TENTANG DIPLOMASI

BAG I

Teori-teori Diplomasi

1. Diplomat dan Diplomasi: Tinjauan Teoritis

Konsep-konsep Diplomasi yang dikenal sejak awal perkembangannya di Eropa barat,

kemudian Amerika utara. Ditinjau juga konsep dari Asia, seperti India, China dan Timur Tengah.

Pembahasan berbagai konsep dilakukan dengan tujuan untu mencari akar budaya dan praktik

diplomasi di Indonesia, dan mengingat budaya politik Indonesia merupakan alkulturasi dari

berbagai sumber/ajaran.

Pertanyaannya adalah “Apakah teori–teori diplomasi di perkenalkan di Eropa daratan,

Amerika Utara atau Asia dapat diterapkan untuk studi diplomasi Indonesia?” pertanyaan

selanjutnya “Bagaimana diplomasi Indonesia dijelaskan denganmempergunakan konsep-konsep

yang telah ada?” jawaban dapat memposisikan diplomasi Indonesia sambil melihat pengaruh

budaya politik yang paling dominan dalam politik dan diplomasi Indonesia.

Sir Ernest Satow (1922) mendefinisikan diplomasi sebagai aplikasi intelijen dan taktik untuk

menjalankan hubungan resmi antara pemerintahan yang berdaulat yang kadang kala diperluas

dengan hubungan dengan negara-negara jajahannya. Barston mendefinisikan diplomasi sebagai

manajemen hubungan antar negara atau hubungan antar negara dengan aktor-aktor hubungan

internasional lainnya.

Meskipun diplomasi berhubungan dengan aktivitas-aktivitas yang damai, dapat juga terjadi

dalam kondisi perang atau konflik bersenjata, karena tugas utama diplomasi tidak hanya manajemen

konflik, tetapi juga manajemen perubahan dan pemeliharaannya dengan cara melakukan presuasi

terus menerus ditengah-tengah perubahan yang tengah berlangsung.

“Diplomasi mewakili tekanan politik, ekonomi, dan militer kepada negara-negara yang

telibat dalam aktivitas doplomasi, yang diformulasikan dalam pertukaran permintaan dan konsesi

antar para pelaku negosiasi”. Untuk mencapai kepentingan nasional, keterampilan dalam

berdiplomasi merupakan syarat utama seorang diplomat. Diplomasi dapat diselenggarakan dalam

pertemuan khusus atau konferensi umum.

Pekerjaan diplomat bukanlah menyusun kebijakan, diplomat mungkin menentang kebijakan

politik negara tempat dia bekerja dan negara yang diwakili, tetapi mereka tetap diharapkan untuk

menyampaikan kebijakan tersebut dan mendukung bahkan jika kebijakan tersebut tidak mereka

yakini secara pribadi.

Teori-teori diplomasi yang dikenal sekarang dibentuk dengan kerangka pengalaman negara-

negara Eropa/Amerika utara. Dengan kemajuan hubungan internasionlny pada abad ke 20 dan

munculnya AS sebagai kekuatan baru, pemikiran Amerika telah mempengaruhi praktik diplomasi

secara signifikan.

Henry Kissinger mengatakan “AS memiliki sistem pemerintahan baik didunia, dan semua

umat manusia dapat mencapai perdamaian dan kemakmuran dengan cara meninggalkan diplomasi

tradisional dan mengadopsi referensi AS untuk menerapkan hukum internasional dan demokratis”.

Teori-teori Eropa dan Amerika Utara kemungkinan tidak relevan dengan negara-negara di

Asia yang memiliki konteks sosial, politik, dan kebudayaan yang sangat berbeda. Ada kesamaan

dalam sudut pandang sejarah antara kehidupan politik Indonesia dengan negara-negara Asia

lainnya, khususnya pada dekade tahun 1960-1970-an ketika kebudayaan politik menjadi paradigma

yang dominan. Disini para ahli berekasi terhadap pemikiran yang muncul terutama era tahun

1950an bahwa politik Asia secara sederhana adalah politik Eropa dan Amerika Utara yang

dimainkan di Asia.

Pemikiran Diplomasi Asia

Arthasastra karangan Kautilya, kitab dari jaman India kuno mengatakan Hubungan dengan

negara-negara luar dan negosisasi dilaksanakan melalui Duta, Duta besar atau envoy. Arthasastra

mengidentifkasikan 3 tipe Duta: Nisrstrarta, yaitu Duta Besar berkuasa penuh, Parimitarta, yang

memiliki kuasaan terbatas dalam melakukan perundingan, dan Sasanahara yang kedudukannya

lebih tinggi daripada pembawa pesan. Selain di India, Studi Diplomasi juga sudah dikenal di China

kuno, dasar ajarannya adalah penolakan untuk mempercayai bahwa perang merupakan suatu

kondisi yang alami dalam masyarakat. Dia mengajarkan bahwa merupaan suatu hal yang wajr jika

seseorang berkerjasama, untuk bekerja keras, bukan untuk saling memanfaatkan, tetapi untuk

mewujudkan kesejahteraan bersama.

China mengenai penyerehan upeti yang tujuannya untuk mengakui kekuasaan rajayang elbih

besar dari raja “yang lebih rendah” dan untuk menunjukan status dan posisi yang lebih rendah juga

menjadi salah satu warisan ajaran diplomasi dari China yang signifikan.

Globalisasi dan pengaruh budaya Barat memiliki konsekuensi langsung terhadap pemakaian

praktik diplomasi secara internasional. Ide-ide Barat menjadi lebih dominan dibandingkan dengan

ide-ide dan kebudayaan yang berasal dari timur. Demikian pula yang terjadi dalam diplomasi, yang

menggunakan standar internasional yang berasal dari budaya Barat. Berdasarkan kondisi nyata dan

globalisasi, pelaksanaan diplomasi sesuai dengan tuntutan Internasional merupakan suatu keharusan

sebagai upaya agar dapat menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan global. Kegagalan dalam

mengadaptasikan dan menerapkan konsep-konsep diplomasi Barat berarti kegagalan diplomasi

sehingga merupakan kegagalan untuk menjadi masyarakat internasional yang dihormati.

Diplomasi dan Kebijakan Luar Negeri

Diplomasi memiliki kaitan yang erat dengan politik luar negeri, karena diplomasi

merupakan implementasi dari kebijakan luar negeri yang dilakukan oleh pejabat-pejabat resmi yang

terlatih. Teori sistem dapat juga dipakai untuk menjelaskan kaitan antara diplomasi dan kebijakan

luar negeri. Perubahan dalam kebijakan luar negeri akan merubah praktik diplomasinya. Kondisi ini

akan mengarah pada implikasi sistem yang berat: konsekuensi tingkah laku seringkali tidak

diharapkan atau tidak disengaja oleh para aktor diplomasi. Suatu tindakan diplomasi tidak dapat

dilaksanakan tanpa didukung oleh suatu kebijakan luar negeri.

Keberhasilan atau kegagalan diplomasi akna tergantung tidak hanya pada manajemen

hubungan internasioanl yang dilakukan oleh para diplomat yang menempatkan diri di luar negeri,

tetapi juga tergantung pada arahan dari Menlu atau Direktur Jenderal.

Tujuan Diplomasi

Diplomat melakukan diplomasi untuk mengejar kepentingan nasionalnya dengan cara saling

bertukar informasi secara terus-menerus dengan negara lain atau rakyat dari negara lain. Tujuan

persuasif antar negara adalah untukmerubah sikap dan tingakh laku lawannya.

Diplomasi dalam Praktik

Sebuah kelemahan mendasar dari semua pendekatan diplomasi dan peran diplomat adalah

mereka mengasumsikan bahwa semua negara beroperasi di dalam latar belakang politik, ekonomi,

dan budaya yang sama. Abad lalu telah ditandai dengan perubahan-perubahan yang luar biasa

dengan adanya revolusi teknologi informasi. Revolusi tersebut mengarah pada perubahan penting

dalam praktik diplomasi khususnya dalam peran diplomat dan peran Deplu. Selain itu, terdapat

peningkatan media massa, tumbuhnya aktor-aktor yang melaksanakan diplomasi jalur kedua, serta

meningkatnya peran NGOs dan INGOs.

Pengaruh Teknologi Modern dalam Diplomasi

Perubahan mendasar dunia di abad ke 21, khususnya terkait dengan teknologi informasi

telah memaksa negara-negara untuk menilai kembali pelaksanaan diplomasi. Harold Nicholson

mengatakan “Dengan perkembangan komunikasi, peran dan fungsi seorang diplomat telah se,akin

berkurang sehingga diplomat sekarang telah menurun statusya menjadi juru tulis yang bertugas

mencatat pesan-pesan telepon”.

Maka waktu tidak lagi menjadi isu yang relevan sehingga menyebabkan kegiatan diplomasi

tradisional berjuang keras untuk mempertahankan relevansinya. Perubahan-prubahan lain yang

terjadi adalah meningkatnya peran media massa, globalisasi bisnis dan keuangan, meningkatnya

partisipasi masyarakat di dalam kegiatan hubunga internasional, dan masalah-masalah kompleks

yang menghapus batasan nasional suatu negara.

Peran Media Massa dan Diplomatik Publik

Barson mengatakan bahwa opini lebih kuat daripada tentara, khususnya jika opini tersebut

dimobilisasi dalam bentuk propaganda. Teknologi penyiaran membuat sebuah kejadian memiliki

dimensi tambahan dalam bentuk tekanan masyarakat. Baik konsep dan aktivitas diplomasi, maupun

peran diplomat telah berubah bersamaan dengan perubahan teknologi komunikasi. Revolusi bidang

teknologi telah memperluas diplomasi diluar struktur Departemen Luar Negeri untuk menjawab

berbagai permasalahan masyarakat diseluruh dunia. Secara tradisional, diplomasi bersifat tertutup

dan hanya dilakukan oleh para diplomat dan wakil-wakil pemerintahan resmi. Sedangkan era

keterbukaan tidak memungkinkan manutup informasi dan mempertahankan kerahasiaan dan

pemilikan informasi secara ekslusif.

Dalam aktivitas komunikasi global, apa yang dilihat dan didengar oleh sseorang yang

mempengaruhi secara langsung tindakan pemerintah selanjutnya. Dunia yang semacam ini akan

memerlukan bersatunya masalah-masalh domestik dan internasional dan pengaruh yang

terkoordinasi bagi manajemen informasi.

Diplomasi Jalur Utama dan Kedua

Perubahan-perubahan teknologi memberi pengaruh terhadap aktivitas negosiasi diplomatik,

tindakan yang kurang independent bagi diplomat profesional dan negosiasi yang lebih langsung

antara Menteri Luar Negeri dan Kepala Negara. Upaya-upaya diplomasi melalui jalur pertama

(pemerintah kepada pemerintah) biasanya gagal menyelesaikan akar permasalahan dari sebuah

konflik. Karena kegagalan jalur pertama diplomasi, jalur kedua (atau diplomasi antar warga negara)

harus dikembangkan sebagai salah satu alternatif untuk menangani akar permasalahan dari konflik-

konflik antar negara.

Aktor-aktor diplomasi pertama, yang memiliki ciri: melakukan kegiatan berdasrkan pada

kekuasaan dan sifat kaku dalam menjalankan interaksi resmi antara wakil-wakil yang telah diberi

instruksi ileh negara yang berdaulat. Diplomasi jalur kedua diciri kan sebagai sebuah kegiatan yang

dilakukan oleh aktor-aktor bukan pemerintah, infomal, dan memiliki sifat tidak resmi dalam

menangani konflik-konflik antara kelompok masyarakat yang tujuannya menurunkan ketegangan

dengan cara meredakan kemarahan, ketakutan, dengan cara meningkatkan komunikasi dan saling

pengertian.

Peran NGOs dan INGOs

Globalisasi telah memaksa ator-aktor negara dalam sistem internasional untuk mengakui

relevansi yang semakin luas dan pengaruh semakin kuat dari aktor-aktor transnasional (misalnya

perusahaan-perusahaan multinasional, organisasi-organisasi tingkat kawasan, IGO dan NGOs)

dalam melaksanakan diplomasi Internasional.

Isu-isu yang relevan dalam diplomasi modern

Isu-isu tradisional

(perbatasan negara, keamanan, kekuasaan)

Diplomasi tradisional mengasumsikan bahwa hubungan internasional dikendalikan oleh

negara-negara berdaulat. Diplomasi tradisional memfokuskan perhatian pada pengerahan kekuatan

untuk mengadakan pendekatan, sambil mempercayai bahwa kekuasaan adalah komoditas yang

perlu diperjuangkan, sehingga semakin banyak yang dimiliki oleh satu pihak, menyebabkan

berkurangnya pemilihan pihak lain. Diplomasi semacam ini sifatnya lebih mudah dijalankan

melalui pendekatan geografi daripada dengan memakai cara lain. Wilayah telah menjadi mata uang

dalam diplomasi. Diplomasi tradisional akan semakin berkurang fungsinya ketika melihat dunia

dimana wilayah-wilayahnya tidak lagi merupakan prinsip-prinsip yang telah didefinisikan. Revolusi

dalam teknologi informasi telah merubah sifat kekuasaaan, dengan konsekwensi terhadap pengaruh

dalam sifat kedaulatan wilayah teritorial.

Isu-isu kontemporer

(hak asasi manusia, arus informasi bebas)

Masyarakat internasional tidak hanya tertarik pada masalah-masalah yang terkait dengan

poitik, keamanan, dan militer, tetapi juga meningkatkan perhatian mereka terhadap isu-isu

kemanusiaan seperti hak asasi manusia (HAM) dan arus infomasi bebas. Perhatian terhadap

masalah-masalah HAM telah meningkatkan kesadaran untuk memanfaatkan kegiatan diplomasi.

Dalam kondisi seperti ini, masyarakat internasional percaya bahwa intervensi dimungkinkan jika

tujuannya menyangkut pertimbangan kemanusiaan dan untuk membela HAM.

Diplomasi dan Isu-Isu Ekonomi

Diplomasi modern juga mengalami tantangan dalam bidang ekonomi. Didalam dunia yang

terglobalisasi dan saling tergantung, diplomasi ekonomi merupakan komponen yag dapat di ukur

dari hubungan antar negara dan menjadi lebih penting daripada sebelumnya sebagai sebuah elemen

mendasar didalam masalah internasional. Dibawah kondisi ini peran MNC dan TNCs menjadi

semakinh signifikan sebagai aktor-aktor diplomasi, selain memiliki pengaruh yang besar terhadap

produk kebijakan pemerintah. Hal ini menyebabkan masalah-masalah kesejahteraan ditangani oleh

sekelompok kecil minoritas. Ketidakmerataan ini semakin meningkatkan kemiskinan dan

menurunkan kondisi lingkungan, bahkan seringkali menyeret ke kondisi-kondisi menuju konflik

bahkan perang.

Diplomasi Indonesia

Struktur organisasi dalam Departemen Luar Negeri Republik Indonesia (Deplu RI) kurang

lebih sama antara Indonesia dengan negara lain. Sama halnya negara-negara lain, diplomat-

diplomat Indonesia berasal dari strata sosial-ekonomi menengah-atas yang berpendidikan tinggi.

Persyaratan lainnya adalah kemapuan bahasa, khususnya inggris dan bahasa-bahasa resmi PBB

lainnya. Deplu RI telah memainkan peran yang besar dalam mengkomunikasikan kebijakan luar

negeri Indonesia kepada masyarakat Internasional, selain menyebarkan perubahan-perubahan dan

hubungan internasional kepada masyarakat domestik. Akan tetapi, upaya-upaya tersebut didukung

oleh budaya politik, dan proses pengambilan keputusan di dalam pemerintahan Indonesia.

Kesimpulan

Aktivitas dan pelaksanaan diplomasi telah berkembang secara signifikan sejak isu ini

pertamakali diperkenalkan di Eropa Barat. Diplomasi modern juga ditandai dengan perubahan-

perubahan dalam aktor-aktornya: dari aktor-aktornya tradisional yang terdiri atas perwakilan-

perwakilan pemerintah sampai keterlibatan yang lebih besar dari media massa, NGO dan

perorangan. Lebih penting lagi, teknologi informasi telah merubah peran dan dungsi diplomat,

kegiatan-kegiatannya serta meningkatkannya peran masyarakat awam melalui aktivitas diplomasi

publik. Keterbukaan yang lebih besar serta keterlibatan masyarakat luas menjadi ciri diplomasi

kontemporer.

Perubahan-perubahan tersebut bersamaan dengan kondisi politik domestik serta interaksi

antar aktor-aktor politik diplomasi Indonesia. Di luar munculnya aktor-aktor diplomatik didalam

jaringan politik dan diplomasi di Indonesia. Deplu tetap merupakan lembaga yang paling

bertanggungjawab terhadap pelaksanaan diplomasi Indonesia. Struktur organisasi deplu yang

terbentuk menjadi keunikan diplomasi Indonesia selama masa Orde baru. Berdasarkan kondisi

diatas, tidak ada teori diplomasi, yang dapat menyediakan arahan bagi studi diplomasi di Indonesia

atau membantu menjelaskan kompleksitas diplomasi Indonesia. Maka dari itu, terdapat jurang

didalam literatur mengenai diplomasi, dan sehingga informasi ini dpat membantu menjelaskan sifat

dplomasi Indonesia.

Indonesia selama Orde Baru menjadi salah satu kasus unik dalam diplomasi, karena kondisi

terjadi didakam kondisi Indonesia yang secara resmi merupakan negara demokrasi. Sehingga

seharusnya terdapat pembagian yang jelas antara fungsi eksekutif, legislatif dan yudikatif di dalam

pemerintahan. Pada kenyataannya, sifat pemerintahan Indonesia era Orde Baru adalah otoritarian

dengan dukungan dan peran kuar militer. Maka dari itu, diplomasi Indonesia harus dijelaskan oleh

konsep khsusus yang secaraa tegas dapat menunjukan posisi indonesia didalam diplomasi Barat dan

Asia.

2. Negosiasi dan Pemungutan suara (voting)

Negosisai merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan diplomasi.

Kesepakatan bilateral maupun multilateral yag telah berhasil dicapai, baik berupa traktat,

kerjasama, aliansi, pemberian bantuan, perang maupun damai tidak terlepas, selain merupakan

produk negosiasi.

Abbe Duguet (dalam buku Nation and Men) memberikan batasan sebagai berikut:

“negosiasi adalah kontak dan komunikasi antara pembuatan kebijakan dengan tujuan untuk

mencapai kesepakatan. Yang ingin dicapai adalah harmoni dan saling pengertian, bukan semata-

mata kemenangan”.

Sedangkan tujuan negosiasi adalah:

1. Menyelesaikan konflik kepentingan secara damai

2. Menghindarkan bahaya langsung dari cara-cara pemecahan engan kekerasan, atau munculnya

tekanan lawan.

3. Mewujudkan perdamaian setelah terjadinya konflik kepentingan yang mengarah pada kekerasan.

4. Mewujudkan suasana yang baik melalui pembentukan suatu sistem atau organisasi permanen

sebagai wadah memecahkan masalah-masalah secara damai, selain sebagai upaya

menghindarkan konflik potensial dimasa mendatang.

Tujuan dasar dari negosiasi adalah perdamaian dan mencapai kesepakatan yang dapat

menguntungkan kedua belah pihak. Tantangan dariaktivitas negosisasi adalah mencari jalan tengah

yang saling menguntungkn kedua belah pihak, tanpa masing-masing pihak merasa dirugikan.

Dengan kata lain, negosiasi menuntut hasil akhir yang sifatnya “win-win solution”.

Maka negosiasi merupakan proses yang berkesinambungan, jika suasana sudah mengarah

pada kekerasan dan peperangan. Seperti yang dikatakan oleh Clausewitz, perang adalah bentuk lain

dari diplomasi, yang seringkali tidak terhindarkan dalam hubungan internasional. Negosiasi masa

pernag anatra lain diperlukan agar masalah tidak menyebar, tidak lebih banyak pihak terlibat,

sehingga menyebabkan permasalahan menjadi kompleks.

Dapat disimpulkan bahwa tujuan politik negosiasi adalah

1. Pengamanan kebebasan politik dan integrasi sosial.

2. Meningkatkan hubungan dengan negara sahabat.

3. Memelihara perdamaian/hubungan baik.

4. Menetralisir suasana.

Seni Bernegosiasi

Peran diplomat dan pengertian diplomasi menurut Sir Henry Wotton menggambarkan

pemahaman diplomasi lama ketika masyarakat umum tidak memiliki akses yang cukup untuk

mengetahui masalah-masalah kenegaraan. Doplomasi semata-mata merupakan aktivitas formal

yang dilakukan oleh aktor-aktor resmi yang mewakili negara-negara yang erdeka dan berdaulat.

Banyak maslah kenegaraan muncul dalam lingkup yang lebih kompleks, yang telah dikembangkan

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat internasional masa kini.

Agen diplomatik yang diterima secara resmi pada suatu negara berhak untuk mendapatkan

hak kekebalan (imunitas) selama menjalankan tugasnya. Diplomat mempunyai kedudukan yang

sama, dan tidak lebih dihormati bila berhadapan dengan diplomat lain yang mempunyai pangkat

yang sama. Pada jamuan kenegaraan, tuan rumah duduk pada kepala meja, dan yang duduk tepat

sebelah kanannya adalh yang bertugas paling lama, diikuti dengan nomor dua lamanua, ketiga, dan

seterusnya. Diplomat pada tingkatan pertama berhak mendapatkan sebutan “Your Excellence”.

Hak-hak istimewa diplomatik juga berlaku bagi staf kedutaan, keluarga, tempat menginap

dan tempat tinggalnya. Mereka juga kebal hukum (extrateritorial) baik hukum pidana maupun

perdata, bebas membayar pajak, dan bebas untuk menjalankan ibadah mereka.

Lingkup kerja diplomat

Dalam melakukan komunikasi dan perundingan-perundingan, seorang diplomat juga harus

menyadari bahwa negara yang saat ini menjadi kawan (allies) harus dianggap bahwa suatu saat

nanti akan menjadi musuh (enemy), dan lawan juga suatu saat nanti akan menjadi kawan.

Pengangkatan diplomat atau Duta besar dilakukan berdasarkan 3 cara: karir, pengangkatan dan

penghormatan.

Manajemen Departemen Luar Negeri

Jika pekerjaan seorang diplomat menjadi berkurang pengaruhnya dan kurang glamor,

sebaliknya pekerjaan-pekerjaan seorang konsul menjadi semakin penting. Negara-negara biasanya

saling mempertukarkan konsul sebelum membuka hubungan diplomatik. Khususnya untuk

membantu keperluan para pedagang agar memiliki hubungan satu dnegan yang lainnya yang

melewati perbatasan negara, sebelum pemerintah melakukan kontak dalam negosiasi.

Tugas-tugas seorang konsul dipengaruhi oleh tata cara, ketetapan-ketetapan traktat, dan

perolehan exequaturs, atau surat kepercayaan konsuler. Seorang petugas konsuler tidak bertindak

sebgai juru bicara dari pemerintahannya, meskipun kadang-kadang dapat bertindak seperti itu dalam

fungsi-fungsi diplomatik. Seorang konsuler juga memiliki hak kekebalan diplomatik, meskipun tak

seluas seorang pejabat diplomatik. Kekebalan yang dimilikinya meliputi kekbalan hukum atas diri

dan benda-benda miliknya, bebas dari penangkapan/penggeledahan, bebas dari tuduhan kriminal,

bebas dari tugas menjadi saksi di pengadilan, bebas dari membayar pajak, dan sebagainya.

Aspek-aspek pemungutan suara (voting)

Pada setiap konperensi di mana dilakukan pemungutan suara (voting), para delegasi perlu

mengetahi 4 aspek pemungutan suara: bobot voting, syarat kuorum, syarat mayoritas, dan cara-cara

pemungutan suara. Berikut ini masing-masing ketentuan pemungutan suara;

1. Bobot Voting

Jika dalam sebuah konperensi cara “suatu negara suatu suara” tidak dapat diterapkan, maka

dalam kasus ini dipakai sistem “bobot suara”, diaman suatu negara dapat mempunyai beberapa

suara, sesuai dengan aturan konstitusional yang telah ditetapkan sebelumnya.

2. Persyaratan Kuorum

Peraturan konperensi pada umumnya menentukan syarat minimum kehadiran. Kuorum

ditentukan oleh kehadiran delegasi minimal terwakili oleh satu orang. Jika tidak memenuhi kuorum,

pemungutan suara tidak dapat dijalankan.

3. Syarat mayoritas

Konperensin pada umumnya dibuat oleh mayoritas delegasi yang hadir dan memberikan

suaranya. Artinya, delegasi yang tidak memberikan suaranya (abstain) dalam pemungutan suara,

yang tidak hadir atau memberikan suara tidak sah, tidak dihitung. Perkecualian terjadi jika sebuah

delegasi tetap diam selama dilakukan pengambilan suara. Dalam kasus seperti itu, delegasi itu

dinyatakan “absen”, bahkan jika delegasi tersebut secara fisik berada diruang sidang.

4. Mayoritas 2/3 yang hadir dan memberikan suara

Dalam hal ini, delegasi yang tidak hadir tidak dihitung. Jadi jumlah yang setuju minimal

duakali lipat dari jumalh yang tidak setuju.

5. Persetujuan dengan suara bulat (Unanimity)

Persetujuan dengan suara bulat tidak umum diberlakuakan di badan-badan PBB, akan tetapi

diterapkan di bebrapa organisasi internasiinal khusus. Contoh OECD (Organization for economic

Cooperation and Development).

6. Persetujuan atau penolakan anggota khusus

Dalam hal ini anggota khusus sebuah organisasi mempunyai hak istimewa untuk menyetujui

atau menolak suatu keputusan. Keputusan yang sudah diambil sebelumnya dapat berubah, bahkan

jika jumlah anggota yang sudah setuju sudah memenuhi syarat mayoritas yang diperlukan.

7. Dual Voting

Pada beberapa konperensi, mayoritas suara diperlukan tidak hanya dari semua anggota, akan

tetapi juaga oleh anggota khusus.

Metode pemungutan suara:

1. Dengan mengangkat tangan

2. Dengan cara berdiri

3. Melalui Roll Call ( Pemanggilan)

4. Dengan pemungutan suara rahasia (Secret Ballot)

5. Postal Ballot

3. Redefinisi Peran dan Aktivitas Diplomat di Era Informasi

Revolusi teknologi menjadikan aktivitas diplomasi tidak lagi menjadi monopoli diplomat

profesional melainkan sudah menjadi hirauan masyarakat luas. Keterlibatan masyarakat luas dalam

diplomasi multijalur merupakansebuah kecenderungan bru di era globlisasi ini sebagai ungkapan

kepedulian dan tanggung jawab terhadap masalah-masalah yang terkait kebijakan luar negeri dan

perdamaian dunia.

Diplomasi lama dan baru

Faktor utama perkembangan diplomasi pada abad ke 19 terkait dengan pentingnya opini

publik terhadap proses pengambilan keputusan oleh aktor-aktor pemerintah. Maka definisi

diplomasi lama seperti yang dikemukakan oleh Sir Ernest Satow: “The application of intelligence

and tact to the conduct of official relation between the goverment of independent states” telah mulai

kehilangan relevansinya. Definisi tersebut mengisyaratkan bahwa aktivitas diplomasi semata-mata

dilakukan oleh aktor-aktor pemerintah tanpa keterlibatan masyarakat.

Era globalisasi dan revolusi teknologi informasi membawa konsekuensi langsungpada praktik

diplomasi internasional. Era ini ditandai dengan perubahan signifikan dalam teknologi

telekomunikasi, sehingga ekslusivitas informasi tidak lagi menjadi domain aktor-aktor diplomatik

resmi pemerintah. Pada abad infornmasi ini, teknologi telah merubah aktivitas diplomasi tidak lagi

secara eksklusif dijalankan oleh aktor-aktor pemerintah/diplomat resmi yang telah diberi wewenang

penuh dalam menjalankan diplomasi. Selain merubah jenis aktivitas diplomasi, teknologi informasi

juga memperkecil peran diplomat dan Duta Besar sehingga seringkali terjadi aktivitas ‘diplomasi

tanpa diplomat”. Perubahan fundamental dalam moda komunikasi akan membawa pengaruh yang

mendalam dalam praktik mendiplomasi.

Diplomasi dan Politik Internasional

Perkembangan berpengaruh terhadap terhadap cara, prosedur, dan subtansi diplomasi.

Sebagai konsekwensinya, diplomasi tidak semata-mata membicarakan kegiatan aktor-aktor dari

Eropa Barat, melainkan juga aktor-aktor yang sbelumnya dikenal dengan istilah “belahan dunia

ketiga”. Fasilitas dan teknologi komunikasi yang semakin canggih juga menyebabkan

meningkatnya kativitas diplomasi personal yang dilakukan kepala pemerintah.

Menurunnya peran Duta Besar tentu saja tergantung pada kualitas pejabat yang ditunjuk,

posisi negara yang akan ditempati, dan henis posisi diplomatik yang akan diduduki. Kemunduran

pengaruh Dubes jugadisebabkan meningkatnya jumlah keputusan yang diambil langsung oleh

kepala pemerintahan, kemajuan sistem komunikasi modern dan meningkatnya diplomasi personal.

Pengelompokan Negara dan Diplomasi Multilateral

Selain meningkatnya jumlah aktor diplomasi, pengaruh faktor ideologi dalam diplomasi juga

semakin meningkat. Hal ini kemudian memunculkan pertanyaan: “Dapatkah diplomasi (dalam arti

luas) mengimbanginya?”

Periode ini juga ditandai dengan maraknya aktivitas diplomasi multilateral, khususnya yang

membahas topik-topik kerjasama ekonomi dan perdagangan. Bentuk lain pada setting diplomasi

adalah semakin berkembangnya pengelompokan negara. Diplomasi juga telah menjadi kendaraan

penting dalam pertumbuhan kerjasama kawasan dan meningkatnya desentralisasi sistem

internasional. Selanjutnya juga terjadi perkembangan dalam aktivitas diplomasi multilateral dalam

bidang sosial, ekonomi, dan teknologi. Berkembangnya konperensi multilateral telah diimbangi

dengan unculnya inovasi-inovasi dalam teknik konperensi dan meningkatkan penerapan konsensus

dalam pegambilan keputusan.

Meningkatnya bilateralisme, khususnya di dalam diplomasi perdagangan antar negara, telah

membawa hubungan baru antara aktor-aktor pemerintah dan aktor-aktor non pemerintah dan

pengaturan inovatif seperti pertukaran barang (barter) yang kompleks, termasuk pembayaran dalam

beberapa jenis produk perdagangan. Meningkatnya peran negosiasi aktor-aktor pemerintahan dalam

bidang pertahanan dan kepentingan ekonomi dalam negeri telah mengaburkan garis antara

kebijakan luar negeri dan dalam negeri. Salah satu perkembangan khusus metode diplomasi adalah

meningkatnya jumlah aktivitas-aktivitas diplomasi seperti pertemuan, kunjungan, negosiasi, dan

penandatanganan traktat.

Perubahan isi diplomasi merupakan pengaruh meluasnya agenda diplomatik secara mendasar.

Dewasa ini aktor-aktor yang terlibat dalam diplomasi harus komunikatif terutama dengan semakin

intensifnya pemakaian alat-alat komunikasi canggih, seperti telekomunikasi, hak-hak untuk

mengekploitasi kekayaan maritim dilepas pantai, perdebatan masalah tarif, kesepakatan

penerbangan sipil, dan dipomasi mengenai utang luarnegeri yang kompleks.

Agenda utama diplomasi berubah karena munculnya agenda-agenda baru seperti isu kontra-

terorisme. Meluasnya agenda-agenda diplomatik dan kebijakan luar negeri khususnya terlihat dari

perubahan aktor-aktor yang berpartisipasi dalam diplomasi.

Redefinisi Diplomasi di Era Informasi

Disadari bahwa terdapat dilema bagi diplomasi modern dengan meningkatkan konflik antar

negara. Secara keseluruhan, diplomasi telah meningkatkan konstribusinya dalam mengatur teknik-

teknik atau aspek-aspek fungsional dari hubungan internasional.

Secara garis besar, praktik diplomasi kini dipengaruhi oleh:

1. Revolusi Teknologi informasi

2. Meningkatnya peran media massa

3. Globalisasi bisnis dan sistem keuangan, sehingga aktivitas diplomasi ekonomi menjadi

semakin signifikan.

4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Hubungan Internasional (Diplomasi Publik).

5. Munculnya isu-isu kompleks yang melewati batas-batas negara (HAM, lingkungan hidup,

arus pengungsi, terorisme, dan masalah-masalah lain yang terkait dengan Trans-Organized

Crime (TOC)

1. Revolusi Teknologi Informasi

Perubahan mendasar dalam cara, metode dan aktor diplomasi terjadi terutama setelah

terjadinya revolusi teknologi informasi. Akses informasi tidak lagi terbatas dan dimiliki oelh

kelompok-kelompok eksklusif dalam pemerintahan. Selain revolusi teknologi informasi, perubahan-

perubahan situasi dan kondisi juga perlu diperhitungkan, untuk menghadapi perubahan-perubahan

tersebut, maka “mendefinisikan ulang” diplomasi menjadi suatu keniscayaan. Pendefinisian

kembali diplomasi juga termasuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola teknologi informasi

yang berarti juga menyediakan state of the art jaringan komputer dan elektronik untuk

mempermudah akses, manajemen dan penyebarluasan informasi.

2. Meningkatnya peran media massa

Perkembang teknologi media massa memungkinkan akses informasi dengan mudah dengan

biaya rendah. Para ahli elektronik berhasil mengatasi dominasi media-media massa konvensional

ang dikontrol oleh pemerintah dan perusahaan-perusahaan media raksasa. Peran “gatekeeper”

dalam sistem media konvensional telah dihapuskan dengan perubahan dari terakselerasinya media

dari massa ke personal.

Melalui media massa modern, masyarakat dapat berkomunikasi satu sama lain tanpa halangan

birokratis. Media massa modern telah mengegaskan ide “diplomasi tanpa diplomat”. Peranan

mereka dalam menyediakan informasi satelit, sangat membantu dalam menyediakan data sebagai

bahan baku bernegosiasi. Peran media massa telah disadari sebagai salah satu faktor kunci

keberhasilan diplomasi masa kini. Revolusi komunikasi juga telah meubah peraturan-peraturan

diplomatik. Informasi semakin mudah diakses telah memperlebar lingkup diplomasi sehingga

masyarakat di seluruh dunia bisa terlibat didalamna. Diplomasi tidak lagi menjadi domain khusus

para diplomat resmi.

3. Diplomasi Ekonomi; Globalisasi bisnis dan sistem keuangan internasional

Globalisasi bidang keuangan dan bisnis telah menghapuskan batas-batas negar dan hukum

permintaan dan penawaran (supply and demand). Perdagangan internasional melalui fasilitas

elektronik (e-commerce) ini telah memperluas aktivitas perekonomian dunia. Pasar menjadi lebih

efesien, tetapi juagmenjadi lebih rentan terhadap perubahan. Banyak negara maju akan memperoleh

keuntungan pada era globalisasi dan informasi ini, selain muncul ketakutan akan semakin

terbentangnya jurang perbedaan antara negara kaya dan miskin, smapai ketakutan kehilangan

kesempatan kerja warga negara-negara maju di negara-negara berkembang.

4. Meningkatnya Aktivitas Diplomasi Publik.

Kesadaran akan pentingnya keterlibatan publik dalam diplomasi diawali dengan asumsi

bahwa pecahnya peperangan di berbagai belahan dunia telah menunjukan bahwa organisasi

internasional seperti PBB tidak dirancang untuk menangani konflik-konflik internasional. Aktivitas

diplomasi publik dapat melengkapi upaya-upaya diplomasi yang dilakukan aktor-aktor

pemerintahan. Ketelibatan publik diharapkan dapat membuka jalan bagi negosiasi yang dilakukan

wakil-wakil pemerintah selain membei masukan dan memberikan cara panadang yang berbeda

dalam memandang suatu masalah.

Dimensi publik menjadi elemen mendasar dari diplomasi baru dan secara mendasar

mempengaruhi kbijakan luar negeri. Keterlibatan masyarakat luas di luar agen-agen resmi

pemerintah, termasuk didalamnya termasuk kelompok epistemik dalam diplomasi telah lama

disadari pentingnya oleh para peneliti diplomasi selain diakui membawa dampak positif dalam

memperjuangkan kepentingan negara.

Diplomasi publik berkaitan dengan berubahnya sikap masyarakat dalam melihat persoalan-

persoalan politik luar negeri yang tidak lagi dibatasi oleh interpretasi yang diberikan oelh diplomat

tradisional. Era keterbukaan dewasa ini tidak memungkinkan lagi bagi kerahasiaan dan

eksklusivitas diplomasi. Melalui diplomasi publik, masyarakat dapat berperan terlibat dalam

aktivitas-aktivitas yang dirancang oleh pemerintah untuk menumbuhkan opini publik yang baik di

negara lain. Diplomasi publik telah mengaburkan batas-batas negara yang membatasi penyebaran

informasi, sehingga sifat informasi menjadi lebih demokratis. Karakter diplomasi publik yang

informal seringkali berhasil menurunkan ketegangan, menghilangkan ketakutan, dan meningkatkan

saling pengertian di antara pihak-pihak yang bertikai.

5. Munculnya isu-isu baru; diplomasi hak asasi manusia

Masyarakat internasional tidak hanya berkepentingan terhadap masalah-masalah politik dan

keamanan tetapi telah meningkatkan kepedulian mereka terhadap isu-isu Hak Asasi Manusia dan

meningkatnya kebutuhan untuk dapat memperoleh dan mengakses informasi secara bebas.

Kepedulian terhadap maraknya pelanggaran-pelanggaran HAM terutama disejumlah negara

bekembang, telah meningkatkan kepedulian untuk memakai diplomasi sebagai alat

mempertahankan dan membela HAM.

Rein mullerson mendefinisikan HAM sebagai: “Pemakaian instrumen-instrumen politik luar

negeri untuk mempromosikan HAM, selain pemakaian isu-isu HAM bagi kepentingan politik luar

negeri yang lain”.

Kesimpulan

Era informasi selain banyak memberi kemudahan juga tetap merupakan wilayah yang

berbahaya bagi diplomasi maupun aktivita-kativitas kemasyarakatan lainnya. Kesiapan dalam

menghadapi perubahan-perubahan global terutama perlu diimbangi dengan kemampuan kompetensi

dalam merespon perubahan-perubahan global.

BAG II

Isu-Isu Baru Diplomasi

4. Diplomasi Bilateral

Bilateralisme mengacu pada hubungan politik dan budaya yang melibatkan dua negara.

Sampai saat ini, kebanyakan diplomasi internasional dilakukan secara bilateral. Alternatif bilateral

lainnya adalah multilateral, yang melibatkan banyak negara dan unilateral, jika suatu negara

bertindak sendiri. Sering terjadi perdebatan mengenai efektifitas penerapan diplomasi bilateral dan

multilateral.

Penerapan diplomasi bilateral

Pada berbagai bentuk hubungan bilateral terdapat situasi ketika keberadaan dan fungsi

Kedutaan Besar tidak dapat dipertahankan. Keputusan formal untuk menutup kedutaan besar terjadi

ketika timbul masalah dengan satu atau lebih negara. Pemutusan hubungan diplomatik merupaan

bagian dari masalah politik dan kekerasan misalnya dalam bentuk penolakan untuk memberikan

pengakuan negara. Komunikasi di antara negara-negara yang berkonflik tetap perlu dipertahankan

karena kebutuhan untuk meminimalisir akibat dari menurunnya hubungan diplomatik, atau sebgai

jalur untuk memulihkan hubungan formal.

Jika fungsi kedutaan besar yang normal secara politik tidak dimungkinkan, fungsi-fungsi

diplomatik mungkin dapa melakukan tugasnya lebih baik dalam skala yang lebih terbatas melalui

empat alternatif utama misis diplomatik. Keempat alternatif ini adalah mendirikan Kantor Urusan

kepentingan (Interest Section), Konsulat,Kantor perwakilan, dan Misi Utama.

Kantor Urusan Kepentingan

Kantor urusan kepentingan (KUK) umunya terdiri atas sekelompok diplomat dari suatu

negara yang bekerja pada kedutaan besar negara kedua diwilayah negara ketiga. Biasanya negara

yang tidak memiliki misi diplomatik dinegara kedua akan mempercayakan pengamanan

kepentingan dinegaranya kepada diplomat-diplomat di negara ketiga. Negara ketiga ini dikenal

sebagai negara pelindung, dan bentuk-bentuk perlindungan diatur melalui kesepakatan tiga-negara

(trilateral) antara negara pemberi perlindungan, yang dilindungi, dan negara penerima.

Kantor urursan kepentingan akan terdiri atas diplomat-diplomat dari negara yang dilindungi,

yang betugas dibawah pengawasan negara pelindung, baik secara fisik berada didalam ‘kedutaan

negara pelindung’ maupun kedutaanmilik sendiri, yang secara nominal ditutup setelah putusnya

hubungan diplomatik. Pengaturannya tetap membutuhkan kesepakatan trilateral meskipun beuk

kesepakatan itu bervariasi. Maka negara pelindung biasanya menegosiasikan peraturan-peraturan

formal yang dapat diselesaikan bersama negara yang tetap berada di negara setempat dijamin secara

informal maupun tersirat.

Kantor urusan semakin populer sejak pertengahan tahun 1960an, sesuai naik turunnya

hubungan diplomatik. Kantor-kantor urusan kepentingan biasanya sangat kecil, tidak mampu

memperkerjakan pegawai kalau tidak ingin diprotes oleh negara penerima, dan seringkali tidak

memiliki jaminan akses pada pejabat-pejabat tingkat tinggi secara tetap dan teratur. Namun, Kantor

Urusa Kepentingan tetap berguna sebagai cara untuk mempertahankan atau memprakasai, kegiatan

diplomasi bilateral dengan pemerintah setempt ketika tidak ada hubungan diplomatik.

Pos-pos konsuler dan kantor urusan kepentingan.

Fungsi konsuler dikerjakan di pos-pos konsuler yang dibangun di kota-kota besar dan kota-

kota pelabuhan yang letaknya jauh dari ibu kota dan di kantor konsuler yang ada di kedutaan-

kedutaan besar, ada juga tradisi lama penempatan pos-pos ini sebagai alat yang baisa digunakan

untuk menjalankan diplomasi publik (residen) ketika hubungan iplomatik terputus meskipun untuk

waktu yang lama hal imi mengalami ketidak pastian hukum.

Keuntungan yang pasti mempergunakan kantor konsuler daripada tentu, Kantor Urusan

Kepentingan adalah menghindari masalah-masalah yang mungkin timbul dari pihak ketiga; hutang,

kemungkinan salah paham, keperluan untuk membuka rahasia dan lain-lain. Kantor konsuler juga

dapat menjadi sebuah metode penengah yang menguntungkan untuk membangun hubungan terbatas

dengan negara-negara yang belum memperoleh pengakuan.

Kantor Perwakilan

Dalam kondisi tertentu, terutama ketika hubungan bisnis diantara dua pemerintahan sangat

diperlukan, tetapi salah satunya tetap memberikn pengakuan diplomatik kepada negara lawan, maka

keberadaan KUK maupun pos-pos konsuler bukan pilihan menarik. Kantor perwakilan atau kadang-

kadang disebut sebagai akntor penghubung mempunyai misi dan operasinya kurang lebih sama

dengan Kedutaan Besar, dengan perbedaannya hanya pada sifat informalnya. Tidak seperti KUK,

Kantor perwakilan tidak memiliki kerugian-kerugian akibatnya adanya keterlibatan pihak ke tiga:

dan tidak seperti kantor konsuler, kantor urusan kepentingan dan pegawai-pegawainya dapat

melakukan tindakan-tindakan yang lebih luas seperti yang dilakukan lebih luas seperti yang

dilakukan misi-misi diplomatik.

Misi Garis Depan

Misi garis depan ini ukuran dan bentuknya bermacam-macam. Kantor-kantor perdagangan

atau misi-misi perdagangan, kantor informasi atau urusan pariwisata, agen-agen perjalanan, misi-

misi ilmiah, dan kantor-kantor urusan kebudayaan, semuanya merupakan bentuk-bentuk yang

menjalankan fungsi diplomatik.

Ringkasan

Negara dapat menolak mengakui keberadaan negara lain atau menolak mengakui

pemerintahannya sebagai pemerintahan yang sah. Sementara masing-masing negara masih berupaya

mengatasi masalah pengakuan, biasanya diikuti dengan penolakan untuk berhubungan sama-sekali

sehingga kehidupan diplomatik terputus, dalam kondisi sepeti ini, misi diplomatik setempat sifatnya

konvensional tidak dapat dipertahankan. Jika salah satu pihak menginginkan mempertahankan

beberapa tingkat komunikasi oleh diplomat setempat, perlu dicari suatu alternatif. Disinilah fungsi

KUK, Pos-pos Konsuler, Kantor-kantor Perwakilan, dan misi garis depan, dengan pengecualian

Pos-pos konsuler dan seksi-konsuler. Semuanya merupakan kantor kedutaan besar terselubung.

Semua cara alternatif tersebut dimaksudkan agar para diplomat dapat memperoleh

keuntungan dalam menghadapi situasi yang berbeda-beda. Tetapi kesamaan-kesamaan dengan misi

diplomatik konvesional tidak perlu dibesar-besarkan. Semuanya bekerja didalam kondisi Kedutaan

Besar sedang tidak berfungsi. Ketika salah satu moda diplomatik konvesional tersebut diterapkan,

semuanya menjalankan fungsi-fungsi diplomatik, kecuali nama yang dipakai berbeda-beda.

5. Kasus dalam diplomasi bilateral; hubungan Indonesia – Australia dalam

masalah Timor Timur

Faktor penting bagi keberhasilan dan kegagalan dilomasi publik indonesia anatara lain peran

media massa di australia yang konsisten bersikap kritis terhadap pemerintaha indonesia.

Masalah muncul karena kurang tepatnya penanganan kasus oleh pemerintah indonesia

australia sehingga menimbulkan tuduhan telah terjadi konspirasi untuk menutupi kasus ini dari

publik kedua negara. Diplomasi sukses apabila kedua belah pihak berhasil mengatasi kepentingan-

kepentingan yanag berbeda, atau apabila kedua belah pihak berhasil berkompromi dalam mengatasi

perbedaan kepentingan.

Aktor-aktor diplomasi indonesia

Efektifitas dan keberhasilan diplomasi indonesia dipengaruhi oleh aktor-aktor dlam sistem

politik Indonesia. Aktor-aktor diplomasi termasuk aktor-aktor pribadi, diplomat, presiden, para

pejabat militer angkatan darat, dan institusi-institusi lain yang secara langsung maupun tidak

langsung terlibat . sedangkan sistem politik indonesia termasuk budaya politik dan pola hubungan

antara aktor-aktor politik, termasuk Deplu, Presiden, ABRI/TNI, Opsus, Bakin, CSIS, dan dalam

skala kecil Depdagri. Salah satu ciri diplomasi Orde Baru adalah signifikannya peran aktor-aktor

politik dengan latar belakang militer daripada aktor profesional yaitu diplomat karir. Hal ini sesuai

dengan interpretasi yang diberikan militer terhadap konsep dwifungsi.

Peran Departemen Luar Negeri

Konsep dwifungsi diterapkan dalam tubuh deplu melalui penunjukan personel-personel

militer pada posisi-posisi penting seperti inspektur jenderal, sekertaris jendral, beberapa jabatan

direktur jenderal seperti dirjen hubungan sosial, budaya dan penerangan (Hubsosbudpen), direktur

Asia-Pasifik, dan beberapa posisi Duta besar diseluruh dunia terutama di negara-negara yang

dianggap penting bagi politik luar negeri Indonesia.

Sebagai diplomat, para pejabat militer tidak memiliki pelatihan dan pengalaman yang

memadai untuk menangani masalah-masalah hubungan internasional dan diplomasi, sedangkan

tidak memungkinkan Deplu menjalankan politik luar negeri yang independen, dengan demikian,

munculah konflik kepentingan 2 institusi. Diplomasi Indonesia juga ditandai dengan dominasi

Presiden.

Strategi dan taktik diplomasi deplu

Secara umum deplu tidak menerapkan taktik dan strategi khusus untuk menangani diplomasi

Timor-Timur. Dilain pihak, para “diplomat” Timor timur telah secara aktif membangun dan

mengembangkan jaringan diplomatik di Australia, baik dengan pemerintahan, masyarakat dan

media massa. Selain itu, media massa australia memainkan peranan yang sangat besar bagi peforma

diplomasi Indonesia di australia. Sayangnya opini publik di Australia tidak mendukung bagi

perbaikan citra pemerintah indonesia yang otoritarian dan militerisme. Peran dominan militer dan

birokrasi yang membuat diplomasi indonesia mempunyai tingkat kesulitan yang tinggi terutama

untuk memenangkan opini publik internasional. Selain itu, diplomasi Indonesia bertambah tingkat

kesulitanya dengan maraknya pelanggaran hak asasi manusia oleh militer.

Deplu dan Diplomasi Hak Asasi Manusia

Pelanggaran HAM di timor Timur oleh militer merupakan isu yang paling berpengaruh

terhadap berfluktuasinya dukungan dari pemerintah dan publik australia terhadap integritas Timor

Timur. Hal ini meningkatkan dukungan publik Australia terhadap perjuangan rakyat Timor Timur

untuk memperoleh kemerdekaan dan menentukan nasib sendiri.

Kendala-kendala internal deplu

Deplu memiliki beberapa kelemahan dalam proses rekrutmen diplomat karir dan penunjukan

diplomat non-karir. Kelemahan tersebut termasuk persyaratan bagi pejabat-pejabat militer di luar

Deplu untuk mencapai posisi sebagai Duta Besar. Seorang Duta Besar dan Konsul Jendral dengan

latar belakang militer lebih banyak ditunjuk atas pertimbangan politisi daripada kualitas dan

prestasi.

Masalah budaya dan komunikasi

Diplomat Indonesia juga memiliki kelemahan dalam kemampuanberkomunikasi, khususnya

dalam menghadapi publik dan media Internasional. Terbatasnya kontak menyebabkan keterbatasan

dalam menyebarkan pengaruh dan membina hubungan baik dengan masyarakat dan kelompok-

kelompok kepentingan.

Budaya politik

Budaya politik Indonesia menuntut penghormatan terhadap minoritas. Konsekwensinya,

posisi presiden sebagai pengambil keputusan dan sumber rujukan utama menjadi sangat penting.

Posisi presiden bahkan dihormati seperti halnya seorang raja, sehingga keputusan politik seringkali

diambil berdasarkan kedekatan dengan presiden daripada sistem pengambilan keputusan yang

berlaku.

Sistem birokrasi

Deplu sebagai bagian dari struktur pemerintahan memilii struktur birokrasi yang komples dan

diwanai dominasi Dephankam. Meskipun disatu pihak diplomat indonesia dituntut untuk bersikap

pro-aktif , akan tetapi birokrasi Deplu tidak memungkinkan diplomat untuk bersikap fleksible.

Segala tindakan dan keputusan yang diambil mewakili keputusan dan tindakan organisatoris.

Intervensi Presiden

Struktur politik indonesia berupa sebuah piramid dengan puncak kekuasaan ditangan

presiden. Pada masa Orde baru, presiden Soeharto (1966-1999) berperan sebagai aktor utama dalam

merancang kebijakan dalam mauapun luar negeri Indonesia. Otoritas Soeharto semakin menonjol

pada awal dan pertengahan 1980an, yang ditunjukan dengan terbentuknya otoritas kekuasaannya

setiap tahapan birokrasi. Hal tersebut meyakinkan dia bahwa setiap keputusan penting memerlukan

restunya, apalagi banyak pejabat pemerintahan yang menghadap untuk memperoleh “petunjuk” atas

kebijakan-kebijakan yang harus diambil.

Hubungan antara Soeharto-Opsus

Ketika rencana Integrasi Timor Timur pertamakali dicetuskanoleh elite politik Indonesia awal

1970an, ditunjuk deputy bakin Ali Moertopo, yang sbelumnya dinilai berhasil dalam menangani

Operasi Khusus pada kasus konfrontasi Malaysia. Moertopo diberi wewenang penuh untuk

mengambil setiap tindakan untuk suksesnya integrasi.

Hubungan Soeharto-Deplu

Pengaruh Soeharto terhadap diplomasi Timor Timur sangat luas sehingga keputusan yang

telah diambilnya adalah kata akhir. Soeharto mengkritik deplu atas keterlambatan dan kegagalan

diplomasi untuk meningkatkan dukungan dan legitimasi internasional. Secara psikologis, Soeharto

merasa terganggu dengan pertanyaandan komentar dari para pemimpin negara lain mengenai situasi

dan kondisi di Timor Timur, terutama ketika mengikuti pertemuan-pertemuan Internasional.

Soeharto merasa bahwa pertanyaan-pertanyaan tersebut telah merusak reputasinya sebagai ketua

Gerakan Non-Blok dan reputasinya sebagai bapak pembangunan yang telah membawa rakyat

Indonesia memiliki ekonomi yang lebih baik.

Diplomasi publik Indonesia

Peristiwa Dili merupakan awal meningkatnya aktivitas diplomasi publik Indonesia.

Kebijakan-kebijakan strategis tetap ditangani Soeharto dan para jendralnya. Sementara Deplu hanya

menangani masalah-masaah yang menurutp presepsi ABRI tidak merupakan isu strategis selain

masalah-masalah rutin yang secara tidak langsung membawa dampak terhadap reputasi

Internasional.

Diplomasi masa Habibie

Ketika Soeharto dipaksa turun dari jabatan Presiden oleh kondisi politik dan ekonomi tahun

1998, posisi Presiden digantikan oleh B.J Habibie. Cara pandang Habibie terhadap Timor Timur

berbeda dengan Soeharto, dimana Soeharto ingin mempertahankan Timor Timur sebagai bagian

dari Indonesia dengan berbagai cara, sementara Habibie lebih memandang sebagai beban ekonomi.

Secara umum kebijakan yang diambil Habibie mencerminkan kurangnya informasi terhadap

pemahaman masalah Timor Timur.

Peran Militer/TNI

Peran Militer sangat dominan sepanjang masa integrasi Timor Timur dengan Indonesia.

Hubungan Militer dengan Deplu yang tidak harmonis seringkali merugikan bagi kepentingan

diplomasi Indonesia.

Hubungan antar aktor Diplomasi

Banyak aktor yang berbeda dan saling bertentangan menyebabkan konflik tidak bisa dihindari

. masalah komunikasi dalam koordinasi dalam diplomasi Timor Timur bukan hal yang baru karea

telah muncul semenjak era Ali Moertopo. Kurangnya koordinasi juga terus terjadi terutama karena

operasi militer tetap dijalankan meskipun dalam berbagai kesempatan Adam Malik menegaskan

bahwa Indonesia akan menyelesaikan masalah secara diplomatik. Hal ini menunjukan bahwa posisi

Adam Malik sebatas mengamankan kebijakan militer dan mempertahankan citra pemerintah dan

militer Indonesia di dunia Internasional.

Bukti nyata kegagalan diplomasi Indonesia adalah lepasnya Timor Timur sebagai wilayah

negara Indonesia. Diplomasi Indonesia kemungkinan akan berhasil apabila Deplu lebih banyak

diberikan otoritas untuk melakukan aktivitas diplomasi independen serta mengurangi campur

tangan militer.

6. Diplomasi Multiateral

Peran Duta Besar pada abad kedua puluh telah banyak berubah. Perubahan tersebut antara

lain disebabkan mulai maraknya penyelenggaraan diplomasi melalui konferensi yang diikuti oleh

paling sedikit tiga negara atau lebih, sehingga muncul istilah “diplomasi” multilateral.

Lahirnya diplomasi multilateral

Meskipun diplomasi multilatral dianggap fenomena penting diabad ke duapuluh, aktivitas ini

sebenarnya telah berkembang jauh sebelumnya. Diplomasi multirateral brkembang secara modern

samapai abad ke sembilan belas, sejak sistem negara global yang dikenal sekarang, yang bersumber

dari sistem negara-negara eropa, maka eropa menjadi awal sejarah diplomasi multilateral modern.

Dalam bergbagai situasi, diplomasi multilateral memberi keungkinan paling besar untuk

keberhasilan negosiasi.

Konferensi negara-negara pada abad 19 telah melahirkan multilateralisme yang dikenal pada

abad ke 20, yang penting artinya untuk menunjukan keberadaan negara-negara besar. Diplomasi

konferensi berhasil menjadi cara paling bermanfaat untuk meningkatkan negosiasi antar banyak

pihak, selain sebagai pendorong diplomasi bilateral. Pada akhirnya, konferensi multilateral memberi

harapan bahwa semua kesepakatan yang telah diambil telah mendapatkan persetujuan bersama.

Organisasi intrenasional

Keuntungan-keuntungan diplomasi multirateral sejauh ini tidak menjelaskan mengapa

beberapa konferesi bersifat permanen, atau yang lebih dikenal sebagai “Organisasi Internasional”

atau “Organisasi antar pemerintah”. Sebuah organisasi internasional memiliki konstitusi atau

“piagam” yang memuat tujuan, struktur, prosedur-prosedur dan aturan. Hal terpenting adalah

pembentukan tata pemerintahan dan skertariat tetap pada kantor pusat yang menetap.

Masalah-masalah prosedural

Terlepas konferensi multilateral itu berstatus permanen atau sementara/ad hock, konferensi

multirateral cenderung memiliki masalah-masalah prosedural yang sama meskipun memerlukan

solusi yang tidak sama.

Lokasi sidang

Lokasi konferensi memiliki nilai simbolis dan selalu menjadi masalah awal dalam negosiasi.

Namun maslah tempat harus tetap dibahas, karena merupakan hal penting ketika membentuk

konferensi permanen atau organisasi internasional. Semakin petning organisasi internasional itu

semakin banyak isu yang akan dibahas.

Partisipasi

Para penggagas konferensi mengenai keamanan dan perdamaian biasanya adalh negara

adidaya atau negara-negara besar kawasan. Pada konferensi yang membahas masalah-maslah lain.,

penyelenggara adalah negara-negara besar maupun kecil, yang berkepentingan terhadap isu

tersebut. Diluar masalah ini, partisipasi dalam konferensi juga menjadi maslah karena pada

kenyataannya pihak penyelenggara konferensi sering dipengaruhi oleh pertimbangan rivalitas

politik yang biasanya menimbulkan dilema.

Agenda Sidang

Agenda onferensi multilateral adalah daftar masalah yang akan dibahas baik dalam sidang

pleno maupun ad-hoc. Apabila suatu negara diundang untuk menghadiri sidang ad-hoc, apakah

akan dihadiri atau tidak, aka sangat dipengaruhi oleh rancangan agenda yang telah dibagikan

sebelumnya oleh calon penyelenggara. Pada praktiknya, perbedaanantara dplomasi konferensi

permanen dan ad-hoc adalah mengenai persoalan agenda tidak sehebat seperti pertama kali dibahas.

Negara-negara minoritas cenderung tidak tinggal diam selama diskusi berlangsung, karena suara

mereka ingin didengaran dan ingin tetap mengambil bagian dalam organisasi.

Semangat membentuk organisasi internasional telah berlalu, sementara organisasi-organisasi

yang ada berkurang jumlahnya. Tentu saja kebutuhan terhadap organisasi multilateral tetap ada, dan

sebagai salah satu cara diplomasi, multilateralisme masih bertahan. Dalam kondisi krisis, fungsinya

semakin berkurang, selain sifatnya yang lebih diplomatis.

Pengambilan keputusan

Metode pengambilan keputusan dalam diplomasi bilateral tidak menjadi masalah karena

sudah jelas bahwa kesepakatan tidak akan tercapai apabila salah satu dari dua pihak tidak setuju,

dengan kata lain karena masing-masing pihak mempunyai hak veto.

7. Diplomasi Preventif

Prinsip diplomasi preventif adalh membuat jarak dengan kepentingan langsung sebuah negara

untuk memberikan bantuan moril atau materil. Diplomasi preventif lebih dari sekedar

menyelamatkan dunia tetapi mencegah agar tidak terisolasi dari masyarakat internasional.

Diploamsi preventif layaknya sebagai obat pencegah yang bertujuan mencegah penyakit sebelum

mengobati.

Dewasa ini dunia telah menjadi sebuah global village. Telekomunikasi membuat perbatasan

negara semakin memudar, polusi tidak mengenal perbatasan laut atau batasan daratan, dan

perekonomian negara bergantung sepenuhnya pada sistem perekonomian dunia.

8. Diplomasi publik

Diplomasi publik adalah salah satu faktor yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan

diplomasi jalur pertama yang dilakukan oleh wakil-wakil pemerintah.

Pentingnya diplomasi publik

Globalisasi dan revolusi teknologi yang terjadi dewasa ini telah membawa konsekuanesi

langsung pada praktik diplomasi. Diplomasi publik telah berkembang pesat terutama dalam dua

dekade akhir. Diplomasi publik bukan berarti menggantikan tapi melengkapi upaya-upaya yang

dilakukan oleh pemertintah dalam diplomasi tradisional. Diplomasi publik bertujuan untuk

menumbuhkan opini masyarakat di negara lain melalui interaksi dengan kelompok-kelompok

kepentingan.

Strategi dalam diplomasi publik

Dalam pelaksanaannya, diplomasi publik memerlukan strategi yang didasarkan pada tujuan

politik luar negeri. Misalnya menyangkut negara/kawasan sasarandari program, penunjukan aktor

utama dan program.

9. Diplomasi publik dan peran masyarakat epistemik

Aktivitas diplomasi memerlukan keterlibatan berbagai unsur masyarakat atau yang dikenal

dengan istilah “masyarakat epistemik. Anggota masyarakat epistemik berperan memberikan

masukan pada pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama internasional dan

mewujudkan perdamaian global.

10. Diplomasi ekonomi dan perdagangan

Kegiatan diplomasi dan perdagangan masih dianggap sebagai ganjalan oleh diplomat yang

ingin mengejar karir diplomatik melalui jalur cepat, yang tidak sebanding dengan kegiatan politik.

Diplomasi ekonomi akn menumbuhkan kesejahteraan tidak saja bagi negara pengirim tetapi juga

penerima. Model-model diplomasi ekonomi yang dikembangkan oleh masing-masing negara

disesuaikan dengan karakteristik negara yang bersangkutan, disamping disesuaikan dengan

kebutuhan spesifik satu negara.