PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LANDAK, Menimbang : a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai kepentingan dan kemanfaatan umum, serta memberikan dan menyediakan jasa pelayanan kepada masyarakat dengan pembayaran retribusi; b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kepada Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pemungutan Retribusi Jasa Umum; c. bahwa pemungutan Retribusi Jasa Umum oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, agar mempunyai kepastian hukum dan dapat dilaksanakan secara efektif diatur dengan Peraturan Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 3. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 126
59
Embed
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM DENGAN RAHMAT TUHAN … · 2013-02-04 · 23.Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pasar yang disediakan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAKNOMOR 8 TAHUN 2011
TENTANGRETRIBUSI JASA UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LANDAK,
Menimbang : a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai kepentingan dan kemanfaatan umum, serta memberikan dan menyediakan jasa pelayanan kepada masyarakat dengan pembayaran retribusi;
b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kepada Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pemungutan Retribusi Jasa Umum;
c. bahwa pemungutan Retribusi Jasa Umum oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, agar mempunyai kepastian hukum dan dapat dilaksanakan secara efektif diatur dengan Peraturan Daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum;
Mengingat :1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
126
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
127
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 13);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAKdan
BUPATI LANDAK
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.
BAB IKETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Landak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Landak dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Landak.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat SKPD adalah Badan / Dinas / Kantor / Rumah Sakit di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Landak.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk firma, kongsi, koperasi,dana pensiun, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
9. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh
128
Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
11. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
13. Retribusi Jasa Umum adalah pungutan atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfataan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
14. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
15. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi dan badan.
16. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran jasa pelayanan kesehatan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, Rumah Sakit Umum Daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya.
17. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit yang ditunjukan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan pelayanan kesehatan lainnya.
18. Puskesmas adalah suatu sarana yang melaksanakan upaya pelayanan kesehatan secara paripurna kepada masyarakat di wilayah kerja tertentu.
19. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Landak, yang selanjutnya disebut RSUD Landak adalah Lembaga Teknis Daerah yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat berupa pelayanan medik dasar dan spesialistik sesuai dengan kemampuannya.
20. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
21. Sampah adalah Sisa kegiatan sehari-hari manusia dan / atau proses alam yang berbentuk padat.
22. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
23. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pasar yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
24. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu termasuk gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor.
25. Kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh orang atau hewan.
26. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
27. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan 129
atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, Kereta Gandeng, Kereta tempelan dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan.
28. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
29. Peta adalah gambaran dari permukaan bumi yang diperkecil dengan skala tertentu sesuai dengan kebutuhan.
30. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan dan atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
31. Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah.
32. Penyelenggaraan Pendidikan adalah pengelolaan pendidikan yang mencakup seluruh kegiatan pendidikan formal dan pendidikan non formal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan masyarakat.
33. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
34. Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
35. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi yang termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
36. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh subjek dan atau Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi terutang.
37. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
38. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
39. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
40. Surat Setoran Retribusi Daerah yang disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
41. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan tehadap SKRD atau dokummen lain yang dipersamakan dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
42. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
43. Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang
130
dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah.
BAB IINAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2
Nama Retribusi Jasa Umum meliputi :
a. dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Landak;
b. dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Landak;
c. dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Landak;
d. dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi atas pelayanan pasar yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Landak;
e. dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Landak;
f. dengan nama Retribusi Pengantian Biaya Cetak Peta dipungut retribusi atas pelayanan pegantian biaya cetak peta yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Landak;
g. dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dipungut retribusi atas penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Landak; dan
h. dengan nama Retribusi Pelayanan Pendidikan dipungut retribusi atas pelayanan pendidikan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Landak.
Pasal 3
(1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah (RSUD), dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk pelayanan pendaftaran.
(2) Dikecualikan dari Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
(3) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan adalah pelayanan persampahan / kebersihan yang didelenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi :
a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya kelokasi tempat penampungan sementara/tempat pemrosesan akhir ;
b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah ; dan
c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
(4) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah pelayanan kebersihan di jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.
(5) Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir kendaraan bermotor di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Landak sesuai dengan ketentuan perundang-
131
undangan.
(6) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa halaman/pelataran, los, kios, tenda dan bakulan/hamparan, yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Landak dan dipergunakan disediakan khusus untuk berdagang.
(7) Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Landak.
(8) Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Landak.
(9) Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pelayanan penyediaan dan atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Landak.
(10) Dikecualikan dari Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (9) adalah pelayanan penyediaan dan atau penyedotan kakus yang disediakan oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta yang memiliki izin resmi dari Pemerintah Kabupaten Landak.
(11) Objek Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Kabupaten Landak.
(12) Dikecualikan dari Objek Retribusi Pelayanan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) adalah :
a. pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Landak ;
b. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah ;c. pendidikan/pelatihan yang diselengarakan oleh BUMN, BUMD ; dand. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak swasta.
Pasal 4
(1) Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
(2) Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Jasa Umum.
BAB IIIJENIS RETRIBUSI
Pasal 5
(1) Retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
(2) Jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;d. Retribusi Pelayanan Pasar;e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;f. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;g. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; danh. Retribusi Pelayanan Pendidikan.
132
BAB IVCARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA
Pasal 6
(1) Tingkat pengguna jasa Retribusi Pelayanan Kesehatan diukur berdasarkan frekwensi kunjungan, sifat pelayanan dan tindakan serta pemakaian fasilitas sarana kesehatan yang diberikan.
(2) Tingkat pengguna jasa Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan persampahan/kebersihan, frekwensi pelayanan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam memberikan pelayanan.
(3) Tingkat pengguna jasa Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum diukur berdasarkan frekwensi penggunaan tempat parkir, zona/kawasan yang dibedakan berdasarkan tingkat kepadatan lalu lintas, jangka waktu pemakaian, dan jenis kendaraan.
(4) Tingkat pengguna jasa Retribusi Pelayanan Pasar diukur berdasarkan jenis pasar, jenis fasilitas pasar, frekwensi penggunaan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam penyediaan layanan.
(5) Tingkat pengguna jasa Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor diukur berdasarkan frekwensi pengujian kendaraan bermotor, jenis kendaraan yang di uji, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam pemberian layanan.
(6) Tingkat pengguna jasa Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta diukur berdasarkan frekwensi pencetakan, jenis dan bahan pencetakan, serta sarana prasarana yang digunakan dalam pemberian layanan.
(7) Tingkat pengguna jasa Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekwensi penggunaan layanan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam pemberian layanan.
(8) Tingkat pengguna jasa diukur berdasarkan jenis pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan, jangka waktu pelaksanaan dan volume kegiatan pendidikan dan pelatihan.
BAB VPRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 7
(1) Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah untuk menutup biaya penyelenggara pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan yang didasarkan pada biaya langsung, biaya tidak langsung, nilai indeks biaya langsung dan tidak langsung, nilai indeks unit cost dan jasa pelayanan untuk setiap jenis pelayanan dan jasa pengembangan.
(2) Biaya langsung dan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
a. biaya langsung, meliputi :1. pengadaan kartu pasien dan rekam medik ;2. bahan medik habis pakai ;
3. obat ; 4. akomodasi ;
5. konsumsi ;
133
b. biaya tidak langsung, meliputi :1. administrator kantor, listrik, air dan telepon ;2. bahan Bakar ;3. obat ; dan4. pengadaan prasarana dan sarana kesehatan.
(3) Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah untuk menutup biaya penyelenggara pelayanan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan.
(4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain biaya pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan sampah dan atau pemusnahan sampah, termasuk sewa lokasi tempat pemrosesan akhir.
(5) Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah untuk mengendalikan permintaan dan penggunaan jasa, dengan tetap memperhatikan biaya penyelenggaraan pelayanan, dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
(6) Biaya penyelenggara pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan biaya pengadaan marka, pengadaan rambu-rambu, biaya operasional, pemeliharaan, administrasi, dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.
(7) Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar adalah untuk menutup biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan fasilitas pasar, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian pelayanan tersebut.
(8) Biaya penyelenggara pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi biaya penyusutan biaya bunga pinjaman, biaya operasional dan pemeliharaan.
(9) Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah untuk mengganti sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor, dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan dan efektivitas pengendalian pelayanan tersebut.
(10) Biaya penyelenggara pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) meliputi biaya pengujian, biaya penyusutan, biaya bunga pinjaman, biaya operasional dan pemeliharaan.
(11) Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta ditetapkan dengan memperhatikan biaya pencetakan dan pengadministrasian dokumen peta, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, serta efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
(12) Prinsip yang penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Penyediaan dan / atau Penyedotan Kakus ditetapkan berdasarkan biaya penyelenggaraan layanan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian pelayanan.
(13) Biaya penyelenggaraan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) termasuk biaya penyusutan, biaya bunga pinjaman, serta biaya operasional dan pemeliharaan.
(14) Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah berdasarkan biaya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian pelayanan tersebut.
134
BAB VISTRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 8
Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) tercantum dalam lampiran I Peraturan Daerah ini.
Pasal 9
Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini.
Pasal 10
Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) tercantum dalam lampiran III Peraturan Daerah ini.
Pasal 11
Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) tercantum dalam lampiran IV Peraturan Daerah ini.
Pasal 12
Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (9) tercantum dalam lampiran V Peraturan Daerah ini.
Pasal 13
Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (11) tercantum dalam lampiran VI Peraturan Daerah ini.
Pasal 14
Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (12) tercantum dalam lampiran VII Peraturan Daerah ini.
Pasal 15
Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (14) tercantum dalam lampiran VIII Peraturan Daerah ini.
BAB VIIWILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 16
Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Landak.
135
BAB VIIITATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 17
(1) Retribusi dipungut oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
(3) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
(4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB IXPENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN
PENUNDAAN PEMBAYARAN
Pasal 18
(1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(3) Seluruh penerimaan Retribusi harus disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu pada SKPD terkait.
(4) Bupati atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) setiap bulan.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi, serta angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XPENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 19
(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
(2) Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain untuk mengangsur.
(3) Ketentuan mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB XISANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 20
Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang 136
membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
BAB XIITATA CARA PENAGIHAN
Pasal 21
(1) Apabila Wajib Retribusi tidak membayar atau kurang membayar retribusi yang terutang sampai pada saat jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas retribusi yang terutang tersebut dengan menggunakan STRD atau surat lainnya yang sejenis.
(2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penagihan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XIIIKEBERATAN
Pasal 22
(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
(3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
(6) Pengajuan Keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.
Pasal 23
(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
BAB XIVPENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 24
(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan
137
permohonan pengembalian kepada Bupati.
(2) Bupati dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
(4) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XVKEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 25
(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
(2) Kedaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
a. diterbitkan Surat Teguran; ataub. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun
tidak langsung.
(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
(5) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
Pasal 26
(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
(2) Penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.
138
BAB XVIINSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 27
(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi Insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XVIIPENINJAUAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 28
(1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
(3) Ketentuan mengenai peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB XVIIIPENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 29
(1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Bupati dengan melibatkan instansi terkait.
(2) Bupati melalui Kepala Instansi berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah ini.
(3) Wajib Retribusi yang diperiksa, wajib :
a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
c. memberikan keterangan yang diperlukan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan dan pemeriksaan wajib retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XIXPENYIDIKAN
Pasal 30
(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:139
a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j. menghentikan penyidikan; dan/atauk. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak
pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
BAB XXKETENTUAN PIDANA
Pasal 31
(1) Setiap Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.
BAB XXIKETENTUAN PENUTUP
Pasal 32
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :
1. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 05 Tahun 2001 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2001 Nomor 03 Seri C) ;
2. Peraturan Daeran Kabupaten Landak Nomor 05 Tahun 2003 tentang Retribusi Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2003 Nomor 01 Seri C) ;
3. Peraturan Daeran Kabupaten Landak Nomor 3 Tahun 2005 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2005 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 3) ;
140
4. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 12 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 15) ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 1) ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 8 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 4) ;
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 33
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.
Pasal 34
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Landak.
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2011 NOMOR 8
Salinan seuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAMSEKRETARIAT DAERAH KAB. LANDAK,
JAYA SAPUTRA
141
Ditetapkan di Ngabang pada tanggal 3 November 2011
BUPATI LANDAK,
cap/ttd
ADRIANUS ASIA SIDOT
Diundangkan di Ngabang pada tanggal 9 November 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK,
cap/ttd
LUDIS
PENJELASANATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAKNOMOR 8 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
I. UMUM
Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah yang relatif penting guna membiayai pelaksanaan pelayanan jasa umum oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat dalam kerangka Otonomi Daerah, agar tercipta peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang optimal.
Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Landak yang mengatur tentang Retribusi telah ditetapkan dengan beberapa Peraturan Daerah. Namun dangan adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah dimaksud harus disesuaikan dan sejalan dengan Undang-Undang tersebut.
Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pemungutan Retribusi Jasa Umum untuk memberi pelayanan kepada masyarakat dan badan usaha dalam rangka kepentingan dan kemanfaatan umum. Dengan demikian Peraturan Daerah yang terkait dengan pengaturan Pemungutan Retribusi Jasa Umum agar pelaksanaanya efektif harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Reribusi Daerah, baik terhadap substansi dan materinya sebagai implementasi kebijakan daerah dibidang pungutan Retribusi Daerah yang diatur dalam Undang-Undang tersebut, dan diharapkan dapat meningkatkan pelayanan maksimal kepada masyarakat yang membutuhkannya.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1Cukup jelas.
Pasal 2Cukup jelas.
Pasal 3Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)Cukup jelas.
Ayat (3)Cukup jelas.
Ayat (4)Yang dimaksud dengan ’’ tempat umum lainnya’’ adalah tempat yang dapat digunakan oleh masyarakat umum dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
Ayat (5) Cukup jelas.
142
Ayat (6)Yang dimaksud dengan ”Halaman/Pelataran” adalah halaman rumah, halaman sebuah bangunan atau sesuatu yang sudah diratakan. Kriteria halaman/pelataran yang dimaksud pada pasal ini diatur dalam Peraturan Bupati.
Ayat (7) Cukup jelas.
Ayat (8)Yang dimaksud dengan ’’peta’’ adalah peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah, seperti peta dasar (garis), peta foto, peta digital, peta tematik, dan peta teknis (struktur).
Ayat (9)Cukup jelas.
Ayat (10)Cukup jelas.
Ayat (11)Cukup jelas.
Ayat (12)Cukup jelas.
Pasal 4Cukup jelas.
Pasal 5Cukup jelas.
Pasal 6Cukup jelas.
Pasal 7Cukup jelas.
Pasal 8Cukup jelas.
Pasal 9Cukup jelas.
Pasal 10Cukup jelas.
Pasal 11Cukup jelas.
Pasal 12Cukup jelas.
Pasal 13Cukup jelas.
Pasal 14Cukup jelas.
Pasal 15Cukup jelas.
Pasal 16 Cukup jelas.Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
143
Cukup jelas.
Pasal 19Cukup jelas.
Pasal 20Cukup jelas.
Pasal 21Cukup jelas.
Pasal 22Cukup jelas.
Pasal 23Cukup jelas.
Pasal 24Cukup jelas.
Pasal 25Ayat (1)
Cukup jelas.Ayat (2)
Huruf aKedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
Huruf bPengakuan utang retribusi secara langsung adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung dapat diketahui dari pengajuan permohonan ansuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
Ayat (3)Cukup jelas.
Ayat (4)Cukup jelas.
Ayat (5)Cukup jelas.
Pasal 26Cukup jelas.
Pasal 27Ayat (1)
Yang dimaksud dengan ’’instansi yang melakukan pemungutan’’ adalah Dinas/Badan/Lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan retribusi.
Ayat (2)Cukup jelas.
Ayat (3)Cukup jelas.
Pasal 28 Ayat (1)
Cukup jelas.Ayat (2)
Cukup jelas.Ayat (3)
Dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Bupati dapat
144
menyesuaikan tarif retribusi.Pasal 29 Cukup jelas.
Pasal 30 Cukup jelas.
Pasal 31Cukup jelas.
Pasal 32Cukup jelas.
Pasal 33Cukup jelas.
Pasal 34Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK NOMOR 16
145
LAMPIRAN IPERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAKNOMOR 8 TAHUN 2011TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
A. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS, PUSKESMAS KELILING, PUSKESMAS PEMBANTU, BALAI PENGOBATAN DAN TEMPAT PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA.
NO JENIS PELAYANANKOMPONEN BIAYA
JUMLAH BIAYA KETERANGANJASA
PELAYANAN(Rp)
JASA SARANA
(Rp)(1) (2) (3) (4) (5) (6)I. RAWAT JALAN1. poliklinik umum
/perkun-jungan tanpa tindakan.
2. poliklinikgigi/perkunjungan tanpa tindakan.
3. poliklinik KIA & KB/per-kunjungan tanpa tindak-an.
5.000,-
5.000,-
5.000,-
sudah termasuk biaya obat.
sudah termasuk biaya obat.tidak termasuk alat kontrasepsi.
II. PELAYANAN KESEHATAN PADA UGD1. incisi/eksisi absces
pertin-dakan.2. luka ringan (tanpa
jahitan).3. luka dengan jahitan.
4. jahitan (heachting).
5. luka bakar ringan.
6. luka bakar berat.
7. keracunan.
10.000,-
4.000,-
6.000,-
1.500,-
10.000,-
20.000,-
20.000,-
5.000,-
1.000,-
4.000,-
500,-
5.000,-
5.000,-
5.000,-
15.000,-
5.000,-
10.000,-
2.000,-
15.000,-
25.000,-
25.000,-
tidak termasuk obat.tidak termasuk obat.tidak termasuk obat.harga setiap (satu) jahitan.tidak termasuk obat.tidak termasuk obat.tidak termasuk obat.
III. PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT1. cabut gigi sulung/
tidak termasuk obat.tidak termasuk obat.termasuk obat, alkon dan BAKHP termasuk obat.termasuk obat, alkon dan BAKHPtermasuk obat.tidak termasuk obat.
V. TINDAKAN MEDIS SEDANG1. persalinan normal
2. persalinan dengan penyulit
3. kuretase
4. vakum ekstraksi
5. mini laparatomi
6. tubektomi
350.000,-
400.000,-
300.000,-
400.000,-
400.000,-
400.000,-
50.000,-
100.000,-
50.000,-
100.000,-
100.000,-
100.000,-
400.000,-
500.000,-
350.000,-
500.000,-
500.000,-
500.000,-
termasuk obat, tanpa perawatan nifas.termasuk obat, tanpa perawatan nifas.termasuk obat, tanpa perawatan nifas.termasuk obat, tanpa perawatan nifas.termasuk obat, tanpa perawatan nifas.termasuk obat dan BAKHP.
VI. PERIKSAAN LABORATORIUM1. pemeriksaan
rutin/spesimen :- pemeriksaan haemoglobin.- pemeriksaan laju endapan darah.- pemeriksaan urine
NO URAIAN KOMPONEN TARIF KELAS PERAWATANVIP KELASA I
1 2 3 4 5
150
1 LABORATORIUM :A. SEDERHANA
1. Leukonsit2. Laju Endap Darah (LED)3. Hitung Jenis Leukosit4. Trombosit5. Hematrokrit6. Bleeding Tima7. Shothing Tima8. Britrosit9. Petikukosit10. Golongan
Darah / Rhesus
11. Reduksi Urin
12. Protein Urin
13. Malaria
14. BTA 15. Gram16. Jamur
17. Fecas
18. Urin rutin
19. Sperma analisis
B. SEDANG1. Hemoglobin (Fotometer)
BAKHPJasa SaranaJasa PelayananJumlah
BAKHPJasa SaranaJasa Pelayanan
BAKHPJasa SaranaJasa Pelayanan
BAKHPJasa SaranaJasa Pelayanan
BAKHPJasa SaranaJasa Pelayanan
BAKHPJasa SaranaJasa Pelayanan
BAKHPJasa SaranaJasa Pelayanan
BAKHPJasa SaranaJasa Pelayanan
BAKHPJasa SaranaJasa Pelayanan
BAKHPJasa SaranaJasa Pelayanan
Rp. 2.500Rp. 3.750Rp. 6.250
Rp. 2.500Rp. 7.500Rp. 10.000
Rp. 2.500Rp. 3.750Rp. 6.250
Rp. 2.500Rp. 2.500Rp. 5.000
Rp. 2.500Rp. 6.250Rp. 8.750
Rp. 2.500Rp. 7.500Rp. 10.000
Rp. 2.500Rp. 6.250Rp. 8.750
Rp. 5.000Rp. 5.000Rp. 10.000
Rp. 5.000Rp. 25.000Rp. 30.000
Rp. 5.000Rp. 5.000Rp. 10.000
Rp. 2.000Rp. 3.000Rp. 5.000
Rp. 2.000Rp. 6.000Rp. 8.000
Rp. 2.000Rp. 3.000Rp. 5.000
Rp. 2.000Rp. 2.000Rp. 4.000
Rp. 2.000Rp. 5.000Rp. 7.000
Rp. 2.000Rp. 6.000Rp. 8.000
Rp. 2.000Rp. 5.000Rp. 7.000
Rp. 4.000Rp. 4.000Rp. 8.000
Rp. 4.000Rp. 20.000Rp. 24.000
Rp. 4.000Rp. 4.000Rp. 8.000
151
2. Moriologi Darah Tepi
3. Hematologi lengkap (otomatis)
4. Fotometera. Gula Darah
(FOTOMETER)b. Asam Uratc. Ureum BUNd. Creatinine. Kolesterol Totalf. Trigliseridag. HDL Kolesterolh. LDL Kolesteroli. SGOTj. SGPTk. Bilirubin totall. Biliribin directm. Gamma-GTn. Alkali-Fosfataseo. Albuminp. Gamma-Globeq. Protein Total
5. a ASTRO b CRP c Rheumatoid Faktor
6. RAFID TESTa. HbSAgb. Anti Hbsc. Anti HCVd. KGD Sewaktu
(Medisafe)e. Plano Testf. Darah Samarg. VDRL / SYPHILISh. HIVj. Denque Test
k. NAPZA / 1 jenis pemeriksaan
l. CKm. CK-MBn. Troponino. Myoglobulin
7. Transudat / Eksudat
BAKHPJasa SaranaJasa Pelayanan
BAKHPJasa SaranaJasa Pelayanan
BAKHPJasa SaranaJasa Pelayanan
BAKHPJasa SaranaJasa Pelayanan
BAKHPJasa SaranaJasa Pelayanan
BAKHPJasa SaranaJasa Pelayanan
BAKHPJasa SaranaJasa Pelayanan
BAKHPJasa SaranaJasa Pelayanan
BAKHPJasa Sarana
Rp. 3.750Rp. 30.000Rp. 33.750
Rp. 5.000Rp. 7.500Rp. 12.500
Rp. 5.000Rp. 7.500Rp. 12.500
Rp. 5.000Rp. 10.000Rp. 15.000
Rp. 3.750Rp. 5.000Rp. 8.750
Rp. 5.000Rp. 7.500Rp. 12.500
Rp. 3.750Rp. 5.000Rp. 8.750
Rp. 5.000Rp. 50.000Rp. 55.000
Rp. 12.500Rp. 62.500
Rp. 3.000Rp. 24.000 Rp. 27.000
Rp. 4.000Rp. 6.000Rp. 10.000
Rp. 4.000Rp. 6.000Rp. 10.000
Rp. 4.000Rp. 8.000Rp. 12.000
Rp. 3.000Rp. 4.000Rp. 7.000
Rp. 4.000Rp. 6.000Rp. 10.000
Rp. 3.000Rp. 4.000Rp. 7.000
Rp. 4.000Rp. 40.000Rp. 44.000
Rp. 10.000Rp. 50.000
152
8.a. Protrombin Time (PT) b. APPT
9. LCS (Liquor Cerebro Spiral)
10 Widal
11 Elektrolit (Easy Lite)
12 Tumor Markera. CEAb. APPc. PSAd. RPR
13 THYROID :a. TSHb. T3c. T4d. FT3e. FT4
C. CANGGIHI.) Analisa Gas Darah
II.) RADIOLOGIA. SEDERHANA
1. FILM GIGI2. FILM PANAROMIC3. FILM 18 X 244. FILM 24 X 305. FILM 30 X 406. FILM 35 X 35
B. SEDANG 1. APPENDICOGRAM2. CORONALIS
C. CANGGIH1. BNO / IVP3. COLON IN LOOP4. CYSTOGRAFI5. URETROGRAFI6. MAA
DUODENOGRAFI
Jasa Pelayanan
BAKHPJasa SaranaJasa Pelayanan
BAKHPJasa SaranaJasa Pelayanan
BAKHPJasa SaranaJasa Pelayanan
BAKHPJasa SaranaJasa Pelayanan
BAKHPJasa SaranaJasa Pelayanan
BAKHPJasa SaranaJasa Pelayanan
BAKHPJasa SaranaJasa Pelayanan
BAKHPJasa SaranaJasa Pelayanan
BAKHPJasa SaranaJasa Pelayanan
BAKHPJasa Sarana
Rp. 75.000
Rp. 12.500Rp. 25.000Rp. 37.500
Rp. 5.000Rp. 12.500Rp. 17.500
Rp. 25.000Rp. 50.000Rp. 75.000
Rp. 12.500Rp. 125.000Rp. 137.500
Rp. 25.000Rp. 12.500Rp. 37.500
Rp. 25.000Rp. 12.500Rp. 37.500
Rp. 10.000Rp. 37.500Rp. 47.500
Rp. 25.000Rp. 50.000Rp. 75.000
Rp. 40.000Rp. 100.000Rp. 140.000
Rp. 40.000Rp. 175.000Rp. 215.000
Rp. 60.000
Rp. 10.000Rp. 20.000Rp. 30.000
Rp. 4.000Rp. 10.000Rp. 14.000
Rp. 20.000Rp. 40.000Rp. 60.000
Rp. 10.000Rp. 100.000Rp. 110.000
Rp. 20.000Rp. 10.000Rp. 30.000
Rp. 20.000Rp. 10.000Rp. 30.000
Rp. 10.000Rp. 30.000Rp. 40.000
Rp. 25.000Rp. 40.000Rp. 65.000
Rp. 40.000Rp. 80.000Rp. 120.000
Rp. 40.000Rp. 140.000Rp. 180.000
153
7. FISTULOGRAFI8. RPG, APG 9. OMD10. OESOPHAGUS
D. KHUSUS1. MYLOGRAFI2. HSAG
III.) PEMERIKSAAN USG
IV.) PEMERIKSAAN CT SCANA. Tanpa Kontras
1.a. CT Scan Kepala b. CT Scan Orbita c. CT Scan Mastoid
2.a. CT Scan SPN b. CT Scan Nasopharynx
3.a. CT Scan Thorax b. CT Scan Abdomen
Atas c. CT Scan Abdomen
Bawah d. CT Scan Relivic e. CT Scan Vertebra
4. CT Scan Whole Bertebra.
B. DENGAN KONTRAS1.a. CT Scan Kepala b. CT Scan Thorax c. SC Scan Abdomen
POLIKLINIK PENYAKIT DALAMEKG (Elektrokardiography)Injeksi Intra ArticularTest Alergi
POLIKLINIK KULIT DAN KELAMINPembiakan jamurPemeriksaan GiemsaPemeriksaan sinar Woode LightPengecatan gram StainPengecatan KOH 10% (Pemeriksaan Jamur)Pengecatan Methilene blueProstat massageTutulPengecatan Ziehl NielsenBedah Listrik Lokasi KecilBedah Listrik Lokasi SedangBedah Listrik Lokasi BesarBedah Sayat Biopsi KelenjarBedah Sayat ExtirpasiBedah Sayat Icisi besarEnukleasi KecilEnukleasi SedangEnukleasi BesarExtraksi KukuTandur Kulit
POLIKLINIK GIGI DAN MULUT1. TINDAKAN UMUM
Alveolektomi per igiApex ResecsiIopsi Lokal Buka FixsasiCabut Gigi Anak (chlorethyl) per gigiCabut Gigi Dewasa per gigiCabut Gigi Komplikasi Ringan-SedangCabut Gigi Komplikasi BeratCysta Epulis Fixasi Sederhana (tanpa Kawat + Bar)FrenertomiGanti Tampon Verbar (Gigi)Gigi Impaksi Grade IGigi Impaksi Grade IIIncise Absces MucocelPembersihan Karang Gigi (1/2 rahang)Solux (paket)Topical Aplication (saluran)Tambalan sementara tanpa perawatan syarafTambalan sementara dengan perawatan syaraf.Tambalan tetap 1 bidang AmalganTambalan tetap 1 bidang Puji / Achart
2. TINDAKAN KHUSUSCementasi Jacker CrownKontrol OrthoMahkota Jacker CrownMahkota PasakOrthodontie RemoveablePD Satu GigiPD Gigi Kedua dan SeterusnyaProthesa Full Per rahangRebasing Prothesa 1 rahangReparasi Heat CuringReparasi Self Curing
POLIKLINIK BEDAH MULUTBuka JahitanPenjahitan Pencabutan Gigi tanpa Suntik Per gigiDebridementKomplikasi Ektraksi RinganKuretase Osteomielitis/SquesterektimInsisi Abses EO / IOBReposisi Luksasi Mandi BulaBuka wiringCetak / Pasang Plate / Surgical PlateAlveolektoniApikoektomi / Apeks Reseksi
POLIKLINIK MATABiopsi Insisi tumor Kecil Biopsi AspirasiBiopsi AdneksaEkstraksi Korpus Aleneum KonjungtivaEkstraksi Korpus Aleneum KorneaEktripasi Granuoma / PapilamaEktraksi Litiasis Klasium OxalatEktirpasi KistaEktirpasi Milum MotuskaEktirpasi ptengyumEpilasi TrikiasisEktirpasi xante esma / penus / verukaFlorecent TestFoto FundusFunduskopi Impect Fundus florect AnografGunioskopi Insisi Hordiolum / KalazonIrigasiKantopeksi / Tasorafi / TarsotomiLens Three Miror (1 mata)ParimeterPerawatan penopersi Katarak Perawatan Post Operasi Katarak (kecil)Perawatan Post Operasi Katarak (besar)Probing Dustus NasolagrimalisRepair ConjungtivaRepair PalpebraStrabismus
II. BEDAH DIGEDTIVE BESAR1. Appendictomy dengan komplikasi2. Hernictomy dengan komplikasi3. Herniomapi dengan komplikasi4. Cholecystotomy 5. Spelenestomy dan Splenomapy6. Fistulectomy7. Drainage pancreatitis8. Adhesiotisis9. Ligasi tinggi hidrakel
III. BEDAH DIGESTIVE KHUSUS1. Definitife – Miles2. Ekstirpast tumor > 10 cm
intra/retro3. Reseksi colon trans anal4. Low antresectomy/sphinct5. Operasi Billort VIP6. Vagotomy7. Traseksi oesopragus8. Abdominal perimeal reseksi9. Portal hipertenslon
(shuntin/stripping)10. Laparetomi Explorasi11. Reseksi Usus12. Explore CBD (Common Bile
Surgery (FESS)2. Glosektomi total3. Laringektomi4. Maksilektomi5. Radikal Neck Disection6. Stapedektomi7. Temporal Bone Resection8. Timpanoplasti tipe II – IV
Penyimpanan Jenazah :a. selama 1 x 24 jamb. paling lama 3 x 24 jam
Rp. 60.000
Rp. 120.000
Rp. 1.057.000
Rp. 90.000Rp. 270.000
Rp. 30.000
Rp. 60.000
Rp. 3.360.000
Rp. 30.000Rp. 90.000
Rp. 90.000
Rp. 180.000
Rp. 4.417.000
Rp. 120.000Rp. 360.000
182
15. TARIF PENGGUNAAN AMBULANCE/JENAZAH
A. TARIF PENGGUNAAN MOBIL AMBULANCE 1. Kecamatan
NO TUJUAN KECAMATAN JASA SARANA KETERANGAN1 2 3 4
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.
Kecamatan NgabangKecamatan JelimpoKecamatan Sengah TemilaKecamatan MandorKecamatan MenyukeKecamatan MenjalinKecamatan SompakKecamatan Mempawah HuluKecamatan Air BesarKecamatan Kuala BeheKecamatan SebangkiKecamatan Banyuke Hulu Kecamatan Meranti