeda pula oleh

    peraturan standar akuntansi.

    Sebagai contoh, standar larangan untuk pengakuan biaya utang tak tertagih mungkin

    disambut baik oleh perusahaan yang memiliki banyak hutang. Di sisi lain, bank bank besar

    dengan image yang baik mungkin menentang standar tersebut karena hal tersebut

    menyebabkan kenaikan profit, dan penurunan nilai resiko. Dengan adanya berbagai macam

    perbedaan dan konflik kepentingan yang kerap terjadi , badan pengambil keputusan dan

    pihak pembuat peraturan harus mampu mencapai keseimbangan dalam membuat keputusan

    politik. Keputusankeputusan tersebut juga harus diterima oleh pihak pihak yang terkena

    dampak atau pengaruhnya, agenagen pembuat peraturan membutuhkan sebuah mandat

    untuk membuat keputusan sosial, dan untuk hal tersebut, membutuhkan pengesahan poltik.

  • 13 | A p p l y i n g T h e o r y t o A c c o u n t i n g R e g u l a t i o n

    Learning Objectives 3

    Kerangka Regulasi untuk Laporan Keuangan

    Dalam pembahasan sebelumnya, telah disebutkan bahwa banyak pihak yang berperan aktif

    dalam pelaporan keuangan, yaitu direktur perusahaan, eksekutif, manajer dan auditor eksternal

    perusahaan. Aktifitas dari pihak-pihak tersebut dipengaruhi oleh lingkungan dimana laporan keuangan

    tersebut berada, seperti legal, ekonomi, politik, dan sosial. Dalam membuat kerangka peraturan untuk

    menyajikan laporan keuangan terdapat beberapa elemen penting. Elemen-elemen dari kerangka

    peraturan yang akan kita bahas tersebut adalah:

    Statutory requirements (Persyaratan hukum)

    Corporate governance (Tata kelola perusahaan)

    Auditor and oversight (Auditor dan pengawasan)

    Independent enforcement bodies (Badan penegak independen)

    Staturory requirements

    Peran utama dalam pembuatan laporan keuangan dilakukan oeh direktur perusahaan (beserta

    para eksekutif dan manajer) serta auditor independen. Para manajer memiliki motivasi tersendiri

    untuk menyediakan informasi keuangan yang akan diverifikasi secara independen melalui proses

    audit. Persyaratan hukum juga memiliki peran sebagai suatu insentif bagi perusahaan untuk

    menyediakan laporan keuangan yang diaudit. Hal tersebut diatur guna memberikan informasi

    keuangan yang sesuai standar sehingga informasi yang disajikan secara handal dan dapat dipercaya.

    Dalam beberapa negara, hukum mewajibkan direksi untuk menyediakan laporan keuangan

    yang diaudit, dengan demikian manajemen memiliki motivasi dan kewajiban untuk memenuhi

    persyaratan hukum tersebut. Di sisi lain peraturan dari internal perusahaan juga mewajibkan

    persyaratan dasar dalam penyajian laporan keuangan, mengenai laporan apa yang harus disiapkan,

    frekuensi penyiapan, dan informasi apa yang harus disajikan ke dalam laporan keuangan.

    Persyaratan mengenai laporan keuangan berasal dari standar akuntansi yang spesifik dan bagi

    beberapa jurisdiksi, standar tersebut memiliki kekuatan hukum. Sebagai contoh, perusahaan-

    perusahaan European Union (EU) yang terdaftar di bursa saham wajib mengikuti standard IASB

    dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Di Indonesia sendiri, penyajian laporan keuangan

    diatur dalam PSAK.

  • 14 | A p p l y i n g T h e o r y t o A c c o u n t i n g R e g u l a t i o n

    Corporate Governance

    Elemen penting lainnya dalam pembuatan kerangka peraturan penyajian laporan keuangan

    adalah tata kelola perusahaan. Tata kelola perusahaan memberikan suatu sistem dan struktur yang

    membagi hak dan kewajiban di antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan maksud untuk

    mengarahkan kepada pencapaian tujuan perusahaan.

    Dalam prakteknya, tata kelola perusahaan mensyaratkan Direktur untuk mengambil tindakan

    spesifik yang berkaitan dengan manajemen perusahaan. Sebagai contoh, persyaratan untuk melakukan

    rapat dengan pemegang saham dan pengungkapan informasi penting mengenai perusahaan merupakan

    salah satu tata kelola perusahaan yang tergolong dasar dan memiliki kekuatan hukum. Intinya adalah

    kerangka peraturan penyajian laporan keuangan juga harus mencakup pedoman dalam tata kelola

    perusahaan.

    Auditors and oversight

    Di banyak negara, peranan dan fungsi yang dimiliki auditor penting dalam menyediakan

    kepastian mengenai kualitas laporan keuangan perusahaan. Oleh karenanya, sangat umum untuk

    memberikan regulasi pada profesi auditor. Bentuk regulasi paling dasar adalah membatasi profesi

    auditor hanya untuk orang-orang yang sudah memiliki kualifikasi tertentu dan pengalaman serta

    membutuhkan sertifikasi. Bentuk regulasi lainnya adalah dibutuhkan badan professional yang

    memiliki komitmen terhadap kode etik profesi auditor. Badan profesional juga dapat mendapatkan

    sanksi apabila melanggar aturannya sendiri.

    Beberapa bentuk dari regulasi tersebut merupakan self-imposed atau bersifat memaksa diri

    karena seorang auditor setuju untuk mengikuti aturan aturan tersebut untuk mempertahankan

    kedudukannya dan juga melindungi hak-haknya sebagai seorang akuntan. Sebagai contoh , self-

    regulation yang dibuat oleh sektor swasta untuk profesi akuntan merupakan salah satu bentuk awal

    dari pengawasan auditor. Di masa lampau, badan profesional mengambil peran secara serius dalam

    pengawasan terhadap para auditor dengan menggunakan sumber daya untuk mengembangkan standar

    profesi auditor dalam level nasional dan internasional. Banyak lembaga nasional mewakili auditor

    yang secara sukarela mengadopsi International Standars of Auditing (ISA) sebagai indikasi komitmen

    mereka untuk memberikan pelayanan yang berkualitas tinggi dan mendemonstrasikan sikap profesi

    yang tepat.

    Self regulation dari profesi auditor telah diamati secara luas , namun terdapat bebarapa contoh

    penting dimana regulasi berawal dari tanggung jawab otoritas negara. Contohnya, di Prancis dan Italia

    tanggung jawab peraturan auditor merupakan tanggung jawab badan pelaksana independen masing-

  • 15 | A p p l y i n g T h e o r y t o A c c o u n t i n g R e g u l a t i o n

    masing negara. Dalam kasus AMF dan organisasi pendahulunya Commision des Operation de Bours

    (OCB) , pembuat aturan bekerja bebarengan dengan badan perwakilan prefeosi auditor Compagnie

    Nationale des Commissaires aux Comptes (CNCC) dalam proses pengawasan terhadap profesi

    auditor.

    Penempatan tanggung jawab pengawasan auditor berdasarkan undang undang ,

    dibandingkan dengan self-regulation, menyediakan (setidaknya dalam teori) lebih banyak peraturan

    peraturan independen. Peraturan berdasarkan undang undang mampu merefleksikan perbedaan

    ekonomi dan politik dalam pendekatan pasar modal. Sebagai contoh, hingga 2015 United Kingdom

    memiliki peraturan standar auditor yang turun temurun dan berlangsung sangat lama., serta memiliki

    posisi yang konsisten dalam meminimalisi adanya campur tangan pada operasi pasar modal. Peraturan

    perundangan pada profesi auditor adalah konsisten dengan pendekatan yang lebih terpusat pada

    peraturan bisnis yang telah di amati di Perancis dan Italia. Di tahun tahun terakhir, banyak negara

    telah memperkealkan badan perundang undangan yang bertanggung jawab pada pengawasan profesi

    auditor.

    Independent Enforcement Bodies

    Sebuah studi dari FEE, yang merupakan badan pelaksana independen dari keseluruhan sistem

    dalam pembuatan laporan keuangan. Peran dari badan tersebut dalam regulasi pelaporan keuangan

    adalah untuk mendukung regulasi pemerintahan , yang memuat sistem hukum dan standar akuntansi.

    Sebuah badan pelaksana independen adalah perpanjangan dari pengajuan pengawasan , yang

    merupakan bagian paling dasar dari peraturan kerangka konseptual. Ketika banyak negara telah

    memiliki sebuah badan yang bertanggung jawab untuk pengajuan pengawasan, membentuk sebuah

    pelaksana independen merupakan peristiwa yang kerap kali dihubungkan dengan pengadopsian IFRS

    di tahun 2015. Melihat betapa pentinganya aplikasi yang komprehensif dan konsisten terhadap IFRS

    dalam pencapaian tujuannnya, masing masing anggota EU membutuhkan badan pelaksana

    independen di dalamnya. The Committee of European Securities Regulators (CESR) melaporkan

    bahwa pada tahun 2006, 20 dari 27 negara anggota Uni Eropa telah mendirikan mekanisme

    penegakan hukum yang memenuhi, paling tidak sebagian, persyaratan yang ditetapkan oleh standar

    CESR untuk persyaratan hukum.

    Seorang regulator pasar sekuritas adala bentuk yang paling sering di amati untuk sebuah

    badan pelaksana independen. Contohnya termasuk AMF di Perancis, Consob di Italy, Autoriteit

    Financiele Markten ( or AFM, Financial Market Authority ) di Belanda., The Securities Exchange

    Commission in the United States and ASIC di Australia. Badan pelaksana independen memiliki

    kewajiban ekstra dan kekuatan dalam kaitannya dengan peraturan pada pasar sekuritas, yang mana

  • 16 | A p p l y i n g T h e o r y t o A c c o u n t i n g R e g u l a t i o n

    jauh di luar pengawasan pelaporan keuangan. Namun , badan badan tersebut dapat sangat aktif

    dalam menegakan pelaporan keuangan sesuai dengan standar hukum dan standar keuangan. The SEC

    adalah sebuah contoh nyata dari sebuah regulator pasar yang aktif, yang terlibat dalam pengaturan

    standar akuntansi, menyediakan saran dan mengambil tindakan hukum untuk perusahaan.

  • 17 | A p p l y i n g T h e o r y t o A c c o u n t i n g R e g u l a t i o n

    Learning Objectives 4

    Struktur Organisasi yang Mengatur Standar Akuntansi dan Audit

    Agar laporan keuangan dapat dibaca dan dapat memberikan informasi yang jelas di

    berbagai negara, laporan keuangan yang baik membutuhkan suatu standar yang dimana syarat

    syarat laporan keuangan untuk mencapai suatu standar tersebut harus memiliki landasan

    hukum dan regulasi tertulis berupa peraturan standar akuntansi dan audit. Namun

    kenyataannya, adanya perbedaan kultur, budaya, situasi politik, kenyataan di lapangan dan

    faktor-faktor lainnya membuat penerapan standar akuntansi di tiap negara berbeda-beda.

    Oleh karena itu, dibuatlah suatu standar akuntansi internasional agar dapat diikuti oleh setiap

    negara.

    Latar Belakang

    Perkembangan standar akuntansi internasional dimulai dengan dibentuknya

    International Accounting Standards Committee (IASC) pada 1973 di London dan diwakili

    oleh 9 negara. Standar ini diharapkan menjadi standar akuntansi yang diikuti oleh semua

    negara. Kemudian standar IAS mulai diikuti oleh banyak negara, terutama negara-negara

    berkembang yang belum memiliki standar akuntansi, seperti di wilayah Asia dan Afrika.

    Penggunaan IAS oleh banyak perusahaan menyediakan informasi yang lebih transparan dan

    dapat dibandingkan. Adanya IASC mendapat banyak pujian dari berbagai negara karena

    penerapannya yang luas dan dapat menggunakan pendekatan yang berbeda dalam

    menetapkan standar akuntansi. Pada awalnya, penggunaan standar IAS memperbolehkan

    negara-negara anggota untuk mengkombinasikannya dengan kebijakan akuntansi di

    negaranya. Namun pada tahun 1980an, demi meningkatkan kualitas IASC, dilakukan

    pengembangan lebih lanjut untuk mengurangi beberapa perlakuan opsional pada beberapa

    negara.

    Walaupun penggunaan IAS mulai meningkat dari tahun ke tahun, kenyataannya

    bahwa IASC bukan sebuah lembaga yang independen. Sehingga pada tahun 2001, IASC di

    restruktur dan diubah menjadi International Accounting Standard Board (IASB), yang

  • 18 | A p p l y i n g T h e o r y t o A c c o u n t i n g R e g u l a t i o n

    merupakan badan/lembaga independen yang berdasarkan struktur dari Financial Accounting

    Standard Board (FASB) milik Amerika Serikat, dengan 14 perwakilan negara dan berlokasi

    di London. IASB bertanggung jawab untuk memperbarui peraturan IAS dan membuat

    International Financial Reporting Standards (IFRS).

    Peran penting IASB yang sangat krusial adalah pada tahun 2002, European

    Commission (EC) memustuskan bahwa penggunaan IASB sebagai standar akuntansi dimulai

    pada tahun 2005, sehingga semua perusahaan di wilayah Uni Eropa harus mengadopsi IASB

    sebagai standar akuntansi. Hal ini menjadi sebuah langkah fundamental dalam

    mempromosikan laporan keuangan yang lebih transparan dan dapat dibandingkan oleh

    perusahaan-perusahaan Eropa. Keputusan tersebut membuat kebingungan massal di negara-

    negara Uni Eropa. Oleh karena itu dibutuhkan langkah-langkah strategis. Pertama, standar

    IASB sudah harus fixed dan stabil peraturannya pada 1 Maret 2004, untuk kemudian ditinjau

    ulang oleh Accounting Regulatory Committee (ARC) apakah IASB dapat digunakan di Uni

    Eropa, mengingat IASB memiliki banyak pekerjaan rumah dan waktu yang sempit untuk

    memfinalisasi standar. Kedua, Setiap anggota Uni Eropa harus bersiap mengadopsi IASB

    dengan pertimbangan apakah IFRS dapat diintegrasikan dengan standar pelaporan keuangan

    nasional. Ketiga, profesi akuntansi, termasuk akuntan independen dan auditor eksternal, harus

    bersiap mengadopsi IFRS sehingga dibutuhkan pelatihan-pelatihan teknis. Setiap karyawan

    perusahaan juga harus memahami IFRS. Perusahaan harus merevisi sistem pencatatannya

    dengan IFRS dan mereka juga harus mengkomunikasikan adopsi IFRS tersebut kepada para

    investor dan pemegang saham.

    Konvergensi IASB dan FASB

    Program konvergensi IASB dan FASB dimulai melalui perjanjian Norwalk pada

    tahun 2002. FASB yang telah lama berdiri sejak tahun 1973 dan digunakan sebagai standar

    akuntansi di hampir seluruh dunia, telah mempertimbangkan penggunaan standar

    Internasional IASB di Amerika Serikat. Beberapa perusahaan sudah mengungkapkan

    kesediaannya untuk penggunaan standar IASB, walaupun hingga tahun 2007, US Stock

    Exchange Commission (SEC) masih mempertahankan tentang perlunya dilakukan

    rekonsiliasi antara IFRS dan US GAAP. Namun mulai banyaknya perusahaan di dunia yang

    mulai menggunakan IFRS sebagai standar akuntansinya memberikan tekanan untuk tidak

  • 19 | A p p l y i n g T h e o r y t o A c c o u n t i n g R e g u l a t i o n

    melakukan rekonsiliasi terhadap US GAAP. Dan pada tahun 2007, SEC pun mengizinkan

    perusahaan asing yang menggunakan IFRS agar tidak perlu lagi melakukan rekonsiliasi.

    Dalam praktiknya, pada tahun 2005 konvergensi IASB/FASB sebagai suatu perangkat

    peraturan yang stabil membutuhkan proses yang rumit. Hal ini karena IASB ingin

    menerapkan suatu standar yang stabil dan dapat digunakan oleh semua negara, dimana secara

    bersamaan mempertimbangkan sejauh mana standar tersebut dapat dipahami dan disesuaikan

    terhadap US GAAP. Dibutuhkan suatu identifikasi untuk mencari perbedaan antar keduanya,

    kemudian dicarikan solusi untuk dapat diadopsi oleh keduanya. Perbedaan yang sangat

    mencolok terletak pada prinsip standar akuntansinya. IFRS bersifat principal based

    sedangkan US GAAP yang bersifat rule based.

    Pengadopsian IFRS juga mulai dilakukan di Indonesia. Dimulai pada tahun 2008,

    konvergensi antara IFRS dan PSAK dilakukan secara bertahap oleh Dewan Standar

    Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia (DSAK IAI). Konvergensi dilakukan

    dengan beberapa tahap. Tahap pertama yaitu tahap adopsi yang dilakukan pada tahun 2008

    2010. Tahap kedua yaitu tahap persiapan akhir yang dimulai pada tahun 2011. Tahap terakhir

    yaitu tahap peresmian dimulai pada 1 Januari 2012, Indonesia mulai menerapkan IFRS.

    Standar Akuntansi untuk Sektor Publik

    IASB diperuntukkan untuk sektor swasta. Untuk sektor publik, diperlukan suatu

    pendekatan yang berbeda dikarenakan tujuan dari lembaga/badan publik berbeda dengan

    tujuan perusahaan swasta yang mengedepankan profit.

    Pada kasus di Indonesia, PSAK 45 yang mengatur tentang organisasi nirlaba

    berdasarkan pada International Public Sector Accounting Standard (IPSAS). Pencatatan

    dilakukan dengan basis akrual dengan mengacu kepada IFRS, sepanjang ketentuan

    ketentuan yang ada di IFRS dapat diaplikasikan pada sektor publik.

    Standar Audit Internasional

    Penerapan standar auditing pertama yang tercatat terdapat di Amerika Serikat yang

    dilakukan oleh American Institute of Accountants pada tahun 1939. Tujuannya adalah

  • 20 | A p p l y i n g T h e o r y t o A c c o u n t i n g R e g u l a t i o n

    bertanggung jawab dalam mempertahankan standar etis, termasuk dalam mendisiplinkan

    anggota yang tidak mengikuti standar akuntansi dan audit. Namun, peraturan ini dianggap

    lemah dikarenakan belum adanya persyaratan hukum untuk para akuntan yang ingin

    bergabung di dalamnya. Sampai pada tahun 1960-an, peraturan tersebut mulai dihidupkan

    kembali oleh The American Institute of CPAs walaupun bersifat sukarela.

    Sampai pada akhirnya terjadi skandal akuntansi yang dilakukan oleh Enron dan

    perusahaan lainnya pada awal tahun 2000an yang dianggap sebagai kegagalan pasar. Maka

    dibutuhkan intervensi dari pemerintah dalam menerapkan standar audit agar peraturannya

    lebih ketat. Sejak munculnya Sarbanes-Oxley Act (2002), peninjauan audit perusahaan di

    Amerika Serikat dilakukan oleh lembaga pemerintah yaitu Public Company Accounting and

    Oversight Board (PCAOB).

    Walaupun standar audit mulai diatur oleh pemerintah, standar tersebut hanya berfokus

    kepada pembuatan kembali standar standar lama untuk dimasukkan ke dalam undang-

    undang, dibanding dengan perubahan/revisi konten konten yang ada didalamnya. Sehingga

    dikembangkan yang namanya International Standards on Auditing (ISA) oleh International

    Auditing and Assurance Standards Board (IAASB).

    IAASB beroperasi dibawah International Federation of Accountant (IFAC). Selain itu

    IFAC juga mendirikan Public Interest Oversight Board (PIOB) untuk meningkatkan

    kepercayaan terhadap standar yang dikeluarkan oleh IAASB dan IFAC. Diharapkan bahwa

    standar tersebut dibentuk dan ditetapkan secara transparan dan untuk kepentingan publik,

    dengan memberikan kesempatan kepada publik dan regulator untuk memberikan input dan

    memfasilitasi regulasi audit.

  • 21 | A p p l y i n g T h e o r y t o A c c o u n t i n g R e g u l a t i o n

    Kasus

    TEMPO Interaktif, Jakarta -Membengkaknya suntikan modal dari Lembaga Penjamin

    Simpanan ke Bank Century hingga Rp 6,7 triliun memaksa keingintahuan Dewan Perwakilan

    Rakyat. Padahal awalnya pemerintah hanya meminta persetujuan Rp 1,3 triliun untuk Bank

    Century.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan kepada DPR bahwa jika Bank Century ditutup

    akan berdampak sistemik pada perbankan Indonesia. Pada hari yang sama pula, Wakil Ketua

    Komisi Pemberantasan Korupsi Bibit Samad Riyanto menyatakan bahwa kasus Bank Century

    itu sudah ditingkatkan statusnya menjadi penyelidikan.

    Berbagai kejanggalan ditemukan dalam kasus tersebut. Bahkan KPK berencana menyergap

    seorang petiggi kepolisian yang diduga menerima suap dari kasus itu. Kejanggalan semakin

    menguat ketika Badan Pemeriksa Keuangan laporan awal terhadap Bank Century sebanyak

    delapan halaman beredar luas di masyarakat.

    Laporan tersebut mengungkapkan banyak kelemahan dan kejanggalan serius di balik

    penyelamatan Bank Century dan ada dugaan pelanggaran kebijakan dalam memberikan

    bantuan ke Bank Century.

    Akibat kejanggalan temuan tersebut, Sekjen PDI Perjuangan Pramono Anung membentuk

    tim kecil untuk menggulirkan hak angket guna mengkaji kasus Bank Century. Lima hari

    kemudian, wacana pembentukan Panitia Khusus Hak Angket DPR untuk mengusut kasus

    Bank Century menjadi perdebatan di DPR.

    Pembahasan :

    Kasus diatas adalah Kasus Bank Century, sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia

    mengenai kasus ini. Menurut kelompok kami, kasus Bank Century terjadi karena agency

    problem.Nasabah terbesar adalah Principal dan Direktur Bank adalah Agent. Awal kasus

    tersebut adalah sejumlah nasabah terbesar Bank Century waktu itu ingin menarik sejumlah

    dana yang mereka simpan di bank tersebut karena isu rush tetapi Bank Century kalah

    kliring atau tidak dapat memenuhi permintaan nasabah bank tersebut. Bukannya langsung

    dikembalikan kepada nasabah, bank justru memindahkan uang nasabah ke Jakarta

    (penyelewengan). Ditambah dengan bantuan lembaga penjamin simpanan yang membantu

    keberlangsungannya bank, uang yang diterima juga tidak untuk menstabilisasi bank tapi

    diindikasikan demi kepentingan pribadi. Karena tidak lama setelah kejadian tersebut bank

    century dengan cepat melakukan pergantian direktur. Dapat disimpulkan kejadian tersebut

    karena agen mementingkan kepentingan pribadinya (conflict of interest Agency problem).