TENTANG CAPRES DAN CAWAPRES 1. CAPRES SBY Koalisi besar yang digagas Golkar, PDIP, Hanura dan Gerindra telah memberi sinyal akan melahirkan dua pasang calon pada Pilpres 2009. Namun ternyata, strategi memecah suara itu tidak cukup efektif melawan SBY yang memiliki elektabilitas tertinggi. "Sebagai sebuah strategi itu relevan. Tapi apa itu mampu menandingi elektabilitas SBY atau tidak, yang jelas mereka tetap harus kerja keras," ujar Kepala Divisi Penelitian LP3ES Fajar Nursahid. Fajar menjelaskan, dalam survei terbaru LP3ES menunjukkan, bila pada Pilpres terdapat 3 capres yang bertarung maka elektabilitas SBY malah semakin meningkat. Survei terbaru LP3ES pada April 2009 itu dilakukan melalui telepon kepada 1.118 responden di 5 kota besar yakni Jakarta, Surabya, Medanm, Makassar dan Bandung. "Dari survei itu kalau ada 3 pasangan, maka di mata masyarakat tingkat menengah ke atas yang semakin leading malah SBY. Yang tertinggi itu pasangan SBY-Hidayat 35%, Mega-Sultan 4,7%, Mega-Prabowo 3,8%, dan JK-Wiranto hanya 2%," paparnya. Namun, menurut Fajar, hasil itu bukan dalam konteks ketiga pasang calon head to head secara langsung. Hasil itu baru sebatas selera calon yang diinginkan masyarakat. "Yang pasti, strategi yang dijalankan koalisi besar Teuku Umar itu bisa membuat Pilpres 2009 berlangsung dua putaran. Pilpres itu hanya bisa satu putaran kalau SBY dengan JK lagi atau kalau hanya ada dua pasang calon," katanya.
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
TENTANG CAPRES DAN CAWAPRES
1. CAPRES SBY
Koalisi besar yang digagas Golkar, PDIP, Hanura dan Gerindra
telah memberi sinyal akan melahirkan dua pasang calon pada
Pilpres 2009. Namun ternyata, strategi memecah suara itu tidak
cukup efektif melawan SBY yang memiliki elektabilitas
tertinggi.
"Sebagai sebuah strategi itu relevan. Tapi apa itu mampu
menandingi elektabilitas SBY atau tidak, yang jelas mereka
tetap harus kerja keras," ujar Kepala Divisi Penelitian LP3ES
Fajar Nursahid.
Fajar menjelaskan, dalam survei terbaru LP3ES menunjukkan,
bila pada Pilpres terdapat 3 capres yang bertarung maka elektabilitas SBY malah semakin
meningkat. Survei terbaru LP3ES pada April 2009 itu dilakukan melalui telepon kepada
1.118 responden di 5 kota besar yakni Jakarta, Surabya, Medanm, Makassar dan Bandung.
"Dari survei itu kalau ada 3 pasangan, maka di mata masyarakat tingkat menengah ke
atas yang semakin leading malah SBY. Yang tertinggi itu pasangan SBY-Hidayat 35%,
Mega-Sultan 4,7%, Mega-Prabowo 3,8%, dan JK-Wiranto hanya 2%," paparnya.
Namun, menurut Fajar, hasil itu bukan dalam konteks ketiga pasang calon head to
head secara langsung. Hasil itu baru sebatas selera calon yang diinginkan masyarakat.
"Yang pasti, strategi yang dijalankan koalisi besar Teuku Umar itu bisa membuat
Pilpres 2009 berlangsung dua putaran. Pilpres itu hanya bisa satu putaran kalau SBY dengan
JK lagi atau kalau hanya ada dua pasang calon," katanya.
Pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana untuk maju lagi
sebagai capres, dinilai Ketua DPR Agung Laksono bukan sebagai deklarasi resmi.
Langkah SBY tersebut, menurut Agung, merupakan contoh keterbukaan seorang pemimpin
negara.
"Kalau saya lihat bukan sebuah deklarasi resmi, karena beliau juga mengatakan
seperti itu kepada saya," kata Agung usai menghadiri open house di kediaman Megawati
Agung menyebutkan pernyataan SBY itu lebih mengarah pada langkah keterbukaan
dan transparansi ke publik.
"Saya kira keterbukaan itu lebih baik daripada ada kesan ditutup-tutupi. Memang
tidak bisa dipungkiri sekarang banyak calon yang melakuakan soft campaign dan semua
calon presiden melakukan hal yang sama," ujarnya.
Untuk diketahui, SBY menjelaskan alasan untuk mencalonkan kembali sebagai
presiden adalah untuk menyelesaikan berbagai kebijakan yang telah dilakukannya selama 5
tahun ini.
Pada waktu itu SBY juga menegaskan jika secara resmi pencalonannya kembali
sebagai presiden akan diumumkannya setelah pemilihan anggota legislatif atau setelah April
2009
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tak terlalu terkejut dengan keinginan
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono maju lagi dalam Pemilu 2009.
Sekjen DPP PDIP Pramono Anung menilai bahwa sebagai presiden incumbent, SBY
tentu akan lebih mudah maju kembali dalam pemilu mendatang.
"Namun mengenai penyampaian pencalonan yang di Istana, seharusnya sebagai
presiden beliau juga mengetahui bahwa beliau mencalonkan diri bukan karena
kepresidenannya tapi karena pribadinya," ujar Pramono usai Salat Id di kantor DPP PDIP,
Lenteng Agung, Jaksel,
Menurut Pram, panggilan akrab Pramono, pengumuman itu harusnya bisa dilakukan
di Cikeas (kediaman pribadi SBY) atau di mana saja, tetapi bukan di Istana.
"Namun baik saya maupun Bu Mega menganggap hal ini tidak terlalu luar biasa
sehingga dengan pencalonan ini bisa menambah sistem demokrasi dengan lebih baik dan
seharusnya seseorang yang mencalonkan itu juga menhormati hal-hal yang diatur dalam
UU," katanya.
Karena bagaimana pun, tutur Pram, ketika seseorang sudah bersedia mencalonkan,
banyak tindakan yang harus dipisahkan apakah ini dalam rangka sosialitas pribadi atau tugas
kenegaraan.
"Untuk ke depannya saya harap UU yang mengatur Pilpres harus lebih jelas dan lebih
detil mengatur itu. Memang kelemahannya saat ini tidak adanya UU itu," tandasnya.
Pramono memberikan gambaran bahwa Istana itu adalah pusat pemerintahan negara,
bukan pusat seseorang untuk mencalonkan diri.
"Tapi kalau sudah dilakukan ya monggo monggo (silakan) saja, ini kan demokrasi," jelasnya.
Partai Demokrat (PD) mendukung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang
menyatakan akan mencalonkan diri kembali sebagai presiden pada Pemilu 2009.
Pernyataan PD itu bertentangan dengan penilaian pengamat bahwa pencalonan SBY
itu sebagai tindakan yang berorientasi kekuasaan. Penilaian itu didasarkan pada masih
banyaknya pekerjaan rumah yang belum selesai.
"Sebenarnya itu malah lebih bagus. Karena itu biar rakyat tahu bahwa beliau betul
memang bekerja untuk rakyat dan biar rakyat tahu sejak awal. Jadi sah-sah saja," ungkap
Ketua Fraksi Partai Demokrat Syarif Hasan yang sedang berada di kampung halamannya di
Cianjur.
Kalau pun masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan, lanjut Syarif, SBY sudah
berkomitmen akan menuntaskannya hingga akhir pemerintahannya.
"Semua program sudah dan akan berjalan sampai 2009," tegas Syarif.
Saat ditanya mengenai kemungkinan adanya benturan kepentingan ketika SBY
mensosialisasikan serangkaian program, rakyat tidak bisa melihat posisi SBY apakah sebagai
presiden atau calon presiden. Bagi Syarif, pada posisi itu tidak menjadi soal.
"Di situ justru letak keterbukaannya. Di mana rakyat dapat melihat bahwa presiden
tidak merahasiakan sesuatu," ujar syarif tanpa menjelaskan maksud dari perkataannya itu.
Lebih lanjut Syarif meminta membandingkan SBY dengan tokoh lain yang sudah
mendeklarasikan diri sebagai capres, tapi tidak pernah ada prestasinya pada rakyat dan tidak
pernah berbuat sesuatu bagi rakyat.
"Jadi, wajar jika sekarang Pak SBY merasa berprestasi dan karena itu mencalonkan
diri," pungkas Syarif.
Isyarat keinginan Persiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk tetap
menggandeng Jusuf Kalla (JK) sebagai cawapres pada Pilpres 2009 didasarkan pada
beberapa aspek.
Anggota DPR FPD Sutan Bathoegana melihat aspek dari keinginan SBY itu adalah
suksesnya pemerintahan saat ini.
Keinginan berduet kembali itu kemungkinan juga akan diapresasi oleh JK, karena
SBY tidak pernah menganggap wapres sebagai ban serep, ujar Sutan.
"Ya Kalau misalnya masih dipercaya masyarakat, jelas kami sangat bersyukur,
sedangkan keinginan Pak SBY untuk tetap ingin dengan Pak JK itu tidak lain karena prestasi
pemerintahan saat ini yang berhasil," kata Sutan kepada INILAH.COM di Jakarta.
Selain itu, Sutan juga mengungkapkan bahwa SBY juga telah mengetahui rekam
jejak dari JK yang selama ini dinilainya sangat bagus. Terutama dalam hal koordinasi
program kerja pemerintahan.
"Beliau pasti menginginkan pendampingnya dari orang terdekat dulu, karena track
record-nya sudah tahu. Memang semua ada plus minusnya, tapi menurut saya ini dwi tunggal
yang dahsyat, bukan dwi tanggal," ujarnya.
Lebih lanjut Sutan mengharapkan JK untuk menerima wacana tersebut. Alasannya
dengan citra pemerintahan sekarang sudah tidak ada lagi pandangan jika wapres merupakan
ban serep seorang presiden. Tidak seperti pemerintahan-pemerintahan sebelumnya.
"Kalau dulu banyak pasangan yang retak tengah jalan. Kalau zamannya Soeharto
wapres sebagai pemanis saja. Tapi kita tahu dengan 4 tahun pemerintahan, mereka saling
mengisi dan berkoordinasi. Sekarang hasilnya sudah kelihatan, semoga bisa sampai akhir
nanti," terang pria berbadan gempal ini.
Namun Sutan tidak menampik jika dalam pemerintahan saat ini sering terjadi
gesekan-gesekan politik. Tetapi dia menegaskan bahwa gesekan tersebut tidak lain hanya
diciptakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.
"Itu memang ada yang manas-manasin," tuturnya.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengaku tak takut atas perkembangan wacana
syarat dukungan 30% suara bagi partai politik yang boleh mengajukan calon presiden pada
Pemilu 2009.
"Bagi saya fleksibel. Silakan saja mana yang tepat. Yang penting bila kita membuat
undang-undang jangan dikaitkan dengan kepentingan sesaat," kata Presiden usai berbuka
puasa dengan para wartawan di Istana Negara Jakarta.
Presiden menjelaskan apa pun yang akhirnya diputuskan dan diatur dalam RUU
tersebut akan dijalankan dengan baik, karena akan mendorong pelaksanaan pemilu yang
demokratis.
Sebelumnya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mempertimbangkan
kenaikan persyaratan partai politik (Parpol) yang berhak mengajukan Capres pada Pemilu
2009 sebesar 30 persen perolehan kursi parlemen.
Anggota Pansus RUU Pemilihan Presiden (Pilpres) DPR RI Maruarar Sirait (Fraksi
PDIP) mengatakan sikap politik yang masih dipertimbangkan PDIP ini merupakan hal baru
mengingat selama ini PDIP dalam pembahasan RUU Pilpres hanya mengajukan usul
dukungan perolehan kursi sebesar 15 persen hingga 30 persen.
Namun Maruarar menyatakan, PDIP belum secara resmi menetapkan persyaratan 30
persen. "masih dipertimbangkan," katanya.
Dia mengakui, wacana ini sama dengan usulan Golkar dalam Pansus RUU Pilpres.
"Kami berharap dengan syarat dukungan 30 persen akan lebih menciptakan pemerintahan
yang kuat," kata Arar, panggilan politisi muda PDIP ini yang memimpin DPP TMP.
Dia juga mengemukakan, dengan syarat dukungan perolehan parlemen sebesar 30
persen akan mendorong Parpol untuk berkoalisi dengan partai lain. "Dalam kondisi bangsa
seperti sekarang partai politik harus menjalin kerjasama dalam wadah koalisi, untuk
menciptakan pemerintahan yang kuat," katanya.
Anggota Pansus Pilpres dari Fraksi PKS Agus Purnomo menjelaskan, kekuatan
pendukung kenaikan syarat dukungan lebih dari 15 persen kursi di Pansus RUU Pilpres ada
beberapa kelompok. PDIP dan PKS mempertimbangkan syarat 15 hingga 30 persen kursi.
Sementara Golkar tetap bertahan di 30 persen.
Di kelompok lain, PAN, PPP, PD, PKB bertahan pada 15 persen. Namun mereka ada
yang meminta 15 persen kursi tapi ada pula yang 15 persen suara
Majunya Edy Baskoro, putra kedua Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, menjadi
calon anggota legislatif dari Partai Demokrat diduga karena mendapat kemudahan dan
pengaruh hubungan kekeluargaan. Inilkah langkah SBY ciptakan 'dinasti politik'?
"Betul Edy Baskoro jadi calon legislatif untuk DPR RI dari Partai Demokrat. Namun
bila dikaitkan dengan dinasti politik saya rasa itu tidak tepat karena bukan turun temurun,"
tegas SBY usai acara buka puasa bersama wartawan di Istana Negara Jakarta,
Kepala Negara menjelaskan Edy Baskoro maju sebagai calon legislatif dari Partai
Demokrat karena kemampuan yang dimiliki anaknya tersebut baik dari sisi akademisi dan
juga ketertarikannya pada dunia politik.
"Edy sudah aktif di Partai Demokrrat sejak 2005. Ia dicalonkan menjadi Caleg dari
Daerah pemilihan 7 Jawa Timur dan itu pun bukan nomor urut satu namun tiga," ujar SBY.
Presiden Yudhoyono kembali menegaskan bahwa istilah dinasti politik tidak tepat
karena siapapun dengan latar belakang keluarga dari manapun bila memiliki kemampuan
dapat terjun ke dunia politik secara demokratis.
Sejumlah parpol peserta Pemilu 2009 telah mengisyaratkan akan menjalin koalisi
sebelum pelaksanaan pemilu legislatif. Namun Presiden SBY berpendapat koalisi yang baik
adalah koalisi yang dilakukan usai pelaksanaan pemilu legislatif dan sebelum pilpres.
"Menurut saya koalisi dilakukan setelah pemilu legislatif dan sebelum pemilihan
presiden. Koalisi dilakukan harus berangkat dari format 'power sharing'," kata Presiden
Yudhoyono.
Presiden dan Ibu Negara didampingi oleh Mensesneg Hatta Radjasa, Seskab Sudi
Silalahi dan Menkominfo Muhammad Nuh serta sejumlah staf kepresidenan berbuka puasa
bersama dengan wartawan yang sehari-hari meliput kegiatan Presiden Yudhoyono.
Usai berbuka puasa dan melaksanakan sholat Maghrib dan Isya, acara dilanjutkan dengan
dialog presiden dan para wartawan mengenai sejumlah hal yang saat ini menjadi isu hangat
di dalam negeri.
Dalam kesempatan itu SBY juga menyatakan kesiapannya menjadi salah satu
kandidat capres pada Pilpres 2009. SBY beralasan ingin melanjutkan tugas-tugas yang sudah
dikerjakan pada masa kepemimpinannya 5 tahun terakhir.
SBY juga menyebutkan keinginannya untuk melanjutkan duet dengan Ketua Umum Partai
Golkar Jusuf Kalla. Namun hal itu masih menunggu dinamika politik dan sikap JK sendiri.
Figur Hatta Rajasa turut meramaikan daftar calon wakil presiden SBY dalam Pemilu
Presiden 8 Juli mendatang. Di antara nama kandidat cawapres yang muncul, nama Hatta
dinilai memenuhi lima syarat cawapres SBY. Bagaimana peluangnya?
Nama Hatta Rajasa menyodok dalam bursa cawapres SBY, kali pertama dimunculkan
oleh Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) PAN M Amien Rais. Melalui balutan acara
silaturahmi dewan pimpinan wilayah (DPW) se-Indonesia di Yogyakrata, nama Hatta Rajasa
muncul.
Hatta tidak sendiri, muncul pula nama Ketua Umum DPP PAN Soetrisno Bachir
meski dikabarkan hanyalah pemanis saja. Hal itu pula terbukti dalam keputusan Rakernas
PAN di Yogyakarta, yang memutuskan Hatta Rajasa sebagai cawapres untuk disodorkan ke
SBY.
Lima kriteria cawapres SBY tampaknya memang tak jauh mengarah pada figur Hatta
Rajasa. Sebagaimana diketahui, SBY dan Partai Demokrat telah membuat lima kriteria
cawapres yang bakal mendampinginya dalam Pemilu Presiden mendatang.
Lima kriteria tersebut memiliki integritas, kapabilitas, loyalitas, akseptabilitas, dan
mampu meningkatkan kekokohan serta efektivitas pemerintahan. Lima kriteria yang diminta
SBY tidaklah berjauhan dengan figur Hatta. Apalagi dalam penghitungan berbagai lembaga
survei, perolehan suara PAN masuk di lima besar.
Menurut pengamat politik LIPI Lili Romli, SBY dan Hatta Rajasa memiliki
chemistry yang kuat. “Hatta Rajasa dan SBY memiliki Chemistry yang kuat,” tandasnya.
Lima tahun kebersamaan Hatta dalam Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) menjadi satu
bukti, hubungan kedua tokoh tersebut tidak ada masalah berarti bahkan cenderung semakin
intim.
Jaringan sosial yang dimiliki Hatta juga cukup luas. Sebagai kader Muhammadiyah,
figur Hatta menjadi representasi kekuatan muslim di Indonesia. Selain itu, kini Hatta juga
tercatat sebagai salah satu Presidium Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI).
Di dunia kampus, Hatta juga tercatat sebagai Ketua Alumni ITB. Lebih dari itu,
sosok Hatta yang berasal dari Palembang, Sumatera Selatan seperti menjadi pelengkap bagi
figur SBY yang berasal dari Jawa.
Jika disandingkan dengan figur cawapres calon pendamping SBY lainnya, figur Hatta
relatif tak memiliki resistensi yang kuat. Seperti Hidayat Nur Wahid yang beberapa waktu
terakhir ini mendapat tudingan sebagai penganut wahabi.
Kondisi ini memancing reaksi dari kalangan Islam moderat Indonesia yang menolak
paham wahabi. Apalagi, mayoritas pemeluk muslim merupakan dari kalangan moderat
Ahlussunnah wal jamaah.
Kendati demikian, keputusan Rakernas PAN di Yogyakarta yang merekomendasikan
Hatta Rajasa sebagai cawapres SBY tampaknya bisa mendapat batu sandungan. Pasalnya,
pendukung Soetrisno Bachir berencana menggelar Rakernas di Jakarta, 9 Mei mendatang.
Pendukung Soetrisno Bachir menganggap, rakernas di Yogyakarta inkonstitusional.
Lili Romli sudah mencermati kondisi ini. Menurut dia, soliditas PAN dalam
mengusung Hatta Rajasa cukup penting bagi SBY. Karena dampaknya, dukungan pada
pasangan SBY-Hatta bisa tak bulat.
Namun, Lili menilai, sokongan penuh Amien Rais pada figur Hatta masih ampuh
untuk memanfaatkan jalur Muhamadiyah untuk mendukung Hatta. “Pak Amien masih
bepengaruh di Muhammadiyah, bisa saja menggunakan jalur ini untuk mendukung Hatta,”
imbuhnya. [E1]
Setelah mendirikan Partai Demokrat dan mengantar SBY menjadi presiden untuk
masa bhakti 2004-2009, tim sukses SBY kembali menyatukan langkah dengan membentuk
Indonesia Bisa.
Deklarasi Indonesia Bisa diselenggarakan di Ruang Bima Komplek Bidakara,
Jakarta, sekaligus pengukuhan pengurusan.
Mantan pendiri dan Ketua Umum Partai Demokrat Subur Budhisantoso memimpin
organisasi ini. Tim sukses ini juga diperkuat komposisi tokoh yang pernah menyukseskan
SBY pada Pilpres 2004, selain tokoh-tokoh muda.
Dalam manifesto politik Indonesia Bisa disebutkan, sesungguhnya bangsa Indonesia
telah memiliki modal dasar yang kuat, baik untuk menjawab berbagai bentuk tantangan,
sekaligus sebagai sarana untuk mewujudkan cita-cita nasionalnya.
Prinsip perjuangan Indonesia Bisa pada hakikatnya memiliki akar sejarah yang kuat,
pijakan sosial yang teguh, serta berwawasan jauh ke masa depan, sehingga relevan dijadikan
pedoman dalam menjawab berbagai permasalahan bangsa, negara dan masyarakat.
Pemahaman terhadap situasi kritis yang sedang dihadapi negara dan bangsa
Indonesia serta berbagai dampak yang menyertainya, semakin memeperteguh keyakinan
akan prinsip Indonesia Bisa sebagai sistem pemecahan masalah yang fundamental dan
komprehensif.
Visi Indonesia Bisa yaitu mengedepankan semangat setia kawan dan pantang
menyerah, konstitusional, menjunjung segenap tata nilai yang hidup di masyarakat, dan
senantiasa dilandasi keyakinan Indonesia Bisa mengatasi permasalahan bangsa dalam segala
bentuk manifestasinya, baik saat ini maupun di masa mendatang
Golkar menyiapkan cawapres yang akan disodorkan ke SBY, begitu pula PKS. Tim
sukses SBY dari 'Indonesia Bisa' meminta SBY diberi kesempatan untuk memilih
cawapresnya sendiri.
"Kita serahkan sepenuhnya kepada Pak SBY untuk menentukan calon wapres," kata
Ketua Umum 'Indonesia Bisa' Subur Budhisantoso usai deklarasi sayap tim sukses SBY itu
di Kompleks Bidakara, Jakarta, Sabtu (18/4).
Subur mengatakan, pihaknya akan mendukung apapun dan siapapun calon wapres
yang akan diputuskan SBY untuk maju dalam Pilpres 8 Juli 2009. Cawapres yang akan
mendampingi SBY, menurut Subur, tentu merupakan figur cawapres terbaik.
"Bukan hanya akan menerima apapun dan siapapun cawapres yang akan dipilih SBY,
'Indonesia Bisa' juga tidak ingin menyampaikan mengenai kriteria figur cawapres yang
pantas mendampingi SBY," ujarnya.
Partai Demokrat akan mengukuhkan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo
Bambang SBY sebagai capres dalam forum Rapimnas di Jakarta, pekan depan
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah kesal dan marah kepada Menkeu Sri
Mulyani beberapa waktu lalu ketika sang menteri memaksa membuka suspensi saham PT
Bumi Resources.
Saat itu Presiden SBY sempat marah dan menanyakan maksud pembukaan suspensi
saham BUMI itu. Hal itu membuat otoritas bursa kembali menghentikan sementara
perdagangan saham milik kelompok usaha Bakrie itu beberapa menit setelah dibuka.
Setelah tahu dirinya dimarahi Presiden SBY, Sri Mulyani berinisiatif untuk menemui
Kepala Negara dan sekaligus untuk menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai anggota
Kabinet Indonesia Bersatu (KIB).
Namun, Presiden SBY rupanya tak mau memenuhi permintaan Sri Mulyani, dan
bahkan Kepala Negara tunduk dengan keinginan Sri untuk membuka suspensi BUMI
ketimbang ia ditinggal salah satu menteri andalannya itu.
Belum sebulan kejadian itu berlalu, Sri Mulyani kembali membuat ulah dan sekali
lagi ia membuat kesal Presiden SBY. Insiden kecil itu terjadi ketika Presiden SBY beserta
rombongan berkunjung ke Meksiko usai menghadiri peremuan puncak G-20 di Washington,
Minggu (16/11).
Kejadian itu bermula ketika seorang sumber INILAH.COM yang ikut dalam
rombongan itu menanyakan soal komunike bersama G-20 yang konon memuat usulan utama
Indonesia soal global expenditure support fund.
Yang ditanyakan sumber tadi adalah usulan Indonesia itu tidak tercantum komunike
bersama G-20. Ketika itu Presiden SBY menjawab bahwa meski hal itu tak tercantum dalam
komunike bersama, namun usul Indonesia diakomodasi, bahkan oleh Bank Dunia.
Namun sumber itu mengatakan dirinya sudah pernah membaca usul Presiden Bank
Dunia Robert Zoelick soal pooling dana untuk membantu negara berkembang dan negara
miskin jauh sebelum G-20 digelar. Artinya usul itu sebenarnya sudah basi dan bukan murni
usul Indonesia karena sudah pernah diungkapkan oleh Zoelick.
Sumber tadi juga menceritakan bahwa malam sebelum Presiden SBY pidato di G-20,
ia memanggil delegasi resmi untuk mendengarkan laporan menkeu atas draf komunike yang
disepakati akan dibahas di KTT.
Tetapi sumber itu mengungkapkan bahwa apa yang disampaikan adalah poin yang
akan meregulasi sistem keuangan yang makin ketat, dan ini tidak disepakati dalam
komunike). Bahkan anggota delegasi ada yang melakukan protes keras dan kabarnya SBY
juga merasa menkeu tidak melaporkan yang sebenarnya. Sementara orang yang bikin kesal
SBY sudah lebih dulu kembali ke Tanah Air
2. CAPRES JK
Pasca deklarasi JK-Wiranto, dukungan mulai
mengalir untuk pasangan ini. Masyarakat Peduli
Sesama (MPS), kelompok yang ikut menyokong
dan membantu Partai Golkar dalam melakukan
kegiatan sosial sebelum pemilu legislatif, kembali
siap mendukung pasangan yang resmi diusung oleh
Partai Golkar ini.
"Ekonomi akan lebih baik jika JK-Wiranto terpilih, " ujar Ketua MPS, Edi Joenardi,
yang juga salah seorang pengusaha peralatan berat.
Hal ini dikatakan Edi saat memberi keterangan kepada wartawan di Sate House
Senayan, Jl Kebon Sirih, Jakarta,
Menurut Edi, hingga saat ini MPS punya jaringan 640 desa di pulau Jawa. Jaringan
ini dibentuknya saat melakukan kegiatan-kegiatan sosial untuk membantu kebutuhan warga
setempat.
"Yang jelas massa kami riil. 640 Desa sudah kami pegang. Konsentrasinya di Jawa
karena bagaimana pun pemilih terbanyak ada di Jawa," terang Edi. Hingga kini, MPS
berencana untuk menguatkan jaringan di Sumatera.
Lebih lanjut Edi mengatakan bahwa persoalan yang dihadapi bangsa ke depan adalah
persoalan ekonomi. Makanya diperlukan pemimpin yang tegas, cepat mengambil tindakan,
dan menguasai bidang ekonomi.
"Investasi lebih bergairah jika dipimpin JK-Wiranto. Saat mereka deklarasi IHSG
stabil dan Indeks menguat. Itu berarti investor menyambut baik," ungkapnya.
Rapat Pleno DPP Golkar akan digelar siang ini. Agendanya mengevaluasi semua
langkah politik dan keputusan yang diambil Partai Golkar dalam menghadapi Pilpres 2009.
Namun, rapat pleno tidak bisa membatalkan deklarasi capres dan cawapres yang sudah
diumumkan Golkar.
"Mengevaluasi itu bisa-bisa saja. Tetapi tidak bisa membatalkan. Karena JK sudah
mendapatkan amanat penuh dalam Rapimnas," kata Wakil Bendahara Umum DPP Partai
Golkar Poempida Hidayatullah kepada detikcom
Menurut Poempida, rapat pleno memang bisa memberikan masukan dan langkah-
langkah Partai Golkar menghadapi pilpres. Karena itu semua kader diminta taat dan patuh
terhadap semua keputusan yang diambil.
"Intinya bisa saja memberikan masukan-masukan mengenai bagaimana ke depan dan
langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan untuk memenangkan JK-Wiranto. Sama
sekali tidak bisa membatalkan," paparnya.
Caleg DPR RI ini yakin, kalau pun perbedaan di internal Golkar berakhir dengan cara
voting, JK masih akan memenagkan voting itu. Sebab, JK masih lebih kuat dan mengakar di
Partai Golkar saat ini.
"Kalau voting sekali pun, pasti banyak yang mendukung Pak JK. Lha wong jelas
Rapimnassus memberikan mandat penuh kepada JK kok, Pleno ini hanya bagaimana
menguatkan saja langkahnya," pungkas Poempida.
Sebelumnya Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono mengatakan bahwa
duet Jusuf Kalla dan Wiranto (JK-Win) masih belum mulus. Rapat pleno Partai Golkar siang
ini akan menentukan nasib pasangan ini.
"Duet JK-Win melalui pleno bisa dibahas nasibnya apakah akan diperkuat atau
tidak," kata Wakil Ketua Partai Golkar Agung Laksono di Gedung DPR, Senayan, Jakarta
Menurut Agung, pleno itu juga akan membahas wakil presiden yang diusulkan
daerah. "Rapat itu juga untuk menyikapi berbagai hal yang disuarakan daerah dan hal
internal yang terabaikan," katanya.
Koalisia Partai Golkar, PDIP dan PKS memang terdengar hebat. Namun Partai
Golkar percaya mengusung capres dari kader sendiri akan membawa si Beringin menjadi
jawara di Pemilu 2009.
"Yang jadi daya tarik dan bobot Partai Golkar dalam pemilu 2009 adalah siapa yang
dicalonkan partai ini sebagai presiden. Karena itu dalam pemilu mendatang, Partai Golkar
seyogianya mencalonkan kadernya sendiri sebagai capres, bukan menjadi tim atau asisten
dari capres partai lain," kata politisi senior Partai Golkar, Pinantun Hutasoit di Jakarta.
Ia menegaskan, Partai Golkar mempunyai banyak kader berkualitas untuk
ditampilkan sebagai pemimpin bangsa. "Karena itu, untuk menetapkan capres Golkar harus
jeli, cermat dan jitu bahwa tokoh yang diusung memang betul-betul berkemampuan untuk
memperbaiki nasib bangsa ini," ujarnya.
Sebagai salah seorang tokoh Sekretariat Bersama Golkar yang kemudian menjadi
cikal-bakal Golkar dan Partai Golkar, Pinantun mengingatkan, sebagai partai besar Partai
Golkar hendaknya tidak rendah diri, mudah putus asa, tapi harus tegar berjuang dengan tekad
menjadi yang terbaik. Untuk itu, kader Partai Golkar harus betul-betul memahami dan
mampu melaksanakan kehendak rakyat dalam meperbaiki nasibnya, bukan malah
sebaliknya.
Ia berpendapat, bila Partai Golkar tetap berpegang akan mengumumkan capresnya
setelah pemilu, itu strategi yang mestinya sudah ditinggalkan. "Justru capres yang
ditawarkan sebelum pemilu, itulah yang menjadi daya tarik, karena dari situ rakyat bisa
menilai kemampuan capres yang didukung," ujarnya.
Strategi mengumumkan capres setelah pemilu legislatif, menurut mantan anggota
Dewan Penasihat Partai Golkar ini, justru membuat rakyat pendukung Golkar bertanya-tanya
siapa capres Golkar dalam Pilpres mendatang, sementara partai lain capres yang akan
mereka usung sudah jelas.
Mengenai adanya beberapa tokoh Partai Golkar mengundurkan diri dan membuat partai lain,
Pinantun mengangap hal itu tidak menjadi masalah. "Karena saya yakin yang diperjuangkan
partai barunya adalah seperti yang diperjuangkan Partai Golkar," imbuhnya
Bukan Wapres Jusuf Kalla namanya kalau tidak piawai berinteraksi dengan massa. Di
hadapan sekitar 18 ribu tukang jamu yang hendak mudik, JK berseloroh mengagumi jamu
dengan kemasan warna kuning. JK pun mendapat respons tepuk tangan meriah.
Guyonan itu disampaikan JK saat melepas tukang jamu mudik gratis yang diprakarsai
PT Sido Muncul di parkir barat Pekan Raya Jakarta, Kemayoran, Jakarta,.
"Jamu asalnya dari negeri sendiri. Daripada impor macam-macam. Murah lagi," ujar
JK saat memberikan sambutan disambut tepuk tangan.
"Ada yang masuk angin?" tanya JK. Para tukang jamu menyahut kompak. "Tidak!"
"Apakah sudah beli tolak angin?" tanya JK lagi dengan gaya jenaka. "Sudah!" sahut
para tukang jamu sambil tertawa geli
"Beli atau dikasih?" goda JK dibalas tepuk tangan dan gelak tawa para tukang jamu.
"Apalagi tolak angin warnanya kuning, bagus kan," seloroh Ketua Umum Partai
Golkar yang identik dengan warna kuning ini menyebut salah satu produk jamu. Tepuk
tangan dan gelak tawa kembali membahana.
JK lalu melihat ke umbul-umbul gambar jamu tolak angin produksi PT Sido Muncul.
"Itu warnanya, ada merahnya juga," ujarnya sambil menunjukkan tangan ke arah umbul-
umbul. "Ya nggak apa-apalah," sambung JK sambil terkekeh-kekeh.
JK juga berinteraksi soal mudik dengan tukang jamu. "Apa itu mudik?" tanya JK.
"Pulang kampung," sahut para tukang jamu.
"Apa itu bahagia? Bahagia itu punya uang, punya pangkat. Tapi bahagia yang paling
pasti adalah ketemu keluarga, ketemu dengan teman-teman. Kenapa mudik bahagia? Karena
ketemu dengan keluarga. Jadi mudik adalah kepastian kebahagiaan," urai JK kali ini dengan
mimik serius.
JK yang didampingi Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo ini pun mengharapkan mudik
bareng dilakukan secara tertib. JK kemudian melepas 260 bus dengan total 18 ribu pemudik.
Tujuan mudik antara lain Wonogiri, Solo, Cilacap, Banjarnegara, Cirebon, Kuningan, dan
Tegal
Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla menolak dikatakan partainya
berideologi nasionalis sekuler. Menurutnya, keislaman seseorang tidak diukur dari partai
politik.
"Golkar bukan partai nasionalis sekuler, tapi nasionalis religius. Saya ketua Golkar mungkin
lebih Islamnya dibandingkan partai Islam yang lainnya. Kita sama-sama, jangan dibilang
Islam kita kurang. Saya tersinggung dibilang seperti itu," paparnya dalam acara ‘Bincang
Santai’, di rumah Maroko, Menteng, Jakarta Pusat.
Ia tidak menginginkan adanya pertentangan mengenai makna dan perilaku antara
nasionalis dan Islamis. Menurutnya, agama juga mementingkan persoalan kebangsaan.
Apapun partainya, kata Kalla, harus membawa kesejahteraan rakyat.
"Caranya boleh berbeda, tetapi tujuannya sama. Yang Islam bukan partainya, tapi orangnya.
Orang bisa nasionalis pada kebangsaan. Kita Islam kan bisa secara bersamaan," jelasnya
Ketua DPP Golkar Syamsul Muarif menyatakan tidak tahu menahu tentang rencana
pertemuan Ketua DPD Golkar Gorontalo Fadel Muhammad dengan Ketua Umum Golkar
Jusuf kalla pada 22 September. Menurutnya itu merupakan urusan JK dan Fadel.
"Wah kalau itu DPP tidak ada kewenangan dan saya tidak mau berkomentar. Itu
antara Wapres dan Gubernur atau Ketua Umum dengan ketua DPD Gorontalo. Tempatnya
saya juga tidak tahu tapi bisa saja di DPP atau bisa juga di kediaman pak Ketua," Kata
Syamsul kepada INILAH.COM,
Seperti diberitakan dibeberapa media, Fadel berkeinginan menemui JK untuk
memberikan klarifikasi tentang langkahnya selama ini yag dianggapnya bukanlah hal yang
menyalahi peraturan. Selain itu, menurut Fadel pengurus DPP Golkar sangatlah sensitif
terhadap kader daerah yang kritis.
DPP Golkar merasa tidak nyaman dengan tindak-tanduk Fadel belakangan ini
terutama dengan adanya isu Fadel akan menggalang kekuatan guna melaksanakan Munaslub
pada 8 Oktober nanti. Hal ini menurut beberapa petinggi Golkar baik pusat maupun daerah
merupakan tindakan yang telah menyalahi AD/ART partai.
Sementara Fadel Muhammad sendiri hingga berita ini ditulis, ketika dihubungi via
HP-nya sama sekali tidak mau menjawabnya. Bahkan upaya konfirmasi lewat pesan singkat
juga tidak mendapatkan balasan.
Mepetnya tenggat waktu jelang pemilu presiden membuat Partai Golkar kerap
melakukan rapat. Apalagi, belakangan ini komunikasi politik gencar dilakukan Ketua Umum
Jusuf Kalla.
"Tadi Ketua Umum melaporkan pelaksanaan mandat untuk berkomunikasi dengan
partai lain," kata Sekjen Partai Golkar Sumarsono usai rapat di kantor DPP Partai Golkar,